JAKARTA – Kelestarian lingkungan dan penerapan ekonomi sirkular semakin diyakini menjadi modal baru pertumbuhan nasional. Di tengah tantangan perubahan iklim dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan, transformasi menuju ekonomi hijau dinilai tidak hanya menjaga kualitas lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan jutaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh. Jumhur Hidayat mengatakan masa depan pembangunan Indonesia akan semakin bertumpu pada sektor-sektor yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, profesi baru seperti pengelola sampah modern, analis karbon, ahli energi terbarukan, insinyur lingkungan, hingga pelaku usaha berbasis ekonomi sirkular akan semakin dibutuhkan.

“Masa depan ekonomi dunia tidak hanya digital, tetapi juga hijau. Future jobs are green jobs. Karena itu, kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengisi peluang tersebut,” ujar Jumhur.

Ia menegaskan, ekonomi hijau tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menghadirkan pekerjaan yang lebih layak dan berkelanjutan. Pemerintah pun terus mendorong berbagai program yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon, termasuk penguatan pengelolaan sampah dan pengembangan ekonomi sirkular.

Menurut Jumhur, pengelolaan sampah modern yang memanfaatkan teknologi seperti Refuse Derived Fuel (RDF), pengolahan sampah menjadi energi, hingga daur ulang bernilai tambah dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.

“Kalau kita bisa mengelola sampah, menjaga hutan, melindungi mangrove, sungai, dan laut dengan baik, maka manfaatnya bukan hanya untuk lingkungan, tetapi juga menciptakan banyak peluang kerja dan usaha baru bagi masyarakat,” katanya.

Ia juga menaruh harapan besar kepada generasi muda untuk menjadi motor penggerak transformasi tersebut. Tingginya kepedulian anak muda terhadap isu lingkungan dinilai sebagai modal penting untuk mendorong inovasi dan kewirausahaan hijau.

Disisi lain, Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, Dr. R. Hendrian, pernah menekankan bahwa ekonomi sirkular adalah instrumen vital agar Indonesia tumbuh sebagai negara maju yang tetap menjaga kelestarian alam.

“Dalam konteks nasional, ekonomi sirkuler merupakan instrumen penting untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Yaitu, Indonesia yang maju, berdaulat, dan berkelanjutan,” ucapnya.

Dengan dukungan kebijakan pemerintah, meningkatnya kesadaran masyarakat, serta berkembangnya ekonomi sirkular, Indonesia memiliki peluang besar menjadikan kelestarian lingkungan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan dan pelestarian alam dapat berjalan beriringan, sekaligus memperkuat daya saing Indonesia menuju masa depan yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat transformasi ekonomi hijau sebagai strategi pembangunan masa depan yang tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan tersebut, Indonesia diproyeksikan memasuki era baru kejayaan ekonomi dengan dukungan jutaan lapangan kerja hijau yang terus berkembang.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hidayat mengatakan kebutuhan tenaga kerja berbasis keberlanjutan akan meningkat seiring percepatan implementasi ekonomi hijau di berbagai sektor. Profesi seperti ahli energi terbarukan, pengelola sampah modern, insinyur lingkungan, analis karbon, hingga pelaku usaha hijau diperkirakan akan menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Jumhur, perkembangan tersebut sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan keberlanjutan ekologis sebagai salah satu fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

“Kita juga akan memastikan bahwa green jobs merupakan pekerjaan yang layak, memberikan perlindungan tenaga kerja, kesejahteraan dan kesempatan yang adil bagi masyarakat. Masa depan ekonomi dunia tidak hanya digital, tetapi juga hijau. Future jobs are green jobs,” ujar Jumhur.

Ia menambahkan, Indonesia memiliki posisi strategis dalam agenda lingkungan global berkat kekayaan hutan tropis, kawasan mangrove, keanekaragaman hayati, dan garis pantai yang luas. Menurutnya, keberhasilan menjaga sumber daya alam tersebut akan memberikan manfaat besar bagi lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi baru yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari transformasi tersebut, pemerintah menargetkan 100 persen sampah nasional dapat terkelola pada 2029 melalui penguatan ekonomi sirkular dan penerapan teknologi pengolahan modern seperti Refuse Derived Fuel (RDF), Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), serta pirolisis. Upaya ini diharapkan mampu mengubah limbah menjadi sumber daya bernilai ekonomi.

Senada, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Nizhar Marizi menegaskan bahwa ekonomi hijau kini menjadi kebutuhan strategis di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin nyata.

“Transformasi pembangunan menuju ekonomi hijau bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya. ***

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya menjadikan keberlanjutan ekologis sebagai salah satu fondasi utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Melalui transformasi ekonomi hijau, pemerintah berupaya menjawab tantangan lingkungan global sekaligus menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Di tengah ancaman triple planetary crisis berupa krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, pembangunan berkelanjutan dinilai tidak lagi sekadar isu lingkungan, tetapi telah menjadi kebutuhan untuk menjaga ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah mendorong lahirnya talenta-talenta hijau yang mampu menjadi penggerak ekonomi masa depan.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, mengatakan transisi menuju ekonomi hijau akan membuka jutaan lapangan pekerjaan baru yang berkualitas bagi masyarakat.

“Transisi menuju ekonomi hijau diperkirakan akan melahirkan jutaan lapangan pekerjaan baru. Namun kita juga harus memastikan bahwa green jobs tersebut merupakan pekerjaan yang layak, memberikan perlindungan tenaga kerja, kesejahteraan, dan kesempatan yang adil bagi masyarakat. Masa depan ekonomi dunia tidak hanya digital, tetapi juga hijau. Future jobs are green jobs,” tegas Jumhur.

Menurutnya, Indonesia memiliki posisi strategis dalam agenda lingkungan global. Kekayaan hutan tropis, mangrove, keanekaragaman hayati, serta garis pantai yang luas menjadi modal besar untuk berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan bumi.

“Kalau Indonesia berhasil menjaga hutannya, melindungi gambut dan mangrove, mengelola sampah, menjaga sungai, melindungi laut, dan membangun ekonomi sirkular, maka Indonesia bukan hanya menjaga dirinya sendiri, tetapi juga memberi kontribusi besar bagi masa depan bumi,” ujarnya.

Sebagai bagian dari transformasi tersebut, pemerintah menargetkan 100 persen sampah terkelola pada 2029 melalui penguatan ekonomi sirkular dan penerapan teknologi pengolahan sampah modern, seperti Refuse Derived Fuel (RDF), Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), dan pirolisis.

Dukungan terhadap agenda keberlanjutan juga diperkuat sektor keuangan. Wakil Direktur Utama BRI, Viviana Dyah Ayu R.K., menyampaikan bahwa prinsip ESG telah menjadi bagian dari strategi bisnis perseroan. Hingga Maret 2026, BRI menyalurkan pembiayaan sosial sebesar Rp718,8 triliun dan pembiayaan hijau Rp96,6 triliun untuk mendukung UMKM, energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan sektor rendah karbon lainnya.

Sinergi pemerintah, dunia usaha, dan generasi muda diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan, sehingga Indonesia dapat mencapai target Indonesia Emas 2045 dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

Manokwari – Upaya menjaga kelestarian hutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi terus menjadi bagian penting dari arah pembangunan nasional, termasuk di Papua. Pendekatan pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dinilai semakin menunjukkan hasil positif di berbagai wilayah.

Komitmen tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan pembangunan yang menempatkan hutan sebagai modal strategis bagi masa depan bangsa. Di Papua Barat, arah pembangunan daerah selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan yang mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan bahwa pembangunan harus berjalan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan tata ruang wilayah. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam yang tepat akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

“Semua konsep pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW),” ujar Dominggus.

Ia menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana dan sesuai tata ruang wilayah agar manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat tanpa mengorbankan fungsi ekologis hutan yang menjadi aset strategis Papua Barat. Pendekatan tersebut sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang semakin mengutamakan ekonomi hijau sebagai instrumen untuk memperkuat daya saing sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Keberhasilan menjaga kawasan hutan sambil mendorong aktivitas ekonomi produktif menunjukkan bahwa pembangunan dan konservasi dapat berjalan beriringan. Berbagai program penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan investasi berkelanjutan, serta perlindungan terhadap masyarakat adat menjadi bagian dari upaya menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan.

“Saya tidak mau tinggalkan air mata untuk anak cucu kita. Tapi, tinggalkan mata air buat mereka. Maka, pembangunan daerah tidak boleh merusak hutan,” kata Dominggus.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dunia usaha, dan organisasi lingkungan turut memperkuat implementasi pembangunan berkelanjutan di Papua. Sinergi tersebut menjadi contoh bagaimana pengelolaan sumber daya alam dapat menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Dengan arah pembangunan yang semakin terintegrasi antara aspek ekonomi dan ekologi, Papua tidak hanya berperan sebagai benteng kelestarian hutan tropis Indonesia, tetapi juga sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru yang mendukung ketahanan nasional. Keberhasilan menjaga keseimbangan tersebut menjadi bukti bahwa kemajuan ekonomi dapat dicapai tanpa mengabaikan kelestarian alam, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pelopor pembangunan berkelanjutan di tingkat global.

Jakarta – Langkah tegas pemerintah dalam membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), mendapat dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat.

Sekretaris Jenderal Laskar Merah Putih (LMP), Abdul Rachman Thaha (ART), menyatakan bahwa langkah ini merupakan momentum krusial bagi penyelamatan aset lingkungan dan penegakan hukum yang tegas di sektor sumber daya alam.

“Pembentukan Satgas PKH merupakan langkah penting pemerintah dalam menyelamatkan kawasan hutan dan menegakkan aturan pertambangan yang selama ini dinilai banyak dilanggar,” ujar ART.

ART menambahkan, pelanggaran di kawasan hutan dan sektor pertambangan tidak hanya merugikan iklim investasi yang sehat, tetapi juga memicu kerusakan ekologis yang berdampak buruk pada kehidupan masyarakat luas.

“Satgas PKH ini dibentuk untuk melakukan penertiban kawasan hutan yang telah dirampok oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan kita, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar,” tambahnya.

Melalui aturan terbaru di tahun 2026, Satgas PKH diproyeksikan akan memperketat pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.

Selain itu, di sektor pertambangan, Satgas PKH juga mengambil alih lahan seluas 12.371,58 hektare.

Operasi ini menyasar perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan tanpa izin resmi di dalam kawasan hutan.

Penertiban ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku usaha yang membandel sekaligus mengembalikan fungsi kawasan hutan demi keseimbangan lingkungan hidup.

Laskar Merah Putih berharap Satgas PKH dapat bekerja secara transparan, objektif, dan tanpa tebang pilih dalam menyisir perizinan tambang maupun pemanfaatan hutan yang menyalahi prosedur.

Kehadiran Satgas ini dinilai menjadi bukti nyata bahwa negara berkomitmen penuh dalam menjaga kelestarian ekosistem alam sekaligus membenahi tata kelola pemanfaatan lahan di Indonesia. [-RWA]

Jateng – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Jumhur Hidayat, mengatakan pihaknya akan menanam mangrove pada lahan seluas 200 hektare di Jawa Tengah dalam waktu dekat ini. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi pesisir dari ancaman abrasi.

Hal tersebut di sampaikan Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat saat berada di di Kampus Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Jawa Tengah.

Ia menjelaskan perlindungan pesisir tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur fisik seperti tanggul laut, pompa, maupun polder.

“Saya ingin menyampaikan bahwa KLH akan membantu Jawa Tengah menanam 200 hektare mangrove,” kata Jumhur.

Jumhur Hidayat menegaskan bahwa persoalan Pesisir Pantura Jawa bukan sekadar isu infrastruktur, melainkan menyangkut masa depan ruang hidup dan ruang ekonomi jutaan masyarakat pesisir.

Menurutnya, kawasan Pantura merupakan salah satu urat nadi ekonomi nasional dengan kontribusi sekitar 27,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia, namun di saat yang sama jutaan penduduk pesisir menghadapi ancaman abrasi, banjir rob, dan penurunan muka tanah yang semakin serius.

Jumhur juga mengingatkan bahwa akar persoalan rob di Pantura tidak semata-mata disebabkan kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. Berdasarkan data ilmiah, laju kenaikan muka laut di wilayah Semarang relatif kecil dibandingkan laju penurunan muka tanah yang di beberapa lokasi mencapai hingga 100 milimeter per tahun.

Karena itu, kebijakan penanganan rob harus menyasar akar masalah berupa eksploitasi air tanah berlebihan, perubahan tata ruang, serta menurunnya daya dukung lingkungan.

Terkait rencana pembangunan giant sea wall, Jumhur menilai proyek tersebut dapat menjadi bagian penting dari strategi perlindungan Pantura. Namun, ia mengungkapkan bahwa tanggul laut raksasa tidak boleh dipandang sebagai solusi tunggal.

Pembangunan infrastruktur fisik harus dipadukan dengan pendekatan berbasis alam (nature Based Solutions) termasuk restorasi mangrove dan penguatan ekosistem pesisir.

Ditambahkannya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa hutan mangrove mampu meredam energi gelombang laut sekaligus memperbaiki kondisi ekosistem dan ekonomi masyarakat pesisir.

Karena itu, pembangunan tanggul laut perlu diintegrasikan dengan pengendalian pemanfaatan air tanah, restorasi kawasan pesisir, serta penguatan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

Jumhur juga menekankan pentingnya keadilan sosial dalam setiap proyek perlindungan pesisir.

Pembangunan infrastruktur tidak boleh mengabaikan kepentingan nelayan, petambak, pekerja informal, maupun kelompok masyarakat yang menggantungkan hidup di kawasan pantai, ujarnya.

Seluruh rencana pembangunan harus melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang ketat, disertai partisipasi masyarakat secara bermakna.

Di hadapan sivitas akademika Unissula, Jumhur secara khusus mengajak kampus untuk mengambil peran strategis dalam mengawal masa depan Pantura Jawa Tengah. Ia mendorong Unissula menjadi pusat laboratorium monitoring kawasan pesisir serta berkontribusi dalam penyusunan kajian ilmiah, pengawasan KLHS dan AMDAL, perumusan keadilan agraria pesisir, serta pendampingan masyarakat terdampak.

“Jika kita mampu memadukan kecerdasan rekayasa sipil dengan pengendalian tata air tanah, restorasi ekosistem mangrove, tata kelola yang akuntabel, serta keberpihakan kepada masyarakat pesisir, maka Pantura Jawa Tengah akan bertransformasi menjadi kawasan yang aman, produktif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Sementara itu, Rektor Unissula Prof Dr Gunarto menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Menteri Lingkungan Hidup di kampus yang dikenal konsisten mengembangkan tata kelola lingkungan berkelanjutan.

Menurutnya, isu abrasi, banjir rob, dan penurunan muka tanah di kawasan Pantai Utara Jawa Tengah merupakan persoalan nyata yang membutuhkan solusi komprehensif, tidak hanya kuat secara teknis tetapi juga berkeadilan sosial dan berkelanjutan secara ekologis.

Pada kesempatan tersebut, Unissula dan Kementerian Lingkungan Hidup menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang mencakup kerja sama dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, publikasi ilmiah, pengembangan ilmu pengetahuan, serta pengabdian kepada masyarakat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penandatanganan MoU tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah untuk menghasilkan kajian, inovasi, dan solusi atas berbagai persoalan lingkungan hidup di Indonesia.

MERAUKE – PSN di Papua semakin mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Berbagai program yang dijalankan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam serta keterlibatan masyarakat adat.

Tokoh perempuan adat Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, menilai pendekatan tersebut penting untuk memastikan pembangunan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Papua.

Nama Mama Sinta kembali menjadi perhatian publik setelah polemik terkait penggunaan wajah dan keterangannya dalam film dokumenter Pesta Babi tanpa persetujuannya. Namun di balik polemik tersebut, ia tetap dikenal sebagai sosok yang aktif menyuarakan pentingnya perlindungan lingkungan dan peran masyarakat adat dalam pembangunan.

Menurut Mama Sinta, pembangunan dan pelestarian lingkungan tidak harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan beriringan apabila masyarakat dilibatkan dalam setiap proses pembangunan yang berlangsung di daerahnya.

“Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Karena itu, masyarakat perlu melihat setiap informasi secara objektif dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi provokatif,” tegas Mama Sinta.

Ia menambahkan, partisipasi aktif masyarakat adat merupakan kunci untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan keterlibatan masyarakat, berbagai program dapat berjalan lebih efektif sekaligus tetap menghormati nilai-nilai lokal dan keseimbangan alam.

“Ketika masyarakat adat dilibatkan, pembangunan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan tetap menjaga lingkungan untuk generasi mendatang,” ujar Mama Sinta.

Mama Sinta juga menyampaikan dukungannya terhadap berbagai program pembangunan yang dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan. Menurutnya, manfaat nyata yang dirasakan masyarakat menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan.

Di sisi lain, ia mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar, terutama yang berpotensi menimbulkan perpecahan atau kesalahpahaman mengenai pembangunan di Papua.

“Papua membutuhkan suasana yang damai dan kondusif agar pembangunan dapat berjalan optimal. Karena itu, setiap informasi harus disikapi dengan cermat dan berdasarkan fakta,” pungkas Mama Sinta.

Pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan dinilai menjadi fondasi penting bagi terwujudnya Papua yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Jayapura – Pemerintah memastikan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan tidak hanya fokus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membawa dampak sosial yang berkelanjutan. Upaya ini diwujudkan lewat kebijakan rekrutmen yang memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP) serta penerapan standar pembangunan yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup setempat.

Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, mengatakan PSN yang sedang berjalan di wilayahnya memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Pada puncak operasional yang diproyeksikan terjadi pada 2029, proyek tersebut diperkirakan mampu menyerap hingga 15 ribu tenaga kerja.

“Saat ini perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut telah merekrut sekitar 3.500 tenaga kerja untuk mendukung berbagai tahapan pembangunan yang sedang berlangsung,” katanya.

Menurut Apolo, angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring perkembangan proyek dan dimulainya fase produksi yang dijadwalkan pada 2027. Kehadiran PSN di Papua Selatan dinilai menjadi peluang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi baru di wilayah tersebut.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus memastikan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat. Karena itu, koordinasi dengan perusahaan dan pelaksana proyek terus dilakukan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal, khususnya OAP, dalam proses rekrutmen.

Selain membuka akses pekerjaan, pemerintah daerah juga memperkuat kualitas sumber daya manusia agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri yang berkembang. Langkah tersebut dilakukan melalui berbagai program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan.

“Kami juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program vokasi agar tenaga kerja asli Papua memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri,” katanya.

Di sisi lain, pelaksanaan PSN juga diarahkan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan serta keberlanjutan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan proyek. Melalui pendekatan tersebut, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian lingkungan hidup.

Apolo menegaskan bahwa dukungan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk menyukseskan pelaksanaan PSN di Papua Selatan. Menurutnya, pemahaman yang utuh mengenai tujuan dan manfaat proyek menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang lebih luas.

JAKARTA – Pemerintah terus mendorong pengembangan ekonomi hijau sebagai strategi pembangunan masa depan yang mampu menghadirkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Langkah ini dinilai semakin penting di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan ketidakpastian ekonomi global.

Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad), Dr. (HC) Ir. Burhanuddin Abdullah, M.A., mengatakan Indonesia saat ini berada pada momentum penting untuk menentukan arah pembangunan nasional. Menurutnya, pola pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam perlu mulai bertransformasi menuju model yang lebih berkelanjutan.

“Di tengah meningkatnya ancaman krisis iklim, kerusakan lingkungan, dan ketidakpastian ekonomi global, gagasan ekonomi hijau semakin menjadi kebutuhan mendesak, bukan lagi wacana akademik. Indonesia kini berada di titik penting untuk menentukan arah pembangunan masa depan, pilihannya tetap bertumpu pada pola ekonomi lama yang eksploitatif, atau mulai bertransisi menuju model pembangunan yang lebih berkelanjutan,” ujar Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, transisi menuju ekonomi hijau tidak boleh dipandang sebagai beban pembangunan. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan peluang besar untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

“Biaya mempertahankan model pembangunan lama saat ini sebenarnya jauh lebih mahal dibandingkan biaya transisi menuju ekonomi hijau. Kita harus melihat ekonomi hijau bukan sebagai beban, melainkan peluang menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, lapangan kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan bangsa,” katanya.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hidayat menilai transformasi ekonomi hijau akan melahirkan jutaan lapangan kerja baru berbasis keberlanjutan lingkungan atau green jobs. Profesi seperti ahli energi terbarukan, pengelola sampah modern, insinyur lingkungan, analis karbon, spesialis ekonomi sirkular, hingga wirausaha hijau diperkirakan akan semakin dibutuhkan di masa depan.

“Kita juga akan memastikan bahwa green jobs merupakan pekerjaan yang layak, memberikan perlindungan tenaga kerja, kesejahteraan dan kesempatan yang adil bagi masyarakat. Masa depan ekonomi dunia tidak hanya digital, tetapi juga hijau. Future jobs are green jobs,” ujar Jumhur.

Untuk memperkuat sinergi berbagai pihak, IKA Unpad membentuk Forum Ekonomi Hijau (FEH) yang akan diluncurkan pada 17 Juni 2026. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat IKA Unpad, Yhodhisman Soratha, mengatakan forum tersebut diharapkan menjadi ruang dialog dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, serta generasi muda dalam merumuskan arah pembangunan berkelanjutan Indonesia.

“Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog yang terbuka dan produktif antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga generasi muda. Tantangan keberlanjutan tidak mungkin diselesaikan oleh satu sektor saja,” kata Yhodhisman.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Forum Ekonomi Hijau, Ferdian Agustiana, menegaskan bahwa ekonomi hijau bukan sekadar isu lingkungan, melainkan strategi pembangunan yang mampu menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan.

Melalui penguatan ekonomi hijau, Indonesia diharapkan mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

JAYAPURA – Pemerintah terus memperkuat sektor pertanian melalui pelaksanaan Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) Tahun Anggaran 2026. Program tersebut menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya petani lokal dan masyarakat adat di Papua.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja dan Komitmen Pelaksana Konstruksi Program Cetak Sawah Rakyat yang digelar di Kota Jayapura. Program ini tidak hanya berorientasi pada pembukaan lahan pertanian baru, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat di daerah.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, mengatakan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan program telah memasuki fase konstruksi setelah penandatanganan kontrak pekerjaan pada pertengahan Mei 2026. Menurutnya, keberhasilan program akan ditentukan oleh kualitas pelaksanaan serta keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan.

“Hari ini kita sepakat membuat satu komitmen untuk memastikan pekerjaan cetak sawah dilakukan dengan baik dan berkualitas. Harapannya, hasil cetak sawah ini dapat dimanfaatkan, ditanami, dan menghasilkan panen yang memberikan manfaat bagi petani,” ujar Hermanto.

Ia menegaskan bahwa masyarakat setempat harus menjadi pelaku utama dalam program tersebut. Keterlibatan petani dan kelompok tani dinilai penting agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.

“Kami menegaskan bahwa pelaksanaan program cetak sawah harus melibatkan masyarakat setempat, termasuk petani dan kelompok tani, sehingga mereka berada di garis depan dalam pelaksanaan program ini,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, menyatakan bahwa Program Cetak Sawah Rakyat merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua. Lebih lanjut, Fakhiri menilai Papua memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sentra produksi pangan baru di Indonesia. Dengan dukungan lahan yang luas dan keterlibatan masyarakat adat, program ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pertanian yang produktif, berkelanjutan, dan memberikan dampak ekonomi jangka panjang.

“Keterlibatan dan keberpihakan kepada masyarakat asli Papua sangat penting. Kami ingin program ini menjadi sesuatu yang baik bagi Tanah Papua dan nantinya bisa menjadi tempat belajar bagi daerah lain,” ujarnya.

Melalui Program Cetak Sawah Rakyat, Papua diharapkan mampu memperkuat produksi pangan daerah, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong lahirnya petani-petani mandiri yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan di Tanah Papua.