Kaltim – Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan dedikasinya dalam mempercepat proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Kalimantan Timur. Pembangunan ini diharapkan menjadi solusi nyata untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus menciptakan pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa pembangunan IKN akan dilakukan secara bertahap sesuai arahan Presiden Prabowo.

“Proses pembangunan IKN akan dilaksanakan secara bertahap, dengan target penyelesaian gedung-gedung pemerintahan untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada tahun 2028,”ujar Basuki.

Salah satu langkah awal dalam proses pembangunan ini adalah pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN yang direncanakan mulai pada awal 2025. Untuk mendukung pemindahan tersebut, pemerintah memastikan ekosistem awal di IKN sudah siap sehingga dapat menunjang kebutuhan para ASN yang akan bertugas di lokasi baru.

Basuki juga menambahkan bahwa meskipun beberapa proyek sudah siap memasuki tahap pembangunan fisik, pelaporan kepada Presiden tetap menjadi prosedur penting sebelum proyek tersebut dapat dilanjutkan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan setiap tahap pembangunan berjalan sesuai rencana.

Di sisi lain, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung W., mengungkapkan bahwa minat investor terhadap proyek ini sangat tinggi. Hingga kini, sekitar 500 surat minat investasi (Letter of Intent/LoI) telah diterima. Agung menekankan bahwa pihaknya memprioritaskan pengajuan investasi yang sudah siap direalisasikan agar kontribusinya terhadap pembangunan IKN dapat segera dirasakan.

“Kami memprioritaskan pengajuan yang siap untuk direalisasikan,” jelas Agung.

Dengan progres yang berjalan secara terukur dan arahan langsung dari Presiden, pembangunan IKN Nusantara diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi pemerataan pembangunan di Indonesia.

Proyek ini bukan hanya menjadi simbol kemajuan bangsa, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam menciptakan pemerintahan yang lebih terdesentralisasi.

Keberhasilan pembangunan IKN Nusantara diproyeksikan akan memberikan dampak positif yang signifikan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial, sehingga Kalimantan Timur dapat menjadi pusat pemerintahan masa depan yang terintegrasi dan modern.

JAKARTA – Kelompok 212 berencana akan menggelar aksi pada 2 Desember 2024, di Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Aksi ini dinilai sebagai penghambat dalam upaya mempercepat pemerataan ekonomi dan menjaga stabilitas keamanan nasional.

Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara, Kanjeng Pangeran Norman, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak dari acara tersebut yang berpotensi mengganggu aktivitas publik yang lebih produktif.

“Jangan memberikan perhatian lebih, nanti mereka besar kepala. Orang yang mau reuni itu kelompok itu-itu saja,” tegasnya.

Menurutnya, reuni tersebut tidak memiliki relevansi yang signifikan, mengingat Pilkada sudah berlangsung damai tanpa hambatan berarti.

Norman menilai bahwa hari Senin menjadi hari untuk kembali bekerja, bukan hari yang diwarnai oleh kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.

“Hari Senin itu adalah hari orang mulai bekerja. Jangan mengganggu orang cari nafkah,” tambah Norman.

Dia juga mengajak masyarakat untuk lebih mendukung upaya TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas.

Sementara terkait dengan kebijakan Pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada awal 2025, hal ini bertujuan untuk memperkuat pendapatan negara, sekaligus mendukung pemerataan ekonomi yang berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa kebijakan tersebut merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan, dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat yang tetap menjadi prioritas.

“Kenaikan PPN menjadi 12% merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan. Tentu, kebijakan ini akan disertai dengan berbagai mekanisme pendukung untuk memastikan dampaknya terkendali,” ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, stabilitas politik dan keamanan adalah prasyarat utama untuk kemajuan ekonomi. Acara reuni yang digelar pada waktu yang krusial dapat memperlambat langkah-langkah Pemerintah dalam menyukseskan kebijakan fiskal tersebut.

“Stabilitas politik dan keamanan adalah prasyarat untuk kemajuan sebuah bangsa, dan peran strategis Polri ini penting untuk menciptakan rasa aman,” jelasnya.

Dengan demikian, peran seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya Pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan semakin penting.

Reuni 212, meski menjadi kebebasan berpendapat, tidak seharusnya mengganggu proses pembangunan yang lebih besar demi masa depan bangsa.

Jakarta – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2023 menunjukkan, sektor ini menyumbang 61 persen dari total PDB atau setara Rp9.580 triliun dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja nasional, menjadikannya sektor vital dalam pembangunan ekonomi.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengatakan jumlah UMKM yang mencapai 66 juta unit dengan daya serap tenaga kerja sekitar 117 juta orang membuktikan perannya dalam mengurangi tingkat pengangguran.

“UMKM juga menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat, terutama di luar kota-kota besar,” katanya.

Maman menambahkan bahwa produk berbasis bahan lokal yang dihasilkan UMKM tak hanya meningkatkan kebanggaan nasional tetapi juga mampu bersaing di pasar global. Kampanye ini telah mendorong banyak pelaku usaha meningkatkan desain, pengemasan, hingga pemanfaatan teknologi pemasaran digital.

“UMKM adalah kunci pemerataan ekonomi. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus terus ditingkatkan agar sektor ini dapat berkembang lebih optimal. Pentingnya sinergi berbagai pihak untuk memastikan pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan,” ujarnya.

Maman juga berharap UMKM memanfaatkan platform e-commerce untuk memperluas akses pasar. Langkah ini dinilai efektif dalam memperkenalkan produk lokal hingga ke pasar internasional. Pelatihan dan pendampingan terkait teknologi pemasaran terus digalakkan pemerintah guna memaksimalkan potensi UMKM.

“Sektor UMKM memiliki peran penting dalam mendukung usaha yang berbasis kerajinan tangan, kuliner khas, atau produk ramah lingkungan yang mendukung pelestarian budaya dan alam,” imbuhnya.

Sementara itu, dalam mendukung pertumbuhan UMKM, berbagai perusahaan negara seperti PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) turut menggelar bazar dan program pelatihan. Acara seperti “Pesona Timur Indonesia” yang diadakan di Labuan Bajo dan Jakarta menjadi wadah strategis untuk memperluas pemasaran produk UMKM sekaligus mempromosikan potensi ekonomi daerah.

Corporate Secretary PT ASDP, Shelvy Arifin, menyebutkan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Dengan dukungan yang konsisten dari pemerintah dan sektor swasta, UMKM diyakini akan terus menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami ingin menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dengan memberikan akses pasar dan pelatihan kepada pelaku UMKM. Dukungan dari pemerintah dan swasta, UMKM akan jadi penggerak ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Shelvy.

Jakarta – Pemerintah terus menggencarkan sosialisasi bahaya narkoba di berbagai wilayah Indonesia untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman peredaran narkotika. Berbagai inisiatif diluncurkan, mulai dari edukasi di sekolah hingga kampanye berbasis komunitas, yang melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, hingga organisasi masyarakat.

Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma, menekankan pentingnya kolaborasi semua elemen masyarakat dalam pencegahan peredaran narkoba. Kerja sama lintas sektor juga dilakukan untuk memperkuat pendekatan promotif dan preventif, termasuk mengadakan tes urine serta edukasi terkait bahaya narkoba di lingkungan sekolah.

“Pencegahan melibatkan peran masyarakat, kelompok pendidikan, dan organisasi masyarakat. Semua bergerak untuk melakukan upaya preventif demi mewujudkan generasi emas di tahun 2045. Kami sering melakukan sidak dengan tes urine sebagai bagian dari langkah preventif,” ujar Dhany.

Deputi BPOM, Rita Mahyona, mengungkapkan pentingnya peran generasi muda dalam menanggulangi ancaman narkoba dan rokok yang kian meningkat. Selain sosialisasi yang dilakukan di tingkat sekolah, pemerintah juga aktif menggandeng tokoh agama, pemimpin komunitas, dan organisasi masyarakat dalam menyebarluaskan informasi terkait bahaya narkoba.

“Melalui pendekatan berbasis nilai lokal, kampanye ini diharapkan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok usia produktif dan remaja yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan bebas dari ancaman narkotika,” kata Rita.

Sementara di wilayah Riau, Ditresnarkoba Polda Riau turut melaksanakan kampanye serupa di SMPN 10 Pekanbaru. Sosialisasi ini dihadiri ratusan siswa dan guru dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam tentang dampak buruk narkoba. Antusiasme masyarakat terhadap sosialisasi ini terlihat dari tingginya partisipasi pelajar dan warga dalam kegiatan edukasi.

“Kami juga menjelaskan modus operandi peredaran narkoba agar para siswa lebih waspada. Melalui pendekatan kolaboratif ini, prevalensi penyalahgunaan narkoba dapat ditekan secara signifikan demi menciptakan masa depan yang lebih sehat dan produktif bagi bangsa,” jelas AKP Jaliper Lumbantoruan.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba sebagai extraordinary crime yang mengancam masa depan generasi penerus Indonesia.

Jakarta – Film Keluarga Berkuasa yang dirilis beberapa waktu lalu menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak dianggap tidak relevan, bahkan cenderung menyesatkan dan provokatif.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menegaskan bahwa mayoritas tahapan pesta demokrasi tingkat daerah berjalan lancar, meskipun beberapa wilayah memerlukan pemungutan suara ulang akibat bencana alam.

Pemerintah, menurutnya, telah mengantisipasi berbagai potensi hambatan dengan melibatkan TNI, Polri, dan instansi terkait untuk menjaga keamanan.

Ia menekankan bahwa Pilkada Serentak 2024 menjadi perhatian dunia internasional karena membuktikan komitmen Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

“Sebagian besar tahapan berjalan lancar, aman, dan damai. Meski ada tantangan, pemerintah memastikan kolaborasi antarlembaga mampu mengatasinya dengan baik,” ungkap Budi Gunawan.

Sebelumnya, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ariyo Bimmo mengungkapkan bahwa isu politik dinasti saat ini tidak relevan.

“Dalam sistem demokrasi isu dinasti tidak relevan karena rakyat yang memilih langsung,” katanya

Dia juga mengimbau kepada pihak-pihak yang selama ini menghembuskan isu tersebut agar tidak meremehkan kecerdasan rakyat.

Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti pentingnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2015 yang menghapus larangan keluarga petahana mencalonkan diri.

Ia menilai putusan tersebut sejalan dengan konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam politik, terlepas dari hubungan kekerabatan.

“MK sudah benar memutus bahwa hak politik tidak boleh dibatasi berdasarkan status keluarga. Fenomena politik dinasti lebih kepada persoalan moralitas politik, bukan semata konstitusionalitas,” jelas Mahfud MD.

Kelancaran Pilkada 2024 menjadi bukti nyata bahwa demokrasi Indonesia telah semakin matang.

Ajang kontestasi lokal tersebut menunjukkan bahwa sistem demokrasi tidak lagi terperangkap oleh dinamika politik dinasti, melainkan terus bergerak menuju transparansi dan integritas.

Jakarta – Masyarakat diminta untuk mewaspadai provokasi isu Politik Dinasti melalui Film dokumenter Keluarga Berkuasa yang dirilis beberapa hari menjelang Pilkada 2024. Sebab isu politik dinasti saat ini dianggap sudah tidak relevan dengan situasi saat ini.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ariyo Bimmo mengungkapkan bahwa isu politik dinasti saat ini tidak relevan.

“Dalam sistem demokrasi isu dinasti tidak relevan karena rakyat yang memilih langsung,” katanya

Dirinya turut berpesan kepada pihak-pihak yang selama ini menghembuskan isu tersebut agar tidak meremehkan kecerdasan rakyat.

Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, mengatakan bahwa dalam kontestasi politik, hendaknya kapasitas seseorang yang menjadi tolok ukur dan harus dinilai secara objektif

Dirinya sangat mengapresiasi Putusan MK tahun 2015 yang telah menghapus praktik politik dinasti.

“Hak setiap individu untuk mencalonkan diri adalah bagian dari demokrasi. Tidak adil jika hubungan keluarga menjadi penghalang, karena kapasitas seseorang harus dinilai secara objektif,” tutur Mahfud.

Namun, narasi keliru yang disebarkan oleh film Keluarga Berkuasa perlu diwaspadai.

Film tersebut mencoba menggambarkan politik dinasti masih menjadi ancaman, padahal faktanya Pilkada 2024 justru membuktikan bahwa demokrasi tetap berjalan sehat dan transparan.

Mahfud MD menekankan, persoalan politik dinasti lebih terkait dengan moralitas politik daripada konstitusionalitas.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, memastikan tahapan Pilkada berlangsung dengan baik.

“Sebagian besar tahapan Pilkada berjalan aman dan damai. Aparat TNI dan Polri berhasil mengatasi gangguan di beberapa titik, sehingga pelaksanaan tetap terkendali,” ujar Budi Gunawan.

Ia menambahkan, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi yang matang demi menjaga kualitas demokrasi dalam ajang kontestasi politik lokal tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ini tidak terlepas dari landasan hukum yang kuat.

Melalui kolaborasi pemerintah, aparat, dan masyarakat, Pilkada 2024 berhasil menunjukkan komitmen Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Dengan fakta tersebut, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpengaruh narasi yang menyesatkan serta provokatif dan terus menjaga semangat demokrasi

Oleh: Bagas Pratama Adi

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam menghadapi ancaman narkotika yang semakin meresahkan masyarakat. Pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 tersebut menegaskan bahwa pemberantasan narkoba merupakan tanggung jawab besar yang harus ditangani dengan langkah strategis dan pendekatan menyeluruh. Ancaman narkotika dipandang tidak hanya membahayakan generasi muda, tetapi juga merusak tatanan sosial serta masa depan bangsa. 

Kepala Negara menyatakan bahwa perang melawan narkoba tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata. Pendekatan holistik yang mencakup edukasi, pencegahan, dan rehabilitasi menjadi hal penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi masyarakat. Presiden Prabowo juga menilai kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sebagai kunci keberhasilan dalam melawan ancaman narkotika di Indonesia. 

Untuk mendukung komitmen tersebut, Presiden menetapkan strategi yang mencakup penanaman nilai anti-narkotika sejak dini melalui program pendidikan, penindakan tegas terhadap jaringan pengedar, dan pemanfaatan teknologi canggih untuk mendeteksi peredaran narkoba.

Selain itu, penguatan kerja sama lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta organisasi masyarakat menjadi fokus utama dalam agenda pemberantasan narkotika. Keberhasilan langkah ini tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari berkurangnya penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendukung penuh visi Presiden Prabowo dengan mengarahkan jajarannya untuk memetakan jalur distribusi narkoba di seluruh wilayah Indonesia.

Penindakan terhadap berbagai modus penyelundupan menjadi prioritas, termasuk yang melibatkan pelaku dari dalam lembaga pemasyarakatan. Kapolri menekankan pentingnya evaluasi kinerja anggota melalui sistem reward and punishment. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong setiap anggota Polri untuk bekerja lebih keras dalam mendukung agenda nasional pemberantasan narkotika. 

Selain itu, Kapolri juga memperkuat pembenahan internal, terutama terkait anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Langkah pembinaan diterapkan bagi pelanggar ringan, namun tindakan tegas berupa pemecatan tetap diberlakukan untuk pelanggaran berat. Upaya ini bertujuan memastikan integritas institusi Polri dalam memberikan contoh baik kepada masyarakat. 

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, turut menegaskan bahwa Presiden telah memberikan arahan jelas kepada seluruh jajaran kabinet agar tidak ada toleransi terhadap aktivitas yang berhubungan dengan narkoba.

Sinergi lintas kementerian, termasuk Kejaksaan Agung dan Polri, terus diperkuat untuk memastikan pemberantasan narkotika berjalan efektif. Menteri Meutya juga menyoroti pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendukung langkah pemerintah, baik melalui pelaporan aktivitas mencurigakan maupun melalui edukasi kepada generasi muda tentang bahaya narkoba. 

Melalui program Asta Cita yang diusungnya, Presiden Prabowo menempatkan pemberantasan narkotika sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional. Program ini tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga mencakup edukasi dan rehabilitasi bagi para pengguna.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, menegaskan bahwa pemberantasan narkoba harus dilakukan dengan pendekatan menyeluruh yang menyasar sisi supply dan demand. Penindakan tegas terhadap penyelundupan dilakukan bersamaan dengan upaya menekan permintaan melalui kampanye edukasi yang masif di masyarakat. 

Presiden Prabowo Subianto percaya bahwa perjuangan melawan narkoba membutuhkan dukungan penuh dari semua elemen bangsa. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu menciptakan dampak signifikan dalam menekan peredaran barang haram tersebut. Langkah ini sejalan dengan visinya untuk menciptakan Indonesia yang lebih aman dan sehat, serta membangun generasi muda yang memiliki daya saing tinggi di tingkat global. 

Ancaman narkotika tidak hanya merusak fisik, tetapi juga menghancurkan masa depan generasi muda. Presiden Prabowo memandang generasi muda sebagai aset paling berharga bagi bangsa, sehingga pemberantasan narkoba tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Setiap langkah harus terukur dan memiliki dampak nyata dalam melindungi generasi penerus bangsa dari bahaya narkoba. 

Pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo menunjukkan keseriusan dalam menghadapi persoalan narkoba melalui pendekatan holistik dan strategi yang komprehensif. Dari langkah penindakan hukum, edukasi, hingga rehabilitasi, semua upaya ini bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari ancaman narkotika.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa masa depan bangsa berada di tangan generasi muda yang sehat dan berkualitas. Oleh karena itu, perang melawan narkoba adalah perjuangan bersama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. 

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menambahkan bahwa pelibatan masyarakat dalam pemberantasan narkoba memiliki peran penting. Edukasi tentang bahaya narkoba harus ditanamkan sejak usia dini, sementara dukungan teknologi seperti sistem deteksi dini dan pengawasan digital diterapkan untuk memutus jaringan pengedar. Pendekatan ini tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga mempersempit ruang gerak para bandar dalam menjalankan aksinya. 

Selain itu, pemerintah juga memastikan agar seluruh lembaga yang terlibat memiliki kapasitas maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Meutya Hafid mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan tegas agar tidak ada lagi pihak yang membekingi atau melindungi aktivitas narkotika. Pesan tersebut menjadi peringatan serius bagi semua pihak untuk menjalankan tugas secara transparan dan berintegritas. 

Dengan komitmen tinggi dari Presiden Prabowo dan dukungan penuh dari jajaran pemerintah, upaya pemberantasan narkoba diharapkan mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat. Melalui langkah-langkah terukur dan sinergi yang kuat, Indonesia akan menjadi negara yang lebih bersih, sehat, dan bebas dari ancaman narkotika. Kepala Negara optimistis bahwa melalui kebijakan ini, masa depan bangsa dapat diselamatkan, menciptakan generasi muda yang kuat dan berdaya saing di era globalisasi. 

Peneliti Masalah Sosial – Lembaga Kajian Sosial Nusantara

Oleh Novianti Kusnandar )*

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan jumlah pelaku yang mencapai 66 juta, UMKM mencakup sekitar 99% dari total unit usaha di Indonesia. Sektor ini tidak hanya berkontribusi hingga 60,51% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional. Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, peran strategis UMKM menjadi sorotan utama sebagai bagian dari kebijakan ekonomi yang dikenal dengan Prabowonomics.

Kebijakan ekonomi Prabowonomics berfokus pada pembangunan ekonomi berbasis kedaulatan pangan, energi, dan peningkatan daya saing industri nasional. Salah satu target ambisius dari kebijakan ini adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, jauh di atas capaian rata-rata 5% pada era sebelumnya. Presiden Prabowo juga menetapkan tujuan penghapusan kemiskinan absolut, yang diimplementasikan melalui program investasi, penguatan ekspor, serta pengembangan sektor strategis seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi. Di tengah strategi besar ini, UMKM memainkan peran penting sebagai motor penggerak pertumbuhan yang inklusif.

Program-program spesifik seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit untuk Pengusaha Kuat (Krupuk) menjadi bukti nyata dukungan pemerintah terhadap UMKM. Deputi I Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam program ini bertujuan untuk mendorong graduasi UMKM agar naik kelas. Pemerataan akses permodalan, melalui program-program seperti ini, menciptakan kesempatan bagi UMKM untuk memperluas jangkauan usaha dan meningkatkan daya saing produk mereka.

Tidak hanya itu, kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta juga membuka peluang inovasi bagi sektor UMKM, terutama di industri ritel. Direktur SRC Indonesia Sembilan, Romulus Sutanto, menyebut bahwa program Krupuk memberikan dukungan penting bagi UMKM toko kelontong agar mampu bersaing di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat. Dengan memperluas akses terhadap permodalan dan teknologi, UMKM diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat dan menjadi bagian integral dari ekosistem ekonomi modern.

Selain permodalan, fokus pemerintah juga tertuju pada digitalisasi UMKM. Transformasi digital menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi dan memperluas pangsa pasar UMKM, baik di dalam maupun luar negeri. Presiden Prabowo mendorong program edukasi dan pelatihan berbasis teknologi bagi pelaku UMKM agar mampu memanfaatkan platform digital untuk pemasaran produk. Hal ini sejalan dengan strategi peningkatan ekspor, di mana UMKM berperan sebagai ujung tombak dalam memperkenalkan produk-produk Indonesia ke pasar global.

Kontribusi UMKM juga signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Ketahanan sektor ini terbukti saat menghadapi krisis pandemi COVID-19, di mana UMKM mampu menjadi penyokong ekonomi masyarakat. Ke depan, pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen untuk memperkuat daya tahan UMKM melalui kebijakan yang inklusif, memastikan sektor ini tidak hanya bertahan tetapi juga tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Dengan dominasi UMKM di struktur ekonomi Indonesia, pemerataan pembangunan menjadi aspek penting yang ditekankan oleh Prabowonomics. Fokus pada pengembangan UMKM di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Pemerintah juga berencana untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas produk UMKM ke pasar yang lebih besar, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Upaya tersebut mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Pemerintah terus berupaya menjadikan UMKM sebagai aktor utama dalam rantai nilai global. Melalui peningkatan kualitas produk, sertifikasi, dan standarisasi, UMKM Indonesia kini lebih siap untuk bersaing di pasar internasional. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan daya saing ekonomi yang tinggi di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, pemberdayaan perempuan dalam sektor UMKM menjadi agenda prioritas. Mengingat bahwa sebagian besar pelaku UMKM adalah perempuan, pemerintah memastikan program-program pemberdayaan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan akses perempuan pada permodalan, teknologi, dan pelatihan. Hal ini tidak hanya memberdayakan pelaku usaha, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Di era Presiden Prabowo, UMKM bukan hanya sekadar sektor usaha, melainkan menjadi simbol kemandirian dan kekuatan ekonomi rakyat. Dengan dukungan kebijakan yang pro-UMKM, program-program inovatif, serta kolaborasi lintas sektor, UMKM diharapkan mampu memainkan peran lebih besar dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

Keberhasilan pembangunan ekonomi berbasis UMKM juga akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan visi besar Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045. Pemerintah optimistis bahwa dengan mengoptimalkan potensi UMKM, cita-cita tersebut dapat tercapai, menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tetapi juga sebagai salah satu kekuatan ekonomi global.

UMKM adalah harapan dan masa depan ekonomi Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sektor ini diharapkan terus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, UMKM akan terus berkembang dan menjadi penopang utama pembangunan ekonomi bangsa.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi

Oleh : Recky Rumbiak )*

Provokasi yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada peringatan 1 Desember yang mereka klaim sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) OPM selalu menjadi masalah bagi upaya pemerataan ekonomi di Bumi Cenderawasih, bahkan di seluruh Indonesia.

Gerakan tersebut bukan hanya mengancam stabilitas keamanan, tetapi juga menghambat percepatan pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintah. Presiden Prabowo Subianto terus mendorong langkah strategis untuk memastikan seluruh wilayah NKRI, termasuk Papua meraih kemajuan yang berkeadilan. Namun, provokasi dari kelompok separatis ini tetap menjadi tantangan besar. 

Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Papua, Dra. Sipora Nelci Modouw (mama Sip), menilai bahwa seluruh masyarakat harus lebih bijak menyikapi tanggal 1 Desember. Ia meminta agar hari tersebut lebih difokuskan pada peringatan Hari AIDS Sedunia ketimbang dijadikan ajang untuk menuntut referendum dan terprovokasi HUT OPM.

Mama Sip menegaskan bahwa narasi Papua merdeka yang diusung OPM hanyalah angan-angan yang tidak punya dasar. Ia mengingatkan bahwa banyak anak muda telah terpengaruh oleh informasi yang dipelintir oleh kelompok tertentu, baik di dalam maupun luar negeri. 

Keberadaan OPM menjadi ancaman bagi percepatan pembangunan yang tengah digalakkan pemerintah. Berbagai aksi anarkis dan teror yang dilakukan oleh kelompok ini tidak hanya menyasar masyarakat sipil, tetapi juga para pekerja proyek yang bertugas membangun infrastruktur di wilayah tersebut.

Padahal, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah NKRI, termasuk Papua menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Namun, aksi-aksi yang dilakukan oleh gerombolan OPM telah menghambat berbagai program strategis yang dirancang untuk kemajuan Bumi Cenderawasih. 

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan pentingnya langkah tegas dalam menghadapi OPM. Ia menilai bahwa tindakan anarkis yang dilakukan kelompok separatis itu harus dihadapi dengan penegakan hukum yang tidak kenal kompromi.

Pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam menjaga keamanan dan stabilitas di Indonesia hingga ke Papua dengan melibatkan aparat gabungan TNI, Polri dan BIN untuk memastikan kondusivitas di seluruh wilayah. Kolaborasi antara berbagai institusi itu terus dioptimalkan agar konflik yang diakibatkan oleh OPM dapat segera diselesaikan. 

Langkah-langkah strategis juga diperlukan untuk memastikan bahwa upaya pembangunan di seluruh wilayah NKRI, termasuk Papua tidak terganggu. Presiden RI kedelapan telah menegaskan komitmennya untuk membawa Indonesia, termasuk Papua, mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dijanjikan dalam kampanye merupakan salah satu langkah besar untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah. Pemerintah, di bawah arahan Kepala Negara, akan terus menggali potensi pertumbuhan ekonomi dari dalam negeri, salah satunya melalui investasi dan penguatan sektor UMKM. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa langkah konkret sedang dipersiapkan untuk mencapai target tersebut. Pemerintah akan menggenjot investasi dan membuka pasar ekspor sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

Selain itu, pendekatan berbasis tenaga kerja intensif menjadi fokus utama untuk menciptakan lapangan kerja yang merata di seluruh wilayah, termasuk Papua. Strategi ini diharapkan dapat menguatkan fondasi ekonomi di wilayah yang masih berjuang melawan tantangan pembangunan. 

Gangguan dari kelompok OPM tidak hanya menciptakan rasa tidak aman, tetapi juga menurunkan daya tarik investasi di wilayah Papua. Padahal, potensi sumber daya alam yang melimpah di Papua dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional jika dikelola dengan baik dan didukung oleh stabilitas keamanan. 

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memastikan bahwa semua program pembangunan di Indonesia, termasuk Papua berjalan dengan lancar. Dalam dokumen visi dan misinya, ia mencatat pentingnya pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.

Langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di seluruh wilayah. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada stabilitas yang harus dijaga dari ancaman separatisme. 

Dengan langkah-langkah tegas dan terukur yang diambil oleh pemerintah, diharapkan Papua dapat segera menjadi wilayah yang aman, maju, dan sejahtera. Pemerintah terus memastikan bahwa percepatan pembangunan di seluruh wilayah NKRI, termasuk Papua tidak akan terganggu oleh aksi-aksi provokatif dari OPM.

Seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat Papua, memiliki peran penting untuk menjaga persatuan dan mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan di wilayah mereka masing-masing. 

Provokasi HUT OPM bukan hanya ancaman bagi stabilitas, tetapi juga hambatan besar bagi upaya pemerataan ekonomi. Dengan dukungan dari seluruh pihak, Papua diharapkan dapat segera mewujudkan potensi besarnya sebagai salah satu pilar kemajuan Indonesia.

Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, akan terus melangkah maju untuk memastikan bahwa pemerataan ekonomi tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga realitas yang dirasakan oleh seluruh masyarakat di Tanah Air. 

Peringatan 1 Desember tidak seharusnya menjadi ajang untuk menghidupkan kembali narasi separatisme yang hanya membawa kerugian bagi Papua dan Indonesia secara keseluruhan. Masyarakat perlu harus lebih fokus pada pembangunan dan kemajuan yang tengah diupayakan pemerintah. Narasi OPM tentang kemerdekaan hanyalah ilusi yang terus dipelihara oleh kelompok-kelompok yang tidak menginginkan Papua maju bersama NKRI.

)*  Penulis adalah mahasiswa asal Papua tinggal di Manado

Oleh : Gavin Asadit )*

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi inisiatif monumental yang dirancang sebagai simbol transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Proyek ini bertujuan menciptakan kota masa depan yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan di Kalimantan Timur. Dalam prosesnya, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dengan sektor swasta menjadi faktor kunci untuk mempercepat realisasi pembangunan IKN Nusantara.

Salah satu sinergi pemerintah dengan sektor swasta yaitu kerja sama antara Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Asian Development Bank (ADB), kerja sama tersebut untuk memperkuat dan mempercepat pembangunan IKN. Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga mengatakan bahwa pihaknya mendukung kolaborasi termasuk dukungan pendanaan bagi pengembangan infrastruktur dasar yang terjangkau dan inklusif, pembangunan kawasan perkotaan yang selaras dengan alam, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi semua kalangan.

Adanya dukungan dan kolaborasi dari sektor swasta patut diapreasiasi. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengapresiasi dukungan dan kolaborasi dari ADB yang telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung percepatan pembangunan IKN Nusantara. Sementara itu, kolaborasi yang telah terjalin antara Otorita IKN dan ADB berfokus pada tiga pilar utama. Pilar pertama adalah perencanaan dan perancangan IKN agar menjadi kota hutan cerdas dan berkelanjutan seperti yang dicita-citakan Pemerintah Indonesia. Pilar kedua mencakup upaya untuk membatasi dampak negatif terhadap lingkungan akibat pembangunan yang masif. Pilar ketiga adalah mobilisasi pendanaan untuk memastikan pembangunan IKN dapat berjalan secara berkelanjutan

Lebih lanjut, sejak penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada bulan Mei 2023, yang membuka jalan bagi kerja sama perencanaan dan pembangunan Nusantara sebagai kota hutan yang netral karbon, ADB telah memberikan dukungan senilai 5 juta USD atau setara 75 miliar rupiah dalam bentuk bantuan teknis dan tenaga ahli. Dukungan ini menunjukkan komitmen ADB untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam pembangunan IKN yang inklusif dan berkelanjutan.

Kerja sama strategis antara Otorita IKN dan ADB menjadi langkah nyata dalam menciptakan IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang modern, inklusif, dan ramah lingkungan. Sinergi ini diharapkan dapat menjadi model pembangunan yang menginspirasi kota-kota lain di masa depan.

Di sisi lain, kerja sama dengan sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi pilar utama pembiayaan pembangunan IKN. Hingga awal 2024, sekitar 54% dari kebutuhan pendanaan berasal dari skema ini. Kemudahan investasi, fasilitas fiskal, dan berbagai insentif membuat proyek IKN menarik bagi investor domestik dan asing. Beberapa proyek strategis yang telah dimulai melibatkan pengembangan kawasan pendidikan, hunian, dan fasilitas komersial.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa untuk sampai saat ini sudah ada sekitar 500 letter of intent (Lol) dari pengusaha swasta yang berminat berinvestasi di IKN. Dengan adanya minat dari para investor swasta pembangunan IKN Nusantara dapat lebih cepat terealisasi. Hal tersebut jawaban dari komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan pembangunan, seperti peluncuran Peta Jalan Menuju Kota Nol Emisi Karbon Nusantara juga memperkuat daya tarik IKN di mata investor swasta.

Pemerintah juga memprioritaskan pelibatan komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Program pemberdayaan UMKM, konsultasi publik, serta pelatihan keterampilan menjadi bagian integral dari upaya menciptakan masyarakat yang aktif terlibat dalam pembangunan kota baru ini. Pemerintah mencatat peningkatan jumlah UMKM dari 417 pada pertengahan 2023 menjadi 650 pada awal 2024.

Pembangunan IKN tidak hanya fokus pada kawasan perkotaan tetapi juga mencakup inisiatif reforestasi besar-besaran. Hanya 25% dari total luas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan fisik, sementara 65% sisanya akan menjadi kawasan hijau. Upaya ini selaras dengan tujuan menjadikan IKN sebagai kota hutan pertama di Indonesia. Strategi ini juga melibatkan komunitas internasional melalui program Green Movement dan komitmen reforestasi.

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga menjadi fokus pemerintah saat ini, Direktur Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto Sastrosuwito menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur sebagai agenda prioritas pemerintah karena pembangunan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan nasional dan memberi multiplier effect secara luas.

Meski banyak capaian yang telah diraih, tantangan seperti koordinasi antar-pemangku kepentingan dan memastikan keberlanjutan pendanaan tetap harus diatasi. Namun, optimisme terhadap keberhasilan IKN tetap tinggi. Pemerintah dan mitra swasta terus bekerja untuk menciptakan kota yang tidak hanya layak huni tetapi juga dicintai oleh penghuninya.

IKN dirancang sebagai kota masa depan yang mencerminkan integrasi sempurna antara teknologi, keberlanjutan, dan budaya. Dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal, IKN berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan inovasi global. Proyek ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol transformasi Indonesia tetapi juga motor penggerak utama menuju pemerataan ekonomi dan pembangunan secara keberlanjutan. Dengan visi yang kuat, IKN siap mengantarkan Indonesia menuju era baru yang lebih gemilang.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan