JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat komitmen pemerataan akses pendidikan dengan menyiapkan anggaran sekitar Rp824 triliun pada 2027. Anggaran tersebut akan dioptimalkan untuk mendukung berbagai program pendidikan, termasuk rencana memperluas pendidikan gratis dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah tengah menyusun grand design pendidikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan besarnya anggaran pendidikan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Arahan dari Bapak Presiden adalah untuk membuat grand design. Coba lihat lagi, uang Rp824 triliun satu tahun, tahun depan, itu bukan uang yang kecil. Bagaimana mendapatkan manfaat yang maksimal dari situ,” kata Suahasil.

Menurut Suahasil, pemerintah akan mengevaluasi desain dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan. Peninjauan dilakukan secara menyeluruh mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi dengan memperhatikan sejumlah indikator, antara lain angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), serta capaian Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA).

Pemerintah juga akan mengevaluasi berbagai program yang telah berjalan, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, sekolah terintegrasi hingga Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pemerintah tengah menghitung kebutuhan anggaran untuk membuka akses pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri.

“Ini yang kami sedang lakukan hitung-hitungan, makanya hari ini ada rapat untuk membicarakan skema-skema, tahapan-tahapan dan lain-lainnya,” kata Brian.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan kebijakan pendidikan secara terukur dan berkelanjutan. Dengan optimalisasi anggaran pendidikan, pemerintah berupaya memperluas kesempatan belajar sekaligus memastikan akses pendidikan yang layak dan setara semakin terbuka bagi seluruh anak Indonesia.

JAYAPURA – Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) terintegrasi di Papua menjadi wujud komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan berkualitas hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program tersebut direalisasikan melalui pembangunan fasilitas pendidikan di Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Biak Numfor.

Pembangunan yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai berjalan sejak Juli 2026 dan ditargetkan selesai pada Maret 2027. Hingga September 2026, progres pembangunan telah mencapai sekitar empat persen. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 triliun dari APBN untuk pembangunan tiga Sekolah Rakyat tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai pendidikan merupakan fondasi penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Pendidikan itu sangat mendasar. Ketika keluarga kurang mampu tidak memiliki kapasitas untuk menyekolahkan putra-putrinya, maka negara harus hadir, pemerintah hadir,” ujar AHY.

Kehadiran Sekolah Rakyat di Papua juga menawarkan pola pendidikan terintegrasi dengan menggabungkan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan. Konsep tersebut memungkinkan peserta didik memperoleh pendidikan secara berkelanjutan dengan dukungan fasilitas yang menunjang kegiatan belajar maupun kehidupan sehari-hari.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan setiap Sekolah Rakyat di tiga wilayah tersebut dirancang memiliki kapasitas hingga 1.260 peserta didik.

“Sekolah Rakyat di Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi dan Biak Numfor masing-masing dapat menampung 1.260 siswa, sehingga total keseluruhan di tiga daerah tersebut mencapai 3.780 siswa,” ujar Diana Kusumastuti.

Fasilitas yang disiapkan meliputi gedung pendidikan, asrama siswa, rumah susun guru, kantin, gedung serbaguna, tempat ibadah, fasilitas olahraga, serta bangunan pendukung lainnya. Kelengkapan tersebut diharapkan menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan akademik dan karakter siswa.

Menurut AHY, pembangunan manusia menjadi semakin penting bagi Papua yang memiliki potensi sumber daya alam besar. Karena itu, peningkatan kualitas generasi muda perlu berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan ekonomi.

“Ketika kita ingin memajukan negeri, memajukan Papua, maka yang pertama dan utama harus dibangun adalah sumber daya manusianya,” tegas AHY.

Melalui pembangunan Sekolah Rakyat di tiga wilayah Papua, pemerintah berupaya memastikan jarak dan keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Program tersebut sekaligus menjadi investasi jangka panjang dalam menyiapkan generasi Papua yang berdaya saing. (*)

JAKARTA – Pemerataan akses pendidikan menjadi salah satu kunci untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan kualitas hidup dan masa depannya. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pendidikan berkualitas.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menilai pendidikan berkualitas tidak semestinya ditentukan oleh kondisi ekonomi keluarga maupun wilayah tempat seorang anak dilahirkan. Menurut dia, kesempatan mendapatkan pendidikan harus terbuka secara setara bagi seluruh anak Indonesia.

“Pendidikan berkualitas tidak boleh menjadi kemewahan. Tidak boleh hanya menjadi milik mereka yang lahir di kota-kota besar atau keluarga mampu saja. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pendidikan. Pendidikan adalah hak untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa,” ujar Zulhas.

Ia mengatakan, kualitas generasi muda yang dibangun hari ini akan turut menentukan masa depan Indonesia. Karena itu, pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan generasi yang unggul secara akademik, tetapi juga perlu mendorong kreativitas, kemandirian dan integritas.

“Kuncinya adalah pendidikan, membangun kualitas manusia-manusia unggul, cerdas, inovatif, kreatif, dan mandiri. Generasi yang mencintai bangsa dan negaranya, generasi yang memiliki integritas pribadi yang kuat,” kata Zulhas.

Sementara itu, Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Eka Chandra Buana menjelaskan, pemerintah terus berupaya memperbaiki indeks modal manusia, termasuk melalui peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui pembangunan Sekolah Rakyat yang memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Selain memperluas kesempatan belajar, sekolah dengan sistem berasrama itu juga diarahkan untuk membentuk kedisiplinan, kemandirian dan kebersamaan peserta didik.

“Jadi anak-anak jalanan yang belum pernah terjangkau itu dimasukkan ke dalam sekolah yang dormitory dan lain-lain. Di situ mereka diajarkan bagaimana disiplin, bagaimana kebersamaan. Sehingga kualitasnya nanti bisa sama,” ucap Eka.

Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan dapat mempersempit kesenjangan akses pendidikan antarkelompok masyarakat dan antarwilayah. Dengan kesempatan belajar yang semakin terbuka, anak-anak dari berbagai latar belakang diharapkan memiliki ruang yang lebih setara untuk mengembangkan potensi serta meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan. (*)

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan 16,2 hektare lahan untuk pembangunan Sekolah Garuda sebagai langkah nyata memperluas akses pendidikan unggul di daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Lahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Utara, Firmansyah Meydiawan, mengatakan proses pengadaan tanah skala besar tersebut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan tanah dilaksanakan melalui empat tahapan, yakni perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Tahapan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri ATR Nomor 19 Tahun 2021.

“Setelah melalui tahapan perencanaan, saat ini masuk di tahapan persiapan,” kata Firmansyah

Menurutnya proses saat ini telah berada pada bagian akhir tahapan persiapan. Kesepakatan lokasi telah dicapai bersama pemilik lahan dan dituangkan dalam berita acara.

Di sisi lain, program Sekolah Garuda juga diharapkan mampu mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global, termasuk di Kalimantan Tengah.

Anggota DPRD Kalteng Faridawaty Darland Atjeh mengatakan program tersebut membawa harapan baru bagi peningkatan mutu pendidikan. Menurutnya, penerapan pola pendidikan yang lebih modern dapat membuka kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan sesuai tuntutan perkembangan zaman.

Lebih lanjut Faridawaty menyampaikan bahwa kemampuan akademik perlu berjalan bersama dengan karakter, kedisiplinan, serta rasa tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa.

“Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan anak-anak yang berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat dan kesiapan menghadapi persaingan yang lebih luas,” katanya.

Sekolah Garuda adalah program unggulan nasional di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk mencetak generasi muda berdaya saing global menuju Indonesia Emas 2045.

Tujuan utama Sekolah Garuda para siswa nantinya bisa menguasai bidang Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM) serta kepemimpinan. Mempersiapkan siswa agar bisa menembus perguruan tinggi terbaik dunia (seperti Harvard, Stanford, Oxford, dan Cambridge). Menyeimbangkan akses pendidikan berkualitas di daerah tertinggal maupun perkotaan.

Jakarta – Lebih dari 7.000 tenaga kependidikan Sekolah Rakyat yang lolos seleksi akan mendapat pembekalan sebelum bertugas. Selain penguatan kompetensi, mereka akan dibekali materi antikorupsi, pencegahan judi online, serta perlindungan anak dari kekerasan dan kejahatan seksual.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, pembekalan tersebut diperlukan untuk memastikan tenaga kependidikan memahami sekaligus mematuhi ketentuan selama menjalankan tugas. Salah satunya adalah larangan terlibat dalam aktivitas yang dapat merusak kondisi ekonomi keluarga, termasuk perjudian.

“Setiap tenaga kependidikan nggak boleh terlibat kegiatan-kegiatan yang merusak ekonomi keluarga. Judi itu adalah merusak ekonomi keluarga. Maka itu dilarang dan kalau melakukan itu berarti melanggar ketentuan,” kata Gus Ipul di Makassar.

Materi antikorupsi menjadi perhatian khusus, terutama bagi tenaga administrasi yang akan terlibat dalam pengelolaan keuangan sekolah. Pembekalan juga mencakup pencegahan kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak.

“Termasuk korupsi. Kalau korupsi diprioritaskan. Ketenagaan administrasi yang mengelola keuangan. Pencegahan kejahatan seksual,” ujar Gus Ipul.

Penguatan integritas tenaga kependidikan dinilai penting untuk memastikan pendidikan berkualitas tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan lingkungan belajar yang aman. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, pendidikan berkualitas harus dapat diakses seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

“Pendidikan berkualitas tidak boleh menjadi kemewahan. Tidak boleh hanya menjadi milik mereka yang lahir di kota-kota besar atau keluarga mampu saja. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pendidikan,” ujar Zulhas.

Menurut dia, pendidikan menjadi kunci untuk menyiapkan generasi yang cerdas, inovatif, kreatif, mandiri, dan memiliki integritas kuat.

Gus Ipul menambahkan, guru, wali asrama, dan wali asuh memiliki peran penting dalam mencegah kekerasan terhadap siswa. Mereka akan dibekali pedoman serta pelatihan agar mampu menerapkan langkah pencegahan saat menjalankan tugas.

“Kepada guru dan kepada wali asrama, wali asuh utamanya. Mereka yang harus benar-benar bisa melakukan upaya-upaya pencegahan, buku pedomannya sudah ada,” katanya.

Ia menegaskan, seluruh materi pembekalan diharapkan tidak berhenti pada pemahaman, tetapi diterapkan dalam pelaksanaan pendidikan di Sekolah Rakyat.

“Kita harapkan itu bisa dipraktekkan pada saat mereka keluar,” tutur Gus Ipul.

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperluas Sekolah Rakyat untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini telah berjalan di 182 lokasi dan melayani lebih dari 44.000 siswa, termasuk anak-anak yang sempat putus sekolah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan lebih dari 90 lokasi Sekolah Rakyat sudah menggunakan gedung permanen. Pemerintah terus menyiapkan fasilitas di lokasi lainnya agar semakin banyak anak dari keluarga rentan dapat bersekolah.

“Ya tentu kami akan sedikit melaporkan tentang perkembangan Sekolah Rakyat yang sekarang sudah beroperasi di 182 titik, 90 lebih itu menggunakan gedung permanen. Di mana siswanya sekarang sudah lebih dari 44 ribu,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan pemerintah masih melengkapi kebutuhan sumber daya manusia serta sarana pendukung. Kendati demikian, kegiatan belajar mengajar di lokasi yang sudah beroperasi tetap berlangsung.

“Yang terus kita lakukan konsolidasi dan terus berusaha untuk memenuhi kekurangan-kekurangan sumber daya manusia maupun juga dukungan-dukungan sarana-prasarana. Tapi secara umum dapat saya sampaikan adalah semua proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Menurut Gus Ipul, sebagian siswa pernah berhenti sekolah selama satu hingga dua tahun. Ada pula anak yang sebelumnya bekerja di lingkungan yang tidak semestinya dan memerlukan pendampingan sebelum dapat mengikuti pembelajaran secara optimal. Karena itu, Sekolah Rakyat juga memperhatikan kebutuhan sosial siswa, selain pelajaran di kelas.

Di tempat terpisah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani mengatakan Sekolah Rakyat melengkapi layanan pendidikan yang telah tersedia. Sekolah negeri tetap dibenahi, sementara program ini menjangkau anak-anak dari keluarga rentan yang membutuhkan dukungan lebih besar untuk mengakses pendidikan.

“Sekolah Rakyat melengkapi sekolah negeri yang terus dibenahi di jalurnya masing-masing, bukan menyaingi atau mengambil alih anggarannya,” kata Devi.

Devi menyebut perluasan program dilakukan sesuai arahan Prabowo. Pemerintah menargetkan lebih dari 150.000 siswa terlayani pada 2027 dan, dalam jangka panjang, gedung permanen di setiap kabupaten dan kota dengan kapasitas lebih dari 2.000 siswa.

“Sekolah Rakyat adalah janji bahwa tidak ada anak Indonesia yang harus mewarisi kemiskinan orang tuanya hanya karena tidak pernah diberi kesempatan. Ini adalah bentuk investasi bangsa untuk menciptakan anak cucu dan generasi mendatang yang tumbuh lebih adil dan sejahtera,” kata Devi. ***

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat investasi di sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Hingga 31 Agustus 2026, APBN telah mengalokasikan tambahan Rp15 triliun untuk dana abadi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), sejalan dengan penguatan program beasiswa, pendanaan riset, serta pengembangan talenta nasional.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan dukungan kepada LPDP merupakan bagian dari investasi pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hingga saat ini, LPDP telah mendanai 20.792 penerima beasiswa. Jumlah penerima manfaat mencapai lebih dari 37 ribu orang apabila digabungkan dengan penerima melalui program kolaborasi.

“APBN untuk LPDP itu sudah dialokasikan masuk dana abadi tambahan Rp 15 triliun. LPDP mendanai 20.792 awardee dan juga ada awardee kolaborasi jadi totalnya sudah lebih dari 37 ribu,” kata Suahasil.

Penguatan investasi pendidikan tersebut juga diarahkan untuk memperbesar kapasitas riset dan mencetak talenta yang dibutuhkan Indonesia. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama LPDP tengah memperkuat pendanaan penelitian dan pengembangan talenta melalui program beasiswa serta kerja sama internasional.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan penguatan pendanaan riset menjadi salah satu perhatian pemerintah untuk memenuhi kebutuhan penelitian di perguruan tinggi.

“Penguatan riset dan pengembangan talenta perlu kita dorong bersama, agar investasi pendidikan dan penelitian dapat memberikan manfaat yang semakin besar bagi pengembangan kapasitas Indonesia,” kata Brian.

Kemdiktisaintek juga terus berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mendorong peningkatan anggaran penelitian secara berkelanjutan hingga 2029. Pada saat bersamaan, kerja sama riset dan mobilitas pendidikan mulai dijajaki dengan perguruan tinggi dunia, termasuk Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan Imperial College London.

Pengembangan talenta juga menyasar sektor kesehatan. Pemerintah menargetkan keseluruhan 1.000 beasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Saat ini, LPDP memberikan dukungan kepada sekitar 600 hingga 750 penerima. Kemdiktisaintek mendorong keterlibatan pemerintah daerah dan perguruan tinggi swasta melalui skema pendanaan bersama untuk membantu memenuhi target tersebut.

Penerima beasiswa PPDS juga diarahkan memiliki komitmen penempatan setelah menyelesaikan pendidikan. Langkah tersebut diharapkan mendukung pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di berbagai wilayah.

Plt Direktur Utama LPDP Yon Arsal mengatakan pengembangan program riset akan tetap disertai ukuran capaian dan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami siap mendukung Kemdiktisaintek, dan kami secara rutin sudah berdiskusi dengan direktorat terkait mengenai pembahasan ini,” pungkas Yon Arsal.

SENTANI — Tokoh adat di Kabupaten Jayapura mengajak masyarakat, khususnya warga Sentani, menjaga keamanan dan kebersamaan dengan tidak mudah terpengaruh isu yang mengangkat kembali peristiwa sejarah 30 September 1962 atau Roma Agreement.
Imbauan tersebut disampaikan Ondofolo Kampung Puay Yacob Fiobetauw dan Ondofolo Kampung Atamali Septinus Ibo, didampingi Ondofolo Kampung Kwadeware Nikson Marweri, Ondofolo Kampung Yobeh Alberth Felle, serta Tokoh Adat Sentani Barnabas Nukoboi. Para tokoh adat menilai sejarah penting untuk dipahami, namun tidak semestinya dijadikan alasan untuk melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban masyarakat.

Yacob Fiobetauw mengatakan masyarakat perlu menjadikan berbagai peristiwa masa lalu sebagai bahan pembelajaran untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Menurutnya, perhatian masyarakat sebaiknya diarahkan pada masa depan, terutama menciptakan lingkungan yang aman bagi generasi muda.

“Peristiwa itu adalah sejarah. Jangan pernah kembali ke belakang. Mari kita berpikir ke depan, bagaimana kita hidup ke depan lebih baik,” ujar Yacob dalam konferensi pers di Sentani, Senin (28/9/2026).

Pandangan tersebut sejalan dengan komitmen para ondofolo untuk menjadikan Sentani sebagai ruang bersama bagi masyarakat dengan latar belakang yang beragam. Kebersamaan dinilai menjadi modal penting dalam menjaga kehidupan sosial agar tetap harmonis.

“Kami para ondofolo Sentani sudah menjadikan Sentani sebagai rumah bersama yang didiami oleh semua orang,” tegas Yacob.

Sementara itu, Septinus Ibo meminta masyarakat menyikapi informasi mengenai Roma Agreement secara tenang dan tidak mengikuti ajakan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Ia menekankan pentingnya menempatkan isu tersebut dalam konteks sejarah.

“Saya menghimbau untuk tetap aman, tenang di rumah dan jangan ikuti aksi apapun serta menyebarkan isu-isu negatif tentang tanggal 30 September, perjanjian di Roma itu,” ujar Septinus.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarluaskan informasi provokatif yang belum tentu memberikan manfaat bagi kehidupan bersama. Menurutnya, masyarakat Sentani memiliki pengalaman sejarah yang perlu dihargai dengan cara menjaga ketenangan lingkungan.

“Orang Sentani yang lebih tahu. Makanya saya minta masyarakat jangan menyebarkan isu-isu provokatif dan melakukan aksi yang mengganggu kamtibmas di Kabupaten Jayapura,” tambah Septinus.

Para tokoh adat kemudian mengajak masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari serta menjaga komunikasi dan persaudaraan di lingkungan masing-masing. Perbedaan pandangan mengenai sejarah, kata mereka, dapat disikapi melalui dialog tanpa mengganggu keamanan.

“Lupakan itu dan tinggalkan itu dan jadikan itu sebagai sebuah sejarah. Tetapi jangan membuat kekacauan-kekacauan di atas tanah Papua,” pungkas Yacob.

Septinus berharap masyarakat tidak mengikuti perkembangan isu yang dapat membawa suasana sosial ke arah negatif. “Saya mengharapkan kepada siapapun tidak boleh mengikuti perkembangan-perkembangan yang mempengaruhi masyarakat ke arah negatif,” tutup Septinus. (*)

SENTANI — Tokoh adat di Kabupaten Jayapura mengajak masyarakat menjaga suasana damai dengan tidak terpengaruh oleh berbagai isu yang mengangkat kembali peristiwa sejarah 30 September 1962 atau Roma Agreement. Masyarakat diharapkan tetap menjalankan aktivitas sehari-hari serta mengedepankan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Ondofolo Kampung Puay Yacob Fiobetauw, Ondofolo Kampung Atamali Septinus Ibo, didampingi Ondofolo Kampung Kwadeware Nikson Marweri, Ondofolo Kampung Yobeh Alberth Felle, dan Tokoh Adat Sentani Barnabas Nukoboi. Para tokoh adat menilai berbagai peristiwa sejarah tetap penting dipahami, tetapi penyikapannya perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak menimbulkan persoalan baru.

Yacob Fiobetauw mengatakan masyarakat memiliki kesempatan untuk mengambil pelajaran dari sejarah sekaligus membangun masa depan yang lebih baik. Menurutnya, kehidupan generasi mendatang membutuhkan lingkungan yang aman, tenteram, dan penuh kebersamaan.

“Peristiwa itu adalah sejarah. Jangan pernah kembali ke belakang. Mari kita berpikir ke depan, bagaimana kita hidup ke depan lebih baik,” ujar Yacob dalam konferensi pers di Sentani, Senin (28/9/2026).

Menurut Yacob, Sentani selama ini telah menjadi tempat tinggal bersama bagi masyarakat dari berbagai latar belakang. Kondisi tersebut menjadi alasan penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga hubungan sosial dan menghindari tindakan yang dapat mengganggu ketertiban.

“Kami para ondofolo Sentani sudah menjadikan Sentani sebagai rumah bersama yang didiami oleh semua orang,” tegas Yacob.

Semangat menjaga Sentani sebagai rumah bersama juga menjadi dasar bagi masyarakat untuk menyikapi berbagai informasi secara tenang. Isu sejarah, termasuk Roma Agreement, diharapkan tidak berkembang menjadi ajakan yang dapat mengganggu keamanan masyarakat.

Septinus Ibo secara khusus mengingatkan masyarakat agar berhati-hati menerima informasi mengenai Roma Agreement. Ia meminta warga tidak mengikuti aksi maupun menyebarkan informasi yang dapat memperkeruh situasi di tengah masyarakat.

“Saya menghimbau untuk tetap aman, tenang di rumah dan jangan ikuti aksi apapun serta menyebarkan isu-isu negatif tentang tanggal 30 September, perjanjian di Roma itu,” ujar Septinus.

Ia menambahkan bahwa masyarakat Sentani memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam memahami perjalanan sejarah Papua. Karena itu, masyarakat diharapkan dapat menyikapi informasi secara dewasa dan tidak mudah terbawa oleh ajakan pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Orang Sentani yang lebih tahu. Makanya saya minta masyarakat jangan menyebarkan isu-isu provokatif dan melakukan aksi yang mengganggu kamtibmas di Kabupaten Jayapura,” tambah Septinus.

Para tokoh adat juga mengingatkan pentingnya mempertahankan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman. Menurut mereka, perbedaan pandangan mengenai sejarah dapat disikapi tanpa mengorbankan ketenteraman bersama.

“Lupakan itu dan tinggalkan itu dan jadikan itu sebagai sebuah sejarah. Tetapi jangan membuat kekacauan-kekacauan di atas tanah Papua,” pungkas Yacob.

Septinus berharap masyarakat tetap menjaga lingkungan masing-masing dan tidak mengikuti informasi yang dapat membawa kehidupan sosial ke arah negatif.

“Saya mengharapkan kepada siapapun tidak boleh mengikuti perkembangan-perkembangan yang mempengaruhi masyarakat ke arah negatif,” tutup Septinus. (*)

Jakarta – Ketahanan ekonomi Indonesia dinilai masih mampu bertahan di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan dinamika geopolitik dunia. Kondisi tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi semester I 2026 yang mencapai 5,45 persen, inflasi yang berada pada level 3,19 persen, serta kembali meningkatnya aliran modal asing ke pasar keuangan domestik. Stabilitas tersebut menjadi landasan penting bagi pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan sekaligus memperkuat fundamental ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia masih berada dalam kondisi yang cukup baik meskipun menghadapi berbagai tekanan dari lingkungan global. Ia menjelaskan, sejumlah indikator ekonomi makro menunjukkan perkembangan yang relatif terkendali.

“Kondisi perekonomian Indonesia masih cukup kuat dan memiliki daya tahan. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,45 persen, sementara perkembangan inflasi juga tetap terkendali di angka 3,19 persen. Selanjutnya, pemerintah masih menunggu capaian pertumbuhan pada kuartal III,” ujar Suahasil Nazara.

Ketahanan ekonomi juga tercermin dari meningkatnya kembali aliran modal asing. Akumulasi investasi yang masuk ke pasar keuangan Indonesia mencapai Rp141,6 triliun. Pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN), tercatat arus modal asing secara neto sebesar Rp40,8 triliun. Sementara itu, aliran dana pada Sekuritas Rupiah Bank Indonesia mencapai Rp171,6 triliun sejalan dengan penyesuaian penerbitan instrumen tersebut.

Suahasil mengatakan perkembangan tersebut menjadi pijakan pemerintah untuk melanjutkan pengelolaan perekonomian secara berkelanjutan. “Perkembangan berbagai indikator ekonomi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk terus menjaga dan mengelola perekonomian nasional ke depan,” katanya.

Dari sisi fiskal, realisasi APBN hingga akhir Agustus 2026 juga masih terjaga. Pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau sekitar 65 persen dari target, sedangkan belanja negara mencapai Rp2.295 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran tercatat Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Pendapatan negara telah mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65 persen dari target, sementara belanja sebesar Rp2.295 triliun sehingga defisit APBN berada di angka Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari PDB,” kata Suahasil.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menambahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diproyeksikan berada di kisaran 4,9 hingga 5,7 persen. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan berada pada rentang 4,9 sampai 5,7 persen,” ujar Destry.

Bank Indonesia juga terus memperkuat kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran bersama pemerintah untuk menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.