Oleh: Meki Yanimbe )*

Stabilitas keamanan menjadi fondasi utama dalam keberhasilan pelaksanaan demokrasi, termasuk Pilkada Serentak 2024 yang baru saja selesai dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Proses demokrasi ini berjalan relatif lancar dan damai, berkat kerja sama antara masyarakat, aparat keamanan, dan pemerintah daerah. Situasi kondusif yang tercipta menunjukkan keberhasilan sinergi yang terbangun di tengah berbagai tantangan.

Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Inspektur Jenderal Polisi Eddy Sumitro Tambunan, mengatakan kedamaian dan kerukunan adalah tanggung jawab bersama yang harus terus dijaga. Masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Stabilitas keamanan selama tahapan Pilkada adalah hasil kerja sama antara semua pihak, dan semangat persatuan serta toleransi harus menjadi landasan dalam menjalani proses demokrasi.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana, mengatakan TNI AD terus menjaga netralitas selama pelaksanaan Pilkada, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Tugas TNI meliputi dukungan logistik, pengamanan, dan pencegahan potensi konflik dari awal hingga akhir proses Pilkada. Menurutnya, netralitas TNI adalah kunci menjaga kepercayaan publik dan mendukung terciptanya situasi yang tertib dan aman.

Di Papua, Kapolda Papua, Brigadir Jenderal Polisi Patrige Renwarin, mengatakan meskipun terdapat insiden di beberapa wilayah pegunungan, kondisi keamanan secara keseluruhan tetap terkendali. Aparat keamanan menggunakan pendekatan persuasif dalam menangani kejadian-kejadian yang terjadi sehingga proses pencoblosan dapat berlangsung dengan baik. Renwarin juga mengajak masyarakat Papua untuk menerima hasil Pilkada dengan lapang dada dan menjaga situasi keamanan serta ketertiban.

Tokoh Pemuda dan Adat Kabupaten Tolikara, Karmin Jikwa, mengatakan masyarakat harus menghindari provokasi yang dapat memicu konflik. Ia menegaskan bahwa Pilkada seharusnya menjadi momentum memperkuat persatuan, bukan memicu perpecahan. Masyarakat Tolikara perlu menolak isu-isu terkait HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dapat merusak kedamaian di wilayah tersebut.

Penolakan terhadap HUT OPM menjadi bagian penting dari upaya menjaga situasi kondusif pasca-Pilkada, terutama di Papua. Provokasi yang sering terjadi menjelang peringatan tersebut harus diantisipasi dengan sikap tegas dari seluruh elemen masyarakat. Masyarakat Papua telah menunjukkan komitmen untuk hidup damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dukungan penuh dari aparat keamanan dan pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa keinginan ini terwujud.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, mengatakan Pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap situasi keamanan pasca-Pilkada. Meskipun ada beberapa kendala teknis dan gangguan keamanan di sejumlah wilayah, sebagian besar proses Pilkada berjalan lancar. Pemerintah juga memastikan semua proses yang belum selesai akan diselesaikan sesuai jadwal, sehingga tidak mengganggu stabilitas demokrasi.

Momentum ini mencerminkan pentingnya sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum dalam menjaga kedamaian. Keberhasilan ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia mampu mengelola dinamika politik yang kompleks tanpa mengorbankan persatuan.

Situasi kondusif yang berhasil tercipta pasca-Pilkada menjadi bukti nyata bahwa persatuan dan sinergi berbagai pihak dapat mengatasi tantangan terbesar sekalipun. Seluruh elemen masyarakat, mulai dari aparat keamanan, tokoh adat, pemuda, hingga pemerintah daerah dan pusat, perlu terus menjaga semangat kerja sama ini. Provokasi yang bertujuan memecah belah harus dilawan dengan kedewasaan berpikir dan semangat persatuan.

Kehadiran aparat yang profesional, tokoh masyarakat yang bijak, serta masyarakat yang sadar akan pentingnya persatuan adalah pilar utama dalam menjaga stabilitas. Ke depan, momentum ini harus terus dijaga untuk membangun kepercayaan antarwarga dan antara masyarakat dengan pemerintah. Pemilu bukan sekadar ajang memilih pemimpin, tetapi juga kesempatan untuk mempererat kebersamaan sebagai bangsa.

Ancaman terhadap stabilitas, seperti isu separatisme yang sering muncul menjelang HUT OPM, harus diantisipasi dengan pendekatan yang bijaksana. Masyarakat Papua telah menunjukkan keinginan yang kuat untuk hidup damai dalam bingkai NKRI. Dukungan penuh dari aparat keamanan dan pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa keinginan ini terwujud.

Stabilitas yang kondusif pasca-Pilkada perlu dijadikan modal untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor. Keamanan dan kedamaian adalah syarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, menjaga situasi kondusif adalah tanggung jawab bersama yang harus terus diperjuangkan.

Dengan menolak provokasi dan menjaga persatuan, Indonesia tidak hanya membuktikan kekuatan demokrasinya tetapi juga memperkokoh fondasi kebangsaan. Sinergi yang telah terjalin harus dijaga dan ditingkatkan agar cita-cita mewujudkan bangsa yang damai, adil, dan sejahtera dapat benar-benar tercapai. Masyarakat, sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya ini, diharapkan terus berperan aktif dalam menjaga situasi yang damai dan menolak segala bentuk provokasi yang mengancam persatuan bangsa.

)* Penulis merupakan mahasiswa Orang Asli Papua

Oleh : Tyas Permata Wiyana )*

Pemerintahan Prabowo-Gibran membuktikan komitmennya dalam menjaga moralitas bangsa dengan langkah tegas memberantas judi online. Masyarakat pun mengapresiasi upaya pemerintahan saat ini yang optimal memerangi Judi online salah satunya melalui penguatan sinergitas lintas instansi.

Judi online telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di era digital. Kemudahan akses melalui perangkat pintar membuat perjudian daring merambah ke berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Meski terlihat seperti hiburan semata, judi online menyimpan berbagai bahaya serius yang dapat merusak moral, ekonomi, dan mental masyarakat.

Dari sisi ekonomi, judi online sering kali menjebak pengguna dalam lingkaran hutang. Janji kemenangan besar menggoda banyak orang untuk terus bertaruh, meskipun peluang menang sangat kecil.  Secara sosial, judi online dapat memicu keretakan hubungan keluarga dan masyarakat. Ketergantungan pada perjudian sering kali membuat seseorang mengabaikan tanggung jawabnya, baik sebagai anggota keluarga maupun bagian dari komunitas. Lebih parah lagi, promosi judi melalui media sosial melibatkan berbagai figur publik, yang secara tidak langsung memberi pengaruh buruk pada generasi muda.

Berbagai upaya Pemerintah dalam memberantas judi online telah menunjukkan hasil positif. Salah satu pencapaian besar adalah pemblokiran lebih dari 104 ribu situs judi online hanya dalam 16 hari setelah Desk Pemberantasan Judi Online menggelar rapat perdana pada 4 November 2024.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa angka tersebut terus meningkat, dan sejak pemerintahan baru dimulai pada 20 Oktober 2024, total situs yang diblokir mencapai lebih dari 380 ribu.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran Desk Pemberantasan Judi Online yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam). Kolaborasi yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital, Polri, Bank Indonesia (BI), serta penyedia jasa pembayaran (PJP) yang menunjukkan efektivitas pendekatan lintas sektor dalam mengatasi permasalahan yang kompleks ini.

Menteri Meutya Hafid menjelaskan bahwa pihaknya menggunakan teknologi canggih untuk mendeteksi dan memblokir situs yang terindikasi menjadi sarana perjudian daring. Ia menyebut bahwa hingga 19 November, sebanyak 104.819 situs telah ditutup. Jika dihitung sejak awal pemerintahan baru, jumlahnya sudah mencapai lebih dari 380 ribu.

Tidak hanya berfokus pada pemblokiran situs, pemerintah juga mempersempit ruang gerak aktivitas keuangan ilegal yang terkait dengan judi online. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, mengungkapkan bahwa BI telah membekukan sekitar 7.500 rekening bank yang terindikasi terlibat dalam kegiatan ilegal, termasuk judi daring. Data ini diperoleh dari hasil temuan internal dan laporan penyedia jasa pembayaran (PJP).

Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk tidak hanya memutus akses digital para pelaku, tetapi juga menghentikan aliran dana yang menjadi tulang punggung operasional mereka. Kerja sama antara Bank Indonesia dan PJP menjadi elemen kunci dalam mengidentifikasi dan memblokir rekening mencurigakan.

Selain itu, upaya pemberantasan juga menyasar promosi judi online yang kerap dilakukan melalui media sosial. Terkait hal itu, Polri telah menangkap 85 influencer yang diduga mempromosikan situs judi daring. Dari operasi ini, aparat berhasil menyita uang sebesar Rp77,6 miliar, 858 ponsel, 111 perangkat elektronik, serta ratusan rekening bank dan kartu ATM.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pelaku utama, tetapi juga pada pihak-pihak yang berkontribusi dalam memperluas jangkauan judi online melalui promosi digital. Tindakan hukum yang tegas memberikan sinyal bahwa siapa pun yang terlibat dalam aktivitas ilegal ini akan menghadapi konsekuensi serius.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah membawa dampak positif yang signifikan. Judi online tidak hanya menjadi ancaman terhadap moral masyarakat tetapi juga berpotensi merugikan secara ekonomi dan sosial. Dengan pemblokiran situs, pembekuan rekening, dan penindakan terhadap promotor, pemerintah berhasil mengurangi aksesibilitas judi online di masyarakat.

Selain itu, keberhasilan ini memberikan rasa aman kepada masyarakat dari berbagai ancaman yang kerap terkait dengan aktivitas judi daring, seperti pencucian uang, penipuan, dan eksploitasi data pribadi. Hal ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, terutama generasi muda yang rentan terhadap pengaruh promosi judi online.

Meskipun capaian ini patut diapresiasi, tantangan tetap ada. Para pelaku judi online terus mencari celah baru untuk beroperasi, baik melalui platform digital yang berbeda maupun metode transaksi yang lebih canggih. Menteri Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperbarui teknologi dan strategi untuk mengantisipasi modus-modus baru.

Selain itu, kerja sama internasional diperlukan mengingat banyak situs judi online beroperasi dari luar negeri. Dengan memperkuat hubungan dengan negara lain, pemerintah dapat memastikan bahwa pemberantasan ini berjalan lebih efektif dan komprehensif.

Keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memberantas judi online adalah bukti nyata komitmen mereka dalam menjaga integritas bangsa. Langkah-langkah tegas yang dilakukan patut diapresiasi sebagai upaya menjaga moralitas, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Namun, keberhasilan ini juga membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Dengan menjauhi aktivitas judi online, melaporkan situs atau akun yang mencurigakan, serta meningkatkan kesadaran akan bahaya judi daring, kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan digital yang bersih dan aman. Mari katakan tidak pada judi online demi masa depan yang lebih cerah untuk Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Media

Jakarta – Pemerintah semakin serius dalam memerangi praktik judi online yang semakin marak dan meresahkan masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Melalui upaya yang terkoordinasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Polri, serta instansi terkait lainnya, pemerintah telah berhasil memblokir lebih dari 5 juta situs judi online yang beroperasi ilegal di seluruh Indonesia.

Menteri Komdigi, Meutya Hafid mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga kenyamanan dan keamanan dunia digital, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian online.

“Judi online telah menjadi ancaman serius, tidak hanya bagi ekonomi masyarakat tetapi juga bagi kesehatan mental dan sosial anak muda. Kami akan terus melakukan pemantauan dan penutupan situs judi ilegal untuk memastikan dunia maya kita aman dan bebas dari praktik ilegal,” kata Menkomdigi Meutya.

Menurut data dari Kemenkomdigi, dari tahun 2017 hingga 25 November 2024 sebanyak lebih dari 5 juta domain judi online yang terindikasi beroperasi tanpa izin resmi telah diblokir. Selain itu, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap aplikasi judi yang tidak terdaftar di platform resmi.

Dalam beberapa bulan terakhir, tindakan tegas terhadap aplikasi judi ilegal yang beredar di Indonesia juga semakin ditingkatkan.

“Sejak tahun 2017 hingga 25 November 2024, Kementerian Komunikasi dan Digital telah berhasil memblokir sebanyak 5.253.543 konten yang terkait dengan judi online,” ujar Meutya.

Pencapaian ini mencerminkan upaya serius pemerintah dalam menanggulangi penyebaran konten berbahaya.

Di samping pemblokiran situs, pemerintah juga mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online melalui kampanye informasi dan penyuluhan. Kampanye ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, tentang dampak buruk perjudian.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan bahwa pihaknya dan Kemenkomdigi bekerja sama menanggulangi kasus judi online dengan melakukan berbagai sosialisasi maupun penyuluhan untuk mengurangi angka kecanduan judi online di kalangan anak muda.

“Kami telah bekerja sama dengan Kominfo untuk menanggulangi masalah ini. Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam godaan perjudian online,” ujar Kabareskrim Polri.

Langkah tegas yang dilakukan Pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat. Upaya ini diharapkan tidak hanya dapat mengurangi dampak negatif perjudian online, tetapi juga melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya kecanduan dan kerugian finansial. Pemerintah akan terus memperkuat pengawasan terhadap situs-situs judi online untuk memastikan bahwa praktik ilegal tersebut dapat diberantas secara menyeluruh.

PAPUA — Masyarakat di Papua harus menjaga kedamaian selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dan mewaspadai provokasi Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mereka klaim sepihak jatuh pada 1 Desember.

Tokoh Pemuda dan Adat Kabupaten Tolikara, Karmin Jikwa, mengimbau agar warga tidak terprovokasi isu menyesatkan yang dapat memicu konflik, seperti perang suku.

Karmin mengingatkan bahwa siapa pun pemimpin yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah di Tolikara harus didukung penuh demi kemajuan wilayah tersebut.

Ia juga meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap propaganda kelompok separatis menjelang HUT OPM.

“Tolikara aman dan damai, dan Papua bagian dari NKRI, itu harga mati,” tegas Karmin.

Seruan serupa disampaikan Herman Yoku, mantan anggota TPN-OPM yang juga sebagai Kepala Suku Besar Wikaya-Arso Keerom.

Herman menyatakan bahwa 1 Desember yang sering diklaim sebagai HUT Kemerdekaan Papua Barat merupakan penipuan sejarah.

Ia menjelaskan bahwa bendera Bintang Kejora, yang diklaim sebagai simbol kemerdekaan, sebenarnya merupakan bendera klub sepak bola dari wilayah Nafri.

“Yang mengklaim 1 Desember sebagai HUT Kemerdekaan Papua itu karena tidak paham sejarah,” ujar Herman.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk menolak perayaan HUT OPM dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Herman menegaskan bahwa Papua tetap bagian dari Indonesia, dan klaim kemerdekaan hanyalah propaganda yang memperdaya generasi muda.

Di tengah persiapan pesta demokrasi tingkat daerah tersebut, kekejaman kelompok separatis kembali memakan korban.

Kolonel Inf Candra Kurniawan, Kapendam XVII/Cenderawasih, mengungkapkan bahwa anggota OPM melakukan pembunuhan terhadap seorang warga bernama SN (43) di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 27 November 2024.

Korban yang dikenal aktif melayani masyarakat ditemukan tewas dengan luka bacok di sekujur tubuh.

“Pembunuhan ini sangat keji, biadab, dan tidak berperikemanusiaan. Korban adalah warga yang selama ini melayani masyarakat,” ujar Candra.

Aparat keamanan TNI-Polri terus mengejar para pelaku dan berkomitmen menjaga situasi agar tetap kondusif.

Upaya ini diharapkan dapat memastikan ajang kontestasi politik lokal setiap lima tahunan tersebut berjalan damai dan bebas dari gangguan.

Seluruh masyarakat diminta untuk mendukung langkah tersebut demi keberlangsungan pembangunan dan kemajuan Papua.

Kalimantan Timur – Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengapresiasi kolaborasi Indonesia – AS dalam membangun infrastruktur digital di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini menandakan tonggak penting untuk membangun IKN sebagai model kota berkelanjutan dan cerdas.

“Integrasi teknologi canggih ke dalam infrastruktur kota pintar kami tidak hanya akan meningkatkan kemampuan operasional kami tetapi juga meningkatkan kualitas hidup penduduk,” ujar Basuki.

IKN terus menunjukkan langkah progresif sebagai simbol pembangunan berkelanjutan dan inovasi Indonesia. Dalam upaya ini, Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, mendorong kerja sama strategis dengan Amerika Serikat untuk membangun infrastruktur digital di IKN melalui proyek Integrated Command and Control Center (ICCC).

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN, Mohammed Ali Berawi, menegaskan bahwa IKN dirancang sebagai kota global yang terbuka terhadap partisipasi internasional.

“Pembangunan ICCC ini merupakan kesempatan kolaborasi untuk memajukan pengetahuan dan teknologi di bidang kota cerdas,” ujarnya di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

IKN telah resmi meluncurkan ICCC yang menandai fase penting pembangunan IKN sebagai kota pintar yang berwawasan lingkungan. Proyek ini merupakan hasil kerja sama antara Otorita IKN (OIKN) dengan Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat (USTDA), yang memberikan hibah senilai USD 7,6 juta atau setara Rp120,6 miliar.

Hibah ini digunakan untuk mendanai demonstrasi teknologi dari delapan perusahaan teknologi global, termasuk Amazon Web Services, Cisco Systems, dan IBM. Direktur USTDA, Enoh T. Ebong, menjelaskan alasan pihaknya mendukung proyek ini.

“Kami ingin membantu OIKN untuk memajukan pembangunan kota pintar dan infrastruktur berkualitas tinggi yang akan meningkatkan keberlanjutan dan kualitas hidup di ibu kota baru Indonesia,” kata Ebong.

Mitra teknologi AS dapat memberikan solusi inovatif untuk mempercepat transformasi digital IKN. Duta Besar AS untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir, menekankan bahwa dukungan USTDA mencerminkan komitmen erat kedua negara.

“Dengan menyatukan inovasi dan keahlian kota pintar dari perusahaan teknologi AS terkemuka, kolaborasi ini akan memberikan solusi transformatif yang membantu mempercepat pertumbuhan bangsa,” katanya.

Kemitraan dengan Amerika Serikat mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendorong pembangunan nasional yang inovatif dan berwawasan lingkungan, sekaligus menjadi simbol masa depan Indonesia yang berkelanjutan dan berbasis digital. Kolaborasi ini memperkokoh hubungan strategis di bidang teknologi dan keberlanjutan, menjadikan IKN sebagai model transformasi perkotaan di Asia Tenggara.

Papua – Momentum HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember setiap tahunnya kembali menjadi ancaman serius bagi upaya Pemerintah mewujudkan pemerataan dan percepatan pembangunan.

Tindakan separatis yang dilakukan kelompok tersebut, mulai dari propaganda hingga kekerasan, telah menghambat kerja keras untuk menjadikan seluruh wilayah NKRI lebih maju dan sejahtera.

Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Papua, Dra. Sipora Nelci Modouw, menegaskan pentingnya masyarakat mengabaikan seruan provokatif OPM yang mengatasnamakan kemerdekaan.

Modouw, yang akrab disapa Mama Sip, menyerukan agar 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia, bukan sebagai HUT OPM.

Ia menilai narasi “merdeka” yang digaungkan OPM hanya ilusi yang tidak berdasar.

“Katanya 1 Desember itu hari merdeka. Merdeka yang mereka mimpikan itu mungkin merdeka angan-angan saja. Dia mimpi sesuatu yang tidak mungkin. Saya anak veteran, jadi saya harus bicara begitu,” ungkap Mama Sip.

Ia juga menyoroti pengaruh informasi yang dipelintir kelompok separatis terhadap anak muda, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Ancaman nyata dari OPM kembali terlihat dengan serangkaian aksi kekerasan baru-baru ini. Pada Senin (4/11), kelompok tersebut menyerang warga di Kabupaten Yalimo, disusul penembakan terhadap seorang sopir di Jalan Trans Papua-Wamena sehari setelahnya.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Infanteri Candra Kurniawan, memastikan bahwa kedua aksi tersebut dilakukan oleh OPM.

“OPM adalah penjahat kemanusiaan. Mereka tidak ingin NKRI terus terbangun dan maju karena menyerang para pekerja. Aparat keamanan kini terus mengejar pelaku,” ujar Kolonel Candra.

Menurutnya, korban di Yalimo adalah operator alat berat yang terluka parah, sementara korban penembakan di Jalan Trans Papua-Wamena meninggal dunia akibat luka tembak.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, turut mendorong tindakan tegas terhadap kelompok separatis tersebut.

Ia menilai langkah hukum yang kuat dan kolaborasi aparat keamanan sangat penting untuk mengatasi gangguan OPM.

“Pemerintah harus memastikan seluruh upaya percepatan pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh dengan aman,” jelasnya.

Keberadaan OPM tidak hanya menciptakan teror tetapi juga menjadi tantangan besar dalam mewujudkan seluruh wilayah NKRI yang lebih sejahtera.

Di tengah ancaman tersebut, Pemerintah dan aparat keamanan terus berupaya menjaga stabilitas serta mendorong percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah NKRI.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya terhadap pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan melalui langkah-langkah strategis yang mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan yang diluncurkan mencakup penghapusan utang UMKM, digitalisasi usaha kecil, hingga peluncuran program “UMKM Naik Kelas.” Hal tersebut menjadi wujud nyata keberpihakan Presiden Prabowo terhadap ekonomi kerakyatan.

Salah satu langkah monumental yang diambil adalah kebijakan penghapusan utang UMKM yang dijadwalkan mulai berlaku pada April 2025. Presiden menyadari bahwa tumpukan utang telah menjadi penghalang utama bagi banyak pelaku UMKM untuk berkembang. Dengan langkah ini, pelaku UMKM akan mendapatkan ruang gerak yang lebih luas untuk berinovasi dan memperluas bisnis mereka.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa kebijakan ini mencerminkan keberanian pemerintah untuk berpihak langsung kepada rakyat kecil. “Ini adalah kebijakan yang sangat ditunggu oleh jutaan pelaku usaha kecil di Indonesia. Dengan penghapusan utang, kita tidak hanya membantu mereka bertahan, tetapi juga mendorong mereka untuk tumbuh lebih besar,” ujar Maman.

Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo juga menginstruksikan Kementerian UMKM untuk terus mempercepat implementasi program “UMKM Naik Kelas.” Program ini berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan, digitalisasi, serta akses yang lebih mudah ke pembiayaan dan pasar.

Maman juga menyampaikan bahwa Pemerintah terus memprioritaskan digitalisasi UMKM sebagai bagian dari strategi besar ini. Digitalisasi diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas bagi produk-produk lokal untuk masuk ke pasar internasional. Untuk mendukung hal ini, pemerintah bekerja sama dengan berbagai platform teknologi guna memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM terkait e-commerce, pemasaran digital, dan manajemen usaha berbasis teknologi.

Sementara itu, keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan juga mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak, termasuk juga Aktivis 98, Ahmad Andi Bahri yang mengatakan penghapusan utang UMKM oleh pemerintah Presiden Prabowo sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap rakyat kecil. “Penghapusan utang UMMKM sebagai langkah strategis yang memberikan dampak langsung bagi rakyat kecil.” ujarnya.

Ia juga menyakini bahwa target pertumbuhan ekonomi 8 persen di era pemerintahan Presiden Prabowo akan terpenuhi, hal tersebut dilihat dari komitmen pemerintah dalam mengembangkan sektor UMKM. “kita sama-sama tahu bahwa UMKM menjadi tulang pungguh perekonomian bangsa,” tegasnya.

Presiden Prabowo menekankan bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional. Dengan kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia yang mencapai lebih dari 60%, dukungan kepada sektor ini tidak hanya penting, tetapi juga menjadi kewajiban. Lebih lanjut, Keberpihakan Presiden Prabowo terhadap ekonomi kerakyatan melalui pengembangan dan peningkatan sektor UMKM sebagai kebijakan yang sangat berdampak langsung bagi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan tersebut patut diapresiasi dan terus didukung oleh seluruh elemen masyarakat.

JAKARTA –Sinergi berbagai pihak menjadi kunci utama untuk melindungi generasi bangsa dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Pemerintah, lembaga penegak hukum, institusi pendidikan, hingga masyarakat luas kini semakin intensif bersatu dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi terhadap dampak buruk narkoba.
Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma, mengatakan pihaknya menggandeng Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Narkotika Nasional (BNN), untuk mencegah peredaran narkoba di lingkungan sekolah. Pihaknya juga menekankan pentingnya peran kolektif masyarakat, organisasi pendidikan, dan ormas dalam membendung ancaman laten narkoba.
“Demi mewujudkan generasi emas 2045, upaya pemantauan, penegakan hukum, dan pencegahan harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Kampanye anti-narkoba di sekolah mencakup edukasi bahaya narkoba, sidak tes urin, dan pelatihan bersama polisi, psikolog, dan ahli hukum,” ujar Dhany.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sabang, Milono Raharjo mengatakan Kejari Sabang juga memberikan contoh nyata dalam menciptakan lingkungan kerja bebas narkoba. Melalui kerja sama dengan BNN Kota Sabang, seluruh pegawai Kejari menjalani tes urin di Kantor Kejari Sabang.
“Kami berupaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan sehat, tidak hanya dengan tes urin tetapi juga edukasi dan sosialisasi tentang bahaya narkoba,” kata Milono.
Senada, Kepala BNN Kota Sabang, Dahlia Sungkar, mengatakan tes ini menjadi bagian dari program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dari 52 pegawai yang diperiksa, hasilnya menunjukkan tidak ada indikasi penyalahgunaan narkoba.
“Hasil pemeriksaan dari program ini, hasilnya tidak ada indikasi penyalahgunaan narkoba. Dalam program ini juga disediakan layanan rehabilitasi gratis bagi mereka yang terindikasi menggunakan narkoba sebagai bagian dari pendekatan preventif,” ucapnya.
Di tempat lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, mencontohkan bagaimana pendekatan serupa digunakan untuk memberantas rokok ilegal. Ia menekankan bahwa masyarakat memiliki peran strategis dalam mendeteksi dini dan melaporkan peredaran produk ilegal.
“Partisipasi masyarakat sangat penting, baik dengan tidak membeli rokok ilegal maupun melaporkan keberadaannya kepada pihak berwenang. Pendekatan ini dapat diadaptasi untuk melibatkan masyarakat dalam pemberantasan narkoba,” kata Agus.
Sinergitas lintas sektor menjadi langkah konkret dalam memerangi peredaran narkoba. Dari lingkungan sekolah hingga tempat kerja, dari intelijen hingga masyarakat, setiap pihak memiliki peran penting dalam menjaga generasi Indonesia bebas dari ancaman narkoba.
Upaya ini tidak hanya untuk hari ini tetapi demi masa depan bangsa yang lebih baik, menuju generasi emas 2045 yang sehat, produktif, dan berintegritas.

Oleh: Sari Dewi Anggraini

Ancaman peredaran narkoba yang semakin meresahkan Indonesia memerlukan penanganan serius dan menyeluruh. Presiden Prabowo Subianto, dalam komitmennya untuk memberantas narkoba, menegaskan bahwa permasalahan ini bukan hanya mengancam generasi muda, tetapi juga stabilitas dan masa depan bangsa.

Dengan tekad kuat, Presiden Prabowo menggandeng seluruh elemen masyarakat, sektor swasta, dan berbagai instansi pemerintah untuk terlibat aktif dalam upaya pemberantasan narkoba di seluruh Indonesia.

Sebagai Kepala Negara, Presiden Prabowo mengingatkan pentingnya upaya kolektif dalam menghadapi tantangan besar tersebut. Dalam rapat koordinasi bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), Presiden menegaskan empat langkah strategis yang akan diterapkan untuk memperkuat pemberantasan narkoba.

Langkah pertama adalah menanamkan nilai-nilai anti-narkoba sejak dini kepada masyarakat. Hal ini menjadi prioritas dalam mendidik generasi muda agar terhindar dari bahaya narkotika yang merusak.

Selain itu, Presiden juga menekankan perlunya tindakan tegas terhadap para bandar narkoba, serta pemanfaatan teknologi mutakhir untuk mencegah peredaran narkoba. Kerja sama lintas sektor menjadi bagian integral dari upaya ini, yang menggabungkan berbagai pihak demi keberhasilan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Dengan semangat gotong royong, Presiden Prabowo menyerukan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga lingkungan dari ancaman narkoba. Dalam pandangan beliau, perang melawan narkoba adalah tanggung jawab bersama, di mana setiap individu, keluarga, dan masyarakat harus proaktif menjaga diri dan lingkungan mereka. Presiden menegaskan bahwa Indonesia yang bebas dari narkoba, aman, dan sehat adalah cita-cita yang harus diwujudkan demi masa depan generasi mendatang.

Di sisi lain, sinergi antar lembaga pemerintah menjadi kunci dalam memperkuat pemberantasan narkoba. Presiden Prabowo menginstruksikan sejumlah lembaga strategis untuk bekerja sama menghadapi ancaman ini.

Dalam rapat terbuka di Jakarta, Presiden meminta Jaksa Agung, Kapolri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk fokus pada ancaman-ancaman serius yang mengganggu stabilitas negara, termasuk narkoba. Dengan penegakan hukum yang tegas, Presiden yakin bahwa bukti-bukti peredaran narkoba dapat segera dimitigasi, dan jaringan peredaran narkoba yang kompleks dapat dibongkar.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan pentingnya sinergi antara Polri dan lembaga lainnya, terutama dalam mengatasi pengendalian narkoba yang sering dilakukan dari balik jeruji besi.

Banyak kasus pengedaran narkoba yang dikendalikan dari lembaga pemasyarakatan, bahkan oleh terpidana dengan hukuman berat. Sinergitas antara Polri, Kementerian Imigrasi, dan Direktorat Pemasyarakatan sangat diperlukan untuk memperkuat pengawasan dan mencegah penyalahgunaan wewenang di lapas. Kapolri juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap lapas, mengingat tingginya potensi peredaran narkoba dari dalam penjara.

Sementara itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) turut memberikan kontribusi besar dalam pemberantasan narkoba dengan membangun kerja sama dengan berbagai pihak. Direktur Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN, Jafriedi, menjelaskan bahwa komitmen dalam penanggulangan narkoba sangat penting karena narkoba merusak sumber daya manusia yang menjadi modal utama dalam pembangunan bangsa.

Oleh karena itu, BNN mengapresiasi perusahaan seperti Pelindo yang telah menyiapkan relawan antinarkotika dari seluruh wilayah kerja Pelindo untuk membantu mendukung program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Relawan antinarkotika, yang merupakan bagian dari partisipasi masyarakat, memiliki peran penting dalam menyebarluaskan kesadaran akan bahaya narkoba dan menggerakkan tindakan preventif di masyarakat.

Jafriedi berharap bahwa para relawan ini dapat menjadi perpanjangan tangan BNN untuk mendorong masyarakat agar lebih sadar akan ancaman narkoba dan lebih aktif dalam menghindarkan diri dari penyalahgunaan narkotika.

Deputi Pemberantasan BNN, I Wayan Sugiri, menambahkan bahwa keberhasilan pemberantasan narkoba sangat bergantung pada kualitas intelijen dalam mengumpulkan informasi dan menganalisis jaringan peredaran narkoba.

Pelatihan intelijen yang dilakukan BNN bertujuan untuk meningkatkan kapasitas personel dalam membongkar jaringan narkotika, termasuk yang beroperasi lintas batas negara. Selain itu, kolaborasi antara masyarakat dan penegak hukum juga menjadi kunci utama untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.

Pemerintah, melalui kepemimpinan Presiden Prabowo, juga berencana untuk melibatkan masyarakat lebih aktif dalam program-program sosialisasi dan edukasi di sekolah-sekolah serta komunitas.

Diharapkan, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba, mereka akan lebih menjaga diri dan lingkungan dari pengaruh negatif tersebut. Pemerintah juga menggandeng tokoh agama dan pemimpin masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan moral yang menekankan pentingnya hidup sehat dan bersih dari narkoba.

Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, dengan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat, Indonesia dapat mewujudkan visi besar untuk bebas dari narkoba.

Presiden Prabowo meyakini bahwa upaya pemberantasan narkoba dan judi online yang telah dimulai akan membawa hasil yang positif bagi masa depan bangsa. Diperlukan komitmen yang kuat, tindakan tegas, serta kerja sama yang berkelanjutan untuk menanggulangi ancaman narkoba, sehingga Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan sejahtera bagi seluruh rakyat.

*) Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute

Oleh : Angga Setiawan )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen kuat dalam membangun pondasi ekonomi yang tangguh melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Sebagai tulang punggung perekonomian nasional, UMKM berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sebagian besar tenaga kerja. Namun, daya saing UMKM lokal masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam era globalisasi dan persaingan pasar yang semakin ketat. 

Komitmen pemerintah untuk memperkuat UMKM lokal diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis, mulai dari pemberian akses pembiayaan yang lebih luas, dukungan digitalisasi, hingga pembukaan akses pasar yang lebih besar. Kebijakan ini diharapkan mampu menjawab tantangan yang dihadapi UMKM, seperti keterbatasan modal, kurangnya akses terhadap teknologi, dan rendahnya kemampuan bersaing di pasar internasional. 

Salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran adalah mempercepat digitalisasi UMKM. Melalui program ini, pelaku UMKM didorong untuk memanfaatkan platform digital guna memperluas jangkauan pasar mereka, baik di dalam maupun luar negeri. Pemerintah juga menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM untuk meningkatkan literasi digital dan kemampuan memasarkan produk secara online.

Langkah ini menjadi sangat relevan mengingat tren belanja masyarakat yang semakin beralih ke platform digital. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% masyarakat Indonesia kini menggunakan layanan e-commerce untuk berbelanja. Dengan mendigitalisasi UMKM, diharapkan pelaku usaha kecil dapat beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen dan meningkatkan daya saing mereka di pasar digital. 

Founder dan CEO Master Bagasi, Amir Hamzah mengatakan dengan mengakselerasi ekspor melalui pendekatan yang lebih mudah dan terintegrasi, potensi pertumbuhan UMKM dapat ditingkatkan secara signifikan. Apalagi, Indonesia memiliki kekayaan produk lokal yang sarat akan warisan budaya, seperti rempah-rempah, kerajinan tangan, hingga kuliner tradisional. Oleh karena itu, sebagai aplikasi Cross Border E-Commerce di Indonesia, Master Bagasi menjadi jembatan agar kekayaan Nusantara dapat tersambungkan dengan pasar global

Harapannya, kolaborasi ini membuka peluang investasi, dan memperkenalkan produk Indonesia ke pasar global. Langkah ini bukan sekadar mendukung ekonomi, tetapi juga memposisikan Indonesia lebih kuat di mata dunia.

Komitmen pemerintah juga tercermin dalam peningkatan akses pembiayaan untuk UMKM. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diperluas dengan bunga rendah dan persyaratan yang lebih fleksibel, sehingga pelaku UMKM dapat memperoleh modal usaha dengan lebih mudah. 

Selain dukungan pembiayaan dan digitalisasi, pemerintah juga berkomitmen untuk membantu UMKM memperkuat branding dan meningkatkan mutu produk mereka. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan intensif. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk asosiasi UMKM, perguruan tinggi, dan lembaga internasional, untuk membantu pelaku usaha menciptakan produk yang tidak hanya kompetitif secara harga, tetapi juga memiliki nilai tambah yang sesuai dengan kebutuhan pasar global. Misalnya, pemerintah memfasilitasi UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal, sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), serta pelatihan tentang pengemasan produk yang menarik. Dengan langkah ini, diharapkan produk UMKM dapat diterima lebih luas, tidak hanya di pasar domestik tetapi juga di pasar internasional. 

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal mengatakan upaya mendorong UMKM melakukan ekspor sebenarnya sudah dilakukan sejak lama, baik oleh pemerintah ataupun pihak swasta. Berbagai pendampingan, pelatihan hingga bantuan terhadap akses finansial juga telah dihadirkan guna membantu para pengusaha “kecil” ini naik kelas.

Mendorong peningkatan UMKM bisa ekspor menjadi isu yang sedangkan digencarkan oleh pemerintah. Sektor ini telah menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi lantaran menyumbang lebih dari 60,5 persen produk domestik bruto (PDB) nasional, serta memiliki potensi yang besar untuk menembus pasar internasional

Untuk itu, pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen membuka akses pasar internasional melalui kerja sama perdagangan dan diplomasi ekonomi. Pemerintah memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang sudah ada untuk mempromosikan produk UMKM lokal ke luar negeri. Selain itu, UMKM juga difasilitasi untuk berpartisipasi dalam pameran dagang internasional, sehingga mereka dapat memperkenalkan produk unggulan mereka kepada pembeli dari berbagai negara. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan ekspor produk lokal dan mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia pada produk impor. 

Daya saing UMKM tidak akan optimal tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Pemerintah berkomitmen untuk membangun infrastruktur yang dapat mempermudah distribusi produk UMKM, seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas logistik. Selain itu, pemerintah juga memangkas regulasi yang berbelit-belit, sehingga pelaku usaha kecil dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis mereka. Langkah ini menjadi bentuk nyata dari keberpihakan pemerintah kepada sektor UMKM. Regulasi yang lebih sederhana diharapkan mampu mengurangi biaya operasional dan waktu yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan administrasi. 

Komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran untuk meningkatkan daya saing UMKM lokal merupakan langkah strategis yang tepat dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Dukungan pemerintah dalam bentuk digitalisasi, akses pembiayaan, penguatan branding, dan pembukaan akses pasar internasional memberikan harapan baru bagi pelaku UMKM untuk tumbuh dan berkembang.

Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, masyarakat, dan pelaku UMKM itu sendiri. Dengan kerja sama yang solid, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadikan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi nasional yang tangguh dan berdaya saing tinggi. 

)* Penulis merupakan mahasiswa yang tinggal di Kota Malang.