Jakarta – Judi online kian menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Dengan daya tarik instan dan aksesibilitasnya yang semakin mudah, fenomena ini telah menyebabkan berbagai dampak negatif, mulai dari gangguan kesehatan mental hingga tindak kriminal. Fenomena ini menjadi fokus utama Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memberantas judi online.
Deputi Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Asrorun Niam Sholeh, menyoroti pentingnya menjaga generasi muda tetap berada di jalur yang konstruktif. Menurutnya, peran pemuda dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 sangat vital, terlebih dengan kemajuan teknologi digital yang dapat digunakan sebagai alat akselerasi kontribusi.
“Kita banyak berharap pada anak-anak muda yang inovatif, kreatif untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana mengakselerasi kontribusi mereka,” ungkap Asrorun.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa pemuda harus dilindungi dari perilaku destruktif, termasuk kecanduan judi online.
“Tetapi saat yang sama pemuda harus dilindungi dari perilaku destruktif dengan langkah-langkah nyata dari kita sesuai kompetensinya,” tambahnya.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) turut berada di garis depan dalam memerangi judi online. Ketua Tim Pengendalian Konten Internet Ilegal Perjudian Kominfo, Menhariq Noor, menyebut bahwa pihaknya telah memblokir lebih dari 5,2 juta situs judi online. Langkah ini merupakan salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan.
“Perkembangan judi online saat ini semakin mengkhawatirkan, ini terlihat dari depo terkecil itu adalah di bawah 500 rupiah. Judi online ini bukan judi, tetapi scam atau penipuan,” tegas Menhariq.
Meski demikian, ia menjelaskan bahwa tantangan masih ada. Kominfo tidak memiliki kewenangan langsung untuk menghapus konten judi yang beredar melalui Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), namun dapat meminta platform digital untuk melakukan moderasi atau penghapusan konten.
“Kalau tidak dilakukan, mereka bisa dikenakan denda, kalau sampai tidak dilakukan, mereka bisa diblokir,” tambahnya.
Dampak destruktif dari judi online tidak hanya menyasar individu, tetapi juga tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Kapolres Tolitoli, AKBP Bambang Herkamto, menyoroti risiko kecanduan yang dapat memicu tindak kriminal, bahkan kasus bunuh diri.
“Tidak ada keuntungan dalam bermain judi. Hal ini harus dihindari untuk mencegah kecanduan yang dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan memicu tindakan kriminal, bahkan bunuh diri, seperti yang telah terjadi di berbagai daerah,” jelas Bambang.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan internal untuk mencegah potensi penyalahgunaan di kalangan aparat. Polres Tolitoli, meski belum menangani kasus judi online secara spesifik, aktif memberantas perjudian konvensional melalui inspeksi mendadak perangkat elektronik anggota kepolisian.
Upaya pemerintah tidak akan efektif tanpa dukungan masyarakat. Menhariq Noor mengajak masyarakat untuk berhenti melakukan transaksi ke situs-situs judi online dan melaporkan aktivitas mencurigakan.

“Salah satu langkah terbaiknya adalah masyarakat harus stop melakukan depo ke situs judi online,” katanya.
Melalui langkah kolektif dari pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan ancaman judi online dapat diminimalkan. Dengan menjaga generasi muda dari pengaruh destruktif, Indonesia bisa melangkah lebih percaya diri menuju masa depan yang gemilang.
Berita ini memberikan gambaran komprehensif tentang dampak negatif judi online dan langkah-langkah nyata yang diambil pemerintah untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, demi mendukung kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

Jakarta – Pilkada serentak 2024 telah usai dengan pelaksanaan yang damai dan lancar di seluruh Indonesia. Kesuksesan ini menjadi bukti kedewasaan demokrasi masyarakat Indonesia. Namun, tantangan berikutnya adalah menjaga stabilitas keamanan dan merajut persatuan pasca pemilu untuk mempercepat pembangunan daerah.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebutkan bahwa Pilkada serentak tahun 2024 ini merupakan kemenangan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Dasco juga menekankan pentingnya momentum pasca-Pilkada untuk mendorong percepatan pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
“Mari kita tinggalkan perbedaan dan bersama-sama fokus pada pembangunan bangsa ke depan,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Di tempat yang sama, Ketua Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, mengungkapkan bahwa Pilkada kali ini memberikan catatan positif dengan minimnya isu SARA yang sebelumnya sering memecah belah masyarakat. Menurutnya, masyarakat kini semakin matang dalam berdemokrasi, lebih fokus pada program, visi, dan misi calon kepala daerah.
Sementara itu, Kapolda DIY Irjen Polisi Suwondo Nainggolan mengapresiasi pelaksanaan Pilkada yang berlangsung aman dan tertib. Dukungan keamanan menjadi fondasi penting untuk menjaga kondusivitas di masa pasca-Pilkada.
“Ini menunjukkan sinergi yang baik antara Polri, TNI, Linmas, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah,” katanya.
Di Palangka Raya, Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, meminta masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban pasca-Pilkada. Hatir juga mengingatkan pentingnya mengawal proses penghitungan suara dengan transparan dan melaporkan setiap indikasi kecurangan kepada pihak berwenang.
“Beda pilihan adalah hal biasa. Jangan sampai perbedaan ini memecah persaudaraan kita. Jika ada yang tidak puas dengan hasilnya, silahka melalui mekanisme yang sudah ditentukan,” tegasnya.
Pasca-Pilkada, tantangan terbesar adalah mencegah potensi gesekan politik dan memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat pembangunan. Kepala daerah terpilih diharapkan segera bekerja mengimplementasikan visi-misi mereka, dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat perlu menjaga stabilitas demi menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
Pilkada serentak 2024 bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga momentum untuk merajut persatuan. Dengan menjaga stabilitas politik dan keamanan, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat fondasi demokrasi di masa depan.
Dengan bersinergi menjaga stabilitas politik dan mendukung pemimpin terpilih, harapan baru untuk kemajuan daerah dapat terwujud. Kini saatnya semua pihak melangkah bersama menuju masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia.
Kondisi kondusif usai Pilkada menjadi kunci keberhasilan demokrasi dan mencerminkan kedewasaan politik masyarakat. Para tokoh sepakat bahwa siapapun yang terpilih sebagai pemimpin harus didukung penuh untuk menjalankan program pembangunan yang bermanfaat bagi rakyat.

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu prioritas utama dalam upaya mendorong pemerataan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengimbau para pengusaha UMKM untuk segera mengadopsi teknologi digital guna meningkatkan produktivitas dan daya saing. Hal ini disampaikan Maman saat meresmikan Pasar Umum Negara di Jembrana, Bali, yang baru saja direvitalisasi. Pasar tersebut diharapkan menjadi pusat inovasi dan penggerak perekonomian lokal.

Maman menekankan bahwa ekosistem digital akan menjadi kebutuhan utama di masa depan. Ia mendorong pelaku UMKM untuk mulai memanfaatkan media sosial dan platform digital sebagai sarana promosi.

“Lima hingga sepuluh tahun lagi, kondisi di sini akan sama seperti kota besar lainnya. Maka, mari kita mulai belajar memanfaatkan media digital agar siap menghadapi tantangan zaman,” ungkap Maman.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, menyampaikan apresiasinya atas revitalisasi pasar yang telah berdiri selama 65 tahun tersebut. Ia mengungkapkan bahwa proses revitalisasi melibatkan relokasi seribu pedagang yang sempat menemui kendala awal.

“Awalnya banyak demo, tapi kami hadapi dengan pendekatan persuasif, dan akhirnya proses ini bisa berjalan. Usaha mikro di sini ada sekitar seribu, dan kami mencoba menghidupkan ekonomi rakyat melalui berbagai kegiatan, seperti festival otomotif dan kuliner,” jelas Tamba.

Ke depan, Jembrana juga akan menghadirkan sentra tenun sebagai bagian dari program strategis “Jembrana Emas” pada 2026-2027. Sentra ini akan melibatkan 122 UMKM lokal sebagai upaya mengembangkan potensi daerah.

“Kami punya banyak tenun yang akan dikumpulkan dan dijadikan aksesori UMKM. Sentra ini diharapkan dapat menjadi simbol kebangkitan ekonomi lokal,” tambahnya.

Dalam mendukung transformasi digital UMKM, pemerintah berencana meluncurkan aplikasi “Super Apps” yang dirancang khusus untuk pengusaha UMKM. Aplikasi ini bertujuan menyatukan seluruh pelaku UMKM dalam satu platform, sehingga mempermudah pemasaran produk secara digital. Langkah ini juga melibatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian, lembaga, dan BUMN.

Hingga November 2024, sebanyak 25,54 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital, meningkat dari 22 juta pada 2023. Pemerintah menargetkan 30 juta UMKM onboarding digital pada 2025, termasuk melalui penggunaan QRIS untuk pembayaran non-tunai dan promosi daring guna memperluas pasar.

Dengan pendekatan yang terintegrasi antara digitalisasi dan penguatan infrastruktur lokal, UMKM diharapkan mampu menjadi tulang punggung ekonomi nasional, mendukung pemerataan kesejahteraan, dan siap bersaing di pasar global.

Jakarta – Kanwil Bea Cukai Jakarta bekerja sama dengan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 389 kilogram sabu oleh jaringan narkoba internasional. Kasus ini melibatkan sindikat Timur Tengah dengan jalur peredaran dari Afghanistan menuju Jakarta.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta, Rusman Hadi, menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi berbagai instansi.

“Sinergi seperti ini membuktikan komitmen kita untuk melindungi generasi bangsa dari bahaya narkoba,” ujarnya.

Rusman menambahkan, pemberantasan narkoba ini sejalan dengan Program Asta Cita pemerintah, khususnya dalam memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi.

“Aparat penegak hukum menegaskan bahwa Indonesia tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan narkoba,” tegasnya.

Keberhasilan ini menunjukkan soliditas aparat dalam menghadapi ancaman lintas negara, sekaligus mempertegas langkah tegas Indonesia dalam perang melawan narkoba.

Sementara itu, Tim Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Riau berhasil mengungkap upaya peredaran narkoba berskala internasional dengan menangkap dua kurir narkoba berinisial MY dan MD di sebuah hotel di Kota Pekanbaru. Dalam operasi tersebut, aparat menyita 30 kilogram sabu yang disembunyikan di dalam mobil milik tersangka.

Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Riau, Kombes. Pol. Dr. Manang Soebeti, S.I.K., M.Si., mengungkapkan bahwa penangkapan ini dilakukan setelah pihaknya menerima informasi tentang transaksi narkoba di lokasi tersebut.

“Tim menemukan sabu seberat 30 kilogram dalam sebuah mobil yang terparkir di hotel tersebut. Dari resepsionis, tim mendapatkan identitas pemilik mobil hingga akhirnya menangkap kedua pelaku,” ujarnya.

Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa MY dan MD dikendalikan oleh seorang bandar berinisial I yang saat ini berada di Malaysia.

Lebih lanjut, Kombes Manang menjelaskan bahwa kedua kurir diperintahkan untuk membawa sabu itu ke Pekanbaru untuk didistribusikan.

“Atas perintah pengendali dari Malaysia, saudara I, kedua tersangka membawa sabu itu untuk didistribusikan di Pekanbaru,” jelasnya.

Kedua tersangka kini menghadapi ancaman hukuman berat berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mereka dijerat Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1), dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara minimal enam tahun dan maksimal 20 tahun.

Dari hasil penangkapan ini, Kapolda Riau, Irjen. Pol. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H., memberikan peringatan keras kepada para pelaku peredaran narkoba di wilayah hukumnya.

“Saya tegaskan kepada para bandar narkoba, jangan coba-coba mengedarkan narkoba di Riau! Kami akan bersinergi dengan berbagai pihak untuk menutup setiap celah peredaran narkoba,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tindakan tegas akan dilakukan terhadap siapa pun yang membahayakan masyarakat atau petugas.

“Kalau ada pelaku yang melawan atau melukai petugas maupun masyarakat, saya perintahkan: tembak di tempat!” tegasnya.

Oleh : Mika Putri Larasati )*

Dalam menghadapi ancaman narkoba yang terus menggerogoti berbagai lapisan masyarakat, Presiden Prabowo Subianto mengedepankan pendekatan humanis dalam memberantas peredaran narkoba. Strategi ini tak hanya sekadar retorika, tetapi sebuah panggilan nyata kepada seluruh elemen bangsa untuk bergerak bersama melawan bahaya laten yang mengancam masa depan Indonesia.

Mengatasi narkoba bukanlah tugas individu atau satu institusi semata, melainkan tanggung jawab kolektif yang memerlukan komitmen dari berbagai pihak. Ajakan ini menjadi relevan mengingat narkoba telah merusak generasi muda, mengganggu stabilitas sosial, dan mengancam keberlanjutan bangsa.

Presiden Prabowo menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam memberantas peredaran narkoba. Pendekatan strategis ini diterjemahkan dalam empat pilar utama, yaitu pendidikan nilai anti-narkoba sejak dini, penegakan hukum yang tegas, pemanfaatan teknologi canggih, serta kolaborasi lintas sektor. Strategi tersebut diumumkan dalam rapat koordinasi bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), yang menjadi landasan utama dalam memperkuat implementasi program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Sebagai bagian dari pendekatan humanis, nilai-nilai anti-narkoba akan diperkenalkan sejak usia dini. Ini menjadi langkah preventif yang bertujuan menciptakan generasi muda yang sadar akan bahaya narkoba dan mampu menolak godaannya.

Menanamkan nilai-nilai ini pada anak-anak ibarat menanam benih harapan untuk masa depan yang lebih baik. Presiden juga menekankan bahwa tindakan tegas terhadap pengedar dan bandar narkoba adalah langkah yang tak terelakkan. Namun, ini harus dilakukan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan.

Di wilayah-wilayah strategis, seperti Provinsi Lampung, pemerintah memusatkan pengawasan untuk mencegah peredaran narkoba yang semakin meluas. Kepala Bidang Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadilah Astutik, mengungkapkan bahwa Lampung sering menjadi jalur transit utama narkoba menuju wilayah lain di Indonesia.

Pelabuhan Bakauheni, misalnya, menjadi lokasi penting dalam upaya pengungkapan kasus peredaran narkoba. Operasi di pelabuhan ini telah berhasil membongkar banyak kasus besar, yang menunjukkan pentingnya pengawasan intensif di titik-titik strategis.

Namun, peredaran narkoba tidak hanya berhenti di luar tembok penjara. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) juga menjadi fokus perhatian pemerintah. Kepala Divisi Pemasyarakatan Papua Barat, Haposan Silalahi, menegaskan bahwa pemeriksaan rutin di Lapas dan Rutan adalah langkah konkret untuk mencegah peredaran narkoba di dalam institusi pemasyarakatan. Dengan memastikan standar keamanan yang tinggi, pemerintah berharap dapat memutus mata rantai peredaran narkoba yang sering kali melibatkan jaringan di balik jeruji besi.

Selain itu, pemanfaatan teknologi mutakhir menjadi senjata ampuh dalam memerangi narkoba. Dengan teknologi, pemerintah dapat memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum, dan mempercepat deteksi dini terhadap peredaran narkoba.

Misalnya, penggunaan perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan memungkinkan identifikasi pola pergerakan narkoba, sementara perangkat pemindai canggih membantu pengungkapan penyelundupan di titik-titik perbatasan.

Tidak kalah penting, pemerintah mendorong kolaborasi antara sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk memperkuat upaya pemberantasan narkoba. Kolaborasi ini menjadi simbol persatuan bangsa dalam melawan ancaman narkoba.

Semua elemen masyarakat diharapkan proaktif menjaga lingkungan mereka dari bahaya narkoba. Dengan semangat gotong royong, upaya ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba.

Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada edukasi dan kampanye kesadaran publik. Dalam konteks ini, sekolah, kampus, dan komunitas menjadi garda terdepan dalam menyebarkan pesan anti-narkoba.

Edukasi tidak hanya berhenti pada pemberian informasi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan dampak destruktif narkoba terhadap individu dan masyarakat. Dengan edukasi yang komprehensif, masyarakat dapat lebih siap menghadapi ancaman narkoba dan lebih kritis terhadap lingkungan sekitar.

Di sisi lain, penegakan hukum yang tegas tetap menjadi bagian integral dari pendekatan ini. Tindakan hukum terhadap pengedar dan bandar narkoba diharapkan memberikan efek jera, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi rakyat dari bahaya narkoba. Penegakan hukum ini dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi, sehingga mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.

Melalui pendekatan yang holistik dan humanis ini, Presiden Prabowo optimistis bahwa Indonesia mampu mewujudkan generasi yang tangguh dan terbebas dari jerat narkoba. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk masa depan. Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Indonesia diharapkan dapat mengatasi tantangan besar ini dengan sukses.

Menghadapi bahaya narkoba adalah perjalanan panjang yang memerlukan kesabaran, strategi, dan kolaborasi. Namun, dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, Indonesia dapat menjadi bangsa yang bebas dari narkoba. Masa depan yang aman, sehat, dan penuh harapan menanti, asalkan setiap elemen bangsa bersedia mengambil bagian dalam perjuangan ini.

Mari bersama-sama wujudkan Indonesia yang lebih aman, sehat, dan bebas dari narkoba. Masa depan generasi muda adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan bersatu, kita dapat mengalahkan ancaman narkoba dan membangun bangsa yang lebih kuat.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Oleh: Dika Alfiansyah )*

Pada era globalisasi yang semakin pesat, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi faktor utama yang mengubah berbagai sektor kehidupan, termasuk dunia usaha. Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, untuk tetap bersaing di tengah dinamika pasar global yang semakin kompleks, UMKM perlu beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama melalui transformasi digital.

Transformasi digital pada UMKM bukan sekadar soal penggunaan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana teknologi tersebut dapat mengubah cara UMKM menjalankan bisnis, memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi operasional. Sebagai negara dengan jumlah UMKM terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun banyak UMKM di Indonesia yang sudah mulai mengadopsi teknologi digital, jumlahnya masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Oleh karena itu, percepatan transformasi digital bagi UMKM sangat penting agar mereka tidak tertinggal dalam persaingan pasar yang semakin ketat.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, meminta pengusaha UMKM untuk mengadopsi teknologi digital agar lebih produktif dan berdaya saing tinggi. Pasalnya, saat ini pengusaha UMKM sudah harus mulai beradaptasi dengan perkembangan ekosistem digital. Selain itu, pihaknya berencana membuat program pembentukan Super Apps bagi seluruh pengusaha UMKM di Indonesia agar dapat memasarkan produknya. Melalui aplikasi ini UMKM akan disatukan dalam satu platform dan pengusaha bisa memasarkan produknya dalam aplikasi ini. Hal ini untuk mengamankan ekonomi kelas bawah yang diprediksi 10 tahun ke depan akan harus akrab dengan media online.

Selain itu, salah satu alasan mengapa transformasi digital menjadi kunci percepatan ekonomi nasional adalah karena digitalisasi dapat membuka akses yang lebih luas kepada UMKM untuk terhubung dengan pasar yang lebih besar. Dengan memanfaatkan platform e-commerce, misalnya, produk UMKM tidak lagi terbatas pada pasar lokal atau regional, tetapi dapat merambah ke pasar nasional bahkan internasional. Digitalisasi memungkinkan pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka ke lebih banyak konsumen dengan biaya yang lebih efisien, tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk pemasaran tradisional.

Selain memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi, transformasi digital juga dapat membantu UMKM dalam mengakses pembiayaan. Di Indonesia, banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan akses ke pembiayaan formal, seperti pinjaman dari bank, karena keterbatasan jaminan atau persyaratan administrasi yang rumit. Namun, dengan hadirnya teknologi finansial (fintech), UMKM kini memiliki alternatif untuk memperoleh modal usaha melalui platform crowdfunding, pinjaman peer-to-peer (P2P), atau layanan pinjaman berbasis digital lainnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Riyani Tirtoso, mengatakan selain transformasi digital pihaknya juga berkomitmen untuk terus mendorong UMKM membuka pasar ekspor. Komitmen ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. LPEI menyediakan berbagai layanan, termasuk pembiayaan, asuransi ekspor, serta pelatihan dan pendampingan untuk membantu UMKM memahami dan memasuki pasar global.

Transformasi digital tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja UMKM, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. UMKM yang berhasil beradaptasi dengan teknologi digital mampu meningkatkan daya saing dan memperluas bisnis mereka, yang pada gilirannya membuka peluang kerja baru. Mulai dari tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pengelolaan toko online, pengembangan aplikasi, hingga pekerjaan di sektor logistik dan pengiriman barang, semua ini memberikan kontribusi positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Seiring dengan bertumbuhnya UMKM yang sudah bertransformasi digital, sektor-sektor pendukung lainnya seperti e-commerce, pemasaran digital, dan logistik juga ikut berkembang. Hal ini menciptakan ekosistem yang saling mendukung, di mana perusahaan besar dan kecil saling berkolaborasi untuk mempercepat perkembangan ekonomi.

Untuk mempercepat transformasi digital di kalangan UMKM, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan harus bekerja sama dalam menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah adalah memberikan pelatihan dan edukasi digital kepada pelaku UMKM. Program-program yang melibatkan pelatihan pemasaran digital, manajemen keuangan berbasis aplikasi, serta penggunaan teknologi untuk efisiensi operasional akan sangat membantu UMKM dalam memanfaatkan potensi digital.

Transformasi digital pada UMKM bukan lagi pilihan, tetapi sebuah kebutuhan. UMKM yang mengadopsi teknologi digital memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang, meningkatkan daya saing, dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, upaya percepatan digitalisasi UMKM menjadi langkah strategis yang harus diambil untuk memastikan UMKM Indonesia tetap relevan dan berdaya saing di kancah global.

Dengan dukungan teknologi, pembiayaan yang lebih mudah diakses, serta kebijakan yang mendukung dari pemerintah, UMKM Indonesia dapat meraih potensi maksimalnya. Transformasi digital UMKM adalah kunci untuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi dan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan kompetitif di tingkat global. Maju UMKM, maju Indonesia.

)* Penulis adalah pengamat ekonomi dalam negeri

Oleh : Lukman Keenan Adar )*

Reuni 212 pada 2 Desember 2024 mendatang menjadi topik yang semakin ramai diperbincangkan di berbagai media dan kalangan masyarakat. Namun, di tengah hiruk-pikuk rencana tersebut, penting untuk mewaspadai potensi provokasi yang dapat mengganggu kestabilan sosial dan ekonomi, khususnya dalam era pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Keberlanjutan program-program pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dapat terhambat apabila kegiatan yang tidak produktif dan berpotensi mengganggu ketertiban umum terus berkembang. Oleh karena itu, perhatian publik seharusnya terfokus pada pencapaian yang lebih substansial bagi kesejahteraan rakyat, bukan pada reuni yang hanya mengulang dinamika yang sama.

Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara, Kanjeng Pangeran Norman, menyatakan bahwa tidak seharusnya acara tersebut mendapatkan perhatian berlebihan. Menurutnya, kelompok yang terlibat dalam reuni itu merupakan orang-orang yang sama, dan mereka sudah kehilangan pengaruh signifikan di masyarakat.

Dalam pandangannya, Reuni 212 bukanlah suatu agenda yang relevan, mengingat Pilkada telah berjalan dengan damai tanpa adanya hambatan berarti. Selain itu, hari Senin adalah hari yang penting bagi masyarakat untuk memulai aktivitas kerja dan mencari nafkah.

Dengan alasan tersebut, kegiatan yang dapat mengganggu rutinitas itu seharusnya dihindari. Terlebih, pasalnya pada hari Senin sendiri menjadi hari orang untuk mulai bekerja, sehingga hendaknya jangan sampai ada gangguan apapun yang mengganggu orang dalam mencari nafkah.

Norman juga mengapresiasi kerja keras TNI dan Polri yang telah berhasil menjaga stabilitas keamanan selama pelaksanaan Pilkada. Sebagai masyarakat, dukungan terhadap aparat keamanan dalam menjaga situasi kondusif sangatlah penting, karena stabilitas sosial menjadi faktor kunci bagi tercapainya pemerataan ekonomi di Indonesia.

Fokus pada ketenangan masyarakat haruslah lebih diutamakan, karena apabila terdapat gangguan sosial yang berpotensi menciptakan ketegangan, maka hal ini justru akan merugikan ekonomi yang sedang berproses di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Dalam konteks ekonomi, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai reformasi semakin menunjukkan komitmen untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, kebijakan yang mencakup kenaikan tarif PPN menjadi 12% adalah langkah yang diperlukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Meski demikian, pemerintah berjanji untuk menjaga daya beli masyarakat dengan mengeliminasi PPN pada barang kebutuhan pokok dan memastikan sektor-sektor yang rentan tetap terlindungi.

Dalam pandangan Airlangga, kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, memperkuat keuangan negara, serta mengurangi defisit anggaran. Semuanya ini adalah bagian dari upaya untuk menciptakan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.

Namun, apabila ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengganggu stabilitas tersebut dengan kegiatan yang tidak memiliki tujuan produktif, maka dampak negatif terhadap ekonomi bisa terjadi.

Dalam periode transisi menuju pemerintahan yang lebih stabil dan terkendali, sangat penting bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam menentukan fokus perhatian. Jangan sampai acara yang tidak memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan justru menyedot perhatian dan energi yang seharusnya diprioritaskan untuk program-program penting.

Menteri BUMN, Erick Thohir, menekankan bahwa pemerataan ekonomi merupakan esensi dari pertumbuhan berkelanjutan. Pemerintah, melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), telah memfokuskan diri pada upaya pemerataan ekonomi yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Erick menambahkan, BUMN terus memperluas program-program ekonomi kerakyatan, seperti pembiayaan untuk UMKM dan ultramikro, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia.

Selain itu, Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan oleh pemerintah, seperti pembangunan kawasan ekonomi khusus di Sanur dan Tol Trans Sumatera, diharapkan dapat memberikan dampak ganda dalam mendongkrak perekonomian.

Seluruh elemen masyarakat harus bijak dalam menanggapi situasi tersebut. Mendukung kebijakan pemerintah untuk pemerataan ekonomi, memperkuat stabilitas sosial, dan menjaga ketertiban adalah langkah yang lebih produktif dan bermanfaat bagi bangsa.

Sebagaimana yang telah ditekankan oleh Presiden Prabowo, pemerataan ekonomi adalah kunci utama untuk kemajuan bangsa yang berkelanjutan, dan semua pihak seharusnya mendukung upaya pemerintah untuk mencapainya.

Reuni 212 berpotensi mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Stabilitas yang telah dijaga oleh aparat TNI dan Polri harus dipertahankan agar pemerataan ekonomi dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, setiap provokasi yang berpotensi menciptakan kerusuhan atau ketegangan harus dapat diredam agar tidak mengganggu proses pembangunan yang sedang berjalan.

Acara yang hanya menyedot perhatian publik dan berpotensi memecah konsentrasi sosial tidak seharusnya mendapatkan tempat lebih di hati masyarakat. Fokus utama haruslah pada masa depan yang lebih baik dan stabil bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Oleh : Ananda Prameswari )*

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur bukan hanya sekadar memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga membuka peluang besar bagi generasi mendatang. Dengan infrastruktur modern yang dirancang secara matang, IKN diharapkan menjadi simbol kemajuan bangsa sekaligus pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang berkelanjutan.

Kehadiran IKN menciptakan ruang bagi inovasi dan kolaborasi di berbagai sektor, mulai dari teknologi hijau, industri kreatif, hingga pemberdayaan sumber daya manusia lokal. Generasi muda akan memiliki peluang untuk terlibat dalam pembangunan ini, baik sebagai tenaga ahli, pelaku bisnis, maupun inovator yang membawa perubahan positif.

Namun, keberhasilan ini memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Fasilitas perpajakan yang telah dirancang untuk mendorong investasi di IKN menjadi langkah awal yang strategis. Selain itu, pengawasan dan tata kelola yang transparan menjadi kunci untuk memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana.

Namun, meskipun tawaran tersebut terdengar menarik, wajib pajak perlu memahami secara mendalam ketentuan yang berlaku. Tax Partner RSM Indonesia, Sundfitris LM Sitompul, menyoroti pentingnya memahami aturan perpajakan yang berlaku di IKN agar tidak terjebak dalam risiko administratif.

Fasilitas perpajakan seperti pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) memang memberikan insentif besar, tetapi membutuhkan persyaratan yang ketat dan prosedur yang cermat. Jika tidak dikelola dengan baik, penyalahgunaan atau ketidakpatuhan dapat berujung pada sanksi yang merugikan perusahaan, baik dalam bentuk pembayaran kembali insentif maupun denda administratif.

Di sisi lain, pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan fasilitas perpajakan ini tidak disalahgunakan. Oleh sebab itu, perlunya pengawasan ketat dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa insentif benar-benar digunakan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di IKN. Transparansi dalam prosedur dan pengelolaan investasi menjadi elemen kunci agar kepercayaan dari investor dan masyarakat tetap terjaga.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menaruh perhatian besar pada kelancaran pembangunan IKN. Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, mengungkapkan harapannya agar proyek ini berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan, dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi.

Kunjungan kerja BPK ke lokasi pembangunan menjadi bukti komitmen mereka dalam memantau kemajuan proyek ini. Selain memeriksa secara langsung sejumlah fasilitas yang sedang dibangun, BPK juga mengadakan diskusi dengan Otorita IKN (OIKN) untuk memastikan bahwa setiap tahap pembangunan berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik.

Diskusi ini menjadi forum penting untuk memperkuat hubungan antara lembaga pengawas dan pelaksana pembangunan. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan rencana kerja OIKN kepada BPK, mencakup sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun sumber non-APBN seperti investasi swasta.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif dan berdaya saing, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki peran yang jelas dan terukur.

Progres pembangunan fisik juga terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hutama Karya, sebagai kontraktor proyek Bandara IKN, melaporkan bahwa pembangunan fasilitas bandara telah mencapai 80,6% per akhir September 2024.

Dengan target penyelesaian pada Desember mendatang, bandara ini diharapkan dapat menjadi salah satu infrastruktur kunci yang mendukung mobilitas di kawasan ibu kota baru. Fasilitas yang dirancang dengan mengadopsi desain khas suku Dayak, seperti terminal VIP dan VVIP, mencerminkan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan elemen budaya lokal ke dalam pembangunan infrastruktur modern.

Selain bandara, fasilitas lain seperti perumahan aparatur sipil negara (ASN), taman kota, dan infrastruktur penunjang lainnya juga tengah dikebut pengerjaannya. Kehadiran fasilitas ini tidak hanya mendukung kebutuhan dasar para penghuni IKN, tetapi juga menciptakan lingkungan yang layak huni dan ramah bagi generasi mendatang.

Dengan demikian, pembangunan IKN diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan baru yang tidak hanya mendorong pemerataan pembangunan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat setempat.

Meski begitu, tantangan tetap ada. Proyek sebesar ini membutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga pihak swasta. Tidak hanya itu, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan proyek ini.

Transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan menjadi tiga pilar utama yang harus dijaga agar pembangunan IKN tidak hanya menjadi simbol perubahan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada akhirnya, pembangunan IKN Nusantara bukan hanya soal menciptakan sebuah kota baru. Ini adalah investasi besar untuk masa depan bangsa. Dengan pengelolaan yang baik dan kolaborasi semua pihak, IKN memiliki potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan baru yang mampu menciptakan peluang-peluang luar biasa bagi generasi mendatang.

Sudah saatnya kita semua mengambil bagian dalam upaya monumental ini, baik sebagai pengawas, pelaku, maupun pendukung dari terwujudnya mimpi besar ini. Mari kita jaga semangat ini dan pastikan bahwa ibu kota masa depan ini benar-benar menjadi kebanggaan Indonesia.

)* Kontributor Ruang Media

Oleh : Anindira Putri Maheswani  )*

Pilkada Serentak 2024 telah dilaksanakan meninggalkan berbagai dinamika yang mencerminkan wajah demokrasi Indonesia. Namun, perjalanan demokrasi tidak berhenti pada pemungutan suara. Justru setelah Pilkada inilah tanggung jawab kita sebagai warga bangsa diuji. Perbedaan pilihan selama kampanye adalah hal yang wajar, tetapi saat ini saatnya untuk melangkah maju bersama, mengesampingkan ego, dan merajut kembali harmoni.

Demi kemajuan Indonesia, persatuan menjadi kunci yang tak bisa ditawar. Kita tidak bisa membiarkan perbedaan politik menjadi alasan untuk retaknya hubungan sosial di tengah masyarakat. Sebaliknya, keragaman harus menjadi kekuatan untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Persatuan pasca-Pilkada menjadi momen penting untuk memperkuat stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Pilkada bukan sekadar ajang untuk memilih pemimpin, tetapi juga menjadi tolok ukur bagaimana masyarakat mampu menjalani proses demokrasi dengan matang. Kini saatnya menyadari bahwa apa pun hasilnya, tujuan kita tetap sama, yaitu membawa kemajuan bagi daerah dan bangsa.

Melalui toleransi, penghormatan terhadap hasil pemilu, dan kolaborasi antar-elemen masyarakat, kita bisa menciptakan suasana damai yang mendukung pembangunan. Dengan bersatu, Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan masa depan, memastikan bahwa demokrasi tidak hanya menjadi proses, tetapi juga fondasi bagi kesejahteraan bersama.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, menyoroti pentingnya rekonsiliasi pasca-Pilkada. Baginya, perbedaan pilihan selama masa kampanye merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat, namun tidak boleh menjadi alasan untuk memecah belah masyarakat.

Dalam pernyataannya, AHY menegaskan bahwa tujuan akhir dari semua proses demokrasi adalah kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pesan ini menjadi sangat relevan mengingat Pilkada sering kali meninggalkan jejak polarisasi di tengah masyarakat. AHY mengingatkan bahwa debat dan perbedaan pendapat yang terjadi selama kampanye harus dianggap sebagai sarana untuk menemukan gagasan terbaik, bukan menjadi pemicu konflik yang berkepanjangan.

Ketika ditanya mengenai pilihannya dalam Pilkada, ia dengan bijak memilih untuk tidak mengungkapkannya, mengingat pentingnya menjaga prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Optimisme terhadap hasil Pilkada juga ditekankan oleh AHY. Baginya, setiap kandidat memiliki kelebihan dan kekurangan, dan masyarakat telah menjalankan haknya untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Demokrasi yang berkualitas bukan hanya tentang siapa yang terpilih, tetapi juga bagaimana proses itu berlangsung dengan menjunjung tinggi hukum, etika, dan norma. Hal ini, menurut AHY, menjadi pondasi untuk memastikan arah bangsa tetap berada di jalur yang benar.

Selain itu, pasca-Pilkada menjadi waktu yang krusial untuk menciptakan stabilitas sosial. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, turut menyerukan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban demi memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan normal.

Baginya, keberhasilan Pilkada tidak hanya diukur dari prosesnya yang lancar, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menerima hasil dengan lapang dada. Meski tidak semua pihak akan merasa puas dengan hasil yang ada, menjaga kedamaian dan stabilitas harus menjadi prioritas utama.

Dasco juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil serta profesionalisme aparat keamanan dalam mengantisipasi potensi konflik. Upaya ini dianggap sebagai kunci untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan demokratis. Dengan saling menghormati perbedaan pilihan politik, masyarakat dapat membangun fondasi yang kokoh untuk kemajuan bersama.

Di sisi lain, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ahmad Zubaidi, menyampaikan pesan khusus kepada para dai untuk mengambil peran aktif dalam merajut kembali harmoni di tengah masyarakat.

Menurutnya, meskipun Pilkada telah berlangsung dengan lancar, potensi perpecahan masih tetap ada. Para dai diharapkan dapat menjadi juru damai yang mengedukasi masyarakat untuk menjauhi konflik dan bersikap bijak dalam menghadapi berbagai isu yang muncul pasca-Pilkada.

Zubaidi juga memberikan perhatian khusus pada peran media sosial yang sering kali menjadi medan pertempuran opini. Ia mengingatkan bahwa platform ini seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat persatuan, bukan sebagai alat untuk menyebarkan informasi yang dapat memicu polarisasi. Bijak dalam bermedia sosial menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga harmoni masyarakat.

Pilkada serentak bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang memperkuat fondasi demokrasi Indonesia. Masa pasca-Pilkada adalah momen untuk menata kembali semangat kebersamaan dan membangun kepercayaan di antara masyarakat. Ketika persatuan berhasil dijaga, berbagai potensi konflik dapat diminimalkan, dan energi bangsa dapat difokuskan pada upaya pembangunan yang lebih baik.

Oleh karena itu, semua elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, tokoh agama, hingga warga biasa, memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan toleransi. Dengan rekonsiliasi dan kolaborasi, Indonesia tidak hanya akan keluar dari masa Pilkada dengan lebih kuat, tetapi juga lebih siap menghadapi tantangan di masa depan.

Mari jadikan Pilkada ini sebagai momentum untuk memupuk semangat persatuan. Bukan saatnya lagi kita terjebak dalam perbedaan yang memisahkan, melainkan bersatu demi tujuan bersama: Indonesia yang lebih maju, damai, dan sejahtera. Tanggung jawab ini ada di pundak kita semua. Bersama, kita bisa mewujudkan impian akan bangsa yang lebih baik.

)* Penulis adalah Persada Institute

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya sikap legowo bagi semua pasangan calon dalam Pilkada serentak 2024. Menurutnya, setiap pemilihan akan selalu menghasilkan pemenang dan yang kalah, dan hal itu adalah bagian dari dinamika demokrasi.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa pelaksanaan pesta demokrasi kali ini telah berjalan dengan baik dan lancar, sehingga semua pihak diharapkan siap menerima hasil apa pun yang ditentukan oleh rakyat.

“Pemilihan ya terserah rakyat memilih yang baik, ya, bagus semua. Namun, setiap pemilihan kan ada yang menang ada yang kalah,” ucapnya

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerja sama setelah hasil diumumkan. Ia berharap pemenang dapat menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat, tanpa membedakan pendukung atau bukan, sementara yang kalah tetap mendukung pembangunan daerah.

“Yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua, yang kalah harus bekerja sama. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat,” tambahnya.

Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut memberikan pesan serupa. Jokowi mengingatkan pasangan calon dan pendukungnya untuk menghormati hasil pemilihan, karena kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat.

Menurutnya, siapa pun yang menang tidak perlu bersikap jemawa, sementara yang kalah harus tetap menerima dengan lapang dada demi menjaga persatuan bangsa.

“Pascaperhitungan siapa pun yang menang, yang menang jangan jemawa, yang kalah pun bisa menerima, karena memang kedaulatan ada di tangan rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil resmi dari KPU dan meminta pendukung yang jagoannya kalah dalam hitung cepat untuk tetap tenang dan tidak terpancing provokasi.

“Masyarakat harus tetap tenang dan kondusif. Jangan terpancing atau terprovokasi. Kalah dan menang dalam pemilihan umum itu hal yang biasa. Pentingnya menjaga suasana tetap damai selama proses penghitungan suara berlangsung,” ujarnya.

Toha juga mengapresiasi kedewasaan masyarakat Indonesia dalam menyikapi hasil Pilkada, yang menurutnya semakin matang dari waktu ke waktu. Sikap ini menjadi fondasi penting untuk menjaga persatuan bangsa, apalagi dalam momen besar seperti Pilkada serentak yang melibatkan seluruh daerah di Indonesia.

“Kini, tanggung jawab bersama adalah memastikan bahwa hasil Pilkada tidak menjadi alasan untuk memecah belah, melainkan menjadi momentum untuk bersatu dan membangun daerah secara kolektif,” pungkasnya.