Oleh: Dara Pratiwi )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional melalui program hilirisasi. Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama 13 proyek hilirisasi tahap kedua yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memperluas peluang investasi sekaligus memperkuat fondasi industri berbasis nilai tambah.

Peresmian yang dilakukan di Cilacap, Jawa Tengah tersebut menandai keberlanjutan strategi besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah. Presiden menyampaikan bahwa peluncuran proyek tahap kedua ini dilakukan dengan penuh keyakinan sebagai upaya strategis membangun kemandirian ekonomi nasional.

Nilai investasi dari 13 proyek tersebut mencapai sekitar Rp116 triliun. Proyek-proyek itu mencakup lima sektor energi, lima sektor mineral, dan tiga sektor pertanian. Komposisi ini menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang semakin terintegrasi, tidak hanya bertumpu pada sumber daya alam mentah, tetapi juga mendorong pengolahan lanjutan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Presiden menegaskan bahwa hilirisasi merupakan jalan strategis menuju kebangkitan ekonomi Indonesia. Pemerintah juga berencana terus menambah jumlah proyek hilirisasi dalam waktu dekat, bahkan membuka peluang hingga beberapa tahap lanjutan dalam tahun yang sama. Langkah ini memperlihatkan konsistensi pemerintah dalam menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan dan kompetitif di tingkat global.

Di sisi pelaksanaan, pemerintah memastikan bahwa proyek-proyek tersebut dijalankan dengan perencanaan yang matang dan berbasis kebutuhan nasional. Setiap proyek dirancang untuk memberikan dampak langsung terhadap penguatan industri domestik sekaligus menarik minat investasi baru.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa proyek hilirisasi yang sedang berjalan memiliki tujuan strategis untuk menekan ketergantungan impor. Ia mencontohkan sektor energi sebagai salah satu fokus utama, di mana pembangunan fasilitas kilang gasoline di Cilacap dan Dumai diproyeksikan mampu mengurangi impor energi hingga sekitar 1,25 miliar dolar AS per tahun.

Langkah tersebut tidak hanya berdampak pada efisiensi neraca perdagangan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas kebijakan industri nasional. Dengan adanya proyek-proyek berskala besar ini, Indonesia dinilai semakin menarik sebagai tujuan investasi jangka panjang.

Rosan juga menyampaikan bahwa tahap kedua bukanlah akhir dari program hilirisasi nasional. Pemerintah telah menyiapkan fase ketiga dengan sejumlah proyek tambahan, sehingga total rencana proyek hilirisasi nasional dapat mencapai sekitar 30 proyek. Hal ini mencerminkan kesinambungan kebijakan yang terstruktur dan berorientasi jangka panjang.

Dari sisi sektor, proyek-proyek yang diresmikan memiliki cakupan luas. Di sektor energi, pembangunan kilang dan fasilitas penyimpanan BBM di berbagai wilayah diharapkan memperkuat ketahanan energi nasional, khususnya di kawasan timur Indonesia. Di sektor mineral, pengembangan industri pengolahan seperti nikel, baja, hingga dimethyl ether menjadi langkah penting dalam meningkatkan nilai tambah komoditas strategis.

Sementara itu, sektor pertanian juga mendapat perhatian melalui hilirisasi produk sawit, kelapa, dan pala. Pengembangan ini tidak hanya meningkatkan nilai ekspor, tetapi juga membuka peluang bagi industri turunan yang lebih beragam dan berdaya saing tinggi.

Pemerintah menilai bahwa integrasi berbagai sektor dalam program hilirisasi akan menciptakan efek berganda terhadap perekonomian. Selain meningkatkan nilai tambah, program ini juga berpotensi menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan percepatan pelaksanaan berbagai proyek strategis nasional, termasuk hilirisasi dan pengolahan limbah menjadi energi. Ia menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyesuaikan pelaksanaan proyek di lapangan agar tetap relevan dengan dinamika yang berkembang.

Pemerintah juga terus berfokus menjalankan program prioritas nasional yang telah dirancang dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah. Dalam pelaksanaannya, berbagai tantangan global seperti dinamika geopolitik tetap menjadi perhatian, namun tidak mengurangi komitmen pemerintah untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

Prasetyo menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah berkomitmen untuk bekerja secara optimal dalam mengelola program pembangunan demi kepentingan bangsa. Pendekatan ini sekaligus memberikan sinyal positif bagi investor bahwa Indonesia memiliki arah kebijakan yang jelas dan konsisten.

Dengan langkah strategis yang terukur, peresmian 13 proyek hilirisasi ini menjadi momentum penting dalam memperluas peluang investasi. Pemerintah tidak hanya membangun industri, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan berdaya saing tinggi di pasar global.

Selain itu, kehadiran proyek-proyek hilirisasi ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global yang semakin kompetitif. Transformasi dari eksportir bahan mentah menjadi produsen barang bernilai tambah tinggi memberikan ruang bagi peningkatan daya tawar nasional di pasar internasional.

 Pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk memperluas kerja sama dengan mitra strategis luar negeri, sekaligus mendorong partisipasi pelaku industri dalam negeri agar lebih terlibat aktif. Sinergi antara kebijakan pemerintah dan dukungan dunia usaha menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan hilirisasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

*) Pengamat Kebijakan Nasional

Oleh: Dara Pratiwi )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional melalui program hilirisasi. Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama 13 proyek hilirisasi tahap kedua yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memperluas peluang investasi sekaligus memperkuat fondasi industri berbasis nilai tambah.

Peresmian yang dilakukan di Cilacap, Jawa Tengah tersebut menandai keberlanjutan strategi besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah. Presiden menyampaikan bahwa peluncuran proyek tahap kedua ini dilakukan dengan penuh keyakinan sebagai upaya strategis membangun kemandirian ekonomi nasional.

Nilai investasi dari 13 proyek tersebut mencapai sekitar Rp116 triliun. Proyek-proyek itu mencakup lima sektor energi, lima sektor mineral, dan tiga sektor pertanian. Komposisi ini menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang semakin terintegrasi, tidak hanya bertumpu pada sumber daya alam mentah, tetapi juga mendorong pengolahan lanjutan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Presiden menegaskan bahwa hilirisasi merupakan jalan strategis menuju kebangkitan ekonomi Indonesia. Pemerintah juga berencana terus menambah jumlah proyek hilirisasi dalam waktu dekat, bahkan membuka peluang hingga beberapa tahap lanjutan dalam tahun yang sama. Langkah ini memperlihatkan konsistensi pemerintah dalam menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan dan kompetitif di tingkat global.

Di sisi pelaksanaan, pemerintah memastikan bahwa proyek-proyek tersebut dijalankan dengan perencanaan yang matang dan berbasis kebutuhan nasional. Setiap proyek dirancang untuk memberikan dampak langsung terhadap penguatan industri domestik sekaligus menarik minat investasi baru.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa proyek hilirisasi yang sedang berjalan memiliki tujuan strategis untuk menekan ketergantungan impor. Ia mencontohkan sektor energi sebagai salah satu fokus utama, di mana pembangunan fasilitas kilang gasoline di Cilacap dan Dumai diproyeksikan mampu mengurangi impor energi hingga sekitar 1,25 miliar dolar AS per tahun.

Langkah tersebut tidak hanya berdampak pada efisiensi neraca perdagangan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas kebijakan industri nasional. Dengan adanya proyek-proyek berskala besar ini, Indonesia dinilai semakin menarik sebagai tujuan investasi jangka panjang.

Rosan juga menyampaikan bahwa tahap kedua bukanlah akhir dari program hilirisasi nasional. Pemerintah telah menyiapkan fase ketiga dengan sejumlah proyek tambahan, sehingga total rencana proyek hilirisasi nasional dapat mencapai sekitar 30 proyek. Hal ini mencerminkan kesinambungan kebijakan yang terstruktur dan berorientasi jangka panjang.

Dari sisi sektor, proyek-proyek yang diresmikan memiliki cakupan luas. Di sektor energi, pembangunan kilang dan fasilitas penyimpanan BBM di berbagai wilayah diharapkan memperkuat ketahanan energi nasional, khususnya di kawasan timur Indonesia. Di sektor mineral, pengembangan industri pengolahan seperti nikel, baja, hingga dimethyl ether menjadi langkah penting dalam meningkatkan nilai tambah komoditas strategis.

Sementara itu, sektor pertanian juga mendapat perhatian melalui hilirisasi produk sawit, kelapa, dan pala. Pengembangan ini tidak hanya meningkatkan nilai ekspor, tetapi juga membuka peluang bagi industri turunan yang lebih beragam dan berdaya saing tinggi.

Pemerintah menilai bahwa integrasi berbagai sektor dalam program hilirisasi akan menciptakan efek berganda terhadap perekonomian. Selain meningkatkan nilai tambah, program ini juga berpotensi menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan percepatan pelaksanaan berbagai proyek strategis nasional, termasuk hilirisasi dan pengolahan limbah menjadi energi. Ia menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyesuaikan pelaksanaan proyek di lapangan agar tetap relevan dengan dinamika yang berkembang.

Pemerintah juga terus berfokus menjalankan program prioritas nasional yang telah dirancang dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah. Dalam pelaksanaannya, berbagai tantangan global seperti dinamika geopolitik tetap menjadi perhatian, namun tidak mengurangi komitmen pemerintah untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

Prasetyo menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah berkomitmen untuk bekerja secara optimal dalam mengelola program pembangunan demi kepentingan bangsa. Pendekatan ini sekaligus memberikan sinyal positif bagi investor bahwa Indonesia memiliki arah kebijakan yang jelas dan konsisten.

Dengan langkah strategis yang terukur, peresmian 13 proyek hilirisasi ini menjadi momentum penting dalam memperluas peluang investasi. Pemerintah tidak hanya membangun industri, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan berdaya saing tinggi di pasar global.

Selain itu, kehadiran proyek-proyek hilirisasi ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global yang semakin kompetitif. Transformasi dari eksportir bahan mentah menjadi produsen barang bernilai tambah tinggi memberikan ruang bagi peningkatan daya tawar nasional di pasar internasional.

 Pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk memperluas kerja sama dengan mitra strategis luar negeri, sekaligus mendorong partisipasi pelaku industri dalam negeri agar lebih terlibat aktif. Sinergi antara kebijakan pemerintah dan dukungan dunia usaha menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan hilirisasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

*) Pengamat Kebijakan Nasional

Jawa Tengah – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak buruh merayakan May Day melalui kegiatan konstruktif guna menjaga hubungan industrial yang kondusif dan mendukung iklim investasi daerah. Stabilitas wilayah dinilai berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan buruh melalui penguatan kualitas SDM dan akses program pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi saat menghadiri kegiatan silaturahmi dan dialog bersama serikat buruh serta pekerja di Truntum Gama, Kota Semarang, Jateng.

“Para buruh dalam merayakan May Day harus melalui kegiatan konstruktif guna menjaga kondusivitas di setiap wilayah. Pada peringatan May Day nanti, mari adakan kegiatan yang konstruktif tanpa mengurangi hakikat May Day itu sendiri, yaitu menjaga hubungan industrial yang kondusif,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kegiatan konstruktif diperlukan untuk membangun hubungan industrial yang sehat antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah, terutama di tengah kondisi global yang turut berdampak hingga ke Jateng.

“Kondusivitas serta jaminan keamanan dan ketertiban wilayah merupakan salah satu syarat penting investasi. Hal itu juga yang menjadi daya tarik Jateng (di mata) para investor. Begitu tidak kondusif, maka investasi di tempat kita akan terganggu,” jelas Luthfi.

Menurutnya, berkat jaminan kondusivitas tersebut, realisasi investasi di Jateng pada 2025 mencapai Rp 88,5 triliun, terdiri atas Rp 50,86 triliun penanaman modal asing (PMA) dan Rp37,64 triliun penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Sementara itu, realisasi investasi untuk usaha mikro kecil (UMK) sebesar Rp 21,52 triliun. Dengan demikian, total investasi di Jateng pada 2025 menyentuh Rp 110,02 triliun. Tingginya investasi tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jateng yang mencapai 5,37 persen pada 2025.

Ditambahkannya, selain kondusivitas, aspek lain yang menentukan masuknya investasi adalah kemudahan dan kecepatan perizinan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng berkomitmen mengawal seluruh proses perizinan investasi yang masuk ke wilayahnya, serta memperbanyak kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus untuk menarik investor.

Di hadapan perwakilan 78 serikat buruh dan pekerja yang hadir, Luthfi membuka ruang dialog guna menyerap berbagai aspirasi mereka. Sejumlah permasalahan yang disampaikan meliputi pemutusan hubungan kerja (PHK), ketidakjelasan pesangon yang belum dipenuhi pihak perusahaan, hingga persoalan kesejahteraan pekerja dan buruh. Menanggapi hal tersebut, Luthfi menyampaikan bahwa Pemprov Jateng terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan upah tenaga kerja yang kompetitif.

Peningkatan SDM dilakukan melalui optimalisasi sekolah vokasi, balai latihan kerja (BLK), hingga politeknik yang terkoneksi dengan perusahaan. Langkah tersebut ditempuh agar tenaga kerja lokal dapat terserap investasi yang masuk, sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Luthfi menyebut sekitar 340.000 tenaga kerja di Jateng telah terserap industri sehingga mampu mereduksi TPT. “Kami ingin pekerja dan buruh bukan (diperlakukan) sebagai alat produksi, melainkan ikut serta dalam mengembangkan perusahaan,” tegasnya.

Dilain pihak, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz mengatakan Pemprov jateng memiliki program 3 juta rumah untuk para buruh dan pekerja berpenghasilan rendah.

“Pemprov Jateng juga menyosialisasikan program 3 Juta Rumah yang difasilitasi oleh Bank Jateng serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng, dengan sasaran utama para buruh dan pekerja berpenghasilan rendah. Harapannya, nanti disosialisasikan dan ditindaklanjuti untuk anggota serikat buruh dan pekerja, sehingga dapat mengakses perumahan dari program pemerintah tersebut,” pungkasnya.

Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup yang baru, Jumhur Hidayat akan memimpin langsung apel akbar pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, 1 Mei 2026. Diperkirakan, peringatan May Day tahun ini akan diikuti sekitar 300 ribuan buruh.

Jumhur mengaku akan datang ke Monas bersama sekitar 40 ribu buruh asal Jakarta dengan menaiki motor. Presiden Prabowo Subianto juga direncanakan turut hadir dalam peringatan May Day di Monas.

“Saya akan naik motor ke Monas. Ini sebagai respons karena beberapa harapan kaum buruh sudah diterima oleh negara,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Jumhur menilai peringatan May Day tahun ini memiliki arti strategis, terutama karena adanya sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai mulai mengakomodasi aspirasi buruh. Diantaranya, rencana ratifikasi Konvensi 188 International Labour Organization (ILO) tentang perlindungan nelayan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), serta pengetatan aturan alih daya (outsourcing).

“Ini hadiah dari Presiden, dari negara, dari pemerintah untuk kaum buruh Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga tengah menggarap revisi Undang-Undang Cipta Kerja agar lebih berkeadilan bagi semua pihak,” ujarnya.

Di tempat lain, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan, Presiden Prabowo akan menyiapkan payung dan kaos yang didesain khusus oleh Presiden Prabowo untuk peserta May Day dengan menggunakan dana pribadi.

“Desain kaos buruh itu beliau yang buat. Beliau minta kaosnya jangan bikin panas, harus yang terbaik,” ucap Andi dalam keterangan persnya di Jakarta.
Andi juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo akan menyampaikan kebijakan penting bagi buruh dalam pidato May Day 2026. Pihaknya juga mengapresiasi sejumlah kebijakan pemerintah yang berpihak pada buruh, seperti pengesahan Undang-Undang PPRT, pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (PHK), serta rencana pembatasan sistem outsourcing.

“Peringatan May Day tahun ini diperkirakan akan berlangsung meriah dengan kehadiran ratusan ribu buruh dari berbagai daerah, tetap menghormati kelompok buruh yang memilih memperingati May Day di lokasi lain,” tuturnya.

Terkait pekerja ojek daring, Andi Gani menyebut, Pemerintah tengah menyiapkan solusi komprehensif, termasuk jaminan kesehatan dan sosial bagi para pekerja di sektor tersebut. Selain itu, revisi Undang-Undang Cipta Kerja ditargetkan rampung sebelum Oktober 2026 sesuai amanat Mahkamah Konstitusi.

Untuk diketahui, peringatan May Day dijadwalkan dimulai pukul 08.00 WIB, dengan massa mulai berkumpul sejak pukul 07.00 WIB. Acara akan diisi dengan sambutan para pimpinan serikat buruh, dilanjutkan pidato Presiden Prabowo. [*]

Jakarta – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 diproyeksikan menjadi momentum penting yang memperkuat kolaborasi antara pekerja dan pemerintah. Peringatan May Day tahun ini akan digelar pada Jumat, 1 Mei 2026 di lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea mengatakan acara tersebut diperkirakan dihadiri ratusan ribu massa buruh. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dalam agenda tersebut.

“Dan juga akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Lalu ada tokoh buruh internasional juga akan hadir langsung,” ujar Andi Gani.

Ia menjelaskan, rangkaian acara akan diisi dengan sambutan dari para pimpinan serikat buruh di Indonesia. “Lalu Bapak Presiden akan menyampaikan sambutan kenegaraannya, dan beliau akan menyampaikan apa yang akan beliau lakukan di tahun 2026,” ungkap Andi.

Dalam kesempatan itu, Andi Gani juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah atas sejumlah kebijakan yang dinilai telah ditepati.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto beserta pemerintah yang telah menepati janji. Mengangkat saudara kita, Marsinah, menjadi pahlawan nasional,” tutur Andi.

“Undang-Undang PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) sudah beliau tepati,” lanjutnya.

Selain itu, revisi Undang-Undang Cipta Kerja ditargetkan rampung sebelum Oktober 2026 sesuai amanat Mahkamah Konstitusi.

Terkait pekerja ojek daring, Andi Gani menyebut, Pemerintah tengah menyiapkan solusi komprehensif, termasuk jaminan kesehatan dan sosial bagi para pekerja di sektor tersebut.

Sementara itu, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyampaikan bahwa May Day harus menjadi momentum memperkuat sinergi nyata antara Pemerintah dan pekerja, bukan hanya seremoni tahunan, sebab pemerintah bukan sekadar pengatur regulasi, melainkan mitra strategis bagi para pekerja.

“Pesan utama yang harus hadir adalah posisi pemerintah sebagai mitra buruh. Kita ingin komunikasi dan kolaborasi diperkuat agar di tengah dinamika global, pemerintah dan pekerja tetap solid saling mendukung,” ujar Rico.

Dengan skala perayaan yang besar di ibu kota dan dukungan berbagai pihak, May Day 2026 mencerminkan wajah baru hubungan industrial di Indonesia. Dari sekadar peringatan historis, Hari Buruh kini berkembang menjadi ruang kolaborasi nyata, tempat pemerintah dan pekerja berdiri berdampingan, merumuskan masa depan dunia kerja yang lebih adil dan berkelanjutan.

JAKARTA — Momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang penyampaian aspirasi, tetapi juga mencerminkan kedewasaan kolektif buruh dalam menyikapi dinamika sosial dan ekonomi.

Pemerhati sosial politik, Agus Widjajanto, mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan perjuangan buruh dan tanggung jawab sosial yang lebih luas. Agus menawarkan sejumlah langkah sebagai jalan tengah yang rasional, antara lain transparansi bertahap dari perusahaan terkait kinerja, skema kenaikan upah yang adaptif berbasis produktivitas, perbaikan kondisi kerja, dialog berjenjang, serta penguatan literasi ekonomi bagi serikat pekerja.

“Dengan kerangka ini, May Day tidak kehilangan ruh perjuangannya, tetapi justru naik kelas menjadi arsitektur solusi,” katanya.

Ia menambahkan, pembangunan bangsa tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh karakter dalam relasi kerja antara buruh dan pengusaha.

“Keduanya adalah dua sisi mata uang yang sama. Jika salah satu retak, maka nilainya hilang,” tegasnya.

Agus mengingatkan agar buruh tidak mudah dipolitisasi untuk kepentingan sesaat.

“Kita punya tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Harus ada keseimbangan antara makro kosmos dan mikro kosmos, sebagai hamba Tuhan sekaligus warga negara,” pungkasnya.

Di sisi lain, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam mendukung aspirasi buruh melalui berbagai kebijakan strategis. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus tokoh aktivis buruh, Jumhur Hidayat, memastikan keterlibatan langsung pemerintah dalam peringatan May Day tahun ini.

Ia menegaskan bahwa pemerintah telah mengakomodasi berbagai kebutuhan pekerja melalui penguatan perlindungan tenaga kerja serta pembahasan regulasi yang lebih berkeadilan, termasuk upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.

“Ini sebagai respons karena beberapa harapan kaum buruh sudah diterima oleh negara,” kata Jumhur.

Sejalan dengan itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis yang akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan May Day 2026.

“Terkait beberapa hal, tapi nanti detailnya ya. Ada beberapa regulasi nanti Pak Presiden sendiri yang akan mengumumkan,” ujar Yassierli.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya konkret dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja, termasuk mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK) serta peningkatan kesejahteraan pekerja di tengah dinamika ekonomi global.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyampaikan bahwa peringatan May Day 2026 yang dipusatkan di Monumen Nasional (Monas) mencerminkan soliditas gerakan pekerja sekaligus kuatnya sinergi antara buruh dan pemerintah.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto beserta pemerintah yang telah menepati janji. Mengangkat saudara kita, Marsinah, menjadi pahlawan nasional,” tutur Andi.

May Day 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang ekspresi, tetapi juga momentum memperkuat kolaborasi antara buruh, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan demi menciptakan hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan.

Jakarta – Aparat keamanan mengingatkan buruh untuk menjaga situasi tetap kondusif dan mewaspadai potensi provokasi dalam aksi Hari Buruh Internasional (May Day) pada Jumat, 1 Mei 2026.

Sebanyak 14.578 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan kegiatan di Jakarta Pusat, dengan fokus pada tiga titik utama, yakni Monas, kawasan DPR/MPR, dan Tugu Tani.

Wakapolres Metro Jakarta Pusat Eko Yulianto menyebut konsentrasi massa diperkirakan terpusat di lokasi tersebut. Pengamanan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh rangkaian aksi berjalan aman dan tertib.

“Kita sudah melakukan rakor dengan Wali Kota Jakarta Pusat, Dandim, dan unsur terkait lainnya,” ujarnya.

Personel yang dilibatkan berasal dari TNI, Polri, hingga pemerintah daerah, termasuk unsur Mabes Polri, Polda Metro Jaya, dan jajaran Polres. Dukungan pengamanan juga mencakup pengamanan objek vital serta perangkat daerah guna mengantisipasi potensi gangguan selama aksi berlangsung.

Selain pengamanan terbuka, aparat menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya pihak yang mencoba memanfaatkan situasi untuk memicu kericuhan. Dalam aksi dengan jumlah massa besar, potensi penyusupan dinilai meningkat dan berisiko mengganggu jalannya penyampaian aspirasi.

Karena itu, peserta aksi diimbau tetap tertib dan tidak mudah terprovokasi. Aparat juga meminta peran aktif koordinator lapangan untuk memastikan massa tetap terkendali serta segera melaporkan indikasi gangguan keamanan.

Pendekatan pengamanan tetap mengedepankan prinsip humanis, namun aparat menegaskan akan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hukum, termasuk tindakan anarkis dan perusakan fasilitas umum.

Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin berharap aksi dapat berlangsung damai dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Ia menegaskan penyampaian aspirasi merupakan hak yang dilindungi undang-undang, namun harus dilakukan secara bertanggung jawab.

“Kita doakan massa demo bisa tertib dan kondusif. Aparat juga memberikan perlindungan agar penyampaian aspirasi berjalan aman dan teratur,” ujarnya.

Dengan kesiapan personel dan koordinasi yang telah dilakukan, kegiatan peringatan May Day 2026 bisa berjalan lancar. Kewaspadaan terhadap provokasi dan kedisiplinan peserta menjadi kunci untuk menjaga stabilitas keamanan serta memastikan aspirasi buruh tersampaikan secara damai. #

Jakarta — Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 dijadikan momentum konsolidasi gerakan buruh nasional sekaligus penguatan kolaborasi dengan pemerintah. Ketua Umum Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya (Segara), Rustam Efendi, menegaskan bahwa peringatan tahun ini bukan sekadar seremonial, melainkan titik strategis mendorong kesejahteraan pekerja secara nyata.

“May Day 2026 kami jadikan momentum konsolidasi untuk mendorong kesejahteraan buruh sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah,” ujar Rustam Efendi.

Rustam menyatakan bahwa Segara memberikan dukungan penuh terhadap program Asta Cita Presiden sebagai kerangka strategis dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, serta memastikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh pekerja Indonesia di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.

“Kita mendukung pemerintah dalam memberantas kemiskinan struktural dengan memastikan setiap keringat buruh dibayar upah yang memanusiakan, serta mewujudkan hubungan industrial Pancasila melalui dialog tripartit yang setara, adil, dan solutif antara buruh, pengusaha, dan pemerintah,” katanya.

Menurutnya, kolaborasi antara serikat buruh dan pemerintah merupakan kunci utama dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan nasional, mulai dari upah layak, jaminan sosial, hingga transformasi industri menghadapi era digitalisasi.

Segara menegaskan komitmennya sebagai mitra konstruktif pemerintah dalam mengawal Asta Cita, demi terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan, dan mensejahterakan seluruh pekerja Indonesia.

Segara berharap May Day 2026 menjadi awal dari dialog yang lebih konstruktif antara buruh, pemerintah, dan pelaku usaha demi terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

“Segara akan berdiri di garda terdepan mengawal Asta Cita Presiden Prabowo. Kami siap menjadi mitra kritis dan konstruktif pemerintah,” tuturnya.

Melalui May Day 2026, Segara di bawah kepemimpinan Rustam Efendi menegaskan komitmen menjadikan peringatan Hari Buruh bukan sekadar seremonial, melainkan titik strategis konsolidasi gerakan buruh nasional untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja secara nyata bersama pemerintah. [-RWA]

Oleh: Rizky Pratama

Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tidak lagi cukup dimaknai sebagai ruang penyampaian tuntutan semata. Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, perayaan ini justru menjadi momentum strategis bagi pemerintah untuk menegaskan keberpihakan nyata kepada pekerja di seluruh Indonesia, sekaligus mendorong kedewasaan kolektif dalam relasi industrial.

Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap ekonomi global menunjukkan gejala ketidakstabilan yang nyata. Ketegangan geopolitik, perang proksi, gangguan rantai pasok, hingga fluktuasi harga energi dan pangan memberikan tekanan signifikan terhadap industri nasional. Kondisi ini, sebagaimana disampaikan pengamat sosial politik Agus Widjajanto, menempatkan dunia usaha pada posisi yang tidak mudah karena harus beroperasi dengan margin yang semakin tipis dan penuh ketidakpastian.

Dalam situasi seperti itu, setiap keputusan dalam hubungan industrial menjadi krusial. Agus berpandangan bahwa tuntutan yang tidak mempertimbangkan kapasitas riil perusahaan berpotensi memicu dampak berantai, mulai dari penolakan hingga risiko pengurangan tenaga kerja. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya perubahan paradigma, dari sekadar mengejar besaran keuntungan menuju upaya bersama menjaga keberlangsungan usaha dan kesejahteraan secara bertahap.

Pandangan ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi esensi perjuangan buruh, melainkan mengarahkan pada strategi yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Agus mengaitkan hal tersebut dengan nilai-nilai filosofis yang diwariskan Sosrokartono. Prinsip “Sugih tanpo bondo” dimaknai sebagai kemampuan memahami kondisi ekonomi secara utuh, sehingga kesejahteraan tidak hanya diukur dari angka, tetapi dari keberlanjutan sistem kerja yang menopang kehidupan pekerja.

Sementara prinsip “Menang tanpo ngasorake” menegaskan bahwa perjuangan buruh tidak boleh merendahkan pihak lain. Dalam relasi industrial modern, pengusaha diposisikan sebagai mitra, bukan lawan. Kemenangan yang justru melemahkan perusahaan pada akhirnya akan berdampak balik pada pekerja. Adapun prinsip “Ngeluruk tanpo bolo” menekankan pentingnya aksi yang berbasis data, terukur, dan memiliki tujuan yang jelas.

Di tengah kompleksitas tersebut, peran pemerintah menjadi penentu arah. May Day menjadi momen yang tepat untuk menunjukkan bahwa negara tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan buruh dan dunia usaha. Keberpihakan itu tidak harus selalu diwujudkan dalam kebijakan populis, melainkan melalui langkah konkret yang berdampak langsung.

Salah satu bukti nyata adalah pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perlindungan tenaga kerja di Indonesia, khususnya bagi pekerja rumah tangga yang selama ini berada dalam posisi rentan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menilai bahwa lahirnya UU tersebut merupakan hasil perjuangan panjang yang akhirnya mendapatkan respons positif dari pemerintah dan DPR.

Ia melihat pengesahan UU PPRT sebagai bukti bahwa komunikasi intensif antara pemerintah, parlemen, dan serikat pekerja mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Proses dialog yang berlangsung, termasuk pertemuan dengan Prabowo Subianto serta pembahasan lanjutan bersama Sufmi Dasco Ahmad dan Prasetyo Hadi, menunjukkan bahwa aspirasi buruh tidak berhenti di ruang wacana, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dalam kebijakan konkret.

Lebih jauh, pengesahan undang-undang tersebut juga diperkuat melalui persetujuan legislatif dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Puan Maharani. Langkah ini menandakan adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan perlindungan pekerja menjadi prioritas nasional.

Keberhasilan ini menjadi contoh bahwa pendekatan dialogis mampu menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan konfrontatif. Pemerintah tidak hanya merespons, tetapi juga membangun ruang komunikasi yang produktif dengan berbagai elemen buruh. Hal ini memperkuat kepercayaan bahwa negara hadir sebagai pelindung sekaligus mitra dalam perjuangan kesejahteraan pekerja.

Namun demikian, keberpihakan tidak berhenti pada pengesahan regulasi. Tantangan berikutnya adalah implementasi yang konsisten dan menyentuh langsung kehidupan pekerja. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan terus mendorong transparansi kinerja perusahaan, skema upah berbasis produktivitas, serta perbaikan kondisi kerja yang lebih manusiawi.

Agus juga menekankan pentingnya pembenahan di tingkat perusahaan, terutama dalam manajemen kerja. Ia menilai bahwa perhatian terhadap pengaturan beban kerja, waktu istirahat, dan sistem kerja yang adil sering kali memberikan dampak lebih besar dibanding sekadar kenaikan upah. Pendekatan yang memanusiakan pekerja menjadi kunci dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat.

Dengan demikian, May Day tidak kehilangan ruh perjuangannya, melainkan mengalami transformasi menjadi momentum strategis untuk membangun arsitektur solusi. Pemerintah, buruh, dan pengusaha memiliki peran yang sama penting dalam menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan.

Pada akhirnya, relasi industrial adalah fondasi penting dalam pembangunan bangsa. Buruh dan pengusaha merupakan dua sisi mata uang yang saling melengkapi, sementara pemerintah berperan menjaga keseimbangan di antara keduanya. Ketika salah satu sisi terganggu, maka stabilitas keseluruhan akan ikut terpengaruh.

May Day tahun ini menjadi penegas bahwa keberpihakan negara kepada pekerja bukan sekadar slogan, melainkan komitmen yang diwujudkan melalui kebijakan nyata dan dialog yang berkelanjutan. Di tengah tantangan global, Indonesia menunjukkan bahwa harmoni antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan pekerja bukanlah hal yang mustahil, melainkan tujuan yang dapat dicapai melalui kolaborasi dan kepemimpinan yang responsif.

*) Analis Ketenagakerjaan dan Kebijakan Publik

Oleh Raka Pratama*

Peringatan Hari Buruh Internasional setiap 1 Mei pada tahun 2026 menjadi momentum penting yang tidak hanya sarat makna historis, tetapi juga mencerminkan capaian konkret pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh Indonesia. Di tengah dinamika global yang penuh tantangan, Indonesia justru menunjukkan arah kebijakan yang semakin progresif, inklusif, dan berpihak pada kepentingan pekerja sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Komitmen pemerintah dalam menempatkan buruh sebagai subjek utama pembangunan terlihat dari berbagai langkah strategis yang telah diambil. Buruh tidak lagi diposisikan sekadar sebagai faktor produksi, melainkan sebagai aktor utama yang berhak atas perlindungan, kesejahteraan, dan masa depan yang lebih baik. Pendekatan ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045, di mana kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama kemajuan bangsa.

Ketua Umum Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya, Rustam Efendi, menegaskan bahwa buruh merupakan pilar utama penggerak roda ekonomi. Ia menyampaikan bahwa tanpa buruh yang kuat, terlindungi, dan sejahtera, cita-cita besar bangsa tidak akan tercapai secara optimal. Pandangan tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penguatan sumber daya manusia sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.

Salah satu wujud nyata keberpihakan pemerintah adalah pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT), yang menjadi tonggak sejarah dalam perlindungan tenaga kerja di sektor domestik. Setelah melalui perjuangan panjang selama lebih dari dua dekade, negara akhirnya hadir memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang layak bagi pekerja rumah tangga. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nena Wea, menyampaikan bahwa pengesahan regulasi ini merupakan kemenangan besar bagi para pekerja dan bukti bahwa aspirasi buruh didengar dan diwujudkan melalui kebijakan konkret.

Tidak hanya itu, pemerintah juga mengambil langkah progresif dalam menata sistem ketenagakerjaan melalui rencana pembatasan praktik alih daya. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan kepastian kerja yang lebih baik dengan memastikan bahwa hanya sektor-sektor tertentu yang dapat menggunakan sistem outsourcing, sementara sektor lainnya diwajibkan mengangkat pekerja sebagai karyawan tetap dalam jangka waktu tertentu. Langkah ini menunjukkan keberanian pemerintah dalam menciptakan hubungan industrial yang lebih adil dan berkeadilan.

Upaya perlindungan buruh semakin diperkuat dengan rencana pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja. Satgas ini menjadi instrumen strategis yang akan bekerja secara cepat dan terintegrasi dalam menangani berbagai persoalan ketenagakerjaan, sekaligus memastikan bahwa kesejahteraan buruh terus meningkat secara berkelanjutan. Kehadiran satgas ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas tenaga kerja di tengah perubahan ekonomi global.

Apresiasi terhadap kinerja pemerintah juga datang dari berbagai kalangan buruh, termasuk sektor transportasi. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia DKI Jakarta, Ahmad Zulfikar, menilai bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap buruh. Stabilitas ekonomi yang terjaga, termasuk kebijakan mempertahankan harga bahan bakar subsidi dan gas elpiji 3 kilogram, memberikan dampak langsung terhadap daya beli dan kesejahteraan pekerja. Kebijakan ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan hasilnya dirasakan secara luas oleh masyarakat pekerja.

Lebih jauh, komitmen pemerintah dalam menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas melalui hilirisasi, industrialisasi, dan penguatan ekonomi kerakyatan menjadi harapan besar bagi masa depan buruh Indonesia. Program ini tidak hanya membuka peluang kerja baru, tetapi juga meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional serta memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global. Buruh Indonesia dipersiapkan untuk tidak hanya menjadi pelaku, tetapi juga pemenang dalam era transformasi ekonomi.

Momentum May Day 2026 juga memperlihatkan terbangunnya sinergi yang kuat antara pemerintah dan kalangan buruh. Dukungan terhadap agenda pembangunan nasional, termasuk Asta Cita yang menekankan penciptaan lapangan kerja dan penguatan sumber daya manusia, menunjukkan bahwa hubungan industrial di Indonesia semakin matang dan konstruktif. Buruh hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal kebijakan dan memastikan implementasinya berjalan optimal.

Semangat kolaborasi ini menjadi energi positif yang mendorong percepatan terwujudnya kesejahteraan buruh secara menyeluruh. Dengan kebijakan yang semakin berpihak, perlindungan yang semakin kuat, serta peluang kerja yang semakin luas, buruh Indonesia kini berada pada jalur yang tepat menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan bermartabat.

May Day 2026 pada akhirnya menjadi simbol optimisme dan keyakinan bahwa negara benar-benar hadir untuk rakyatnya. Keberpihakan pemerintah terhadap buruh tidak lagi sekadar wacana, melainkan telah terimplementasi dalam kebijakan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan komitmen yang terus dijaga dan kerja sama yang semakin solid, masa depan buruh Indonesia akan semakin cerah, kuat, dan penuh harapan.

*Penulis merupakan Analis Kebijakan Ketenagakerjaan