Oleh : Cut Meutia Rizky Utami )*

Seluruh jajaran aparat keamanan dari personel TNI dan Polri terus menunjukkan soliditasnya sebagai garda terdepan dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Dalam berbagai momentum terjadinya dinamika politik dan sosial belakangan ini, kedua institusi itu hadir untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat menyalurkan aspirasi mereka semua dengan aman dan tertib.

Keberhasilan menjaga stabilitas saat gelombang unjuk rasa di sejumlah daerah menjadi bukti yang sangat nyata bahwa memang sinergi antara TNI-Polri bukan hanya sekadar jargon saja, melainkan merupakan praktik nyata dalam melindungi iklim dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Soliditas antara TNI dan Polri menjadi fondasi utama dalam mengawal jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara di Tanah Air. Polri berperan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sementara TNI berfungsi untuk mempertahankan kedaulatan negara.

Dua tugas pokok tersebut saling berpadu saat menghadapi situasi dinamis pada lingkup sosial dan politik yang menuntut kolaborasi antar aparat keamanan. Patroli gabungan, pengamanan objek vital, hingga pengawalan aksi unjuk rasa yang sudah dilaksanakan selama ini telah memperlihatkan bagaimana kuatnya komitmen bersama agar seluruh rakyat Indonesia bisa mengekspresikan berbagai pendapatnya tanpa adanya rasa takut akan kekerasan maupun kerusuhan yang terjadi dan berpotensi mengancam mereka.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa demonstrasi sejatinya adalah hak bagi setiap warga negara yang sudah dijamin oleh konstitusi. Namun ia menekankan bahwa hak itu tetap harus terus dijalankan dengan cara yang damai dan tanpa merusak fasilitas publik.

Aspirasi yang murni wajib dihormati, tetapi tindakan anarkis, provokasi, bahkan upaya makar tidak boleh dibiarkan karena hanya akan merusak esensi demokrasi. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi arahan bagi aparat keamanan untuk bersikap persuasif, humanis, tetapi tetap tegas ketika menghadapi pelanggaran hukum.

Menko Polkam Djamari Chaniago menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Baginya, unjuk rasa tidak boleh menjadi jalan menuju kekacauan. Pemerintah melalui aparat keamanan telah diinstruksikan untuk menjaga fasilitas umum, melindungi warga yang tidak terlibat, serta bertindak sesuai aturan hukum.

Selain itu, pemerintah berupaya membangun dialog nasional dengan mahasiswa, organisasi sipil, dan tokoh masyarakat untuk memastikan bahwa aspirasi terserap dengan baik. Pendekatan dialogis itu diharapkan mampu meredam gejolak sosial sekaligus memperkuat legitimasi demokrasi.

Koordinator Aliansi Solidaritas Rakyat Indonesia, Fikri, juga menegaskan bahwa penyampaian pendapat harus dilakukan secara tertib dan bermartabat. Ia menilai segala bentuk vandalisme, anarkisme, atau upaya membenturkan rakyat dengan aparat hanyalah tindakan yang merugikan.

Menurutnya, demokrasi justru semakin kokoh bila kritik disampaikan secara beradab. Ia menaruh keyakinan bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo mampu melahirkan solusi konkret untuk menjawab keresahan masyarakat. Pandangan itu mencerminkan suara kelompok sipil yang mendukung jalannya demokrasi sehat tanpa kekerasan.

Kolaborasi antara TNI dan Polri selama beberapa bulan terakhir juga ditunjukkan melalui pengamanan aksi demonstrasi di Jakarta, Surakarta, dan Lampung. Personel gabungan ditempatkan di berbagai titik strategis untuk mencegah potensi provokasi.

Setelah demonstrasi berakhir, patroli skala besar digelar untuk mengembalikan rasa aman masyarakat. Langkah-langkah tersebut memperlihatkan bahwa aparat tidak sekadar mengamankan momentum, melainkan memastikan kehidupan sosial kembali normal.

Sinergi kedua institusi juga mendapat apresiasi karena terus menjaga netralitas pada momentum demokrasi, seperti pemilihan umum maupun pilkada. Netralitas menjadi syarat mutlak agar masyarakat percaya bahwa demokrasi berjalan adil.

Upaya pengamanan yang profesional serta keterbukaan terhadap kritik publik menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya hadir sebagai pengendali keamanan, melainkan juga mitra rakyat dalam menjaga demokrasi.

Meski begitu, tantangan tidak sedikit. Masih muncul kasus anarkis yang berusaha memanfaatkan ruang unjuk rasa. Bahkan, penyebaran hoaks di media sosial kerap memicu keresahan yang berpotensi mengganggu stabilitas.

Situasi ini menuntut aparat untuk terus meningkatkan komunikasi dengan masyarakat. Edukasi publik mengenai pentingnya aksi damai menjadi bagian dari upaya mencegah provokasi. Kehadiran media kredibel sangat dibutuhkan untuk meluruskan informasi agar publik tidak terjebak dalam narasi menyesatkan.

Publik pun memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya. Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban saat aksi berlangsung menjadi indikator kedewasaan demokrasi. Unjuk rasa yang berjalan damai dan tertib memperlihatkan bahwa rakyat Indonesia mampu menyalurkan aspirasi tanpa harus merusak atau menimbulkan kekerasan. Masyarakat, aparat keamanan, pemerintah, hingga media merupakan elemen yang saling berkaitan dalam membangun demokrasi yang sehat.

TNI dan Polri kini dihadapkan pada tugas menjaga soliditas agar tidak terpecah oleh isu-isu adu domba. Instruksi Presiden Prabowo untuk menegakkan hukum terhadap setiap bentuk provokasi menjadi peringatan bahwa stabilitas nasional adalah prioritas utama. Dengan kerja sama yang kuat, aparat dapat menutup ruang gerak pihak-pihak yang ingin mengacaukan tatanan sosial.

Pada akhirnya, demokrasi Indonesia akan terus tumbuh bila sinergi TNI-Polri berjalan harmonis dan masyarakat berkomitmen menjaga aksi damai. Kebersamaan semua pihak menjadi benteng utama menghadapi tantangan demokrasi modern. Aksi damai masyarakat bukan hanya simbol kedewasaan, tetapi juga harapan bersama untuk memastikan masa depan demokrasi Indonesia tetap kokoh, beradab, dan bermartabat. (*)

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa

JAKARTA — Soliditas antara seluruh jajaran aparat keamanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) semakin terlihat secara nyata dalam menjaga ketertiban di tengah dinamika politik nasional yang terjadi.

Kolaborasi antar kedua institusi keamanan tersebut memastikan demonstrasi yang digelar berbagai elemen masyarakat berlangsung damai, tertib, dan mencerminkan kedewasaan demokrasi di Indonesia.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa sinergitas TNI dan Polri merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas bangsa.

“Kami bersama Polri akan selalu berada di garis terdepan untuk melindungi rakyat dari provokasi maupun upaya yang merusak kedamaian,” katanya.

“Jangan sampai masyarakat terjebak dalam isu adu domba yang hanya merugikan kepentingan bangsa,” ujar Panglima TNI tersebut.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menambahkan bahwa soliditas aparat bukan sebatas slogan, melainkan wujud nyata komitmen bersama.

“Soliditas ini bukan hanya jargon, melainkan komitmen nyata. Setiap ancaman terhadap stabilitas publik akan kami tangani bersama,” ucapnya.

“Kami juga mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap informasi menyesatkan yang dapat memicu keresahan,” ungkap Kapolri.

Sinergi yang kokoh tersebut tampak dalam berbagai momentum, termasuk pengamanan aksi unjuk rasa pada September 2025.

Aparat TNI-Polri mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan tanpa gesekan.

Keberhasilan menjaga demonstrasi tetap damai sekaligus menunjukkan bahwa aparat tidak menghalangi kebebasan berpendapat, melainkan mengawal agar hak konstitusional itu berjalan tertib.

Koordinator Aliansi Solidaritas Rakyat Indonesia (ASRI) sekaligus Komite Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI), Fikri, menegaskan pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan aspirasi.

“Segala bentuk tindak anarkis, vandalisme, serta upaya membenturkan rakyat dengan aparat kepolisian maupun TNI hanya akan merugikan masyarakat,” jelasnya.

“Itu merusak citra perjuangan, mencederai semangat demokrasi, bahkan merupakan tindakan tercela dan biadab,” ujar Koordinator ASRI itu.

Fikri menambahkan bahwa demokrasi semakin kokoh jika aspirasi disampaikan secara beradab.

Ia menyampaikan keyakinan bahwa kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto akan menghadirkan solusi konkret bagi stabilitas sosial dan kesejahteraan rakyat.

Soliditas TNI-Polri bersama masyarakat menjadi bukti bahwa demokrasi Indonesia mampu berjalan dinamis tanpa harus jatuh ke dalam anarkisme.

Demonstrasi yang damai menjadi wujud nyata kedewasaan bangsa dalam berdemokrasi sekaligus simbol persatuan untuk menjaga masa depan Indonesia yang aman dan maju. (*)

JAKARTA — Sinergi kokoh antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah terbukti mampu memainkan peran yang penting dalam menciptakan situasi kondusif di tengah terjadinya dinamika demokrasi di Indonesia.

Aksi demonstrasi yang berlangsung secara damai di sejumlah daerah memperlihatkan secara nyata bahwa soliditas aparat keamanan memang menjadi pondasi yang nyata bagi terjaganya stabilitas nasional.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menegaskan bahwa TNI AD melalui komando kewilayahan sudah sangat siap bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian serta pemerintah daerah.

“Ya, itu pasti. Di semua daerah, di seluruh tanah air, kita sedang menggalakkan kembali semangat menjaga wilayah masing-masing,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak kehadiran aparat di lapangan merupakan hal yang sangat vital untuk semakin memastikan keamanan tetap terjaga.

Senada, Ketua DPW Provinsi DKI Jakarta LSM Harimau, Neville GJ. Muskita, juga menekankan bagaimana pentingnya kekompakan yang terjalin diantara seluruh aparat keamanan.

“Jangan pecah belah TNI-Polri. Dukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Indonesia kuat, Indonesia maju,” tegasnya.

Neville mengingatkan agar masyarakat tidak mudah untuk terprovokasi oleh isu-isu yang bisa saja berpotensi semakin memecah belah bangsa, terutama melalui platform media sosial yang sangat banyak penyebaran informasi tidak terkendali di sana, seperti saat ini.

Menurutnya, persatuan rakyat bersama TNI-Polri adalah kunci keberhasilan pembangunan nasional.

Sementara itu, demo damai yang digelar Gerakan Bersama Indonesia Damai di kawasan Monumen Patung Kuda, Jakarta Pusat, juga meneguhkan semangat kebersamaan.

“Kami hadir dengan penuh kesadaran, menegaskan tekad bahwa Indonesia adalah rumah bersama yang harus dijaga, dirawat, dan diwariskan dalam keadaan damai kepada generasi penerus,” kata salah satu orator di lokasi.

Massa aksi menyampaikan lima komitmen, termasuk menjaga persatuan bangsa, menolak kekerasan, serta mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan.

Serangkaian demonstrasi damai tersebut menjadi bukti konkret bahwa kehadiran TNI-Polri yang solid mampu menjaga aspirasi masyarakat tetap tersampaikan tanpa menimbulkan kerusuhan.

Kolaborasi aparat dengan pendekatan humanis menjadikan demokrasi tidak hanya dinamis, tetapi juga tertib dan bermartabat.

Soliditas TNI-Polri sekaligus mencerminkan keberhasilan sinergi keamanan nasional dalam mengawal jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. (*)

Jakarta, Pasca kericuhan yang terjadi di beberapa kota di Indonesia beberapa waktu lalu, ruang publik digital (media sosial) dibanjiri beragam informasi yang berisi ajakan demonstrasi ke Jakarta. Informasi-informasi tersebut berpotensi hoaks maupun disinformasi.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan demonstrasi ke Jakarta yang berpotensi menimbulkan kericuhan melalui media sosial, seperti di WhatsApp. Ditambahkannya bahwa isu di Medsos tersebut tidak benar (hoaks).

“Masyarakat agar menyikapi setiap informasi dengan jernih. Saluran utama yang bisa dijadikan rujukan adalah media massa, wartawan, dan jurnalis yang menyampaikan informasi secara faktual,” ujarnya.

Trunoyudo juga menekankan, publik harus selalu menyaring informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Media memiliki peran strategis dalam menjernihkan isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat

“Setiap informasi perlu disaring dengan baik dan diperiksa sumbernya. Mari jadikan media massa sebagai saluran utama penyampai informasi yang benar dan kredibel,” tegas Trunoyudo.

Senada, Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho meminta warga untuk mewaspadai peredaran masif hoaks di ruang digital (Medsos). Hoaks mengenai ajakan demonstrasi ke Jakarta, dan represi aparat yang beredar di media sosial maupun aplikasi pesan bisa memperkeruh situasi dan memicu eskalasi kekerasan.

“Akibatnya, muncul ketidakpastian, kemarahan, hasutan kebencian, dan aksi kekerasan. Warga agar mewaspadai peredaran masif hoaks di ruang publik digital,” ujar Septiaji.

Sementara itu, Pakar Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Dr Radius Setiyawan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap hoaks dan disinformasi yang marak beredar pasca-aksi yang berujung kericuhan beberapa waktu lalu.

“Ruang publik digital kini dibanjiri beragam informasi. Dalam kondisi riuh seperti ini masyarakat perlu berhati-hati dan tidak terburu-buru mempercayai setiap kabar,” kata Radius di Surabaya.

Menurutnya, potensi hoaks dan disinformasi sangat mungkin muncul, yang justru dapat memperkeruh keadaan apabila masyarakat tidak cermat dalam menyikapi kabar di media sosial. Di sisi lain publik semakin mampu memilah mana informasi yang valid dan mana yang menyesatkan.

“Banyak netizen dapat dengan cepat membedakan peristiwa demonstrasi damai dengan kerusuhan yang berujung penjarahan, serta menguatkannya dengan berbagai data dan analisis,” pungkasnya.

Jakarta – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi memgatakan kehadiran Presiden Prabowo di China merupakan undangan langsung dari Presiden Xi Jinping. Tentunya undangam tersebut bukan undangan biasa melainkan suatu kehormatan diplomatik.

Hal tersebut disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi saat ditanyakan awak media di Jakarta terkait kehadiran Presiden Prabowo di China.

“Ini bukan sekadar urusan protokol, melainkan sebuah kehormatan diplomatik yang langka,” tegasnya.

Ia menambahkan, keputusan Presiden untuk berangkat ke China sudah terencana sebelumnya dan juga mempertimbangkan dinamika situasi dalam negeri beberapa hari terakhir. Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih kepada masyarakat, aparat kepolisian, TNI, serta jajaran pemerintah pusat dan daerah yang telah cepat bersinergi menjaga persatuan dan ketertiban sehingga kondisi nasional berangsur pulih.

“Demi menjaga hubungan baik dengan Pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk berangkat dan akan secepatnya kembali ke tanah air,” jelas Prasetyo.

Kehadiran Presiden Prabowo pada parade militer di Beijing diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Tiongkok serta membuka ruang dialog dengan pemimpin negara lain di kancah internasional.

Sementara itu, Pengamat hubungan internasional, Dinna Prapto Raharja mengatakan kehadiran Presiden Prabowo di China menunjukkan Indonesia sebagai middle power yang ingin mendengar langsung posisi negara-negara besar di tengah dinamika global yang tegang.

“Harapan saya, Presiden menindaklanjuti dengan menjaga situasi global tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan retorika keras,” ujarnya.

Dilain pihak, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menilai China memiliki posisi penting dalam perekonomian Indonesia. Karena itu, kehadiran Presiden Prabowo merupakan langkah strategis.

“Ya ini karena posisi China sebagai investor dan juga mitra dagang sangat signifikan”, tandasnya.

Kesempatan ini bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas kerja sama, mulai dari tenaga kerja hingga investasi hilirisasi,” jelas Bhima.

Ia menambahkan Presiden Prabowo dapat mendorong agar kerja sama Indonesia-China tidak hanya berhenti pada pembangunan smelter, tetapi juga berkembang ke sektor menengah dan manufaktur, termasuk kendaraan listrik.

“Hubungan kerja sama benar-benar win-win dengan China dan memberi nilai tambah bagi Indonesia,” tuturnya.

.

Jakarta – Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Beijing, China, bukan sekadar menghadiri parade militer peringatan 80 Tahun Kemenangan Perang Perlawanan Rakyat China, melainkan momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi dengan negara-negara besar.

Pengamat kebijakan publik dan akademisi senior Universitas Trisakti, Dr. Trubus Rahardiansah, mengatakan bahwa Keputusan Presiden Prabowo berangkat ke Beijing diambil setelah memastikan kondisi dalam negeri terkendali, dialog dengan tokoh agama digelar, serta aspirasi rakyat didengar.

“Prinsip ini sejalan dengan konsep stabilitas menurut Huntington, bahwa stabilitas bukan ketiadaan konflik, melainkan kemampuan negara merespons dinamika sosial secara cepat,” jelasnya.

Dirinya juga menilai keputusan Presiden Prabowo berangkat ke Beijing justru menegaskan kapasitas kepemimpinan beliau.

“Undangan Xi Jinping ini bukan hal biasa. Dari sisi Indonesia, langkah ini menegaskan bahwa kita adalah pemain aktif dalam diplomasi global,” kata Trubus.

Menurutnya, posisi duduk sejajar dengan Xi Jinping dan Vladimir Putin dalam parade bukan sekadar tata tempat, melainkan simbol pengakuan global atas Indonesia.

“Bahkan, hanya Presiden Indonesia yang mendapat pertemuan bilateral khusus dengan Xi. Itu privilege diplomatik yang jarang diberikan,” tegasnya.

Pengamat hubungan internasional, Dinna Prapto Raharja menyebut, kehadiran Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia sebagai middle power yang ingin mendengar langsung posisi negara-negara besar di tengah dinamika global yang tegang.

“Harapan saya, Presiden menindaklanjuti dengan menjaga situasi global tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan retorika keras,” kata Dinna.

Disisi lain, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa kehadiran Presiden Prabowo merupakan undangan langsung dari Presiden Xi Jinping.

“Ini bukan sekadar urusan protokol, melainkan sebuah kehormatan diplomatik yang langka,” tutur Prasetyo.

Selain menghadiri acara tersebut, Presiden Prabowo juga mengadakan pertemuan khusus dengan Presiden Xi Jinping.

Prasetyo juga menyebut bahwa Presiden terus memantau situasi di Indonesia dan menerima laporan dari seluruh pejabat terkait.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyebut, kedua pemimpin negara menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama di berbagai sektor, khususnya bidang ekonomi dan investasi.

“Masing-masing untuk menindaklanjuti dan memastikan jalannya berbagai investasi ekonomi yang sudah terjalin di antara kedua negara,” kata Teddy.

Pada kesempatan kunjungan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga melakukan pertemuan khusus dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan ini menjadi salah satu agenda penting Presiden dalam rangka memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan Rusia. [RWA]

Jakarta – Kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto ke Beijing atas undangan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, menuai respons positif dari berbagai kalangan.

Para pengamat menilai kehadiran Prabowo di Negeri Tirai Bambu bukan hanya bermakna simbolik, tetapi juga sarat makna diplomatik, ekonomi, dan strategis bagi Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa kunjungan ini merupakan undangan langsung dari Presiden Xi Jinping.

“Ini bukan sekadar urusan protokol, melainkan sebuah kehormatan diplomatik yang langka,” tegas Prasetyo.

Sebelumnya, Prabowo dijadwalkan berangkat ke China pada akhir pekan lalu. Namun, rencana itu batal karena dinamika dalam negeri yang tengah memanas akibat gelombang demonstrasi di berbagai daerah.

“Tentu saja karena dinamika di dalam negeri, Bapak Presiden ingin terus memantau secara langsung. Beliau juga ingin terus memonitor secara langsung,” kata Prasetyo.

Menurutnya, Prabowo ingin memastikan situasi tetap terkendali sekaligus mencari solusi terbaik atas permasalahan yang ada.

Selama penundaan keberangkatan, Prabowo mengumpulkan pimpinan partai politik serta pejabat instansi negara di Istana untuk membahas kondisi nasional. Dalam pertemuan tersebut, ia menegaskan komitmen negara untuk melindungi rakyat dari tindakan anarkis.

Pengamat Hubungan Internasional, Dinna Prapto Raharja menyebut kehadiran Presiden Prabowo di Beijing menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara middle power yang aktif dalam percaturan global.

“Presiden ingin mendengar langsung posisi negara-negara besar di tengah dinamika global yang tegang,” ujarnya.

Dinna berharap kunjungan ini juga menjadi dasar untuk menjaga ketenangan dunia internasional.

“Harapan saya, Presiden menindaklanjuti dengan menjaga situasi global tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan retorika keras,” tambahnya.

Dari perspektif ekonomi, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai kehadiran Presiden Prabowo sebagai langkah strategis mengingat pentingnya posisi Tiongkok dalam perekonomian Indonesia.

“China adalah investor dan mitra dagang signifikan bagi Indonesia. Kesempatan ini bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas kerja sama, mulai dari tenaga kerja hingga investasi hilirisasi,” kata Bhima.

Pengamat Kebijakan Publik dan Akademisi Universitas Trisakti, Dr. Trubus Rahardiansah, menilai keputusan Prabowo untuk berangkat ke Beijing di tengah dinamika nasional sebagai langkah terukur yang menunjukkan kapasitas kepemimpinan.

“Undangan Xi Jinping ini bukan hal biasa. Dari sisi Indonesia, langkah ini menegaskan bahwa kita adalah pemain aktif dalam diplomasi global,” ucapnya.

Trubus juga menegaskan bahwa Prabowo tidak gegabah dalam mengambil keputusan.

“Keputusan berangkat diambil setelah memastikan kondisi dalam negeri terkendali, dialog dengan tokoh agama digelar, serta aspirasi rakyat didengar,” jelasnya.

Ia mengaitkan hal ini dengan konsep stabilitas politik menurut Huntington, yakni kemampuan negara merespons dinamika sosial secara cepat.

Lebih jauh, ia menyoroti makna simbolik dari posisi duduk sejajar antara Prabowo, Xi Jinping, dan Vladimir Putin dalam parade kenegaraan.

“Itu bukan sekadar tata tempat, melainkan simbol pengakuan global atas posisi Indonesia,” jelas Trubus.

Menurutnya, hanya Presiden Indonesia yang mendapat pertemuan bilateral khusus dengan Xi Jinping.

“Itu privilege diplomatik yang jarang diberikan,” tegasnya.

Dengan menggunakan kerangka two-level game theory dari Robert Putnam, Trubus menyimpulkan bahwa kunjungan ini mengirim dua pesan sekaligus.

“Ke dalam negeri: Indonesia mampu menjaga stabilitas. Ke luar negeri: Indonesia adalah aktor penting yang tak bisa diabaikan. Legitimasi domestik dan internasional bertemu di sini,” pungkasnya.

Jakarta – Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam parade militer memperingati 80 tahun kemenangan China di Beijing, Rabu (3/9), mendapat sorotan besar, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Seumlah pakar menilai kehadiran Prabowo mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang stabil dan diperhitungkan dunia.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, membenarkan bahwa kehadiran Presiden Prabowo merupakan undangan langsung dari Presiden Xi Jinping.

“Ini bukan sekadar urusan protokol, melainkan sebuah kehormatan diplomatik yang langka,” tegasnya.

Pengamat hubungan internasional, Dinna Prapto Raharja, menilai kehadiran Prabowo menunjukkan Indonesia sebagai middle power yang ingin mendengar langsung posisi negara-negara besar di tengah dinamika global yang tegang.

“Harapan saya, Presiden menindaklanjuti dengan menjaga situasi global tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan retorika keras,” ujarnya.

Nada senada disampaikan Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira. Menurutnya, China memiliki posisi penting dalam perekonomian Indonesia. Karena itu, kehadiran Presiden Prabowo merupakan langkah strategis.

“Ya ini karena posisi China sebagai investor dan juga mitra dagang sangat signifikan. Kesempatan ini bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas kerja sama, mulai dari tenaga kerja hingga investasi hilirisasi,” jelas Bhima.

Bhima menambahkan, Presiden Prabowo dapat mendorong agar kerja sama Indonesia-China tidak hanya berhenti pada pembangunan smelter, tetapi juga berkembang ke sektor menengah dan manufaktur, termasuk kendaraan listrik.

“Sehingga hubungan kerja sama benar-benar win-win dan memberi nilai tambah bagi Indonesia,” katanya.

Pengamat kebijakan publik dan akademisi senior Universitas Trisakti, Dr. Trubus Rahardiansah, menilai keputusan Presiden Prabowo berangkat ke Beijing di tengah situasi nasional justru menegaskan kapasitas kepemimpinan beliau.

“Undangan Xi Jinping ini bukan hal biasa. Dari sisi Indonesia, langkah ini menegaskan bahwa kita adalah pemain aktif dalam diplomasi global,” ujarnya.

Trubus menekankan bahwa Prabowo tidak gegabah. Keputusan berangkat diambil setelah memastikan kondisi dalam negeri terkendali, dialog dengan tokoh agama digelar, serta aspirasi rakyat didengar.

“Prinsip ini sejalan dengan konsep stabilitas menurut Huntington, bahwa stabilitas bukan ketiadaan konflik, melainkan kemampuan negara merespons dinamika sosial secara cepat,” jelasnya.

Lebih jauh, Trubus menilai posisi duduk sejajar dengan Xi Jinping dan Vladimir Putin dalam parade bukan sekadar tata tempat, melainkan simbol pengakuan global atas Indonesia.

“Bahkan, hanya Presiden Indonesia yang mendapat pertemuan bilateral khusus dengan Xi. Itu privilege diplomatik yang jarang diberikan,” tegasnya.

Dengan kerangka two-level game theory (Putnam), lanjut Trubus, pesan yang dikirimkan ada dua. Pertama, ke dalam negeri: Indonesia mampu menjaga stabilitas. Kedua, ke luar negeri: Indonesia adalah aktor penting yang tak bisa diabaikan.

“Legitimasi domestik dan legitimasi internasional bertemu di sini. Di dalam negeri, aspirasi rakyat diakomodasi dan stabilitas terjaga. Di luar negeri, Indonesia tampil setara dan dihormati,” pungkas Trubus.

Kehadiran Presiden Prabowo di Beijing menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia bukan negara rapuh sebagaimana dipropagandakan pihak tertentu. Justru sebaliknya, Indonesia menunjukkan diri sebagai bangsa yang stabil, terbuka, dan dihormati di kancah global. []

Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri parade militer memperingati 80 tahun kemenangan China di Beijing-China, Rabu (3/9/2025). Kehadiran ini ditegaskan pemerintah sebagai undangan resmi dari Presiden China Xi Jinping.

Pengamat hubungan internasional, Dinna Prapto Raharja, menilai kehadiran Presiden Prabowo memiliki arti strategis bagi posisi Indonesia.

“Dan harapan saya, Presiden menindaklanjuti dengan menjaga situasi global tetap tenang dan tidak terprovokasi juga dengan berapi-apinya Xi,” ujarnya

Dinna menekankan bahwa Indonesia sebagai middle power membutuhkan komunikasi langsung dengan negara-negara besar dalam situasi geopolitik yang penuh tekanan. Kunjungan Prabowo, menurutnya, tidak hanya simbolik, melainkan juga menunjukkan diplomasi aktif Indonesia untuk menjaga stabilitas regional dan global.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan undangan sebenarnya sudah dijadwalkan sejak 31 Agustus melalui ajakan Xi Jinping menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organisation (SCO).

“Bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Beijing, China, untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi, yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo dari tanggal 31 (Agustus). Namun, karena adanya dinamika di dalam negeri, kemudian Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menunda keberangkatan,” kata Prasetyo Hadi

Mensesneg menambahkan, Prabowo baru memutuskan berangkat setelah situasi keamanan nasional dinilai kembali stabil.

“Satu hari ini Beliau juga memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala,” ujarnya. Menurutnya, Pemerintah China juga secara khusus kembali meminta agar Presiden hadir, setidaknya dalam parade militer di Beijing.

Dalam kunjungan singkat tersebut, Presiden Prabowo juga melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping di Balai Agung Rakyat. Pertemuan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting untuk memperkuat kerja sama strategis kedua negara. Xi menyampaikan apresiasi atas kehadiran Prabowo, yang dinilainya mencerminkan perhatian besar terhadap persahabatan Indonesia-China.***

Jakarta – Sejumlah pesan berantai melalui media sosial beredar hoax provokatif di masyarakat terkait isu aksi demonstrasi besar lanjutan di Jakarta yang beriisi adanya ribuan massa dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Banten akan masuk berdemontrasi ke Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengingatkan kepada semua pihak tidak terhasut berita hoax dan provokasi serta melakukan berbagai langkah pencegahan dengan tetap mewaspadai dan mengantisipasi terhadap berbagai isu hoax yang beredar.

“Maayarakat waspadai hoax dan berbagai potensi yang dapat memicu aksi dan tindakan anarkis” jelasnya

Masyarakat untuk tetap waspada terhadap informasi dan kabar yang berkembang di masyarakat karena situasi saat ini mudah dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab menciptakan hal bertentangan dengan koridor keamanan

Budi Gunawan menyampaikan bahwa situasi di sejumlah wilayah Indonesia telah kembali kondusif setelah terjadi gelombang atau serangkaian aksi unjuk rasa yang berakhir dengan tindakan anarkis.

” Alhamdulillah, kondisi hari ini sudah semakin normal, semakin kondusif, dan ini situasi yang harus kita pertahankan bersama,” kata Budi Gunawan dalam keterangannya di Jakarta.

Menko Polkam menjelaskan bahwa pemulihan kondisi ini merupakan buah dari kolaborasi dan kerja sama seluruh pihak, tidak terkecuali masyarakat, dalam upaya menjaga keamanan dan stabilitas.

Menyikapi isu yang berkembang Wakil Walikota Bandung Erwin mengajak masyarakat untuk menjaga kondusifitas kota Bandung, bukan hanya tanggungjawab pemerintah dan aparat keamanan tetapi menjadi tanggungjawab semua warga.

“Mari kita renungkan kembali betapa pentingnya menjaga keamanan kedamaian ketertiban kota yang kita banggakan ini” jelasnya.

Masyarakat tetap bijak, menahan diri, tidak terprovokasi hoaks, menghindari tindakan yang bisa memperburuk situasi.