Oleh: Farhan Farisan )*

Tantangan ekonomi global semakin kompleks akibat gejolak geopolitik, kebijakan proteksionisme, serta ketidakpastian pasar keuangan internasional. Ketegangan antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok berdampak pada rantai pasokan global dan fluktuasi harga komoditas, yang pada akhirnya turut mempengaruhi stabilitas ekonomi di Indonesia.

Pemerintah menunjukkan respons cepat dan strategis untuk mengantisipasi dampak eksternal ini. Salah satunya adalah melalui upaya negosiasi perdagangan dengan mitra strategis seperti Amerika Serikat. Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pembahasan dengan pihak AS tetap berjalan di luar jadwal resmi, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga keseimbangan hubungan dagang bilateral.

Sri Mulyani juga menekankan bahwa situasi di AS masih sangat cair, dengan kebijakan mereka turut dipengaruhi oleh ketegangan dagang global, termasuk dengan Tiongkok. Oleh karena itu, Indonesia merespons dengan mengajukan lima strategi utama dalam rangka memperkuat posisi ekonomi nasional sekaligus menciptakan relasi yang saling menguntungkan dengan AS.

Langkah pertama adalah menawarkan penyesuaian tarif bea masuk terhadap produk-produk tertentu dari AS. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai langkah konstruktif yang menciptakan keseimbangan baru dalam hubungan dagang bilateral, bukan sebagai tindakan represif. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa Indonesia tetap terbuka, namun tegas dalam menjaga kepentingan nasional.

Selanjutnya, pemerintah juga menyatakan komitmennya untuk meningkatkan impor produk-produk dari AS, terutama komoditas seperti migas, peralatan teknologi tinggi, dan produk pertanian yang tidak diproduksi di dalam negeri. Ini diharapkan memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara, sekaligus meningkatkan ketahanan energi dan teknologi Indonesia.

Reformasi fiskal dan kepabeanan juga menjadi fokus utama. Pemerintah berkomitmen membenahi sistem perpajakan dan bea cukai untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi, menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif dan menarik bagi investor asing maupun domestik.

Dalam hal hambatan non-tarif, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan pengelolaan kuota impor. Selain itu, deregulasi terhadap berbagai persyaratan teknis di sejumlah kementerian dan lembaga tengah dipercepat guna memberikan kemudahan akses pasar bagi produk asing, tanpa mengorbankan perlindungan industri lokal.

Indonesia juga menyiapkan kebijakan responsif menghadapi lonjakan impor melalui mekanisme trade remedies. Hal ini penting untuk menjaga daya saing industri dalam negeri agar tidak tergerus oleh produk asing dengan harga yang tidak wajar atau praktik dumping.

Pemerintah memandang reformasi ini sebagai langkah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menjaga stabilitas makroekonomi, serta memastikan keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Harapannya, daya saing ekspor Indonesia meningkat, sekaligus mempererat hubungan strategis dengan AS.

Sementara itu, Ekonom FEB UGM, Muhammad Edhie Purnawan, mengatakan bahwa tantangan utama ekonomi Indonesia saat ini berasal dari ketidakpastian global yang dipicu oleh geopolitik, proteksionisme perdagangan, dan volatilitas pasar keuangan. Kondisi ini melemahkan nilai tukar rupiah, menekan ekspor, serta menggerus daya beli masyarakat.

Menurut Edhie, bank-bank nasional perlu berinovasi dalam memperkuat likuiditas dan manajemen risiko agar mampu beradaptasi dengan tantangan era digital. Dengan fintech yang semakin agresif menyasar segmen milenial, bank konvensional harus melakukan investasi besar pada teknologi seperti open banking dan kecerdasan buatan, sekaligus memperkuat pertahanan terhadap ancaman siber.

Langkah konkret yang perlu ditempuh pemerintah dan Bank Indonesia (BI) adalah memperkuat koordinasi moneter dan fiskal, menjaga ketahanan pangan, mendorong digitalisasi UMKM, serta memanfaatkan diplomasi ekonomi. Strategi ini penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi di tengah ketegangan global yang terus berubah.

Edhie juga menekankan pentingnya mempertahankan BI-Rate serta menjaga rasio kredit yang sehat. Operasi pasar terbuka tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan dari aliran modal keluar akibat tingginya suku bunga global dan konflik geopolitik.

Selain itu, BI perlu menjaga stabilitas nilai tukar melalui kebijakan suku bunga yang adaptif serta intervensi terukur di pasar valas. Pemerintah juga harus melakukan realokasi belanja negara ke sektor-sektor yang paling terdampak oleh ketegangan dagang global.

Ekonom Mirae Asset Sekuritas, Karinska Salsabila Priyatno, mengatakan bahwa menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,75% memerlukan keseimbangan antara dukungan fiskal dan reformasi struktural. Efisiensi pengeluaran, peningkatan pendapatan dari sektor perpajakan, serta pengelolaan utang yang bijak adalah langkah-langkah yang tidak bisa ditawar.

Negosiasi tarif dengan AS masih berlangsung dinamis, dengan beberapa sektor seperti energi dan pertanian sedang dalam tahap evaluasi. Pemerintah menegaskan bahwa semua tawaran tetap berpijak pada kepentingan nasional, terutama dalam menjaga ketahanan energi dan transfer teknologi.

Karinska juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap infrastruktur digital seperti QRIS dan GPN. Keberlangsungan sistem pembayaran nasional harus dijaga agar Indonesia tidak terjebak dalam ketergantungan digital yang membahayakan kedaulatan ekonomi di masa depan.

Pekan ini, perhatian pasar akan tertuju pada rilis data CPI bulan April dan pertumbuhan PDB kuartal pertama tahun 2025. Kedua indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam melihat ketahanan konsumsi domestik di tengah tingginya suku bunga dan tekanan global.

Dengan berbagai strategi dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia diharapkan mampu melewati tantangan global dengan kepala tegak. Kunci utamanya adalah sinergi kebijakan, stabilitas makro, keberpihakan pada sektor produktif, serta adaptasi terhadap perubahan global yang cepat dan dinamis.

)* Penulis adalah mahasiswa Bandung tinggal di Jakarta

Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa sumber pendanaan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) akan berasal dari pinjaman yang disalurkan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa dana pinjaman pembentukan Kopdes Merah Putih berasal dari Himbara. Untuk skema pendanaan juga akan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan kelayakan usaha.

“Kopdes Merah Putih tidak akan menggunakan dana hibah dari APBN. Semuanya berbasis pinjaman komersial yang disalurkan melalui bank Himbara dengan plafon maksimal Rp 5 miliar per koperasi,” ujar Zulhas.

Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie mengungkapkan bahwa pembentukan koperasi ini tidak hanya sekadar program politik, tetapi dirancang agar koperasi benar-benar menjadi entitas bisnis produktif yang mampu membiayai dirinya sendiri, termasuk membayar cicilan pinjaman dari keuntungan usaha yang dijalankan.

“Dana desa bisa dijadikan penjamin. Jika koperasi gagal membayar cicilan, maka bisa dipotong dari dana desa yang diterima. Namun, kami yakin Kopdes akan untung, bahkan bisa mencapai laba bersih minimal Rp 1 miliar per tahun karena didukung subsidi pemerintah untuk distribusi pangan dan pupuk,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria menjelaskan, pemerintah akan mencicil pinjaman dari bank negara itu dalam jangka waktu 10–15 tahun lamanya. Adapun sumber dana cicilan itu datang dari pos dana desa yang sudah masuk dalam APBN.

“Pemerintah menargetkan membangun 80 ribu koperasi desa selama masa pemerintahan Presiden Prabowo. Nanti pembangunan dari koperasi menggunakan dana dari Himbara begitu juga modal usahanya dari Himbara,” kata Riza.

Hingga akhir April 2025, sebanyak 5.200 Kopdes telah terbentuk dari target 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan agar koperasi ini menjadi instrumen utama dalam membangun ekonomi desa yang mandiri, memangkas rantai distribusi pangan, serta memberantas praktik tengkulak dan rentenir.

Program ini merupakan bagian dari agenda strategis nasional dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, sejalan dengan visi pembangunan ekonomi kerakyatan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Perlu diketahui, Kopdes Merah Putih merupakan koperasi multifungsi yang dirancang untuk menangani distribusi pangan, pupuk, dan kebutuhan pokok secara langsung ke masyarakat dengan harga yang terjangkau. Selain itu, koperasi ini diharapkan menjadi wadah penguatan ekonomi lokal yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat desa itu sendiri.

Program ini tidak hanya ditujukan untuk mempercepat pemerataan ekonomi nasional, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan dan kemandirian desa dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, seperti rantai distribusi yang panjang dan ketergantungan pada tengkulak.

Jakarta – Pemerintah Indonesia meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai langkah strategis memperkuat ekonomi desa secara nasional. Program ini menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2025. Kopdes Desa Merah Putih yang akan diluncurkan pada 12 Juli 2025 oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membawa harapan baru sekaligus tantangan besar dalam upaya membangun ekonomi nasional dari level akar rumput.

Tokoh koperasi pemuda dan mantan Ketua Kokesma ITB, Turino Yulianto mengataan Koperasi Desa Merah Putih adalah upaya besar Presiden Prabowo untuk mentransformasi struktur ekonomi dari yang sebelumnya oligarkis menjadi ekonomi rakyat yang berbasis pemerataan.
”Koperasi ini akan berperan penting dalam memperbaiki tata niaga perekonomian di pedesaan dan menjadi sarana pendistribusian kesejahteraan yang paling efektif, sebagai keberhasilan koperasi pengelolaan potensi unggulan desa, pengiriman pupuk, dan usaha desa yang lain”, kata Turino.

Sebelumnya juga Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyambut baik inisiatif ini dan menilai koperasi desa akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan.

“Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi lokomotif baru bagi pembangunan desa yang berbasis kemandirian ekonomi. Dengan koperasi, hasil pertanian, peternakan, dan UMKM bisa langsung diserap dan dikelola dari desa, bukan lagi tergantung ke kota,” ujarnya.

Khofifah menambahkan bahwa koperasi akan memperpendek rantai distribusi serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat desa.

“Kita ingin masyarakat desa menjadi tuan rumah di kampungnya sendiri. Dengan koperasi, masyarakat tidak hanya jadi pelaku, tetapi juga pemilik dan pengelola usaha bersama,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema pendanaan hingga Rp 5 miliar untuk mendukung operasional masing-masing koperasi.

“Koperasi ini akan menjadi pusat ekonomi terpadu di desa. Mulai dari simpan pinjam, toko sembako, logistik, hingga klinik desa. Ini akan mengubah wajah desa dalam waktu cepat,” tuturnya.

Program Koperasi Desa Merah Putih menjadi wujud nyata semangat gotong royong dalam kerangka ekonomi modern, dan diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan desa maju, mandiri, dan sejahtera.

Oleh : Ricky Rinaldi )*

Di tengah fokus pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, lahirnya inisiatif pembentukan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih menjadi bukti keseriusan dalam membangun ekonomi dari akar rumput. Program ini mengusung semangat kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah, perbankan nasional yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, serta masyarakat desa sebagai pelaku utama. Tujuan utamanya adalah membentuk koperasi-koperasi desa yang kuat, mandiri, dan terhubung dalam sistem ekonomi nasional secara langsung.

Peran Himbara dalam program ini bukan sekadar sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai mitra penguatan kelembagaan. Bank-bank seperti BRI, Mandiri, BTN, dan BNI dilibatkan untuk mendampingi proses transformasi desa menjadi pusat kegiatan ekonomi berbasis koperasi. Langkah ini diyakini sebagai model baru pemberdayaan desa yang tidak bergantung pada bantuan negara, tetapi justru mendorong kemandirian melalui kemitraan produktif.

Menteri Koperasi dan UKM periode 2019 hingga 2024, Teten Masduki, adalah sosok yang pertama kali merancang program Kopdes Merah Putih. Ia menekankan bahwa pembentukan koperasi ini tidak akan menggunakan anggaran dari APBN, melainkan seluruh pendanaannya bersumber dari pinjaman perbankan. Pemerintah bertugas menciptakan ekosistem yang mendukung koperasi agar tumbuh profesional dan kompetitif, bukan dengan cara memberi subsidi langsung. Pendekatan ini sekaligus menunjukkan bahwa koperasi diperlakukan sebagai badan usaha yang harus memiliki rencana bisnis yang realistis, bukan sekadar penerima bantuan.

Selepas masa jabatannya berakhir, program ini dilanjutkan oleh Menteri Koperasi dan UKM dalam Kabinet Prabowo-Gibran, Budi Arie Setiadi. Ia menegaskan komitmennya untuk memperluas cakupan koperasi dengan melakukan konversi atas sekitar 64 ribu Gapoktan atau Gabungan Kelompok Tani menjadi koperasi Merah Putih. Menurutnya, koperasi desa harus hadir untuk mengintervensi rantai pasok agar nilai tambah hasil produksi petani dan pelaku usaha kecil bisa lebih maksimal. Ia juga menilai koperasi modern harus dikelola dengan manajemen profesional dan teknologi digital, sehingga mampu menjawab tantangan zaman dan memperkuat posisi pelaku usaha kecil di pasar nasional maupun global.

Koperasi Merah Putih dirancang dengan pendekatan dari bawah ke atas. Masyarakat desa terlebih dahulu diajak untuk memetakan potensi ekonomi lokal mereka, baik di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kerajinan, hingga wisata. Potensi ini kemudian dikelola secara kolektif melalui koperasi primer. Koperasi-koperasi desa tersebut selanjutnya terhubung dalam jaringan koperasi sekunder di tingkat kabupaten dan provinsi. Dengan struktur ini, koperasi mampu membangun skala ekonomi, daya saing, serta jejaring antarwilayah yang kuat dan saling menopang.

Dalam pelaksanaannya, bank-bank Himbara memainkan peran penting bukan hanya dalam pembiayaan, tetapi juga dalam proses penilaian kelayakan koperasi. Mereka membantu menyusun rencana bisnis, melakukan pelatihan manajemen keuangan, serta mendampingi koperasi dalam menerapkan tata kelola yang transparan. Bank Rakyat Indonesia atau BRI yang telah lama dikenal sebagai pionir dalam pembiayaan sektor mikro dan desa menjadi ujung tombak dalam mendukung program ini. Sementara itu, Mandiri, BTN, dan BNI juga berperan menyediakan skema pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik koperasi dan wilayahnya.

Perbedaan utama pendekatan ini dengan program sebelumnya adalah penekanan pada prinsip kelayakan usaha. Koperasi yang ingin mendapatkan pembiayaan dari Himbara harus menunjukkan rencana bisnis yang matang, sistem pengelolaan yang baik, serta potensi pengembalian yang jelas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa koperasi tidak hanya tumbuh secara kuantitas tetapi juga kualitas. Pemerintah dan bank bersama-sama memastikan bahwa koperasi yang terbentuk benar-benar mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Langkah ini juga sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Karena koperasi berbasis pada potensi lokal, maka pemanfaatan sumber daya dilakukan secara lebih bijak dan efisien. Desa tidak lagi sekadar menjadi penyedia bahan mentah, melainkan menjadi pusat pengolahan dan distribusi produk yang bernilai tambah tinggi. Hal ini juga mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan pihak-pihak perantara yang sering kali menekan harga produk petani.

Manfaat dari koperasi Merah Putih tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Ketika warga desa membentuk koperasi, mereka tidak hanya mengelola usaha bersama, tetapi juga membangun kembali nilai gotong royong, musyawarah, dan kepercayaan. Keputusan usaha diambil bersama, keuntungan dibagi secara adil, dan risiko ditanggung secara kolektif. Nilai-nilai ini memperkuat ikatan sosial di desa sekaligus menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih tahan terhadap gejolak pasar.

Dalam jangka panjang, pemerintah berharap koperasi Merah Putih bisa menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Dengan basis massa yang besar dan sistem usaha yang terstruktur, koperasi berpeluang menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Pemerintah hadir sebagai fasilitator, bukan aktor utama. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak harus dikendalikan sepenuhnya dari pusat, melainkan bisa didorong dari desa dengan dukungan kebijakan yang tepat.

Kehadiran Himbara sebagai mitra aktif juga menunjukkan bahwa perbankan nasional memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi rakyat. Bank tidak hanya berfokus pada nasabah korporasi, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat bawah melalui sistem koperasi. Sinergi antara pemerintah, perbankan, dan masyarakat ini menjadi contoh model pembangunan yang inklusif dan kolaboratif.

Inisiatif pembentukan Koperasi Merah Putih juga menjadi simbol bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi ketimpangan ekonomi dan dominasi pasar oleh kelompok besar. Dengan memberdayakan masyarakat desa melalui koperasi, pemerintah memberikan ruang dan alat bagi rakyat untuk mandiri secara ekonomi. Jika dikelola dengan serius dan konsisten, koperasi bisa menjadi instrumen perubahan sosial dan ekonomi yang nyata.

Dengan semangat kolaborasi dari pusat hingga desa, program ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak lagi bertumpu hanya pada pertumbuhan angka makro, tetapi juga pada pemerataan dan pemberdayaan rakyat. Koperasi Merah Putih membawa harapan baru untuk desa-desa di seluruh Indonesia agar bisa tumbuh bersama, mandiri, dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia Emas di masa depan.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh : Naura Astika )*

Pembangunan Indonesia dari desa ke kota bukan sekadar slogan belaka. Pemerintah semakin menyadari bahwa kekuatan ekonomi bangsa tidak hanya bertumpu pada pusat-pusat industri di kota besar, tetapi justru berada pada desa yang menjadi fondasi struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui inisiatif Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berupaya merevitalisasi peran desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Strategi ini bukan hanya soal pembangunan infrastruktur, melainkan soal memberdayakan masyarakat agar menjadi pelaku utama ekonomi melalui pendekatan koperasi modern.

Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai kendaraan strategis untuk membangun kedaulatan ekonomi rakyat dari pedesaan. Tito Sulistio, anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2023–2028 menekankan pentingnya koperasi tidak hanya menjadi tempat simpan pinjam, tetapi naik kelas menjadi pelaku utama dalam rantai pasok produksi dan distribusi nasional, bahkan ekspor. Artinya, koperasi ini harus mampu mengelola produksi lokal, mengolah hasilnya, dan menembus pasar lebih luas, baik domestik maupun global.

Masyarakat desa tidak lagi dipandang sebagai penerima bantuan semata, tetapi sebagai pelaku utama pembangunan. Pendekatan ini terlihat dalam tahapan pembentukan koperasi, di mana warga dilibatkan sejak perencanaan, identifikasi potensi lokal, hingga penyusunan rencana usaha koperasi.

Melalui musyawarah desa, pelatihan, dan pendampingan teknis, masyarakat diberikan ruang untuk menentukan bentuk koperasi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. Hal ini memungkinkan fleksibilitas model usaha koperasi di daerah pesisir, fokus bisa pada pengolahan hasil laut, sementara di daerah pegunungan bisa berkonsentrasi pada kopi, pertanian hortikultura, atau kerajinan lokal.

Ahmad Zabadi, Ketua Satgas sekaligus Sekretaris Kementerian Koperasi mengatakan bahwa salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan mengelola koperasi. Tanpa manajemen yang profesional dan pengelolaan yang transparan, koperasi rawan gagal dan hanya menjadi formalitas belaka. Karena itu, pemerintah memastikan adanya pelatihan, sertifikasi manajer koperasi, serta program magang dan inkubasi bisnis. Tujuannya adalah agar koperasi ini tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh secara berkelanjutan dan mandiri.

Lebih jauh, koperasi ini juga diharapkan dapat menjadi jawaban atas berbagai masalah sosial ekonomi di desa, seperti ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman berbunga tinggi dari rentenir atau pinjaman online ilegal. Dengan adanya koperasi yang kuat dan terpercaya, masyarakat memiliki akses ke pembiayaan yang lebih adil dan tidak memberatkan. Selain itu, koperasi juga dapat menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok, pengelolaan aset desa, bahkan penyedia layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan berbasis komunitas.

Turino Yulianto, tokoh koperasi pemuda mengatakan bahwa Koperasi Merah Putih adalah upaya menggeser struktur ekonomi nasional dari dominasi oligarki menjadi ekonomi rakyat yang berbasis pemerataan. Dengan koperasi sebagai wadah demokrasi ekonomi, desa tidak lagi bergantung pada uluran tangan, tetapi menjadi entitas ekonomi yang produktif dan mandiri.

Contoh nyata dari inisiatif ini mulai terlihat di berbagai daerah. Di beberapa desa di Jawa Barat dan Jawa Tengah, koperasi sudah mulai berjalan dengan fokus pada produk unggulan lokal seperti pengolahan hasil pertanian organik, industri makanan lokal, serta produksi kerajinan tangan yang dipasarkan secara daring. Koperasi tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga mendorong kembalinya pemuda desa yang sebelumnya merantau ke kota karena tidak ada peluang di kampung halaman mereka.

Koperasi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman dengan bunga tinggi seperti pinjaman online dan rentenir. Dengan keberadaan SDM yang berkualitas, diharapkan koperasi dapat dikelola secara baik dan menghindarkan para anggota dari kerugian .

Dalam jangka panjang, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat memperkuat kelas menengah desa—kelompok masyarakat yang memiliki daya beli, akses terhadap pendidikan, serta kemampuan untuk berinvestasi di wilayahnya sendiri. Ini menjadi penting karena kelas menengah desa yang kuat akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah. Koperasi tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga menjadi pusat regenerasi sosial, tempat lahirnya inovasi, solidaritas, dan semangat kewirausahaan.

Namun, tentu saja tantangan masih banyak. Tidak semua desa memiliki SDM siap pakai, infrastruktur masih menjadi kendala di beberapa wilayah, dan literasi keuangan masyarakat masih rendah. Tapi pemerintah telah mengantisipasi hal ini melalui pelibatan lintas kementerian dan kerja sama dengan sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Pendampingan intensif dan insentif bagi koperasi yang berprestasi juga tengah disiapkan.

Keseluruhan inisiatif ini menunjukkan bahwa pembangunan yang berpihak pada rakyat bukan hanya mungkin, tetapi sedang berlangsung. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar proyek, melainkan gerakan kolektif untuk mengembalikan martabat desa sebagai penopang utama bangsa. Ketika masyarakat diberdayakan dan diberi ruang untuk mengambil keputusan, maka pembangunan tidak lagi menjadi milik segelintir orang, tetapi menjadi kerja bersama seluruh anak bangsa.

Dengan membangun dari desa melalui koperasi, Indonesia tidak hanya menciptakan ekonomi yang lebih adil dan merata, tetapi juga meneguhkan kembali identitas kebangsaan: bahwa kita kuat karena bersatu, dan maju karena bekerja sama.

)* Pengamat Kebijakan Pemerintah

Jakarta – Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mencapai swasembada pangan nasional melalui serangkaian kebijakan strategis dan program unggulan. Data terbaru dari Kementerian Pertanian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam produksi pangan utama, seperti beras. Hal ini menunjukkan bahwa program swasembada pangan berada di jalur yang tepat untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kementerian Pertanian (Kementan) terus fokus meningkatkan produksi beras sebagai langkah strategis menuju swasembada pangan. Salah satu upaya utamanya adalah pembentukan Brigade Pangan (BP), yang difokuskan pada optimalisasi lahan pertanian secara modern dan profesional.

“Brigade Pangan akan menjadi garda terdepan dalam mengelola dan mengoptimalkan lahan pertanian secara modern, profesional dan terampil dengan menjalankan usaha yang berorientasi bisnis dan menghasilkan pendapatan dan keuntungan,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Amran mengatakan melalui Brigade Pangan, Kementan berupaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mewujudkan swasembada pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi modern dan melibatkan generasi muda.

“Brigade Pangan mengelola lahan pertanian secara terstruktur, dengan skala pengelolaan mencapai sekitar 200 hektar per brigade. Program ini juga mencakup pengelolaan lahan rawa yang optimal dan pencetakan sawah rakyat, serta mengintegrasikan pendekatan berbasis komunitas dengan teknologi canggih,” kata Mentan Andi Amran Sulaiman.

Selain itu, Brigade Pangan diberikan dukungan berupa alat dan mesin pertanian, pelatihan, serta akses ke benih unggul, pupuk, dan pestisida. “Program ini tidak hanya meningkatkan produksi pangan nasional tetapi juga menciptakan ekosistem agribisnis modern yang memberdayakan generasi muda,” katanya.

Salah satu kunci sukses peningkatan produksi pangan menurut Amran adalah pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan). Dengan pemanfaatan alsintan, dapat membantu mempercepat proses pengolahan tanah, penanaman, hingga panen.

“Dalam situasi di mana tenaga kerja pertanian semakin berkurang, alsintan menjadi solusi untuk memastikan proses pertanian tetap berjalan lancar. Dengan penggunaan alsintan pengelolaan lahan lebih terstruktur, termasuk optimalisasi lahan rawa dan pencetakan sawah rakyat,” ujar Menteri Amran.

Pemerintah Indonesia juga menegaskan tidak akan melakukan impor beras hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan bahwa penyerapan beras nasional telah mencapai 1,5 juta ton hingga akhir April 2025. Angka ini menunjukkan keberhasilan strategi swasembada pangan yang dijalankan pemerintah.

Zulhas optimistis target penyerapan 2 juta ton beras hingga akhir tahun akan tercapai.

“Hal ini didukung oleh percepatan distribusi pupuk dan pemangkasan rantai birokrasi yang mempercepat proses produksi dan distribusi pangan,” tutur Zulhas.

Zulhas juga menekankan pentingnya membangun ekosistem ekonomi desa yang menyeluruh, mencakup peningkatan pendapatan, perbaikan gizi, dan jaminan kesehatan masyarakat. Di bawah arahan Presiden Prabowo, seluruh langkah strategis ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Adanya peningkatan produksi beras dan kebijakan strategis yang dijalankan, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mencapai swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Dengan tren positif yang terus berkembang, program swasembada pangan diharapkan tidak hanya menjamin ketahanan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan daya saing sektor pertanian Indonesia di pasar global. []

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, memberikan apresiasi terhadap langkah strategis pemerintah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Ia secara khusus menyoroti peran aktif Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri yang telah berhasil meningkatkan hasil panen jagung selama triwulan I tahun 2025.

“Ini sungguh inisiatif bagus dari Polri untuk membantu negara mencapai swasembada pangan. Karena untuk mewujudkan swasembada, kita tidak bisa hanya mengandalkan petani saja. Harus ada kerja sama lintas sektor, mulai dari ilmuwan, petani, pelaku bisnis, pemuda, polisi, dan stakeholder lainnya,” ujar Sahroni dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Sahroni, keberhasilan ini merupakan contoh nyata bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks. Ia menyebut, keterlibatan Polri sebagai institusi penegak hukum dalam bidang pertanian merupakan inovasi yang layak diapresiasi.

Adapun anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, menegaskan pentingnya swasembada pangan sebagai prioritas pembangunan demi terciptanya kemandirian pangan Indonesia. Ia menyebut sinergi antara pemerintah, BUMN, dan petani merupakan kunci keberhasilan penyerapan gabah dan jagung di lapangan.

“Menetapkan swasembada atau kedaulatan pangan sebagai prioritas pembangunan adalah keharusan. Bersama pemerintah dan DPR, khususnya Komisi IV, kami berkomitmen mengawal setiap kebijakan dari hulu hingga hilir. Kebijakan itu harus tepat dan benar demi terwujudnya kemandirian pangan Indonesia,” katanya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pun memberikan apresiasi kepada para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang sudah menjadi ujung tombak dalam pencapaian kedaulatan pangan nasional.

“Tanpa PPL, tidak mungkin kita mencapai lompatan seperti yang terjadi hari ini,” ujar Amran.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widya Arsanti menilai peran PPL sangat vital dalam swasembada pangan. Oleh sebab itu perlu penguatan komitmen agar satu irama dan satu komando.

“PPL harus fokus pada tujuan, yaitu pengawalan percepatan Luas Tambah Tanam (LTT), peningkatan indeks pertanaman, dan peningkatan produktivitas. Tujuan
Tersebut harus menjadi acuan dalam pergerakan di lapangan, terutama dalam mendampingi petani untuk mewujudkan swasembad pangan dan menjadi semakin sejahtera,” kata Idha.

Oleh : Doni Laksana )*

Swasembada pangan merupakan salah satu tonggak utama dalam mewujudkan kemandirian suatu bangsa. Di Indonesia dengan kekayaan alam melimpah dan potensi pertanian yang besar, swasembada pangan bukan hanya sebuah harapan, melainkan sebuah keniscayaan yang harus terus diupayakan. Keberhasilan dalam mencapai swasembada pangan mencerminkan kemampuan bangsa Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri, memenuhi kebutuhan pokok rakyat tanpa tergantung pada impor dari negara lain. Ini adalah wujud nyata dari kedaulatan dalam bidang pangan, sekaligus bukti kuat bahwa bangsa ini mampu mandiri dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

Swasembada pangan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut martabat dan harga diri bangsa. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri adalah negara yang memiliki daya tawar tinggi di dunia internasional. Indonesia, sebagai negara agraris yang memiliki lahan subur luas, iklim tropis yang mendukung pertanian sepanjang tahun, serta keragaman hayati yang kaya, memiliki semua modal dasar untuk menjadi negara yang mandiri dalam hal pangan.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan komitmennya untuk membawa Indonesia mencapai swasembada pangan dalam tiga hingga empat tahun ke depan, sebagai bagian dari strategi besar membangun kedaulatan nasional. Dengan kemandirian pangan sebagai prioritas utama, pemerintahan Presiden Prabowo optimistis Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor serta menjamin stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi seluruh rakyat.

Kemandirian bangsa tidak lepas dari kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar rakyatnya. Pangan adalah kebutuhan paling mendasar. Jika suatu negara masih menggantungkan kebutuhan pangannya pada impor, maka negara tersebut rentan terhadap tekanan global, fluktuasi harga internasional, bahkan krisis geopolitik. Swasembada pangan menghindarkan Indonesia dari ketergantungan tersebut. Ketika dunia menghadapi tantangan besar seperti pandemi, perubahan iklim, atau konflik global, negara yang mampu mencukupi kebutuhan pangannya secara mandiri akan lebih stabil dan tangguh. Oleh karena itu, kebijakan pangan nasional harus berpijak pada prinsip kedaulatan dan kemandirian, bukan hanya soal efisiensi ekonomi semata.

Lebih dari itu, swasembada pangan juga membuka lapangan pekerjaan yang luas, terutama di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Jutaan petani dan nelayan di Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor ini. Dengan dukungan pemerintah melalui program-program seperti subsidi pupuk, penyediaan benih unggul, pelatihan petani milenial, serta pembangunan infrastruktur irigasi dan jalan usaha tani, produktivitas pertanian dapat terus meningkat. Ini menunjukkan bahwa swasembada pangan bukan hanya menciptakan ketahanan pangan nasional, tetapi juga memperkuat ekonomi pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

Dalam era modern saat ini, swasembada pangan tidak bisa hanya mengandalkan cara-cara tradisional. Peran teknologi sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian. Penggunaan teknologi pertanian presisi, digitalisasi data pertanian, serta riset dan pengembangan bibit unggul menjadi kunci keberhasilan di masa depan. Pemerintah dan sektor swasta perlu bersinergi untuk menghadirkan inovasi yang relevan dan mudah diakses oleh petani. Selain itu, peran generasi muda juga sangat penting dalam mewujudkan swasembada pangan.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan untuk mendukung Asta Cita Swasembada Pangan Tahun Anggaran 2025, Kementerian PU telah menjalankan berbagai program strategis. Di antaranya, pelaksanaan komitmen bersama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam intensifikasi penambahan luas tanam seluas 2.087.602 hektar (ha). Selain itu, pihaknya juga mendorong terwujudnya swasembada pangan nasional melalui penguatan infrastruktur irigasi dan pembangunan bendungan.

Disisi lain, masyarakat juga memegang peranan penting dalam mendukung swasembada pangan. Kesadaran akan pentingnya konsumsi produk lokal, dukungan terhadap petani lokal, serta gaya hidup ramah lingkungan akan membantu memperkuat ekosistem pangan nasional. Ketika masyarakat lebih memilih beras lokal, sayur dan buah dari petani Indonesia, serta produk hasil laut dalam negeri, maka roda ekonomi pangan akan terus berputar di dalam negeri. Ini adalah bentuk nyata dari nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari yang turut memperkuat kemandirian bangsa.

Tidak kalah pentingnya adalah keberpihakan pemerintah dalam menyusun regulasi yang mendukung petani dan produsen pangan lokal. Kebijakan harga yang adil, perlindungan terhadap hasil pertanian dari serbuan produk impor murah, serta insentif bagi petani dan pelaku usaha pangan adalah langkah-langkah strategis yang perlu terus diperkuat. Swasembada pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab petani, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa, dari pemerintah, swasta, akademisi, hingga masyarakat umum.

Dengan segala potensi dan semangat gotong royong yang dimiliki bangsa Indonesia, swasembada pangan bukanlah impian yang mustahil. Justru ini adalah target realistis yang bisa dicapai dengan kesungguhan dan komitmen bersama. Keberhasilan dalam mencapai swasembada pangan adalah bukti konkret bahwa Indonesia mampu menjadi bangsa yang mandiri, kuat, dan berdaulat. Ini bukan hanya tentang mencukupi kebutuhan hari ini, tetapi juga tentang menyiapkan masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan bagi generasi yang akan datang. Swasembada pangan adalah cermin kekuatan bangsa, dan Indonesia telah, sedang, dan akan terus membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri tegak sebagai negara yang berdaulat dalam urusan pangan.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Oleh: Feronika Jasin)*

Upaya mewujudkan swasembada pangan di Indonesia telah menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional. Ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat bukan sekadar target ekonomi, tetapi juga bagian dari pemenuhan hak dasar rakyat. Dalam mewujudkan hal ini, sinergi antara berbagai elemen bangsa dipandang semakin penting dan mendesak.

Berbagai tantangan, seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, ketergantungan terhadap impor, serta peningkatan jumlah penduduk, mendorong perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif. Tidak cukup jika hanya satu sektor atau lembaga yang bekerja sendiri-sendiri. Keberhasilan program ketahanan dan kemandirian pangan sangat bergantung pada keterlibatan aktif dari seluruh komponen, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, institusi pendidikan, sektor swasta, hingga masyarakat secara umum.

Pembukaan Koordinasi Nasional (Kornas) Penyuluh Pertanian oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada 26 April 2025 merupakan momentum penting yang menegaskan kembali posisi strategis Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam sistem ketahanan pangan nasional. Dengan kehadiran lebih dari 37 ribu peserta, baik secara luring maupun daring, acara ini bukan hanya sekadar forum koordinasi, tetapi juga bentuk pengakuan dan penguatan terhadap kontribusi nyata para penyuluh di lapangan.

Pernyataan Mentan yang menyebut bahwa tanpa PPL tidak mungkin terjadi lompatan besar dalam sektor pangan bukanlah retorika. Justru, itu cerminan dari kenyataan bahwa keberhasilan program-program pertanian mulai dari peningkatan produktivitas hingga adopsi teknologi sangat bertumpu pada kemampuan penyuluh dalam menjembatani kebijakan dan praktik di lapangan. Mereka bukan hanya agen informasi, melainkan penggerak transformasi yang bekerja langsung dengan petani, kelompok tani, dan masyarakat desa.

Dalam praktiknya, pendekatan lintas sektor menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pola kerja sektoral. Misalnya, ketika sektor pertanian, perhubungan, keuangan, dan teknologi bersinergi, maka distribusi logistik hasil panen, akses ke permodalan, serta penggunaan teknologi tepat guna menjadi lebih optimal. Hal ini memperkuat rantai pasok pangan nasional dan mengurangi kerugian pascapanen yang selama ini masih tinggi.

Lebih dari itu, kolaborasi antarwilayah dalam bentuk pertukaran informasi, teknologi, dan sumber daya juga mulai menunjukkan dampak positif terhadap produktivitas lahan dan efisiensi produksi. Pendekatan ini menciptakan ekosistem pertanian yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika pasar maupun perubahan cuaca ekstrem.

Apresiasi yang disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni terhadap kinerja Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri patut mendapatkan perhatian lebih luas. Dalam konteks meningkatnya hasil panen jagung pada triwulan I 2025, keterlibatan institusi seperti Polri menjadi contoh nyata bahwa swasembada pangan bukan hanya tanggung jawab sektor pertanian semata, melainkan proyek bersama seluruh elemen bangsa.

Peningkatan hasil panen jagung bukan sekadar soal teknis budidaya. Ia adalah hasil dari penguatan koordinasi lintas sektor, pendampingan yang konsisten, serta pengawasan terhadap rantai distribusi. Dengan adanya Gugus Tugas Ketahanan Pangan di tubuh Polri, sinyal kuat diberikan bahwa keamanan dan ketahanan pangan adalah isu nasional yang membutuhkan pendekatan kolaboratif.

Peran masyarakat sebagai pelaku utama di sektor pangan pun tidak bisa diabaikan. Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan, pendampingan, serta akses terhadap inovasi pertanian menjadi penopang utama dalam meningkatkan produksi. Sementara itu, peran generasi muda juga semakin krusial, terutama dalam menghadirkan ide-ide segar dan teknologi digital ke dalam aktivitas pertanian yang selama ini kerap dipandang konvensional.

Swasembada pangan bukanlah sekadar persoalan teknis produksi. Ia merupakan refleksi dari ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor tidak hanya mempercepat pencapaian target produksi, tetapi juga memperkuat fondasi keberlanjutan di bidang pangan.

Langkah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam mempercepat pembangunan infrastruktur irigasi dan bendungan di Jawa Timur patut diapresiasi sebagai strategi jangka panjang yang esensial untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Dalam forum Musrenbang RPJMD Jatim 2025–2030, penegasan Menteri PU Dody Hanggodo mengenai komitmen tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya soal peningkatan produksi, tetapi juga soal kesiapan infrastruktur dasar yang menopang sistem pertanian secara menyeluruh.

Pembangunan pertanian modern mustahil dicapai tanpa jaminan ketersediaan air yang stabil dan berkelanjutan. Irigasi yang terkelola dengan baik bukan hanya meningkatkan intensitas tanam, tetapi juga mengurangi risiko gagal panen akibat ketergantungan pada hujan. Maka, komitmen untuk memperluas cakupan tanam hingga lebih dari dua juta hektare bukanlah sekadar target kuantitatif, tetapi mencerminkan arah kebijakan yang berbasis perencanaan teknis dan logistik yang matang.

Langkah-langkah strategis, seperti penguatan kelembagaan petani, reformasi sistem distribusi, dan pembangunan infrastruktur pertanian yang merata, menjadi semakin efektif ketika seluruh pihak berjalan dalam arah yang sama. Harmonisasi kebijakan antarinstansi dan keberpihakan terhadap petani kecil menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa program swasembada pangan tidak sekadar wacana, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya secara luas.

Dengan kerja sama yang terarah dan terintegrasi, swasembada pangan bukanlah cita-cita yang mustahil. Justru, melalui sinergi seluruh elemen bangsa, ketahanan pangan dapat diwujudkan secara berkelanjutan dan inklusif, menjadikan Indonesia lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

)*Penulis merupakan Peneliti Ekonomi dan Pembangunan – Forum Ekonomi Sejahtera Indonesia

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pengelolaan Danantara Indonesia secara transparan dan profesional sebagai kunci mendorong kebangkitan ekonomi nasional. Dalam Town Hall Meeting Danantara Indonesia 2025 bertajuk “Memperkuat Kolaborasi dan Arah Baru BUMN” yang digelar di Jakarta Convention Center. Saat menyampaikan arahannya di hadapan 1.500 pimpinan BUMN, Prabowo menekankan bahwa Danantara adalah aset strategis yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.

“Danantara ini adalah kekayaan bangsa Indonesia. Harus dijaga dan dirawat dengan sistem yang sangat ketat dan transparan. Ini kekayaan luar biasa yang bisa mendorong kebangkitan kita,” tegas Prabowo.

Sebagai super holding BUMN, Danantara memiliki mandat besar dalam mengelola tujuh perusahaan pelat merah yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, PLN, Telkom Indonesia, Pertamina, dan MIND ID. Prabowo optimistis bahwa melalui manajemen yang bersih dan terarah, Danantara dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Presiden juga menekankan pentingnya reformasi manajemen di tubuh BUMN. Ia meminta agar seluruh jajaran direksi dievaluasi secara objektif berdasarkan integritas, kinerja, dan kontribusi mereka terhadap kemajuan perusahaan. Diingatkannya bahwa pergantian direksi bukan semata-mata soal mengganti orang, melainkan mencari yang terbaik dari putra-putri bangsa tanpa diskriminasi

“Tinggalkan praktik-praktik lama yang tidak efisien. Kalau ada yang menyimpang, tidak berprestasi, harus diganti. Jangan pilih berdasarkan suku, agama, ras, atau partai politik. Yang penting profesional, dan mau bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat,” ujarnya.

Dalam tahap awal, Danantara akan mengelola investasi senilai 20 miliar dolar AS untuk sektor-sektor strategis seperti hilirisasi nikel, tembaga, dan bauksit, pembangunan pusat data dan kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, serta proyek energi terbarukan dan produksi pangan. Agenda ambisius ini menunjukkan potensi Danantara untuk menjadi katalis utama transformasi ekonomi Indonesia menuju kemandirian industri dan ketahanan energi.

Dengan komitmen kuat dari pemerintah, dukungan penuh dari para profesional BUMN, serta arah kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, Danantara Indonesia diharapkan mampu mengubah wajah ekonomi nasional secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan