Oleh Aryandi*

Pemerintah tengah menyiapkan babak baru dalam penataan ekosistem ojek online melalui percepatan finalisasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online yang ditargetkan terbit sebelum 17 Agustus 2026. Kebijakan ini patut dipandang bukan sekadar sebagai regulasi teknis mengenai transportasi berbasis aplikasi, melainkan sebagai langkah penting negara dalam memastikan jutaan pengemudi ojol memperoleh kepastian pendapatan, perlindungan kerja, serta masa depan yang lebih berkelanjutan. Di tengah semakin besarnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan digital, keberadaan pengemudi ojol telah berkembang menjadi bagian penting dari denyut ekonomi sehari-hari.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa regulasi tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah untuk segera menghadirkan kepastian hukum bagi industri yang selama ini berkembang sangat cepat. Koordinasi lintas kementerian masih dilakukan untuk menyelaraskan draf akhir sebelum diajukan kepada Presiden. Proses tersebut penting agar regulasi yang dilahirkan tidak hanya cepat, tetapi juga mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi pengemudi, aplikator, konsumen, dan pelaku usaha.

Perpres ojol yang tengah disiapkan terutama akan mengatur layanan ojek online roda dua untuk mengangkut penumpang. Namun, cakupannya juga diarahkan untuk menyentuh layanan pengantaran makanan dan barang. Perluasan tersebut relevan karena ekosistem ojol saat ini tidak lagi terbatas pada mobilitas manusia. Pengemudi juga menjadi bagian dari rantai distribusi barang, makanan, dan berbagai kebutuhan masyarakat. Karena layanan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan teknologi informasi, Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki peran penting dalam memastikan pengaturan terhadap platform berjalan seimbang, transparan, dan tidak merugikan pihak yang berada pada posisi paling rentan.

Salah satu aspek yang paling dinantikan adalah kepastian mengenai pembagian pendapatan. Pemerintah berencana memasukkan skema bagi hasil yang telah berlaku sejak 1 Juli ke dalam Perpres sebagai standar nasional. Dengan porsi 92 persen untuk pengemudi dan maksimal 8 persen untuk aplikator, aturan tersebut dapat menjadi instrumen untuk memberikan kejelasan terhadap pendapatan yang diterima pengemudi dari setiap layanan. Kepastian semacam ini sangat penting karena pendapatan pengemudi tidak hanya menentukan kemampuan mereka memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga berkaitan dengan biaya operasional seperti bahan bakar, perawatan kendaraan, pulsa, serta berbagai kebutuhan penunjang pekerjaan.

Meski demikian, perlindungan terhadap pengemudi tidak boleh berhenti pada persoalan persentase bagi hasil. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya perlindungan bagi pekerja informal sebagai salah satu fondasi dalam penerbitan regulasi tersebut. Pandangan ini menunjukkan bahwa kebijakan terhadap ojol perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan tenaga kerja yang lebih luas, termasuk akses terhadap jaminan sosial, keselamatan kerja, perlindungan pendapatan, serta mekanisme penyelesaian persoalan yang adil.

Regulasi baru antara mitra dan pengemudi perlu menghadirkan keseimbangan. Aplikator tetap membutuhkan ruang untuk melakukan inovasi dan mengembangkan bisnis, sementara pengemudi harus memperoleh perlindungan yang memadai agar tidak menjadi pihak yang selalu menanggung risiko terbesar.

Koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian UMKM menjadi penting dalam konteks tersebut. Setiap kementerian memiliki perspektif yang berbeda, tetapi semuanya bermuara pada tujuan yang sama, yakni membangun ekosistem ekonomi digital yang sehat. Regulasi juga tidak hanya mengatur tarif dan pembagian pendapatan, tetapi membuka jalan bagi peningkatan kualitas hidup pengemudi melalui pendidikan, pelatihan, akses pembiayaan, dan pemberdayaan ekonomi.

Anggota Komisi VII DPR RI Andhika Satya Wasistho menilai penerbitan Perpres dapat menjadi momentum untuk membangun ekosistem yang lebih kuat bagi pengemudi ojol. Ia menekankan pentingnya akses pengemudi terhadap pembiayaan usaha, peningkatan kapasitas, serta berbagai program pemberdayaan UMKM. Perspektif tersebut perlu menjadi bagian penting dari implementasi kebijakan. Pengemudi ojol jangan hanya ditempatkan sebagai pelaksana layanan dalam ekonomi digital, tetapi juga sebagai bagian dari ekonomi rakyat yang memiliki peluang untuk naik kelas.

Keberhasilan Perpres ojol tidak cukup diukur dari seberapa cepat aturan tersebut diterbitkan. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh regulasi itu mampu mengubah kondisi pengemudi di lapangan. Regulasi yang baru ini diharapkan akan mampu menciptakan pendapatan yang lebih adil, keselamatan yang lebih baik, akses perlindungan sosial, serta peluang pengembangan usaha. Dengan demikian Perpres tersebut dapat menjadi fondasi penting bagi masa depan pekerjaan berbasis platform.

Momentum menjelang Hari Kemerdekaan seharusnya menjadi kesempatan untuk mempertegas makna kehadiran negara dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Kemerdekaan tidak hanya berbicara mengenai terbebas dari penjajahan, tetapi juga tentang kesempatan setiap warga negara untuk bekerja secara layak, memperoleh perlindungan, dan membangun masa depan. Bagi jutaan pengemudi ojol, kepastian regulasi bukan sekadar persoalan hukum. Ia menyangkut dapur keluarga, keamanan bekerja, harga diri, dan harapan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Karena itu, Perpres ojol harus menjadi bukti bahwa negara hadir bukan hanya ketika masalah muncul, melainkan sejak awal untuk memastikan ekonomi digital tumbuh bersama masyarakat yang menjadi penggeraknya.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Jakarta – Pemerintah terus mematangkan kebijakan untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol). Langkah tersebut ditandai dengan agenda finalisasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online yang dibahas pemerintah bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pembahasan Perpres ojol melibatkan sejumlah pejabat lintas kementerian, antara lain Wakil Menteri Sekretaris Negara, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, COO Danantara Dony Oskaria, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tengah meminta waktu untuk menyelesaikan proses finalisasi Perpres ojol. Pembahasan dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait agar regulasi yang disusun dapat menjawab kebutuhan para pengemudi sekaligus memberikan kepastian bagi ekosistem transportasi berbasis aplikasi.

“Tadi sudah saya sampaikan, kami izin mohon waktu, karena setelah ini kami mau finalisasi mengenai yang saudara tanyakan, perpres ojol,” kata Prasetyo di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta.

Menurutnya, langkah finalisasi Perpres menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan kebijakan yang lebih terarah bagi pengemudi ojol. Regulasi yang komprehensif diharapkan dapat memperkuat perlindungan sosial dan ekonomi pengemudi, sekaligus menjaga keberlangsungan ekosistem transportasi daring yang semakin dibutuhkan masyarakat.

“Kehadiran regulasi diharapkan mampu memperkuat kepastian perlindungan bagi pengemudi, sekaligus menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara pekerja, perusahaan aplikasi, dan pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.
Wakil ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad memimpin Rapat Koordinasi dengan sejumlah kementerian membahas finalisasi Perpres Ojol tersebut.

“Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan kebijakan agar mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi seluruh pihak, serta mendukung iklim usaha yang sehat,” ujar Dasco

Dengan koordinasi antara pemerintah dan DPR, penyelesaian Perpres ojol diharapkan dapat segera memberikan kepastian bagi jutaan pihak yang menggantungkan aktivitas ekonomi pada sektor transportasi berbasis aplikasi. Kebijakan tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah untuk memastikan perkembangan ekonomi digital berjalan seiring dengan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan para pekerjanya. (*)

Jakarta – Pemerintah terus memfinalisasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang ekosistem transportasi digital yang mengatur ojek online (ojol). Regulasi tersebut ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2026 dan diarahkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan ekosistem yang lebih sehat bagi pengemudi maupun perusahaan aplikator. Pemerintah juga memastikan sejumlah substansi penting, termasuk pola pembagian pendapatan dan status pengemudi, terus diselaraskan.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa tahapan finalisasi Perpres telah dilakukan dan pemerintah berharap regulasi tersebut dapat segera diterbitkan. Menurutnya, penyelesaian aturan diperlukan agar berbagai kebijakan yang sudah berjalan di lapangan memiliki kepastian hukum yang lebih kuat.

“Semoga bisa sebelum 17 Agustus ya. Ini masalah administrasinya kan,” kata Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah juga memastikan pengemudi ojol akan dikategorikan sebagai pelaku UMKM dalam kerangka aturan baru. Status tersebut diharapkan memberikan ruang lebih luas bagi pengemudi untuk memperoleh berbagai kebijakan pemberdayaan ekonomi. Di sisi lain, pemerintah masih menyelesaikan sejumlah aspek administratif dan substansi agar regulasi dapat diterapkan secara efektif dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi seluruh pihak.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman, menilai pengaturan tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi pengemudi ojol sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem transportasi digital.

“Perpres itu juga bisa memberikan kemanfaatan ekonomi kepada semua pihak, khususnya tentunya buat teman-teman ojek online yang ada di seluruh Tanah Air,” ujar Maman.

Maman juga menjelaskan bahwa status pengemudi sebagai pelaku UMKM dapat membuka kesempatan memperoleh berbagai insentif dan memperluas peluang usaha. Pemerintah menegaskan bahwa pengemudi tidak akan dikenai pajak baru hanya karena perubahan status tersebut, sementara fleksibilitas waktu bekerja tetap menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.

Selain status pengemudi, pemerintah telah menjalankan skema pembagian pendapatan 92 persen untuk pengemudi dan maksimal 8 persen untuk aplikator sejak 1 Juli 2026. Ketentuan tersebut menjadi salah satu substansi penting yang akan memberikan kepastian dan keseimbangan dalam hubungan antara mitra pengemudi dan perusahaan platform.

Melalui finalisasi Perpres, pemerintah berharap hubungan pengemudi dan aplikator semakin adil, transparan, dan berkelanjutan. Regulasi tersebut diharapkan sekaligus memperkuat perlindungan pengemudi, menjaga keberlangsungan perusahaan aplikasi, serta memastikan ekosistem transportasi digital terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Pemerintah kembali memperluas Program Magang Nasional pada 2026 sebagai salah satu upaya memperkuat kesiapan lulusan perguruan tinggi memasuki dunia kerja. Program yang memasuki Angkatan 2 ini tidak sekadar diarahkan untuk memberikan pengalaman kerja, tetapi juga menjadi jembatan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri yang terus berkembang.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp4,14 triliun, bukan Rp414 triliun sebagaimana dapat muncul dalam sejumlah penulisan judul. Anggaran tersebut merupakan bagian dari paket kebijakan stimulus ekonomi pemerintah dan ditujukan antara lain untuk memperluas kesempatan kerja bagi lulusan baru perguruan tinggi.

Skala program tahun ini juga meningkat. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pemerintah menaikkan kuota peserta dari 100 ribu orang pada 2025 menjadi 150 ribu peserta pada 2026. Penambahan tersebut dibagi dalam tiga tahap, masing-masing sebanyak 50 ribu peserta. Menurut Teddy, peningkatan kuota merupakan bentuk dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap upaya memperluas akses lulusan muda memperoleh pengalaman profesional sebelum masuk ke pasar kerja secara penuh.

Program ini memiliki relevansi kuat di tengah tantangan transisi dari pendidikan ke dunia kerja. Gelar akademik tidak selalu identik dengan kesiapan profesional. Dunia usaha membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya menguasai pengetahuan teoritis, tetapi juga mampu berkomunikasi, bekerja dalam tim, memecahkan masalah, beradaptasi dengan teknologi, serta memahami budaya dan target organisasi.

Karena itu, pengalaman langsung di lingkungan kerja menjadi bagian penting dari proses pembentukan kompetensi. Melalui masa magang selama enam bulan, peserta memperoleh kesempatan untuk berhadapan dengan persoalan pekerjaan secara nyata sekaligus menguji kemampuan yang diperoleh selama pendidikan.

Data pelaksanaan sebelumnya menunjukkan adanya hasil yang cukup signifikan. Pada Angkatan 1, sebanyak 102 ribu lulusan perguruan tinggi mengikuti program dan sekitar 95 persen peserta berhasil menyelesaikan masa pemagangan. Evaluasi pemerintah juga menunjukkan 66 persen peserta mengalami peningkatan kompetensi secara signifikan, termasuk dalam kemampuan teknis, komunikasi, dan kerja sama tim. Sebanyak 26 persen peserta bahkan dilaporkan memperoleh tawaran pekerjaan setelah menyelesaikan program.

Sementara itu, Teddy mengatakan hasil evaluasi tahun sebelumnya menunjukkan sekitar 30 hingga 40 persen peserta berhasil langsung bekerja setelah masa magang. Angka tersebut menunjukkan bahwa proses seleksi, pembekalan, serta pengalaman kerja selama enam bulan dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan kualitas tenaga kerja muda. Ia juga mencontohkan manfaat ekonomi yang diperoleh peserta selama mengikuti program. Peserta yang ditempatkan di Jakarta, misalnya, dapat menerima uang saku sekitar Rp5,5 juta hingga Rp5,7 juta per bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada Angkatan 2 Batch 1, antusiasme masyarakat juga terlihat sangat tinggi. Pemerintah mencatat 732.483 pendaftar, dengan 244.982 orang dinyatakan memenuhi persyaratan. Setelah melalui proses seleksi nasional, sebanyak 46.160 peserta ditetapkan mengikuti program. Tahap pertama tersebut melibatkan 3.672 penyelenggara yang terdiri atas 1.830 perusahaan dan 1.842 kementerian/lembaga, dengan 28.455 lowongan pemagangan.

Besarnya jumlah pendaftar sekaligus memperlihatkan persoalan yang tidak boleh diabaikan, kebutuhan lulusan muda terhadap pengalaman kerja jauh lebih besar dibandingkan kapasitas yang tersedia. Dengan demikian, keberhasilan Program Magang Nasional tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah peserta yang diterima. Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak peserta yang benar-benar mengalami peningkatan kompetensi dan kemudian mampu memasuki pekerjaan yang produktif.

Deputi I Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah, Fahd Pahdepie, mengatakan bahwa tingginya jumlah pendaftar mencerminkan kebutuhan besar lulusan muda terhadap pengalaman profesional. Ia juga menggarisbawahi bahwa program magang seharusnya tidak berhenti pada penempatan peserta, melainkan menjadi jembatan menuju pekerjaan dan perkembangan karier yang lebih baik.

Fahd menjelaskan sebanyak 66% peserta mengalami peningkatan kompetensi secara signifikan, mulai dari kemampuan komunikasi, keterampilan teknis, hingga kerja sama tim. Selain itu, sebanyak 26% peserta magang langsung mendapatkan tawaran kerja sebagai karyawan setelah program berakhir.

Tantangan berikutnya berada pada kualitas pelaksanaan. Perusahaan dan lembaga penyelenggara perlu memastikan peserta benar-benar memperoleh pekerjaan yang relevan, pendampingan, target pembelajaran, serta evaluasi kompetensi. Tanpa mekanisme tersebut, magang berisiko berubah menjadi sekadar aktivitas administratif yang memberikan pengalaman terbatas.

Pemerintah juga perlu menggunakan data hasil program untuk memperbaiki kesesuaian antara bidang pendidikan peserta, kebutuhan industri, dan jenis pekerjaan yang tersedia. Semakin kuat hubungan antara pendidikan, pemagangan, dan rekrutmen, semakin besar pula peluang program ini mengurangi kesenjangan kompetensi tenaga kerja.

Program Magang Nasional 2026 bukan sekadar program penempatan 150 ribu lulusan. Lebih jauh, program ini merupakan investasi terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Jika dikelola dengan standar pembelajaran yang jelas, pengawasan yang kuat, serta keterlibatan serius dunia usaha, magang dapat menjadi tahap transisi yang efektif dari kampus menuju pekerjaan.

Keberhasilan program tidak berhenti ketika peserta menyelesaikan enam bulan pemagangan. Ukuran akhirnya adalah lahirnya generasi kerja yang lebih kompeten, adaptif dan siap bersaing serta semakin banyak lulusan muda yang mampu mengubah pengalaman magang menjadi karier nyata.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Zhafran Goldwin)*

Pemerintah kembali membuka Program Magang Nasional tahun 2026 sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi lulusan perguruan tinggi sekaligus memperkuat keterampilan dan pengalaman kerja generasi muda. Program ini menjadi salah satu instrumen untuk mempertemukan lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Pengalaman profesional dinilai semakin penting di tengah perubahan kebutuhan industri yang menuntut tenaga kerja tidak hanya memiliki latar belakang pendidikan, tetapi juga kemampuan beradaptasi, berkomunikasi, menggunakan teknologi, dan menyelesaikan persoalan secara praktis.

Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Teddy Indra Wijaya mengatakan Program Magang Nasional tahun kedua tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Jika pada 2025 pemerintah membuka kesempatan bagi 100 ribu peserta, tahun ini jumlah peserta ditingkatkan menjadi 150 ribu orang. Dari total 150 ribu peserta tersebut, sebanyak 50 ribu peserta menjadi bagian dari tahap pertama. Sementara itu, bagi 50 ribu peserta berikutnya akan dibuka pada bulan selanjutnya, disusul 50 ribu peserta pada bulan berikutnya.

Peningkatan kuota tersebut memperluas kesempatan generasi muda untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung. Pembukaan secara bertahap juga memberikan ruang bagi peserta dan perusahaan untuk mempersiapkan proses pemagangan sekaligus mendukung pelaksanaan program secara lebih terukur. Seskab Teddy juga mencontohkan manfaat program tersebut bagi lulusan yang mengikuti magang di luar daerah asalnya. Salah satu peserta yang mengikuti program di Jakarta, misalnya, memperoleh penghasilan sekitar Rp5,5 juta hingga Rp5,7 juta per bulan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesempatan tersebut tidak hanya memberikan pengalaman profesional, tetapi juga dapat membantu peserta memenuhi kebutuhan selama menjalani masa magang. Mobilitas peserta ke wilayah dengan aktivitas ekonomi yang lebih besar juga membuka kesempatan untuk mengenal budaya kerja, karakter industri, serta lingkungan profesional yang berbeda. Program Magang Nasional juga memiliki dimensi yang lebih luas bagi dunia usaha. Perusahaan memperoleh kesempatan mengenali calon tenaga kerja sejak tahap awal, sedangkan peserta dapat memahami budaya organisasi dan tuntutan pekerjaan secara langsung. Interaksi tersebut dapat membantu mempertemukan kompetensi lulusan dengan kebutuhan perusahaan secara lebih tepat.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menekankan bahwa Program Magang Nasional tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kesiapan kerja peserta, tetapi juga menjadi bagian dari stimulus ekonomi. Menurutnya, program tersebut dapat membantu industri sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Dimensi tersebut membuat program magang tidak hanya berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi. Penghasilan yang diterima peserta dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara industri memperoleh dukungan dalam proses pengembangan talenta sesuai kebutuhan sektor masing-masing.

Penguatan kualitas tetap menjadi faktor penting seiring bertambahnya jumlah peserta. Program magang perlu memastikan peserta mendapatkan pengalaman yang relevan, pembimbingan yang memadai, serta lingkungan kerja yang mendukung pengembangan kompetensi. Dengan demikian, masa magang tidak berhenti sebagai pengalaman administratif, tetapi menjadi bagian dari proses pembentukan tenaga kerja profesional.

Keterhubungan antara pendidikan dan industri juga menjadi elemen penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Institusi pendidikan dapat memperkuat kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja, sementara perusahaan berperan memberikan pengalaman praktis. Pemerintah kemudian dapat menjaga standar, pengawasan, dan pemerataan akses agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas.

Selain lulusan sarjana dan peserta dari berbagai bidang profesi, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengikuti Program Magang Nasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membuka akses kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Keterlibatan penyandang disabilitas memperkuat aspek inklusivitas dalam program. Kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan pengalaman profesional dapat menjadi modal bagi peserta dalam memasuki pasar kerja, sekaligus membuka ruang bagi perusahaan untuk mengenali potensi tenaga kerja dari kelompok masyarakat yang lebih beragam.

Keberhasilan program tetap membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Peserta perlu memanfaatkan masa magang untuk belajar dan mengembangkan kemampuan, perusahaan memberikan pengalaman serta pembimbingan yang relevan, sementara pemerintah memastikan standar dan perlindungan peserta tetap berjalan. Peningkatan jumlah peserta dari 100 ribu pada 2025 menjadi 150 ribu orang pada 2026 menunjukkan semakin luasnya akses yang diberikan kepada generasi muda untuk memperoleh pengalaman profesional. Pembukaan dalam tiga tahap juga memungkinkan kesempatan tersebut menjangkau lebih banyak lulusan.

Kompetensi dan pengalaman yang diperoleh saat ini dapat menjadi modal produktivitas pada tahun-tahun mendatang. Di tengah perubahan teknologi dan kebutuhan industri yang semakin dinamis, kesiapan generasi muda menjadi salah satu fondasi penting bagi daya saing ekonomi Indonesia.

Program Magang Nasional 2026 dengan perluasan kuota, pelaksanaan bertahap, dukungan penghasilan sesuai ketentuan, keterlibatan industri, serta akses bagi penyandang disabilitas menjadi salah satu sarana untuk memperkuat proses tersebut. Ketika lulusan memperoleh kesempatan mengembangkan kompetensi sekaligus memahami kebutuhan dunia kerja, transisi dari pendidikan menuju pekerjaan dapat berlangsung lebih terarah dan memberikan manfaat bagi peserta, dunia usaha, serta perekonomian secara lebih luas.

*) Penulis adalah Content Writer di Medical Groovia

Jakarta – Pemerintah terus memperluas kesempatan bagi lulusan perguruan tinggi untuk memperoleh pengalaman kerja melalui Program Magang Nasional. Pada Program Magang Nasional Angkatan II Tahun 2026, pemerintah meningkatkan kuota peserta menjadi 150 ribu orang yang terbagi dalam beberapa batch. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, peningkatan kuota dilakukan setelah evaluasi pelaksanaan program sebelumnya menunjukkan hasil positif. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan semakin banyak lulusan baru mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan memperoleh pengalaman kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

“Ini suatu hal, kabar baik buat adik-adik kita yang baru lulus dari perguruan tinggi. Jadi kenaikannya jumlah peserta itu dari 100 ribu menjadi 150 ribu orang,” ujar Yassierli.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menilai Program Magang Nasional merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu lulusan perguruan tinggi memasuki dunia kerja. Menurutnya, persoalan transisi dari bangku kuliah menuju pekerjaan menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapatkan perhatian melalui program yang memberikan pengalaman kerja secara langsung.

Peningkatan kuota tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses terhadap pengalaman kerja bagi lulusan perguruan tinggi. Melalui program magang, peserta tidak hanya memperoleh kesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang didapat selama perkuliahan, tetapi juga mengenal secara langsung pola kerja, budaya perusahaan, serta kebutuhan kompetensi yang berkembang di dunia industri. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.

“Salah satu PR Pemerintah yang terus ada sejak dulu adalah bagaimana caranya mahasiswa khususnya S1 yang lulus kuliah bisa langsung dapat kerja dan dapat gaji,” kata Teddy.

Pemerintah juga terus melakukan penyempurnaan terhadap tata kelola program. Penguatan dilakukan melalui kurikulum berbasis kebutuhan industri, peningkatan kualitas mentor, evaluasi perusahaan penyelenggara, serta pengawasan untuk memastikan hak-hak peserta terlindungi. Program ini juga diarahkan untuk terintegrasi dengan sistem sertifikasi kompetensi melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Pada batch pertama Angkatan II 2026, sebanyak 50 ribu posisi disediakan dan jumlah pendaftar mencapai sekitar 300 ribu lulusan. Tingginya animo tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan terhadap program yang dapat memberikan pengalaman kerja bagi lulusan baru.

Melalui penambahan kuota dan peningkatan kualitas penyelenggaraan, pemerintah berharap Program Magang Nasional mampu memperluas akses generasi muda terhadap pengalaman kerja yang relevan. Program tersebut diharapkan tidak hanya menjadi jembatan menuju dunia kerja, tetapi juga meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja Indonesia. (*)

JAKARTA — Program Magang Nasional Angkatan 2 kembali menjadi salah satu stimulus pemerintah untuk memperluas kesempatan lulusan muda memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan kompetensi. Program ini menyasar lulusan sarjana atau diploma di seluruh Indonesia.

Pada tahap pertama, pemerintah menyiapkan sebanyak 50.000 kuota peserta magang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 46.160 peserta resmi mengikuti program magang nasional angkatan kedua tahap pertama tahun 2026.

“Alhamdulillah batch pertama sudah kita buka hari ini. Ada 50 ribu orang dan tadi sudah ada kegiatan bersama interaksi dengan mereka hadir online dari semua ya kita undang semua peserta magang dan 500 orang tadi hadir offline,” kata Yassierli.

Tingginya minat terhadap program tersebut terlihat dari jumlah pendaftar. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 732.482 calon peserta mendaftar sejak program dibuka. Setelah dilakukan pemeriksaan persyaratan, sebanyak 244.982 orang dinyatakan lolos untuk mengikuti proses lebih lanjut. Kemudian, sebanyak 226.719 calon peserta mengajukan lamaran ke berbagai lowongan yang tersedia.

“Besarnya jumlah peserta menunjukan tingginya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan mendapatkan kesempatan kerja,” kata Darmawansyah.

Pada tahap akhir, Kemnaker mencatat sebanyak 48.088 orang diterima oleh penyelenggara untuk diproses lebih lanjut. Dari jumlah tersebut, sebanyak 46.160 orang dinyatakan lolos dan ditetapkan sebagai peserta magang nasional angkatan kedua tahap pertama tahun 2026.

“Dengan demikian pada hari ini kita secara resmi memulai program pemagangan bagi seluruh peserta yang lolos,” tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 4,14 triliun untuk mendukung program ketenagakerjaan tersebut. Program tersebut bakal dimulai pada Juli 2026 dengan target sebanyak 150.000 peserta.

“Program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150.000 peserta dengan anggaran sebesar Rp 4,14 triliun,” ujar Airlangga

Program Magang Nasional Angkatan 2 merupakan bagian dari stimulus pemerintah yang disiapkan pada semester II-2026. Pelaksanaan program diharapkan dapat membantu lulusan muda memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan keterampilan, serta memperbesar peluang mereka memasuki pasar kerja.

Dengan antusiasme pendaftar yang tinggi dan dukungan anggaran pemerintah, program magang nasional diharapkan mampu menjangkau lebih banyak lulusan muda di berbagai daerah sekaligus memperkuat kesiapan tenaga kerja menghadapi kebutuhan dunia industri. (*)

 

Oleh : Rivka Mayangsari*)

 

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum yang kembali memperlihatkan kuatnya semangat kebangsaan masyarakat. Antusiasme publik untuk mengikuti berbagai rangkaian perayaan kemerdekaan, khususnya Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka, menunjukkan bahwa rasa cinta terhadap Indonesia tetap hidup dan terus tumbuh di tengah masyarakat.

Tingginya minat masyarakat terlihat dari jumlah pendaftar yang ingin menyaksikan langsung upacara peringatan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat telah mendaftarkan diri melalui laman Pandang Istana. Angka tersebut menjadi gambaran kuat mengenai besarnya perhatian masyarakat terhadap momentum bersejarah yang setiap tahun menjadi simbol kebersamaan seluruh rakyat Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas tingginya minat untuk hadir langsung dalam momen peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI. Tingginya partisipasi publik dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana peringatan kemerdekaan yang semarak sekaligus memperkuat hubungan antara masyarakat dengan momentum kenegaraan.

Antusiasme tersebut tidak sekadar menunjukkan keinginan masyarakat untuk hadir dalam sebuah kegiatan seremonial. Lebih dari itu, tingginya jumlah pendaftar mencerminkan adanya keterikatan emosional masyarakat terhadap sejarah perjuangan bangsa. Upacara kemerdekaan menjadi ruang bersama untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus meneguhkan kembali komitmen menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kehadiran masyarakat dalam perayaan kemerdekaan juga memperlihatkan bahwa nilai-nilai nasionalisme masih memiliki tempat penting dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan dinamika kehidupan yang semakin kompleks, momentum HUT RI tetap mampu menyatukan masyarakat dalam semangat yang sama, yaitu rasa bangga menjadi bagian dari Indonesia.

Semangat kemerdekaan tersebut tidak hanya terlihat di lingkungan Istana Merdeka. Berbagai daerah di Indonesia turut menyambut Bulan Kemerdekaan dengan beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat secara luas. Perlombaan tradisional, kegiatan olahraga, pertunjukan seni, kegiatan sosial, hingga berbagai aktivitas kreatif menjadi bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam memeriahkan HUT ke-81 RI.

Prasetyo Hadi turut mengapresiasi berbagai kegiatan masyarakat dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Menurutnya, berbagai perlombaan dan kegiatan kreatif yang digelar di berbagai daerah menjadi bukti semangat masyarakat dalam mengisi Bulan Kemerdekaan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa nasionalisme tidak selalu harus diwujudkan melalui kegiatan formal. Gotong royong, kegiatan sosial, perlombaan, kreativitas generasi muda, serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar merupakan bentuk sederhana yang memperlihatkan bagaimana nilai kemerdekaan terus diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Perayaan HUT RI juga menjadi ruang untuk memperkuat hubungan sosial antarmasyarakat. Berbagai kegiatan yang diselenggarakan secara bersama-sama membuka ruang interaksi tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi. Masyarakat dapat berkumpul, bekerja sama, dan merayakan kemerdekaan dalam suasana penuh kegembiraan.

Semangat kebersamaan tersebut memiliki arti strategis bagi pembangunan nasional. Indonesia membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan. Persatuan, gotong royong, kepedulian sosial, dan semangat untuk berkontribusi menjadi modal penting dalam memperkuat ketahanan bangsa.

Antusiasme masyarakat juga menjadi bukti bahwa pembangunan Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah. Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam memastikan berbagai agenda pembangunan berjalan secara berkelanjutan. Semangat kemerdekaan dapat diterjemahkan melalui peningkatan produktivitas, kepedulian sosial, penghormatan terhadap perbedaan, serta kontribusi sesuai kapasitas masing-masing.

Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan sosial, semangat kebangsaan juga perlu diteruskan kepada generasi muda. Keterlibatan anak-anak dan kaum muda dalam berbagai kegiatan kemerdekaan dapat menjadi sarana untuk mengenalkan sejarah perjuangan bangsa sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap masa depan Indonesia. Kreativitas generasi muda yang dipadukan dengan nilai persatuan akan menjadi kekuatan penting dalam menjaga identitas nasional.

Momentum HUT ke-81 RI juga dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menerjemahkan rasa cinta tanah air ke dalam tindakan nyata. Menjaga kerukunan, menghargai keberagaman, mendukung produk dalam negeri, meningkatkan prestasi, serta aktif dalam kegiatan sosial merupakan bentuk kontribusi yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, semangat kemerdekaan tidak hanya hadir selama bulan Agustus, tetapi menjadi bagian dari karakter masyarakat Indonesia.

Karena itu, HUT ke-81 RI perlu dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat optimisme dan rasa memiliki terhadap bangsa. Kemerdekaan bukan hanya warisan sejarah, tetapi tanggung jawab bersama untuk terus menjaga persatuan dan membangun masa depan Indonesia.

Lebih dari 336 ribu masyarakat yang mendaftar untuk menghadiri peringatan di Istana Merdeka, ditambah semarak kegiatan di berbagai daerah, menjadi gambaran kuat mengenai besarnya antusiasme publik terhadap momentum kemerdekaan. Partisipasi tersebut memperlihatkan bahwa rasa bangga terhadap Indonesia tetap tumbuh di tengah masyarakat.

Semangat tersebut perlu terus dipelihara agar peringatan HUT ke-81 RI tidak berhenti sebagai perayaan tahunan. Dari Istana Merdeka hingga berbagai pelosok daerah, masyarakat dapat menjadikan momentum kemerdekaan sebagai kesempatan memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian, dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa.

Antusiasme rakyat dalam merayakan HUT ke-81 RI menjadi bukti bahwa cinta terhadap Indonesia tetap menyala. Semangat tersebut merupakan modal sosial yang penting untuk menjaga persatuan sekaligus menggerakkan masyarakat bersama-sama mengisi kemerdekaan menuju Indonesia yang semakin maju, kuat, dan sejahtera.

*) Pemerhati sosial

Oleh : Garvin Reviano )*

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia telah menjadi momentum yang memperlihatkan kuatnya semangat persatuan masyarakat. Di berbagai daerah, kemeriahan perayaan kemerdekaan tidak hanya ditandai dengan pengibaran bendera Merah Putih dan pelaksanaan upacara, tetapi juga melalui beragam kegiatan yang menghadirkan kegembiraan, kebersamaan, serta semangat gotong royong. Suasana tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mampu menjadikan momentum kemerdekaan sebagai ruang untuk mempererat persaudaraan sekaligus menjaga kehidupan sosial yang damai.

Setelah rangkaian peringatan HUT RI berlangsung, semangat yang terlihat di tengah masyarakat menjadi gambaran bahwa kemerdekaan bukan sekadar peristiwa sejarah yang dikenang setiap tahun. Kemerdekaan juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk kembali membangun rasa memiliki terhadap bangsa. Perlombaan rakyat, kerja bakti, kegiatan sosial, pertunjukan seni, hingga berbagai aktivitas komunitas menjadi ruang sederhana yang mampu mempertemukan warga dari berbagai latar belakang dalam suasana penuh keakraban.

Kegembiraan dalam merayakan kemerdekaan juga sejalan dengan pesan pemerintah. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah mendorong masyarakat untuk menjadikan peringatan HUT ke-81 RI sebagai momentum yang dirayakan dengan penuh kegembiraan, kebersamaan, dan semangat kebangsaan. Menurutnya, suasana perayaan yang positif dapat memperkuat rasa persatuan serta meningkatkan optimisme masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Pesan tersebut memperlihatkan bahwa perayaan kemerdekaan memang diharapkan menjadi momentum positif yang dapat dirasakan masyarakat secara luas.

Kegembiraan tersebut pada akhirnya tidak berhenti pada kemeriahan acara. Di balik berbagai kegiatan perayaan, terdapat nilai sosial yang jauh lebih penting, yakni tumbuhnya interaksi antarmasyarakat. Warga yang sebelumnya jarang berkomunikasi dapat kembali berkumpul, anak-anak bermain bersama, pemuda mengambil peran sebagai panitia, sementara kelompok masyarakat lainnya berkontribusi sesuai kemampuan. Situasi semacam ini menjadi bentuk nyata bahwa kemerdekaan dapat dirayakan melalui kebersamaan yang sederhana tetapi bermakna.

Semangat persatuan juga berkaitan erat dengan pesan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mengajak masyarakat dan jajarannya memperkuat kebersamaan, integritas, serta budaya kerja yang harmonis. Dalam berbagai pesan kebangsaan, Nasaruddin menempatkan kerukunan dan persaudaraan sebagai kekuatan penting dalam membangun Indonesia yang damai dan maju. Semangat tersebut relevan dengan suasana perayaan HUT RI, ketika masyarakat dari beragam latar belakang dapat duduk bersama, bergembira, dan merayakan kemerdekaan tanpa menjadikan perbedaan sebagai penghalang.

Perayaan kemerdekaan yang berlangsung damai juga memperlihatkan kedewasaan masyarakat dalam menjaga ruang publik. Kemeriahan tidak harus diwujudkan melalui aktivitas berlebihan yang mengganggu kenyamanan orang lain. Sebaliknya, semangat perayaan dapat diwujudkan dengan tetap menghormati lingkungan, menjaga ketertiban, serta memastikan seluruh kegiatan berlangsung secara aman. Dengan demikian, kegembiraan yang tercipta tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi dapat dirasakan seluruh warga.

Momentum HUT RI juga memberikan pelajaran bahwa persatuan tidak selalu harus dibangun melalui kegiatan besar. Hal-hal sederhana seperti memasang bendera, mengikuti upacara, menghadiri perlombaan kampung, membantu tetangga, atau bergotong royong membersihkan lingkungan merupakan bentuk partisipasi kebangsaan yang memiliki arti penting. Ketika kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, masyarakat sesungguhnya sedang merawat modal sosial yang menjadi salah satu kekuatan utama Indonesia.

Di tengah derasnya arus informasi digital, suasana damai selama perayaan kemerdekaan juga perlu dipertahankan di ruang siber. Masyarakat memiliki peran penting untuk tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, provokasi, maupun konten yang dapat memecah persatuan. Sebaliknya, media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan dokumentasi kegiatan positif, kreativitas masyarakat, serta pesan-pesan kebangsaan yang memperkuat optimisme terhadap masa depan Indonesia.

Semarak HUT ke-81 RI dengan demikian tidak hanya dapat diukur dari banyaknya kegiatan yang diselenggarakan, tetapi juga dari kualitas kebersamaan yang tercipta. Perayaan yang berlangsung tertib dan penuh kegembiraan menjadi bukti bahwa masyarakat memiliki energi positif untuk menjaga persatuan. Semangat tersebut penting untuk terus dipelihara setelah rangkaian perayaan kemerdekaan berakhir, sehingga nilai gotong royong tidak hanya muncul setiap bulan Agustus, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Kemeriahan HUT RI akan memiliki makna yang lebih dalam apabila mampu meninggalkan pesan persatuan setelah perayaan selesai. Damai, gembira, dan kebersamaan bukan sekadar suasana sesaat, melainkan nilai yang perlu terus dibawa dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan menjaga kerukunan, menghargai perbedaan, memperkuat gotong royong, dan mengisi kemerdekaan melalui kegiatan yang produktif, masyarakat turut memastikan bahwa semangat perjuangan para pendiri bangsa tetap hidup. HUT ke-81 RI pun menjadi momentum untuk menatap masa depan dengan optimisme, sembari menjaga Indonesia tetap menjadi rumah bersama bagi seluruh rakyatnya.

Perayaan HUT ke-81 RI yang berlangsung damai, meriah, dan penuh kebersamaan menjadi bukti bahwa semangat kemerdekaan masih tumbuh kuat di tengah masyarakat. Kegembiraan yang hadir melalui berbagai kegiatan tidak hanya menciptakan suasana positif, tetapi juga mempererat persaudaraan, memperkuat gotong royong, dan meneguhkan persatuan di tengah keberagaman. Semangat tersebut perlu terus dipelihara setelah momentum perayaan berakhir, sehingga nilai-nilai kemerdekaan tidak berhenti pada seremoni, melainkan diwujudkan melalui sikap saling menghormati, menjaga ketertiban, serta berkontribusi secara positif bagi lingkungan dan bangsa.

)* Pemerhati Isu Sosial

Jakarta – Semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa di berbagai penjuru Tanah Air. Beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat menjadi ruang bersama untuk memperkuat semangat persatuan bangsa.

Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menilai antusiasme masyarakat dalam merayakan Hari Kemerdekaan tetap terjaga dari tahun ke tahun. Menurutnya, berbagai perlombaan telah menjadi ruang yang efektif untuk mempererat hubungan sosial sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap bangsa.

“Antusiasme masyarakat dalam merayakan hari jadi proklamasi kemerdekaan tidak berubah dari tahun ke tahun. Denyut nadi kehidupan dan kebahagiaan masyarakat tertuang dalam setiap Sabtu dan Minggu melalui lomba-lomba di masing-masing RT dan RW,” ujarnya.

Fathoni menegaskan bahwa makna peringatan kemerdekaan tidak berhenti pada kemeriahan perlombaan semata. Ia menekankan bahwa perjuangan generasi saat ini adalah merawat keberagaman sebagai fondasi kokoh persatuan nasional.

“Perjuangan kemerdekaan di masa lalu susahnya luar biasa. Tugas kita sebagai generasi penerus adalah bagaimana merawat keberagaman sebagai pilar utama persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” tambahnya.

Semangat serupa disampaikan Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, yang mengapresiasi pemerintah bersama masyarakat atas penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam menyambut HUT ke-81 RI.

Menurutnya, momentum kemerdekaan menjadi pengingat bahwa kebebasan yang dinikmati saat ini merupakan hasil perjuangan panjang para pendahulu bangsa.

“Momentum HUT Kemerdekaan harus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini diperoleh melalui perjuangan yang panjang. Karena itu, semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan harus terus kita pelihara dalam kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.

Kemudian, antusiasme masyarakat juga terlihat dalam penyelenggaraan Merdeka Run 2026 yang mendapat sambutan luar biasa. Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa seluruh tiket kegiatan tersebut habis terjual hanya dalam waktu dua jam sejak pendaftaran dibuka.

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang begitu antusias menyambut Merdeka Run. Tiket habis hanya dalam waktu dua jam sejak pendaftaran dibuka. Ini menunjukkan semangat masyarakat untuk berolahraga sekaligus merayakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sangat luar biasa,” katanya.

Menurut Erick, ajang lari sejauh delapan kilometer dari Istana Merdeka itu tidak sekadar mengajak masyarakat hidup sehat, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan dan persatuan.

“Merdeka Run bukan hanya tentang berlari. Ini adalah momen kita bersama-sama merayakan kemerdekaan dengan penuh kebahagiaan, semangat kebersamaan dan persatuan. Kita ingin olahraga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekaligus menjadi ruang untuk mempererat persaudaraan,” pungkasnya. (*)