Jakarta – Pemerintah menyatakan kesiapan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang telah diajukan DPR sejak 2003. Pembahasan RUU Perampasan Aset menunggu rampungnya revisi RUU KUHAP, sehingga terciptanya sinkronisasi antarketentuan hukum.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemerintah kapan saja siap sedia membahas RUU Perampasan Aset yang inisiatifnya telah diajukan DPR sejak tahun 2003.

Yusril menegaskan, regulasi tersebut dibutuhkan agar hakim memiliki dasar hukum yang jelas untuk memutus penyitaan dan perampasan aset.

“Kapan aset yang diduga sebagai hasil korupsi itu dapat disita dan kapan harus dirampas untuk negara, semua harus diatur dengan undang-undang agar tercipta keadilan dan kepastian hukum serta penghormatan terhadap HAM,” ujarnya.

Ia menambahkan, UU ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

“Penegakan hukum dalam perampasan aset ini harus dilakukan secara tegas, namun tetap menghormati asas keadilan, kepastian hukum, serta hak asasi manusia,” ucap Yusril.

Ia juga menyinggung pengalaman saat DPR menyempurnakan naskah akademik RUU KUHAP sebelum pembahasan dengan pemerintah.

Menurutnya, sinkronisasi antarketentuan hukum sangat krusial agar implementasi di lapangan berjalan efektif, efisien, dan tidak menimbulkan multitafsir yang merugikan masyarakat.

Harmonisasi antarregulasi tersebut juga akan memperkuat posisi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara objektif, sekaligus memberikan perlindungan maksimal kepada warga negara.

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menjelaskan pembahasan RUU Perampasan Aset menunggu rampungnya revisi RUU KUHAP.

“Kalau KUHAP-nya sudah selesai, ya itu disinkronkan. Jangan sampai nanti Undang-Undang Perampasan Aset kami garap, tapi hasilnya tidak sinkron,” katanya.

Ia menegaskan DPR sejalan dengan iktikad Presiden Prabowo.

“Kami prinsipnya setuju dengan Pak Presiden. Akan kami segera bahas dan koordinasi dengan Komisi III agar lebih agresif menyelesaikan RUU KUHAP,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan tegas terhadap pengesahan UU Perampasan Aset. Dalam pidatonya saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, ia mengajak massa buruh untuk melanjutkan perjuangan melawan korupsi.

“Bagaimana? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?” serunya, yang disambut gemuruh setuju dari massa.

Di akhir orasinya, Prabowo menegaskan, “Dalam rangka pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung!”-

Oleh: Aryo Wijaya )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat supremasi hukum nasional melalui pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai bagian integral dari reformasi hukum pidana nasional. Seiring dengan akan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru mulai 2 Januari 2026, pembaruan KUHAP menjadi langkah logis sekaligus mendesak untuk memastikan sistem peradilan pidana Indonesia tidak lagi bertumpu pada produk hukum kolonial, melainkan mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kedaulatan hukum yang bersumber dari karakter bangsa Indonesia sendiri.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menempatkan reformasi hukum pidana ini dalam kerangka besar pembangunan hukum nasional. Ia menekankan bahwa KUHP baru adalah bentuk konkret dari upaya dekolonisasi hukum yang telah lama menjadi aspirasi kebangsaan.

Menurut Yusril, sistem hukum pidana nasional yang dirumuskan pemerintah kini dibangun dengan memperhatikan asas-asas hukum yang hidup di tengah masyarakat, baik yang bersumber dari adat istiadat, tradisi, maupun nilai-nilai keislaman. Pemerintah tidak lagi menempatkan sanksi pidana semata sebagai alat pembalasan atau penjeraan seperti dalam sistem hukum warisan kolonial, melainkan sebagai sarana pemulihan, ketentraman sosial, dan keadilan restoratif.

Dalam proses menyongsong penerapan KUHP yang baru, pembaruan KUHAP menjadi penting untuk memperkuat mekanisme implementasi hukum pidana. Hal ini mencakup pembenahan menyeluruh terhadap proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan agar berjalan secara lebih efisien, akuntabel, dan selaras dengan asas due process of law.

Salah satu aspek penting dalam pembaruan KUHAP ini adalah penguatan peran jaksa sebagai dominus litis, yakni pemegang kendali utama atas perkara pidana sejak tahap awal proses hukum hingga putusan pengadilan. Gagasan ini diperkuat oleh banyak negara penganut sistem civil law dan dinilai efektif dalam mempercepat proses peradilan serta menghindari tumpang tindih kewenangan antara penyidik dan penuntut umum.

Pentingnya dominus litis juga ditegaskan oleh akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Junaedi. Menurutnya, pembaruan KUHAP harus menguatkan posisi jaksa sebagai pengendali perkara agar penegakan hukum tidak terus terhambat oleh persoalan teknis seperti bolak-baliknya berkas perkara antara kepolisian dan kejaksaan. Dengan penegasan ini, proses hukum diharapkan berjalan lebih sistematis dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Penataan ini juga menjadi jaminan bahwa keputusan terhadap kelanjutan suatu perkara berada di tangan institusi yang mampu mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum formil, tetapi juga keadilan substantif.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM tidak tinggal diam dalam menyambut implementasi sistem hukum pidana yang baru. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan sosialisasi masif kepada aparat penegak hukum, termasuk para calon perwira kepolisian.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, memandang bahwa pemahaman terhadap KUHP yang baru menjadi syarat mutlak bagi siapapun yang akan menjalankan fungsi penegakan hukum di Indonesia. Ia menggarisbawahi pentingnya KUHP baru sebagai fondasi hukum pidana nasional yang tidak hanya menyatukan norma-norma pidana dalam satu kodifikasi, tetapi juga menegaskan semangat demokratisasi hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Widodo, KUHP baru memuat sejumlah pembaruan penting yang wajib dipahami dalam konteks penegakan hukum modern. Salah satunya adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law, sebagai bentuk adaptasi terhadap realitas sosial dan kearifan lokal. Di samping itu, sistem pemidanaan yang diterapkan menjadi lebih proporsional dan berorientasi pada keadilan sosial.

Salah satu inovasi paling signifikan adalah diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga entitas bisnis yang melakukan kejahatan demi kepentingan organisasinya kini dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Hal ini merupakan jawaban konkret atas tantangan kejahatan yang bersifat sistemik dan terorganisir dalam struktur kelembagaan modern.

Sosialisasi yang dilakukan Ditjen AHU juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengawal pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru secara komprehensif. Pemerintah menyadari bahwa pembaruan hukum tidak hanya menyangkut perubahan norma, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia yang akan menegakkannya. Dengan membekali para aparat hukum sejak dini, pemerintah berupaya membangun kultur hukum yang selaras dengan prinsip keadilan restoratif, keadilan sosial, dan supremasi hukum nasional.

Dengan semua upaya ini, jelas bahwa pembaruan KUHAP bukan sekadar revisi administratif, melainkan bagian dari transformasi fundamental sistem hukum pidana Indonesia. Dalam jangka panjang, hal ini menjadi pondasi penting untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan sistem peradilan yang bermartabat. Pemerintah tidak hanya menunjukkan keberanian politik dalam mengakhiri ketergantungan terhadap hukum kolonial, tetapi juga kemampuan teknokratik dalam membangun sistem hukum yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa.

Reformasi hukum pidana yang dijalankan saat ini, melalui sinergi KUHP dan KUHAP yang baru, merupakan refleksi dari tekad negara untuk menegakkan supremasi hukum yang adil, demokratis, dan berkepribadian Indonesia. Pemerintah bukan sekadar pembuat aturan, tetapi penggerak utama lahirnya sistem hukum nasional yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan jati diri bangsa.

)* Pemerhati masalah Hukum dan Kemasyarakatan

Oleh: Fikri Setiawan )*

Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam mereformasi sistem peradilan pidana dengan mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Pembaruan ini tidak sekadar penyesuaian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, tetapi juga sebuah langkah strategis untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) semakin terjamin dalam setiap tahap proses hukum.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej, menilai bahwa KUHAP lama masih sarat dengan pendekatan kontrol terhadap kejahatan, yang mengutamakan kecepatan dan kuantitas penyelesaian perkara tanpa cukup mempertimbangkan prinsip due process of law. Hal ini dinilai tidak sejalan dengan arah pembangunan hukum modern yang seharusnya menjadikan perlindungan individu dari potensi kesewenang-wenangan sebagai pijakan utama. Ia juga menekankan bahwa pengesahan KUHAP baru harus dilakukan sebelum KUHP baru berlaku pada Januari 2026 agar tidak menimbulkan kekosongan hukum yang merugikan proses penegakan hukum, terutama terkait legitimasi tindakan penahanan.

Paradigma hukum pidana Indonesia kini bergeser dari semangat pembalasan ke arah pemulihan dan perbaikan, dengan mengedepankan nilai korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Perubahan paradigma ini menuntut sistem hukum acara yang lebih manusiawi dan menjunjung tinggi asas keadilan substantif. Oleh karena itu, KUHAP baru dirancang sebagai instrumen yang mampu memberikan perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, hingga terpidana, tanpa mengabaikan kebutuhan penegakan hukum yang efektif.

Edward menyoroti bahwa KUHAP lama tidak mencantumkan asas praduga tidak bersalah dalam batang tubuhnya, melainkan hanya dalam bagian penjelasan umum. Selain itu, banyak kewajiban hukum yang tidak dibarengi dengan sanksi ketika dilanggar oleh aparat penegak hukum. Hal ini membuka celah penyalahgunaan wewenang dan melemahkan posisi individu dalam proses hukum. Dengan mengedepankan asas hukum acara yang tertulis, jelas, dan ketat, KUHAP baru diarahkan untuk memperbaiki kekosongan normatif tersebut.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, juga memandang bahwa penyusunan KUHAP baru adalah langkah penting untuk memperkuat pelindungan HAM di ranah peradilan pidana. Ia menggarisbawahi bahwa hambatan utama bukan hanya pada tataran peraturan, tetapi juga dalam implementasinya. Banyak hak-hak dasar tersangka yang kerap terabaikan, termasuk hak atas bantuan hukum atau hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang. Dalam konsultasi publik bersama masyarakat sipil, ia menilai KUHAP seharusnya berfungsi sebagai penjaga keseimbangan antara ketegasan hukum dan pelindungan hak individu.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan peran penasihat hukum dalam mendampingi tersangka. Menurutnya, banyak praktik di lapangan yang masih membatasi ruang gerak advokat, bahkan dalam tahap pemeriksaan awal. Untuk itu, RUU KUHAP didorong untuk menegaskan posisi advokat sebagai bagian integral dalam menjamin perlindungan hukum yang adil.

Salah satu gagasan krusial dalam revisi KUHAP adalah penguatan pendekatan keadilan restoratif. Habiburokhman menilai bahwa pendekatan ini bukan hanya mampu menyelesaikan perkara secara lebih damai, tetapi juga menjadi solusi konkret atas persoalan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Banyak kasus pidana ringan yang sebenarnya bisa diselesaikan di luar mekanisme pemidanaan formal, khususnya jika melibatkan konflik sosial, ujaran kebencian, atau pelanggaran ringan yang lebih tepat diselesaikan melalui dialog dan pemulihan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa KUHAP baru akan mencerminkan amanat konstitusi yang telah diamandemen, terutama dalam hal jaminan terhadap HAM. Ia menjelaskan bahwa draf KUHAP yang disiapkan telah menetapkan batas waktu maksimal status tersangka, yaitu dua tahun. Ketentuan ini dihadirkan untuk menghindari praktik penetapan status hukum yang menggantung dan menimbulkan beban psikologis berkepanjangan terhadap individu.

Yusril juga menegaskan bahwa KUHAP baru tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan HAM, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan keadilan. Penyusunan KUHAP ini menurutnya sudah mengakomodasi berbagai perkembangan zaman dan penyempurnaan terhadap aturan sebelumnya yang dinilai belum adaptif terhadap dinamika masyarakat modern. Pengalaman pribadi Yusril dalam menguji beberapa pasal KUHAP lama ke Mahkamah Konstitusi memperkuat keyakinannya bahwa revisi menyeluruh terhadap hukum acara pidana memang sangat diperlukan.

Dengan berbagai pendekatan baru yang diadopsi dalam RUU KUHAP, pemerintah menunjukkan bahwa pembaruan ini bukan hanya bersifat prosedural, tetapi merupakan bentuk nyata dari komitmen negara dalam menegakkan supremasi hukum yang berpihak pada keadilan dan kemanusiaan. Perlindungan hak asasi manusia tidak lagi hanya menjadi wacana, melainkan diterjemahkan secara sistematis ke dalam regulasi yang akan membentuk wajah peradilan pidana Indonesia di masa depan.

Dengan memperhatikan prinsip due process of law, pengakuan terhadap peran advokat, batas waktu proses hukum yang tegas, serta pembukaan ruang keadilan restoratif, KUHAP baru menjadi simbol transformasi hukum nasional yang lebih adil, transparan, dan beradab. Pemerintah bersama legislatif dan seluruh pemangku kepentingan telah meletakkan fondasi penting bagi terbentuknya sistem peradilan yang tidak hanya kuat dalam penegakan hukum, tetapi juga bijak dalam melindungi hak-hak setiap warga negara.

)* Pengamat Ilmu Hukum

Jakarta – Dalam langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan dagang internasional, pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Negosiasi Tarif Trump.

Satgas ini bertugas merumuskan dan menjalankan strategi diplomasi dagang yang efektif dalam merespons kebijakan tarif baru yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah membentuk tiga Satgas untuk mempercepat proses negosiasi tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump.

“Bapak Presiden sudah menyetujui ada tiga satgas yang dibentuk,” kata Airlangga dalam keterangannya.

Airlangga menjelaskan bahwa negosiasi antara pemerintah RI dan AS bertujuan untuk mencapai win-win solution atau kesepakatan yang saling menguntungkan. Selain itu, langkah perundingan ini sesuai dengan arahan Presiden yang menekankan pentingnya tidak membeda-bedakan negara dalam kebijakan perdagangan.

“Secara geopolitik, tentu Indonesia dianggap penting oleh Amerika,” ucapnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga akan membentuk Satgas Deregulasi Kebijakan untuk menyesuaikan kebijakan dalam negeri dengan tantangan global.

“Deregulasi itu semua yang kemarin diarahkan oleh Bapak Presiden, baik itu terkait dengan ekspor, impor, serta TKDN yang kaitannya dengan information and communication technology (ICT),” ujar Airlangga.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pemerintah masih merumuskan poin-poin penting sebagai dasar pembentukan keppres. Tiga Satgas tersebut diharapkan mampu memperkuat iklim investasi dan mempercepat perizinan berusaha.

“Sehingga sampai hari ini masih terus kita rumuskan poin-poin yang akan diatur dalam proses-proses deregulasi,” terangnya.

Presiden Prabowo pun telah menyetujui pembentukan tiga Satgas tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menghadapi tantangan perdagangan global secara proaktif dan terstruktur. Pendekatan diplomasi ekonomi yang inklusif dan berbasis kepentingan jangka panjang diharapkan mampu mengubah tekanan tarif menjadi peluang strategis.

Pemerintah optimistis bahwa dengan kerja sama lintas kementerian, komitmen pada deregulasi, serta strategi negosiasi yang tepat, Indonesia dapat menghadapi kebijakan tarif Trump secara efektif. Langkah ini mencerminkan kesiapan Indonesia untuk beradaptasi dan terus tumbuh di tengah dinamika perdagangan global.

JAKARTA – Pemerintah Indonesia dinilai perlu mengoptimalkan serapan mineral dalam negeri guna memperkuat industri manufaktur sebagai langkah mitigatif terhadap kebijakan tarif baru Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus, menegaskan bahwa ekspor Indonesia ke AS selama ini didominasi produk sawit, tekstil, dan alas kaki. Namun, efek lanjutan dari tarif tersebut bisa mengganggu rantai pasok global, termasuk sektor mineral.

“Perdagangan dunia itu seperti jaring laba-laba. Jika Amerika terganggu, Jepang dan China juga terdampak, dan akhirnya Indonesia ikut kena imbasnya,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harus mempercepat hilirisasi mineral mentah agar produk bernilai tambah seperti rangka mobil dan knalpot bisa dihasilkan di dalam negeri. Langkah ini diyakini akan menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, dan menekan impor barang sejenis.

“China adalah mitra dagang utama kita di sektor logam dasar. Jika ekspor mereka ke AS terganggu, permintaan terhadap produk hilirisasi dari kita bisa ikut menurun. Karena itu kita perlu memperkuat pasar domestik,” tegasnya.

Menanggapi situasi ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar Indonesia tetap menjaga hubungan strategis dengan AS. Saat ini Pemerintah mendorong negosiasi ulang terhadap perjanjian dagang dan investasi seperti TIFA yang terakhir direvisi tahun 1996.

“Perjanjian itu sudah tidak relevan. Bahkan Malaysia tertarik menjalin perjanjian serupa dengan Indonesia,” katanya.

Airlangga juga mengungkapkan berbagai langkah konkret, seperti deregulasi Non-Tariff Measures, penguatan TKDN di sektor ICT, dan pembukaan akses Free Trade Zone, khususnya di Batam, guna mendukung masuknya investasi perusahaan AS.

“Kita juga akan meningkatkan impor produk pertanian seperti kedelai dan gandum dari AS sebagai bagian dari strategi balancing. Tapi ini realokasi, bukan tambahan, jadi tidak membebani APBN,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Ace Hasan Syadzily, melihat kebijakan tarif Trump sebagai momentum strategis memperkuat ketahanan nasional.

“Dunia mulai meninggalkan perdagangan bebas. Kita harus punya fondasi ekonomi yang mandiri,” tegasnya.

Ia mendorong hilirisasi, penguatan industri lokal, dan transformasi digital untuk membangun kemandirian ekonomi serta menciptakan lapangan kerja berkualitas bagi generasi mendatang.

Oleh: Silvia AP )*

Dalam dinamika ekonomi global yang terus bergerak cepat, kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump menjadi salah satu pemicu utama ketegangan dagang internasional. Salah satunya adalah penerapan tarif impor yang tinggi terhadap berbagai produk dari luar negeri, termasuk dari negara berkembang seperti Indonesia. Kebijakan ini, walaupun diklaim sebagai langkah untuk melindungi industri dalam negeri AS, secara langsung berdampak pada neraca perdagangan dan keberlangsungan ekspor negara mitra, termasuk Indonesia.

Di tengah tantangan tersebut, pemerintah Indonesia mengambil serangkaian langkah konkret sebagai bentuk respons yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga strategis dan visioner. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam terhadap dinamika global, melainkan aktif mengambil posisi yang tegas dalam menjaga kepentingan nasional.

Pengamat mata uang Ibrahim Assuabi mengatakan, dengan beban tarif yang lebih tinggi daya saing ekspor nasional ke pasar AS dipastikan melemah. Adapun kabar baiknya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat serta menopang industri yang terdampak oleh penurunan ekspor akibat tarif impor AS.

Menghadapi negara adidaya seperti AS memerlukan pendekatan diplomatik yang cermat, berbasis data, dan memperlihatkan nilai tambah yang dapat diberikan Indonesia dalam hubungan dagang bilateral. Pemerintah Indonesia memanfaatkan pendekatan berbasis kerja sama dan win-win solution, yang tidak hanya mengandalkan retorika, tetapi juga argumentasi yang kuat mengenai kontribusi Indonesia terhadap stabilitas ekonomi kawasan dan global.

Selain melalui jalur diplomatik, langkah konkret pemerintah juga terlihat dalam diversifikasi pasar ekspor. Kesadaran bahwa ketergantungan terhadap satu pasar utama berisiko tinggi mendorong pemerintah untuk membuka peluang ke pasar alternatif. Negara-negara di Asia Selatan, Afrika, dan Timur Tengah menjadi target utama pengembangan pasar baru. Pemerintah bekerja sama dengan asosiasi industri dan eksportir untuk mengidentifikasi potensi produk dan negara tujuan, sekaligus memperluas jaringan dagang melalui perjanjian perdagangan bilateral maupun regional.

Langkah lain yang tidak kalah penting adalah pemberian insentif dan dukungan kepada sektor industri terdampak. Pemerintah menggulirkan sejumlah kebijakan fiskal yang ditujukan untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing ekspor. Di antaranya adalah pengurangan tarif pajak untuk bahan baku, kemudahan akses pembiayaan ekspor, serta dukungan terhadap sertifikasi internasional. Kebijakan ini sangat penting, mengingat tekanan tarif dari luar negeri harus diimbangi dengan efisiensi dan keunggulan kompetitif dari dalam negeri.

Selain itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan mengatakan sangat mengapresiasi langkah pemerintah dalam merespons kebijakan Trump. Menurutnya, kebijakan pemerintah dalam merespons tarif impor baru AS membuat Indonesia dapat mempertahankan daya saing di pasar internasional tanpa harus terlibat dalam konflik dagang yang merugikan banyak pihak.

Dukungan pemerintah juga mencakup peningkatan infrastruktur penunjang ekspor. Pelabuhan, jalur distribusi, dan layanan logistik menjadi perhatian utama dalam rangka memperlancar arus barang keluar-masuk. Pemerintah menyadari bahwa daya saing produk tidak hanya ditentukan oleh harga dan kualitas, tetapi juga oleh kecepatan pengiriman dan efisiensi logistik. Investasi di bidang ini terus ditingkatkan melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak hanya menanggapi tantangan secara simbolik, melainkan dengan kebijakan nyata yang menyentuh berbagai aspek. Dari sisi diplomasi, pasar, insentif, hingga infrastruktur, semuanya diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam peta perdagangan global yang tengah mengalami pergeseran.

Penting untuk dipahami bahwa respons pemerintah terhadap kebijakan tarif AS bukan sekadar pertahanan terhadap gangguan sementara, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, krisis dijadikan sebagai momentum untuk melakukan transformasi. Pemerintah tidak terjebak pada narasi keluhan, melainkan menjadikan hambatan sebagai peluang untuk memperbaiki sistem perdagangan dan industri dalam negeri.

Sebelumnya, Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi kebijakan tarif impor baru AS sudah tepat. Dia menyebut strategi yang dilakukan Presiden Prabowo adalah dual track strategy, sebab Indonesia melakukan komunikasi dengan para pemimpin ASEAN dan secara simultan mengirimkan tim negosiasi yang kuat ke Washington DC juga tepat.

Dalam konteks global yang serba tidak pasti, kemampuan suatu negara untuk beradaptasi dan bertindak cepat menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah Indonesia telah membuktikan kapasitasnya dalam hal ini. Alih-alih terpuruk di tengah tekanan eksternal, pemerintah memilih untuk bersikap proaktif dan membangun fondasi baru bagi perdagangan dan industri nasional.

Langkah-langkah konkret ini perlu mendapat apresiasi, bukan hanya karena sifatnya yang cepat dan tepat, tetapi juga karena mencerminkan kepemimpinan yang tanggap terhadap perubahan global. Di saat banyak negara masih mencari arah, Indonesia telah menapaki jalan transformasi yang berkelanjutan. Keterlibatan lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan ini juga memperlihatkan semangat kolaborasi yang menjadi kekuatan utama dalam menghadapi tantangan global.

Ke depan, penting bagi pemerintah untuk menjaga konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan serta terus melakukan evaluasi terhadap dampaknya. Dalam dunia yang terus berubah, kebijakan tidak boleh statis. Fleksibilitas, keterbukaan terhadap masukan, serta kesediaan untuk menyesuaikan arah strategi merupakan bagian dari komitmen terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

)* Penulis adalah tim redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ideas

Oleh: Sidya Wiratma )*

Pemerintah Indonesia menunjukkan kesiapan menghadapi kebijakan proteksionis Amerika Serikat melalui pendekatan yang mengintegrasikan kebijakan fiskal dan diplomasi perdagangan secara strategis. Dalam menghadapi tantangan tarif tinggi yang diberlakukan terhadap sejumlah produk ekspor Indonesia, respons pemerintah diarahkan pada penguatan koordinasi lintas sektor serta penyesuaian struktural yang berorientasi jangka panjang.

Langkah konkret telah ditunjukkan melalui inisiatif diplomatik yang dijalankan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Dalam kunjungan kerja ke Amerika Serikat, pemerintah Indonesia menyampaikan tawaran komprehensif yang mencakup isu tarif, hambatan non-tarif, serta rencana penyeimbangan neraca perdagangan. Pemerintah menilai bahwa pendekatan saling menguntungkan lebih efektif dalam meredam dampak kebijakan sepihak. Hal ini terlihat dari upaya Indonesia mendorong kesetaraan tarif ekspor dengan negara pesaing seperti Vietnam dan Bangladesh, guna menciptakan kondisi persaingan yang adil.

Selain pendekatan negosiasi, Indonesia juga mendorong kerja sama investasi sebagai bagian dari diplomasi ekonomi. Salah satu perusahaan nasional bahkan direncanakan akan menanamkan investasi bernilai miliaran dolar di sektor energi biru di Amerika Serikat, menunjukkan komitmen Indonesia dalam membangun hubungan bilateral yang saling menguntungkan. Di sisi lain, isu mineral strategis menjadi perhatian penting, mengingat potensi besar Indonesia dalam mendukung rantai pasok industri global.

Pemerintah Amerika Serikat pun telah merespons positif inisiatif ini dengan menunjuk perwakilan perdagangan untuk melanjutkan perundingan teknis. Sebagai bentuk keseriusan kedua belah pihak, telah disepakati dokumen kerahasiaan yang menjaga eksklusivitas proses negosiasi. Dalam menindaklanjuti hal ini, Indonesia membentuk satuan tugas khusus yang mencakup bidang perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, dan iklim usaha. Tujuannya jelas, yakni mempercepat proses diplomatik dan memperkuat kesiapan nasional menghadapi dampak kebijakan eksternal.

Efek dari tarif tinggi tidak hanya berdampak pada arus perdagangan, tetapi juga mempengaruhi sektor produksi dan lapangan kerja. Hal ini menjadi perhatian Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eisha Maghfiruha Rachbini, yang menilai bahwa tarif sebesar 32 persen dari AS dapat memicu penurunan ekspor Indonesia secara signifikan. Menurutnya, sektor-sektor seperti tekstil, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan akan terdampak langsung, menyebabkan perlambatan produksi dan ancaman pengurangan tenaga kerja.

Dalam konteks ini, pemerintah dinilai perlu mengambil langkah taktis melalui penyesuaian fiskal berupa insentif pajak, subsidi, dan kemudahan pembiayaan guna mempertahankan keberlangsungan usaha serta daya saing industri nasional. Optimalisasi perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral juga terus digencarkan. Kerja sama seperti RCEP, EU-CEPA, dan TIFA digunakan sebagai instrumen untuk memperluas akses pasar dan memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika perdagangan global yang semakin kompleks. Pemerintah juga membuka peluang kerja sama dagang dengan negara non-tradisional, sebagai bentuk diversifikasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar AS dan Tiongkok.

Sinergi antara fiskal dan perdagangan tidak berhenti pada tataran kebijakan. Kolaborasi aktif antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi juga menjadi bagian dari strategi responsif yang dijalankan. Hal ini ditekankan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro dan Mikro Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Aviliani, yang menilai bahwa pelaku usaha nasional semakin siap menghadapi tantangan global. Dia menekankan pentingnya menjadikan krisis sebagai momentum untuk memperkuat daya saing serta pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menyusun strategi jangka panjang.

Pemerintah sendiri telah membentuk komite gabungan yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dan dunia usaha. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan perdagangan serta mendorong deregulasi guna memperkuat investasi dan ekspor nasional. Insentif fiskal dan non-fiskal, seperti subsidi bunga dan pengurangan pajak, disebut sebagai instrumen penting untuk membantu pelaku usaha bertahan bahkan berkembang di tengah tekanan global.

Selain itu, upaya pemerintah memperkuat sektor produksi melalui inovasi teknologi, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan investasi dalam riset menjadi prioritas jangka panjang yang terus ditingkatkan. Transformasi digital, hilirisasi industri, serta pengembangan sektor unggulan menjadi elemen penting dalam menciptakan struktur ekonomi yang tangguh dan adaptif. Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan mengatasi tekanan eksternal, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional agar mampu bersaing dalam ekosistem global yang dinamis.

Respons pemerintah terhadap kebijakan tarif Amerika Serikat juga mencerminkan ketegasan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang mengedepankan prinsip saling menghormati dalam hubungan internasional. Pendekatan yang dibangun tidak bersifat reaktif semata, melainkan proaktif dalam menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan. Hal ini memperlihatkan kematangan diplomasi ekonomi Indonesia dalam mengelola tekanan dari luar negeri tanpa mengorbankan kepentingan dalam negeri.

Keseluruhan upaya ini memperlihatkan bahwa pemerintah, melalui sinergi antara langkah fiskal, kebijakan perdagangan, dan strategi diplomatik, mampu menjawab tantangan global dengan visi jangka panjang yang solid. Dengan memadukan instrumen diplomatik dan kebijakan fiskal secara terarah, Indonesia menunjukkan kemampuannya mengelola risiko global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi. Pendekatan strategis dan terintegrasi ini diyakini akan menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian global.

)* Konsultan Kebijakan Ekonomi – Forum Ekonomi Rakyat

Palembang – Pemerintah secara aktif dan progresif mendistribusikan bantuan dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil dan balita di berbagai wilayah Indonesia.

Bantuan yang disalurkan berupa paket makanan bergizi lengkap seperti telur, susu, kacang-kacangan, sayuran, buah, dan sumber protein lainnya, yang disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi setiap kelompok penerima. Ini menunjukkan ketelitian dan kepedulian pemerintah dalam merancang program berbasis data dan kebutuhan nyata di lapangan.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga), Wihaji memimpin langsung penyaluran bantuan MBG kepada ibu hamil, menyusui, dan balita di Posyandu Mawar, Ilir Barat II, Palembang, Sumatera Selatan.

“Prinsipnya, salah satu fungsi MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita adalah untuk mencegah supaya tidak terjadi stunting,” kata Wihaji.

Wihaji menambahkan bahwa pencegahan stunting dimulai dari 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), mulai dari ibu hamil sampai baduta.

“Karena itu mereka diberi asupan gizi agar setelah usia dua tahun, Insya Allah, aman. Kalau sudah lewat dua tahun dan terjadi stunting, penyembuhannya cukup sulit,” ujar Wihaji.

Pemerintah sangat memahami urgensi ini dan melalui program MBG, telah menunjukkan komitmen total dalam membangun fondasi kesehatan bangsa sejak dini.

Menteri Wihaji juga menekankan pentingnya pemberian asupan gizi sesuai kebutuhan masing-masing kelompok sasaran.

“Menunya nanti disesuaikan. Ibu hamil sudah diukur kebutuhannya, ibu menyusui beda, balita juga beda. Tidak mungkin balita usia tiga tahun diberi makanan yang keras. Semua ini dirancang oleh ahli gizi,” lanjut Wihaji.

Hal ini membuktikan bahwa pemerintah tidak hanya memberikan bantuan, tapi juga melibatkan pendekatan ilmiah dan profesional dalam setiap intervensinya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyampaikan bahwa pendanaan program MBG di wilayahnya berasal dari Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kita punya tanggung jawab moril sebagai wakil pemerintah pusat untuk mengawasinya,” tegas Herman Deru.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan sangat baik dalam menyukseskan program nasional yang visioner dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat akar rumput.

Program MBG merupakan inisiatif unggulan pemerintah dalam meningkatkan ketahanan gizi keluarga miskin dan rentan, serta mencegah stunting secara berkelanjutan. Dengan adanya program ini, pemerintah membuktikan bahwa intervensi langsung dan tepat sasaran mampu membawa dampak besar bagi masa depan Indonesia.

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen luar biasa dalam menjamin keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya konkret mendukung generasi emas Indonesia. Demi memastikan setiap anak mendapatkan asupan gizi yang tepat dan aman, pemerintah secara konsisten melakukan pengecekan berkala terhadap gizi, keamanan pangan, serta kualitas penyajian makanan yang disalurkan ke sekolah-sekolah.

Langkah ini dijalankan secara terintegrasi melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan dinas pendidikan, dinas kesehatan, badan pengawas pangan, serta lembaga terkait lainnya di tingkat pusat dan daerah. Pemerintah menetapkan standar nasional yang ketat demi menjamin bahwa makanan dalam program MBG benar-benar memenuhi kebutuhan gizi harian siswa, disiapkan secara higienis, dan aman untuk dikonsumsi.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, menyampaikan imbauan kepada seluruh pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Jawa Tengah untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kualitas makanan yang akan didistribusikan.

“Saya imbau ke semua SPPG di Jateng, untuk menjaga kebersihan dapurnya dan kualitas makanan yang akan disalurkan kepada siswa,” ujar Taj Yasin.

Lebih lanjut, Gus Yasin menargetkan pembangunan tiga dapur MBG di setiap kabupaten di Jawa Tengah, sebagai bentuk dukungan dari pemerintah pusat. Menurutnya, pemilihan dapur akan dilakukan secara selektif sesuai ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN) demi menjamin kualitas terbaik.

“Kami siapkan karena ini dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang menangani. Di pemerintah provinsi, kami usul 21 SPPG, program ini sudah berjalan dan tinggal meneruskan,” jelasnya.

Dukungan penuh terhadap kualitas makanan MBG juga disampaikan oleh Bambang Suryantoro Sudibyo (Kepala Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang). Ia menegaskan bahwa guru akan terlebih dahulu mencicipi menu MBG sebelum didistribusikan kepada siswa, sebagai bentuk komitmen menjaga keamanan pangan.

“Ya, untuk menghindari risiko, guru kami wajibkan mencicipi makanan sebelum menu MBG didistribusikan pada siswa. Pengelola akan memberikan sampel untuk dicicipi oleh guru,” ungkapnya.

Selain itu, Bambang juga mendorong agar pengelola atau vendor penyedia makanan lebih teliti dan memperhatikan kesehatan anak-anak. Pemerintah daerah semakin memperketat pengawasan sebagai bukti serius dalam menjamin mutu dan keselamatan pangan program MBG.

“Kami mohon bagi yang bertugas memasak bisa memperhatikan kesehatan anak. Yang jelas, dengan adanya program ini, kami semakin memperketat pengawasan menu MBG,” tegasnya.

Pemerintah terus meningkatkan kualitas program MBG demi kesejahteraan dan kesehatan generasi penerus bangsa. Dengan kolaborasi yang kuat, Indonesia siap mencetak masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak melalui gizi yang tepat dan aman.

Oleh : Jodi Mahendra )

Pada awal tahun 2025, pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak di seluruh negeri. Program ini dirancang untuk memberikan akses makanan bergizi kepada anak-anak, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dengan alokasi anggaran yang sangat besar, pemerintah menunjukkan komitmen serius terhadap kualitas gizi anak Indonesia, sekaligus mengurangi angka stunting dan malnutrisi yang selama ini menjadi masalah nasional.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar penyediaan makanan, tetapi bagian dari strategi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Menurutnya, anak-anak yang mendapat asupan nutrisi yang memadai akan lebih mampu berkonsentrasi dan menyerap pelajaran di sekolah. Gizi yang baik berkontribusi langsung terhadap performa belajar, perkembangan otak, dan daya tahan tubuh anak.

Diluncurkan secara nasional pada 6 Januari 2025, program ini merupakan respons terhadap tingginya prevalensi stunting dan kasus gizi buruk yang masih menjadi tantangan serius di banyak wilayah Indonesia. Data terbaru menyebutkan bahwa hingga pertengahan Februari 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 19 juta anak penerima manfaat. Pemerintah mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp71 triliun, dan telah merancang peningkatan anggaran hingga Rp171 triliun pada akhir tahun 2025. Angka ini mencerminkan prioritas tinggi pemerintah dalam membangun sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.

Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari, turut menyuarakan dukungan terhadap program ini. Ia menyatakan bahwa MBG tidak hanya penting untuk anak-anak, tetapi juga bagi ibu-ibu, karena dapat membantu memperbaiki pola konsumsi keluarga miskin dan menurunkan beban ekonomi rumah tangga. Lebih jauh, menurut Lucy, program ini adalah instrumen penting dalam agenda nasional untuk menekan angka stunting dan memperbaiki kualitas kesehatan generasi penerus bangsa.

Salah satu aspek yang sangat ditekankan oleh pemerintah adalah jaminan higienitas setiap paket makanan yang disediakan melalui program ini. Pemerintah, melalui koordinasi dengan Badan Gizi Nasional dan lembaga terkait lainnya, telah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat dalam proses pengolahan dan distribusi makanan. Setiap penyedia makanan wajib mengikuti aturan terkait sanitasi, penggunaan bahan pangan segar dan berkualitas, serta proses memasak yang higienis dan aman untuk dikonsumsi anak-anak.

Dalam laporan evaluasi terbaru, disebutkan bahwa seluruh mitra penyedia makanan MBG telah melalui pelatihan intensif mengenai protokol kebersihan dan keamanan pangan. Pelatihan ini mencakup tata cara pengolahan makanan, penyimpanan yang tepat, dan distribusi yang efisien. Tujuannya adalah memastikan bahwa anak-anak yang menerima makanan dari program ini tidak hanya mendapatkan gizi yang baik, tetapi juga terhindar dari risiko penyakit akibat makanan yang tidak layak konsumsi.

Selain aspek kesehatan, program MBG juga memiliki dimensi pembangunan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong pelibatan UMKM lokal dan kelompok tani sebagai mitra penyedia bahan pangan, sehingga program ini tidak hanya berdampak pada anak-anak penerima manfaat, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitar sekolah. Strategi ini diharapkan menciptakan siklus manfaat yang luas dan berkelanjutan.

Namun demikian, tantangan dalam pelaksanaan tetap ada. Salah satu tantangan terbesar adalah menjamin pemerataan distribusi makanan bergizi ke seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah terpencil dan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Untuk mengatasi hal ini, pemerintah bekerja sama dengan berbagai lembaga non-pemerintah, LSM, dan organisasi keagamaan, serta memanfaatkan jaringan logistik yang sudah ada agar pengiriman makanan dapat berlangsung secara lancar dan tepat waktu.

Di sisi lain, pengawasan dan transparansi pengelolaan anggaran menjadi hal krusial. Pemerintah mengupayakan sistem pelaporan digital dan audit rutin untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dana. Setiap pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah diharapkan memiliki komitmen yang sama dalam mengawal keberhasilan program ini.

Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Anak-anak yang sehat dan terpenuhi gizinya memiliki potensi untuk menjadi sumber daya manusia unggul yang akan membangun Indonesia ke depan. Dengan dukungan kebijakan yang terintegrasi dan komitmen lintas sektor, MBG dapat menjadi terobosan monumental dalam sistem perlindungan sosial dan penguatan pendidikan nasional.

Melalui kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, dan masyarakat, keberhasilan program ini bukanlah sekadar mimpi. Ke depan, perlu ada penguatan regulasi, perbaikan manajemen distribusi, serta inovasi dalam penyusunan menu makanan agar sesuai dengan kebutuhan gizi lokal yang beragam.

Dengan langkah-langkah nyata ini, kita dapat memastikan bahwa setiap anak Indonesia tidak hanya belajar dalam kondisi kenyang, tetapi juga sehat dan bahagia. Mereka adalah masa depan bangsa, dan tanggung jawab kita hari ini adalah memastikan bahwa mereka tumbuh optimal secara fisik maupun intelektual.

*) Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan.

[edRW]