Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai bentuk komitmen membangun generasi sehat, aktif, dan produktif.

Kabupaten Morotai, Maluku Utara, menjadi salah satu fokus utama karena meskipun menghadapi tantangan logistik, daerah ini justru kaya akan potensi pangan lokal yang dapat dimanfaatkan.

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA, Andriko Noto Susanto, menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak boleh lepas dari kekuatan daerah.

“Morotai adalah daerah surplus ikan, sumber protein berkualitas tinggi, yang bisa menjadi andalan gizi anak-anak sekolah,” ujarnya.

Ia menambahkan, ikan bukan satu-satunya kekuatan Morotai. Hasil pertanian berupa sayur dan buah juga memiliki peran penting dalam pemenuhan gizi harian anak-anak.

“Pemanfaatan pangan lokal bukan hanya memenuhi amanat Perpres 81 Tahun 2024, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus menggerakkan perekonomian setempat,” katanya.

Dengan demikian, rantai pasok pangan berbasis lokal dapat terbangun secara berkelanjutan.

Dalam hal penyediaan bahan pangan strategis, Andriko menilai Koperasi Desa Merah Putih memiliki peran besar.

“KopDes Merah Putih dapat menjadi pemasok beras SPHP, minyak, gula, dan pangan lainnya. Keberadaannya penting untuk memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan dari luar daerah,” jelasnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, Nani Hendiarti.

Ia menekankan pentingnya sinergi antar pihak dalam memanfaatkan bahan pangan lokal.

“Program ini sebaiknya tidak mengambil bahan pokok MBG dari luar daerah apabila tersedia di Morotai. Peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mendorong petani, nelayan, peternak, dan mitra lokal,” ujarnya.

Dengan begitu, rantai pasok dapat menyerap hasil produksi masyarakat.

Dari sisi kualitas gizi, Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional, Sitti Aida Adha Taridala, menegaskan pentingnya standar menu.

“Keberhasilan MBG diukur bukan hanya dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga mutu dan keberlanjutan menu. Setiap menu MBG harus memenuhi standar gizi dengan kombinasi karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral sesuai panduan teknis,” tegasnya.

Ia menambahkan, penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan terus dilakukan.

“Dengan pengelolaan yang baik, kita tidak hanya memberi makan, tapi membangun generasi yang sehat, cerdas, dan siap berkompetisi,” ujarnya.

Oleh: Amelia Rani )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini semakin mendapat perhatian luas sebagai salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran program ini tidak sekadar memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menyiapkan fondasi generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah menegaskan bahwa MBG bukanlah beban anggaran, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Dalam sosialisasi MBG di Banjarbaru, Anggota Komisi IX DPR RI, Mariana, menyampaikan bahwa pemenuhan gizi sejak dini merupakan landasan penting untuk mencetak generasi unggul. Ia menekankan bahwa MBG bukan hanya menghadirkan makanan bergizi gratis, tetapi juga memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat, seimbang, dan berkelanjutan. Dengan demikian, program ini bekerja di dua sisi sekaligus, yaitu menyediakan kebutuhan langsung dan menanamkan kesadaran jangka panjang.

Komitmen yang sama juga ditegaskan Anggota Komisi IX DPR RI, Sihar Sitorus. Menurutnya, MBG adalah bukti nyata perhatian pemerintah dalam memastikan akses gizi merata di seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi anak usia sekolah, ibu hamil, dan lansia. Ia menekankan bahwa anak-anak sehat hari ini adalah pemimpin bangsa di masa depan, sehingga pemenuhan gizi harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Sihar juga menjelaskan bahwa program MBG disusun dengan standar Angka Kecukupan Gizi sehingga setiap penerima memperoleh nutrisi sesuai kebutuhan tubuh mereka.

Lebih jauh, Sihar menyoroti bahwa manfaat MBG tidak berhenti pada aspek kesehatan semata. Dengan keberadaan Sentra Penyedia Program Gizi (SPPG), program ini juga berperan dalam menggerakkan perekonomian daerah. Setiap sentra mampu melayani ribuan penerima manfaat sekaligus, serta menyerap puluhan tenaga kerja lokal.

Artinya, selain memperkuat ketahanan gizi, MBG juga membuka peluang ekonomi baru yang langsung dirasakan masyarakat. Data dari Tapanuli Tengah menunjukkan adanya sembilan titik SPPG yang aktif beroperasi, menjadi bagian dari total 239 SPPG di Sumatera Utara. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu menekan angka kekurangan gizi sekaligus memperkokoh daya tahan sosial-ekonomi masyarakat.

Dari sisi kebijakan makro, pakar ekonomi Fakhrul Fulvian menilai program MBG sepatutnya dipahami sebagai investasi jangka panjang yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Menurutnya, makanan bergizi gratis bukanlah beban negara, melainkan uang muka bagi lahirnya generasi produktif di masa depan.

Fakhrul menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi sejati dimulai dari hal-hal mendasar, seperti meja makan keluarga pedesaan dan kotak makan siang anak sekolah yang tidak lagi kosong. Dengan kata lain, kebijakan pangan gratis ini membangun kapasitas manusia secara langsung, yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya daya saing bangsa.

Fakhrul juga mengkritisi pola pikir lama dalam wacana fiskal yang cenderung menganggap belanja modal sebagai investasi utama, sementara belanja sosial dipandang sebagai beban. Padahal, investasi pada sumber daya manusia melalui penyediaan makanan bergizi, kesehatan, dan pendidikan dini justru memberikan keuntungan produktivitas jangka panjang. Dengan perspektif tersebut, program MBG layak dipandang sebagai salah satu strategi pembangunan yang visioner.

Pemerintah sendiri telah menargetkan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia pada akhir 2025. Target ini dinilai realistis mengingat dukungan masyarakat semakin besar, serta adanya peningkatan kapasitas penyelenggaraan di daerah. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar menyalurkan bantuan, tetapi juga membangun sistem yang berkelanjutan demi tercapainya hasil maksimal.

Jika dilihat secara menyeluruh, MBG memadukan berbagai dimensi pembangunan bangsa. Dari sisi kesehatan, program ini menekan risiko stunting dan memperbaiki kualitas gizi generasi muda. Dari sisi pendidikan, gizi yang baik mendukung perkembangan kognitif anak sehingga mereka lebih siap menyerap ilmu pengetahuan. Dari sisi ekonomi, keberadaan SPPG menyerap tenaga kerja lokal dan menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sedangkan dari sisi sosial, MBG menjadi bukti nyata hadirnya negara di tengah masyarakat dengan perhatian yang menyentuh kebutuhan dasar.

Sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, MBG berfungsi sebagai salah satu motor penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Pemerintah telah menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk investasi jangka panjang, bukan sekadar program bantuan sesaat. Dengan pemahaman yang kuat mengenai pentingnya gizi sejak dini, bangsa Indonesia semakin dekat dengan cita-cita menghadirkan generasi yang mampu memimpin dengan kualitas dan kapasitas terbaik.

Melalui MBG, pemerintah tidak hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga menyiapkan pondasi kokoh untuk masa depan. Sebuah pondasi yang dibangun dari anak-anak sehat, keluarga yang berdaya, dan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya gizi. Dengan dukungan semua pihak, program ini akan menjadi salah satu kunci utama bagi tercapainya Indonesia Emas 2045 yang dicita-citakan. Pemerintah pun percaya bahwa dengan konsistensi kebijakan dan kesungguhan pelaksanaan, manfaat jangka panjang dari MBG akan dirasakan lintas generasi dan menjadi warisan berharga bagi bangsa.

)* Pemerhati Kebijakan Publik

Oleh: Setya Permana )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menempati posisi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah menempatkan program ini bukan hanya sebagai bentuk pemenuhan hak anak untuk memperoleh asupan gizi seimbang, tetapi juga sebagai langkah fundamental untuk mewujudkan generasi emas pada tahun 2045. Melalui program ini, anak-anak di seluruh Indonesia diharapkan dapat tumbuh sehat, cerdas, dan produktif sehingga mampu berkontribusi secara nyata dalam pembangunan bangsa.

Dukungan nyata terhadap program MBG datang dari berbagai lembaga pemerintah yang melihat keterkaitannya dengan target besar Indonesia di masa depan. Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Pangan Nasional, Tigor Pangaribuan, menegaskan bahwa manfaat MBG tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan anak, tetapi juga memberikan dampak signifikan pada perputaran roda ekonomi masyarakat.

Tigor mencontohkan, kebutuhan bahan pangan yang sangat besar dari dapur-dapur penyelenggara MBG mampu menciptakan pasar yang stabil bagi para peternak dan pelaku usaha kecil di sektor pangan. Dalam hitungan sederhana, jika satu dapur mengolah 300 kilogram ayam sekali masak, maka seribu dapur membutuhkan 300 ton ayam.

Apabila jumlah dapur mencapai 30 ribu di seluruh Indonesia, maka dampaknya terhadap perekonomian nasional akan sangat besar. Gambaran ini menunjukkan bagaimana MBG menjadi instrumen penggerak ekonomi kerakyatan.

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional juga menekankan pentingnya keberlanjutan program MBG sebagai investasi jangka panjang. Kepala Regional BGN Sulawesi Tenggara, Rifani Agnes Eka Wahyuni, menyatakan bahwa MBG tidak boleh dilihat sekadar sebagai distribusi makanan, melainkan sebagai upaya sistematis menyiapkan masa depan bangsa. Menurutnya, dengan gizi yang tercukupi, anak-anak dapat tumbuh lebih sehat, terhindar dari stunting, serta memiliki kemampuan belajar yang lebih baik. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan MBG akan menjadi pondasi bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Pelaksanaan MBG di Sulawesi Tenggara saat ini didukung oleh 110 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah. SPPG berperan sebagai ujung tombak dalam memastikan makanan bergizi tersaji dengan standar kualitas yang terjaga. Pemerintah melalui BGN Sultra terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja SPPG agar program berjalan tepat sasaran.

Rifani menekankan bahwa BGN Sultra terbuka terhadap evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, tidak hanya kepada siswa penerima manfaat langsung, tetapi juga kepada anak-anak di luar program yang ikut merasakan manfaat. Upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas program sekaligus memperluas jangkauannya.

Kesadaran akan tantangan mewujudkan generasi emas mendorong BGN Sultra untuk terus meningkatkan efektivitas program. Pemerintah menyadari bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak dapat dilakukan secara instan. Oleh karena itu, setiap langkah dalam penyediaan gizi melalui MBG selalu diarahkan agar memberi dampak jangka panjang. Anak-anak yang memperoleh makanan sehat dan bergizi di sekolah diharapkan tumbuh menjadi generasi yang memiliki daya saing tinggi di tengah persaingan global.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fithra Faisal, menegaskan bahwa tujuan utama MBG adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Menurutnya, asupan gizi yang baik tidak hanya menopang kesehatan fisik, tetapi juga mendukung perkembangan kognitif siswa. Dengan demikian, program ini berfungsi sebagai pendorong daya pikir dan kreativitas anak bangsa. Lebih jauh lagi, ia menilai kualitas gizi yang baik menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas nasional sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi.

MBG juga tidak berdiri sendiri. Program ini ditopang oleh dua inisiatif strategis lain, yakni Cek Kesehatan Gratis dan Sekolah Rakyat. Cek Kesehatan Gratis diberikan untuk memastikan anak-anak, mulai dari balita hingga siswa sekolah menengah, mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan dasar secara rutin. Sementara itu, Sekolah Rakyat hadir sebagai wadah untuk mengangkat harkat martabat keluarga miskin melalui pendidikan. Ketiga program ini—MBG, Cek Kesehatan Gratis, dan Sekolah Rakyat—ibarat trisula pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang.

Keterpaduan program tersebut menegaskan bahwa pemerintah melihat pembangunan sumber daya manusia secara komprehensif. Pemenuhan gizi melalui MBG, pemeriksaan kesehatan melalui layanan gratis, serta pendidikan yang terjangkau menjadi kombinasi yang saling melengkapi. Tujuannya jelas: menciptakan generasi emas yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan global.

Dalam konteks pembangunan nasional, keberadaan MBG memperlihatkan keseriusan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjawab tantangan jangka panjang. Dengan memperhatikan kebutuhan dasar anak-anak sejak usia sekolah, program ini diyakini dapat menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperkuat produktivitas ekonomi.

Menuju 2045, ketika Indonesia menargetkan menjadi salah satu kekuatan besar dunia, fondasi sumber daya manusia yang kuat menjadi kunci utama. MBG adalah salah satu instrumen untuk mencapai tujuan besar tersebut. Dengan asupan gizi yang baik, generasi muda Indonesia diharapkan tumbuh menjadi tenaga kerja terampil, pemimpin yang visioner, serta warga negara yang mampu bersaing di tingkat global.

Melalui evaluasi berkelanjutan, pengawasan yang ketat, dan dukungan masyarakat, program MBG diharapkan terus berkembang dengan kualitas yang semakin baik. Pemerintah menaruh perhatian besar agar setiap anak mendapatkan manfaat nyata dari program ini. Dengan langkah yang konsisten, MBG benar-benar menjadi penopang kesehatan anak-anak bangsa menuju terwujudnya Generasi Emas 2045.

)* Analisis Kebijakan Publik

Oleh: Lilis Rabbani )*

Pemerintah menegaskan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Berbagai kebijakan strategis terus digulirkan untuk memastikan jutaan pelaku usaha kecil dapat bertahan, tumbuh, dan naik kelas, sehingga mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menekankan bahwa program pembangunan tiga juta rumah yang saat ini dijalankan pemerintah bukan sekadar menghadirkan hunian layak, melainkan juga membangun ekosistem ekonomi baru. Menurutnya, rantai nilai usaha yang muncul dari proyek tersebut melibatkan banyak pihak, mulai dari pengembang menengah, penyedia material yang sebagian besar berasal dari UMKM, hingga pedagang kecil yang menghidupkan kawasan sekitar perumahan. Ia menyebut terdapat lebih dari seratus ribu UMKM yang bergerak di sektor konstruksi dan penyediaan bahan bangunan yang siap terlibat langsung.

Untuk mendukung keberhasilan program ini, pemerintah telah menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp130 triliun dengan bunga rendah berkat subsidi dari negara. Skema ini memberi kesempatan bagi pengusaha kecil di sektor perumahan untuk mengakses pembiayaan yang lebih terjangkau. Maman menilai, keberhasilan program akan memberikan manfaat ganda: membantu masyarakat memperoleh rumah, sekaligus memperluas peluang bagi UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Komitmen penguatan UMKM juga ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Ia menyoroti peran vital sektor ini dalam menjaga ketahanan ekonomi, khususnya saat pandemi Covid-19 melanda. Menurutnya, UMKM terbukti mampu menopang ekonomi daerah ketika banyak sektor lain mengalami kontraksi. Ia mencontohkan Daerah Istimewa Yogyakarta yang tetap mencatat pertumbuhan ekonomi positif berkat kekuatan UMKM, sementara di banyak daerah lain kondisi ekonomi justru terpuruk.

Tito menilai pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bahwa pemberdayaan UMKM harus dijadikan prioritas. Ia mengingatkan bahwa banyak daerah masih sangat bergantung pada transfer dana dari pusat, sehingga perlu mendorong sumber pendapatan asli daerah melalui penguatan UMKM.

Tito juga menekankan pentingnya kepemimpinan kepala daerah yang memiliki jiwa kewirausahaan, karena hanya dengan cara itu daerah bisa membaca peluang, menciptakan iklim usaha yang sehat, dan menghidupkan swasta lokal. Menurutnya, daerah yang maju adalah daerah di mana UMKM dan dunia usaha tumbuh secara dinamis.

Di sisi lain, dukungan terhadap UMKM juga datang dari lembaga keuangan. PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) menegaskan komitmennya dengan menyelenggarakan program KriyativePreneur 2025 di Yogyakarta. Program ini berfokus pada sektor kriya yang tidak hanya berkontribusi pada ekonomi daerah, tetapi juga menjaga warisan budaya bangsa.

Sekretaris Perusahaan Jamkrindo, Krisna Johan, menjelaskan bahwa melalui pelatihan intensif, pendampingan, hingga strategi pengembangan pasar, pihaknya ingin mencetak wirausaha kriya yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

Krisna optimistis bahwa pendampingan yang tepat akan membantu UMKM kriya naik kelas, memperluas pasar, dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian lokal. Ia menekankan bahwa program ini bukan hanya soal memberikan keterampilan praktis, tetapi juga menyediakan peta jalan dan jejaring strategis agar UMKM dapat bertahan sekaligus berkembang.

Upaya berlapis dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan tersebut memperlihatkan sinergi yang semakin kuat dalam memberdayakan UMKM. Dengan dukungan kebijakan, akses permodalan, dan peningkatan kapasitas, UMKM diharapkan semakin siap menghadapi tantangan global. Pemberdayaan UMKM kini bukan hanya agenda sektoral, melainkan bagian integral dari pembangunan nasional yang menentukan arah kemandirian ekonomi bangsa.

Komitmen pemberdayaan UMKM juga terlihat dari kebijakan pemerintah dalam mendorong penggunaan produk lokal di berbagai sektor strategis. Instruksi Presiden tentang percepatan belanja produk dalam negeri terus diperkuat agar UMKM dapat menjadi bagian dari rantai pasok nasional.

Dengan begitu, produk lokal tidak hanya menjadi pilihan alternatif, melainkan kebutuhan utama dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan logistik, maupun kebutuhan konsumsi masyarakat luas. Langkah ini tidak hanya memperbesar pangsa pasar bagi UMKM, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga menggunakan produk dalam negeri.

Di sisi lain, kolaborasi lintas sektor juga menjadi strategi penting. Pemerintah bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk menghadirkan riset dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan UMKM. Melalui dukungan akademisi, pelaku usaha kecil dapat mengakses teknologi tepat guna, desain produk kreatif, hingga strategi pemasaran yang lebih efektif. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk, sekaligus membantu UMKM menembus pasar internasional dengan standar yang lebih tinggi.

Tidak kalah penting, program pemberdayaan perempuan dan pemuda dalam sektor UMKM juga menjadi prioritas. Keduanya dipandang sebagai motor baru dalam pertumbuhan ekonomi kreatif. Perempuan yang terlibat aktif dalam UMKM terbukti mampu menopang perekonomian keluarga, sementara pemuda diharapkan membawa semangat inovasi dan keberanian berwirausaha. Dukungan khusus, seperti akses pelatihan, mentoring, hingga pembiayaan berbasis kelompok, terus dikembangkan untuk mendorong kontribusi dua segmen penting ini.

Dengan berbagai upaya tersebut, arah pembangunan nasional semakin jelas: UMKM ditempatkan sebagai ujung tombak perekonomian yang inklusif. Pemerintah bersama dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, serta komunitas masyarakat berkomitmen menghadirkan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan bagi UMKM.

Sinergi semua pihak ini diyakini mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan secara merata hingga ke tingkat daerah. Pada akhirnya, pemberdayaan UMKM bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga jalan menuju kemandirian bangsa.

)* Pemerhati Dunia Ekonomi

Oleh: Wahyudi Tama )*

Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan, fasilitasi perbankan, serta dukungan standardisasi dijalankan secara terpadu untuk memastikan UMKM tidak hanya bertahan di pasar lokal, tetapi juga siap bersaing di kancah global.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyampaikan bahwa negara memberikan perhatian khusus pada aspek perpajakan bagi usaha kecil. Ia menegaskan, pemerintah tidak akan memungut pajak dari pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, yang membebaskan usaha kecil dari kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Final.

Menurut Maman, langkah ini bertujuan untuk meringankan beban pelaku usaha pada tahap awal serta menciptakan ruang agar mereka dapat berkembang lebih cepat. Ia menilai kebijakan tersebut bukan sekadar keringanan fiskal, tetapi juga afirmasi nyata bahwa negara ingin melindungi UMKM dan menjadikannya fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Peran UMKM memang sangat vital. Data Kementerian Koperasi dan UKM pada 2024 menunjukkan jumlah UMKM mencapai lebih dari 64,2 juta unit, atau sekitar 99,99 persen dari total unit usaha di Indonesia. Sektor ini menyerap lebih dari 123 juta tenaga kerja, setara dengan 97 persen total pekerja nasional. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa memperkuat daya saing UMKM sama artinya dengan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat luas.

Dukungan juga datang dari sektor swasta. Direktur BCA, Antonius Widodo Mulyono, menegaskan bahwa pihaknya konsisten mendorong UMKM naik kelas melalui program Bakti BCA. Salah satu langkah nyata diwujudkan dalam kegiatan business matching antara 37 UMKM binaan dengan pembeli potensial dari Jerman, Go Asia. Program ini difokuskan pada kategori produk makanan dan minuman agar UMKM semakin siap menembus pasar Eropa.

Widodo menilai kegiatan ini mampu meningkatkan kepercayaan diri para pelaku usaha sekaligus memperluas jaringan pasar internasional. Ia menambahkan, selain mempertemukan UMKM dengan pembeli, BCA juga menyediakan workshop dan fasilitasi sertifikasi. Upaya tersebut bertujuan agar UMKM binaan memiliki kapasitas lebih baik dan kontribusi yang lebih optimal bagi perekonomian nasional.

Peningkatan daya saing UMKM juga diperkuat dari sisi kualitas produk. Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Badan Standardisasi Nasional (BSN), Sugeng Raharjo, menjelaskan bahwa lembaganya mendukung Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 tentang percepatan penggunaan produk dalam negeri. Salah satunya melalui program SNI Bina UMK, yang memberikan hak penggunaan tanda SNI bagi usaha mikro dan kecil dengan risiko rendah.

Sugeng menjelaskan, integrasi SNI ke dalam sistem Online Single Submission (OSS) memudahkan pelaku usaha yang mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk memperoleh hak tersebut. Dengan cara ini, UMKM memiliki akses lebih sederhana terhadap standar nasional, sehingga bisa lebih fokus dalam meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar.

Langkah pemerintah bersama perbankan dan lembaga standardisasi menunjukkan arah kebijakan yang konsisten. Negara berusaha memastikan agar UMKM mendapat perlindungan di tahap awal, kemudahan dalam akses pasar, serta dukungan kualitas produk. Seluruhnya bermuara pada tujuan agar UMKM tidak hanya menjadi penopang ekonomi lokal, tetapi juga motor penggerak daya saing nasional di kancah internasional.

Dengan strategi menyeluruh yang melibatkan kementerian, lembaga keuangan, dan badan standardisasi, komitmen pemerintah untuk menaikkan daya saing UMKM semakin jelas. Dukungan ini menjadi pondasi penting agar jutaan pelaku usaha kecil di Indonesia bisa terus tumbuh, memperkuat ekonomi keluarga, serta membawa produk lokal berkualitas menembus pasar global.

Pemerintah juga menyadari bahwa penguatan daya saing UMKM tidak hanya bergantung pada aspek fiskal, perbankan, maupun standardisasi, tetapi juga pada kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital. Oleh karena itu, berbagai program transformasi digital terus diperluas, mulai dari pelatihan e-commerce, literasi keuangan digital, hingga fasilitasi kerja sama dengan marketplace besar.

Kehadiran teknologi diyakini mampu memperluas jangkauan pemasaran, menghubungkan UMKM dengan konsumen global, serta menekan biaya operasional. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah menjadikan ekonomi digital sebagai motor pertumbuhan baru yang inklusif dan berkeadilan.

Selain itu, upaya meningkatkan akses pembiayaan terus diperkuat melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunganya disubsidi pemerintah. Skema ini tidak hanya memberikan modal kerja, tetapi juga mendorong UMKM masuk ke ekosistem keuangan formal sehingga lebih siap berkembang. Pemerintah menekankan pentingnya disiplin dalam pengelolaan modal agar bantuan tidak disalahgunakan. Dengan tata kelola yang baik, UMKM dapat membangun rekam jejak kredit yang positif dan membuka peluang memperoleh pembiayaan lebih besar di masa depan.

Ke depan, sinergi lintas sektor akan semakin ditingkatkan untuk memastikan UMKM tidak hanya naik kelas, tetapi juga mampu bertahan menghadapi tantangan global seperti persaingan produk impor dan fluktuasi ekonomi dunia. Dengan kombinasi kebijakan afirmatif, dukungan pembiayaan, fasilitasi pasar, standardisasi, serta digitalisasi, UMKM Indonesia diyakini mampu menjadi tulang punggung kemandirian ekonomi nasional sekaligus pemain penting di pasar internasional.

)* Pengamat Ekonomi

Jakarta – Pemerintah semakin serius mendorong kemandirian ekonomi daerah melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menteri UMKM, Maman Abdurahman, menyampaikan bahwa pemerintah menyediakan dua skema pembiayaan utama, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan subsidi pemerintah serta pembiayaan alternatif di luar KUR.

Maman mengingatkan pentingnya pengelolaan dana secara disiplin. “Sebagus apapun akses permodalan ke usaha tapi tidak akan bermanfaat tanpa disiplin dalam mengelola keuangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyalahgunaan modal justru bisa memperburuk catatan kredit di SLIK OJK sehingga menghambat UMKM naik kelas.

Selain KUR, pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) sebagai jaminan pinjaman.

Dukungan ini diperkuat dengan kerja sama bersama Baznas, PT Pegadaian, PNM, dan Bank BJB.

“Pemerintah selalu siap membantu rakyatnya. Tapi jangan menyalahgunakan kemudahan akses yang diberikan,” kata Maman.

Upaya serupa dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) melalui program “Berdaya Bersama” bersama Loid Ventures.

Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Leontinus Alpha Edison, menjelaskan program ini dirancang untuk memberikan inkubasi intensif.

“Tugas kami bukan hanya memberi pelatihan, tapi membuka pintu konkret: pintu modal dan pintu pasar,” ujarnya.

Program tersebut akan berlangsung selama tiga bulan, menghadirkan kurikulum terstruktur, pendampingan dari CEO dan praktisi industri, serta kesempatan bagi sepuluh UMKM terbaik untuk memperoleh dukungan pendanaan awal.

Data pemerintah menunjukkan UMKM berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap PDB nasional, menyerap hampir 97 persen tenaga kerja, dan menopang 15,7 persen ekspor Indonesia.

Government Relations Specialist Loid Ventures, Tanti Senjaya, menegaskan komitmen pihaknya mendukung ekosistem usaha nasional.

“Dengan pendekatan end-to-end yang mencakup edukasi, fasilitas, dan permodalan, kami berharap inisiatif ini memberi dampak nyata serta mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional sejalan dengan visi Bapak Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

Program ini diharapkan mampu mencetak UMKM yang lebih adaptif terhadap perubahan pasar, terutama di era digitalisasi.

Melalui transformasi digital, pelaku usaha kecil bisa memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan daya saing, serta memperkuat rantai pasok lokal.

Pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik dengan swasta, lembaga pendidikan, maupun komunitas, agar tercipta ekosistem yang berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya menjadikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai motor penggerak utama ekonomi inklusif. Dengan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, UMKM dipandang bukan hanya menopang pertumbuhan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan pentingnya penguatan data berbasis digital untuk mendorong UMKM naik kelas.

“UMKM harus terdata dengan baik melalui sistem digitalisasi. Pemerintah menekankan pentingnya data UMKM yang jumlahnya lebih dari 50 juta sebagai basis, karena yang utama bukan hanya pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga ekonomi keluarga. Jika ekonomi keluarga kuat, maka ekonomi nasional pun lebih terjamin,” ujarnya.

Selain memperkuat data, pemerintah juga memperluas akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skema ini diharapkan membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis.

Airlangga menambahkan, transformasi digital turut menjadi penopang pertumbuhan, salah satunya lewat pemanfaatan digital payment yang digunakan oleh UMKM binaan SRC.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) juga menjadikan keberlanjutan UMKM di ruang digital sebagai prioritas. Wakil Menteri, Nezar Patria, menegaskan jika ekosistem digital harus sehat dan aman agar bisa dimanfaatkan secara optimal.

“Kita akan membangun komunikasi dan memahami adanya kebutuhan UMKM serta kegiatan masyarakat yang menggunakan platform digital. Fitur-fitur yang ada dapat terus dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi,” jelas Nezar.

Ia menambahkan, pemerintah ingin memastikan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan keselamatan masyarakat di ruang digital.

Dari sisi perbankan, Bank Mandiri memperkuat dukungan bagi UMKM melalui penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 55 triliun dari Kementerian Keuangan.

Direktur Corporate Banking, M. Rizaldi, mengatakan, “Penempatan dana ini memperkuat likuiditas serta kapasitas pembiayaan Bank Mandiri untuk meningkatkan penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas pemerintah, terutama UMKM.”

Ia menambahkan, kredit ke segmen UMKM mencatat pertumbuhan 12,6% secara tahunan pada kuartal II 2025, lebih tinggi dibanding rata-rata industri. Penyaluran juga diarahkan ke sektor produktif, seperti perdagangan, industri padat karya, dan makanan-minuman.

Dengan kolaborasi kebijakan pemerintah, dukungan perbankan, dan transformasi digital, UMKM diyakini semakin siap menjadi motor ekonomi inklusif yang memperkuat fondasi pertumbuhan nasional.

JAKARTA — Pemerintah Indonesia mulai melangkah nyata dalam merespons “17+8 Tuntutan Rakyat” yang digaungkan buruh dan masyarakat pada Agustus–September 2025.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berbagai kebijakan disiapkan sebagai wujud keseriusan pemerintah mendengarkan suara buruh sekaligus memastikan kesejahteraan pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa sejumlah tuntutan buruh kini sudah masuk mekanisme pemerintah.

Menurutnya, usulan kenaikan upah minimum menjadi isu krusial yang tengah dikaji.

“Kalau upah minimum kan sudah ada mekanismenya. Artinya, mekanismenya itu dimulai dari kajian-kajian yang dilakukan. Kemudian kajian itu harus meaningful participation,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembahasan penyesuaian upah akan melalui forum Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) yang melibatkan unsur pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah.

“Kami akan bawa ke LKS Tripnas. Masukan dari buruh, pengusaha, maupun akademisi semua akan dipertimbangkan. Jadi prosesnya masih berjalan dan sedang dipertajam,” jelasnya.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk tidak mengabaikan aspirasi masyarakat.

“Presiden tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu. Apa yang diminta masyarakat akan didengar oleh Presiden Prabowo,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

“Memenuhi apa yang diminta tentunya tidak serentak. Kalau semua permintaan dipenuhi sekaligus, kan juga repot,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menekankan bahwa DPR mendukung penuh langkah pemerintah dalam membenahi regulasi ketenagakerjaan.

“Penting bagi kami untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memberikan perlindungan yang adil bagi pekerja, namun tetap memperhatikan keberlanjutan dunia usaha,” ungkapnya.

“Kami akan terus berdialog dengan buruh dan pengusaha untuk menciptakan regulasi yang menguntungkan semua pihak,” jelas Irma.

Irma menambahkan, partisipasi aktif serikat buruh dalam pembahasan undang-undang menjadi kunci agar regulasi yang lahir benar-benar adil dan mengakomodasi kebutuhan bersama.

Menurutnya, dengan pekerja yang sejahtera dan dilindungi hak-haknya, produktivitas akan meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Langkah konkret pemerintah yang telah dimulai, seperti kenaikan upah minimum nasional rata-rata 6,5 persen pada 2025, pemberian bantuan tunai bagi korban PHK, hingga rencana pengkajian sistem outsourcing, menjadi bukti bahwa suara buruh tidak diabaikan.

Gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” telah menjadi pemicu kuat untuk memperkuat komitmen pemerintah dan legislatif dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja serta menghadirkan kebijakan yang lebih berkeadilan. (*)

JAKARTA — Pemerintah terus meneguhkan komitmen kuat untuk menjadikan kesejahteraan buruh sebagai prioritas utama dalam berbagai kebijakan.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, langkah nyata tersebut ditempuh untuk menjawab seluruh aspirasi yang terangkum dalam “17+8 Tuntutan Rakyat”, hasil dari gelombang unjuk rasa buruh dan masyarakat sipil pada Agustus–September 2025.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani, menilai bahwa pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) yang telah berlangsung tersebut menjadi bukti konkret dari bagaimana keseriusan pemerintah.

“Strukturnya akan diisi oleh akademisi, pimpinan buruh, juga unsur pemerintah,” katanya.

“Semua akan bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan buruh: perumahan, jaminan sosial, PHK, hingga kesejahteraan masyarakat. Semua ada di situ,” ujar Andi.

Ia menambahkan bahwa DKBN akan diberikan legitimasi hingga setingkat kementerian agar mampu memberikan masukan secara langsung kepada Presiden mengenai kesejahteraan buruh di Indonesia.

“Maksud Presiden sangat baik, supaya Dewan Kesejahteraan Buruh punya legitimasi secara konstitusi, berdialog, berdiskusi, dan memberi masukan langsung dalam kebijakan negara,” tegasnya.

Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, menilai bahwa DKBN sebagai penguatan lebih lanjut dari forum LKS Bipartit. Menurutnya, perbedaan utama dari keduanya terletak pada legitimasi.

“Saya rasa sebenarnya sudah ada LKS [Bipartit]. Itu juga berada di bawah undang-undang langsung dan pimpinannya diangkat oleh presiden,” ucapnya.

“Namun, DKBN akan setara dengan kementerian, sehingga lebih kuat dalam mengawal kepentingan buruh,” jelas Jumhur.

Pemerintah juga telah memperkuat perlindungan buruh melalui kebijakan yang konkret, mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang jaminan bagi korban PHK hingga kajian penghapusan sistem outsourcing.

Presiden Prabowo sendiri menegaskan komitmennya sejak peringatan Hari Buruh 2025, dengan turut melibatkan serikat pekerja dalam proses revisi regulasi ketenagakerjaan.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, memastikan bahwa seluruh aspirasi buruh tidak diabaikan.

“Presiden tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu. Apa yang diminta masyarakat akan didengar oleh Presiden Prabowo,” ucapnya.

Ia menekankan bahwa pemenuhan aspirasi dilakukan bertahap.

“Memenuhi apa yang diminta tentunya tidak serentak. Kalau semua permintaan dipenuhi sekaligus, kan juga repot,” tambahnya.

Dengan dialog terbuka dan pembentukan lembaga khusus, pemerintah memperlihatkan bahwa kesejahteraan buruh bukan hanya slogan, melainkan prioritas nyata dalam pembangunan nasional. (*)

Oleh: Wahyu Bima Prasetyo

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto semakin menegaskan bagaimana komitmennya untuk terus memperkuat perlindungan dan hak-hak dari para buruh dengan berbagai langkah nyata yang menjawab tuntutan publik. Aksi massa pada Mei 2025 dan gelombang demonstrasi berikutnya menyoroti 17+8 aspirasi rakyat yang sebagian besar datang dari kelompok buruh.

Aspirasi tersebut tidak sekadar menjadi daftar tuntutan, melainkan cerminan keresahan terhadap sistem ketenagakerjaan yang dinilai masih belum adil. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadikan momentum itu sebagai pijakan untuk melakukan evaluasi sekaligus perbaikan menyeluruh terhadap kebijakan ketenagakerjaan.

Gelombang tuntutan 17+8 menghadirkan sejumlah isu penting: penghapusan sistem outsourcing, percepatan realisasi upah layak, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, serta pembentukan satuan tugas pencegahan PHK. Di tengah desakan tersebut, pemerintah memilih jalan dialog dan perumusan kebijakan konkret agar aspirasi buruh tidak sekadar didengar, tetapi benar-benar diakomodasi.

Pemerintah menindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 yang menghadirkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Regulasi itu menjamin korban PHK menerima 60 persen dari gaji selama enam bulan, sekaligus menyediakan pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan baru.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 terkait subsidi upah bagi pekerja berpenghasilan rendah, serta Permenaker Nomor 1 Tahun 2025 yang mempermudah akses klaim layanan BPJS Ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut menandakan langkah sistematis pemerintah dalam menjawab keresahan buruh.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa tantangan global memaksa pemerintah menyiapkan kebijakan yang lebih adaptif. Ia menekankan setiap regulasi harus membawa dampak langsung kepada masyarakat, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi.

Luhut memandang deregulasi sebagai kunci agar sektor padat karya bergerak dinamis. Pandangan itu menunjukkan bagaimana pemerintah tidak hanya berhenti pada aspek perlindungan, tetapi juga mendorong penciptaan ekosistem usaha yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Langkah korektif juga dilakukan di parlemen. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa lembaganya menindaklanjuti serius aspirasi publik melalui keputusan konkret.

DPR menyepakati penghentian tunjangan perumahan anggota DPR sejak Agustus 2025, sekaligus memberlakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri. Pemangkasan sejumlah fasilitas anggota DPR dilakukan untuk merespons langsung tuntutan rakyat.

Menurut Dasco, kebijakan tersebut menjadi sinyal bahwa aspirasi publik bukan hanya didengar, tetapi juga direspons dengan langkah nyata. DPR sekaligus menegaskan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam setiap proses legislasi.

Komitmen pemerintah terhadap buruh semakin nyata dengan inisiasi pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Presiden Prabowo menegaskan lembaga baru itu akan diberi legitimasi setingkat kementerian agar mampu menjadi mitra strategis dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani, memandang pembentukan DKBN sebagai langkah besar yang akan memperkuat dialog antara buruh, akademisi, dan pemerintah. Ia menekankan bahwa lembaga tersebut akan membentuk Satgas PHK untuk merespons gelombang pemutusan hubungan kerja yang marak di berbagai sektor industri.

Menurut Andi Gani, struktur DKBN memungkinkan aspirasi buruh terkait perumahan, jaminan sosial, dan kesejahteraan lebih terjamin. Ia menilai legitimasi kelembagaan setingkat kementerian memperlihatkan keseriusan Presiden Prabowo dalam menempatkan isu buruh di garis depan pembangunan nasional. Pendapat itu sejalan dengan harapan publik yang selama ini menginginkan forum resmi dengan kapasitas besar dalam memengaruhi kebijakan negara.

Pemerintah juga menunjukkan konsistensi dengan janji kampanye Presiden Prabowo. Dukungan terhadap pengesahan RUU PPRT, penghapusan sistem outsourcing, serta pengakuan terhadap Marsinah sebagai pahlawan menjadi bukti kesungguhan politik untuk mengakui peran buruh dalam perjalanan bangsa.

Selain itu, komitmen mencegah kriminalisasi demonstran dan membuka ruang bagi tim investigasi independen menandai sikap pemerintah dalam menjunjung tinggi hak asasi serta kebebasan berekspresi yang dilindungi undang-undang.

Program ekonomi nasional turut diarahkan untuk memperkuat penyerapan tenaga kerja. Paket Ekonomi 2025 dirancang untuk membuka 19 juta lapangan pekerjaan baru dengan strategi prioritas di sektor pertanian, hilirisasi industri, ekonomi kreatif, transformasi digital, dan penguatan UMKM. Kebijakan itu tidak hanya bertujuan memperbesar kapasitas produksi nasional, tetapi juga memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi buruh di berbagai lapisan masyarakat.

Kebijakan yang dirumuskan pemerintah memperlihatkan pola pendekatan ganda: perlindungan buruh dari risiko PHK dan upaya memastikan terciptanya iklim usaha yang kondusif. Strategi tersebut tidak hanya menjawab tuntutan 17+8 secara parsial, tetapi juga membangun fondasi jangka panjang bagi kesejahteraan buruh.

Aspirasi publik selalu hadir dalam dinamika sosial politik. Namun, jawaban yang diberikan pemerintah kali ini memperlihatkan kesungguhan untuk menempatkan buruh sebagai pilar penting pembangunan nasional. Penguatan regulasi, pembentukan lembaga khusus, dan penciptaan lapangan kerja menjadi langkah nyata dalam memastikan buruh mendapatkan haknya secara adil.

Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, komitmen itu menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara yang berani menjawab aspirasi rakyat dengan kebijakan konkret. Menjawab 17+8 bukan sekadar memenuhi tuntutan sesaat, melainkan meneguhkan arah baru politik ketenagakerjaan yang menempatkan perlindungan dan hak buruh di pusat pembangunan. (*)

*) Pengamat Kebijakan Publik