Oleh : Jodi Mahendra )*

Indonesia kembali menunjukkan kiprahnya di panggung diplomasi global dengan menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang dijadwalkan berlangsung pada 12 hingga 15 Mei 2025 di Jakarta. Forum yang digelar di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, ini menghadirkan delegasi parlemen dari puluhan negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), menandai sebuah momen penting dalam sejarah diplomasi parlemen Indonesia dan memperkuat peran strategis Indonesia di dunia Islam dan global.

Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah tidak datang secara kebetulan. Ini merupakan bentuk kepercayaan internasional terhadap kemampuan Indonesia, khususnya DPR RI, dalam mengelola forum multilateral dan berperan aktif dalam isu-isu global. Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam berbagai pernyataan publik menyampaikan bahwa penyelenggaraan konferensi ini merupakan bagian dari strategi besar diplomasi parlemen Indonesia yang terus diperkuat dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia aktif dalam berbagai forum parlemen internasional, seperti Asian Parliamentary Assembly (APA), dan telah membentuk lebih dari 100 Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan parlemen negara-negara sahabat.

PUIC sebagai forum parlemen bagi negara-negara anggota OKI yang membahas berbagai isu strategis, mulai dari perdamaian dunia, kerja sama antaranggota, hingga isu-isu hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, posisi Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memberikan legitimasi moral dan politik yang kuat untuk mengambil peran kepemimpinan. Konferensi ini menjadi panggung bagi Indonesia untuk menyoroti sejumlah isu penting yang menjadi perhatian global, seperti Islamofobia, ketidakadilan terhadap rakyat Palestina, hingga tantangan terhadap hak perempuan dan anak di wilayah konflik.

Menjelang konferensi ini, Indonesia telah menunjukkan keseriusannya dalam menyampaikan agenda-agenda penting melalui partisipasi aktif dalam konferensi PUIC sebelumnya. Dalam Konferensi PUIC ke-18 yang digelar di Abidjan, Pantai Gading, pada 2023, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Periode 2019-2024, Fadli Zon, menyuarakan berbagai gagasan progresif. Indonesia mendorong adanya regulasi internasional yang menjamin kebebasan berpendapat tanpa merusak kohesi sosial, serta menekankan pentingnya dialog antaragama dan antarbudaya untuk memerangi stereotip negatif terhadap Islam yang masih marak terjadi di banyak negara.

Selain itu, Indonesia juga memperjuangkan perlindungan perempuan dan anak-anak yang hidup di bawah pendudukan atau situasi konflik bersenjata. Gagasan ini mendapat perhatian dari banyak negara peserta dan menjadi dasar bagi penguatan kerja sama antarparlemen dalam membentuk legislasi yang berpihak pada kelompok rentan.

Di sisi lain, penyelenggaraan konferensi ini tidak hanya memiliki dimensi diplomatik, melainkan juga bernilai strategis dari sisi domestik. Indonesia memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kepada dunia kapasitas kelembagaan parlemen dalam mengelola perhelatan internasional dengan efisien dan transparan. Sekretariat Jenderal DPR RI bersama Sekretariat Jenderal PUIC bahkan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) guna memastikan kelancaran dan kualitas pelaksanaan konferensi. Kesiapan infrastruktur, logistik, serta pengamanan menjadi bagian dari upaya menampilkan citra positif Indonesia di mata internasional.

Di era ketika isu-isu global menuntut solusi kolektif, peran forum seperti PUIC menjadi sangat penting. Forum ini memungkinkan negara-negara mayoritas Muslim membentuk kesepahaman dan posisi bersama atas isu-isu global yang menyentuh dunia Islam, termasuk konflik Palestina-Israel, perubahan iklim, pengungsi, serta tantangan pembangunan pascapandemi. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki potensi besar menjadi jembatan antara dunia Islam dan komunitas global secara luas, mengingat posisi geografis, populasi, dan rekam jejaknya dalam menjaga stabilitas dan keberagaman.

Lebih jauh, menjadi tuan rumah Konferensi PUIC juga mencerminkan tekad Indonesia untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam membentuk tatanan dunia yang lebih adil dan inklusif. Ini sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, yang tidak hanya mementingkan kepentingan nasional semata, tetapi juga turut berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan global. Sebagaimana dikatakan oleh para pimpinan parlemen Indonesia, diplomasi parlemen adalah instrumen penting yang melengkapi diplomasi eksekutif dalam menciptakan pengaruh internasional.

Penting untuk dicatat bahwa pelaksanaan Konferensi PUIC ke-19 juga memberi ruang bagi diplomasi ekonomi dan budaya. Dengan hadirnya ratusan delegasi asing, peluang untuk promosi pariwisata, produk dalam negeri, dan investasi menjadi terbuka lebar. Berbagai agenda pendamping seperti pameran budaya dan ekonomi diharapkan dapat memperkenalkan kekayaan khasanah Indonesia kepada dunia Islam.

Menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 PUIC bukan sekadar prestasi seremonial, melainkan sebuah pernyataan tegas tentang kesiapan Indonesia menjadi pemimpin opini, fasilitator dialog, dan penjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam komunitas internasional. Dengan posisi strategis dan rekam jejak yang konsisten dalam mempromosikan perdamaian serta kerja sama antarbangsa, Indonesia memperkuat pijakannya sebagai aktor penting dalam diplomasi global, khususnya di dunia Islam.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta — Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional kembali ditunjukkan melalui kebijakan strategis berupa tunjangan untuk para guru honorer. Kebijakan ini dinilai menjadi angin segar bagi dunia pendidikan, khususnya bagi para tenaga pendidik non-ASN yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh bantuan sosial.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema bantuan langsung tunai bagi guru honorer di seluruh Indonesia. Langkah ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberi motivasi besar kepada pendidik, khususnya di daerah-daerah.

“Insyaallah, akan ada nanti pencanangan program transfer langsung untuk guru honorer, masing-masing guru mendapatkan Rp300 ribu per bulan,” ungkap Abdul Mu’ti.

Tak hanya itu, guru honorer yang belum menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) atau diploma empat (D4) juga akan mendapatkan dukungan biaya pendidikan.

“Bantuan untuk guru yang belum D4 atau S1 itu masing-masing Rp3 juta per semester. Nanti angkanya akan disampaikan Pak Presiden pada saat peluncuran di Bogor. Insyaallah pada hari Jumat, 2 Mei siang, pada saat Hardiknas,” tambahnya.

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah nyata dalam menjawab tantangan kesejahteraan guru honorer, yang selama ini menjadi isu krusial dalam sistem pendidikan nasional. Dengan pendekatan langsung berupa transfer dana ke rekening masing-masing guru, pemerintah berupaya memastikan bantuan diterima secara cepat dan tepat sasaran.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menyambut positif inisiatif pemerintah pusat ini. Menurutnya, tunjangan guru honorer akan memperkuat semangat para pendidik non-PNS dalam menjalankan tugas mereka mencerdaskan generasi bangsa.

“Tunjangan Guru Honorer menjadi angin segar bagi para guru yang selama ini belum tersentuh bantuan sosial, sekaligus memperkuat peran mereka dalam mencerdaskan generasi bangsa,” ujar Aries.

Meskipun detail teknis program ini masih menunggu pengumuman resmi dari Presiden, Aries menilai rencana pemerintah untuk melakukan transfer langsung ke rekening masing-masing guru merupakan pendekatan yang tepat dan efisien.

“Jika merujuk pada pernyataan Menteri Pendidikan, bantuan ini rencananya akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru. Pemprov Jawa Timur sendiri selama ini juga telah menerapkan skema penyaluran yang serupa,” jelasnya.

Skema semacam ini dinilai dapat meminimalisasi potensi penyimpangan sekaligus memberikan kepastian kepada guru bahwa hak mereka diterima tanpa perantara yang memperlambat proses.

Guru honorer selama ini menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan pelosok. Namun, kondisi kerja yang belum ideal serta kesejahteraan yang rendah sering menjadi kendala bagi mereka dalam mengembangkan potensi dan kualitas pengajaran.

Dengan hadirnya kebijakan tunjangan ini, diharapkan kesenjangan antara guru ASN dan non-ASN dapat semakin dipersempit. Pemerintah juga memberikan sinyal kuat bahwa penguatan peran guru honorer menjadi bagian dari prioritas pembangunan sumber daya manusia.

Pemerhati pendidikan, Nurhayati Ismail dari Forum Pendidik Nusantara, menyebut bahwa program ini akan memberikan harapan baru bagi para guru honorer. Menurutnya, tantangan utama ke depan adalah memastikan keberlanjutan program serta pengawasan pelaksanaannya

“Kami berharap ini tidak hanya jadi kebijakan simbolik, tapi juga terus ditingkatkan secara kualitas dan kuantitas. Guru adalah ujung tombak pendidikan bangsa,” ujarnya.

Langkah strategis ini sekaligus menjadi refleksi dari semangat Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada 2 Mei lalu. Dengan peluncuran resmi yang dijadwalkan berlangsung di Bogor, pemerintah ingin menegaskan bahwa pendidikan berkualitas hanya bisa dicapai jika para pendidik berada dalam kondisi sejahtera dan termotivasi.

Melalui kebijakan tunjangan guru honorer, pemerintah menunjukkan bahwa transformasi pendidikan tidak hanya menyentuh kurikulum atau infrastruktur, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan para pelaku utama di sektor pendidikan.-

Jakarta – Pemerintah mulai menyalurkan tunjangan bulanan bagi guru honorer sebesar Rp300 ribu per bulan mulai tahun ajaran baru pada Juli 2025. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperbaiki kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik, sebagaimana diumumkan dalam rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa tunjangan ini diberikan kepada seluruh guru honorer di Indonesia. Ia menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung para pendidik non-PNS yang telah berkontribusi besar dalam mencerdaskan anak bangsa.

“Pemerintah menyadari peran penting guru honorer dalam sistem pendidikan kita. Dengan tunjangan ini, kami ingin menunjukkan bahwa mereka tidak dilupakan,” ujar Abdul Mu’ti. Ia menambahkan bahwa penyaluran tunjangan dirancang agar efisien dan langsung diterima oleh guru yang berhak menerimanya.

Selain tunjangan bulanan, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pendidikan senilai Rp3 juta per semester bagi guru-guru honorer yang belum menyelesaikan pendidikan D4 atau S1. Bantuan ini ditargetkan menjangkau sekitar 12.000 guru di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualifikasi akademik para guru, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah.

Di Jawa Timur, Kepala Dinas Pendidikan Aries Agung Paewai menyatakan pihaknya siap mendukung kebijakan ini dan tengah menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Ia mengungkapkan bahwa kemungkinan besar bantuan akan disalurkan langsung ke rekening guru, mengikuti mekanisme yang selama ini sudah berjalan di tingkat provinsi.

“Teknisnya belum rinci, tetapi jika mengacu pada pernyataan Menteri Pendidikan, bantuan akan disalurkan langsung ke rekening guru. Pemprov Jatim pun selama ini sudah menggunakan pola serupa,” kata Aries Agung Paewai. Ia juga menegaskan bahwa seluruh jajaran dinas pendidikan di Jawa Timur akan memastikan penyaluran bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran.

Program tunjangan dan bantuan pendidikan ini merupakan bagian dari kebijakan pendidikan strategis yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berharap langkah ini menjadi bagian dari pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendidikan nasional, termasuk penataan ulang status dan kesejahteraan guru honorer.

Langkah konkret ini disambut positif oleh banyak kalangan, termasuk para pengamat pendidikan dan asosiasi guru. Mereka menilai kebijakan ini sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi guru honorer, sekaligus dorongan agar mereka terus meningkatkan kompetensi diri.

Dengan dimulainya penyaluran tunjangan dan bantuan pendidikan pada Juli 2025, pemerintah mengirimkan sinyal kuat bahwa peningkatan mutu pendidikan dimulai dari peningkatan kesejahteraan dan kualitas para pendidik. Program ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi guru honorer, tetapi juga memperkuat fondasi pendidikan Indonesia dalam jangka panjang.-

Oleh: Ivan Aditya )*

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa yang berkualitas. Dalam ekosistem pendidikan, guru memiliki peran sentral sebagai ujung tombak dalam mencetak generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing tinggi. Namun, di balik kemajuan dunia pendidikan, masih terdapat realitas yang perlu diperhatikan, yaitu keberadaan para guru honorer yang telah mengabdikan diri dengan penuh dedikasi namun belum selalu mendapatkan penghargaan dan kesejahteraan yang sepadan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam memberikan tunjangan kepada guru honorer patut diapresiasi sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap keberlanjutan dan kualitas pendidikan nasional.

Selama bertahun-tahun, guru honorer menjadi tulang punggung di banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, pelosok, dan kawasan dengan keterbatasan tenaga pendidik. Mereka mengisi kekosongan posisi guru tetap dengan semangat yang luar biasa, meskipun seringkali harus bekerja di bawah tekanan dengan gaji yang minim, tanpa jaminan pekerjaan yang pasti, serta dengan fasilitas yang terbatas. Di tengah kondisi tersebut, kebijakan pemerintah yang mulai memberikan perhatian lebih kepada guru honorer melalui pemberian tunjangan menjadi angin segar yang membangkitkan semangat dan harapan baru.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan mulai Juli 2025, pemerintah akan mulai menyalurkan tunjangan sebesar Rp 300 ribu per bulan kepada para guru honorer di seluruh Indonesia. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN yang selama ini belum mendapatkan penghasilan yang layak. Dengan kebijakan ini, diharapkan semangat dan dedikasi para guru honorer dalam mendidik generasi bangsa semakin meningkat.

Tunjangan guru honorer tidak hanya bermakna secara finansial, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan moral atas jasa dan pengabdian mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap jerih payah para pendidik non-PNS yang selama ini turut membangun sistem pendidikan nasional dari bawah. Tunjangan ini juga merupakan salah satu langkah strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, karena kesejahteraan guru sangat berkaitan erat dengan kinerja dan kualitas pembelajaran di kelas.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai program dan inisiatif telah diluncurkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memperkuat posisi guru honorer. Selain itu, ada juga kebijakan afirmatif dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang memberikan kesempatan lebih luas bagi guru honorer untuk memperoleh status yang lebih stabil dan tunjangan yang layak.

Kebijakan tunjangan ini tentu bukan tanpa tantangan. Dalam implementasinya, dibutuhkan sinergi antara berbagai pihak, mulai dari Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan Daerah, hingga kepala sekolah dan pengelola lembaga pendidikan. Pendataan yang akurat, transparansi dalam penyaluran, serta pengawasan yang ketat menjadi faktor penting agar tunjangan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak. Meski demikian, niat baik pemerintah untuk terus memperbaiki sistem ini patut mendapat dukungan dan dorongan dari semua lapisan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, mengatakan pihaknya menyambut baik dan menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan pemerintah pusat untuk guru honorer. Terkait penyaluran bantuan, pihaknya masih menunggu teknis lebih lanjut. Dengan adanya tunjangan tersebut diharapkan guru honorer dapat semakin semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengajar.

Kemudian dengan adanya tunjangan ini dapat mendorong mereka untuk lebih fokus pada tugas mendidik, karena sebagian beban ekonomi sudah sedikit berkurang. Dengan demikian, kebijakan ini secara tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Selain itu, pemberian tunjangan guru honorer juga memperkuat nilai keadilan sosial dalam sistem pendidikan. Guru honorer yang selama ini bekerja dengan semangat yang sama dengan guru PNS, kini mulai mendapatkan perlakuan yang lebih adil. Meskipun belum sepenuhnya setara, langkah ini merupakan permulaan yang menjanjikan. Pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait terus melakukan evaluasi dan penyesuaian agar ke depan, kesenjangan kesejahteraan antar guru dapat diminimalkan.

Penting juga untuk melihat tunjangan ini dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kualitas pendidikan yang baik hanya bisa dicapai bila para pendidik merasa sejahtera dan dihargai. Investasi terhadap guru, termasuk guru honorer, merupakan investasi jangka panjang yang akan berdampak besar terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan guru harus terus menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran nasional.

Melalui kebijakan tunjangan guru honorer, pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam memperbaiki sistem pendidikan dari akar. Meskipun masih banyak hal yang harus dibenahi, langkah ini sudah berada di jalur yang benar. Diharapkan, ke depan, kebijakan ini dapat ditingkatkan lagi, baik dari sisi besaran tunjangan, cakupan penerima, maupun kemudahan administrasinya. Dengan semangat gotong royong dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, serta para guru itu sendiri, cita-cita mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua anak bangsa bukanlah hal yang mustahil.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Oleh : Dirandra Falguni )*

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat untuk menghadirkan kesejahteraan bagi para guru di Indonesia. Salah satu langkah nyata yang tengah menjadi sorotan adalah kebijakan pemberian tunjangan kepada guru honorer berpenghasilan rendah, yang akan mulai direalisasikan pada Juli 2025 mendatang. Program ini bukan hanya menjadi bentuk keberpihakan negara kepada para pendidik, tetapi juga menjadi bukti bahwa pemerintahan saat ini benar-benar hadir dalam menjawab kebutuhan dasar tenaga pengajar.

Seperti disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, program tunjangan untuk guru honorer ini dirancang untuk memberikan bantuan langsung sebesar Rp300.000 per bulan kepada sekitar 310 ribu guru honorer di seluruh Indonesia. Program ini ditujukan kepada guru-guru honorer yang belum tersertifikasi, berada dalam desil pendapatan 1 hingga 10, serta tidak menerima bantuan sosial lainnya dari Kementerian Sosial. Dengan skema ini, pemerintah secara tepat sasaran mengarahkan bantuannya kepada mereka yang paling membutuhkan.

Tidak berhenti di situ, Presiden Prabowo juga menggulirkan program bantuan pendidikan sebesar Rp3 juta per bulan bagi guru-guru honorer yang belum menyelesaikan pendidikan jenjang D-4 atau S-1. Program ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas tenaga pendidik, sekaligus memperkuat pondasi pendidikan nasional dari sisi sumber daya manusia.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga melakukan reformasi dalam sistem penyaluran tunjangan, terutama bagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah. Kini, penyaluran dilakukan secara langsung ke rekening guru, memangkas birokrasi yang sebelumnya kerap menghambat dan memperlambat pencairan hak-hak guru. Langkah ini terbukti efektif dan mendapat apresiasi dari para pendidik.

Seorang guru pembimbing konseling di SMAN 4 Tangerang Selatan, Dwi Agus Wibowo, menyampaikan bahwa sistem penyaluran langsung ini mempercepat dan memastikan hak guru diterima dengan transparan. Proses verifikasi data guru saat ini berjalan lancar dan tidak mengganggu proses penyaluran tunjangan. Pihaknya menuturkan bahwa pada masa transisi tidak ada kendala, di sisi lain soal waktu pada tahap verifikasi data guru merupakan hal yang wajar dan tidak mengganggu proses penyaluran tunjangan.

Hal senada disampaikan oleh guru Bahasa Indonesia di sekolah yang sama Siti Rukiyah, bahwa kini tunjangan yang diterima tidak lagi tertunda seperti sebelumnya. Siti Rukiyah mengatakan pemberian tunjangan lebih cepat dari biasanya, sebelumnya kadang diterima mendekati tengah tahun dan dirapel dua triwulan. Pihaknye menghaturkan rasa terima kasih kepadasemua pihak yang terlibat memperlancar distribusi Tunjangan Profesi Guru (TPG) tersebut.

Hingga triwulan pertama tahun 2025, data menunjukkan sebanyak 587.905 guru ASN Daerah (atau sekitar 40% dari total 1.476.964 guru) telah menerima transfer langsung tunjangan. Ini melampaui target awal yang dipatok pemerintah hanya sekitar 200 ribuan guru. Keberhasilan ini tak lepas dari kolaborasi antara guru, pemerintah daerah, dan Kementerian, khususnya dalam pemutakhiran data melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), validasi rekening di Info GTK, dan percepatan penerbitan SK Tunjangan Profesi (SKTP).

Beberapa daerah mencatat persentase penyaluran tertinggi, seperti Kabupaten Karangasem di Bali (93%), Provinsi Papua Selatan (92%), dan Kota Bengkulu (91%). Capaian ini menunjukkan bahwa dengan sistem yang akuntabel dan efisien, hak-hak guru bisa dipenuhi dengan lebih baik.

Di wilayah lain seperti Maluku Utara, pemerintah provinsi turut memperkuat komitmennya terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abubakar Abdullah, menyebutkan bahwa percepatan sertifikasi guru menjadi prioritas utama Gubernur Sherly Laos. Saat ini, baru 50% dari sekitar 5.800 guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.

Pemprov Maluku Utara menjalankan berbagai program berbasis APBN seperti pembayaran tunjangan sertifikasi, insentif guru daerah terpencil, serta penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP). Selain itu, kegiatan teknis seperti ujian praktik SMK yang tidak tercakup dalam BOSDa turut dibiayai oleh APBD, mencerminkan dukungan menyeluruh terhadap dunia pendidikan di daerah.

Di Kota Sukabumi, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru. Ketua PGRI Kota Sukabumi, Roni Abdurahman, mengungkapkan pihaknya mendorong pemulihan tunjangan kinerja guru PNS dan P3K yang sempat tertunda. Selain itu, ia menegaskan pentingnya mempercepat pencairan tunjangan bagi 78 guru honorer yang telah memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG). Pihak kami terus mendorong agar tunjangan para guru dibayarkan dengan salah satu caranya adalah diberikan SK oleh pemerintah daerah.

Upaya menyeluruh dari pemerintah pusat hingga daerah ini menunjukkan bahwa pendidikan memang menjadi prioritas pembangunan nasional. Kesejahteraan guru adalah prasyarat utama untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan merata. Tanpa guru yang sejahtera, sulit membayangkan terciptanya generasi unggul yang mampu bersaing di masa depan.

Presiden Prabowo Subianto telah memberi sinyal jelas bahwa kesejahteraan guru bukan sekadar wacana, melainkan agenda nyata yang dilaksanakan secara konkret. Mulai dari pemberian tunjangan untuk guru honorer, transfer langsung tunjangan profesi, hingga dorongan peningkatan kualifikasi pendidik, semuanya merupakan langkah maju dalam menyejahterakan pahlawan tanpa tanda jasa.

Pemerintah hadir, dan kehadiran itu dirasakan nyata oleh para guru (bukan hanya di kota besar), tetapi juga hingga ke pelosok negeri. Harapannya, semangat dan perhatian ini dapat terus dipertahankan dan diperluas, karena kualitas pendidikan Indonesia hanya bisa sekuat tenaga pendidiknya. Dan guru, adalah fondasi masa depan bangsa.

)* Pengamat Kebijakan Pemerintah

Jakarta – Pemerintah terus mengintensifkan kerja sama perdagangan internasional sebagai respons strategis terhadap ancaman kebijakan tarif tinggi dari Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Fokus utama diarahkan pada percepatan penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) yang dinilai menjadi jalan keluar konkret di tengah ketegangan perdagangan global.

Langkah ini diperkuat dalam pertemuan virtual antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa, Maros Sefcovic, di mana keduanya menyepakati pentingnya menjaga momentum perundingan serta menyelesaikan isu-isu teknis yang masih mengganjal.

“Kita sepakat untuk terus bekerja sama memanfaatkan momentum yang ada sembari menjunjung rule of law,” ujar Airlangga Hartarto.

Ia menegaskan, percepatan perundingan I-EU CEPA tidak hanya memperluas akses pasar bagi produk Indonesia ke Eropa, tetapi juga memperkuat daya tahan ekonomi nasional terhadap fluktuasi kebijakan eksternal yang tidak menentu.

“Penuntasan perundingan ini akan membuka lebih banyak peluang perdagangan dan investasi dengan negara-negara anggota Uni Eropa,” tambah Airlangga.

Situasi perdagangan global yang semakin terfragmentasi akibat pendekatan proteksionis Amerika Serikat mendorong Indonesia untuk mengembangkan jejaring mitra dagang di kawasan non-tradisional. Diversifikasi ini dianggap krusial dalam menjaga stabilitas ekspor dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Ajib Hamdani, Analis Kebijakan Ekonomi dari Apindo, menyampaikan bahwa langkah pemerintah memperluas kerja sama ke kawasan seperti Amerika Selatan, Afrika, hingga Asia Tengah merupakan kebijakan yang visioner.

“Ini saat yang tepat untuk memperkuat daya saing dan membangun ekosistem bisnis yang efisien dan berbiaya rendah,” tegas Ajib Hamdani.

Dukungan juga datang dari sektor industri. Syofi Raharja, CEO PT Oxytane Mitra Indonesia, mendorong pelaku usaha untuk lebih proaktif membuka pasar baru, terutama yang belum terdampak oleh konflik tarif.

“Kalau produk kita berkualitas, dinamika seperti perang dagang tidak akan jadi masalah besar,” tutup Syofi Raharja.

Upaya pemerintah dalam menguatkan diplomasi dagang ini menegaskan kesiapan Indonesia menghadapi tantangan global, sembari mendorong perekonomian nasional yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah Indonesia menanggapi dengan tegas kebijakan Amerika Serikat yang memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen terhadap sejumlah produk ekspor nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tunduk pada tekanan sepihak dari negara mana pun.

“Indonesia adalah negara merdeka yang tidak bisa ditekan oleh kebijakan sepihak dari negara mana pun,” ujar Prabowo di Jakarta.

Menurutnya, Indonesia memiliki prinsip untuk menjaga martabat dan kedaulatan ekonomi, serta memperjuangkan sistem perdagangan yang adil, setara, dan saling menguntungkan.

Pemerintah memilih langkah diplomatik dengan mengedepankan dialog. Delegasi tingkat tinggi telah dikirim ke Washington untuk membahas jalan keluar terbaik.

“Kami terbuka untuk berdiskusi, namun kami akan tetap menjaga prinsip untuk melindungi kepentingan nasional dan tidak mengorbankan sektor-sektor strategis,” tegas Prabowo.

Ia menilai bahwa negosiasi harus dilakukan dari posisi yang kuat, bukan dalam posisi tertekan oleh keputusan sepihak.

Presiden juga menekankan pentingnya memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu mendukung sektor-sektor yang terdampak, seperti industri padat karya dan UMKM,” katanya.

Hal ini, menurut Prabowo, menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat daya saing domestik dan memperluas pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan bahwa pemerintah tengah menyusun lima kesepakatan strategis dengan pihak AS untuk memitigasi dampak kebijakan tarif.

“Kami sudah bertemu Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan menyampaikan kesiapan Indonesia untuk bernegosiasi demi solusi yang lebih adil,” ujar Sri Mulyani.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak menolak kerja sama, namun akan tetap menjaga kedaulatan ekonominya. Sri Mulyani juga melaporkan hasil kunjungannya kepada Presiden Prabowo.

“Presiden menyambut baik langkah-langkah ini dan mendukung penuh upaya tim ekonomi nasional,” katanya.

Menurut Sri Mulyani, sinergi antara diplomasi dan penguatan ekonomi dalam negeri menjadi kunci menghadapi tantangan global.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil bersifat responsif, terukur, dan kolaboratif. Indonesia tidak hanya berfokus pada solusi jangka pendek, tetapi juga mempersiapkan kebijakan jangka panjang yang akan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi domestik, melindungi pelaku usaha nasional, dan memastikan bahwa Indonesia tetap berdiri tegak sebagai negara yang dihormati di panggung internasional.-

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Kebijakan ekonomi global kerap mengalami perubahan seiring dengan dinamika politik internasional. Salah satu kebijakan yang pernah menciptakan riak besar dalam perdagangan internasional adalah kebijakan tarif tinggi yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Melalui pendekatan proteksionisme yang agresif, Trump memberlakukan tarif tinggi terhadap sejumlah barang impor, terutama dari Tiongkok dan negara-negara mitra dagang lainnya. Kebijakan ini membuka celah dan tantangan baru, termasuk bagi Indonesia. Namun, di balik tantangan tersebut, pemerintah Indonesia melihat peluang strategis untuk memperkuat posisi ekonomi nasional dan menggenjot ekspor ke pasar Amerika Serikat dan negara-negara lain yang terdampak.

Kebijakan tarif Trump, yang dikenal dengan “perang dagang AS-Tiongkok”, dimulai pada 2018 ketika pemerintah AS menerapkan bea masuk tinggi terhadap barang-barang impor dari Tiongkok senilai ratusan miliar dolar. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk tekanan terhadap Tiongkok terkait praktik perdagangan yang dinilai tidak adil, termasuk tuduhan pencurian hak kekayaan intelektual, subsidi negara, dan ketidakseimbangan neraca perdagangan. Sebagai balasan, Tiongkok pun mengenakan tarif serupa terhadap barang-barang asal Amerika.

Efek domino dari perang dagang ini tidak hanya dirasakan oleh kedua negara tersebut, tetapi juga oleh negara-negara berkembang yang menjadi bagian dari rantai pasok global, termasuk Indonesia. Dalam situasi ini, pemerintah Indonesia berupaya sigap membaca dinamika global dan memanfaatkan kondisi tersebut sebagai peluang untuk memperluas pasar ekspor dan menarik investasi asing.

Presiden Prabowo telah merancang tiga strategi utama guna menyikapi situasi global, termasuk kebijakan tarif dari pemerintah AS. Salah satu langkah awal yang diambil Presiden adalah dengan mengupayakan keanggotaan Indonesia dalam sejumlah kelompok negara besar, seperti BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan), sebagai upaya memperkuat posisi Indonesia dalam skema perdagangan global.

Indonesia juga aktif dalam berbagai perjanjian perdagangan multilateral, termasuk RCEP, yang melibatkan negara-negara ASEAN bersama Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru, serta memiliki akses ke organisasi penting seperti OECD, yang mewakili 64 persen perdagangan dunia, dan terlibat dalam perjanjian seperti CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.

Strategi kedua yang dijalankan oleh Prabowo adalah pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal melalui program hilirisasi industri agar nilai tambah produk Indonesia meningkat. Sedangkan strategi ketiga berfokus pada penguatan daya beli masyarakat.

Pemerintah Indonesia akan mereformasi sejumlah regulasi untuk merespons kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat. Rencana ini mencakup revisi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta perubahan kebijakan lisensi dan kuota impor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyiapkan satuan tugas deregulasi guna mematangkan langkah ini. Aturan-aturan yang akan diubah pemerintah Indonesia yakni revisi kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), penyesuaian tarif bea masuk untuk produk-produk AS, deregulasi pertimbangan pertek (peraturan teknis) dan revisi lisensi kuota impor, Reformasi administrasi perpajakan dan bea cukai, serta reformasi aturan traded remedies (instrumen perlindungan perdagangan). Sejumlah pelaku usaha dan ekonom dalam konferensi bisnis NTV Insight menilai kebijakan tarif impor baru yang diumumkan Presiden Donald Trump bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor.

Analis Kebijakan Ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, mengatakan kebijakan tarif Trump seharusnya menjadi pendorong agar pemerintah memperluas kerja sama bilateral dan regional. Indonesia perlu memperkuat fondasi ekonomi domestik dengan membangun ekosistem bisnis yang efisien dan berbiaya rendah. Ia juga menekankan pentingnya revitalisasi sektor padat karya sebagai strategi jangka panjang.

Hal senada disampaikan oleh CEO PT Oxytane Mitra Indonesia Syofi Raharja. Ia mengajak pengusaha untuk berani menjajaki pasar di negara-negara yang selama ini dianggap asing. Selama produk Indonesia berkualitas, Indonesia tidak perlu khawatir dengan dinamika perang tarif.

Sementara ekonom dari Strategic ASEAN International Advocacy & Consultancy (SAIAC), Shaanti Shamdasani mengatakan Indonesia harus memanfaatkan situasi ini untuk memperluas pasar ekspor. Indonesia tidak harus fokus ke Amerika Serikat karena negara kita sudah baik dan memiliki sumber daya untuk bertahan. Kebijakan tarif dari AS sebagai alarm peringatan yang datang terlambat. Apa yang dialami Indonesia saat ini seharusnya terjadi 10 tahun lalu. Sekarang saatnya benahi ketergantungan impor dan membuat rencana substitusi.

Sementara itu, Presiden Direktur Nusantara TV Don Bosco Selamun menyatakan dinamika perang dagang yang dilontarkan Trump sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk mengembangkan pasar besar lain di luar AS. Begitu Donald Trump mengumumkan soal tarif itu, semua urusan multilateral bisa berubah menjadi bilateral.

Kebijakan tarif tinggi era Donald Trump memang sempat menciptakan ketegangan dalam sistem perdagangan internasional. Namun, dalam setiap tantangan global selalu terdapat peluang yang bisa dimanfaatkan, tergantung pada kejelian dan kecepatan respons pemerintah. Indonesia, melalui berbagai kebijakan dan reformasi, telah menunjukkan sikap proaktif dalam menghadapi dinamika ini.

Dengan terus meningkatkan daya saing nasional, memperkuat diplomasi ekonomi, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, Indonesia berpotensi menjadi pemain penting dalam rantai pasok global yang baru pasca-perang dagang. Ke depan, komitmen pemerintah untuk memperkuat fundamental ekonomi dan menjaga stabilitas nasional akan menjadi kunci untuk menjadikan krisis sebagai lompatan menuju kemajuan.

)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Farhan Farisan )*

Pemerintah menunjukkan respons cepat dan strategis dalam menghadapi dampak kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kebijakan tersebut, yang menaikkan tarif terhadap berbagai produk dari negara mitra dagang termasuk Indonesia, menimbulkan tantangan bagi perekonomian nasional yang bergantung pada sektor ekspor dan hubungan dagang global.

Langkah antisipatif pemerintah terlihat dari penguatan kerja sama bilateral dan multilateral yang dijalankan secara intensif, terutama dengan negara-negara mitra strategis seperti Jepang. Dalam situasi penuh tekanan akibat perang dagang global, Indonesia mampu menjaga kestabilan ekonomi melalui diversifikasi pasar ekspor dan penguatan sektor domestik.

Bank Indonesia (BI) memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan tetap positif meskipun terpengaruh oleh kebijakan tarif AS. Dampak langsung dan tidak langsung dari kebijakan tersebut direspons melalui penguatan fundamental ekonomi nasional dan pengendalian inflasi.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 diprakirakan berada di titik tengah kisaran 4,7-5,5 persen secara tahunan (year on year/yoy). Ini mencerminkan optimisme terhadap kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas di tengah dinamika eksternal.

Pada triwulan I 2025, ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 4,87 persen (yoy), sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,02 persen (yoy). Perlambatan ini sebagian dipengaruhi oleh ketidakpastian global akibat kebijakan proteksionisme yang meningkat di berbagai negara.

Kinerja ekonomi Indonesia tetap ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,89 persen (yoy). Kenaikan konsumsi ini didorong oleh aktivitas masyarakat selama masa libur tahun baru dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri, yang meningkatkan perputaran uang di berbagai sektor perdagangan dan jasa.

Investasi juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,12 persen (yoy), didukung oleh iklim investasi yang tetap kondusif berkat kepastian regulasi serta dukungan kebijakan fiskal yang mendorong realisasi proyek strategis nasional.

Meski konsumsi pemerintah terkontraksi sebesar 1,38 persen (yoy) akibat normalisasi belanja pasca Pemilu 2024, pengeluaran lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) tumbuh positif sebesar 3,07 persen (yoy), mencerminkan kontribusi sektor sosial terhadap penguatan ekonomi.

Dari sisi eksternal, ekspor Indonesia tumbuh sebesar 6,78 persen (yoy), didukung oleh permintaan mitra dagang utama serta pertumbuhan ekspor jasa, khususnya pariwisata. Sektor ini menjadi salah satu andalan dalam memperkuat cadangan devisa dan menciptakan lapangan kerja.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan pada triwulan I 2025 didorong oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, serta transportasi dan pergudangan. Momen Ramadan dan Idul Fitri mendorong lonjakan permintaan domestik yang memperkuat aktivitas produksi dan distribusi barang.

Sektor pertanian turut memberikan kontribusi positif dengan panen raya padi dan jagung yang memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, sektor jasa tetap stabil seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Secara spasial, wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi, menunjukkan pemerataan pembangunan yang terus diupayakan pemerintah di luar Pulau Jawa. Jawa dan Sumatera tetap menjadi kontributor utama PDB nasional.

Selain itu, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa kerja sama perdagangan Indonesia dengan Jepang tetap berjalan meskipun situasi global menghadapi ketegangan akibat perang dagang. Pemerintah tetap fokus menjaga hubungan dagang yang saling menguntungkan dengan negara mitra seperti Jepang.

Baru-baru ini, Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Bogor untuk membahas kelanjutan kerja sama dalam kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC). Pertemuan tersebut menjadi bukti nyata diplomasi ekonomi Indonesia yang proaktif dan terukur.

Dalam pertemuan itu, Jepang menyampaikan komitmen mereka melalui proyek-proyek konkret, termasuk proyek geothermal 80 MW di Muara Laboh, Sumatera Barat, senilai sekitar 500 juta dolar. Proyek ini menandakan kepercayaan investor asing terhadap stabilitas dan potensi ekonomi Indonesia.

Airlangga menyebut bahwa Indonesia memiliki lebih dari 170 nota kesepahaman (MoU) dengan Jepang, mencerminkan eratnya hubungan ekonomi kedua negara. Kerja sama ini memberikan ruang bagi diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan tarif dari AS.

Pemerintah juga memperkuat koordinasi antar-lembaga untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dan moneter dalam menghadapi dampak kebijakan tarif Trump. Langkah-langkah seperti insentif pajak dan stimulus sektor riil terus dioptimalkan untuk menjaga momentum pertumbuhan.

Respons cepat pemerintah terhadap tantangan global ini menunjukkan kesiapan Indonesia dalam mengelola risiko eksternal melalui kebijakan yang inklusif dan terarah. Pendekatan strategis yang ditempuh pemerintah patut diapresiasi sebagai bentuk kepemimpinan ekonomi yang tangguh.

Langkah-langkah tersebut bukan hanya menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperkuat pondasi jangka panjang bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi regional yang mandiri dan adaptif.

Oleh karena itu, pemerintah mendorong percepatan transformasi digital dan peningkatan daya saing industri dalam negeri sebagai upaya jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar eksternal yang rentan terhadap fluktuasi kebijakan global, termasuk kebijakan tarif dari negara mitra dagang utama seperti Amerika Serikat.

)* Penulis adalah mahasiswa Bandung tinggal di Jakarta

Jakarta – Draf terbaru Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tidak lagi mengatur secara spesifik kewenangan masing-masing aparat penegak hukum.

Hal ini dipandang sebagai langkah positif dalam memperkuat kerja sama antar lembaga, terutama antara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam pemberantasan korupsi.

Ketua Komisi Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof Deding Ishak, menyatakan bahwa kekhawatiran sebelumnya terkait pembatasan kewenangan Kejaksaan kini telah mereda.

“Dulu sempat ada kekhawatiran bahwa kewenangan Kejaksaan akan dibatasi hanya pada pelanggaran HAM berat, tapi draf terakhir KUHAP tidak mengatur itu. Ini membuat kami lega, karena sinergi antara Kejaksaan dan KPK sangat penting untuk mendukung komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi,” ujarnya.

Prof Deding juga menekankan pentingnya momen ini sebagai peluang menjadikan agenda pemberantasan korupsi sebagai prioritas negara.

Menurutnya, sinergi bukan hanya antar lembaga penegak hukum, tetapi juga antara ulama dan pemerintah.

“Penegakan hukum terhadap koruptor harus jadi jihad bersama. Kejaksaan dan KPK tidak boleh jalan sendiri-sendiri, melainkan bersinergi untuk mengefektifkan upaya pemberantasan korupsi,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa RUU KUHAP tidak mencabut kewenangan institusi seperti Kejaksaan atau KPK.

“Fungsi penyidikan Kejaksaan dan KPK tetap berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa RUU KUHAP tidak mengubah substansi kewenangan yang sudah diatur dalam UU Tipikor maupun UU Kejaksaan.

Senada dengan itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Prof Dr Sri Winarsi, menilai beberapa pasal dalam RUU KUHAP memperjelas peran masing-masing institusi penegak hukum.

“Diferensiasi fungsional ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Pasal-pasal seperti 6, 8, 13, 42, dan 46 dalam RUU KUHAP menunjukkan adanya koordinasi profesional dan mendorong efektivitas serta efisiensi dalam proses penegakan hukum,” jelasnya.

Prof Deding menutup dengan keyakinan bahwa RUU KUHAP adalah momentum penting untuk menyatukan kekuatan negara dalam mendukung agenda besar Presiden Prabowo memberantas korupsi secara tegas dan sistematis.-