JAKARTA – Ketahanan pangan nasional terus terjaga berkat program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan yang kini bukan lagi hanya sekadar wacana saja, melainkan sudah menjadi kenyataan.

Tidak tanggung-tanggung, bahkan berkat program tersebut, menjadikan produksi beras dalam negeri mampu menunjukkan tren positif dengan proyeksi surplus hingga sebanyak 2,8 juta ton pada Juli 2025 menurut Badan Pusat Statistik (BPS).

Surplus tersebut jelas semakin mempertegas bagaimana capaian pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan dan sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan sejatinya merupakan bagian dari tujuan kemerdekaan.

“Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Negara kita harus berdaulat secara ekonomi, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri,” kata Presiden dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR.

Ia menekankan, pemerintah bekerja keras membuka jutaan hektare sawah baru, menyalurkan pupuk langsung ke petani, hingga meningkatkan harga beli gabah menjadi Rp6.500 per kilogram.

“Hari ini kita surplus produksi beras. Stok cadangan beras nasional kita lebih dari 4 juta ton. Ini tertinggi sepanjang sejarah NKRI,” tegasnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa capaian tersebut mempercepat target swasembada pangan.

“Insyaallah, tahun ini kita bisa merebut swasembada pangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, dukungan Presiden dan kerja keras petani telah menghasilkan surplus beras hingga 4,86 juta ton per September 2025. Stok di Perum Bulog pun menembus 4,2 juta ton.

“Artinya, petani Indonesia tidak hanya menyejahterakan bangsanya sendiri, tetapi juga ikut menjaga stabilitas pangan global,” jelasnya.

Akademisi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Rio Johan Putra, menilai swasembada pangan merupakan strategi survival negara.

Menurutnya, langkah konkret pemerintah tampak dari harga gabah yang stabil, program makanan bergizi gratis, hingga pengawasan distribusi pangan oleh aparat.

“Sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat menjadi kunci agar hasil program benar-benar dirasakan rakyat,” kata Rio.

Ia menambahkan, modernisasi teknologi, insentif petani, dan peran generasi muda menjadi faktor penting agar swasembada berjalan berkelanjutan.

Ketahanan pangan terbukti tidak hanya menjaga dapur rakyat tetap berasap, tetapi juga memperkuat stabilitas sosial, ekonomi, hingga politik nasional.

Dengan capaian tersebut, swasembada pangan kini telah menjelma sebagai kenyataan yang mengokohkan kedaulatan bangsa. (*)

Oleh: Agus Soepomo

Presiden Prabowo Subianto menempatkan pertanian sebagai garda terdepan dalam upaya untuk terus menjaga kedaulatan bangsa. Melalui serangkaian program yang dirancang oleh pemerintah sejak awal kepemimpinannya, sektor pertanian digerakkan sebagai motor utama menuju ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Langkah konkret yang telah ditempuh oleh pemerintah tersebut menjadi bukti yang sangat nyata bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar slogan politik, melainkan strategi nasional untuk menghadapi dinamika global yang kian tidak menentu.

Pemerintahan Prabowo menargetkan swasembada pangan sekaligus menyiapkan fondasi keberlanjutan jangka panjang. Fokus utama program tersebut mencakup peningkatan cadangan pangan pemerintah, pembangunan infrastruktur pendukung, serta keberpihakan terhadap petani melalui kebijakan harga gabah yang lebih menguntungkan. Langkah itu diikuti dengan percepatan pembangunan lumbung pangan baru atau food estate di berbagai wilayah, termasuk Merauke sebagai salah satu lokasi strategis.

Alokasi anggaran sebesar Rp164,4 triliun pada tahun 2025 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengamankan ketersediaan pangan. Anggaran tersebut diarahkan untuk program prioritas seperti cetak sawah baru, subsidi pupuk, bantuan benih unggul, hingga modernisasi alat pertanian. Pemerintah juga menargetkan cadangan pangan terbesar sepanjang sejarah, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terjamin dalam kondisi apapun.

Innaka Ageng Rineksane, pakar pertanian dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, menilai kebijakan Presiden Prabowo sebagai momentum penting untuk memperkuat ekosistem pertanian nasional.

Menurutnya, pemberdayaan petani menjadi kunci strategis yang mampu memperkokoh ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan impor. Kebijakan yang berpihak pada petani, seperti jaminan harga hasil panen dan akses mudah terhadap pupuk serta benih berkualitas, diyakini akan mendorong motivasi dan produktivitas.

Ia menekankan perlunya kehati-hatian dalam program pembukaan lahan baru. Menurutnya, kajian menyeluruh sangat penting agar tidak terjadi alih fungsi hutan yang merugikan lingkungan.

Innaka menilai kombinasi ekstensifikasi dan intensifikasi dapat memberikan hasil optimal, namun untuk jangka panjang pemanfaatan teknologi modern lebih efektif. Pendampingan melalui penyuluh pertanian serta regenerasi petani milenial yang melek teknologi juga menjadi syarat agar sektor pertanian mampu bertransformasi secara berkelanjutan.

Presiden Prabowo sendiri menegaskan bahwa swasembada pangan harus segera terwujud. Dalam berbagai kesempatan, ia menyatakan bahwa bangsa besar adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri.

Pidato pelantikannya pada Oktober 2024 menjadi tonggak awal komitmen tersebut. Ia menegaskan kedaulatan pangan dan energi sebagai prioritas nasional yang harus dicapai secepat mungkin.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa program cetak sawah yang digalakkan pemerintah telah berjalan sesuai jadwal di sejumlah wilayah prioritas seperti Papua Selatan, Kalimantan, dan Sumatera Selatan.

Ia optimistis target penyelesaian proyek tersebut dapat tercapai tepat waktu. Menurutnya, stok pangan nasional berada dalam kondisi aman dengan cadangan beras mencapai 4,2 juta ton. Pemerintah juga melaksanakan operasi pasar secara masif untuk menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan pangan melalui penyediaan beras bersubsidi serta bantuan sosial.

Langkah-langkah tersebut bukan hanya menjamin ketersediaan pangan dalam jangka pendek, tetapi juga memperkokoh fondasi ketahanan jangka panjang. Dengan cadangan pangan yang besar, stabilitas harga terjaga, dan kesejahteraan petani terlindungi, program pertanian pemerintah diproyeksikan mampu menghadirkan kemandirian pangan yang berkelanjutan.

Dukungan juga datang dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menyoroti peran program perhutanan sosial dalam mendukung ketahanan pangan. Ia menjelaskan bahwa lahan perhutanan sosial seluas lebih dari 500 ribu hektare berpotensi untuk agroforestri jagung.

Pemanfaatan lahan tersebut tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar sekaligus menjaga kelestarian hutan. Dengan demikian, program perhutanan sosial menghadirkan harmoni antara konservasi lingkungan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Raja Juli Antoni menambahkan bahwa nilai transaksi ekonomi dari kelompok tani hutan dan usaha perhutanan sosial pada 2025 meningkat signifikan hingga mencapai triliunan rupiah. Pertumbuhan tersebut memperlihatkan bahwa kontribusi sektor kehutanan terhadap swasembada pangan semakin nyata. Integrasi pertanian dengan perhutanan sosial pada akhirnya memperluas basis produksi sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat secara langsung.

Ketahanan pangan bukan hanya persoalan ketersediaan bahan pokok, melainkan juga persoalan kedaulatan, harga diri bangsa, serta pilar utama keamanan nasional. Presiden Prabowo menyadari bahwa di tengah ketegangan geopolitik global, negara-negara cenderung mengutamakan kepentingan domestiknya. Karena itu, kemandirian pangan harus diwujudkan agar Indonesia tidak terjebak pada ketergantungan impor yang rentan mengguncang stabilitas nasional.

Program pertanian yang dijalankan saat ini bukan sekadar solusi jangka pendek untuk menutup kebutuhan konsumsi masyarakat. Lebih dari itu, program tersebut merupakan strategi besar untuk mengantarkan Indonesia menuju ketahanan pangan berkelanjutan.

Kombinasi antara pembangunan infrastruktur, pemberdayaan petani, perlindungan harga hasil panen, hingga integrasi dengan perhutanan sosial memperlihatkan arah yang jelas menuju kemandirian.

Keberhasilan mencapai swasembada pangan berkelanjutan akan menjadi warisan strategis bagi generasi mendatang. Dengan modal alam yang melimpah, kebijakan yang terukur, dan komitmen politik yang kuat, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk menjadikan sektor pertanian sebagai fondasi utama kedaulatan bangsa. Presiden Prabowo telah menegaskan jalannya, kini tinggal konsistensi pelaksanaan yang akan menentukan masa depan pangan nasional. (*)

Konsultan Kebijakan Ekonomi

Oleh: Cahyo Widjaya

Program swasembada pangan yang berjalan pada tahun 2025 semakin menegaskan betapa kuatnya komitmen dari Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ketahanan nasional. Langkah-langkah konkret yang telah ditempuh selama ini oleh pemerintah juga membuktikan bahwa swasembada pangan bukan lagi menjadi hanya sekadar wacana saja, melainkan kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama petani.

Dengan visi yang jelas, Presiden Prabowo menjadikan pangan sebagai prioritas utama, sebab kemandirian dalam sektor ini menyangkut harkat bangsa sekaligus fondasi kekuatan negara di tengah dinamika global yang tidak menentu.

Sejak awal pemerintahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berhubungan dengan persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut kedaulatan nasional.

Untuk itu, alokasi anggaran mencapai Rp139,4 triliun digelontorkan pada tahun 2025 demi mendukung berbagai program strategis. Dana tersebut diarahkan untuk memperkuat produksi pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta membangun cadangan pangan nasional.

Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan TNI, Polri, serta kementerian terkait menghidupkan kembali konsep lumbung pangan hingga ke tingkat desa, sehingga produksi tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga terjamin distribusinya.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga gabah yang menguntungkan dan memastikan ketersediaan pupuk terjangkau menjadi bentuk perlindungan nyata terhadap petani. Insentif tersebut menciptakan kepastian usaha, yang pada gilirannya mendorong motivasi petani untuk berproduksi secara berkelanjutan. Komitmen tersebut memperlihatkan bagaimana pemerintah tidak hanya menargetkan ketersediaan pangan, melainkan juga menempatkan kesejahteraan petani sebagai prioritas.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah memperkuat tata kelola kawasan swasembada pangan dengan mengedepankan kepastian hukum, keamanan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, sinkronisasi tata ruang antara pusat dan daerah menjadi kunci untuk memastikan program tidak tumpang tindih dengan fungsi lindung. Ia juga menyoroti percepatan penyelesaian izin usaha sebagai langkah penting demi efisiensi dan keberlanjutan.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa agenda swasembada pangan tidak hanya difokuskan pada produksi, melainkan juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Presiden Prabowo sendiri menekankan bahwa Indonesia tidak boleh bergantung pada pangan impor. Dalam pidatonya setelah dilantik pada Oktober 2024, ia menegaskan bahwa swasembada pangan harus dicapai dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Pandangan itu lahir dari kesadaran bahwa dalam situasi krisis global, setiap negara akan mengutamakan kebutuhan domestiknya. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu memproduksi pangan secara mandiri.

Selain pangan, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya swasembada energi. Potensi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari kelapa sawit hingga tanaman singkong, tebu, sagu, dan jagung, dipandang sebagai kekuatan strategis untuk memperkuat kemandirian bangsa.

Upaya swasembada pangan tidak hanya berlangsung di ruang kebijakan, tetapi juga diwujudkan langsung di lapangan. Salah satu contohnya adalah program Penanaman Jagung Serentak Kuartal III di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut melibatkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Polri, serta Komisi IV DPR RI. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan bahwa perhutanan sosial dapat menjadi jembatan antara pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi rakyat. Dari total 8,3 juta hektare lahan perhutanan sosial yang telah diterbitkan, terdapat lebih dari 500 ribu hektare yang berpotensi dimanfaatkan untuk agroforestri jagung.

Raja Juli menekankan bahwa pemanfaatan lahan tersebut mendukung instruksi Presiden Prabowo untuk menjadikan swasembada pangan sebagai kekuatan strategis bangsa. Ia menambahkan bahwa program tersebut bukan hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga langsung meningkatkan kesejahteraan petani hutan.

Dengan melibatkan kelompok tani hutan dan masyarakat lokal, perhutanan sosial menjadi instrumen ganda yang menjaga kelestarian hutan sekaligus menguatkan kemandirian pangan nasional.

Capaian perhutanan sosial hingga pertengahan 2025 telah mencapai lebih dari 8,3 juta hektare, dengan lebih dari 1,4 juta penerima manfaat. Nilai ekonomi nasional yang dihasilkan dari kegiatan tersebut mencapai Rp364,19 miliar, sementara nilai transaksi ekonomi kelompok tani meningkat 32 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan kontribusi nyata sektor kehutanan dalam mendukung agenda swasembada pangan dan kesejahteraan rakyat.

Penanaman jagung di Grobogan menjadi contoh konkret bagaimana kolaborasi lintas sektor dapat menghasilkan dampak ganda. Selain mendukung ketahanan pangan, program itu juga berfungsi sebagai rehabilitasi hutan dan lahan.

Kementerian Kehutanan bahkan menyalurkan ribuan bibit tanaman produktif, mulai dari jati, mangga, hingga alpukat, guna memperkaya kawasan hutan desa. Dengan demikian, masyarakat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Swasembada pangan yang dicapai pada tahun 2025, khususnya dalam produksi beras, menjadi tonggak penting perjalanan bangsa menuju kedaulatan pangan. Keberhasilan tersebut tidak hanya menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintah, tetapi juga bukti dari sinergi berbagai pihak, mulai dari lembaga negara, aparat keamanan, hingga masyarakat desa. Ketahanan pangan bukan sekadar pencapaian teknis, melainkan fondasi bagi kekuatan nasional di tengah dinamika geopolitik global.

Presiden Prabowo Subianto melalui program swasembada pangan 2025 telah menegaskan arah pembangunan nasional yang berorientasi pada kemandirian. Pangan, energi, dan air dipandang sebagai pilar utama ketahanan negara. Dengan keberhasilan awal yang sudah terlihat, optimisme tumbuh bahwa Indonesia mampu berdiri tegak sebagai bangsa berdaulat, berdaya saing, dan bermartabat di mata dunia. (*)

Peneliti Ekonomi Kerakyatan

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM di sektor perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Komisi IV DPR RI mengambil langkah strategis dengan melibatkan masyarakat dalam Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).

Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan konsumsi ikan nasional, tetapi juga menjadi instrumen efektif dalam memperkuat ekonomi nelayan dan pelaku usaha kecil di daerah. Kolaborasi ini mencerminkan semangat gotong royong antara pemerintah dan legislatif dalam mewujudkan kemandirian pangan berbasis sumber daya lokal.

Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Victor Gustaf Manoppo, menegaskan pemberdayaan UMKM merupakan bagian integral dari desain program Gemarikan. Kegiatan kampanye Gemarikan yang berlangsung di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Ketua Komisi IV DPR RI menjadi contoh nyata sinergi pemerintah dan parlemen dalam menggerakkan ekonomi akar rumput.

“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya bagi UMKM perikanan melalui penyerapan produk yang kemudian didistribusikan kepada penerima manfaat di Bantul dan Gunungkidul,” ujar Victor.

Ia menambahkan, kerja sama lintas lembaga menjadi kunci agar program pemerintah benar-benar mampu menggerakkan roda perekonomian dari level paling bawah.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menilai bahwa kebiasaan makan ikan merupakan pondasi penting bagi kemandirian ekonomi desa. Menurutnya, Gemarikan memiliki manfaat ganda, meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi ikan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan dan pelaku UMKM.

“Semakin banyak kita makan ikan, semakin banyak nelayan dan penjual ikan mendapatkan penghasilan. Artinya, kebiasaan sehat dan sederhana ini mendukung kesejahteraan keluarga dan masyarakat desa,” katanya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menghidupkan usaha kecil pengolahan ikan. Kita harus bersatu, mengolah hasil laut dan hasil bumi bersama untuk kesehatan dan kesejahteraan

“Mari kita hidupkan usaha kecil pengolahan ikan, supaya ekonomi masyarakat naik dan anak-anak terbiasa makan ikan,” jelasnya.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Tornanda Syaifullah, mengungkapkan bahwa Regulasi ini merupakan langkah konkret untuk mengimplementasikan Asta Cita Presiden, khususnya terkait swasembada pangan sebagai bagian dari sistem pertahanan keamanan negara.

“Gemarikan menjadi solusi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia sekaligus menjadi penghela bisnis perikanan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Tornanda.

Sinergi antara KKP, DPR RI, dan masyarakat dalam gerakan Gemarikan menjadi cerminan semangat kolaborasi nasional yang mengakar pada nilai gotong royong. Upaya pemberdayaan UMKM di sektor perikanan bukan hanya tentang peningkatan ekonomi lokal, tetapi juga tentang membangun budaya pangan bergizi dan berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat strategi hilirisasi industri sebagai langkah kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu fokus utamanya adalah pada komoditas kelapa sawit, yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong diversifikasi produk turunan dan memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di dalam negeri.

Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen pada tahun 2029. Untuk mencapai ambisi tersebut, strategi percepatan hilirisasi industri menjadi kunci, terutama pada sektor komoditas strategis seperti kelapa sawit.

“Komoditas kelapa sawit menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk mendorong percepatan hilirisasi produk turunan,” ujar Dida. Menurutnya, diversifikasi produk hilir sawit tidak hanya berdampak pada peningkatan nilai tambah dan keuntungan finansial, tetapi juga menyentuh aspek strategis lain seperti ketahanan energi, penghematan devisa, hingga kontribusi terhadap isu lingkungan global.

Salah satu contoh konkret dari upaya tersebut adalah penerapan program biodiesel berbasis sawit yang kini telah memasuki tahap B40, yakni campuran 40 persen biodiesel dalam solar. Program ini diproyeksikan menyerap CPO hingga 15,6 juta kiloliter. “Artinya, kebutuhan energi kita bisa lebih banyak dipenuhi dari dalam negeri dan tidak terlalu bergantung pada impor solar,” jelas Dida.

Selain memperkuat industri di tingkat nasional, dukungan terhadap UMKM sawit juga menjadi perhatian serius pemerintah. Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Helmi Muhansah, menjelaskan bahwa pihaknya terus memperkuat ekosistem perkebunan sawit melalui berbagai program seperti peremajaan sawit rakyat, penyediaan sarana-prasarana perkebunan, beasiswa sumber daya manusia (SDM) sawit, pelatihan bagi petani, serta dukungan penguatan UMKM sawit.

“Selain terus memperkuat aspek hulu, para petani sawit juga dapat mendiversifikasi pendapatan selain dari TBS (Tandan Buah Segar),” ujarnya. Diversifikasi tersebut, kata Helmi, memungkinkan petani sawit untuk memanfaatkan produk turunan sawit seperti minyak goreng kemasan, sabun, lilin, hingga kosmetik alami untuk dikembangkan di skala usaha kecil menengah.

Menurutnya, langkah ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga menjadi kontribusi nyata terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional. “Ini mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen lewat peningkatan konsumsi dalam negeri melalui barang-barang yang berasal dari UMKM sawit,” tambah Helmi.

Di sisi lain, pelaku industri juga memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah mendorong hilirisasi sawit yang inklusif. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menilai bahwa keterlibatan UMKM dalam ekosistem hilir sawit merupakan langkah penting untuk memastikan pemerataan manfaat industri.

“GAPKI mendukung UMKM yang menggunakan produk turunan sawit. Hilirisasi yang inklusif akan memastikan manfaat industri sawit dirasakan hingga lapisan terbawah ekonomi. Dengan begitu, UMKM bisa semakin tangguh, lapangan kerja tercipta lebih luas, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat diwujudkan,” ujar Eddy.

Eddy juga menambahkan bahwa hilirisasi sawit membuka peluang inovasi besar bagi UMKM. Semakin banyak produk berbahan sawit yang dikembangkan, semakin tinggi pula variasi dan nilai jual yang bisa ditawarkan. “Dengan semakin banyak produk berbahan sawit, variasi produk bertambah, penjualan meningkat, dan UMKM pun bisa terus bertahan bahkan berkembang,” ungkapnya.

Upaya pemerintah, lembaga pengelola dana perkebunan, dan pelaku industri ini menunjukkan sinergi yang kuat dalam mengoptimalkan potensi sawit tidak hanya sebagai komoditas ekspor, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi rakyat. Dengan dorongan hilirisasi dan diversifikasi produk turunan sawit yang melibatkan UMKM, Indonesia berpotensi besar menjadi pemain utama dalam rantai pasok global sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Oleh: Cahyo Widjaya

Program Pelatihan UMKM digencarkan pemerintah untuk meningkatkan daya saing para pelaku usaha kecil dan menengah di tengah arus digitalisasi yang semakin cepat. Langkah ini menjadi strategi penting agar UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga naik kelas dan memperluas jangkauan pasar mereka. Dengan bekal keterampilan digital, pengelolaan keuangan, hingga strategi pemasaran modern, para pelaku UMKM diharapkan bisa menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang terbuka luas di era ekonomi digital.

Di Jawa Timur, Dinas Koperasi dan UKM mencatat sebanyak 4,6 juta pelaku UMKM mulai bergerak ke arah digitalisasi. Angka tersebut menunjukkan adanya kesadaran besar, namun tetap dibutuhkan pendampingan agar transisi berjalan optimal. Dalam salah satu langkah nyata, Pemerintah Kota Malang bersama Indosat Ooredoo Hutchison menggelar pelatihan di Malang Creative Center. Kehadiran puluhan pelaku UMKM dalam forum tersebut menandakan besarnya animo untuk belajar memanfaatkan teknologi digital sebagai senjata baru dalam pemasaran.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Setda Kota Malang, M Sailendra menekankan bahwa pembinaan UMKM adalah prioritas utama Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Hal tersebut sejalan dengan visi Dasa Bakti melalui inisiatif Ngalam Laris dan Ngalam Idrek. Sailendra menjelaskan bahwa pelatihan ini tidak hanya sebatas teori, tetapi juga praktik nyata berupa strategi pemasaran digital, teknik pengemasan produk, hingga pemanfaatan teknologi informasi. Semua itu ditujukan agar UMKM bisa memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan mereka.

Menurut Sailendra, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci pemberdayaan UMKM. Ia menilai sektor swasta, media, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal harus turut serta jika ingin memastikan UMKM benar-benar tumbuh dan mampu bersaing. Fokus pelatihan kali ini memang diarahkan pada penguatan keterampilan digital, termasuk pemanfaatan media sosial, platform jualan online, dan teknologi kecerdasan buatan. Sailendra juga memberikan apresiasi terhadap kontribusi Indosat yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Malang.

AVP Brand Activation, Digital, dan Sosial Media Indosat, Fahri Sanad menjelaskan bahwa pelatihan tersebut menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi terkini. Menurutnya, banyak UMKM yang sudah menggunakan Instagram, tetapi belum memahami cara maksimal dalam memanfaatkan platform itu. Karena itu, pihaknya ingin mendorong UMKM agar lebih cerdas menggunakan berbagai aplikasi digital, kecerdasan buatan, serta strategi pemasaran modern. Bahkan, Fahri menambahkan bahwa program pelatihan serupa juga telah dijalankan di Surabaya. MCC sendiri disebut sebagai wadah strategis untuk memperkuat keberlanjutan pelatihan semacam ini.

Fahri menekankan bahwa evaluasi akan dilakukan secara berkala setiap bulan bersama Rumah Digital Literasi untuk melihat implementasi materi pelatihan oleh peserta. Baginya, tujuan utama adalah empowering UMKM, bukan sekadar memberikan pelatihan sesaat. Program ini didesain agar berkelanjutan sehingga pelaku usaha benar-benar bisa naik kelas. Kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan, dan komunitas diharapkan mampu memperkuat UMKM Jawa Timur secara menyeluruh.

Tidak hanya di Jawa Timur, upaya pemberdayaan UMKM juga tampak nyata di Jakarta Utara. Pemerintah Kota Jakarta Utara melaksanakan pelatihan literasi digital dengan melibatkan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara dan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat, saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan menambah wawasan, melainkan juga memberikan keterampilan praktis bagi pelaku UMKM. Hendra mengajak semua pihak agar menjadikan kegiatan ini sebagai momentum bersama dalam membangun ekosistem digital yang memperkuat ekonomi lokal.

Dukungan juga datang dari Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jakarta Utara, Sonny Agustinus. Ia menjelaskan bahwa puluhan pelaku UMKM di wilayahnya dibekali berbagai pengetahuan mengenai pemasaran digital, literasi keuangan, dan aktivasi akun coretax DJP.

Sonny menegaskan bahwa tujuan pelatihan ini adalah agar UMKM bisa tumbuh bersama, bukan hanya sekadar menjual produk, melainkan juga menciptakan pengalaman menyenangkan bagi para pembeli. Ia menyebut tema Go Digital, Grow Together sebagai langkah konkret menuju kolaborasi antara pemerintah, kampus, dan UMKM untuk kemandirian ekonomi.

Sonny berharap kegiatan tersebut dapat memberikan dampak nyata dengan peningkatan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman para peserta. Ia juga menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi yang terjalin dalam pelaksanaan program ini.

Salah satu pelaku UMKM yang ikut serta, Sarah, menilai pelatihan tersebut sangat bermanfaat. Menurutnya, wawasan yang diperoleh tidak hanya tentang pemasaran produk, melainkan juga pengelolaan keuangan, pemahaman pajak, dan keterkaitan berbagai aspek lainnya yang mendukung usaha. Bagi Sarah, pengalaman tersebut merupakan bekal berharga dalam perjuangan memajukan usaha kecil agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Program pelatihan UMKM yang terus digencarkan pemerintah pada akhirnya bukan hanya sekadar kegiatan rutin, melainkan sebuah investasi jangka panjang bagi perekonomian nasional. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, baik pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, maupun komunitas lokal, UMKM dapat bertransformasi menjadi lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Digitalisasi yang didorong melalui pelatihan ini membuka peluang baru bagi pelaku usaha kecil agar mampu menjangkau pasar lebih luas, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat posisi mereka dalam rantai ekonomi.

Karena itu, penting bagi seluruh pihak untuk tidak berhenti di pelatihan semata, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan pendampingan yang konsisten. UMKM adalah tulang punggung ekonomi bangsa, sehingga penguatan daya saing mereka berarti memperkuat fondasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Kini saatnya setiap pelaku UMKM mengambil kesempatan ini, terus belajar, dan berinovasi agar mampu naik kelas serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

*) Peneliti Ekonomi Kerakyatan

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Pemerintah terus memperkuat strategi untuk mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar penting penggerak perekonomian nasional. Sektor UMKM selama ini terbukti menjadi tulang punggung ekonomi, menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja, serta berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dengan potensi sebesar itu, pengembangan UMKM menjadi agenda prioritas pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus memperluas lapangan kerja. Salah satu langkah nyata pemerintah untuk membantu UMKM ialah dengan mempermudah akses terhadap pembiayaan.

Keterbatasan modal masih menjadi kendala utama pelaku usaha kecil, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota dan memiliki akses terbatas ke lembaga keuangan. Pemerintah menilai hambatan tersebut harus diatasi dengan kebijakan afirmatif agar UMKM dapat berkembang, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Baru-baru ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (POJK UMKM). Regulasi tersebut diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan sekaligus memperkuat daya saing UMKM dalam menghadapi era ekonomi digital.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa aturan baru itu sejalan dengan agenda prioritas pemerintah dalam Asta Cita, yaitu penciptaan lapangan kerja baru, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Menurut Dian, aturan ini tidak hanya membuka akses pembiayaan, tetapi juga mendorong lembaga keuangan berinovasi. Melalui POJK ini, bank maupun lembaga keuangan nonbank berkesempatan menghadirkan produk pembiayaan yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan UMKM.

POJK UMKM mengatur sejumlah kemudahan, seperti penyederhanaan syarat dan penilaian kelayakan UMKM, skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha termasuk jaminan kekayaan intelektual, percepatan proses bisnis melalui Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA), penetapan biaya pembiayaan yang wajar, dan dukungan inisiatif kemudahan lain dari otoritas maupun pemerintah.

Selain itu, aturan baru ini juga mendorong digitalisasi layanan keuangan. Pemanfaatan fintech dan platform digital dipandang sebagai solusi efektif untuk menjangkau UMKM di wilayah yang belum memiliki akses perbankan memadai. Dengan adanya integrasi data dan sistem rating kredit alternatif, pelaku UMKM diharapkan dapat memperoleh akses pembiayaan lebih cepat dan terjangkau.

Setiap bank maupun LKNB wajib melaporkan realisasi penyaluran pembiayaan UMKM itu kepada OJK. Hal ini menjadi langkah penting agar pertumbuhan kredit UMKM dapat termonitor secara transparan oleh pemerintah dan publik.

Dian menambahkan, POJK UMKM merupakan tindak lanjut dari amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Ia juga berharap aturan baru ini dapat membuka peluang inovasi pembiayaan digital dengan tata kelola yang sehat sehingga POJK UMKM menjadi instrumen kunci pemerintah untuk membentuk ekosistem pembiayaan UMKM yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tak hanya dari segi pembiayaan, pemerintah juga mendorong UMKM agar mampu membuka lapangan kerja baru. Contohnya adalah Program Desa Emas yang resmi digelar di Lido Lake Resort by MNC Hotel, Cigombong, Kabupaten Bogor, pada 27 September 2025 lalu.

Program Desa Emas menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menggandeng Yayasan Indonesia Setara (YIS) dan Inotek Foundation. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan kapasitas UMKM melalui sejumlah pelatihan, di antaranya praktik pengemasan hampers dan parsel, serta pembuatan pakan ternak alami. Pelatihan dirancang untuk memberikan bekal praktis agar UMKM dapat meningkatkan kualitas produk, menekan biaya produksi, sekaligus memperluas pasar.

Kemasan produk yang aman dan menarik mampu menarik perhatian konsumen sehingga meningkatkan daya saing pasar, sementara pakan ternak alami yang dirancang ekonomis dan bergizi dapat mendorong produktivitas peternakan rakyat. Dengan begitu, UMKM di sektor agribisnis maupun kuliner memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh.

Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus pendiri YIS, Sandiaga Salahuddin Uno, hadir meninjau langsung kegiatan tersebut didampingi oleh CEO MNC Group, Angela Tanoesoedibjo. Kehadiran pejabat dan tokoh penting ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi faktor utama untuk memperkuat UMKM.

Saat berdialog dengan pelaku UMKM, Sandiaga menekankan tentang pentingnya lokasi usaha strategis terutama di kawasan Ekonomi Kreatif Lido. Ia juga mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas dengan meningkatkan kualitas produk sekaligus memanfaatkan media sosial untuk promosi agar pendapatan meningkat dan lapangan kerja baru bisa terbuka.

Sementara itu, Angela Tanoesoedibjo memberikan pandangannya bahwa branding dan promosi digital penting untuk membawa UMKM naik kelas. Promosi digital menjadi kunci karena jangkauannya jauh lebih luas. UMKM harus memanfaatkan platform digital untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih besar.

Dengan dukungan regulasi baru, pelatihan, serta kolaborasi lintas sektor, pemerintah menargetkan UMKM mampu menjadi motor penciptaan lapangan kerja baru dan penggerak pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia.

)* Penulis merupakan Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi

Oleh : Loa Murib

Pembangunan di Tanah Papua selalu menjadi perhatian utama pemerintah pusat, terutama dalam menjawab tantangan kesenjangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu program yang kini menjadi sorotan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif strategis yang bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak, tetapi juga membawa dampak luas bagi kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi lokal.

Program MBG di Papua telah disambut baik oleh berbagai elemen masyarakat, dari tokoh adat hingga pemimpin masyarakat lokal. Dukungan ini menunjukkan bahwa kehadiran negara tidak hanya dirasakan dalam bentuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga melalui kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Bagi Papua, MBG adalah langkah nyata untuk menyiapkan generasi emas yang sehat, cerdas, dan siap berkompetisi di masa depan.

Tokoh masyarakat Papua, Nikolas Demetouw, melihat MBG sebagai investasi jangka panjang yang sangat penting. Menurutnya, masa depan Papua tidak bisa dilepaskan dari kualitas anak-anak yang hari ini sedang bertumbuh. Dengan makanan bergizi yang terjamin, anak-anak Papua akan lebih sehat, daya pikir mereka berkembang, dan mereka mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Nikolas menekankan bahwa program ini harus dijalankan secara konsisten, agar tidak ada lagi kesenjangan kualitas sumber daya manusia antara Papua dan provinsi-provinsi lain.

Selain aspek gizi, program MBG juga dinilai sebagai sarana pemerataan pembangunan. Dengan adanya dukungan dari masyarakat Papua, MBG berpotensi menjadi tonggak penting yang memastikan anak-anak tidak tertinggal dalam proses pembangunan nasional. Nikolas berharap program ini diperluas hingga ke pelosok, agar manfaatnya tidak hanya dirasakan di perkotaan, tetapi juga hingga ke wilayah pedalaman yang sering terpinggirkan.

Sejalan dengan pandangan tersebut, dukungan terhadap MBG juga datang dari berbagai tokoh adat Papua. Di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Badan Gizi Nasional bersama Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya telah melakukan sosialisasi MBG. Anggota MRP-PBD, Demas Idie, menegaskan bahwa keberhasilan program ini akan membawa dampak besar bagi masa depan anak-anak Maybrat. Ia melihat MBG sebagai simbol hadirnya pemerintah pusat dalam membangun dari pinggiran, sesuatu yang selama ini menjadi aspirasi masyarakat Papua.

Ketua Korwil BGN Maybrat, Defilson Kambu, bahkan menekankan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan makanan. Melalui keterlibatan masyarakat lokal, program ini juga memberdayakan petani, penyedia pangan, hingga pengelola dapur. Artinya, MBG memberikan dampak ganda: meningkatkan gizi anak-anak sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat sekitar. Dengan begitu, kesejahteraan yang dibangun tidak hanya berhenti pada pemenuhan nutrisi, tetapi juga mengalir ke rantai ekonomi lokal.

Kepala Suku Besar Meepago, Melkias Keiya, menilai pentingnya peran kepala suku untuk memastikan masyarakat memahami program ini dengan benar. Baginya, MBG adalah sarana memperkuat persatuan dan kedamaian di Papua Tengah, sekaligus jalan untuk mewujudkan Papua yang aman, sejahtera, dan terang. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari aspek kesehatan, tetapi juga dari kontribusinya dalam menjaga stabilitas sosial dan membangun rasa kebersamaan di tengah masyarakat.

Di Jayapura, apresiasi juga datang dari tokoh masyarakat kampung Kayo Pulau, Nicolaas Jouwe. Ia menilai program MBG adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini sebaiknya tidak hanya bersifat sementara, tetapi harus dijadikan agenda rutin yang berkelanjutan. Pernyataan Jouwe menggambarkan betapa besar harapan masyarakat Papua agar MBG benar-benar menjadi bagian dari pola pembangunan jangka panjang.

Di sisi lain, Majelis Rakyat Papua (MRP) juga memberikan catatan penting terkait keberlanjutan program ini. Ketua MRP, Nerlince Wamuar Rollo, menekankan bahwa pelaksanaan MBG harus mengutamakan penggunaan bahan pangan lokal. Ia menilai, dengan memprioritaskan petani lokal sebagai pemasok utama, program ini tidak hanya mengurangi biaya, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya para petani.

MRP melihat masih ada yayasan MBG yang bergantung pada pemasok dari luar Papua, sehingga potensi petani lokal kurang teroptimalisasi. Padahal, banyak kelompok tani di Jayapura dan sekitarnya yang siap menjadi mitra penyedia bahan pangan. Dengan melibatkan mereka, MBG bukan hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga motor penggerak ekonomi kerakyatan yang berakar dari tanah Papua sendiri.

Dari beragam pandangan tokoh masyarakat, adat, dan lembaga representatif Papua, terlihat bahwa MBG diterima bukan hanya sebagai program gizi, melainkan juga sebagai strategi pembangunan holistik. Program ini mampu menyatukan berbagai kepentingan: meningkatkan kualitas anak-anak, memberdayakan masyarakat lokal, memperkuat ekonomi petani, serta mempertegas kehadiran negara di Tanah Papua.

Keberhasilan MBG di Papua akan sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah, tokoh adat, masyarakat, hingga yayasan pelaksana program. Konsistensi dan keberlanjutan menjadi kunci utama agar manfaat yang dihasilkan tidak berhenti pada generasi saat ini, melainkan terus diwariskan pada masa depan. Papua yang maju, mandiri, dan sejahtera bukan lagi sebatas mimpi, tetapi bisa diwujudkan melalui langkah nyata seperti MBG.

Pada akhirnya, MBG harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Papua. Dengan anak-anak yang sehat dan cerdas, dengan masyarakat yang diberdayakan, serta dengan petani yang sejahtera, Papua akan mampu berdiri sejajar dengan daerah lain di Indonesia. Dukungan penuh dari tokoh masyarakat dan adat adalah modal sosial berharga yang memastikan program ini berjalan dengan baik. Ke depan, jika seluruh pihak dapat menjaga semangat kebersamaan ini, maka Papua akan menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Maybrat – Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program strategis pemerintah lainnya terus menguat dari berbagai tokoh adat dan masyarakat Papua. Dari Maybrat hingga Jayapura, suara para pemimpin adat bulat menyatakan kesiapan mereka mengawal program nasional demi masa depan generasi Papua yang sehat, cerdas, dan sejahtera.

Di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP-PBD) menggelar sosialisasi MBG di Kampung Tehak Besar, Distrik Aitinyo Utara. Anggota MRP-PBD, Demas Idie, menegaskan pentingnya program ini.

“Program Makan Bergizi Gratis sangat penting bagi generasi kita. Keberhasilannya akan membawa dampak besar bagi masa depan anak-anak Maybrat. Kita patut bersyukur, karena pemerintah pusat terus membangun dari pinggiran,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Korwil BGN Maybrat, Defilson Kambu, menekankan bahwa MBG bukan sekadar bantuan makanan.

“Program ini akan membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat. Kami melibatkan masyarakat lokal sebagai mitra, mulai dari penyedia bahan pangan hingga pengelola dapur. Jadi, bukan hanya memberi makan, tapi juga memberdayakan,” tegasnya.

Dukungan serupa datang dari Papua Tengah. Kepala Suku Besar Meepago, Melkias Keiya, menegaskan peran vital kepala suku dalam menyukseskan program pemerintah.

“Sebagai kepala suku, kita wajib memperpanjang tangan pemerintah agar rakyat tidak salah menafsirkan program negara. Papua Tengah harus jadi zona damai yang terang, aman, dan sejahtera,” kata Keiya.

Di Kota Jayapura, Onfoafi Kampung Kayo Pulau, Nicolaas Jouwe, juga menyampaikan apresiasinya terhadap empat program prioritas pemerintah, termasuk MBG.

“Kami sangat berterima kasih. Kehadiran pemerintah di kampung membuat masyarakat merasakan manfaat langsung. Kalau boleh, kegiatan ini jangan hanya sekali, tapi dijadikan agenda rutin,” ungkap Jouwe penuh harap.

Dari Maybrat, Nabire, hingga Jayapura, dukungan tokoh adat dan masyarakat memperlihatkan bahwa MBG dan program pemerintah lainnya mendapat sambutan positif. Sinergi ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan di Tanah Papua tidak hanya soal perbaikan gizi, tapi juga penguatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan persatuan bangsa.

Jakarta – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperbaiki agar pelaksanaannya semakin berkualitas.

Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi, halal, dan aman, sehingga program ini benar-benar menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa setiap kejadian di lapangan akan dijadikan bahan evaluasi, bukan alasan untuk menghentikan program.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas kasus yang sempat menimbulkan keramaian publik.

“Target kita adalah nol kejadian. Karena itu, tata kelola dapur dan distribusi akan terus kami perbaiki,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan langkah konkret yang telah ditempuh.

Menurutnya, tim investigasi beranggotakan ahli kimia dibentuk untuk menelusuri penyebab kasus keracunan yang muncul, disertai hotline khusus agar masyarakat dapat cepat melapor.

“Kami tidak main-main. Tim investigasi akan bekerja langsung di lapangan,” tegasnya.

BGN juga memperkuat aspek pengelolaan di tingkat pelaksana.

Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan mengikuti pelatihan penjamah makanan secara rutin, sementara pekerja dapur harus menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penularan penyakit.

Pemerintah bahkan menargetkan pendirian kantor layanan SPPG di hampir setiap kabupaten pada 2026 untuk memperpendek rantai pengawasan.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan komitmen pemerintah agar program ini terus berjalan dengan lebih baik.

Ia menolak anggapan bahwa MBG akan dihentikan.

“Tidak ada rencana penyetopan. Justru kita pastikan pelaksanaannya lebih ketat agar tidak terulang,” ujarnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah ingin mengembalikan kepercayaan publik sekaligus menegaskan bahwa MBG bukan ancaman, melainkan solusi nyata untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak bangsa.

Evaluasi berkelanjutan, pengawasan ketat, serta keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini benar-benar dirasakan manfaatnya di seluruh daerah.