Jakarta – Guru Besar FEB Universitas YARSI yang juga sebagai Ekonom Great Intitute Prof Perdana Wahyu, mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi setahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Keseimbangan Ekonomi luar biasa terjaga dengan baik dan stabil.

Hal tersebut disampaikan Guru Besar FEB Universitas YARSI yang juga sebagai Ekonom Great Intitute Prof Perdana Wahyu saat berdialog dengan tema “Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Bangun Optimisme Masa Depan Indonesia”, di Stasiun Televisi Swasta Nasional Jakarta Jumat 17/10/2025.

Menurutnya ada sesuatu yang diluar dugaan dan luar biasa dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini mencapai 5,12 persen.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat luar biasa mencapai 5,12 persen dan pertumbuhan tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan negara-negara G20 lainnya”, jelasnya.

Selain itu, juga Bank Indonesia dapat menjaga inflasi untuk tetap berada di angka 2,5 persen.

“Bank Indonesia berhasil menjaga inflasi 2,5 persen sehingga berdampak pada kestabilan ekonomi”, ujar Prof Perdana.

Pada kesempatan yang sama juga disampaikan ekonom senior Drajat Wibowo. Menurutnya banyak indikator keberhasilan ekonomi mikro setahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebagai contoh dibidang pangan yang telah swasembada.

Selain itu, Drajat mengungkapkan masyarakat perlu mengetahui bahwa saat ini untuk penyaluran pupuk subsidi hanya ada 1 peraturan dimana sebelumnya ada 145 peraturan yang kini trlah dipangkas.

“Untuk penyaluran pupuk subsidi dulunya ada 145 peraturan tapi dengan kebijakan Presiden Prabowo dipotong hanya menjadi 1 saja. Dulunya berbelit belit saat ini hanya 1 peraturan”, tuturnya.

Disisi lain, keberhasilan pemberdayaan perempuan yang memiliki penghasilan kurang juga dibantu oleh kebijakan Presiden Prabowo dengan memberikan bantuan modal yang harus dikembalikan. Dengan begitu mereka bisa mengembangkan usahanya.

“Pemberdayaan perempuan yang ekonominya perlu bantuan telah tersalurkan sebanyak 15,9 juta orang. Mereka yang menerima pembiayaan bantuan modal dibawah 10 juta. Di bank mereka tidak layak mendapat pinjaman karena penghasilannya tidak cukup namun tetap diberikan bantuan dengan kebijakan Presiden Prabowo. Bukan hanya diberikan tapi harus mengembalikan. Contoh seorang ibu dulunya jualan hanya 1 gerai ayam geprek tapi dengan bantuan tersebut sekarang berkembang jadi 3 gerai ayam geprek”. Jelas Drajat.

Bukan hanya itu, Drajat menambahkan program MBG juga sudah berhasil memberdayakan masyarakat didaerah – daerah. Rantai pasok didaerah – daerah dapat berjalan.

“Program MBG sudah memberdayalan masyarakt didaerah – daerah. Rantai Pasok seperti ada permintaan yang besar untuk telor dapat diberdayakan dari daerah tersebut”, tandasnya

Ekonom Senior Drajat Wibowo juga menjelaskan saat ini ekonomi rakyat sudah banyak yang bergerak semua.

“Ekonomi rakyat sekarang banyak bergerak berasal dari program – program yang sudah berjalan seperti halnya MBG. Nanti tahun 2026 akan semakin banyak tercakup lagi termasuk untuk lapangan pekerjaan”, tuturnya.

Sementara itu, Guru Besar Fisipol UKI Prof. Angel Damayanti, mengatakan pihaknya juga sangat mengapresiasi diplomasi yang dijalankan presiden Prabowo sehingga dapat menghasilkan investasi hingga Rp.380 triliun.

“Saya apresiasi sekali dengan diplomasi ekonomi Presiden Prabowo dengan sejumlah negara melalui kunjungannya yang menghasilkan Rp.380 triliun investasi.

Disisi lain juga, ditambahkan Prof Angel Damayanti diplomasi perdamaian Presiden Prabowo diakui oleh dunia internasional.

“Komitmen Indonesia terkait perdamaian di Gaza dan pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB sangat patut dipuji dan diapresiasi karena dunia juga mengakui itu. Hal itu juga menunjukkan Indonesia diperhitungkan sekali di dunia Internasional”, ujar Prof Angel.

Guru Besar Fisipol UKI, Prof. Angel Damayanti menyebutkan peran strategis Indonesia dalam perdamaian dunia termasuk perdamaian di Gaza sangat berarti dan menjadi sorotan dunia.

“Peran strategis Indonesia didunia internasional dengan penduduk muslim termoderat terbesar di dunia menjadi penting untuk perdamaian dunia khususnya di Gaza”, katanya.

Pakar Hubungan Internasional UKI Prof Angel Damayanti mengatakan pihaknya juga mengapresiasi pridato Presiden Prabowo dengan bahasa Inggris selama 25 menit di Sidang Umum PBB tanpa teks yang menunjukan optimisme dan kemampuan presiden yang luar biasa.

“Apresiasi yang luar biasa ketika pidato presiden di Sidang Umum PBB selama 25 menit dengan bahasa Inggris tanpa teks dan itu sangat menumbuhkan optimisme dan memperlihatkan kemampuan Presiden Prabowo yang hebat”, tutup Prof Angel Damayanti.

Jakarta – Pemerintah resmi memperkenalkan Sekolah Garuda secara serentak di 16 titik di seluruh Indonesia. Program ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto, yang dirancang untuk memperluas akses serta pemerataan mutu pendidikan unggul, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kehadiran Sekolah Garuda menandai langkah nyata pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia secara merata di seluruh Nusantara.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, menegaskan bahwa Sekolah Garuda adalah program strategis nasional yang bertujuan menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

“Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama, yakni penyeimbang akses bagi seluruh anak bangsa agar dapat berprestasi, inkubator pemimpin untuk menyiapkan generasi emas 2045 terutama di bidang sains dan teknologi, serta pendidikan berkualitas yang menyatu dengan pengabdian masyarakat,” ujarnya.

Brian menjelaskan bahwa Sekolah Garuda diwujudkan melalui dua pendekatan, yakni Sekolah Garuda Baru yang dibangun dari nol di wilayah dengan akses pendidikan terbatas, dan Sekolah Garuda Transformasi yang dikembangkan dari sekolah unggulan yang telah ada.

“Dengan ekosistem ini, Sekolah Garuda bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi cerdas, berdaya saing global, dan berpijak pada nilai-nilai lokal,” katanya.

Peluncuran serentak melibatkan 12 Sekolah Garuda Transformasi, seperti SMAN 10 Fajar Harapan Banda Aceh, SMA Unggul Del Toba, SMANU MH Thamrin Jakarta, SMA Pradita Dirgantara Boyolali, hingga SMA Averos Sorong. Empat lokasi pembangunan Sekolah Garuda Baru juga ditetapkan di Belitung Timur, Timor Tengah Selatan, Konawe, dan Bulungan.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menilai Sekolah Garuda akan mengoptimalkan potensi siswa melalui kurikulum yang relevan dengan minat dan bakat peserta didik.

“Dengan perbaikan kurikulum, penambahan guru, dan fasilitas, anak-anak yang potensinya belum terbuka bisa berkembang maksimal,” ungkap Meutya.

Senada dengan itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa Sekolah Garuda akan memperkuat pembelajaran berbasis STEM (Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika) untuk mencetak ilmuwan dan pemimpin masa depan.

“Kita berharap Sekolah Garuda melahirkan saintis yang memiliki kemampuan akademik sekaligus kepemimpinan kuat,” tuturnya.

Jakarta – Pemerintah meresmikan pengenalan Sekolah Garuda secara serentak di 16 titik di seluruh Indonesia. Program ini menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan menghadirkan pemerataan pendidikan unggul hingga ke pelosok negeri.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, mengatakan Sekolah Garuda merupakan wujud visi besar Presiden Prabowo untuk membangun sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten.

“Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama: penyeimbang akses bagi seluruh anak bangsa, inkubator pemimpin menuju Indonesia Emas 2045, dan pendidikan berkualitas yang menyatu dengan pengabdian masyarakat,” kata Brian.

Menurutnya, Sekolah Garuda terbagi dua skema, yaitu Sekolah Garuda Baru yang dibangun di daerah dengan akses terbatas dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengembangkan sekolah unggulan yang sudah ada.

“Program ini adalah investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi cerdas dan berdaya saing global,” tegasnya.

Wakil Mendiktisaintek, Prof. Stella Christie, menambahkan bahwa Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan nasional. Sekolah ini juga memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif dan menyiapkan generasi emas 2045.

“Program ini meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di seluruh negeri,” ujarnya.

Stella menjelaskan, program ini ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu pemerataan kesempatan berprestasi, pembentukan karakter kepemimpinan, dan peningkatan prestasi akademik yang disertai jiwa pengabdian.

“Hingga 2029 pemerintah menargetkan membina 80 Sekolah Garuda Transformasi dan membangun 20 Sekolah Garuda Baru,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang hadir di Ambon menegaskan komitmen pemerintah memperluas pendidikan unggul hingga kawasan timur. Pemerintah mendorong penguatan pembelajaran berbasis STEM untuk mencetak talenta digital masa depan.

“Sekolah Garuda di Siwalima menegaskan perhatian pemerintah terhadap pemerataan pendidikan. Kita ingin anak-anak Indonesia tidak hanya pintar, tetapi juga berkarakter,” tuturnya.

Peresmian kali ini meliputi 12 Sekolah Garuda Transformasi, seperti SMAN Unggulan MH Thamrin (DKI Jakarta), SMA Taruna Nusantara (Jawa Tengah), dan SMA Averos Sorong (Papua Barat Daya), serta 4 Sekolah Garuda Baru di Belitung Timur, Timor Tengah Selatan, Konawe Selatan, dan Bulungan.

Dengan kehadiran Sekolah Garuda, pemerintah berharap lahir generasi muda Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing global.

Oleh: Zaldi Kusuma )*

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya terhadap pemerataan mutu pendidikan nasional melalui peluncuran Sekolah Garuda, sebuah program unggulan yang menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto. Program ini secara resmi diperkenalkan serentak di 16 titik di seluruh Indonesia, menandai langkah konkret dalam memperkuat sistem pendidikan yang inklusif, modern, dan berkeadilan.

Inisiatif besar ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa memandang asal daerah, memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas tinggi. Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai instrumen utama pembangunan manusia, dengan menekankan pemerataan mutu hingga ke wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Konsep dasar Sekolah Garuda menggabungkan dua pendekatan, yakni Sekolah Garuda Transformasi dan Sekolah Garuda Baru. Sekolah Garuda Transformasi merupakan bentuk penguatan terhadap SMA dan MA yang sudah ada, dengan peningkatan pada kurikulum, manajemen, dan kapasitas guru agar mampu mengantarkan siswanya mencapai standar pendidikan kelas dunia.

Sementara itu, Sekolah Garuda Baru dibangun dari nol di wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan unggul. Keduanya bekerja secara sinergis untuk memastikan keseimbangan mutu dan pemerataan kesempatan belajar di seluruh Indonesia.

Dalam peluncuran kali ini, terdapat 12 Sekolah Garuda Transformasi yang tersebar di berbagai provinsi, mulai dari SMAN 10 Fajar Harapan Aceh, SMA Unggul Del Sumatera Utara, MAN Insan Cendekia Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, SMAN Unggulan MH Thamrin Jakarta, SMA Cahaya Rancamaya Jawa Barat, SMA Taruna Nusantara Jawa Tengah, SMA Pradita Dirgantara Jawa Tengah, SMAN 10 Samarinda Kalimantan Timur, SMAN Banua BBS Kalimantan Selatan, MAN Insan Cendekia Gorontalo, SMAN Siwalima Ambon Maluku, hingga SMA Averos Sorong Papua Barat Daya.

Adapun empat Sekolah Garuda Baru tengah dibangun di Belitung Timur (Kepulauan Bangka Belitung), Timor Tengah Selatan (Nusa Tenggara Timur), Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara), dan Bulungan (Kalimantan Utara).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa program Sekolah Garuda merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan sains dan teknologi di Indonesia. Ia menilai bahwa saat ini minat generasi muda terhadap bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) masih perlu diperkuat. Melalui Sekolah Garuda, pemerintah berupaya menyiapkan lebih banyak ilmuwan dan teknolog yang mampu berkontribusi terhadap kemajuan bangsa, baik di tingkat nasional maupun global.

Mu’ti juga menekankan bahwa pendidikan unggul bukan hanya soal kecerdasan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan kepemimpinan. Menurutnya, Sekolah Garuda dirancang agar para siswanya tidak hanya cakap dalam ilmu pengetahuan, melainkan juga memiliki kepribadian kuat, semangat gotong royong, serta kemampuan memimpin. Dengan perpaduan antara kecerdasan intelektual dan moral, pemerintah berharap Sekolah Garuda mampu mencetak generasi yang siap menjadi pemimpin masa depan bangsa.

Dari sisi teknologi dan inovasi, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa Sekolah Garuda akan mengintegrasikan sistem pembelajaran digital antarwilayah. Setiap sekolah terhubung melalui platform nasional yang memungkinkan pertukaran guru, materi ajar, hingga sistem mentoring lintas daerah. Dengan cara ini, siswa dari wilayah timur Indonesia dapat berinteraksi dan belajar bersama dengan siswa di wilayah lain, menciptakan ekosistem pendidikan yang kolaboratif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Meutya menilai langkah ini sejalan dengan visi transformasi digital nasional, di mana pendidikan memainkan peran sentral dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang siap menghadapi disrupsi teknologi. Pemerintah ingin memastikan bahwa inovasi digital tidak hanya terkonsentrasi di kota besar, tetapi juga menyentuh seluruh pelosok negeri, termasuk daerah 3T.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Garuda di wilayah perbatasan seperti Tanjung Selor, Kalimantan Utara, menjadi simbol nyata pemerataan pendidikan unggul. Ia menjelaskan bahwa sekolah ini bukan sekadar sarana belajar, melainkan wadah pembentukan karakter kebangsaan bagi anak-anak Indonesia di garis terdepan negara. Nasaruddin menilai bahwa melalui pendidikan yang berakar pada nilai-nilai keindonesiaan, anak-anak di perbatasan akan tumbuh dengan rasa bangga terhadap negaranya sendiri.

Nasaruddin menyampaikan bahwa Sekolah Garuda di perbatasan akan menjadi pusat kaderisasi pemimpin bangsa di masa depan. Dengan pendekatan sains, teknologi, dan nilai kebangsaan, pemerintah berharap lulusan sekolah ini dapat menembus perguruan tinggi terbaik dunia sekaligus mengabdi kembali untuk kemajuan negeri. Ia menyebut Sekolah Garuda sebagai simbol kebanggaan nasional, tempat di mana semangat keindonesiaan dan kemajuan ilmu pengetahuan berpadu secara harmonis.

Kehadiran Sekolah Garuda juga menjadi jawaban atas tantangan rendahnya pemanfaatan potensi generasi muda Indonesia. Berdasarkan Human Capital Index, rata-rata siswa Indonesia baru menggunakan sekitar 54 persen dari potensi optimal mereka. Melalui program ini, pemerintah ingin meningkatkan angka tersebut dengan memberikan akses pendidikan berstandar tinggi, kurikulum berbasis riset, serta fasilitas yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi.

Hingga tahun 2029, pemerintah menargetkan membina 80 Sekolah Garuda Transformasi dan membangun 20 Sekolah Garuda Baru di berbagai daerah. Target ambisius ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperluas pemerataan pendidikan unggul di seluruh Indonesia.

Melalui Sekolah Garuda, pemerintah tidak hanya membangun fasilitas pendidikan, tetapi juga menanamkan fondasi keadilan sosial dalam dunia pendidikan. Inisiatif ini menegaskan bahwa pembangunan manusia adalah inti dari pembangunan nasional, dan setiap anak Indonesia berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang.

)* Pemerhati Dunia Pendidikan

Oleh: Talita Puteri )*

Pemerintah Republik Indonesia menegaskan keseriusannya dalam pemerataan mutu pendidikan melalui peluncuran Sekolah Garuda, program unggulan yang menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk menghadirkan pendidikan berkualitas bagi seluruh anak bangsa, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Program Sekolah Garuda dirancang untuk menjadi jembatan menuju masa depan pendidikan unggul Indonesia. Pemerintah menargetkan pendirian 100 Sekolah Garuda hingga tahun 2029, terdiri atas 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru.

Sekolah Garuda Transformasi akan memperkuat sekolah menengah atas unggulan yang sudah ada, sedangkan Sekolah Garuda Baru dibangun dari nol di wilayah yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses pendidikan. Dengan pola ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi juga merata hingga ke pelosok negeri.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa Sekolah Garuda merupakan arahan langsung Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Ia menilai bahwa pendidikan menjadi pondasi utama dalam membangun bangsa yang mandiri dan berdaya saing global. Pemerintah tidak hanya menargetkan pembangunan fisik sekolah, tetapi juga berfokus pada peningkatan mutu pembelajaran, kurikulum, dan pengembangan karakter siswa agar mampu bersaing di kancah internasional.

Peluncuran Sekolah Garuda yang dilakukan secara serentak pada 8 Oktober 2025 di 16 titik strategis seluruh Indonesia menjadi simbol nyata dari pemerataan pendidikan. Di antaranya, terdapat 12 Sekolah Garuda Transformasi seperti SMAN 10 Fajar Harapan di Aceh, SMA Unggul Del di Toba, MAN Insan Cendekia Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan, hingga SMA Averos Sorong di Papua Barat Daya. Sementara itu, empat Sekolah Garuda Baru dibangun di Belitung Timur, Timor Tengah Selatan, Konawe, dan Bulungan.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, menyampaikan bahwa Sekolah Garuda merupakan bentuk penyempurnaan dari transformasi pendidikan nasional. Menurutnya, program ini menjadi wujud nyata visi besar Presiden Prabowo dalam mempersiapkan Generasi Emas 2045. Sekolah Garuda tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan prestasi akademik, tetapi juga untuk mencetak pemimpin masa depan yang berjiwa nasionalis, berintegritas, dan memiliki kepekaan sosial tinggi.

Stella menilai bahwa keberadaan Sekolah Garuda akan memperluas akses pendidikan unggulan secara inklusif, sehingga anak-anak berprestasi dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk menembus universitas terbaik dunia. Pemerintah memandang pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang tidak hanya mencetak tenaga kerja terampil, tetapi juga membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, berkarakter, dan berjiwa pengabdian.

Komitmen ini juga mendapat dukungan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, yang menekankan pentingnya penguatan bidang STEM (Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika) dalam kurikulum Sekolah Garuda.

Mu’ti menilai bahwa minat generasi muda terhadap bidang sains dan teknologi perlu terus ditumbuhkan agar Indonesia memiliki lebih banyak ilmuwan dan peneliti yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Ia juga menekankan bahwa selain kecerdasan akademik, siswa perlu dibekali kemampuan kepemimpinan yang kuat untuk siap menghadapi tantangan masa depan.

Pemerintah melihat bahwa Sekolah Garuda memiliki peran strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Berdasarkan data Human Capital Index, potensi pendidikan nasional masih dapat ditingkatkan secara signifikan. Program ini diharapkan menjadi salah satu cara efektif untuk menutup kesenjangan tersebut, sekaligus mempercepat pencapaian visi Indonesia sebagai negara maju berbasis pengetahuan dan inovasi.

Pemerintah juga menaruh perhatian besar terhadap keberlanjutan program. Setiap daerah diberi tanggung jawab untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan Sekolah Garuda agar berjalan sesuai dengan standar nasional pendidikan unggul. Dengan dukungan lintas kementerian, Sekolah Garuda tidak hanya menjadi proyek pendidikan, tetapi juga menjadi gerakan nasional dalam membangun masa depan bangsa yang beradab dan berdaya saing.

Hadirnya Sekolah Garuda menunjukkan bagaimana pemerintah berkomitmen menghadirkan solusi konkret untuk pemerataan pendidikan. Program ini bukan sekadar janji, melainkan langkah nyata untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam menggapai cita-citanya. Di tengah arus globalisasi dan persaingan antarbangsa, Sekolah Garuda menjadi simbol harapan baru bahwa masa depan pendidikan Indonesia akan semakin kuat, merata, dan berpihak pada kemajuan seluruh rakyat Indonesia.

Program Sekolah Garuda juga dirancang dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Melalui model kemitraan ini, pembangunan fasilitas pendidikan dilakukan secara terpadu, melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan hingga pengawasan.

Pemerintah memastikan setiap sekolah dilengkapi sarana modern, mulai dari laboratorium berbasis teknologi digital hingga sistem pembelajaran terpadu berbasis kecerdasan buatan.

Di sisi lain, peningkatan kompetensi guru menjadi prioritas utama agar tenaga pendidik di Sekolah Garuda mampu menerapkan metode pengajaran inovatif. Dengan fondasi tersebut, program ini diharapkan menjadi katalis perubahan menuju sistem pendidikan nasional yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi masa depan.

)* Pemerhati Dunia Pendidikan

Jakarta – Pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan makanan yang diterima para pelajar memenuhi standar kualitas, keamanan, dan gizi yang layak. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pihaknya memiliki peran sentral dalam pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan program ini.

“Kita ingin melakukan standardisasi dari laporan dan angka-angka kejadian kasus,” ujar Budi.

Ia menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengonsolidasikan data harian dan mingguan terkait potensi keracunan makanan di sekolah. Bahkan, pemerintah berencana untuk menerbitkan publikasi berkala sebagaimana dilakukan pada masa pandemi COVID-19 guna meningkatkan transparansi dan kewaspadaan publik.

Dari sisi keamanan pangan, Budi menyampaikan bahwa pemerintah akan menerapkan tiga jenis sertifikasi untuk seluruh penyedia makanan dalam program MBG, yakni Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), serta sertifikasi halal. Proses sertifikasi ini dirancang agar berjalan cepat dan tidak menghambat distribusi makanan.

“Kemenkes bersama BPOM dan Badan Gizi Nasional akan menjadi bagian dari sistem sertifikasi terpadu untuk memastikan makanan bergizi yang didistribusikan aman dan sesuai standar,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kemenkes juga menyiapkan sistem pengawasan eksternal yang responsif untuk memastikan setiap potensi gangguan segera ditangani secara cepat dan tepat. Menurut Budi, pengawasan ini tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga melibatkan lintas sektor seperti Kementerian Dalam Negeri, TNI/Polri, dan pemerintah daerah.

“Peran Kemenkes secara gotong royong di sini adalah nanti kita akan melakukan pengawasan eksternal kepada para pelaksana strategi ini,” jelasnya.

Untuk memperkuat deteksi dini, Kemenkes akan membentuk gugus cepat tanggap di setiap daerah yang terdiri dari Dinas Kesehatan, rumah sakit umum daerah, dan unit UKS di sekolah.

“Kita ingin memastikan seluruh sistem mampu merespons dengan cepat sehingga masyarakat tetap merasa aman,” kata Budi.

Dalam hal pengawasan di sisi penerima, yaitu sekolah dan madrasah, Kemenkes akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Unit Kesehatan Sekolah (UKS) akan diberdayakan untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap makanan sebelum dikonsumsi siswa.

“Kita juga akan memberikan edukasi sederhana agar para siswa dan guru dapat mengenali makanan yang aman dikonsumsi,” ucap Budi

Selain menjamin keamanan makanan, pemerintah juga akan memantau status gizi siswa secara berkala. Pengukuran tinggi dan berat badan siswa akan dilakukan setiap enam bulan dan dicatat secara by name by address agar data yang dihasilkan akurat dan dapat ditindaklanjuti. Survei gizi nasional yang sebelumnya hanya menyasar balita juga akan diperluas mencakup anak usia sekolah.

“Survei gizi nasional ini nanti akan ditambah untuk anak-anak di atas lima tahun, khususnya anak sekolah,” kata Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan turut menegaskan pentingnya peran Kemenkes dalam menjamin kualitas program MBG. Ia mengakui bahwa program ini masih menghadapi tantangan di lapangan, namun pemerintah menunjukkan komitmen penuh dalam membenahi pelaksanaan.

“Tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi komitmen pemerintah jelas: respons cepat, perbaiki sistem, dan perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh,” ujar Zulkifli.

Ia juga menekankan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan bagian dari pemenuhan hak dasar anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak.

“MBG adalah hak dasar warga negara dalam memenuhi asupan dan gizi yang layak agar menjadi generasi unggul masa yang akan datang,” tutupnya.

JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan terpadu dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan pangan, meningkatkan kualitas layanan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program unggulan yang menyasar siswa, ibu hamil, dan balita tersebut.

Kepala BGN, Dadan Hindayana mengatakan pihaknya bersama kementerian dan lembaga terkait akan memperketat standar operasional program MBG melalui inspeksi rutin dan verifikasi dapur di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“BGN bersama Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Dalam Negeri akan terus bersinergi dalam melakukan pengawasan terpadu,” ujar Dadan.

Dadan menegaskan, setiap dapur SPPG wajib menyiapkan alat rapid test pangan, memastikan penggunaan air bersertifikat, serta menyediakan rekaman CCTV dapur sebagai bagian dari sistem pengawasan pusat.

“Setiap SPPG harus bisa menjamin makanan yang sehat, bergizi, seimbang, dan aman dikonsumsi. Itu inti dari program ini,” tambahnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi juga menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memperketat pengawasan MBG. Dalam rapat koordinasi bersama BGN di GOR Jatidiri, Semarang, ia menegaskan keamanan pangan tidak boleh ditawar.

“Harapannya, kejadian-kejadian (keracunan) kemarin tidak terulang kembali, karena ini program struktural yang harus kita jaga,” tuturnya di hadapan lebih dari 4.000 peserta rapat yang terdiri atas bupati, wali kota, dan mitra SPPG.

Luthfi meminta seluruh kepala daerah aktif meninjau dapur MBG dan memastikan keterbukaan pengawasan. Pihaknya juga mendorong Dinas Kesehatan memperketat verifikasi lapangan serta memastikan seluruh dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“SPPG tidak boleh eksklusif. Harus siap diperiksa kapan pun. Termasuk kalau ada kasus, harus ada quick response agar tidak menimbulkan kepanikan,” katanya.

Sementara itu, di Sumedang, Wakil Bupati, M. Fajar Aldila menyoroti pentingnya menjaga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana MBG. Ia juga meminta agar bahan baku makanan diawasi ketat dan setiap dapur mengunggah dokumentasi kegiatan ke situs resmi Pemda demi transparansi.

“Mayoritas tenaga dapur adalah perempuan yang bekerja sejak dini hari. Jika kelelahan, risiko human error tinggi. Jadi, kondisi kesehatan mereka harus dipantau,” ujarnya.

Dengan pengawasan terpadu lintas sektor dan partisipasi aktif pemerintah daerah, program MBG diharapkan terus berjalan optimal dan berkelanjutan. Sinergi yang kuat diyakini menjadi kunci agar program prioritas nasional ini benar-benar memberi manfaat maksimal bagi generasi masa depan Indonesia.

(*/rls)

Oleh: Puteri Puspitasari*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini kian menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu terobosan sosial paling progresif di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Melalui pendekatan evaluasi menyeluruh dan intervensi cepat yang dilakukan pasca sejumlah insiden teknis di lapangan, Presiden Prabowo kembali membuktikan karakter kepemimpinan yang tanggap, tegas, dan berorientasi pada solusi nyata bagi rakyat. Langkah cepat yang ditempuh pemerintah bukan sekadar bentuk tanggung jawab, tetapi juga menjadi cerminan gaya kepemimpinan baru yang berani menghadapi persoalan dengan kepala dingin dan tindakan nyata.

Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta. Pertemuan tersebut difokuskan untuk membahas perkembangan berbagai program strategis nasional, termasuk MBG, Koperasi Desa, Kampung Nelayan, Ketahanan Pangan dan Energi, serta Stimulus Ekonomi. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa Presiden ingin memastikan seluruh program berjalan sesuai dengan visi besar pemerintahan: membangun kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang terintegrasi, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Presiden Prabowo menilai bahwa setiap program negara, terlebih yang menyentuh hajat hidup rakyat banyak, harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas. Karena itu, penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola MBG menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem, memperjelas standar operasional, serta memastikan tidak ada celah yang dapat mengganggu jalannya program nasional ini. Dukungan terhadap langkah tersebut datang dari berbagai pihak, termasuk Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang menilai evaluasi total dan payung hukum baru menjadi kebutuhan mendesak agar kualitas pelaksanaan MBG semakin optimal.

Program MBG sejatinya merupakan manifestasi dari visi besar Presiden Prabowo untuk membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan tangguh sejak dini. Lebih dari sekadar program makan gratis, MBG adalah investasi jangka panjang bagi kualitas generasi penerus bangsa. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), hingga Juni 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 5,2 juta penerima manfaat, mulai dari anak-anak PAUD, SD, SMP, SMA, hingga ibu hamil dan menyusui. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal akibat kekurangan gizi.

Dampak positif program ini juga meluas ke sektor ekonomi rakyat. Dengan menggandeng UMKM, koperasi, petani, dan nelayan lokal sebagai penyedia bahan pangan, MBG telah menggerakkan rantai pasok di berbagai daerah. Dari dapur sekolah di pelosok hingga sentra produksi bahan pangan di desa-desa, denyut ekonomi rakyat kecil kini semakin terasa. MBG menjadi bukti nyata bahwa kebijakan sosial bisa berjalan seiring dengan penguatan ekonomi kerakyatan. Program ini bukan hanya memberi makan anak bangsa, tetapi juga memberi kehidupan bagi pelaku ekonomi lokal.

Dalam menghadapi tantangan seperti insiden teknis di beberapa daerah, Presiden Prabowo menunjukkan sikap kenegarawanan yang patut diapresiasi. Alih-alih menyalahkan pihak tertentu, beliau justru segera mengambil langkah cepat: melakukan evaluasi total, memperkuat sertifikasi dapur penyedia, dan memperketat sistem pengawasan. Langkah-langkah korektif ini menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo tidak sekadar reaktif terhadap masalah, tetapi mampu menjadikannya sebagai momentum pembelajaran dan perbaikan sistem yang lebih baik.

Direktur Eksekutif Veritas Institut, Aldi Tahir, memuji langkah cepat dan tegas Presiden Prabowo dalam merespons situasi tersebut. Menurutnya, tindakan korektif yang segera dilakukan pemerintah mencerminkan kepemimpinan yang tanggap dan progresif. Aldi menilai bahwa MBG bukan hanya program sosial biasa, melainkan policy breakthrough yang menyatukan tiga agenda besar pembangunan nasional: peningkatan gizi masyarakat, pemerataan ekonomi rakyat, dan penguatan sumber daya manusia. Ia juga menegaskan bahwa mempolitisasi persoalan teknis hanya akan mengaburkan manfaat besar dari program ini, yang sejatinya menjadi fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045.

Lebih jauh, Aldi menjelaskan bahwa setiap piring makanan bergizi yang tersaji di sekolah adalah hasil kerja kolektif ribuan tangan rakyat—dari petani, nelayan, hingga pelaku UMKM di seluruh penjuru negeri. Inilah bentuk nyata semangat gotong royong dalam pembangunan bangsa. MBG, katanya, adalah simbol bagaimana negara hadir secara konkret di meja makan anak-anak Indonesia. Program ini memperlihatkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto tidak berhenti pada janji, tetapi menepati komitmen moral terhadap masa depan generasi emas bangsa.

Langkah cepat Presiden Prabowo dalam melakukan evaluasi dan intervensi membuktikan bahwa MBG bukan sekadar proyek populis, tetapi kebijakan visioner yang didesain untuk jangka panjang. Dengan memperbaiki sistem pengawasan, memperkuat manajemen dapur penyedia, dan menegakkan standar keamanan pangan nasional, pemerintah memastikan bahwa setiap anak Indonesia berhak mendapatkan makanan bergizi yang aman dan berkualitas. Ini adalah wujud nyata kepemimpinan yang berorientasi hasil, bukan retorika.

Program MBG kini menjadi simbol dari arah baru pembangunan sosial Indonesia: progresif, inklusif, dan berkeadilan. Melalui langkah-langkah konkret yang dilakukan Presiden Prabowo, MBG tidak hanya mengatasi masalah gizi, tetapi juga memperkuat fondasi kemandirian ekonomi bangsa. Dengan keberanian untuk melakukan evaluasi total, pemerintah menunjukkan bahwa koreksi bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kedewasaan dalam memimpin dan komitmen untuk terus memperbaiki diri.

Dalam konteks inilah, Program MBG layak disebut sebagai terobosan progresif di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini menjahit sinergi antara kesejahteraan rakyat, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Setiap langkah korektif, setiap intervensi cepat, dan setiap perbaikan sistem yang dilakukan menunjukkan arah baru tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan berpihak pada rakyat.

Presiden Prabowo telah membuktikan bahwa kepemimpinan sejati tidak diukur dari seberapa besar popularitas, melainkan dari seberapa nyata hasil yang dirasakan oleh rakyat. Melalui evaluasi dan intervensi cepatnya, MBG kini berdiri sebagai simbol keberhasilan negara dalam membangun masa depan bangsa dari hal yang paling mendasar: memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat, kuat, dan siap menggapai masa depan gemilang. Dengan visi yang jelas dan keberanian bertindak, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat adalah tujuan, dan MBG adalah jalannya.

*Penulis merupakan Jurnalis Bidang Politik dan Pemerintahan

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah yang menjadi sorotan dalam agenda pembangunan nasional. Program ini tidak sekadar kebijakan bantuan sosial, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul, sehat, dan berdaya saing tinggi. Melalui MBG, pemerintah berupaya mempercepat kemajuan bangsa dengan memperkuat fondasi utama pembangunan yaitu kualitas gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia.

Pemerintah memahami bahwa kemajuan ekonomi dan pembangunan nasional tidak akan berkelanjutan tanpa SDM yang sehat. Karena itu, program MBG dirancang bukan hanya untuk menekan angka stunting, melainkan juga untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses yang merata terhadap makanan bergizi, terutama di lingkungan sekolah. Dengan pendekatan ini, anak-anak diharapkan dapat tumbuh dengan baik, berprestasi, dan berkontribusi dalam membangun bangsa.

Melalui MBG, pemerintah menargetkan pemberian makanan bergizi kepada pelajar sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Makanan yang diberikan harus memenuhi standar gizi yang ditetapkan, dengan komposisi karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang.

Akademisi IAIN Gorontalo, Sahmin Madina mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis pemerintah untuk mempercepat kemajuan bangsa melalui investasi gizi generasi muda. MBG bukan sekadar program sosial melainkan instrumen percepatan pembangunan sumber daya manusia yang akan menentukan masa depan Indonesia.

Menurut Sahmin Madina, MBG adalah investasi jangka panjang untuk membangun kualitas manusia Indonesia. Dampaknya langsung pada perkembangan kognitif anak, produktivitas, dan daya saing bangsa. Jika dijalankan dengan baik, MBG akan menjadi akselerator kemajuan Indonesia.

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan prevalensi stunting nasional berhasil ditekan hingga 19,8 persen. Angka ini memperlihatkan arah kebijakan gizi nasional yang tepat.

Sementara itu, Prof. Fatma Lestari dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi langkah besar bagi masa depan bangsa Indonesia. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, terutama anak-anak di sekolah. Namun, fokus tidak hanya pada aspek ‘gratis’ dan ‘bergizi’, tapi juga pada keamanan pangan. Keamanan pangan adalah elemen krusial yang harus diperhatikan.

Prof. Fatma mengakui itikad baik pemerintah dalam menciptakan generasi emas melalui program MBG. Program MBG diharapkan dapat berjalan dengan baik, namun perlu diingat bahwa program ini tidak dapat berjalan sendiri. Program ini harus dibarengi dengan jaminan keamanan pangan (food safety) serta higiene pangan (food hygiene).

Keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada satu lembaga. Pelaksanaannya melibatkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, hingga pemerintah daerah. Kolaborasi ini menjadi penting agar seluruh tahapan mulai dari perencanaan menu, distribusi bahan pangan, hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan berjalan secara efektif dan akuntabel.

Salah satu aspek penting dari implementasi MBG adalah pemberdayaan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar bahan pangan yang digunakan dalam program ini bersumber dari produk lokal, termasuk hasil pertanian, peternakan, dan perikanan dari masyarakat sekitar. Dengan cara ini, MBG tidak hanya meningkatkan kesehatan anak, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian daerah.

Selain itu, keterlibatan dunia pendidikan menjadi kunci. Sekolah berperan aktif dalam mendukung edukasi gizi kepada siswa, guru, dan orang tua. Anak-anak tidak hanya diberi makan bergizi, tetapi juga diajarkan pentingnya pola makan sehat dan kebersihan. Pendekatan edukatif ini diharapkan dapat membentuk perubahan perilaku jangka panjang, di mana generasi muda tumbuh menjadi individu yang sadar akan pentingnya gizi bagi kualitas hidup.

Efek domino dari program MBG sangat luas. Dari sisi sosial, MBG memperkuat semangat gotong royong di masyarakat. Banyak kelompok masyarakat, mulai dari organisasi wanita, koperasi sekolah, hingga pelaku UMKM kuliner, ikut terlibat dalam penyediaan makanan sehat bagi siswa. Ini menciptakan ekosistem baru yang produktif dan kolaboratif.

Dari sisi ekonomi, MBG menjadi stimulus bagi sektor pangan lokal. Permintaan terhadap bahan makanan seperti beras, telur, sayur, ikan, dan buah meningkat, sehingga petani dan nelayan mendapatkan pasar yang lebih stabil. Dengan demikian, program ini turut memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memberdayakan pelaku usaha kecil.

Selain itu, MBG mendorong inovasi teknologi pangan dan logistik. Beberapa daerah mulai mengembangkan sistem digital untuk memantau distribusi makanan, memastikan higienitas, dan mengontrol kualitas gizi. Inovasi semacam ini memperkuat transparansi serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan program.

Partisipasi publik menjadi elemen penting dalam keberhasilan MBG. Orang tua, guru, dan masyarakat diharapkan ikut berperan dalam memantau dan memberikan umpan balik terhadap kualitas makanan dan pelaksanaan program di sekolah. Dengan dukungan dan keterlibatan semua pihak, MBG dapat berjalan lebih transparan, efektif, dan tepat sasaran.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan bukti nyata bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan manusia sebagai aset utama bangsa. Dengan memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas, pemerintah sesungguhnya sedang menanam benih kemajuan jangka panjang.

Melalui MBG, Indonesia sedang membangun generasi penerus yang kuat, berkarakter, dan berdaya saing global. Program ini bukan sekadar distribusi makanan, melainkan langkah strategis dalam mempercepat kemajuan bangsa. Dengan sinergi seluruh elemen yakni pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, MBG diharapkan menjadi salah satu tonggak penting menuju Indonesia Emas 2045, di mana kemakmuran, kesehatan, dan kecerdasan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

JAKARTA — Produksi dan stok beras nasional terus menunjukkan perbaikan yang kian signifikan, hal tersebut merupakan sebuah capaian luar biasa yang menegaskan bahwa Indonesia menjadi semakin dekat pada kemandirian pangan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa produksi beras periode Januari–Juli 2025 mencapai 21,76 juta ton, meningkat 14,49 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Sementara stok beras nasional pada Agustus 2025 dilaporkan menembus 4,2 juta ton, jumlah tertinggi sepanjang sejarah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kondisi pangan nasional saat ini terus membaik.

Saat meninjau Pasar Palembang Jaya Km 5, Sumatera Selatan, ia menyaksikan harga bahan pokok stabil bahkan ada yang turun.

“Kami pantau bersama Pak Mendagri, kami kolaborasi untuk menstabilkan harga. Yang terjadi adalah inflasi turun 2,37 menjadi 2,31,” ungkapnya.

“Ini jadi salah satu indikasi bahwa pangan kita sudah mulai stabil,” kata Amran.

Ia menambahkan, pemerintah menyiapkan operasi pasar besar-besaran dengan 1,3 juta ton beras agar masyarakat lebih mudah mengakses pangan murah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai program beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sangat membantu rakyat.

“Beras SPHP ini bukan hanya murah, tapi juga kualitasnya bagus. Bulog menjual dengan harga yang lebih terjangkau. Program ini sangat membantu masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan, dengan SPHP yang digencarkan Bulog, harga beras bisa kembali terkendali sehingga masyarakat tetap tenang.

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan adalah bagian dari kedaulatan negara.

“Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Negara kita harus berdaulat secara ekonomi, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri,” kata Presiden.

Ia menambahkan, pemerintah bekerja keras membuka jutaan hektare sawah baru, menyalurkan pupuk langsung ke petani, serta meningkatkan harga beli gabah menjadi Rp6.500 per kilogram.

“Hari ini kita surplus produksi beras. Stok cadangan beras nasional lebih dari 4 juta ton. Ini adalah tertinggi selama sejarah NKRI,” tegasnya.

Perbaikan produksi dan stok beras bukan hanya menekan ketergantungan pada impor, tetapi juga menjamin stabilitas harga serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Dengan tren positif tersebut, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk meraih kemandirian pangan, menjadikan swasembada bukan lagi wacana, melainkan kenyataan. (*)