Oleh: Dhita Karuniawati )*

Pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun masa depan bangsa yang maju dan berdaya saing. Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, peran guru tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka adalah garda terdepan dalam mendidik generasi penerus, terlebih mereka yang mengabdi di daerah terpencil dan menjadi bagian dari program-program pendidikan alternatif seperti Sekolah Rakyat.

Kementerian Sosial (Kemensos) akan mengoperasikan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia pada 2025. Sekolah rakyat tingkat sekolah menengah atas (SMA) akan mulai beroperasi pada Juli 2025 atau tahun ajaran baru 2025/2026.

Sebagai langkah persiapan, Tim Formatur Sekolah Rakyat yang dipimpin Mohammad Nuh akan merekrut guru dan murid mulai 1 April 2025. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana merekrut 60 ribu guru untuk mengajar di Sekolah Rakyat.

Sekolah Rakyat adalah salah satu program gagasan Presiden Prabowo Subianto dengan penanggung jawab adalah Kementerian Sosial. Tujuan utamanya menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan harapan mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan berperan sebagai agen perubahan di tengah masyarakat guna memutus mata rantai kemiskinan.

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengatakan dalam tahap awal, program ini akan dimulai dengan jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA), tetapi Prabowo menargetkan agar cakupan pendidikan diperluas hingga mencakup jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Gus Ipul juga mengatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk prioritaskan guru ASN dan PPPK yang akan ditugas mengajar di Sekolah Rakyat. Sedangkan perekrutan dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) hanya sebagai opsi apabila jumlah tenaga pengajar masih dirasa kurang.

Gus Ipul menambahkan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) sudah berkirim surat kepada Kepala Daerah untuk mendata guru ASN dan PPPK yang memenuhi syarat untuk menjadi tenaga pendidik di Sekolah Rakyat. Nantinya mereka diprioritaskan untuk menjadi kepala sekolah.

Gus Ipul berharap, guru ASN dan PPPK yang direkrut untuk Sekolah Rakyat diutamakan bagi yang belum ada penempatan. Sehingga tidak perlu ada pindah penugasan. Namun, kebijakan tersebut akan diserahkan otoritasnya kepada setiap pemerintah daerah.

Terdapat usulan lahan untuk Sekolah Rakyat dari berbagai pemerintah daerah. Usulan lahan untuk sekolah rakyat dari Pemda minimal memiliki luas lima hektare. Saat ini, terdapat 53 lokasi Sekolah Rakyat yang sudah siap beroperasi. Ada yang sudah berupa bangunan, ada pula yang masih berupa lahan.

Kementerian PU akan menyurvei usulan lahan untuk sekolah rakyat yang diajukan pemerintah daerah. Kemudian, hasil survei tersebut akan ditindaklanjuti melalui pembangunan gedung baru atau revitalisasi gedung lama.

Guru dalam program Sekolah Rakyat tidak hanya mengajar materi pelajaran seperti guru di sekolah formal. Mereka juga berperan sebagai fasilitator, motivator, dan bahkan pelindung bagi para peserta didik. Dalam banyak kasus, guru-guru ini juga menjadi penggerak sosial yang berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan.

Metode pembelajaran di Sekolah Rakyat sering kali bersifat kontekstual dan fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi lokal masyarakat. Guru dituntut untuk kreatif dalam menyampaikan materi dengan sarana dan prasarana yang terbatas. Dedikasi semacam ini tidak bisa dinilai sekadar dari angka-angka statistik, melainkan harus dihargai sebagai bentuk pengabdian nyata terhadap bangsa.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pihaknya mendukung penuh pembangunan infrastruktur sekolah rakyat. Pihaknya memastikan infrastruktur dasar, seperti gedung sekolah, asrama, sanitasi, dan fasilitas pendukung pembelajaran lainnya akan tersedia secara memadai.

Doddy mengatakan hal tersebut penting agar anak-anak Indonesia, khususnya dari kalangan miskin ekstrem, memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas. Dia menjelaskan dukungan Kementerian PU terhadap sekolah rakyat merupakan implementasi langsung dari visi Presiden Prabowo dalam Asta Cita, yang menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu pilar utama mencapai Indonesia Emas 2045.

Menurut Doddy, kesuksesan program sekolah rakyat tidak dapat diraih dengan kerja satu atau dua kementerian saja, tetapi membutuhkan sinergi dan kolaborasi antarlembaga serta pemerintah daerah.

Doddy mengajak seluruh pihak, baik kementerian/lembaga terkait maupun pemerintah daerah untuk sama-sama berkomitmen memastikan program ini berjalan sesuai target Presiden. Infrastruktur yang baik akan memberikan landasan kuat bagi generasi muda dalam menggapai masa depan yang lebih baik.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung Sekolah Rakyat dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Saat guru merasa dihargai dan diperhatikan, semangat mereka untuk mengajar akan semakin kuat, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi anak-anak yang mereka didik.

Guru adalah pilar utama pendidikan, dan guru pendukung Sekolah Rakyat adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang rela mengabdi di tempat-tempat yang sering luput dari perhatian. Sudah saatnya pemerintah dan seluruh elemen bangsa berkomitmen lebih kuat dalam memastikan kesejahteraan mereka. Dengan memberikan dukungan nyata baik dalam bentuk insentif, fasilitas, maupun pengakuan formal, kita turut membangun masa depan yang lebih adil dan cerdas bagi seluruh anak bangsa.

Mari kita dukung komitmen pemerintah untuk memastikan para guru pendukung Sekolah Rakyat mendapatkan hak dan kesejahteraan yang layak. Karena pendidikan yang berkualitas dan merata hanya bisa terwujud jika para pendidik kita diberi tempat yang semestinya di hati kebijakan dan di garis depan pembangunan.

)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sosial secara resmi membuka Desk Sekolah Rakyat sebagai pusat informasi terpadu guna mendukung kelancaran program Sekolah Rakyat. Inisiatif ini merupakan langkah konkret dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Desk Sekolah Rakyat dibuka mulai 16 hingga 23 April 2025 bertempat di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Selama lima hari, desk ini akan menjadi tempat koordinasi dan konsultasi terbuka bagi pemerintah daerah yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan Sekolah Rakyat.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyatakan desk ini diisi oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian BUMN.

“Desk ini akan melayani semua pertanyaan dari daerah terkait perizinan, penyediaan lahan, rekrutmen guru dan siswa, serta dukungan sarana prasarana,” ujar Gus Ipul.

Ditambahkannya bahwa Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai sarana pembentukan karakter, peningkatan kapasitas, dan mobilitas sosial bagi anak-anak dari keluarga penerima manfaat.

“Mereka akan tinggal dan belajar secara intensif di sekolah berasrama, dan semuanya akan didanai oleh negara. Mari kita sukseskan program ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tambah Gus Ipul.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyebutkan bahwa sebanyak 53 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026 menggunakan bangunan eksisting milik Kemensos maupun pemerintah daerah.
“Sebanyak 147 Sekolah Rakyat akan dibangun baru dengan prioritas di wilayah dengan kantong kemiskinan ekstrem,” tuturnya.

Di Kabupaten Lombok Tengah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Wirman Hamzani, mengapresiasi langkah cepat pemerintah. Saat ini sedang dilakukan proses ground check terhadap 136.920 kepala keluarga terdaftar dalam desil 1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare untuk pembangunan sekolah. Ini bukti nyata kehadiran negara dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas untuk semua anak bangsa, tanpa terkecuali,” ujarnya.

Hingga saat ini, tercatat sudah ada 211 titik lokasi yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Sistem seleksi peserta didik dilakukan melalui integrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjamin transparansi dan akurasi dalam menentukan sasaran penerima.

Diharapkan Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga wadah pembentukan generasi unggul yang mampu keluar dari siklus kemiskinan dan bersaing secara global.

Oleh: Salsha Putri )*

Pemerintah terus memperlihatkan keseriusannya dalam mengatasi ketimpangan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin yang memiliki potensi tinggi. Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu bukti nyata dari langkah pemerintah yang berorientasi pada keadilan sosial. Melalui desain yang inklusif dan terstruktur, program ini diharapkan mampu memberikan jawaban konkret atas permasalahan pendidikan yang selama ini masih dihadapi sebagian besar kelompok rentan.

Inisiatif ini digerakkan secara progresif oleh Kementerian Sosial. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa persiapan sekolah ini tengah berlangsung cepat dan menyeluruh. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, sekolah ini ditargetkan mulai beroperasi. Persiapan tersebut melibatkan banyak aspek penting, mulai dari penyusunan dasar regulasi hingga perekrutan tenaga pengajar dan pendaftaran siswa. Dengan pendekatan menyeluruh, pemerintah menunjukkan bahwa program ini bukan sekadar gagasan, melainkan kebijakan yang dijalankan secara terukur dan sistematis.

Konsep yang diterapkan dalam pembangunan Sekolah Rakyat juga mencerminkan efektivitas kebijakan. Pemerintah mengintegrasikan tiga pendekatan strategis, yakni pemanfaatan aset gedung milik negara, revitalisasi aset eksisting, dan pembangunan gedung baru di atas lahan dengan standar minimal. Pendekatan ini tidak hanya memaksimalkan aset negara yang sudah ada, tetapi juga mempercepat pelaksanaan di berbagai daerah. Dengan target awal pembangunan 200 sekolah, pemerintah membagi pembiayaan antara APBN dan kontribusi dari mitra strategis. Hal ini menunjukkan fleksibilitas pemerintah dalam menggalang partisipasi lintas sektor untuk mempercepat tujuan pendidikan nasional.

Hingga saat ini, sudah terdapat 67 lokasi yang siap digunakan untuk program ini, meningkat dari data sebelumnya yang menunjukkan 53 lokasi. Dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan aset milik Kementerian Sosial yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk sentra dan balai. Tiga provinsi utama yang menjadi prioritas pelaksanaan tahap awal adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Ketiganya dipilih berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan urgensi akses pendidikan yang merata.

Komitmen terhadap keberlanjutan program ini juga ditunjukkan melalui kehadiran Wakil Menteri Sosial yang turut terlibat dalam proses sosialisasi dan koordinasi di daerah. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dilakukan secara aktif demi mempercepat pelaksanaan program. Di lapangan, banyak kepala daerah yang tidak hanya menyambut baik program ini, tetapi juga secara konkret mengusulkan lokasi dan aset yang bisa segera dimanfaatkan. Dukungan mereka memperkuat sinyal positif terhadap implementasi Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi nasional dalam mewujudkan keadilan pendidikan.

Berbeda dengan model sekolah konvensional, Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama yang fokus pada siswa miskin berprestasi. Konsep ini menghadirkan pembinaan 24 jam dalam lingkungan yang terkontrol, sehingga siswa tidak hanya dibentuk dari sisi akademik, tetapi juga dari karakter, kepemimpinan, dan nasionalisme. Kurikulum yang diterapkan menggabungkan standar nasional dan internasional, menjadikan lulusan sekolah ini diharapkan tidak hanya mampu bersaing di tingkat lokal, tetapi juga global.

Dukungan negara terhadap siswa di Sekolah Rakyat juga diberikan secara penuh. Semua kebutuhan siswa, mulai dari biaya pendidikan, seragam, alat tulis, hingga kebutuhan harian ditanggung oleh pemerintah. Pendekatan ini diambil untuk memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi hambatan bagi siswa miskin untuk meraih pendidikan berkualitas. Hal ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar warga negara.

Pemerintah daerah juga menunjukkan dukungan penuh terhadap program ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, misalnya, menilai Sekolah Rakyat sebagai upaya strategis dalam memutus rantai kemiskinan. Ia menyatakan kesiapan provinsinya dalam menyediakan lahan dan membangun sinergi dengan pemerintah pusat. Respons seperti ini menjadi indikator bahwa Sekolah Rakyat diterima dengan baik sebagai solusi konkret oleh pemerintah daerah.

Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah pusat juga memberi perhatian serius terhadap program ini. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat telah masuk dalam alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2025. Artinya, pemerintah tidak hanya menyusun kebijakan di atas kertas, tetapi juga telah mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan nyata. Rencana ini turut mencakup pengadaan tenaga pendidik dan penyediaan sarana prasarana, dengan tetap berkoordinasi secara intensif bersama pemerintah daerah.

Dengan dukungan anggaran yang kuat dan strategi implementasi yang matang, Sekolah Rakyat menjadi simbol keberpihakan pemerintah kepada masyarakat miskin yang memiliki semangat belajar tinggi. Tidak hanya membuka akses pendidikan yang lebih luas, tetapi juga memberikan jaminan kualitas dan keberlanjutan. Melalui program ini, pemerintah membangun fondasi penting untuk mencetak generasi yang tidak hanya terdidik, tetapi juga berdaya saing tinggi.

Upaya ini menunjukkan bahwa negara hadir secara konkret untuk memastikan tidak ada anak bangsa yang tertinggal hanya karena kemiskinan. Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, melainkan langkah strategis menuju pemerataan kesempatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan sosial yang lebih merata. Dengan pelaksanaan yang konsisten dan kolaboratif, Sekolah Rakyat akan menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan pendidikan Indonesia.

)* Pemerhati Kebijakan Publik

Jakarta – Qatar semakin memperkuat komitmennya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui investasi senilai sekitar Rp 33 Triliun. Kerja sama ini diwujudkan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyambut baik kerja sama ini dan menyatakan kesiapan penuh lembaganya dalam menjalankan mandat pengelolaan dana secara profesional.

“Kami menyambut baik kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah Qatar melalui pembentukan dana bersama ini. Danantara Indonesia siap menjalankan mandat tersebut dengan menerapkan tata kelola investasi yang prudent, transparan, dan berorientasi pada hasil. Fokus kami adalah memastikan bahwa setiap proyek yang didanai memberikan dampak strategis dan berkelanjutan bagi perekonomian nasional,” ujar Rosan.

Rosan menambahkan, kolaborasi ini mencerminkan kepercayaan dunia internasional terhadap kapasitas kelembagaan Indonesia dalam mengelola investasi berskala besar.

“Kemitraan ini merupakan langkah konkret dalam membangun kepercayaan dengan mitra global strategis seperti Qatar. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi tujuan investasi, tetapi juga memiliki kapasitas kelembagaan yang mumpuni untuk mengelola investasi secara professional dan akuntabel,” tambahnya.

Ia berharap, inisiatif co-partnership ini tidak hanya memperkuat hubungan diplomatik kedua negara, tetapi juga berdampak nyata terhadap percepatan pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sementara itu, Analis Pasar Modal sekaligus Founder Stocknow.id, Hendra Wardana mengatakan komitmen investasi Qatar sebesar US$2 miliar atau sekitar Rp33 Triliun ke Danantara dapat mengokohkan stabilitas keuangan nasional.

Dengan kapasitas dana yang besar dan dukungan politik yang kuat, Danantara diyakini bisa meredam volatilitas, menjaga kepercayaan investor, serta menopang pertumbuhan ekonomi lewat strategi investasi jangka panjang yang terukur.

“Pendanaan dari Qatar ini menjadi babak baru dalam upaya memperkuat fondasi keuangan nasional,” ujar Hendra

Tidak kalah penting, lanjut Hendra, Danantara juga bisa menjadi penyeimbang dominasi investor asing yang selama ini sangat menentukan arah pergerakan pasar, terutama pada saham-saham unggulan.

“Walau belum dapat sepenuhnya menggantikan peran asing, Danantara mampu berperan sebagai penyangga pasar di saat aksi jual asing membanjir, sehingga pasar tak mudah terguncang,” jelasnya.

Dengan adanya investasi ini, Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisi globalnya dan meningkatkan daya saing ekonomi. Langkah ini juga menjadi simbol kolaborasi yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Qatar, menciptakan peluang besar bagi kedua negara di masa depan.

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagatha Nusantara (BPI Danantara) resmi mengumumkan langkah strategisnya untuk membuka peluang kerja sama internasional dengan berbagai negara mitra di sektor investasi strategis. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kolaborasi global yang inklusif dan berkelanjutan.

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) bersama Qatar Investment Authority (QIA) akan mengelola dana senilai 4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) yang ditujukan untuk pembangunan di Indonesia.

Dana itu akumulasi dari Indonesia dan Qatar yang masing- masing berkontribusi senilai 2 miliar dolar AS, yang akan difokuskan ke peluang investasi di berbagai sektor, diantaranya hilirisasi, kesehatan, energi terbarukan, teknologi, serta sektor-sektor lain yang dipandang relevan oleh pengelola dana.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagatha Nusantara (BPI Danantara) buka suara soal rencana investasi US$2 miliar atau Rp 33,6 triliun dari Qatar.

Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir mengatakan selain menaruh dana investasi di saham atau obligasi, Danantara juga akan mengelola dana untuk proyek-proyek pemerintah, salah satunya proyek yang didanai Qatar.

“Pak Prabowo kan sudah bicara juga dengan Qatar untuk memasukkan dana, melakukan investment fund bareng sama Qatar US$4 miliar. US$2 miliar dari Qatar, juga US$2 miliar dari kita, itu nanti proyek-proyek untuk masuk ke Indonesia, jadi itu bagus,” ungkap Pandu.

Pandu mengatakan investasi tersebut bisa mendanai beberapa sektor strategis Indonesia, di antaranya ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, infrastruktur digital, kesehatan, hingga hospitality.

Setelah kabar investasi dari Qatar ini, Pandu pun tak menutup kemungkinan adanya penjajakan dengan negara lain untuk berinvestasi bersama Danantara
“Nanti tunggu dong, pasarnya udah bagus positif,” kata Pandu.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke Doha, Qatar, pada 13 April 2025. Kunjungan tersebut ditandai dengan pertemuan antara Prabowo dan Emir Negara Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani yang berlangsung di Istana Amiri Diwan.

“Saya kira pertemuan sangat baik, produktif. Kita sepakat untuk tingkatkan kerja sama,” ujar Prabowo.

Salah satu hasil konkret dari pertemuan itu adalah komitmen Qatar menanamkan investasi senilai US$ 2 miliar atau sekitar Rp 33,6 triliun melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).

“Beliau (Emir Qatar) akan invest dengan Danantara. Satu dana bersama. Beliau komit US$ 2 miliar dolar ya tadi,” kata Prabowo.

Oleh : Ricky Rinaldi

Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun bangsa lewat inovasi nyata dan visioner. Kali ini, melalui pendirian Badan Pengelola Dana Abadi Nusantara atau Danantara, pemerintah membuktikan keseriusannya dalam menciptakan fondasi keuangan pembangunan jangka panjang yang tidak hanya kokoh secara nasional, tapi juga mulai diakui secara internasional. Kehadiran Danantara bukan sekadar simbol, melainkan langkah konkret menuju kemandirian ekonomi yang berlandaskan gotong royong dan transparansi.

Danantara lahir dari kesadaran bahwa membangun Indonesia ke depan tidak bisa hanya mengandalkan anggaran negara. Dibutuhkan mekanisme alternatif yang mampu menyatukan kekuatan masyarakat, swasta, diaspora, hingga sektor filantropi dalam satu wadah yang aman dan terpercaya. Pemerintah, melalui Danantara, membuka jalan bagi rakyat untuk ikut ambil bagian dalam mendanai pembangunan nasional secara langsung. Sebuah bentuk gotong royong zaman baru yang relevan dengan tantangan masa kini.

Direktur Utama Danantara, Donny Yoesgiantoro, menjelaskan bahwa lembaga ini dibangun dengan semangat nasionalisme dan profesionalisme. Dana yang dihimpun dikelola secara terbuka dan akuntabel, sehingga setiap kontribusi masyarakat bisa dipertanggungjawabkan. Ini bukan lembaga pencari untung, tapi wadah pengabdian yang memastikan pembangunan strategis tetap berjalan meski kondisi global tidak menentu. Pemerintah ingin membuktikan bahwa bangsa ini mampu berdiri di atas kaki sendiri—bukan sekadar slogan, tapi lewat kerja nyata.

Dukungan terhadap Danantara tidak hanya datang dari dalam negeri. Dunia pun mulai melirik. Dalam forum diskusi strategis yang melibatkan perwakilan negara-negara sahabat seperti India, Rusia, Tiongkok, Arab Saudi, dan sejumlah negara Afrika, Danantara mendapat sambutan positif. Mereka tidak hanya hadir sebagai tamu, tapi menunjukkan ketertarikan mendalam terhadap struktur dan visi besar Danantara. Ketertarikan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berhasil membangun lembaga yang kredibel dan dipercaya komunitas global.

Abdul Kadir Jailani, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, menyampaikan bahwa banyak negara mitra melihat potensi besar kerja sama dengan Indonesia melalui Danantara. Ini adalah sinyal kuat bahwa pendekatan pembangunan Indonesia yang inklusif, transparan, dan terbuka terhadap kolaborasi mendapat tempat di mata dunia. Pemerintah tidak hanya memperbaiki sistem dalam negeri, tetapi juga secara aktif membangun kepercayaan internasional lewat langkah-langkah konkret.

Sinyal dukungan penuh juga datang dari tokoh penting, Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia. Ia menyebut Danantara sebagai tonggak penting pembangunan nasional. Bagi Luhut, Danantara adalah bentuk nyata kemandirian finansial Indonesia. Ia menekankan bahwa pembangunan tidak bisa hanya bertumpu pada APBN. Dengan adanya Dana Abadi yang dikelola secara bertanggung jawab, Indonesia bisa fokus pada sektor-sektor penting seperti energi, pangan, air, dan lingkungan tanpa bergantung penuh pada anggaran tahunan.

Luhut juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Kontribusi masyarakat, sekecil apa pun, akan menjadi bahan bakar pembangunan. Inilah wujud gotong royong dalam versi modern—masyarakat ikut membiayai pembangunan yang hasilnya juga untuk mereka sendiri. Ini adalah pendekatan pembangunan partisipatif yang menunjukkan betapa pemerintah mempercayai rakyat sebagai mitra strategis, bukan sekadar penerima kebijakan.

Kehadiran Danantara tak pelak mengingatkan pada sovereign wealth fund yang dimiliki oleh negara-negara maju seperti Norwegia dan Singapura. Namun, model Indonesia memiliki kekhasan: partisipasi publik sebagai fondasi utama. Pemerintah merancang Danantara agar inklusif, terbuka, dan bisa diakses oleh siapa pun yang ingin turut serta membangun bangsa. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berpikir besar, tapi juga berpikir ke depan dan menjunjung tinggi semangat kebersamaan.

Memang, membangun lembaga seperti Danantara bukan tanpa tantangan. Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa kepercayaan adalah modal utama. Maka dari itu, pengelolaan Danantara dirancang seakuntabel mungkin, dengan sistem audit ketat dan pelaporan yang transparan. Setiap langkah disusun untuk menjaga integritas lembaga dan memastikan bahwa dana yang terkumpul benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Di sinilah pemerintah membuktikan kesungguhannya—bukan hanya membentuk lembaga, tapi membangun sistem kepercayaan yang berkelanjutan.

Apresiasi dunia terhadap Danantara adalah cerminan bahwa langkah pemerintah selama ini berada di jalur yang benar. Ketika negara-negara lain mulai membuka pintu untuk bekerja sama, itu berarti pemerintah Indonesia berhasil membangun reputasi sebagai mitra yang kredibel dan visioner. Dunia melihat Indonesia bukan hanya sebagai pasar, tapi sebagai pemimpin baru dalam inovasi pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah juga memastikan bahwa seluruh aktivitas Danantara berjalan selaras dengan visi pembangunan nasional yang tertuang dalam agenda besar negara. Hal ini mencakup pembangunan sumber daya manusia unggul, ketahanan pangan dan energi, transformasi digital, hingga transisi menuju ekonomi hijau. Danantara menjadi penggerak baru yang strategis karena mampu menyalurkan pembiayaan jangka panjang ke sektor-sektor yang memiliki dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.

Danantara adalah bukti bahwa pemerintah tidak hanya reaktif menghadapi tantangan ekonomi global, tapi juga proaktif membangun sistem alternatif yang solutif. Inilah bentuk nyata kepemimpinan yang berpikir jauh ke depan. Di tangan pemerintah, Danantara menjadi alat strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia siap berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa besar lainnya.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh : Gavin Asadit )*

Indonesia tengah memasuki era baru dalam lanskap ekonomi nasional melalui peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, yang dikenal dengan nama Danantara. Entitas ini resmi diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk terobosan strategis dalam pengelolaan aset negara serta upaya akselerasi pembangunan ekonomi nasional yang terintegrasi dan bertaraf global. Dengan dukungan penuh dari kementerian terkait, serta potensi sumber daya nasional yang besar, Danantara ditargetkan menjadi salah satu mesin penggerak utama transformasi ekonomi Indonesia menuju masa depan yang lebih berdaulat dan kompetitif.

Danantara bukan sekadar lembaga investasi, tetapi sebuah simbol peradaban ekonomi baru yang dirancang untuk menjawab tantangan global dan memanfaatkan peluang investasi dengan lebih terfokus dan profesional. Menurut Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aminuddin Ma’ruf menyebut Danantara sebagai entitas baru dalam peradaban ekonomi Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mendorong BUMN menjadi perusahaan kelas dunia.

Salah satu langkah konkret Danantara dalam menguatkan posisinya di kancah internasional adalah menjalin kerja sama dengan mitra strategis dari luar negeri. Dalam kunjungan kerjanya ke Qatar pada April 2025, Presiden Prabowo berhasil menjalin kesepakatan dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani untuk membentuk dana investasi bersama senilai USD 4 miliar atau sekitar Rp 66 triliun. Masing-masing negara akan menyuntikkan dana sebesar USD 2 miliar. Investasi ini difokuskan pada sektor hilirisasi industri, energi terbarukan, layanan kesehatan, teknologi, dan sektor-sektor produktif lainnya yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

Komitmen Qatar untuk bermitra dengan Danantara menunjukkan kepercayaan global terhadap potensi Indonesia di bawah kepemimpinan baru dan struktur kelembagaan yang lebih tangguh. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan sinyal positif dari diplomasi ekonomi yang dijalankan Indonesia, serta bentuk kepercayaan dunia internasional terhadap strategi transformasi ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Ia juga menyebut bahwa antusiasme Emir Qatar dalam proyek ini menjadi indikator penting bagi kesuksesan Danantara sebagai kendaraan utama pembangunan investasi.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan investasi ini bukti kepercayaan Pemerintah Qatar terhadap Presiden Prabowo yang sangat tinggi. Pasalnya, Indonesia dikenal sebagai negara dengan komunikasi politik yang baik

Danantara dirancang untuk beroperasi secara fleksibel, namun tetap dalam koridor regulasi dan prinsip-prinsip good governance. Entitas ini memiliki dua fungsi utama: pertama sebagai holding yang mengelola BUMN dengan portofolio besar namun belum efisien, dan kedua sebagai lembaga investasi yang menyalurkan dana pada sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Dalam jangka menengah hingga panjang, Danantara diharapkan mampu menjadi sovereign wealth fund (SWF) kelas dunia yang bukan hanya menarik dana asing, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam mengembangkan proyek-proyek unggulan Indonesia.

Peluncuran Danantara juga menandai era kolaborasi baru lintas sektor. Proyek-proyek strategis yang akan digarap oleh Danantara tidak hanya melibatkan entitas pemerintah, tetapi juga membuka ruang seluas-luasnya bagi pelaku swasta nasional dan internasional. Fokus awal Danantara mencakup sektor pengolahan logam, pengembangan kecerdasan buatan, kilang minyak, produksi pangan, dan pengembangan energi hijau. Keseluruhan proyek ini dirancang untuk mendukung hilirisasi industri, memperkuat ketahanan nasional, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Selain itu, dalam beberapa bulan ke depan, Danantara direncanakan akan menjalin lebih banyak kemitraan dengan negara-negara Timur Tengah, Eropa, dan Asia Timur untuk memperluas portofolio investasinya. Salah satu pendekatan unik yang diterapkan Danantara adalah prinsip sinergi ekonomi lintas negara, di mana proyek-proyek investasi akan dikelola secara bersama dan berbasis keuntungan jangka panjang bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di mata global, tetapi juga memberikan dampak positif langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Sebagai entitas yang didirikan di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika geopolitik yang tinggi, Danantara hadir dengan harapan besar. Pemerintah berharap kehadiran Danantara dapat memperkuat struktur ekonomi Indonesia, memperluas jaringan kerja sama strategis internasional, serta memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat. Jika dikelola dengan baik, Danantara berpotensi menjadi ikon baru kemandirian ekonomi nasional yang dapat disejajarkan dengan lembaga serupa di negara-negara maju.

Dengan semangat transformasi dan visi global, Danantara kini bersiap melangkah ke panggung internasional. Entitas ini bukan hanya simbol baru ekonomi nasional, tetapi juga representasi dari optimisme baru Indonesia untuk tampil sebagai kekuatan ekonomi yang diperhitungkan di dunia.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta — Kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia terus menunjukkan tren positif, seiring capaian surplus neraca perdagangan yang konsisten. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia pada Maret 2025 kembali mencatat surplus signifikan sebesar US$ 4,33 miliar. Angka ini meningkat sebesar US$ 1,23 miliar dibandingkan bulan sebelumnya, menjadi bukti nyata ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa capaian ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan fundamental ekonomi yang kuat. “Neraca perdagangan Indonesia surplus selama 59 bulan berturut-turut sejak Mei 2020,” ujar Amalia dengan optimis. Ia menambahkan, surplus pada Maret 2025 lebih banyak ditopang oleh komoditas non-migas, dengan nilai mencapai US$ 6 miliar.
Menurut Amalia, komoditas utama penyumbang surplus berasal dari sektor strategis seperti lemak hewan nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja. Di sisi lain, meskipun sektor migas mencatatkan defisit sebesar US$ 1,67 miliar, hal ini dinilai wajar mengingat kebutuhan dalam negeri yang tinggi atas hasil minyak dan minyak mentah.
Momentum positif ini semakin memperkuat daya saing ekspor Indonesia, meski di tengah dinamika perdagangan internasional yang dipengaruhi oleh kebijakan negara mitra. Seperti diketahui, Indonesia tengah menghadapi tantangan baru berupa kebijakan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang dicanangkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Namun, pemerintah Indonesia bergerak cepat merespons kondisi ini melalui diplomasi ekonomi yang produktif. Tim delegasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah bertemu dengan Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, dalam upaya mencari solusi yang saling menguntungkan.
“Indonesia berkomitmen untuk menyeimbangkan neraca dagang Amerika Serikat yang defisit melalui peningkatan impor energi seperti crude oil, LPG, gasoline, serta produk pertanian seperti kedelai dan gandum,” tegas Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga menegaskan kesiapan Indonesia untuk memperkuat kerja sama di sektor mineral kritis dan menyelesaikan hambatan non-tariff barriers (NTBs) yang selama ini menjadi keluhan pengusaha AS.
Menteri Lutnick pun menyambut positif langkah Indonesia dan menyarankan agar pembahasan teknis segera dijadwalkan, dengan target rampung dalam 60 hari. Delegasi RI juga dijadwalkan melanjutkan negosiasi bersama Department of Commerce (DoC) dan United States Trade Representative (USTR).
Capaian surplus neraca perdagangan yang konsisten, ditambah keseriusan pemerintah dalam memperkuat hubungan dagang internasional, menjadi bukti bahwa Indonesia semakin dipercaya oleh dunia dan menjadi destinasi investasi yang stabil dan menjanjikan.

Jakarta – Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus signifikan pada Maret 2025, mencapai US$ 4,33 miliar. Surplus ini menjadi indikator positif bagi perekonomian nasional di tengah dinamika perdagangan global. Sementara itu, Amerika Serikat (AS) tercatat sebagai negara penyumbang surplus terbesar, dengan nilai mencapai US$ 1,9 miliar.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa selama kuartal I-2025 (Januari–Maret), Indonesia mencatatkan surplus perdagangan dengan AS sebesar US$ 4,32 miliar. Ekspor Indonesia ke AS mencapai US$ 7,3 miliar, sementara impornya tercatat sebesar US$ 2,98 miliar.

“Selama Januari hingga Maret 2025 nilai ekspor empat komoditas ini mengalami peningkatan yang relatif baik dibandingkan tahun lalu,” ujar Amalia.

Empat komoditas utama yang mendorong surplus ekspor ke AS antara lain mesin dan perlengkapan elektrik, alas kaki, pakaian dan aksesoris rajutan, serta bukan rajutan. Komoditas mesin dan perlengkapan elektrik menyumbang nilai ekspor sebesar US$ 1,2 miliar atau 16,71% dari total ekspor ke AS, dengan pertumbuhan 17,65% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Nilai ekspor alas kaki mencapai US$ 657,9 juta atau 9,01% dari total ekspor ke AS, tumbuh 16,62%.

“Untuk alas kaki ekspor kita ke Amerika Serikat memberikan pangsa sebesar 34,16% dari total ekspor alas kaki, yang kemudian disusul negara kedua terbesar ekspor alas kaki dari Indonesia adalah ke Belanda, Belgia, Jepang, dan China,” tutur Amalia.

Ekspor pakaian dan aksesoris rajutan tercatat sebesar US$ 629,25 juta (8,61%) dengan pertumbuhan 20,46%.

“Dari seluruh ekspor pakaian dan aksesorisnya (rajutan) pangsa ekspor kita ke AS adalah yang tertinggi yaitu sebesar 63,4% disusul ekspor barang yang sama ke Jepang dan Korea Selatan,” ujarnya.

Sementara itu, ekspor pakaian bukan rajutan tercatat sebesar US$ 568,46 juta (7,78%) dengan pertumbuhan 1,47%.

“Untuk pakaian dan aksesoris yang bukan rajutan dimana pangsa pasar ekspor Indonesia ke Amerika Serikat adalah sebesar 42,96%, disusul Jepang, dan Korea Selatan,” terang Amalia.

Selain AS, Indonesia juga membukukan surplus perdagangan dengan India (US$ 1,04 miliar) dan Filipina (US$ 714,7 juta) pada Maret 2025. Surplus dari India terutama didorong oleh ekspor bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewani/nabati, serta besi dan baja. Sementara itu, surplus dari Filipina ditopang oleh ekspor kendaraan, bahan bakar mineral, serta minyak hewani/nabati.

Surplus perdagangan ini menjadi penopang penting bagi stabilitas eksternal Indonesia serta memberikan ruang lebih dalam menjaga ketahanan sektor riil. Kendati masih ada tantangan dari negara mitra dengan defisit tinggi, tren positif ekspor ke sejumlah negara besar menunjukkan daya saing produk Indonesia terus menguat.

Oleh : Dirandra Falguni )*

Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan performa impresif pada Maret 2025. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), surplus neraca perdagangan mencapai US$ 4,33 miliar, meningkat signifikan dari bulan sebelumnya yang berada di angka US$ 3,12 miliar. Pencapaian ini menandai surplus ke-59 secara beruntun sejak Mei 2020, menjadi sinyal kuat atas ketahanan dan daya saing ekspor nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan secara bulanan nilai surplus ini naik US$ 1,23 miliar sehingga ini menjadi surplus 59 bulan beruntun sejak Mei 2020. Secara kumulatif hingga bulan Maret 2025, neraca perdagangan tercatat surplus US$ 10,92 miliar. Amalia mengatakan jika dibandingkan tahun lalu Januari-Maret 2024 kenaikan US$ 3,51 miliar. Surplus ini ditopang surplus komoditas nonmigas US$ 15,76 miliar sementara neraca migas mengalami defisit. Defisit migas mencatat US$ 1,67 miliar, disumbang oleh hasil minyak dan minyak mentah.

Kinerja tersebut melampaui ekspektasi pasar. Konsensus yang dihimpun dari 10 lembaga sebelumnya memproyeksikan surplus hanya akan mencapai US$ 2,63 miliar. Artinya, realisasi tersebut menunjukkan fondasi ekonomi Indonesia yang cukup kokoh, terutama dari sisi sektor eksternal.

Surplus neraca perdagangan pada Maret 2025 ditopang oleh nilai ekspor sebesar US$ 23,25 miliar, meningkat cukup tajam berkat kontribusi ekspor minyak dan gas. Sementara impor tercatat sebesar US$ 18,92 miliar, hanya naik tipis 0,38% dibandingkan bulan sebelumnya. Keseimbangan antara ekspor yang tumbuh dan impor yang stabil memberikan ruang bagi surplus yang lebih tinggi dan menunjukkan bahwa kebutuhan barang impor belum mengalami lonjakan signifikan.

Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia selama Januari–Maret 2025 mencatatkan surplus sebesar US$ 10,92 miliar. Angka ini jauh lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya, yang hanya mencatat surplus sebesar US$ 7,41 miliar. Surplus ini didorong oleh ekspor komoditas nonmigas yang mencapai US$ 15,76 miliar, meskipun harus dikompensasi oleh defisit sektor migas.

Salah satu pendorong kuat surplus adalah hubungan dagang dengan Amerika Serikat (AS) yang menunjukkan tren positif. BPS mencatat, Indonesia mencatatkan surplus perdagangan dengan AS sebesar US$ 4,32 miliar sepanjang Januari–Maret 2025. Nilai ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni sebesar US$ 3,61 miliar.

Surplus perdagangan dengan AS didominasi oleh komoditas nonmigas seperti mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85), pakaian dan aksesorinya (HS 61 dan 62), alas kaki (HS 64), serta lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15). Di sisi impor, Indonesia banyak mendatangkan mesin/peralatan mekanis (HS 84), biji dan buah mengandung minyak (HS 12), dan instrumen medis (HS 90) dari Negeri Paman Sam.

Meski neraca perdagangan migas Indonesia-AS masih mengalami defisit sebesar US$ 0,80 miliar pada triwulan pertama 2025, tren surplus perdagangan secara keseluruhan tetap kuat. Bahkan, sejak 2015 hingga Maret 2025, total surplus perdagangan Indonesia dengan AS mencapai US$ 115,78 miliar.

Kinerja perdagangan yang membaik juga berdampak langsung terhadap nilai tukar rupiah. Pada Senin (21/4/2025), rupiah sempat ditutup menguat 0,12% di posisi Rp16.800 per dolar AS. Penguatan ini terjadi seiring melemahnya indeks dolar AS (DXY) yang tercatat turun 1,25% ke angka 98,13, dari sebelumnya 99,37.

Penguatan nilai tukar rupiah mencerminkan kepercayaan pelaku pasar terhadap ekonomi Indonesia. Ketika neraca perdagangan mencatat surplus, berarti negara memperoleh lebih banyak devisa. Peningkatan cadangan devisa ini secara otomatis memperkuat fundamental rupiah dan memperbesar ruang bagi Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas moneter nasional.

Presiden Direktur PT Doo Financial Futures, Ariston Tjendra mengungkapkan bahwa penguatan rupiah juga dipengaruhi oleh persepsi negatif pasar terhadap pernyataan Presiden AS Donald Trump yang meminta pemangkasan suku bunga acuan The Fed. Campur tangan Trump terhadap bank sentral AS menimbulkan kekhawatiran pasar akan independensi The Fed, sehingga dolar AS mengalami tekanan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyatakan kinerja perdagangan Indonesia yang cemerlang tak lepas dari kerja keras pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi di tengah gejolak global. Koordinasi lintas kementerian terus dilakukan untuk menyikapi dampak kebijakan tarif dari AS dan negara lainnya.

Tim pemerintah yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan terus menyusun strategi diplomasi perdagangan yang efektif. Tujuannya tak hanya untuk mempertahankan hubungan dagang dengan mitra utama seperti AS, tapi juga membuka pasar-pasar baru yang potensial di kawasan Asia, Afrika, dan Timur Tengah.

Airlangga menyebut bahwa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang diterima dalam negosiasi tarif oleh pemerintah AS, menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan hasil nyata. Langkah-langkah ini akan sangat membantu menjaga surplus perdagangan ke depan, meskipun tensi geopolitik global masih tinggi.

Surplus neraca perdagangan yang berkelanjutan adalah indikator kuat bahwa ekonomi Indonesia berada di jalur yang stabil dan resilien. Di tengah tantangan global seperti ketegangan perdagangan, tekanan nilai tukar, dan ketidakpastian geopolitik, Indonesia masih mampu menjaga surplus dan memperkuat cadangan devisa.

Keberhasilan ini bukan hanya buah dari peningkatan ekspor, tetapi juga dari kerja sama lintas sektor yang intensif dan responsif terhadap perubahan global. Tantangan masih ada, khususnya di sektor migas dan reformasi industri, namun tren surplus yang konsisten memberi ruang optimisme akan masa depan ekonomi Indonesia.

Dengan strategi perdagangan yang adaptif, penguatan ekspor nonmigas, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus menjaga ketahanan ekonominya di tengah arus globalisasi dan proteksionisme yang semakin kompleks. Sementara itu, mata uang Garuda tampak semakin perkasa usai greenback terus mengalami depresiasi hari demi hari.

)* Kontributor Beritakapuas.com