Oleh : Loa Murib

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan momentum penting untuk kembali meneguhkan makna persatuan di seluruh pelosok negeri, termasuk Tanah Papua. Kemerdekaan tidak cukup diperingati melalui upacara, pengibaran bendera, perlombaan, maupun berbagai kegiatan perayaan. Lebih dari itu, kemerdekaan perlu diwujudkan melalui kehidupan masyarakat yang aman, damai, saling menghormati, serta memiliki kepedulian terhadap masa depan daerah dan bangsa. Di Papua, semangat tersebut menjadi semakin relevan karena keamanan dan persatuan merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menjelang 17 Agustus 2026, berbagai elemen masyarakat Papua menunjukkan komitmen untuk menjaga situasi tetap kondusif. Seruan tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab menjaga keamanan bukan semata-mata berada di tangan pemerintah atau aparat keamanan, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Kesadaran kolektif inilah yang perlu terus diperkuat agar momentum HUT RI ke-81 benar-benar menjadi perayaan kebangsaan yang membawa optimisme, bukan ruang bagi munculnya provokasi, konflik, maupun keresahan sosial.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya, Herman Doga, menjadi salah satu tokoh yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan berbasis kampung. Menurutnya, keamanan dan kedamaian di Tanah Papua merupakan tanggung jawab bersama. Ia mengajak masyarakat menjaga lingkungan masing-masing, memperkuat komunikasi di tingkat kampung, serta tidak membiarkan persoalan kecil berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Pandangan tersebut menunjukkan pentingnya peran masyarakat akar rumput sebagai penjaga pertama keharmonisan sosial.

Pesan tersebut patut mendapat perhatian serius. Dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan latar belakang sosial, gesekan kecil dapat berkembang apabila tidak segera diselesaikan melalui komunikasi dan pendekatan kekeluargaan. Karena itu, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, pemerintah daerah, dan seluruh unsur masyarakat memiliki peran strategis dalam membangun budaya dialog. Persoalan yang muncul di lingkungan masyarakat sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, mengedepankan musyawarah, serta menghindari tindakan yang dapat memperlebar perbedaan.

Selain menjaga keamanan lingkungan, masyarakat juga perlu semakin bijaksana menghadapi arus informasi. Perkembangan media sosial membuat informasi dapat menyebar dalam hitungan detik, termasuk kabar yang belum tentu benar. Herman Doga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya maupun terprovokasi oleh isu yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Sikap kritis terhadap informasi menjadi bagian penting dari upaya menjaga keamanan karena hoaks dan provokasi dapat memicu keresahan bahkan konflik apabila diterima tanpa verifikasi.

Dalam konteks Papua, menjaga ruang digital sama pentingnya dengan menjaga lingkungan fisik. Setiap warga memiliki tanggung jawab untuk tidak menyebarkan informasi yang berpotensi memecah persatuan. Sebelum membagikan sebuah informasi, masyarakat perlu memastikan sumber, konteks, dan kebenarannya. Kebiasaan sederhana tersebut dapat menjadi bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman menjelang maupun setelah perayaan kemerdekaan.

Semangat menjaga persatuan juga disuarakan tokoh adat dari Kabupaten Deiyai, Yulianus Mote. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu menciptakan suasana aman dan kondusif agar rangkaian perayaan HUT ke-81 RI dapat berlangsung damai. Yulianus menekankan bahwa kemerdekaan tidak semestinya dimaknai sebatas seremoni tahunan, tetapi sebagai momentum untuk melakukan berbagai kegiatan positif yang memperkuat kebersamaan masyarakat.

Ajakan tersebut dapat diterjemahkan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara luas. Perayaan kemerdekaan dapat menjadi ruang mempererat hubungan antarwarga melalui kegiatan olahraga, perlombaan, aksi sosial, pelayanan masyarakat, kegiatan kepemudaan, hingga aktivitas budaya. Kegiatan positif seperti turnamen permainan digital dan pembagian bantuan sosial yang berlangsung di Deiyai menunjukkan bahwa perayaan kemerdekaan dapat diisi dengan aktivitas yang membangun kegembiraan sekaligus memperkuat kepedulian sosial.

Momentum HUT RI ke-81 karena itu harus menjadi kesempatan untuk memperkuat kepercayaan di antara sesama warga Papua. Perbedaan pandangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk memutus hubungan sosial. Keberagaman justru merupakan kekuatan yang dapat memperkaya kehidupan masyarakat apabila dikelola melalui sikap saling menghormati. Papua memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang menjadi bagian penting dari identitas Indonesia. Merawat kekayaan tersebut sekaligus menjaga persatuan merupakan bentuk nyata dari mengisi kemerdekaan.

Pada akhirnya, HUT RI ke-81 bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pendiri bangsa, tetapi juga tentang menentukan bagaimana generasi sekarang mengisi kemerdekaan. Bagi Papua, mengisi kemerdekaan berarti menjaga perdamaian, merawat persaudaraan, menghormati keberagaman, menolak provokasi, serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman bagi seluruh masyarakat.

Semangat kemerdekaan akan semakin bermakna apabila diwujudkan dalam tindakan nyata. Dari Jayawijaya hingga Deiyai, seruan tokoh adat untuk menjaga keamanan menunjukkan bahwa masyarakat Papua memiliki peran besar dalam mempertahankan kedamaian di daerahnya. Persatuan tidak boleh hanya menjadi slogan dalam peringatan 17 Agustus. Persatuan harus hadir dalam cara masyarakat berbicara, menyikapi perbedaan, menggunakan media sosial, menyelesaikan persoalan, dan memperlakukan sesama.

HUT RI ke-81 semestinya menjadi momentum untuk meneguhkan kembali keyakinan bahwa Papua yang aman adalah Papua yang memiliki ruang lebih luas untuk maju. Dengan menjaga persatuan, menolak provokasi, menyaring informasi, memperkuat komunikasi masyarakat, serta mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif, masyarakat Papua turut berkontribusi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan pada akhirnya bukan hanya warisan sejarah, melainkan amanah yang harus dirawat bersama melalui perdamaian, persaudaraan, dan kerja nyata untuk masa depan.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Surabaya

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah ketidakpastian global sepanjang 2026. Dalam pidato penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Presiden Prabowo menyampaikan bahwa APBN terus menjalankan peran penting dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Presiden Prabowo mengatakan kondisi global masih menghadapi tekanan, mulai dari kenaikan harga energi akibat perang, tingginya suku bunga, tekanan nilai tukar hingga ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Kendati demikian, tekanan eksternal tersebut belum menggoyahkan ketahanan ekonomi nasional.

“Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester I tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir,” kata Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Presiden Prabowo, ketahanan ekonomi juga terlihat dari inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang masih kuat. Kondisi tersebut turut ditopang kinerja APBN yang menunjukkan pertumbuhan positif pada sisi pendapatan maupun belanja negara.

Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh 21,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja negara tumbuh 18,2 persen. Belanja tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan perekonomian.

“Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga, hanya 0,91 persen terhadap produk domestik bruto,” jelas Presiden Prabowo Subianto.

Kinerja tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha. Dalam talkshow di salah satu stasiun televisi swasta nasional, Drajad Wibowo, Ekonom Indef, menilai penyampaian pemerintah mengenai RAPBN 2027 dapat membantu membangun kembali keyakinan dunia usaha terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

“Inti dari penyampaian nota ini untuk membangun kembali confidence dan trust supaya nanti pelaku usaha menilai kondisi tidak seperti di sosmed dan mulai berani berinvestasi,” ujar Drajad Wibowo.

Drajad menilai penguatan kelas menengah juga perlu menjadi perhatian melalui kemudahan berusaha, akses permodalan, kepastian kebijakan, dan dukungan terhadap inovasi. Langkah tersebut dinilai dapat memperluas ruang pertumbuhan sektor usaha sekaligus memperkuat perekonomian rakyat.

Sementara itu, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menilai APBN dapat menjadi katalis untuk mendorong investasi swasta dan memperkuat sektor riil. Pertumbuhan ekonomi, menurutnya, membutuhkan dukungan kebijakan fiskal yang tepat sasaran.

“Saya berharap pertumbuhan ekonomi maksimal di 5,8 persen, itupun effort-nya pasti luar biasa. APBN jadi katalis investasi swasta itu akan bisa kita dorong sehingga pertumbuhan tercapai,” tegas Said Abdullah.

Dengan arah kebijakan tersebut, APBN 2027 diproyeksikan tidak hanya menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga memperkuat daya beli, investasi, dan aktivitas ekonomi. Perpaduan antara belanja produktif dan disiplin fiskal menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah dinamika ekonomi global. (*)

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan ketahanan fundamental ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Pemerintah menilai kondisi ekonomi nasional tetap mampu bertahan meski menghadapi tekanan geopolitik, kenaikan harga energi, suku bunga global, serta gangguan perdagangan dunia.

Prabowo mengatakan bahwa perekonomian Indonesia pada semester I 2026 tumbuh pada level tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Ia juga menyoroti inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang masih kuat sebagai indikator terjaganya fundamental ekonomi nasional.

“Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester I tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, kinerja tersebut turut ditopang APBN yang berjalan optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh 21,3 persen secara tahunan, sementara belanja negara meningkat 18,2 persen. Belanja diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan perekonomian, dengan defisit APBN tetap terkendali sebesar 0,91 persen terhadap PDB.

“Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian, kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN, kita melakukan kedua-duanya,” tegas Prabowo.

Sementara itu, Ekonom Indef, Drajad Wibowo dalam wawancara di Stasiun Televisi Swasta Nasional menilai penyampaian pemerintah mengenai kondisi fiskal dan ekonomi menjadi penting untuk membangun kembali kepercayaan pelaku pasar. Menurutnya, aspek penerimaan negara menjadi salah satu kunci dalam RAPBN karena akan memengaruhi keberlanjutan kebijakan fiskal.

“Inti dari penyampaian nota ini membangun kembali confidence dan trust supaya nanti pelaku usaha menilai kondisi tidak seperti di sosmed dan mulai berani berinvestasi,” ujar Drajad.

Drajad juga mengingatkan pelaku pasar agar tidak terbawa fenomena fear of missing out (FOMO) akibat narasi negatif mengenai perekonomian dan nilai tukar.

“Para pelaku pasar tolong kaji dan analisis sendiri, fomo bisa merugikan diri sendiri dan merugikan perekonomian secara keseluruhan,” kata Drajad.

Penguatan fundamental ekonomi nasional ke depan tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga stabilitas fiskal dan daya beli, tetapi juga pada keberhasilan membangun kepercayaan pelaku usaha, memperkuat kelas menengah, serta mendorong investasi dan konsumsi domestik.

Jakarta,- Presiden Prabowo Subianto menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi perekonomian dunia. Hal tersebut disampaikan dalam pidato Presiden di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, saat menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.

Dalam pidatonya, Prabowo menjelaskan bahwa kondisi ekonomi global memasuki 2026 dengan berbagai tantangan, mulai dari kenaikan harga energi akibat perang, tingginya suku bunga global, tekanan nilai tukar berbagai negara, hingga meningkatnya ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan internasional. Namun, Indonesia dinilai mampu mempertahankan ketahanan ekonominya di tengah tekanan tersebut.

“Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester I tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir,” kata Prabowo.

Presiden juga menekankan bahwa stabilitas ekonomi tercermin dari inflasi yang tetap terkendali serta kuatnya permintaan domestik. Kondisi tersebut menunjukkan daya tahan ekonomi nasional tetap terjaga sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk melanjutkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pidatonya, Prabowo turut memaparkan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tercatat tumbuh 21,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara tumbuh sebesar 18,2 persen. Peningkatan belanja tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong aktivitas perekonomian.

“Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi,” ungkap Prabowo.

Di tengah peningkatan belanja negara, pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal. Hingga akhir Juli 2026, defisit APBN tercatat sebesar 0,91 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Capaian tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah menjalankan fungsi APBN sebagai instrumen pembangunan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak perlu mempertentangkan antara pertumbuhan ekonomi dan disiplin fiskal. Keduanya dapat berjalan secara bersamaan melalui pengelolaan APBN yang terukur dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian, kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN, kita melakukan kedua-duanya,” pungkas Prabowo.

Pemerintah optimistis ketahanan fundamental ekonomi, pengelolaan APBN yang disiplin, serta penguatan daya beli masyarakat akan menjadi fondasi penting dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Arah kebijakan tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas, memperkuat pertumbuhan, dan memastikan pembangunan nasional tetap berjalan secara berkelanjutan.

JAKARTA –Sejumlah ekonom dan pelaku pasar melihat pidato Presiden memuat pesan penting mengenai disiplin fiskal, keberlanjutan pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, hingga kebutuhan membangun kembali kepercayaan terhadap prospek ekonomi nasional.

Dalam pidato pengantar RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8), Presiden Prabowo menyampaikan ekonomi Indonesia pada semester I-2026 tumbuh 5,45 persen, tertinggi untuk periode semester pertama dalam 13 tahun terakhir. Pada saat yang sama, inflasi tercatat 2,88 persen secara tahunan dan defisit APBN hingga Juli tetap berada pada 0,91 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian, kita pilih dua-duanya. Kita tidak pilih antara bantu rakyat dan jaga APBN,” ujar Prabowo.

Untuk 2027, pemerintah merancang belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dengan pendapatan Rp3.426 triliun dan defisit 2,40 persen terhadap PDB. Prabowo bahkan menegaskan pemerintah masih akan berupaya menekan defisit lebih rendah.

Ekonom INDEF Drajad Wibowo menilai substansi penting pidato tersebut bukan hanya angka APBN, tetapi kemampuannya membangun kembali confidence pelaku ekonomi.

“Kunci RAPBN selain angka-angka adalah membangun confidence. Confidence di perekonomian Indonesia sekarang banyak terganggu oleh narasi atau analisis yang tidak betul,” kata Drajad.

Ia mencontohkan sejumlah prediksi nilai tukar rupiah yang sebelumnya menyebut rupiah akan menembus Rp20.000 hingga Rp22.000 per dolar AS, tetapi tidak terbukti.

“Teman-teman di pasar keuangan jangan FOMO terhadap analisis yang viral. Silakan kaji sendiri, analisis sendiri. FOMO tidak hanya merugikan Anda, tetapi juga merugikan perekonomian secara keseluruhan,” ujarnya.

Menurut Drajad, tekanan yang dialami sebagian kelas menengah juga tidak serta-merta menunjukkan berhentinya aktivitas ekonomi di lapisan bawah. Ia mencontohkan nasabah PNM Mekaar yang berkembang dari pembiayaan mikro menjadi pelaku usaha dengan pekerja hingga mampu memasuki pasar ekspor.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengakui tantangan APBN 2027 terutama berada pada sisi penerimaan. Namun, menurut dia, postur fiskal tetap dirancang dengan ruang yang terukur, termasuk melalui perbaikan subsidi dan kompensasi agar lebih tepat sasaran.

“Data kita harus diakui memang masih bermasalah, terutama terkait subsidi. Exclusion error BBM disebut mencapai 68 persen. Banyak pihak yang sebenarnya tidak berhak justru menerima,” kata Said.

Ia mendorong penghematan tersebut dialihkan menjadi bantuan produktif bagi kelompok menengah dan pelaku usaha sehingga mampu menciptakan perputaran ekonomi sektor riil.

Respons pasar juga menunjukkan pidato Presiden memiliki efek terhadap ekspektasi investor. Pengamat pasar modal Elandry Pratama menyebut pidato Prabowo menjadi salah satu sentimen yang memperkuat minat beli di pasar saham.

“Statement Pak Prabowo bisa menjadi sentiment booster yang memperkuat minat beli, kemudian direspons pasar melalui kenaikan harga saham,” ujar Elandry.

Pidato kenegaraan Presiden Prabowo diyakini tidak hanya memuat laporan capaian, tetapi juga menegaskan pilihan kebijakan pemerintah dalam mempertahankan disiplin fiskal, menjaga pertumbuhan, memperbaiki ketepatan subsidi, serta membangun kepercayaan agar investasi dan aktivitas ekonomi terus bergerak. []

JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 serta penyampaian keterangan pemerintah atas RAPBN 2027 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jum’at (14/8).

Dalam Sidang Tahunan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga memaparkan fokus pemerintah pada pemerataan akses pendidikan berkualitas dan terobosan lewat program Sekolah Rakyat guna memutus rantai kemiskinan serta memperkuat sumber daya manusia nasional.

“Karena itu, kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Tahun lalu kita perbaiki 16.167 sekolah, tahun ini kita perbaiki 71.744 sekolah,” kata Presiden Prabowo.

Pemerintah terus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. Hingga saat ini, sebanyak 93 Sekolah Rakyat permanen telah dibuka. Jika ditambah dengan Sekolah Rakyat rintisan, total telah terdapat 182 Sekolah Rakyat.

“Program ini bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Ketidakmampuan tidak boleh menjadi warisan. Kesempatanlah yang harus kita wariskan,” tegas Presiden.

Selain Sekiolah Rakyat, Pemerintah juga telah menyelesaikan pembangunan sejumlah SMA Unggul Garuda baru. Program Sekolah Unggul Garuda Transformasi telah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi, yang terdiri atas 12 sekolah pada tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026.

“Kita telah selesaikan pembangunan empat SMA Unggul Garuda baru di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timor Tengah Selatan,” ujar Presiden.

Pemerintah juga terus memperkuat pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran melalui pembagian layar pintar interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP). Pada 2025 setiap sekolah mendapatkan satu layar, pada 2026 akan diberikan tambahan tiga layar sehingga setiap sekolah nantinya memiliki empat ruang kelas yang dilengkapi layar pintar interaktif.

“Dengan layar-layar ini kita hadirkan guru-guru terbaik, untuk mengajar sains, matematika, teknologi dan juga para native speakers, untuk belajar bahasa asing. Anak-anak Indonesia harus menguasai bahasa asing dari kecil,” ucap Presiden.

Presideng juga menyampaikan bahwa tahun ini, tujuh perguruan tinggi negeri Indonesia berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Yaitu Universitas Indonesia, UGM, ITB, Universitas Airlangga, IPB University, Universitas Padjadjaran, dan ITS.

“UI di peringkat ke-191, UGM, ITB, dan Unair ada di 300 besar, sedangkan IPB University, Unpad serta ITS ada di kelompok 500 besar,” pungkasnya. [*]

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus membenahi perlindungan sosial agar bantuan negara benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Komitmen itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengatakan pembenahan sistem bantuan sosial merupakan bagian dari upaya negara menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, transparan, sekaligus menjaga martabat penerima manfaat.

“Perlindungan sosial harus semakin tepat sasaran, mudah, dan bermartabat,” kata Prabowo dalam pidatonya.

Komitmen itu, menurut Prabowo, telah menjadi pegangan sejak awal masa kepemimpinannya untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
Salah satu terobosan yang disoroti ialah digitalisasi pendaftaran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau program Sembako. Hingga saat ini, layanan tersebut telah berjalan di 153 kabupaten/kota pada 38 provinsi.

Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga atau lebih dari separuh keluarga Indonesia saat implementasi nasional. Pemerintah juga memangkas beban administratif yang sebelumnya membuat keluarga kurang mampu harus mengeluarkan biaya sekitar Rp150 ribu untuk perjalanan, dokumen, fotokopi hingga kehilangan waktu kerja.

Kini, proses pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya memerlukan waktu 75-200 hari juga dipangkas menjadi hitungan menit.

“Rakyat tidak mampu tidak boleh membayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu,” tegas Prabowo.

Prabowo menyebut digitalisasi akan diperluas ke seluruh program bantuan sosial, bantuan pemerintah, serta subsidi melalui agenda Pro Kesra Terintegrasi. Langkah tersebut diarahkan untuk memperbaiki ketepatan sasaran dan transparansi sekaligus memudahkan masyarakat mengakses haknya.

Dalam pidatonya, Prabowo turut menampilkan kisah penerima manfaat. Susanah, buruh harian asal Kabupaten Bogor, disebut terbantu PKH dan Program Sembako dalam menjaga pendidikan anak-anaknya.

Sementara penerima manfaat lainnya, Margarelitha Rohi dari Kupang, NTT, mendapat dukungan Bantuan Sosial ATENSI berupa beras dan minyak untuk menopang keluarganya.

Prabowo menegaskan perlindungan sosial bukan dimaksudkan menggantikan kerja keras masyarakat, melainkan memastikan perjuangan mereka mendapat dukungan negara.

“Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia,” ujar Prabowo.****

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. Pidato kenegaraan Presiden menjadi agenda utama menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto menegaskan rencana besar untuk menutup dan merestrukturisasi lebih dari 750 entitas BUMN (termasuk anak dan cucu perusahaan) yang tidak produktif. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN yang tersisa hanya sekitar 300 entitas guna menghemat anggaran negara hingga Rp50 triliun.

Pemerintah akan mempertahankan BUMN yang dinilai produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Sementara itu, perusahaan yang tidak memenuhi kriteria tersebut akan masuk dalam proses restrukturisasi.

“750 BUMN lebih akan kita tutup, hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat kita pertahankan,” ujarnya

Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menutup 290 badan usaha milik negara (BUMN) sebagai bagian dari restrukturisasi dan perampingan jumlah perusahaan pelat merah. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN tersisa paling banyak 300 perusahaan pada 31 Desember 2026.

“Saya dengan bangga, saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN, katanya.

Lebih lanjut Presiden menegaskan bahwa sampai pada 31 Desember 2026 hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. Proses efisiensi massal ini sebagai langkah dan pembenahan korporasi besar-besaran yang pernah dilakukan pada tataran global.

“Hanya yang produktif, yang menciptakan nilai tambah ke rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia,” ujar Prabowo Subianto.

Melalui kebijakan penataan ulang dan perampingan jumlah BUMN tersebut, potensi penghematan anggaran belanja operasional negara diperkirakan dapat mencapai puluhan triliun rupiah

“Dengan perampingan jumlah BUMN hari ini saja kita telah hemat biaya overhead sekitar Rp 50 triliun hanya dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas bla bla bla bla kita hemat Rp 50 triliun lebih,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan perampingan jumlah BUMN telah menghasilkan penghematan biaya overhead sekitar Rp50 triliun hingga saat ini. Menurutnya penghematan tersebut antara lain berasal dari biaya gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, sewa kendaraan, serta perjalanan dinas.

JAKARTA — Penguatan layanan kesehatan menjadi salah satu agenda penting yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Jumat (14/8/2026). Kebijakan kesehatan pemerintah diarahkan tidak hanya untuk menangani masyarakat ketika sakit, tetapi juga memperkuat pencegahan dan memastikan layanan semakin mudah dijangkau di berbagai daerah.

Salah satu program yang mencerminkan arah tersebut adalah Cek Kesehatan Gratis. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program ini telah menjangkau 108 juta orang. Pada 2025 tercatat 70,2 juta peserta, sementara hingga akhir Juni 2026 mencapai 59,5 juta peserta. Layanan tersebut kini tersedia di 10.255 puskesmas yang tersebar di 38 provinsi.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya mengubah pendekatan kesehatan dari sekadar pengobatan menjadi pencegahan sejak dini. “Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat,” ujar Prabowo.

Perluasan akses kesehatan juga dilakukan melalui pembangunan fasilitas pelayanan di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 Rumah Sakit Umum Daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Sebanyak 20 rumah sakit baru yang dibangun pemerintah telah mulai beroperasi.

Pemerintah juga memperkuat sisi pembiayaan. Iuran Jaminan Kesehatan Nasional ditanggung penuh bagi 96,8 juta warga miskin dan tidak mampu. Kebijakan ini menjadi bagian dari perlindungan sosial agar keterbatasan ekonomi tidak menghalangi masyarakat memperoleh layanan kesehatan.

Di tengah berbagai capaian tersebut, pemerintah menyadari masih terdapat tantangan besar dalam ketersediaan tenaga kesehatan. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan 474 kabupaten/kota membutuhkan tambahan 84.781 dokter umum, 505 kabupaten/kota membutuhkan 127.580 dokter gigi, dan 481 kabupaten/kota membutuhkan 55.712 dokter spesialis. Kebutuhan tersebut terutama berada di daerah yang jauh dari ibu kota provinsi dan Indonesia Timur.

Presiden Prabowo Subianto menilai persoalan tersebut perlu dijawab melalui peningkatan kapasitas pendidikan kedokteran. “Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum, dan dokter spesialis kita,” tegas Prabowo.

Selama 21 bulan terakhir, pemerintah telah membuka sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis. Program studi spesialis juga dibuka untuk pertama kalinya di 11 provinsi guna mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis.

Penguatan layanan kesehatan dengan demikian ditempuh melalui sejumlah jalur sekaligus, mulai dari pemeriksaan gratis, pembangunan fasilitas, perlindungan pembiayaan hingga penambahan tenaga medis. Pendekatan tersebut membuat pembangunan kesehatan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi turut memperhatikan keberlanjutan kualitas pelayanan.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan perluasan pendidikan spesialis menjadi bagian dari upaya mempercepat pemerataan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. “Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kalinya di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita,” tambah Prabowo.

Dengan arah kebijakan tersebut, layanan kesehatan diposisikan sebagai fondasi penting pembangunan manusia. Pemerataan fasilitas, akses pembiayaan, deteksi dini, dan ketersediaan tenaga medis menjadi rangkaian kebijakan yang memperkuat peluang masyarakat memperoleh layanan kesehatan secara lebih dekat, terjangkau, dan berkelanjutan.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Jumat (14/8/2026), Presiden menempatkan sektor perumahan sebagai salah satu kebutuhan mendasar yang harus mendapat perhatian negara.

Prabowo menegaskan rumah memiliki arti lebih luas dibanding sekadar aset fisik. Hunian yang layak menjadi fondasi bagi kehidupan keluarga sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat.
“Rumah bukan sekadar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar, dan keluarga bertumbuh,” kata Prabowo.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui sejumlah skema bantuan dan pembiayaan perumahan. Hingga 30 Juni 2026, pemerintah telah menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bantuan renovasi terhadap 83.907 rumah. Sementara pembiayaan pembelian rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menjangkau 91.531 rumah dan Kredit Program Perumahan mencapai 95.878 debitur.

Presiden turut menghadirkan penerima manfaat sebagai gambaran konkret dampak program tersebut. Salah satunya Thelma Humena dari Manado yang sebelumnya tinggal di rumah dengan fondasi rapuh serta kondisi dinding, lantai, dan atap yang rusak.

Melalui program BSPS, keluarganya kini dapat memperbaiki tempat tinggal mereka. Selain itu, Andre Kawaru, pedagang kelinci asal Samarinda yang selama bertahun-tahun mengontrak rumah, kini dapat memiliki hunian sendiri melalui KPR Subsidi FLPP.

“Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekadar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan,” ujar Prabowo.

Penguatan program perumahan tersebut sejalan dengan orientasi pembangunan pemerintahan Prabowo yang menempatkan kesejahteraan sebagai tujuan akhir. Presiden menegaskan pertumbuhan ekonomi dan investasi harus memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

“Setiap kebijakan harus memperbaiki kehidupan rakyat. Itulah orientasi Pemerintah yang saya pimpin,” pungkasnya.