Oleh: Satya Wiguna )*

Sertifikasi halal menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus memperkuat daya saing pelaku usaha. Kejelasan status halal membantu masyarakat memperoleh kepastian ketika memilih produk, sementara bagi produsen, pemenuhan standar halal dapat menjadi nilai tambah yang memperkuat kepercayaan pasar. Pemerintah terus menyiapkan ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH).

Kepastian menjadi unsur penting dalam hubungan antara konsumen dan produsen. Masyarakat membutuhkan informasi yang dapat dipercaya mengenai produk yang dikonsumsi atau digunakan, sedangkan pelaku usaha memerlukan standar yang jelas sebagai pedoman dalam menjalankan proses produksinya. Kondisi ini membuat sertifikasi halal memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan kewajiban administratif.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, melihat sertifikasi halal sebagai instrumen untuk memperkuat kepercayaan di antara konsumen, produsen, dan sektor perdagangan.

Penerapan JPH merupakan amanat undang-undang sekaligus kepentingan bersama yang membutuhkan kerja sama pemerintah, dunia usaha, asosiasi, dan masyarakat. Kolaborasi itu diperlukan untuk memastikan berbagai aspek, mulai dari bahan baku, rantai pasok, hingga pengawasan dapat berjalan dengan baik.

Gambaran mengenai pentingnya kepercayaan itu kemudian berkaitan langsung dengan bagaimana status halal sebuah produk dapat dipastikan. Konsumen tidak cukup hanya memperoleh informasi mengenai nama atau komposisi produk, tetapi juga membutuhkan jaminan bahwa proses yang menghasilkan produk telah memenuhi ketentuan. Karena itu, sistem sertifikasi halal dibangun melalui mekanisme pemeriksaan yang mencakup berbagai tahapan produksi.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menjelaskan bahwa pemastian status halal dilakukan melalui pendekatan ketelusuran atau traceability terhadap keseluruhan rantai proses dan pasok. Setiap tahapan yang berpengaruh terhadap status kehalalan perlu dapat ditelusuri dan dipastikan memenuhi ketentuan JPH. Pendekatan ini membuat pemeriksaan halal tidak hanya berfokus pada produk akhir, tetapi juga proses yang membentuknya.

Aspek bahan menjadi salah satu bagian yang perlu diperhatikan dalam proses pemastian itu. Produk yang menggunakan bahan yang secara zat halal tetap harus memenuhi ketentuan dalam proses pengolahannya, termasuk cara memperoleh bahan dan proses penyembelihan untuk produk hewani. Pengawasan juga mencakup kemungkinan terjadinya kontaminasi dengan bahan yang diharamkan atau najis selama proses produksi.

Peralatan produksi turut menjadi bagian dari pemastian halal karena penggunaannya dapat memengaruhi status produk. Peralatan untuk mengolah, memasak, menyimpan, dan mencuci perlu diperhatikan agar tidak terjadi kontaminasi dari produk atau bahan nonhalal. Karena itu, penilaian kehalalan tidak cukup dilakukan hanya dengan memeriksa daftar komposisi yang tercantum pada kemasan.

Mekanisme pemeriksaan yang mencakup keseluruhan proses memberikan dasar bagi penggunaan sertifikat dan label halal. Sertifikat menjadi bukti bahwa produk telah melalui mekanisme sertifikasi sesuai ketentuan, sedangkan label membantu masyarakat mengenali produk yang telah memenuhi persyaratan. Kejelasan informasi ini menjadi bagian penting dalam membangun rasa aman dan kepercayaan ketika konsumen menentukan pilihan.

Haikal menilai pemenuhan standar halal dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan daya saing produk. Sertifikasi tidak semata-mata menjadi instrumen kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi produk di pasar. Produk dengan status halal yang jelas memiliki dasar informasi yang lebih kuat untuk membangun kepercayaan konsumen, terutama pada pasar yang menjadikan aspek halal sebagai pertimbangan pembelian.

Peluang ekonomi itu membuat penerapan JPH perlu berjalan seiring dengan kepentingan perdagangan. Pemerintah tidak hanya dituntut memastikan produk memenuhi standar halal, tetapi juga menjaga agar proses pemenuhannya tidak menimbulkan hambatan baru bagi pelaku usaha dan rantai pasok. Keseimbangan antara kepastian regulasi dan kelancaran kegiatan ekonomi menjadi bagian penting dalam persiapan menuju pemberlakuan kewajiban.

Persoalan kesiapan pelaksanaan kemudian menjadi perhatian Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman. Ia menyoroti sejumlah aspek teknis yang perlu diselesaikan, mulai dari ketersediaan lembaga inspeksi, keselarasan kode HS, dokumen pengakuan dan kesesuaian, perlakuan terhadap barang dalam perjalanan, integrasi sistem antarkementerian dan lembaga, hingga penanganan produk pangan asal hewan. Penyelesaian berbagai aspek itu diperlukan agar penerapan kebijakan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun perdagangan.

Kesiapan teknis juga membutuhkan keseragaman informasi di lapangan. Dudung menilai mekanisme kendali dan komunikasi publik harus mampu memberikan pedoman yang sama kepada pelaku usaha, petugas lapangan, pemerintah daerah, importir, eksportir, hingga mitra luar negeri. Kesamaan pemahaman akan membantu memastikan ketentuan sertifikasi halal diterapkan secara konsisten.

Kesiapan pelaku usaha menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses itu, khususnya bagi UMK yang memiliki kapasitas berbeda dengan perusahaan berskala besar. Fasilitasi dan pendampingan diperlukan agar pelaku usaha dapat memahami persyaratan serta menyesuaikan proses bisnis tanpa kehilangan keberlanjutan kegiatan usahanya. Dukungan ini sekaligus menjadi cara untuk memastikan penerapan kewajiban halal berlangsung secara inklusif.

Dengan persiapan yang terkoordinasi, sertifikasi halal dapat memberikan manfaat pada dua sisi sekaligus. Konsumen memperoleh kepastian mengenai produk yang dikonsumsi dan digunakan, sedangkan produsen mendapatkan standar yang jelas untuk menjaga proses produksi serta meningkatkan nilai produknya. Hubungan antara kepastian, kepercayaan, dan daya saing menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem halal nasional.

)* Pemerhati Ekonomi Syariah dan Industri Halal

Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan Program Magang Nasional Angkatan II Batch III yang dijadwalkan mulai November 2026. Batch terbaru tersebut ditargetkan dapat memenuhi sisa kuota dari total 150 ribu peserta Magang Nasional tahun ini.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pemerintah masih memiliki kuota sekitar 63 ribu peserta yang akan dioptimalkan melalui pelaksanaan Batch III.

Melalui platform MagangHub, Batch I dan Batch II sebelumnya telah menyaring masing-masing sekitar 46 ribu dan 41 ribu peserta. Dengan demikian, sekitar 87 ribu peserta telah tertampung dalam program tersebut.

“Nanti di batch ketiga insyaallah kita akan bulatkan menjadi 150 ribu,” ujar Yassierli.

Sebelum Batch III dimulai, pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan Batch I dan Batch II selama sekitar satu hingga satu setengah bulan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan batch berikutnya.

“Kita masih jeda dulu untuk evaluasi dan seterusnya. Jadi mungkin dalam satu setengah bulan ke depan, sekitar awal November kita akan, insyaAllah kick-off lagi untuk batch yang ketiga,” kata Yassierli.

Program Magang Nasional merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, antara lain Kemenko Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kemnaker, serta K/L terkait lainnya.

Yassierli mengatakan pemerintah terus melakukan perbaikan agar program tersebut memberikan manfaat optimal bagi peserta, khususnya dalam meningkatkan kompetensi dan kesiapan memasuki dunia kerja.

“Alhamdulillah kita terus lakukan improvement untuk perbaikan-perbaikan. Kita berharap program pemagangan nasional ini hadir memang memberikan kesempatan kepada anak bangsa untuk meningkatkan kompetensi, mendapatkan pengalaman kerja, membangun portofolio, dan memperluas jejaring, sehingga 6 bulan ini benar-benar bermanfaat untuk mereka,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah mengatakan, pendaftaran bagi perusahaan penyedia lowongan magang telah dibuka sejak September hingga Oktober 2026. Pendaftaran dan seleksi calon peserta selanjutnya dilaksanakan pada Oktober.

“Kami telah membuka pendaftaran bagi perusahaan sejak September hingga Oktober 2026. Pendaftaran dan seleksi calon peserta dilaksanakan pada Oktober, sedangkan pelaksanaan program magang ditargetkan mulai November 2026,” kata Darmawansyah.

Melalui Batch III, pemerintah berharap semakin banyak perusahaan terlibat dalam menyediakan kesempatan magang bagi lulusan baru. Program ini diharapkan dapat memperluas pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi, serta memperkuat kesiapan peserta sebelum memasuki dunia kerja.

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah akan kembali membuka Program Pemagangan Nasional atau MagangHub batch 3 angkatan II untuk memperluas kesempatan lulusan perguruan tinggi memperoleh pengalaman kerja.

Pendaftaran peserta ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026, sementara pelaksanaan program dijadwalkan dimulai pada November mendatang.

“Jadi 41.000 (peserta di batch kedua) ditambah angkatan batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insyaallah kita akan bulatkan menjadi 150.000,” kata Yassierli.

Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan total peserta program pemagangan nasional angkatan II mencapai 150.000 orang.

Pada batch pertama tercatat sekitar 46.000 peserta, sedangkan batch kedua diikuti sekitar 41.000 peserta. Dengan target tersebut, batch ketiga diperkirakan menyediakan kesempatan bagi sekitar 60.000 lebih peserta.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengatakan pemerintah akan memberikan jeda untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan batch sebelumnya sebelum membuka pendaftaran berikutnya.

“Kapan itu, kita masih jeda dulu untuk kita melakukan evaluasi dan seterusnya. Nanti mungkin dalam 1,5 bulan ke depan ya, sekitar awal November kita akan insyaallah kick off lagi untuk batch yang ketiga,” ujarnya.

Menurut Yassierli, Program Pemagangan Nasional merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja.

Masa pemagangan selama enam bulan diharapkan dapat digunakan peserta untuk membangun portofolio dan jejaring profesional.

“Kita berharap program pemagangan nasional ini hadir memang memberikan kesempatan kepada anak bangsa, untuk meningkatkan kompetensi mereka, untuk mendapatkan pengalaman kerja, membangun portofolio, membangun jejaring sehingga 6 bulan ini benar-benar bermanfaat untuk mereka,” kata Yassierli.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Darmawansyah, menjelaskan bahwa terdapat perubahan skema pada batch ketiga.

Jika pada pelaksanaan sebelumnya terdapat penempatan di kementerian dan lembaga, batch ketiga akan difokuskan sepenuhnya pada perusahaan.

“Batch 3 itu semuanya pure (murni akan ditempatkan di) perusahaan (swasta). Jadi nggak ada kementerian atau lembaga, nanti untuk Batch 3-nya,” kata Darmawansyah.

Darmawansyah menjelaskan tahapan persiapan akan dimulai dengan pendaftaran perusahaan penyelenggara pada September 2026. Setelah itu, pendaftaran dan seleksi peserta dilakukan pada Oktober, sebelum program dimulai melalui kick-off pada November.

“November kita akan kick off lagi, tapi kita mulai pendaftarannya mulai dari bulan September ini, kita mulai daftar untuk penyelenggara, kemudian Oktober nanti daftar untuk peserta, seleksi, kick off lagi bulan November,” ujarnya.

[w.R]

Oleh: Zhafran Goldwin)*

Memasuki dunia kerja menjadi tantangan bagi lulusan perguruan tinggi. Bekal akademik yang diperoleh selama pendidikan belum selalu diikuti pengalaman kerja yang menjadi salah satu persyaratan umum dalam lowongan pekerjaan. Kondisi tersebut membuat lulusan baru membutuhkan ruang untuk menghubungkan kompetensi akademik dengan kebutuhan praktis dunia kerja.

Program Magang Nasional atau MagangHub dinilai dapat menjadi sarana bagi lulusan perguruan tinggi untuk mendapatkan pengalaman kerja sekaligus memperkuat kesiapan memasuki dunia kerja. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menilai program tersebut berperan dalam mempersempit kesenjangan antara kompetensi lulusan baru dengan kebutuhan industri. Hal ini mengingat pengalaman kerja menjadi salah satu persyaratan yang umum dicantumkan dalam lowongan pekerjaan dan kerap menjadi kendala bagi para lulusan baru.

Kepala Biro Humas Kemenaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan peserta Magang Nasional berkesempatan memperoleh pengalaman kerja selama enam bulan. Selain pengalaman praktis, peserta mendapat pendampingan mentor, memahami budaya kerja, mengembangkan keterampilan teknis dan nonteknis, serta membangun portofolio dan jejaring profesional.

Durasi enam bulan memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengenal proses kerja secara lebih menyeluruh. Peserta dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama kuliah, memahami tanggung jawab profesional, sekaligus mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, mengatur waktu, dan menyelesaikan persoalan.

Pengalaman tersebut juga dapat menjadi bagian dari portofolio ketika peserta mulai memasuki proses rekrutmen. Interaksi dengan mentor dan rekan kerja memungkinkan peserta membangun jejaring profesional sekaligus memahami karakteristik bidang pekerjaan yang diminati.

Di sisi lain, pelaksanaan program diarahkan agar tetap berfungsi sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan kompetensi, bukan pengganti tenaga kerja yang telah ada. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa Program Pemagangan Nasional dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan peserta memasuki dunia kerja. Ia menekankan bahwa program tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan posisi pekerja yang telah ada di perusahaan.

Penegasan tersebut disampaikan sebagai respons atas kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan peserta magang oleh perusahaan, termasuk kemungkinan menggantikan tenaga kerja tetap dengan peserta magang untuk menekan biaya. Pada Batch 1 tahun 2026, sebanyak 46 ribu peserta tercatat mengikuti program tersebut. Sementara itu, Batch 2 mencatat 40.962 peserta yang dinyatakan lolos seleksi.

Pemerintah menargetkan jumlah peserta Program Pemagangan Nasional sepanjang 2026 mencapai 150 ribu orang yang pelaksanaannya dibagi ke dalam tiga batch. Target tersebut menjadi bagian dari perluasan kesempatan bagi lulusan baru untuk memperoleh pengalaman sebelum memasuki pasar kerja.

Kesempatan berikutnya disiapkan melalui Program Pemagangan Nasional Batch 3 Angkatan 2. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan sekitar 70 ribu posisi magang dengan pendaftaran peserta dijadwalkan dibuka pada Oktober 2026. Sebelumnya, pendaftaran bagi perusahaan penyelenggara magang mulai dibuka pada September 2026.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, Darmawansyah menyampaikan bahwa tahapan tersebut diawali dengan pendaftaran perusahaan penyelenggara untuk menyiapkan posisi yang akan ditempati peserta.

Darmawansyah memastikan pemerintah tetap menanggung sepenuhnya uang saku peserta magang pada Batch 3. Dengan demikian, perusahaan yang menjadi penyelenggara tidak dibebani kewajiban untuk turut membayarkan uang saku peserta.

Skema tersebut memberikan dukungan bagi peserta selama mengikuti program sekaligus membuka ruang bagi perusahaan untuk berperan dalam proses pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, kesesuaian posisi, kualitas pendampingan, serta pengalaman yang diperoleh peserta menjadi aspek penting agar pemagangan benar-benar memberikan manfaat pengembangan kompetensi.

Program pemagangan juga menjadi ruang pertemuan antara kebutuhan dunia pendidikan dan dunia industri. Peserta dapat mengenal standar serta tuntutan pekerjaan secara langsung, sementara perusahaan dapat terlibat dalam pengembangan calon tenaga kerja sesuai bidang yang dibutuhkan.

Perubahan kebutuhan industri juga membuat kemampuan beradaptasi menjadi semakin penting. Perkembangan teknologi dan perubahan pola kerja menuntut lulusan tidak hanya menguasai pengetahuan akademik, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dan kemampuan nonteknis. Pengalaman langsung di lingkungan kerja dapat menjadi salah satu proses untuk mengembangkan kemampuan tersebut.

Program Magang Nasional tidak secara otomatis menjamin peserta memperoleh pekerjaan setelah program berakhir. Namun, pengalaman kerja, portofolio, keterampilan, serta jejaring yang diperoleh selama program dapat menjadi bekal tambahan ketika peserta mengikuti proses rekrutmen atau mengembangkan karier.

Dengan target 150 ribu peserta sepanjang 2026 dan tambahan sekitar 70 ribu posisi pada Batch 3 Angkatan 2, Program Magang Nasional memberikan ruang bagi lebih banyak lulusan baru untuk memperoleh pengalaman profesional. Kehadiran program ini sekaligus memperkuat hubungan antara kompetensi yang diperoleh di perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja.

Pada akhirnya, pengalaman kerja menjadi salah satu modal penting bagi lulusan baru dalam membangun karier. Melalui kesempatan magang, peserta dapat mengembangkan kompetensi, memahami budaya profesional, membangun portofolio, serta memperluas jejaring sebelum memasuki pasar kerja secara lebih luas.

*) Penulis adalah Content Writer di Green Groovia

Oleh: Yusuf Rinaldi*

Program Magang Nasional yang diperluas pemerintah menjadi 150 ribu peserta pada 2026 menunjukkan upaya memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja. Program ini tidak hanya memberikan pengalaman kerja bagi lulusan baru, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan keterampilan, membangun jejaring profesional, dan memperbesar peluang masuk ke pasar kerja formal di tengah persaingan memperoleh pekerjaan yang semakin ketat.

Sejak 2025, pemerintah membuka Program Magang Nasional dengan target 100 ribu peserta. Pada 2026, kuotanya diperluas menjadi 150 ribu peserta. Program berlangsung selama enam bulan dengan fasilitas pelatihan, pendampingan mentor, sertifikat, jejaring profesional, serta uang saku yang ditanggung pemerintah. Besaran uang saku mengacu pada Upah Minimum Kabupaten/Kota di lokasi pemagangan dan dibayarkan setiap bulan berdasarkan jumlah hari yang diperhitungkan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan perluasan program tersebut dilakukan secara bertahap dan tetap disertai evaluasi terhadap pelaksanaan setiap angkatan. Pada batch pertama terdapat 46.160 peserta, sedangkan batch kedua menetapkan 40.962 peserta. Pemerintah kemudian menyiapkan batch ketiga dengan sekitar 62 ribu peserta untuk memenuhi target 150 ribu peserta pada 2026. Pendaftaran penyelenggara disiapkan sejak September, seleksi peserta pada Oktober, dan pelaksanaan batch ketiga ditargetkan dimulai pada November.

Evaluasi tersebut diarahkan untuk memastikan pemagangan benar-benar memberikan kesempatan kepada peserta meningkatkan kompetensi, memperoleh pengalaman kerja, membangun portofolio, serta memperluas jejaring. Untuk batch ketiga, pemerintah juga mengubah skema penempatan dengan menempatkan seluruh peserta di perusahaan, tanpa kementerian dan lembaga pemerintah.

Dari perspektif ekonomi, pemberian uang saku selama enam bulan memberikan dukungan bagi lulusan baru yang berada dalam masa transisi dari pendidikan menuju pekerjaan. Selain memperoleh pengalaman kerja, peserta mendapatkan tunjangan yang disesuaikan dengan upah minimum daerah. Pemerintah juga memberikan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 yang berlaku hingga Desember 2026.

Dampak terhadap penyerapan tenaga kerja menjadi indikator penting dalam melihat keberlanjutan program. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Darmawansyah menyampaikan bahwa sekitar 30 ribu dari 60 ribu alumni Magang Nasional 2025 yang menjalani pemagangan di industri telah bekerja tiga bulan setelah menyelesaikan program. Tingkat penyerapan tersebut meningkat dari sekitar 30 persen ketika peserta baru menyelesaikan masa pemagangan.

Kemnaker melakukan tracer study setiap tiga bulan untuk memperbarui data tersebut. Penelusuran dilakukan melalui kuesioner kepada alumni dan pencocokan data dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya status sebagai penerima upah. Pemerintah juga masih menelusuri alumni yang sebelumnya ditempatkan di kementerian dan lembaga karena proses rekrutmen pada instansi tersebut memiliki mekanisme tersendiri.

Namun, perluasan jumlah peserta juga membuat aspek perlindungan dan kualitas pemagangan menjadi penting. Yassierli menyatakan pemerintah tidak ingin peserta digunakan untuk menggantikan pekerja tetap. Pemagangan harus tetap berada dalam kerangka peningkatan kompetensi, sementara evaluasi dilakukan terhadap peserta, mentor, dan perusahaan. Pemerintah juga melakukan monitoring terhadap beban serta jam kerja peserta untuk memastikan mereka tidak diperlakukan seperti pekerja reguler.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menekankan bahwa peserta perlu memanfaatkan masa pemagangan untuk membangun kompetensi sekaligus sikap kerja. Menurut dia, kedisiplinan, integritas, profesionalisme, dan kemampuan beradaptasi merupakan bagian penting dari bekal yang harus dibangun selama berada di lingkungan kerja. Dengan demikian, pengalaman pemagangan tidak hanya menghasilkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk kesiapan menghadapi tuntutan profesional.

Di sisi lain, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Budi W. Sutjipto menilai program Magang Nasional perlu memiliki kesinambungan setelah peserta menyelesaikan enam bulan pemagangan. Menurut Budi, pengalaman magang perlu diikuti mekanisme yang mempertemukan kompetensi peserta dengan kebutuhan lowongan perusahaan. Tanpa pencocokan tersebut, terdapat risiko peserta telah memperoleh pengalaman kerja tetapi masih menghadapi kesulitan ketika harus masuk ke pekerjaan formal setelah program berakhir.

Pandangan tersebut menempatkan penyerapan kerja sebagai bagian penting dari evaluasi kebijakan. Jumlah peserta yang besar memang memperluas akses terhadap pengalaman kerja, tetapi dampak ekonominya akan lebih terlihat apabila kompetensi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan industri dan berlanjut menjadi peluang karier.

Karena itu, Magang Nasional dapat dipandang sebagai investasi tenaga kerja muda dengan catatan bahwa keberhasilannya tidak hanya diukur dari jumlah peserta. Kualitas pelatihan, relevansi bidang magang, fungsi mentor, perlindungan peserta, pencocokan dengan kebutuhan perusahaan, serta penyerapan setelah program menjadi rangkaian yang menentukan dampak kebijakan.

Dengan target 150 ribu peserta pada 2026, pemerintah memiliki ruang untuk memperluas pengalaman kerja bagi lulusan perguruan tinggi. Tantangan berikutnya adalah memastikan pengalaman tersebut menjadi modal yang benar-benar dapat digunakan peserta untuk memasuki pasar kerja. Dengan hubungan yang lebih erat antara pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan, dan tenaga kerja muda, program magang dapat berfungsi bukan sekadar sebagai masa transisi, tetapi sebagai bagian dari pembangunan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi.

)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik

Jakarta – Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur pada 22–23 September 2026. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global, sekaligus mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Keputusan mempertahankan BI Rate juga didukung oleh posisi cadangan devisa Indonesia yang tetap memadai. Pada akhir Agustus 2026, cadangan devisa tercatat sebesar 146,5 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan posisi akhir Juli sebesar 145,3 miliar dolar AS. Kondisi tersebut menjadi salah satu penopang ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak pasar keuangan internasional.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa cadangan devisa tersebut mencerminkan kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan pembayaran internasional. Posisi ini juga memberikan ruang bagi bank sentral untuk menjalankan kebijakan stabilisasi rupiah.

“Posisi cadangan devisa pada akhir Agustus 2026 setara dengan pembiayaan 5,4 bulan impor atau 5,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah,” ujarnya

Sementara itu, Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai kebijakan suku bunga perlu mempertimbangkan keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, kenaikan suku bunga lebih lanjut berpotensi memengaruhi penyaluran kredit dan aktivitas dunia usaha.

“Biaya dari kenaikan suku bunga saat ini harus ditimbang dengan manfaat tambahan bagi stabilitas rupiah,” ujar Josua.

Di tengah tekanan eksternal, BI terus mengoptimalkan instrumen moneter melalui intervensi pasar valuta asing, penguatan transaksi lindung nilai, serta pemberian insentif untuk menarik investasi asing. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi volatilitas rupiah sekaligus menjaga kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.

Meski demikian, ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang perlu diwaspadai. Perubahan kebijakan moneter Amerika Serikat, ketegangan geopolitik, serta pergerakan harga komoditas internasional dapat memengaruhi arus modal dan meningkatkan tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia.

Ke depan, koordinasi Bank Indonesia dan pemerintah dalam menjaga ketahanan eksternal perlu terus diperkuat. Pengelolaan cadangan devisa, pengendalian inflasi, serta peningkatan investasi dan ekspor menjadi bagian penting dalam mendukung stabilitas rupiah dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain menjaga stabilitas moneter, penguatan cadangan devisa juga perlu diiringi dengan peningkatan penerimaan valuta asing melalui ekspor, investasi, dan optimalisasi devisa hasil ekspor sumber daya alam. Sinergi kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat fundamental ekonomi Indonesia, mengurangi ketergantungan terhadap arus modal asing jangka pendek, serta menjaga daya tahan rupiah terhadap tekanan eksternal. Dengan stabilitas ekonomi yang terjaga, dunia usaha diharapkan semakin percaya diri dalam memperluas investasi, meningkatkan produksi, dan menciptakan lapangan kerja baru. (*)

Jakarta – Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan BI Rate pada level 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) September 2026. Keputusan tersebut menunjukkan komitmen BI dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat ketahanan nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan bahwa stabilitas rupiah tidak hanya dijaga melalui instrumen suku bunga, tetapi juga melalui berbagai kebijakan yang lebih inovatif dan adaptif. Menurutnya, kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih cukup baik sehingga memberikan ruang bagi BI untuk menerapkan kebijakan pendukung yang lebih beragam.

“Kami menggunakan satu kebijakan yang inovatif,” kata Destry.

Fundamental ekonomi Indonesia dinilai tetap kuat. Konsumsi masyarakat dan aktivitas korporasi masih tumbuh positif, sementara neraca perdagangan kembali mencatat surplus. Kondisi tersebut diperkuat oleh posisi cadangan devisa yang tetap tinggi sehingga menjadi penopang penting bagi stabilitas ekonomi nasional.

“Kemudian kita juga melihat trade balance kita juga sudah positif di Juli 2026, artinya beberapa hal yang positif, termasuk cadangan devisa US$ 146 miliar,” ujar Destry.

Meski demikian, BI tetap mencermati risiko eksternal, terutama potensi keluarnya aliran modal dari negara berkembang akibat meningkatnya imbal hasil surat utang Amerika Serikat. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BI memperkenalkan berbagai insentif guna menekan biaya lindung nilai atau hedging bagi investor.

“Ini tentunya yang harus bisa counter. Caranya bagaimana? Kita mengenalkan kebijakan insentif untuk biaya hedging,” jelasnya.

Melalui kebijakan terbaru, BI meningkatkan insentif pada instrumen Swap Beli Lindung Nilai Konvensional dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) untuk mendukung transaksi investasi portofolio, pinjaman luar negeri perbankan, serta foreign direct investment (FDI). Selain itu, BI juga melanjutkan pemberian insentif bagi transaksi Local Currency Transaction (LCT) dengan negara mitra guna memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional.

Dengan fundamental ekonomi yang kuat dan instrumen kebijakan yang semakin inovatif, Indonesia memiliki landasan yang kokoh untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Posisi cadangan devisa Indonesia yang meningkat menjadi penopang ketahanan eksternal di tengah tekanan pasar keuangan global. Pada akhir Agustus 2026, cadangan devisa tercatat US$146,5 miliar, naik dari US$145,3 miliar pada bulan sebelumnya. Kondisi tersebut memberikan bantalan ketika rupiah menghadapi tekanan penguatan dolar Amerika Serikat dan volatilitas pasar global.

Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 5,4 bulan impor atau 5,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka itu berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. Kondisi tersebut menunjukkan kemampuan eksternal Indonesia memiliki ruang yang memadai untuk menghadapi perubahan kondisi global.

Pada saat yang sama, rupiah menguat. Pada perdagangan Rabu, 23 September 2026, rupiah menguat 66 poin atau 0,37 persen menjadi Rp17.818 per dolar AS dari posisi sebelumnya Rp17.884 per dolar AS. Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) juga menguat menjadi Rp17.803 per dolar AS dari Rp17.883 per dolar AS.

Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX), Muhammad Amru Syifa, mengatakan kondisi eksternal Indonesia yang masih terjaga turut membantu pergerakan rupiah. Namun, ia melihat penguatan tersebut menghadapi risiko dari dolar AS yang menguat dan volatilitas pasar global. Menurutnya, perkembangan inflasi domestik juga menjadi pertimbangan dalam menentukan ruang pelonggaran kebijakan moneter.

Tekanan eksternal membuat kebijakan Bank Indonesia menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Dalam Rapat Dewan Gubernur pada 22–23 September 2026, BI mempertahankan BI-Rate pada level 5,75 persen. Suku bunga Deposit Facility tetap 4,75 persen, sedangkan Lending Facility dipertahankan pada 6,50 persen.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan keputusan mempertahankan suku bunga tersebut merupakan bagian dari strategi stabilisasi rupiah sekaligus upaya menjaga inflasi dalam sasaran 2,5 persen plus-minus 1 persen pada 2026 dan 2027. Kebijakan itu juga diarahkan untuk tetap mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

BI tidak hanya mengandalkan instrumen suku bunga. Bank sentral juga mengoptimalkan intervensi valuta asing melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik. Langkah tersebut dilengkapi dengan insentif untuk menarik aliran modal asing dan pendalaman pasar uang serta pasar valuta asing.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan stabilitas rupiah tetap menjadi pertimbangan penting karena ketidakpastian pasar global belum mereda. BI memperkirakan rupiah dapat bergerak stabil dengan dukungan imbal hasil domestik yang menarik, inflasi yang terkendali, komitmen kebijakan bank sentral, serta prospek ekonomi domestik yang positif.

Dari sisi eksternal, ketahanan ekonomi juga didukung perkembangan neraca perdagangan dan arus modal. Neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2026 kembali mencatat surplus US$0,12 miliar setelah mengalami defisit US$0,45 miliar pada Juni. Sementara itu, investasi portofolio asing pada triwulan III 2026 hingga 21 September mencatat net inflow US$0,4 miliar.

Meski demikian, kondisi global belum sepenuhnya mendukung. BI melihat pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 masih sekitar 3 persen, sementara tekanan inflasi global meningkat. Ketidakpastian juga dipengaruhi perkembangan geopolitik dan kebijakan moneter Amerika Serikat. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi arus modal dan menciptakan tekanan tambahan terhadap mata uang negara berkembang.

Di dalam negeri, inflasi Agustus 2026 tercatat 3,19 persen secara tahunan, meningkat dari 2,88 persen pada Juli. Inflasi inti masih relatif terkendali pada 2,92 persen, sedangkan inflasi volatile food mencapai 4,06 persen. Perkembangan tersebut membuat ruang pelonggaran moneter perlu dilakukan secara terukur agar dukungan terhadap pertumbuhan tidak mengorbankan stabilitas harga dan nilai tukar.

BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada pada kisaran 4,9–5,7 persen. Kredit perbankan pada Agustus tumbuh 13,65 persen secara tahunan, dengan kredit investasi meningkat 25,11 persen. Data tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi domestik masih memiliki daya tahan di tengah tekanan eksternal.

Dengan cadangan devisa yang meningkat, surplus perdagangan yang kembali tercatat, aliran modal yang masih masuk, serta kebijakan stabilisasi BI, fondasi eksternal Indonesia memiliki bantalan yang relatif kuat. Namun, cadangan devisa bukan berarti rupiah terbebas dari tekanan. Pergerakan mata uang tetap dipengaruhi kondisi global, arus modal, inflasi, dan arah kebijakan bank sentral utama dunia.

Karena itu, kekuatan cadangan devisa perlu dibaca sebagai modal untuk menjaga stabilitas, bukan alasan untuk mengabaikan risiko. Konsistensi kebijakan moneter, koordinasi fiskal, penguatan sektor riil, pengendalian inflasi, dan pendalaman pasar keuangan tetap diperlukan. Dalam situasi global yang berubah cepat, kombinasi kebijakan tersebut penting agar stabilitas rupiah berjalan seiring dengan upaya mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.

Penguatan ketahanan eksternal perlu diikuti peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi. Diversifikasi ekspor, peningkatan investasi, penguatan industri berorientasi ekspor, serta pengelolaan kebutuhan valuta asing dapat membantu mengurangi kerentanan terhadap gejolak global. Dengan fondasi tersebut, stabilitas rupiah diharapkan tidak hanya ditopang intervensi jangka pendek, tetapi juga oleh fundamental ekonomi yang semakin kuat dan berkelanjutan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

*) Oleh : Gavin Asadit

Bank Indonesia (BI) memilih memperkuat instrumen lindung nilai atau hedging sebagai salah satu strategi menjaga stabilitas rupiah tanpa harus menaikkan suku bunga acuan. Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 22–23 September 2026, BI mempertahankan BI-Rate pada level 5,75 persen di tengah tekanan eksternal dan ketidakpastian pasar keuangan global.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa stabilisasi nilai tukar tidak hanya mengandalkan instrumen suku bunga. BI memperluas penggunaan instrumen moneter yang lebih terarah agar tekanan terhadap rupiah dapat dikelola tanpa memberikan beban tambahan terhadap aktivitas ekonomi domestik. Salah satu langkah yang ditempuh adalah meningkatkan insentif untuk transaksi Swap Beli Lindung Nilai Konvensional kepada BI. Insentif tersebut berlaku untuk transaksi dengan underlying pendanaan luar negeri yang mencakup portfolio inflows, pinjaman luar negeri oleh perbankan, serta foreign direct investment (FDI).

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menjelaskan bahwa BI-Rate sebesar 5,75 persen masih dinilai memadai untuk menjaga stabilitas. Menurut Destry, BI tidak hanya mengandalkan kebijakan suku bunga, tetapi memperkuat insentif biaya hedging agar stabilitas nilai tukar dapat dijaga sekaligus momentum pertumbuhan ekonomi tetap berlangsung. Skema baru tersebut memberikan pengurangan premi swap sebesar 15 persen untuk tenor tiga bulan, 20 persen untuk tenor enam bulan, dan 25 persen untuk tenor 12 bulan. Sementara itu, insentif untuk instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) lindung nilai ditingkatkan menjadi 25 persen untuk tenor enam bulan dan 30 persen untuk tenor 12 bulan. Langkah tersebut membuat biaya lindung nilai menjadi lebih menarik bagi investor dan pelaku usaha yang memiliki eksposur valuta asing. Dengan biaya hedging yang lebih rendah, risiko perubahan nilai tukar dapat dikelola secara lebih efektif tanpa harus menjadikan kenaikan suku bunga sebagai satu-satunya instrumen stabilisasi.

Kebijakan ini juga memiliki kaitan dengan kebutuhan menjaga pasokan valuta asing di dalam negeri. Ketika investasi asing masuk, dana tersebut perlu dikonversikan ke rupiah. Instrumen hedging dapat memberikan kepastian bagi investor dalam mengelola risiko nilai tukar selama periode investasinya. Kepala Ekonom Bank Danamon Irman Faiz menilai keputusan BI mempertahankan BI-Rate sambil memperkuat intervensi valas, insentif hedging, dan operasi moneter menunjukkan adanya penggunaan instrumen yang lebih spesifik dalam menghadapi tekanan rupiah. Menurut Irman, pendekatan tersebut memberikan ruang bagi BI untuk merespons tekanan eksternal tanpa langsung memperketat kondisi keuangan domestik.

Pilihan tersebut menjadi relevan karena kenaikan suku bunga memiliki dampak yang lebih luas terhadap perekonomian. Suku bunga yang lebih tinggi dapat meningkatkan biaya pembiayaan bagi dunia usaha dan rumah tangga. Karena itu, penggunaan instrumen yang lebih targeted dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar sembari mempertahankan ruang pertumbuhan ekonomi. BI juga memperluas cakupan transaksi yang dapat memperoleh insentif. Sebelumnya, insentif terutama berkaitan dengan portfolio inflows, sementara kini cakupannya diperluas kepada pinjaman luar negeri oleh bank dan investasi langsung asing.

Perluasan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hedging diarahkan untuk menjangkau sumber-sumber pendanaan luar negeri yang lebih luas. Dengan demikian, stabilitas rupiah tidak hanya dijaga melalui intervensi pasar, tetapi juga melalui pengelolaan risiko valuta asing dari sisi pelaku pasar. Sementara, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai BI tidak harus menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas rupiah dalam kondisi saat ini. Menurut Fakhrul, keputusan mempertahankan BI-Rate menunjukkan bahwa bank sentral dapat memperluas instrumen stabilisasi di luar suku bunga, terutama instrumen yang secara langsung mengelola risiko nilai tukar.

Pendekatan tersebut juga memberikan manfaat bagi perekonomian domestik. Ketika BI-Rate tetap berada pada 5,75 persen, ruang bagi dunia usaha untuk memperoleh pembiayaan tetap terbuka. Perbankan juga memiliki kesempatan untuk terus menyalurkan kredit guna mendukung investasi, modal kerja, dan konsumsi. Data BI menunjukkan kredit perbankan pada Agustus 2026 tumbuh 13,65 persen secara tahunan, meningkat dari 13,58 persen pada Juli. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kredit investasi, modal kerja, dan konsumsi yang masing-masing tumbuh 25,11 persen, 11,45 persen, dan 5,07 persen.

Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Kebijakan moneter tidak hanya bertujuan meredam gejolak nilai tukar, tetapi juga perlu memastikan aktivitas ekonomi tetap memiliki ruang untuk berkembang. Di sisi lain, BI terus memperkuat transaksi menggunakan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) dengan negara mitra. Kebijakan tersebut diarahkan untuk melakukan diversifikasi transaksi valuta asing sehingga ketergantungan terhadap dolar AS dalam perdagangan dan investasi dapat dikurangi.

Dengan mempertahankan BI-Rate pada 5,75 persen dan memperbesar insentif hedging, BI menunjukkan penggunaan bauran kebijakan yang lebih fleksibel. Stabilitas rupiah diupayakan melalui kombinasi intervensi pasar, operasi moneter, pendalaman pasar keuangan, serta insentif yang langsung menyasar biaya lindung nilai. Dengan bauran kebijakan yang terus diperkuat, stabilitas rupiah diharapkan dapat terjaga tanpa mengurangi ruang bagi dunia usaha dan masyarakat untuk tetap bergerak produktif.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

JAKARTA – Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali mencatatkan pencapaian bersejarah dan monumental dalam pengelolaan keuangan negara.

Beban utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan obligasi rekapitalisasi perbankan eks krisis moneter 1997-1998 yang mencapai total Rp 640 triliun akhirnya resmi dinyatakan lunas. Langkah tegas nan strategis ini dinilai sebagai keberhasilan luar biasa dalam menutup lembaran kelam sejarah ekonomi bangsa, sekaligus membuka jalan lapang menuju pertumbuhan nasional yang jauh lebih sehat dan berkelanjutan.

Keberhasilan pelunasan ini tentu bukan sekadar kalkulasi angka di atas kertas, melainkan wujud nyata dari komitmen politik pemerintahan yang sangat kuat dan berani mengambil risiko. Selama hampir tiga dekade, warisan krisis masa lalu tersebut terus membayangi dan membebani ruang gerak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menjelaskan bahwa melalui strategi penyelesaian hukum yang agresif, penyitaan aset yang efektif, serta optimalisasi penerimaan negara, pemerintah akhirnya mampu mengakhiri beban kronis yang selalu diwariskan dari satu rezim ke rezim lainnya tanpa kepastian.

“Pelunasan utang warisan krisis 1997-1998 senilai Rp 640 triliun ini adalah capaian luar biasa yang membuktikan bahwa fondasi ekonomi kita semakin tangguh. Kita tidak lagi dibebani oleh masa lalu, sehingga ruang fiskal ke depan bisa difokuskan sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat,” ujar Suahasil.

Penyelesaian sengkarut utang ini secara langsung telah memberikan sentimen positif yang masif bagi iklim investasi domestik maupun internasional. Hilangnya risiko fiskal bawaan diyakini akan membuat kepercayaan publik dan investor meroket tajam.

“Di era pemerintahan Presiden Prabowo, komitmen untuk membereskan persoalan BLBI akhirnya benar-benar tuntas. Ini jelas bukan hal yang mudah, mengingat tingginya kompleksitas aset dan panjangnya proses hukum yang selama ini berlarut-larut. Namun, dedikasi dan sinergi penuh dari seluruh instansi penegak hukum serta kementerian terkait membuat warisan beban puluhan tahun ini akhirnya beres,” tegasnya.

Keberanian dan ketegasan pemerintahan Prabowo Subianto dalam memutus rantai beban utang masa lalu adalah bukti tak terbantahkan dari visi kepemimpinan yang transformatif dan pro-rakyat. Dengan lunasnya beban sejarah krisis 1998 ini, Indonesia kini melangkah dengan sangat mantap menyongsong masa depan ekonomi yang lebih mandiri, berdaulat, dan siap memimpin di kancah global.***