Jakarta – Semangat Sumpah Pemuda ke-97 disambut dengan energi baru oleh generasi muda Indonesia. Dalam dialog Prime Time News Metro TV, Selasa (28/10/2025), Billy Mambrasar dan Hariqo Wibawa Satria menegaskan bahwa momentum Sumpah Pemuda bukan sekadar peringatan sejarah, tetapi ajakan untuk bergerak nyata mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Kepresidenan (BKP), Hariqo Wibawa Satria, menyebut bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai program pembangunan manusia telah berjalan masif dan konkret.

“Ketika Pak Prabowo jadi Presiden, langsung dilangsungkan program cek kesehatan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Ini menjadi program terbesar di Indonesia, dan jumlah penerima manfaatnya sudah 45 juta orang dan akan terus bertambah setiap hari,” ujar Hariqo.

Ia juga menyoroti keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini sudah menjangkau jutaan anak di seluruh Tanah Air.

“Sekarang penerima manfaatnya sudah 37 juta orang, dan telah melahirkan tenaga kerja baru, 12 ribu dapur SPPG, serta jutaan UMKM yang ikut bergerak. Ini program pertama kali dalam sejarah dan belum pernah ada. Di Brazil saja butuh belasan tahun untuk menjalankan program demikian,” katanya.

Selain bidang kesehatan dan gizi, Hariqo menegaskan pemerintah juga melakukan langkah besar di sektor pendidikan.

“Sudah ada belasan ribu sekolah yang diperbaiki dengan anggaran Rp22 triliun dan melahirkan 400 ribu tenaga kerja baru. Ini revitalisasi sekolah terbesar sepanjang era reformasi,” jelasnya.

Menurutnya, kebijakan pemerataan teknologi pendidikan terus didorong melalui pembagian interaktif flat panel ke 200 ribu sekolah dan laptop gratis bagi siswa, termasuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Presiden memuliakan saudara-saudara kita di desil satu dan desil dua. Semua untuk tiga hal: anak Indonesia harus sehat, panjang usia, dan berprestasi,” tuturnya.

Hariqo juga menegaskan bahwa semangat Sumpah Pemuda hari ini terasa nyata dalam kehidupan berbangsa yang semakin solid.

“Yang patut kita apresiasi di Sumpah Pemuda ini, dalam satu tahun sudah tidak ada polarisasi seperti dulu. Kita sudah bersumpah menjadi satu bangsa Indonesia. Mudah-mudahan ini jadi batu loncatan untuk 2026 yang lebih kencang lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Billy Mambrasar, tokoh pemuda Papua, mengapresiasi sinergi kebijakan pemerintah yang membuka ruang besar bagi peran generasi muda di berbagai sektor.

“Keterlibatan pemuda-pemudi dalam menjalankan dapur sangat signifikan hingga mampu memberikan makan siswa dan mengajak petani milenial. Program Presiden ini bukan hanya satu persatu, tapi satu kesatuan,” katanya.

Billy menegaskan, pembangunan manusia yang kini dilakukan pemerintah adalah kerja panjang lintas generasi.

“Dampaknya memang tidak bisa diukur dalam jangka pendek, karena pembangunan manusia butuh 10–20 tahun untuk Indonesia memanen hasilnya,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar anak muda Indonesia tidak hanya menunggu, tetapi aktif memanfaatkan setiap kesempatan yang dibuka pemerintah.

“Pemerintah memberikan kesempatan, dan pemuda harus menangkap kesempatan itu. Jangan pasif, semua punya peluang yang sama,” tegasnya.

Menurut Billy, makna Sumpah Pemuda bukan hanya simbolik, tapi filosofis: satu artinya semua memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi bagi bangsa.

“Kita butuh anak muda yang berani mengambil risiko dan menangkap kesempatan yang ada. Sumpah Pemuda bukan sekadar upacara, tapi gerakan nyata untuk membangun Indonesia,” pungkasnya.

Momentum Sumpah Pemuda ke-97 menjadi pengingat bahwa semangat persatuan masih menjadi fondasi utama bangsa. Di bawah arah kebijakan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, semangat itu kini diterjemahkan dalam aksi nyata membangun generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

[]

Jakarta — Dalam talkshow yang disiarkan di salah satu stasiun televisi swasta nasional, Tenaga Ahli Utama BKP, Hariqo Wibawa Satria, dan Tokoh Pemuda Papua, Billy Mambrasar, membahas makna peringatan Sumpah Pemuda ke-97 serta arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keduanya menegaskan bahwa semangat Sumpah Pemuda bukan hanya warisan sejarah, melainkan juga fondasi moral untuk membangun bangsa yang unggul dan berdaya saing di era global.

Hariqo Wibawa Satria menyampaikan bahwa pemerintah saat ini berkomitmen menjadikan pembangunan manusia sebagai prioritas utama. Ia menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sebagai pilar utama pembangunan nasional. “Ketika Pak Prabowo jadi Presiden, langsung diluncurkan program cek kesehatan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Ini menjadi program terbesar dalam sejarah, dengan penerima manfaat mencapai 45 juta orang,” ujar Hariqo.

Ia menjelaskan, komitmen tersebut juga terlihat dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau lebih dari 37 juta penerima manfaat di seluruh daerah. Program ini tidak hanya meningkatkan gizi anak bangsa, tetapi juga menciptakan jutaan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, UMKM, dan petani milenial. “Pemerintah terus berupaya memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, panjang usia, dan berprestasi. Semua dilakukan agar mereka siap menghadapi tantangan masa depan menuju Indonesia Emas,” tambahnya.

Selain itu, Hariqo mengungkapkan bahwa revitalisasi sekolah dan peningkatan fasilitas pendidikan menjadi bagian penting dari strategi peningkatan kualitas SDM. Anggaran sebesar Rp22 triliun telah dialokasikan untuk memperbaiki belasan ribu sekolah dan menciptakan 400 ribu lapangan kerja baru di sektor pendidikan. Pemerintah juga membagikan interactive flat panel ke 70 ribu sekolah serta memberikan laptop gratis bagi siswa untuk menunjang pembelajaran digital. “Semangat Sumpah Pemuda mengajarkan untuk bersatu dan saling mengingatkan. Karena itu, Presiden menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi demi masa depan generasi muda,” pungkas Hariqo.

Sementara itu, Billy Mambrasar menilai bahwa semangat Sumpah Pemuda tahun ini menjadi momentum bagi generasi muda untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan. Ia menyoroti keterlibatan pemuda Papua dalam program MBG dan berbagai inisiatif sosial yang membuka lapangan kerja serta memperkuat ekonomi lokal. “Keterlibatan pemuda-pemudi dalam dapur MBG sangat signifikan karena mampu memberikan makan kepada siswa sekaligus memberdayakan petani milenial di daerah,” ujar Billy.

Billy menegaskan bahwa kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran bersifat menyeluruh, menghubungkan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dalam satu ekosistem pembangunan manusia. Ia meyakini bahwa hasil nyata dari kebijakan ini akan dirasakan dalam jangka panjang. “Pembangunan manusia tidak bisa diukur dalam satu atau dua tahun, tapi hasilnya akan terlihat dalam satu dekade ke depan. Semua harus bergerak dua arah — pemerintah membuka kesempatan dan pemuda harus berani menangkapnya,” tutupmnya.
(*)

Jakarta — Semangat persatuan dan kemajuan bangsa kembali menggema dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, yang menjadi momentum penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk meneguhkan komitmen mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pemerintah terus fokus membangun sumber daya manusia (SDM) unggul, sehat, berpendidikan, dan berintegritas, sebagai modal utama menuju bangsa yang maju dan berdaulat.

Tenaga Ahli Utama Badan Kepresidenan Prabowo (BKP), Hariqo Wibawa Satria, menegaskan bahwa berbagai program yang dijalankan pemerintah saat ini mencerminkan keberpihakan nyata kepada rakyat.

“Sejak awal kepemimpinan Presiden Prabowo, seluruh kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat karakter bangsa, dan menyiapkan generasi emas 2045,” ujarnya di Jakarta.

Hariqo menjelaskan, program cek kesehatan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia telah menjadi bukti komitmen pemerintah terhadap kesehatan publik. Lebih dari 45 juta masyarakat telah mendapatkan manfaat, dan jumlahnya terus bertambah setiap hari. Di bidang ketahanan pangan dan pendidikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah menjangkau 37 juta penerima manfaat, menciptakan 12 ribu dapur sekolah (SPPG), serta membuka lapangan kerja baru bagi ribuan petani dan pelaku UMKM.

Selain itu, pemerintah juga menjalankan revitalisasi pendidikan terbesar sepanjang era reformasi, dengan perbaikan lebih dari 10 ribu sekolah dan alokasi anggaran mencapai Rp22 triliun. Inovasi pembelajaran melalui interaktif flat panel kini telah hadir di puluhan ribu sekolah, sementara setiap siswa mendapatkan laptop dan kegiatan ekstrakurikuler gratis. Lebih dari 1 juta mahasiswa menerima KIP Kuliah, dan para guru, termasuk non-ASN, memperoleh tunjangan profesi serta insentif sebagai wujud penghargaan negara terhadap peran pendidik.

Tokoh muda Papua, Billy Mambrasar, mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap generasi muda dan masyarakat daerah. “Program-program Presiden Prabowo bukan hanya kebijakan teknis, tetapi bentuk nyata pembangunan manusia Indonesia. Pemuda kini punya ruang luas untuk berkarya, berinovasi, dan ikut membangun bangsa,” ujarnya.

Ia menambahkan, semangat Sumpah Pemuda harus dihidupkan dalam tindakan nyata. “Pemuda Indonesia harus berani mengambil peluang, berkontribusi, dan menjadi bagian dari perubahan. Kita punya kesempatan yang sama untuk mengantar Indonesia menuju masa depan yang gemilang,” tegasnya.

Peringatan Sumpah Pemuda tahun ini menjadi simbol persatuan baru dalam semangat kolaborasi. Pemerintahan Prabowo–Gibran meneguhkan tekad untuk melahirkan generasi sehat, cerdas, produktif, dan berintegritas, demi mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045 bangsa yang maju, adil, dan bermartabat di tengah dunia.

Jakarta – Dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda, berbagai capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disorot sebagai bentuk nyata semangat kebersamaan, gotong royong, dan pemberdayaan generasi muda.

Tenaga Ahli Utama BKP, Hariqo Wibawa Satria, menegaskan bahwa satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran telah diwarnai dengan berbagai terobosan besar yang langsung menyentuh rakyat.

Salah satu program unggulan adalah cek kesehatan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia yang kini sudah dirasakan oleh lebih dari 45 juta penerima manfaat.

“Program ini menjadi yang terbesar dalam sejarah Indonesia, dan jumlah penerima manfaatnya terus bertambah setiap hari,” kata Hariqo dalam diskusi di salah satu stasiun TV nasional, Selasa (28/10/2025).

Selain itu, Hariqo menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini sudah menjangkau 37 juta penerima manfaat, menciptakan 12 ribu dapur SPPG dan jutaan lapangan kerja baru.

“Ini bukan sekadar program makan gratis, tapi juga gerakan ekonomi rakyat yang melibatkan UMKM, orang tua siswa, dan tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Pemerintah juga mengalokasikan Rp22 triliun untuk revitalisasi sekolah, dengan hasil berupa belasan ribu sekolah diperbaiki dan terciptanya 400 ribu lapangan kerja baru. Selain itu, interaktif flat panel kini dibagikan ke ratusan ribu sekolah, dan setiap siswa memperoleh laptop serta kegiatan ekstrakurikuler gratis.

“Presiden memuliakan masyarakat di desil 1 dan desil 2. Anak-anak Indonesia harus sehat, panjang usia, dan berprestasi,” tutur Hariqo.

Dalam bidang kesehatan, pemerintah juga memperkuat layanan rumah sakit dan memberikan tunjangan lebih dari Rp30 juta untuk dokter spesialis di daerah perbatasan, demi memastikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh anak bangsa.

Di sisi tata kelola pemerintahan, Hariqo menekankan komitmen Presiden Prabowo terhadap pemerintahan yang bersih dan efisien.

“Sejak hari pertama, Presiden menggencarkan efisiensi hingga berhasil menghemat Rp300 triliun,” ujarnya.

Ia juga menyebut, dalam satu tahun, pemberantasan korupsi telah berhasil mengembalikan Rp1.000 triliun uang negara, serta menyita kembali 4 juta hektare lahan negara yang sebelumnya disalahgunakan.

“Untuk pertama kali dalam sejarah, pembagian hasil bagi komisaris BUMN dihapus, sehingga negara menghemat Rp8 triliun. Ini bukti Presiden tidak tebang pilih dalam pemberantasan korupsi,” tegas Hariqo.

Hariqo menilai semangat Sumpah Pemuda harus diartikan sebagai komitmen bersama untuk menolak korupsi.

“Anak muda jangan ragu, jangan korupsi, dan jangan merugikan masyarakat. Itulah semangat sejati Sumpah Pemuda,” katanya.

Sementara itu, Tokoh Pemuda Papua, Billy Mambrasar, menilai program-program Presiden Prabowo merupakan wujud nyata pemberdayaan pemuda dan masyarakat lokal. Ia menyoroti bagaimana keterlibatan pemuda dalam dapur MBG telah memberikan dampak ekonomi yang luas.

“Pemuda-pemudi berperan besar dalam mengelola dapur, menyediakan makanan bergizi untuk siswa, dan bekerja sama dengan petani milenial. Ini bukan program terpisah, tapi satu kesatuan yang membangun manusia Indonesia secara utuh,” ungkap Billy.

Menurutnya, pembangunan manusia membutuhkan waktu 10–20 tahun untuk berbuah hasil, dan generasi muda harus aktif menangkap peluang yang diberikan pemerintah.

Billy juga mengajak seluruh pemuda menjadikan semangat Sumpah Pemuda sebagai pedoman hidup sehari-hari.

“Makna Satu dalam Sumpah Pemuda adalah bahwa semua memiliki kesempatan yang sama. Rasa cinta tanah air, tanggung jawab sosial, dan partisipasi aktif harus terus ditumbuhkan,” tegasnya.

Baik Hariqo maupun Billy sama-sama menekankan bahwa Sumpah Pemuda bukan sekadar seremonial, melainkan gerakan moral dan sosial untuk membangun Indonesia yang bersih, sehat, dan bermartabat.

“Kita sudah tidak terpolarisasi lagi seperti dulu. Kini saatnya bersatu, saling mengingatkan, dan bergerak bersama demi Indonesia yang lebih maju,” pungkas Hariqo.

Oleh: Waktu Luang – Analis Ekonomi

Dalam beberapa tahun terakhir, pekerja ojek online (ojol) tumbuh menjadi kekuatan sosial-ekonomi baru di perkotaan Indonesia. Mereka bukan sekadar pelaku transportasi daring, tetapi juga bagian dari kelas pekerja digital yang menopang mobilitas dan konsumsi urban.

Namun di balik peran penting itu, status mereka sebagai “mitra” aplikator menimbulkan persoalan struktural yang hingga kini belum terselesaikan. Pendapatan yang fluktuatif, jam kerja yang panjang tanpa perlindungan sosial, serta lemahnya posisi tawar membuat kelompok ini semakin rentan. Ketika kerentanan tersebut mulai dijadikan komoditas politik, maka ancaman terhadap stabilitas sosial dan ekonomi menjadi nyata.

Menurut Kementerian Perhubungan, jumlah pengemudi ojol di Indonesia telah melampaui tujuh juta orang. Namun, data BPJS Ketenagakerjaan mencatat hanya sekitar dua juta di antaranya yang terdaftar sebagai peserta aktif jaminan sosial, dan bahkan sebagian besar tidak rutin membayar iuran. Dalam survei lain, hanya sekitar 250 ribu pengemudi yang benar-benar terlindungi oleh program BPJS. Ketimpangan data ini mencerminkan absennya kepastian status hukum dan perlindungan bagi mereka.

Dari sisi kesejahteraan, survei lembaga IDEAS mencatat rata-rata pendapatan harian pengemudi yang sebelum pandemi mencapai Rp304.688, anjlok hingga Rp100.000 per hari saat pandemi, dan baru naik kembali ke kisaran Rp174.000 pada 2023. Balitbang Kemenhub bahkan mencatat 50,1 persen pengemudi hanya berpendapatan antara Rp50.000 hingga Rp100.000 per hari, hampir setara dengan biaya operasional harian mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa bagi sebagian besar ojol, pekerjaan tersebut bukan sumber kemakmuran, melainkan strategi bertahan hidup.

Di tengah tekanan ekonomi itu, isu perubahan status ketenagakerjaan menjadi sorotan publik. Kementerian Ketenagakerjaan pada 2025 mulai mengkaji ulang posisi hukum pengemudi agar dapat diakui sebagai pekerja dalam hubungan kerja formal. Namun, langkah ini ditentang oleh sebagian besar aplikator yang khawatir terhadap beban biaya tambahan dan hilangnya fleksibilitas model bisnis.

Di sinilah titik rawan politisasi muncul. Beberapa kelompok pengemudi, seperti Garda Indonesia, memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan tekanan politik. Garda Indonesia, misalnya, berulang kali menyerukan aksi besar, termasuk rencana unjuk rasa nasional pada 20 Oktober 2025, bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran. Dalam sejumlah pernyataannya, Garda bahkan mengancam mematikan aplikasi secara massal sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada pengemudi.

Fenomena ini perlu dibaca hati-hati. Di satu sisi, tuntutan pengemudi atas kepastian status dan peningkatan kesejahteraan sangat beralasan. Namun di sisi lain, ketika isu ketenagakerjaan dijadikan alat mobilisasi politik, maka kepentingan substantif para pengemudi justru berisiko dikorbankan.

Isu perubahan status yang seharusnya menjadi perdebatan teknokratik—mengenai tarif, komisi, jam kerja, dan perlindungan sosial—bergeser menjadi perdebatan ideologis: siapa lawan dan siapa kawan. Di titik ini, gerakan pekerja ojol tidak lagi menjadi aktor independen yang memperjuangkan kepentingannya sendiri, tetapi bisa berubah menjadi instrumen kekuatan politik yang ingin mengguncang legitimasi negara.

Jika aksi-aksi seperti rencana mogok nasional Garda benar-benar terjadi, dampaknya terhadap stabilitas ekonomi perkotaan bisa signifikan. Jakarta, misalnya, setiap hari melayani lebih dari 3 juta perjalanan ojol, sebagian besar untuk kebutuhan harian masyarakat kelas menengah bawah.

Pemadaman aplikasi dalam skala besar akan melumpuhkan mobilitas ekonomi mikro, memicu keresahan sosial, dan berpotensi menurunkan produktivitas sektor informal. Ketika tekanan ekonomi masih tinggi—tercermin dari tingkat pengangguran terbuka 4,8 persen dan ketimpangan gini ratio 0,375 pada 2025—tindakan semacam ini bisa menjadi katalis ketidakstabilan sosial.

Karena itu, arah kebijakan yang paling rasional saat ini bukanlah memaksa pengemudi menjadi pekerja penuh atau mempertahankan status mitra tanpa perubahan, melainkan mencari model hibrida. Pemerintah bersama aplikator dan asosiasi pengemudi perlu menyusun regulasi yang memberikan perlindungan sosial dasar—terutama jaminan kecelakaan kerja, kesehatan, dan asuransi hari tua—tanpa menghilangkan fleksibilitas kerja.

Skema serupa telah diterapkan di Inggris dan Australia, di mana pekerja gig economy diakui sebagai dependent contractors dengan hak terbatas namun terukur. Pendekatan ini lebih realistis dibandingkan upaya memaksakan hubungan kerja penuh yang justru bisa mendorong aplikator mengurangi jumlah mitra dan memicu pengangguran baru.

Lebih jauh lagi, negara harus memastikan agar gerakan sosial digital seperti komunitas ojol tetap otonom dari intervensi politik. Literasi politik dan ekonomi digital perlu diperkuat agar para pengemudi memahami implikasi dari setiap tuntutan yang mereka bawa. Tanpa kemandirian gerakan, mereka mudah dimobilisasi oleh kepentingan jangka pendek yang tidak selalu sejalan dengan kesejahteraan mereka sendiri.

Sudah saatnya pekerja ojek online melek atas perjuangan dan isu-isunya. Segala bentuk mobilisasi, khususnya yang kontra terhadap kesejahteraan ojol sendiri (seperti seruan untuk off-bid), harus dicurigai sebagai salah satu bentuk politisasi guna kepentingan oknum-oknum tertentu saja.

Seluruh pekerja ojol bersatu!!! Usir dan lawan segala bentuk penyusup yang mengatasnamakan sebagai sesama pekerja ojol!!!

Oleh : Andika Pratama
Dukungan besar dari kaum buruh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi penegasan bahwa arah kebijakan pemerintah saat ini benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. Dalam Apel Kebangsaan Kaum Buruh yang digelar di Lapangan Jababeka Botanical, Cikarang Timur, ribuan buruh dari berbagai daerah datang dengan semangat nasionalisme dan optimisme terhadap masa depan ketenagakerjaan Indonesia. Kegiatan ini menjadi simbol kuat bahwa kaum pekerja kini tidak lagi berada di posisi berseberangan dengan pemerintah, melainkan menjadi mitra strategis dalam memperjuangkan kesejahteraan bersama.

Dua konfederasi besar, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), tampil kompak dalam menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo. Mereka melihat adanya perubahan signifikan dalam pola hubungan industrial yang selama ini kerap diwarnai ketegangan. Pemerintah kini dinilai semakin terbuka, mau mendengar, dan mampu merespons aspirasi buruh dengan langkah-langkah konkret. Inilah bentuk nyata pemerintahan yang berpihak kepada rakyat dan menjadikan kesejahteraan pekerja sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

Presiden KSPI Said Iqbal menilai bahwa pemerintahan Prabowo menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada kaum buruh. Melalui komitmen untuk menghadirkan kebijakan upah minimum yang adil dan manusiawi, pemerintah memberikan kepastian ekonomi bagi jutaan pekerja di seluruh Indonesia. Lebih dari itu, komitmen untuk menghapus sistem outsourcing dan mengembalikan upah minimum sektoral menjadi langkah progresif yang telah lama dinantikan oleh dunia pekerja. Bagi Said Iqbal, semangat untuk mengembalikan martabat buruh dan menegakkan keadilan sosial kini benar-benar terlihat nyata di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Selain memperjuangkan upah layak, kaum buruh juga menyoroti pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berpihak kepada pekerja. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa buruh berharap regulasi ketenagakerjaan ke depan mampu memberikan perlindungan lebih kuat terhadap hak-hak pekerja, termasuk jaminan sosial, pesangon, dan keseimbangan hubungan kerja antara perusahaan dan tenaga kerja. Ia menegaskan bahwa buruh tidak menolak industrialisasi, tetapi menuntut agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Andi Gani juga menjelaskan bahwa gerakan buruh saat ini telah berevolusi menjadi kekuatan sosial yang konstruktif. Buruh tidak lagi identik dengan aksi protes anarkis atau benturan di jalan, tetapi tampil sebagai mitra pemerintah dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, buruh berupaya menciptakan iklim kerja yang stabil dan produktif sehingga sektor industri dapat tumbuh dengan baik tanpa mengabaikan kesejahteraan tenaga kerja. Pandangan ini menunjukkan bahwa kesadaran kolektif buruh telah berkembang menuju pola perjuangan yang lebih modern dan dialogis.

Kompaknya KSPI dan KSPSI dalam mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum penting dalam sejarah gerakan pekerja Indonesia. Selama bertahun-tahun, isu ketenagakerjaan sering kali menjadi sumber konflik sosial dan politik. Namun kini, hubungan antara buruh dan pemerintah bertransformasi menjadi hubungan yang saling mendukung. Pemerintah menaruh perhatian besar pada kesejahteraan buruh, sementara buruh menyadari bahwa pembangunan nasional tidak akan berhasil tanpa stabilitas ekonomi dan kebijakan yang berpihak pada rakyat pekerja.

Kebijakan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai mampu memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga pertumbuhan lapangan kerja. Program-program strategis seperti penguatan industri dalam negeri, revitalisasi sektor manufaktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia membuka peluang baru bagi tenaga kerja Indonesia. Dukungan buruh terhadap pemerintah bukanlah bentuk kepentingan politik, tetapi cerminan dari kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional yang dinilai konsisten memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Lebih dari sekadar simbol dukungan, gerakan buruh yang bersatu ini merupakan energi sosial yang dapat mempercepat pencapaian visi Indonesia Maju. Dengan partisipasi aktif kaum pekerja, setiap kebijakan pemerintah akan memiliki daya dorong yang kuat karena dijalankan bersama rakyat, bukan dari atas ke bawah semata. Sinergi antara buruh dan pemerintah menjadi landasan penting bagi terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, di mana kesejahteraan bukan hanya milik segelintir orang, melainkan hasil dari kerja kolektif seluruh bangsa.

Dukungan buruh terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran juga menjadi indikator bahwa reformasi ketenagakerjaan mulai berjalan ke arah yang lebih adil. Keterlibatan aktif serikat buruh dalam proses kebijakan menandakan bahwa demokrasi ekonomi di Indonesia semakin matang. Pemerintah tidak lagi melihat buruh sebagai oposisi, melainkan sebagai mitra sejajar dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan sosial. Dalam konteks ini, hubungan industrial di Indonesia tengah memasuki era baru—era di mana kesejahteraan pekerja menjadi bagian tak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Apel Kebangsaan Kaum Buruh di Bekasi menjadi penegasan bahwa kekuatan pekerja bukan hanya berada pada jumlahnya yang besar, tetapi juga pada kematangan sikap dan kesadaran politiknya. Buruh Indonesia kini menunjukkan bahwa perjuangan sejati tidak harus melalui konflik, melainkan melalui kerja sama dan partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Dukungan mereka terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran adalah bukti nyata bahwa kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat dan memberikan harapan baru bagi masa depan dunia kerja yang lebih sejahtera, adil, dan bermartabat.

*Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik

Bukti 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo dibidang Diplomasi mendapat apresiasi dari Guru Besar UKI sekaligus Pakar Hubungan Internasional, Prof. Angel Damayanti., Ph.D.

Dirinya menilai, Salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah diplomasi ekonomi. Kunjungan ke sejumlah negara di awal-awal beliau menjabat ternyata menghasilkan dampak positif buat Indonesia, karena kita bisa mendapatkan kurang lebih 380 Triliun investasi dari negara-negara yang memang berjanji akan memberikan kepada pemerintah Indonesia.

“Kedua, diplomasi perdamaian. Dan ini bentuk komitmen Indonsia yang benar-benar dinyatakan sejak lama sebenarnya, tapi kemudian ditekankan kembali oleh Presiden Prabowo terutama kemarin di Sidang Mejalis Umum PBB, dan beberapa hari lalu di KTT Perdamaian di Gaza. Itu bukti bahwa kita memang tidak pernah mundur, dari dukungan kita terhadap perdamaian di Israel dan Palestina, dan komitmen untuk terus menjaga perdamaian internasional,” jelas Prof. Angel Damayanti saat diwawancarai di Jakarta, Jumat (17/10).

Yang dilihat adalah peran strategis Indonesia sebagai sebuah negara besar, sebagai sebuah negara dengan mayoritas penduduk Muslim moderat terbesar di dunia, kita dilihat bahwa memang Indonesia punya prinsip dalam pembukaan UUD 1945 yang mau terlibat aktif dalam perdamaian internasional, itu kita diperhitungkan.

“Ketika Presiden Prabowo pidato kurang lebih 20 menit di Sidang Majelis Umum PBB tanpa teks, dengan semangat yang menyala-nyala itu membangun optimisme yang luar biasa, komentar masyarakat banyak memuji, bahkan presiden luar negeri ikut memuji,” tutupnya.

Genap 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo
Subianto mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.

Guru Besar Universitas Yarsi Prof. Dr. Perdana Wahyu mengatakan, bahwa setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Ada pertumbuhan ekonomi yang di luar dugaan, mencapai 5,12%.

“Angka kemiskinan juga turun hingga 8,47% per Maret 2025. Jadi ini diklaim sebagai angka pengangguran terendah sejak krisis 1998. Jadi pertarungan Indonesia melawan kemiskinan ini mencapai puncaknya,” jelas Prof Dr. Perdana Wahyu ketika diwawancarai stasiun Tv, Jumat (17/10).

Sementara, Ekonom Senior, Drajad Wibowo menilai Program Makan Bergizi Gratis terbukti mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di sektor pangan dan UMKM.

“Ekonomi kerakyatan terus tumbuh seiring pelaksanaan program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, program magang nasional, dan Koperasi Desa Merah Putih,” jelas Drajad Wibowo.

“Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi sambil terus menggerakkan ekonomi rakyat melalui sinergi program swasembada pangan, MBG, dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penghidupan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Jakarta – Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Pragib) genap satu tahun. Pada periode awal kepemimpinan ini, pemerintah menegaskan fokus mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan merata menuju visi besar Indonesia Emas 2045.

Ekonom Great Institute sekaligus Guru Besar FEB Universitas YARSI, Prof. Dr. Perdana Wahyu mengatakan dari sisi neraca perdagangan, dalam setahun ini hingga September mampu tumbuh cukup luar biasa, yaitu sekitar 45,8% dari Januari-September 2025.

“Yang luar biasa, penurunan angka pengangguran hingga 4,76% per Februari 2025, mungkin sekarang akan turun lagi, karena di sini MBG sudah berjalan, lalu Program Magang juga sudah dilaksanakan,” katanya saat menjadi narasumber di salah satu stasiun TV swasta, di Jakarta, Jumat (17/10) malam.

Menurutnya langkah yang paling signifikan dari Presiden Prabowo adalah mengganti menteri keuangan. Karena di situ muncul berbagai macam optimisme baru, dari mulai masalah perpajakan, bea cukai, likuiditas yang baru saja dilaksanakan, dan kebijakan-kebijakan lainnya.

“Inilah yang sesuai sekali dengan topik kita malam ini, Optimisme. Purbaya inilah yang membawa optimisme dalam perekonomian.Ini yang saya lihat, secara nyata optimisme sudah terbangun,” jelasnya.

Sementara dalam hal hubungan luar negeri, Guru Besar UKI sekaligus Pakar Hubungan Internasional, Prof. Angel Damayanti., Ph.D mengungkapkan bahwa salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah diplomasi ekonomi.

“Kunjungan ke sejumlah negara di awal beliau menjabat ternyata menghasilkan dampak positif buat Indonesia, karena kita bisa mendapatkan kurang lebih 380 Triliun investasi dari negara-negara yang memang berjanji akan memberikan kepada pemerintah Indonesia,” ujar Angel.

Angel menilai bahwa ini bentuk komitmen Indonesia yang benar-benar dinyatakan sejak lama sebenarnya, tapi kemudian ditekankan kembali oleh Presiden Prabowo di Sidang Mejalis Umum PBB, dan beberapa hari lalu di KTT Perdamaian di Gaza.

“Ini jadi bukti bahwa kita memang tidak pernah mundur, dari dukungan kita terhadap perdamaian di Israel dan Palestina, dan komitmen untuk terus menjaga perdamaian internasional,” tuturnya.

Yang perlu dicatat adalah ketika Presiden Prabowo pidato kurang lebih 20 menit di Sidang Majelis Umum PBB tanpa teks, dengan semangat yang menyala-nyala itu membangun optimisme yang luar biasa.

“Komentar masyarakat banyak memuji, bahkan presiden luar negeri ikut memuji Presiden Prabowo,” ucapnya.

Narasumber lain adalah Ekonom Senior, Drajad Wibowo yang menyampaikan bahwa Program swasembada pangan di era Presiden Prabowo mempermudah akses petani terhadap pupuk bersubsidi setelah aturan-aturan yang berbelit disederhanakan agar penyalurannya lebih cepat dan tepat sasaran.

“Langkah deregulasi inilah yang membuat petani lebih mudah memperoleh pupuk bersubsidi untuk meningkatkan produktivitas pertanian nasional,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah telah memberi perhatian besar terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan, dengan 15 juta nasabah perempuan mendapatkan akses pembiayaan untuk membuka dan mengembangkan usaha.

“Kebijakan ini juga mendorong tumbuhnya wirausaha perempuan di berbagai daerah dan memperkuat struktur ekonomi keluarga di tingkat akar rumput,” tutur Drajad.

Sementara pada Program Makan Bergizi Gratis terbukti mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di sektor pangan dan UMKM. Permintaan bahan pangan seperti telur meningkat pesat, dan pemerintah merespons dengan membentuk kelompok usaha desa yang beternak ayam petelur.

“Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi sambil terus menggerakkan ekonomi rakyat melalui sinergi program swasembada pangan, MBG, dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penghidupan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. [*]

Jakarta,- Memasuki satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, optimisme terhadap masa depan Indonesia kian menguat. Berbagai capaian ekonomi, sosial, dan diplomasi menegaskan bahwa fondasi pembangunan yang diletakkan pemerintahan saat ini berhasil memperkuat daya tahan nasional sekaligus memperluas pengaruh Indonesia di kancah global. Para pengamat menilai, kerja nyata pemerintah selama setahun terakhir telah menghadirkan perubahan signifikan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Ekonom Great Institute sekaligus Guru Besar FEB Universitas YARSI, Prof. Dr. Perdana Wahyu, menilai kinerja ekonomi Indonesia selama setahun terakhir menunjukkan capaian yang luar biasa. Menurutnya, turunnya angka kemiskinan hingga 8,47 persen per Maret 2025 menjadi bukti konkret bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan di jalur yang benar. Ia menyebut angka tersebut merupakan capaian terendah sejak krisis moneter 1998. “Pertarungan Indonesia melawan kemiskinan ini mencapai puncaknya. Ini bukti bahwa kebijakan fiskal dan sosial pemerintah berjalan efektif,” ujarnya.

Perdana juga menyoroti pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,12 persen, melampaui ekspektasi banyak kalangan. Ia menyebut capaian ini sempat menimbulkan perdebatan di kalangan ekonom, namun hasilnya menunjukkan bahwa program pemerintah berhasil mendorong konsumsi domestik, investasi, dan produktivitas nasional. “Pertumbuhan ini tergolong sangat luar biasa,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menilai kebijakan stimulus fiskal yang baru-baru ini diluncurkan pemerintah, seperti tambahan likuiditas Rp200 triliun dan alokasi Rp30 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) serta program magang nasional, akan berdampak positif terhadap perekonomian dalam waktu dekat. Berdasarkan simulasi Great Institute, kebijakan ini diprediksi mampu menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 0,4 hingga 0,58 persen dalam enam bulan ke depan.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Kristen Indonesia (UKI) sekaligus pakar hubungan internasional, Prof. Angel Damayanti, Ph.D., menilai arah kebijakan luar negeri Presiden Prabowo juga memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Ia menyebut, diplomasi ekonomi menjadi langkah strategis yang telah membuahkan hasil konkret. “Kunjungan Presiden Prabowo ke sejumlah negara di awal masa pemerintahannya menghasilkan potensi investasi sekitar Rp380 triliun. Ini menunjukkan diplomasi ekonomi Indonesia semakin efektif dan produktif,” jelas Angel.

Selain diplomasi ekonomi, Angel juga menyoroti kiprah Indonesia dalam diplomasi perdamaian global. Ia menyebutkan bahwa komitmen Presiden Prabowo dalam memperjuangkan keadilan dan perdamaian dunia semakin diakui. “Di Sidang Majelis Umum PBB dan KTT Perdamaian Gaza, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk terus mendukung perdamaian di Palestina dan menjaga stabilitas global. Ini menunjukkan Indonesia tidak pernah mundur dari amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia,” tuturnya.

Ekonom senior Drajad Wibowo turut menegaskan bahwa ekonomi kerakyatan menjadi motor utama kebangkitan nasional dalam setahun terakhir. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), magang nasional, dan Koperasi Desa Merah Putih dinilainya telah memberi dampak langsung bagi masyarakat bawah. “Program Makan Bergizi Gratis mendorong peningkatan aktivitas ekonomi rakyat, terutama di sektor pangan dan UMKM,” ungkap Drajad.

Menurutnya, keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran menjaga stabilitas makroekonomi di tengah dinamika global sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat merupakan pencapaian besar. Sinergi antara program swasembada pangan, MBG, dan Koperasi Desa Merah Putih kini menjadi fondasi kokoh bagi pertumbuhan ekonomi inklusif. “Pemerintah tidak hanya menjaga angka, tapi benar-benar memastikan rakyat merasakan hasil pembangunan,” ujarnya.

Satu tahun perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa kerja nyata, keberanian, dan visi besar mampu membangun optimisme baru. Indonesia kini melangkah dengan lebih percaya diri menuju masa depan yang makmur, berdaulat, dan berkeadilan.