Oleh : Antonius Utomo

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam membangun sistem energi nasional yang lebih sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan reformasi subsidi energi yang berjalan secara bertahap dan terukur. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya menjaga ketahanan fiskal negara sekaligus memastikan bahwa manfaat subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, fluktuasi harga energi dunia, serta kebutuhan pembangunan yang semakin besar, reformasi subsidi energi hadir sebagai kebijakan strategis untuk menciptakan tata kelola energi yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Selama bertahun-tahun, subsidi energi menjadi instrumen penting pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Namun, berbagai evaluasi menunjukkan bahwa pola subsidi yang bersifat umum sering kali menyebabkan manfaatnya tidak sepenuhnya dinikmati oleh kelompok masyarakat rentan. Sebagian subsidi justru dinikmati oleh kelompok yang memiliki tingkat konsumsi energi lebih tinggi. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai pembenahan agar anggaran negara dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan memberikan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan yang ditempuh pemerintah bukanlah pengurangan subsidi secara drastis, melainkan penataan yang dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Prinsip kehati-hatian menjadi landasan utama sehingga setiap kebijakan yang diterapkan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, stabilitas harga, serta keberlangsungan sektor produktif. Dengan mekanisme yang lebih terarah, pemerintah berupaya memastikan bahwa kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tetap memperoleh perlindungan yang memadai terhadap kebutuhan energi dasar.

Senior Policy Advisor International Institute for Sustainable Development (IISD) Anissa Suharsono mengatakan, persepsi publik mengenai reformasi subsidi perlu diubah. Reformasi tidak seharusnya langsung diasosiasikan dengan pencabutan bantuan ataupun kenaikan harga. Reformasi idealnya dilihat sebagai pembenahan keseluruhan system. Pembenahan tersebut perlu dimulai dengan membangun basis data penerima yang berhak, menyiapkan bantuan langsung, serta menyampaikan kebijakan kepada masyarakat secara terbuka dan kredibel.

Wakil Ketua MPR RI dan anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan
reformasi tidak bertujuan mengurangi perlindungan negara. Reformasi justru mengubah cara negara melindungi masyarakat agar kelompok rentan mendapatkan manfaat yang lebih adil dan efisien.

Reformasi subsidi energi juga menjadi bagian dari agenda besar transformasi ekonomi nasional. Anggaran yang sebelumnya terserap dalam jumlah besar untuk subsidi konsumtif secara perlahan dapat dialihkan ke sektor-sektor yang memiliki dampak jangka panjang bagi pembangunan. Investasi pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga pengembangan energi bersih menjadi semakin memungkinkan ketika pengelolaan subsidi dilakukan secara lebih efisien. Dengan demikian, manfaat kebijakan tidak hanya dirasakan pada saat ini, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Di sektor kelistrikan, pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara keberlanjutan usaha penyedia energi dan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan listrik. Berbagai program perlindungan bagi pelanggan rumah tangga tertentu terus dipertahankan sehingga reformasi yang dilakukan tidak mengurangi akses masyarakat terhadap kebutuhan energi. Sementara itu, di sektor bahan bakar minyak, pemerintah terus memperkuat basis data dan sistem verifikasi agar distribusi subsidi semakin tepat sasaran. Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan akurasi penerima manfaat dan meminimalkan potensi penyimpangan.

Langkah reformasi subsidi energi juga sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk mendorong diversifikasi sumber energi, pengembangan energi baru terbarukan, serta peningkatan efisiensi energi di berbagai sektor. Berbagai studi menunjukkan bahwa investasi pada efisiensi dan transisi energi mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.

Lebih jauh, reformasi subsidi energi menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di satu sisi, masyarakat tetap memperoleh perlindungan melalui berbagai skema bantuan dan subsidi yang lebih tepat sasaran. Di sisi lain, negara memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat untuk membiayai program-program pembangunan prioritas. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan sosial, di mana sumber daya negara dimanfaatkan secara lebih efektif untuk menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

Keberhasilan reformasi subsidi energi tentu memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, serta masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan proses transformasi berjalan dengan baik. Transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi publik yang efektif menjadi faktor kunci agar masyarakat dapat memahami tujuan serta manfaat jangka panjang dari kebijakan yang ditempuh.

Pada akhirnya, reformasi subsidi energi bukan sekadar penyesuaian kebijakan fiskal, melainkan bagian dari strategi besar pembangunan nasional yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan. Melalui langkah yang bertahap, terukur, dan berbasis data, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dengan fondasi kebijakan yang semakin kuat, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk mewujudkan sistem energi yang tangguh, inklusif, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa mendatang.

)* Pengamat Kebijakan Publik

*) Oleh: Ahmad Naufal

Subsidi energi sering kali dibaca sebatas persoalan harga murah, padahal di dalamnya terdapat kepentingan yang jauh lebih besar, yakni menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi masyarakat. Ketika harga energi terkendali, rumah tangga memiliki ruang lebih besar untuk mempertahankan konsumsi, sementara pelaku usaha dapat menjaga biaya operasional agar tidak melonjak. Karena itu, keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi menjadi bagian penting dari strategi menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika harga energi global. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah memilih menjaga harga BBM bersubsidi sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

Namun, menjaga harga tetap terjangkau harus berjalan beriringan dengan memastikan subsidi benar-benar diterima kelompok yang berhak. Tanpa pengawasan yang ketat, subsidi dapat berubah menjadi beban fiskal yang manfaatnya justru lebih banyak dinikmati pihak yang tidak menjadi sasaran kebijakan. Karena itu, pemerintah memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi melalui pengendalian volume, pemantauan penyaluran, pemadanan data, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah. Ketepatan sasaran menjadi penting karena setiap penyimpangan pada akhirnya mengurangi efektivitas negara dalam memberikan perlindungan ekonomi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam konteks tersebut, subsidi harus dipahami sebagai instrumen perlindungan sosial sekaligus kebijakan ekonomi yang membutuhkan tata kelola presisi. Setiap liter BBM bersubsidi yang disalurkan memiliki konsekuensi terhadap anggaran negara, sehingga kebocoran distribusi pada dasarnya bukan sekadar persoalan administratif. Ketika BBM bersubsidi ditimbun, dijual kembali, atau dialihkan kepada pihak yang tidak berhak, ruang fiskal yang seharusnya menopang masyarakat rentan ikut tergerus. Dengan demikian, memperketat pengawasan bukan berarti membatasi hak masyarakat, melainkan memastikan hak tersebut tidak direbut oleh praktik penyalahgunaan.

Lebih lanjut, Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menempatkan pengawasan sebagai elemen penting dalam menjaga keadilan distribusi BBM bersubsidi. Menurut Bambang, anggaran negara yang digunakan untuk subsidi harus diarahkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan, sementara praktik penimbunan dan penjualan kembali harus ditindak. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan subsidi tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang disediakan, tetapi juga oleh kemampuan negara memastikan manfaatnya sampai kepada penerima yang dituju. Pengawasan yang konsisten sekaligus penindakan terhadap pelanggaran menjadi bagian penting untuk menjaga kredibilitas kebijakan subsidi.

Selanjutnya, pengawasan perlu bergerak dari pola konvensional menuju sistem yang semakin berbasis data dan teknologi. Digitalisasi transaksi, pencatatan kendaraan atau konsumen, pemantauan volume penyaluran, serta integrasi data antarlembaga dapat mempersempit ruang manipulasi di sepanjang rantai distribusi. Pendekatan ini penting karena penyalahgunaan subsidi dapat berlangsung melalui berbagai celah, mulai dari pembelian berulang hingga penjualan kembali melalui jalur informal. Karena itu, pemerintah perlu memastikan teknologi pengawasan tidak sekadar menjadi alat pencatat transaksi, tetapi menjadi instrumen untuk mendeteksi anomali dan mempercepat tindakan korektif.

Di sisi lain, ketegasan pengawasan diimbangi dengan kemudahan akses bagi masyarakat yang memang berhak menerima subsidi. Jangan sampai upaya menutup celah penyalahgunaan justru menciptakan prosedur yang rumit bagi nelayan, petani, pelaku usaha mikro, transportasi publik, maupun rumah tangga yang bergantung pada energi bersubsidi. Prinsipnya adalah memperketat pengawasan terhadap penyimpangan, bukan memperberat beban kelompok penerima manfaat. Bambang Patijaya juga menekankan pentingnya merancang kebijakan subsidi yang efektif untuk meminimalkan kebocoran tanpa menyulitkan akses masyarakat yang menjadi sasaran.

Lebih jauh, ketepatan sasaran subsidi memperkuat ruang fiskal pemerintah untuk menjalankan berbagai program pembangunan lainnya. Anggaran yang tidak bocor dapat diarahkan secara lebih efektif untuk memperkuat perlindungan sosial, infrastruktur, layanan publik, serta program peningkatan produktivitas masyarakat. Dalam perspektif ini, pengawasan subsidi bukan sekadar upaya menghemat anggaran, melainkan strategi memastikan setiap rupiah belanja negara memiliki dampak sosial dan ekonomi yang lebih besar. Semakin akurat distribusi subsidi, semakin kuat pula kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kesehatan fiskal.

Selain itu, stabilitas harga energi memiliki efek berantai terhadap perekonomian. BBM merupakan salah satu komponen penting dalam aktivitas transportasi dan distribusi barang, sehingga perubahan harga energi dapat memengaruhi biaya logistik serta harga berbagai kebutuhan masyarakat. Ketika harga BBM bersubsidi tetap terjaga, tekanan terhadap biaya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi dapat diredam, terutama bagi kelompok dengan pendapatan terbatas. Karena itu, kebijakan pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha.

Subsidi energi yang sehat bukanlah subsidi yang sekadar besar, melainkan subsidi yang tepat sasaran, terukur, dan benar-benar terasa manfaatnya. Stabilitas harga memberikan kepastian kepada masyarakat, sementara pengawasan memastikan setiap rupiah anggaran negara menghasilkan manfaat yang optimal. Karena itu, penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi harus ditempatkan sebagai bagian integral dari agenda perlindungan daya beli, bukan sekadar tindakan penertiban. Ketika stabilisasi harga dan ketepatan sasaran berjalan beriringan, subsidi energi menjadi instrumen negara untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus memastikan keadilan dalam pemanfaatan anggaran publik.

*) Analis Kebijakan Publik

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia sekaligus menentukan kemampuan sebuah daerah untuk berkembang secara berkelanjutan. Dalam konteks Papua, pemerataan akses pendidikan memiliki arti strategis karena tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, serta kondisi sosial ekonomi masih memengaruhi kesempatan anak-anak memperoleh pendidikan berkualitas. Karena itu, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi bagian penting dari langkah pemerintah memperluas kesempatan belajar hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Di Papua, pembangunan Sekolah Rakyat terintegrasi direalisasikan di Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Biak Numfor. Kementerian Pekerjaan Umum mulai mengerjakan pembangunan sejak Juli 2026 dan menargetkan penyelesaian pada Maret 2027. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp1 triliun dari APBN untuk pembangunan tiga sekolah tersebut. Setiap Sekolah Rakyat dirancang memiliki kapasitas hingga 1.260 peserta didik sehingga total daya tampung mencapai 3.780 siswa.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menempatkan pendidikan sebagai fondasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Menurutnya, negara perlu hadir ketika keterbatasan ekonomi keluarga berpotensi menghambat anak mendapatkan pendidikan. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa Sekolah Rakyat diarahkan untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan.

Pola pendidikan terintegrasi membuat Sekolah Rakyat memiliki fungsi lebih luas dibandingkan sekolah konvensional. Fasilitas yang disiapkan mencakup gedung pendidikan, asrama siswa, rumah susun guru, kantin, gedung serbaguna, tempat ibadah, fasilitas olahraga, serta berbagai bangunan pendukung. Kelengkapan tersebut dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang memungkinkan proses pembelajaran berlangsung secara lebih terpadu.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa tiga Sekolah Rakyat di Papua dirancang untuk menampung hingga 1.260 peserta didik di masing-masing lokasi. Kapasitas tersebut menunjukkan skala intervensi pemerintah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus memberikan ruang yang memadai bagi anak-anak Papua untuk mendapatkan layanan pendidikan secara berkelanjutan.

Pembangunan Sekolah Rakyat juga tidak hanya berlangsung di tiga wilayah tersebut. Pemerintah daerah di Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan sejumlah daerah lainnya turut mempersiapkan lahan serta berbagai dokumen pendukung. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tersebut berjalan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Di Papua Pegunungan, misalnya, proses penyediaan kepastian hukum lahan telah memasuki tahap penting. Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya menyerahkan sertifikat tanah untuk pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan Yanius Telenggen menilai sertifikat tersebut menjadi dasar legalitas yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat di wilayah tersebut.

Kepastian lahan merupakan aspek penting dalam pembangunan fasilitas publik. Dengan legalitas yang jelas, proses pembangunan dapat dilakukan dengan landasan hukum yang kuat sekaligus mengurangi potensi persoalan administratif pada masa mendatang. Dalam konteks Papua, penyelesaian aspek pertanahan juga menjadi bagian dari upaya memastikan program pendidikan berjalan sesuai perencanaan.

Kesiapan serupa terlihat di Kabupaten Maybrat. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan sekitar 10 hektare di Kampung Fategomi, Distrik Aitinyo Utara, lengkap dengan dokumen pertanahan yang diperlukan. Bupati Maybrat Karel Murafer menjelaskan bahwa lahan tersebut telah melalui proses pembebasan, pengukuran, dan sertifikasi. Sekolah Rakyat di Maybrat dirancang sebagai sekolah berasrama dengan kapasitas hingga 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA/SMK.

Konsep tersebut berpotensi memperluas manfaat pendidikan tidak hanya bagi masyarakat Maybrat, tetapi juga anak-anak dari daerah sekitar. Dengan dukungan fasilitas asrama, peserta didik dari wilayah yang memiliki hambatan jarak dapat memperoleh kesempatan belajar dalam lingkungan pendidikan yang lebih terintegrasi.

Sementara itu, Kabupaten Sorong menyiapkan lahan seluas 6,75 hektare di Makbalim sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Staf Ahli Bupati Sorong Bidang Kemasyarakatan Marthen Nebore menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mempersiapkan dokumen pertanahan, perizinan, akses, serta kebutuhan dasar seperti air dan listrik. Pemerintah daerah juga telah melakukan peninjauan lokasi bersama unsur kementerian dan perangkat daerah terkait.

Rangkaian persiapan tersebut memperlihatkan bahwa perluasan akses pendidikan membutuhkan kerja bersama. Pemerintah pusat memiliki peran dalam kebijakan, pembiayaan, pembangunan, dan standardisasi program, sedangkan pemerintah daerah berperan menyiapkan lahan, dokumen, serta dukungan lingkungan sekitar. Sinergi tersebut menjadi modal penting agar pembangunan Sekolah Rakyat tidak berhenti pada pembangunan fisik.

Lebih jauh, Sekolah Rakyat dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua. Pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi akan semakin kuat apabila berjalan bersamaan dengan peningkatan kualitas pendidikan. Anak-anak Papua yang memperoleh pendidikan secara berkelanjutan akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan kompetensi dan mengambil bagian dalam pembangunan daerahnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia dalam agenda memajukan Papua. Perspektif tersebut menempatkan pendidikan sebagai investasi yang manfaatnya tidak hanya dirasakan dalam satu periode pemerintahan, tetapi dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Pemerintah melalui Sekolah Rakyat pada akhirnya sedang membangun lebih dari sekadar kompleks pendidikan. Yang dibangun adalah ruang bagi anak-anak Papua untuk memperoleh pengetahuan, mengembangkan karakter, dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Ketika pemerataan pendidikan berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan ekonomi, Papua memiliki fondasi yang semakin kuat untuk menyiapkan generasi yang mampu berkontribusi bagi kemajuan daerah sekaligus Indonesia.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Oleh: Rizky Adi Permana*

Perluasan akses pendidikan yang terus dilakukan pemerintah menjadi langkah strategis untuk memastikan semakin banyak anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar yang berkualitas, mengembangkan potensi, serta meraih prestasi sesuai kemampuannya. Dalam konteks tersebut, kehadiran Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda memperkuat ekosistem pendidikan nasional melalui perpaduan antara pemerataan kesempatan belajar dan pengembangan talenta unggul. Kedua program tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berorientasi pada pembentukan generasi Indonesia yang berdaya saing serta siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Komitmen tersebut semakin terlihat melalui arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas layanan pendidikan gratis mulai dari taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan menengah, hingga perguruan tinggi negeri. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa arahan tersebut menempatkan perluasan akses pendidikan sebagai perhatian penting pemerintah, dengan optimalisasi instrumen pendanaan yang telah tersedia seperti Bantuan Operasional Sekolah dan Program Indonesia Pintar.

Sekolah Rakyat menjadi bagian penting dari agenda tersebut karena secara khusus diarahkan untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini bukan sekadar menyediakan ruang belajar, melainkan menghadirkan ekosistem pendidikan yang memungkinkan peserta didik memperoleh dukungan lebih menyeluruh. Fasilitas pendidikan, kebutuhan dasar, hingga lingkungan belajar yang terintegrasi menjadi bagian dari upaya agar keterbatasan ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh pendidikan.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang untuk melengkapi keberadaan sekolah negeri, bukan menggantikan ataupun mengambil alih alokasi anggarannya. Pemerintah menargetkan lebih dari 150.000 siswa dapat terlayani melalui program tersebut pada 2027, dengan visi jangka panjang agar setiap kabupaten dan kota memiliki fasilitas permanen berkapasitas besar.

Kehadiran Sekolah Rakyat juga memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan dapat ditempatkan sebagai instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Pernyataan Anggota DPR Bambang Haryo Soekartono mengenai potensi besar siswa Sekolah Rakyat memperlihatkan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kemampuan dan semangat belajar yang dapat berkembang ketika memperoleh dukungan yang memadai. Pengalaman siswa yang sebelumnya terancam putus sekolah karena keterbatasan ekonomi juga menunjukkan arti penting intervensi negara dalam memastikan keberlanjutan pendidikan.

Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak semestinya dipahami hanya sebagai program bantuan bagi kelompok masyarakat tertentu. Lebih jauh, program tersebut merupakan investasi sosial jangka panjang. Setiap anak yang memperoleh kesempatan belajar berarti semakin besar pula peluang Indonesia menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan. Presiden Prabowo sendiri menempatkan pendidikan sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta membangun sumber daya manusia secara menyeluruh.

Pada sisi lain, pemerataan akses perlu berjalan beriringan dengan penciptaan pusat-pusat keunggulan akademik. Di sinilah Sekolah Garuda memiliki posisi strategis. Pemerintah memperkenalkan Sekolah Garuda melalui dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru dan Sekolah Garuda Transformasi. Program tersebut dirancang untuk memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas sekaligus memperkuat pengembangan talenta berprestasi. Pemerintah menargetkan pembangunan 20 Sekolah Garuda Baru serta pengembangan 80 Sekolah Garuda Transformasi hingga 2029.

Sekolah Garuda memiliki orientasi yang berbeda tetapi saling melengkapi dengan Sekolah Rakyat. Jika Sekolah Rakyat memberikan perhatian kuat pada perluasan akses bagi kelompok masyarakat kurang mampu, Sekolah Garuda diarahkan untuk memperkuat ekosistem pendidikan unggulan dan pengembangan talenta. Pada 2026, pemerintah juga menargetkan transformasi sejumlah sekolah unggulan menjadi bagian dari ekosistem Sekolah Garuda.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa SMA Unggul Garuda diarahkan menggunakan kurikulum International Baccalaureate sebagai salah satu pendekatan untuk mempersiapkan siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Arah ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan nasional tidak hanya berbicara mengenai pemerataan, tetapi juga tentang kemampuan Indonesia menghasilkan talenta yang mampu berkompetisi dalam lingkungan global.

Dua pendekatan tersebut pada akhirnya dapat ditempatkan dalam satu kerangka besar. Sekolah Rakyat memperluas pintu masuk agar anak-anak dari keluarga rentan tidak tertinggal, sementara Sekolah Garuda memperkuat jalur pengembangan talenta agar anak-anak dengan potensi akademik tinggi memperoleh ruang untuk berkembang secara optimal. Keduanya bukan dua agenda yang saling berhadapan, melainkan bagian dari ekosistem pendidikan yang memiliki fungsi berbeda.

Pada akhirnya, pendidikan gratis dan sekolah dengan fasilitas yang baik harus dipahami sebagai investasi strategis bangsa. Sekolah Rakyat memberikan harapan bahwa kondisi ekonomi keluarga tidak harus menentukan masa depan seorang anak. Sekolah Garuda memberikan ruang agar talenta terbaik dapat berkembang dan membawa kemampuan Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Keduanya mampu dijalankan secara konsisten, transparan, dan berorientasi pada kualitas, sehingga pembangunan pendidikan dapat bergerak dari sekadar memperluas kesempatan menuju pembentukan generasi unggul yang memiliki kemampuan, karakter, dan daya saing. Inilah fondasi penting untuk memastikan bonus demografi tidak sekadar menjadi angka, melainkan menjadi kekuatan nyata menuju Indonesia Emas 2045.

*Penulis merupakan Peneliti Pendidikan dan Kebijakan Publik

Oleh: Badja Prasasti Andrian *)

Pemerataan pendidikan tidak cukup dimaknai sebagai tersedianya sekolah di setiap wilayah. Kesetaraan baru benar-benar hadir apabila anak di kawasan terluar, daerah tertinggal, maupun wilayah terdampak bencana dapat belajar di ruang kelas yang aman dan layak sebagaimana anak-anak di kota besar. Program revitalisasi satuan pendidikan yang diperluas pemerintah menjadi instrumen penting untuk memperkecil kesenjangan layanan pendidikan antardaerah.

Presiden RI Prabowo Subianto menjelaskan bahwa pemerintah tengah menjalankan program perbaikan sekolah dalam skala besar untuk memastikan anak Indonesia memperoleh fasilitas pendidikan yang lebih baik. Pada 2026, sebanyak 71.744 satuan pendidikan menjadi sasaran revitalisasi, meningkat signifikan dibandingkan sekitar 17 ribu sekolah pada tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut menunjukkan percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan sebagai salah satu fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Prabowo memaparkan pemerintah selanjutnya menargetkan revitalisasi 100 ribu satuan pendidikan pada 2027 dan jumlah serupa pada 2028. Arah jangka panjangnya adalah menyelesaikan renovasi sekolah yang membutuhkan hingga 2029, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, hingga satuan pendidikan di lingkungan pesantren.

Menurut Prabowo, pemerataan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut. Revitalisasi tidak hanya diarahkan kepada sekolah di Pulau Jawa maupun pusat perkotaan, tetapi juga menjangkau kawasan terluar dan terpencil. Ia mencontohkan perbaikan sekolah di Pulau Miangas serta perhatian terhadap daerah dari Sabang hingga Merauke. Pendekatan ini penting karena kualitas fasilitas pendidikan semestinya tidak ditentukan oleh lokasi geografis tempat seorang anak dilahirkan dan tumbuh.

Presiden juga menempatkan perbaikan infrastruktur berdampingan dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Selain renovasi sekolah, pemerintah memperluas pemanfaatan perangkat pembelajaran interaktif serta mendorong penguasaan bahasa asing sejak pendidikan dasar. Kebijakan tersebut diarahkan agar anak Indonesia tidak hanya memiliki tempat belajar yang layak, tetapi juga semakin dekat dengan teknologi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan global.

Pemerintah menyiapkan target revitalisasi 100 ribu satuan pendidikan pada 2027 dengan prioritas tetap diberikan kepada sekolah terdampak bencana, sekolah di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta satuan pendidikan yang mengalami kerusakan berat.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti  memperkirakan apabila target 2026 dan 2027 dapat diselesaikan, hampir 200 ribu satuan pendidikan akan tersentuh revitalisasi hingga akhir 2027. Skala tersebut memperlihatkan bahwa perbaikan sarana pendidikan ditempatkan sebagai agenda pemerataan nasional, bukan sekadar rehabilitasi bangunan secara parsial.

Implementasinya telah terlihat di sejumlah daerah. Di Aceh, program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2025 telah menjangkau 726 satuan pendidikan dengan total anggaran sekitar Rp688,2 miliar. Cakupannya meliputi PAUD, pendidikan dasar dan menengah, hingga pendidikan nonformal.

Perhatian khusus juga diberikan kepada sekolah terdampak bencana. Di Nusa Tenggara Timur, Kemendikdasmen menyiapkan revitalisasi terhadap 1.487 satuan pendidikan setelah wilayah tersebut dilanda gempa. Abdul Mu’ti menjelaskan langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah memulihkan layanan pendidikan, terutama bagi sekolah dengan kerusakan berat maupun satuan pendidikan yang masih menggunakan ruang belajar darurat. Pemerintah sebelumnya juga telah mengalokasikan sekitar Rp1,2 triliun untuk revitalisasi satuan pendidikan di NTT.

Revitalisasi fisik berjalan beriringan dengan modernisasi pembelajaran. Abdul Mu’ti menyebut sebanyak 288.865 unit Interactive Flat Panel (IFP) telah disalurkan ke berbagai sekolah hingga 2025 dan penambahannya dilakukan secara bertahap. Dengan demikian, pemerataan diarahkan bukan hanya pada kelayakan gedung, tetapi juga pada penyempitan kesenjangan akses terhadap teknologi pembelajaran.

Mendikdasmen sekaligus menekankan pentingnya integritas dalam pelaksanaan program. Besarnya cakupan revitalisasi membutuhkan kepatuhan terhadap ketentuan, pengawasan penggunaan anggaran, serta koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Gogot Suharwoto kemudian memperkuat aspek tersebut dengan menempatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai bagian penting pengawalan program. Menurutnya, sinergi pusat dan daerah diperlukan untuk memastikan bantuan fisik maupun digital benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan sekolah.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pemulihan sekolah akibat bencana di Sumatera. Ia menyampaikan terdapat 4.922 sekolah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah menyiapkan sekitar Rp5 triliun melalui anggaran reguler Kemendikdasmen dan tambahan anggaran Kementerian Keuangan. Tito menjelaskan percepatan diperlukan agar kegiatan belajar dapat kembali berlangsung dalam kondisi ideal dan tidak terus bergantung pada fasilitas darurat.

Revitalisasi perlu dibaca bersama agenda pemerintah memperluas layanan pendidikan. Pendidikan yang semakin terjangkau merupakan satu dimensi pemerataan, sedangkan ruang kelas yang aman, fasilitas memadai, teknologi pembelajaran, serta pemulihan sekolah pascabencana merupakan dimensi lainnya. Diskursus mengenai sumber pembiayaan pendidikan tetap perlu dibahas berdasarkan mekanisme hukum, penganggaran, dan keberlanjutan fiskal tanpa mengaburkan program yang telah berjalan.

Pemerataan pendidikan tercapai saat lokasi tempat tinggal semakin kecil pengaruhnya terhadap kesempatan seorang anak memperoleh pendidikan berkualitas. Revitalisasi sekolah hingga wilayah 3T, pemulihan sekolah terdampak bencana, dan digitalisasi pembelajaran menjadi rangkaian upaya untuk memastikan pembangunan pendidikan tidak hanya tumbuh di pusat, tetapi menjangkau ruang-ruang kelas hingga pelosok Indonesia.

*) Pemerhati Pendidikan

Oleh: Miftah Hizyan *)

Agenda pendidikan nasional yang diusung pemerintah membawa harapan baru bagi masa depan generasi muda. Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan biaya pendidikan secara menyeluruh menjadi langkah penting yang patut mendapat dukungan penuh. Program perluasan akses ini dirancang agar mampu menjangkau tingkat TK, pendidikan dasar, menengah, hingga jenjang perguruan tinggi negeri. Kebijakan ini merupakan wujud investasi jangka panjang negara dengan tujuan yang terukur, yaitu memastikan seluruh anak bangsa memiliki kesempatan setara dalam merajut masa depan tanpa terhalang kendala finansial. Apabila melihat posisi Indonesia yang bersiap menghadapi puncak bonus demografi, jaminan pendidikan tanpa beban biaya ini menjadi kunci agar momentum tersebut menghasilkan angkatan kerja yang tangguh.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa penyediaan pendidikan gratis akan berjalan seiring dengan pemanfaatan instrumen pendanaan yang sudah ada. Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah serta Program Indonesia Pintar akan terus dimatangkan pelaksanaannya. Pendekatan bertahap ini membuktikan kementerian serius merapikan sistem lama agar anggaran pendidikan menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Lewat pembenahan tata kelola tersebut, para siswa di pelosok negeri bisa merasakan fasilitas belajar yang memadai tanpa membebani keuangan keluarga.

Inklusivitas program pendidikan ini juga terlihat dari perhatian pemerintah terhadap lembaga keagamaan. Pondok pesantren yang memiliki akar sejarah panjang dalam membentuk moral masyarakat kini mendapatkan payung kelembagaan yang lebih tertata. Menteri Agama Nasaruddin Umar telah menetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren guna menaungi institusi tersebut secara khusus. Langkah ini mencerminkan komitmen kebangsaan untuk merangkul semua elemen. Melalui wadah baru ini, jalur pendidikan umum dan keagamaan didorong untuk maju bersama, sekaligus memastikan para santri dan pendidik di lingkungan pesantren mendapatkan standar fasilitas serta dukungan kebijakan yang setara dengan sekolah umum lainnya.

Beranjak ke tingkat pendidikan tinggi, program pembebasan biaya kuliah di kampus negeri menjadi jawaban atas kegelisahan banyak keluarga kelas menengah ke bawah. Beban Uang Kuliah Tunggal yang kerap naik membuat lulusan sekolah menengah berprestasi ragu untuk melanjutkan studi. Merespons kondisi ini, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto memaparkan bahwa kementerian sedang menghitung potensi hilangnya pendapatan kampus dari jalur reguler maupun mandiri. Proses pemetaan yang teliti ini menjadi syarat agar kebijakan tidak salah sasaran. Evaluasi tersebut bertujuan memastikan penggratisan biaya studi tidak mengorbankan kualitas fasilitas, kesejahteraan tenaga pengajar, maupun standar akademik yang diterima para mahasiswa kelak.

Alokasi dana pendidikan yang direncanakan mencapai Rp824 triliun pada tahun 2027 menjadi bukti prioritas utama pemerintah. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menginstruksikan penyusunan rancangan matang untuk memastikan anggaran tersebut tersalurkan dengan baik. Penggunaan tolok ukur seperti Angka Partisipasi Kasar dan upaya peningkatan skor Programme for International Student Assessment menunjukkan pendekatan pengelolaan berbasis data. Pengawasan menyeluruh ini bertujuan menjaga agar setiap rupiah dalam anggaran negara berdampak langsung pada perbaikan mutu lulusan dari tingkat dasar hingga jenjang sarjana, termasuk mengawasi ekosistem yang sudah berjalan seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Selain pemerataan akses, peningkatan kualitas sumber daya manusia turut diarahkan pada pembangunan ekosistem riset yang lebih aktif. Brian Yuliarto menyoroti pentingnya mendorong kerja sama perguruan tinggi nasional dengan institusi pendidikan ternama seperti Massachusetts Institute of Technology dan Imperial College London. Kolaborasi internasional semacam ini menjadi cara rasional untuk mempercepat alih teknologi serta memperluas wawasan keilmuan. Para akademisi dan peneliti muda kini memiliki ruang belajar yang lebih terbuka untuk menghasilkan berbagai penemuan baru yang sejalan dengan kebutuhan industri masa kini. Pendanaan yang kuat dari APBN yang telah dialokasikan hingga lebih dari Rp15 triliun untuk dana abadi akan menjamin stabilitas riset jangka panjang.

Pengembangan keahlian spesifik yang berdampak langsung pada hajat hidup masyarakat, seperti pemenuhan tenaga kesehatan, juga masuk dalam prioritas kebijakan ini. Program pemberian 1.000 beasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis menjadi jalan keluar untuk menuntaskan masalah kekurangan dokter ahli di berbagai rumah sakit daerah. Mengingat saat ini cakupan pendanaan baru menjangkau sekitar 600 hingga 750 penerima, keterlibatan pemerintah daerah dan kampus swasta dalam skema pendanaan bersama menunjukkan kolaborasi antarlembaga. Pelaksana Tugas Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Yon Arsal menyatakan kesiapan lembaganya untuk mendukung jalannya program ini dengan target pencapaian yang jelas.

Mencermati rangkaian agenda ini, arah pembangunan manusia Indonesia tampak sudah berjalan di atas fondasi yang tepat. Mulai dari penghapusan biaya pendidikan sejak tingkat TK, pengakuan perlakuan setara bagi pesantren, hingga jaminan perluasan beasiswa penelitian dan pendidikan dokter spesialis, pemerintah berhasil merangkai sebuah sistem pendidikan yang utuh. Program ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan perbaikan sistematis untuk mengangkat taraf kecerdasan bangsa. Lewat pengawalan konsisten, kebijakan pemerataan akses pendidikan ini diyakini mampu mengantarkan masyarakat pada kemandirian dan kualitas hidup yang jauh lebih baik di masa depan.

*) Pengamat Pendidikan dan Kebijakan Publik

PAPUA – Sejumlah pemerintah daerah di Papua menunjukkan dukungan nyata terhadap Program Sekolah Rakyat melalui penyiapan lahan, penyelesaian legalitas, serta kelengkapan dokumen pembangunan. Langkah tersebut memperlihatkan sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat penyediaan sarana pendidikan sekaligus memperluas akses belajar bagi anak-anak di daerah.

Di Papua Pegunungan, Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya menyerahkan sertifikat tanah untuk pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Penyerahan dilakukan seusai peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) dan HUT Undang-Undang Pokok Agraria ke-66 di Wamena, 24 September 2026.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan, Yanius Telenggen, menyampaikan apresiasi atas penyelesaian proses sertifikasi yang telah dinantikan lebih dari dua bulan. Menurut dia, sertifikat tersebut menjadi dasar kepastian hukum bagi keberlanjutan program.

“Ini menjadi legalitas hukum dan pegangan bagi kami agar Sekolah Rakyat ini bisa jalan. Terima kasih banyak, dokumen ini selanjutnya akan kami teruskan kepada Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR di pusat,” ujar Yanius.

Dukungan serupa datang dari Pemerintah Kabupaten Maybrat. Pemkab telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di Kampung Fategomi, Distrik Aitinyo Utara, termasuk menyelesaikan pembayaran hak ulayat, pengukuran, sertifikasi, dan dokumen pendukung. Bupati Maybrat Karel Murafer memastikan kesiapan tersebut telah rampung.

“Sudah clear and clear. Sudah 100 persen,” kata Karel.

Sekolah Rakyat di Maybrat dirancang sebagai sekolah berasrama dengan kapasitas hingga 1.000 siswa jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK. Fasilitasnya juga akan mencakup asrama, tempat makan, sarana olahraga, dan rumah ibadah.

Sementara itu, Pemkab Sorong menyiapkan lahan 6,75 hektare di Makbalim. Staf Ahli Bupati Sorong Bidang Kemasyarakatan Marthen Nebore mengatakan lokasi tersebut dipilih setelah mempertimbangkan persyaratan legalitas dan kebutuhan fasilitas dasar.

“Lokasi awalnya di Maladofok, kemudian kita pindahkan ke Makbalim, luasnya 6,75 hektare. Salah satu persyaratannya adalah tanah harus bersertifikat,” ujarnya.

Rangkaian persiapan tersebut menunjukkan komitmen daerah menghadirkan dukungan konkret bagi pendidikan. Publik juga perlu memahami setiap kebijakan pendidikan berdasarkan ketentuan dan tahapan pelaksanaannya, sehingga informasi yang beredar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru mengenai program pemerintah.

Surabaya – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya akan merevitalisasi 71.744 sekolah didaerah hingga tahun 2027. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Revitalisasi dilakukan dengan kucuran dana dari pemerintah dan menggunakan mekanisme swakelola masing-masing sekolah, seperti yang diterapkan pada tahun sebelumnya.

“Anggaran akan di alokasikan oleh Kemendikdasmen dan mekanismenya tetap sama dengan tahun lalu, jadi swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan,” ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti saat berada di Surabaya.

Abdul Mu’ti mengatakan jumlah sasaran revitalisasi sekolah masih berpotensi bertambah. Pihaknya telah menghitung potensi penambahan sekitar enam ribu satuan pendidikan.

Dia menjelaskan penentuan sekolah penerima revitalisasi tetap mengacu pada tiga prioritas, yakni sekolah terdampak bencana, mengalami kerusakan berat, dan berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap revitalisasi sekolah di Jawa Timur.

Menurut dia, rincian sasaran revitalisasi di Jawa Timur terdiri atas 324 sekolah menengah atas (SMA), 208 sekolah menengah kejuruan (SMK), dan 141 sekolah luar biasa (SLB).

“Sesuai dengan data yang kami kirim berdasarkan data Dapodik ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, alhamdulillah SMA tahun ini mendapat 324, SMK sekitar 208, dan SLB 141,” kata Aries.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto mengatakan Kemendikdasmen telah menggelontorkan anggaran Rp513,6 miliar untuk program revitalisasi 732 satuan pendidikan di Sulawesi Tengah pada 2026 sebagai upaya memperbaiki sarana dan prasarana sekolah. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding penyaluran tahun sebelumnya.

“Peningkatannya luar biasa ya tiga kali lipat dari tahun lalu, ini capai Rp513,6 miliar yang kita berikan (dana) bantuan ke seluruh sekolah di Sulawesi Tengah. Termasuk tinggi lah,” kata Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto di Palu.

Menurutnya, revitalisasi satuan pendidikan tidak semata-mata diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga untuk memastikan peserta didik memperoleh fasilitas pendidikan yang memenuhi standar kelayakan dan keselamatan.

“Revitalisasi bukan hanya soal bangunan, tetapi memastikan kondisi prasarana satuan pendidikan yang tertata, nyaman, dan layak untuk mendukung pembelajaran,” tutur dia.

Ia mengatakan pemerintah menargetkan seluruh proses revitalisasi sekolah khususnya di daerah ini dapat diselesaikan secara bertahap hingga 2028, dengan prioritas diberikan kepada satuan pendidikan yang mengalami kerusakan berat dan berpotensi mengancam keselamatan peserta didik.

“Yang terkena bencana mau banjir, mau kebakaran, mau puting beliung, gempa, silahkan diusulkan supaya kita selesaikan di tahun yang sama. Kemudian daerah 3T kepulauan juga prioritas seperti Banggai Kepulauan itu yang terpencil-terpencil itu juga harus prioritas dan juga yang sekolah rusak berat,” tutupnya.

JAKARTA – Pemerintah mempercepat pemulihan layanan pendidikan di berbagai wilayah terdampak bencana melalui revitalisasi ribuan sekolah. Perbaikan tidak hanya ditujukan memulihkan bangunan rusak, tetapi juga memastikan siswa dan guru dapat kembali menjalani kegiatan belajar mengajar di lingkungan yang aman dan layak.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan sebanyak 1.487 satuan pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT) akan direvitalisasi. Pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp1,2 triliun untuk revitalisasi satuan pendidikan di wilayah tersebut serta menyalurkan Rp860 juta untuk penanganan awal puluhan sekolah terdampak gempa.

“Informasi di NTT terkait dengan komitmen kami untuk daerah bencana, kami akan melakukan revitalisasi. Termasuk SDN tadi itu (SDN Mboeng) sebanyak 1.487 satuan pendidikan di NTT saja,” kata Abdul Mu’ti.

Komitmen serupa telah dijalankan di Aceh. Sepanjang 2025, pemerintah menuntaskan revitalisasi 726 satuan pendidikan dengan anggaran sekitar Rp688,2 miliar. Program berlanjut pada 2026, termasuk untuk sekolah terdampak bencana.

Mu’ti menegaskan revitalisasi tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas pendidikan.

“Membangun gedung tidaklah sekadar mendirikan tembok yang tinggi, tetapi membangun fondasi yang kokoh dalam rangka membangun anak-anak Indonesia yang cerdas dan berkarakter,” ujarnya.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal (PAUD Dikdas PNFI) Gogot Suharwoto menilai perluasan revitalisasi memperkuat pemerataan fasilitas pendidikan, terutama bagi sekolah yang masih membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana.

“Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperluas pemerataan layanan pendidikan, terutama bagi sekolah-sekolah yang masih membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana,” kata Gogot.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut skala pemulihan juga mencakup 4.922 sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah menyiapkan sekitar Rp5 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Dan itu digunakan untuk melakukan rehab dan rekon 4.922 sekolah se-tiga provinsi. Jadi jumlahnya jujur cukup masif ini,” kata Tito.

Menurut Tito, penyelesaian keseluruhan perbaikan direncanakan dalam tiga tahun, meski pemerintah berupaya mempercepat pengerjaannya agar pembelajaran segera kembali berlangsung dalam kondisi ideal.

Rangkaian revitalisasi tersebut menunjukkan pemulihan pendidikan bergerak dari respons darurat menuju pembenahan fasilitas secara bertahap, dengan prioritas menjaga keberlanjutan belajar siswa sekaligus memastikan guru dapat kembali mengajar di lingkungan yang lebih aman dan memadai.

Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen nyata dalam memajukan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tanah air.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan penekanan khusus terhadap penyediaan layanan pendidikan gratis bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

“Pak Presiden memberikan penekanan terhadap komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah. Ini juga dimulai dari taman kanak-kanak,” ungkap Abdul Mu’ti.

Menurut Abdul Mu’ti, penguatan layanan pendidikan tanpa biaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan instrumen pendanaan yang sudah berjalan, yakni melalui alokasi BOS dan PIP.

Sebelumnya, nelalui rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden secara resmi mematangkan rencana besar percepatan implementasi pendidikan gratis yang mencakup seluruh jenjang, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), pendidikan dasar dan menengah, hingga perguruan tinggi negeri (PTN).

Kebijakan pro-rakyat ini dirancang secara komprehensif guna memastikan tidak ada lagi anak bangsa yang terkendala masalah finansial dalam menempuh bangku pendidikan.

“Penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA, SMK, secara keseluruhan terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia,” jelas Presiden Prabowo.

Selain itu, pemerintah saat ini tengah mengkaji dan menyiapakan skema pembebasan biaya kuliah di PTN, termasuk pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta uang pangkal, yang ditargetkan dapat dimatangkan dalam beberapa pekan ke depan.

“Pemerintah akan mematangkan rencana penerapan pendidikan tinggi negeri bebas biaya kuliah ternasuk UKT dan uang pangkal,” ungkapnya.

Melalui langkah visioner ini, Presiden Prabowo bertekad membawa Indonesia mencetak generasi muda yang cerdas, kompetitif, menguasai sains dan teknologi, serta siap mengantarkan bangsa menyongsong visi Indonesia Emas 2045. [-RWA]