Oleh : Abdul Razak)*

Penataan penyelenggaraan ibadah haji pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diarahkan pada pembenahan yang lebih menyeluruh, mulai dari struktur pembiayaan, akurasi data calon jemaah, hingga penguatan tata kelola ekosistem haji dan umrah. Langkah tersebut menjadi penting karena kepastian bagi masyarakat yang telah mendaftarkan diri untuk berhaji tidak hanya ditentukan oleh besaran biaya keberangkatan, tetapi juga oleh kejelasan masa tunggu dan kredibilitas sistem penyelenggaraan.

Dalam pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH 2027, Presiden Prabowo mengusulkan komposisi Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih dan nilai manfaat sebesar 52:48. Formula tersebut dirancang agar penyesuaian biaya haji tidak memberikan tambahan beban yang terlalu besar kepada calon jemaah. Usulan tersebut masih menjadi bagian dari proses pembahasan pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI dalam menghitung kembali berbagai komponen BPIH.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan bahwa terdapat sejumlah komponen biaya yang perlu disesuaikan dalam pembahasan BPIH 2027. Perubahan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh eskalasi situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak terhadap perekonomian global dan berpotensi memengaruhi berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji.

Komposisi Bipih dan nilai manfaat merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan keberlanjutan pengelolaan dana haji. Bipih merupakan biaya yang dibayarkan secara langsung oleh jemaah, sedangkan nilai manfaat berasal dari pengelolaan dana haji. Karena itu, perubahan komposisi pembiayaan harus memperhitungkan kemampuan masyarakat sekaligus keberlanjutan dana yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan haji.

Usulan rasio 52:48 belum dapat dipandang sebagai angka final BPIH 2027 karena proses pembahasan masih harus memperhitungkan keseluruhan komponen biaya. Namun, arah yang disampaikan Presiden memperlihatkan perhatian pemerintah agar penyesuaian biaya tidak secara otomatis diteruskan menjadi peningkatan beban yang harus ditanggung calon jemaah.

Aspek pembiayaan tersebut menjadi semakin penting karena ibadah haji merupakan perjalanan yang membutuhkan persiapan finansial dalam jangka panjang. Bagi masyarakat yang telah mendaftar, perubahan biaya dapat memengaruhi perencanaan keuangan keluarga. Oleh sebab itu, kebijakan pembiayaan yang disusun secara terukur dapat memberikan ruang bagi calon jemaah untuk mempersiapkan kebutuhan keberangkatan dengan lebih baik.

Selain pembiayaan, pemerintah juga melakukan pembenahan pada persoalan antrean haji melalui penataan data calon jemaah. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa masa tunggu faktual saat ini berada pada angka sekitar 14 tahun setelah dilakukan proses validasi dan pembersihan data calon jemaah.

Kementerian Haji sebelumnya melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 5,7 juta data jemaah. Dari proses tersebut ditemukan sekitar 400.000 data yang dinyatakan tidak sah atau invalid. Data tersebut kemudian menjadi bagian dari evaluasi karena sebelumnya turut memengaruhi perhitungan jumlah jemaah yang tercatat dalam daftar antrean.

Setelah proses validasi dilakukan, pemerintah menghitung kembali jumlah antrean berdasarkan data yang telah diperbarui. Hasilnya menunjukkan masa tunggu faktual rata-rata sekitar 14 tahun. Angka tersebut berbeda dari perhitungan sebelumnya yang sempat berada di kisaran 26 tahun. Pada kondisi terdahulu, masa tunggu terpanjang bahkan disebut dapat mencapai 49 tahun.

Penataan juga mencakup penguatan pengawasan terhadap ekosistem haji dan umrah. Presiden Prabowo memberikan apresiasi terhadap langkah Kementerian Haji dan Umrah dalam membersihkan ekosistem penyelenggaraan dari praktik kecurangan dan pelanggaran yang dapat merugikan calon jemaah. Pemerintah diarahkan untuk terus meningkatkan penindakan terhadap praktik yang berpotensi merugikan masyarakat.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa reformasi penyelenggaraan haji juga menyangkut perlindungan terhadap calon jemaah sebagai pengguna layanan publik. Semakin panjang proses persiapan keberangkatan, semakin penting pula kepastian bahwa seluruh tahapan pelayanan berlangsung dengan tata kelola yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, penataan haji pada era Presiden Prabowo dapat dilihat melalui beberapa dimensi yang saling berkaitan. Formula pembiayaan diarahkan untuk menjaga keterjangkauan biaya, validasi data digunakan untuk memperoleh gambaran antrean yang lebih faktual, sementara penguatan pengawasan ditujukan untuk memperbaiki tata kelola dan mencegah praktik yang merugikan calon jemaah.

Bagi masyarakat, kombinasi kebijakan tersebut memberikan dasar informasi yang lebih jelas dalam mempersiapkan ibadah haji. Kepastian biaya membantu calon jemaah menyusun perencanaan finansial, sedangkan pembaruan data antrean memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai masa tunggu. Pada saat yang sama, penguatan tata kelola menjadi instrumen penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan haji.

Tantangan pemerintah selanjutnya adalah memastikan seluruh pembenahan tersebut berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan. Validasi data perlu diperbarui secara berkala, formulasi pembiayaan perlu mempertimbangkan keberlanjutan dana haji, dan pengawasan terhadap seluruh ekosistem penyelenggaraan harus terus diperkuat.

Penataan haji bukan hanya mengenai berapa biaya yang harus dibayarkan, tetapi juga membangun sistem penyelenggaraan yang mampu memberikan informasi akurat, pembiayaan yang terukur, pelayanan yang tertib, serta perlindungan bagi masyarakat. Dengan fondasi tersebut, calon jemaah memiliki dasar yang lebih kuat untuk mempersiapkan perjalanan ibadahnya secara finansial maupun administratif.

)* penulis merupakan analis kebijakan

Jakarta – Hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka telah diwarnai sejumlah capaian di berbagai bidang, mulai dari penguatan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, peningkatan investasi, hingga upaya memperkuat penegakan hukum. Berbagai kebijakan tersebut diarahkan untuk membangun kemandirian nasional sekaligus memastikan pembangunan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah telah menghasilkan sejumlah perkembangan yang dapat menjadi pijakan untuk melanjutkan pembangunan Indonesia.

“Kami telah menunjukkan kepada bangsa bahwa sejumlah keberhasilan nyata telah berhasil dicapai dan manfaatnya ditujukan bagi kepentingan bangsa serta rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, pemerintah harus memiliki respons cepat terhadap persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Ia menilai masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan tidak dapat menunggu terlalu lama untuk mendapatkan solusi dari pemerintah.

“Masyarakat yang membutuhkan makanan tidak dapat menunggu, begitu pula petani yang memerlukan pupuk harus segera mendapatkan dukungan,” katanya.

Perhatian pemerintah juga diarahkan kepada sektor kelautan, khususnya peningkatan kesejahteraan nelayan. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan ribuan kapal nelayan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat pesisir sekaligus mengoptimalkan potensi kelautan Indonesia.

“Mulai tahun depan, pemerintah akan membangun ribuan kapal yang diperuntukkan bagi para nelayan Indonesia,” tegas Prabowo.

Pada sektor pangan, Prabowo menyatakan Indonesia telah mampu mencapai swasembada pangan serta memiliki cadangan yang cukup untuk menghadapi berbagai kemungkinan gangguan. Pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap perubahan cuaca, El Nino, dan kekeringan.

“Syukur alhamdulillah, swasembada pangan telah tercapai dan cadangan pangan kita mencukupi. Berbagai risiko cuaca seperti El Nino dan kekeringan telah kita antisipasi,” ujarnya.

Di bidang energi, pemerintah mendorong pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Prabowo menyebut Indonesia telah mampu memenuhi kebutuhan solar secara mandiri dengan memanfaatkan kelapa sawit sebagai salah satu bahan bakunya.

Dari sisi ekonomi, Pakar Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Telisa Falianty menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga dengan pertumbuhan sekitar 5 persen dan inflasi yang relatif terkendali. Tingkat pengangguran terbuka juga disebut berada di angka 4,65 persen.

“Secara makro, stabilitas ekonomi masih mampu dipertahankan sekitar 5 persen dan bahkan pertumbuhannya dapat berada di atas angka tersebut,” kata Telisa.

Telisa menekankan investasi dan penciptaan lapangan kerja harus terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi memberikan dampak lebih besar.

Jakarta – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diwarnai sejumlah program strategis yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian nasional dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan berbagai kebijakan yang telah dijalankan mulai menunjukkan hasil yang dapat menjadi modal bagi pembangunan nasional. Menurutnya, pemerintah telah berupaya menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan memperkuat kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhannya sendiri.

“Kami telah menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah mampu menghasilkan sejumlah capaian nyata yang memberikan manfaat bagi bangsa dan rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.

Prabowo juga menekankan pentingnya kecepatan pemerintah dalam menangani persoalan dasar masyarakat. Menurutnya, kebutuhan pangan dan dukungan bagi petani tidak dapat menunggu terlalu lama karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari.

“Ketika masyarakat membutuhkan makanan dan petani membutuhkan pupuk, pemerintah harus segera memberikan respons karena kebutuhan tersebut tidak dapat ditunda,” katanya.

Selain sektor pertanian, pemerintah menyiapkan penguatan sektor kelautan dan perikanan. Prabowo menyampaikan rencana pembangunan ribuan kapal nelayan mulai tahun depan untuk meningkatkan dukungan terhadap nelayan sekaligus memperkuat potensi ekonomi maritim.

“Mulai tahun depan pemerintah akan membangun ribuan kapal yang ditujukan untuk mendukung para nelayan Indonesia,” tegas Prabowo.

Pada sektor pangan, Prabowo menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada. Ia juga menyebut pemerintah telah menyiapkan cadangan pangan untuk menghadapi berbagai risiko, termasuk perubahan cuaca dan kekeringan.

“Indonesia telah mencapai swasembada pangan dan memiliki cadangan yang cukup. Pemerintah juga telah mempersiapkan langkah menghadapi El Nino serta kemungkinan kekeringan,” ujar Prabowo.

Upaya kemandirian juga dilakukan di bidang energi. Prabowo mengungkapkan Indonesia mulai menghentikan impor solar sejak 1 Juli sebagai bagian dari kebijakan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

“Sejak 1 Juli, Indonesia sudah mulai tidak mengimpor solar dari luar negeri karena kebutuhan solar telah semakin mampu dipenuhi secara mandiri,” ungkapnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli BAKOM RI Fithra Faisal menilai kondisi ekonomi Indonesia tetap memiliki ketahanan di tengah tekanan ekonomi global. Ia melihat investasi mulai memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan.

“Pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya banyak digerakkan konsumsi kini mulai mendapatkan dukungan lebih kuat dari investasi, sehingga terlihat adanya perubahan struktur pertumbuhan,” ujar Fithra.

Fithra mengatakan perkembangan investasi sejak akhir 2025 hingga 2026 menunjukkan peluang bagi Indonesia memperkuat pembangunan berbasis nilai tambah. Menurutnya, investasi dari Jepang, Jerman, Prancis, Rusia, dan China dapat membuka ruang pengembangan industri dan ekonomi nasional.

Ia menambahkan, manfaat pembangunan harus kembali dirasakan masyarakat melalui berbagai program pemerintah.

“Penerimaan pajak yang berasal dari masyarakat pada akhirnya harus dikembalikan kepada masyarakat melalui program yang memberikan manfaat,” kata Fithra.

Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, agenda kemandirian ekonomi mulai menunjukkan pijakan yang semakin kuat melalui penguatan ketahanan pangan dan energi, stabilitas ekonomi makro, serta peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Sejumlah capaian tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga momentum pembangunan, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada angka, tetapi mampu diterjemahkan menjadi manfaat yang lebih luas, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Prabowo menyampaikan bahwa pemerintahannya telah menghasilkan sejumlah perkembangan yang menurutnya menjadi fondasi menuju Indonesia yang semakin mandiri. Ia menilai keberhasilan tersebut harus dilanjutkan dengan kerja yang konsisten, terutama karena kebutuhan masyarakat tidak dapat menunggu.

Prabowo menekankan bahwa persoalan mendasar seperti pangan dan kebutuhan petani harus mendapat respons cepat pemerintah. Ia juga menaruh perhatian pada sektor kelautan dengan rencana pembangunan ribuan kapal nelayan mulai 2027 sebagai bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan nelayan sekaligus mengoptimalkan potensi laut Indonesia.

Di sektor pangan, pemerintah menempatkan swasembada sebagai salah satu capaian penting selama setahun terakhir. Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan dan memiliki cadangan yang dinilai cukup untuk menghadapi gangguan produksi, termasuk akibat El Nino dan kekeringan. Pemerintah, menurut dia, telah menyiapkan langkah antisipasi agar ketersediaan pangan tetap terjaga.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa agenda ketahanan pangan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga menjadi bagian dari strategi menghadapi ketidakpastian global. Ketersediaan cadangan pangan menjadi semakin penting ketika perubahan iklim dan gangguan rantai pasok internasional dapat memengaruhi harga maupun pasokan komoditas.

Di sektor energi, Prabowo menyampaikan bahwa sejak 1 Juli 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri karena kebutuhan tersebut telah dipenuhi melalui produksi dalam negeri. Kelapa sawit menjadi salah satu sumber daya yang dimanfaatkan untuk mendukung produksi bahan bakar. Kebijakan ini sekaligus mencerminkan upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya nasional.

Pemerintah juga terus mengarahkan pembangunan pada penguatan kemandirian dan pengurangan ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri. Jika konsistensi kebijakan tersebut dapat dipertahankan, sektor energi berpotensi menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Dalam konteks ekonomi, Pakar Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Telisa Falianty memberikan catatan bahwa stabilitas makroekonomi masih terjaga. Pertumbuhan ekonomi berada di sekitar 5 persen, inflasi relatif terkendali di kisaran 3 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,65 persen.

Telisa juga melihat tren kemiskinan secara umum terus menurun dan ketimpangan dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan membaik. Menurutnya, arah kebijakan yang mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja mulai memperkuat fondasi ekonomi. Meski demikian, ia menekankan perlunya perbaikan agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Catatan tersebut menjadi penting karena keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi semata. Efek berganda dari investasi, misalnya, perlu diterjemahkan menjadi kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, penguatan usaha kecil dan menengah, serta perbaikan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Perkembangan investasi yang positif juga perlu diikuti dengan kebijakan yang memastikan manfaatnya tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah atau kelompok tertentu. Masuknya investasi harus mampu membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk masuk ke dalam rantai pasok sekaligus meningkatkan kemampuan tenaga kerja Indonesia.

Kerja sama ekonomi dengan sejumlah negara juga membuka ruang bagi pembangunan berbasis nilai tambah. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan bahwa berbagai komitmen investasi diterjemahkan menjadi aktivitas produksi, transfer pengetahuan, peningkatan kapasitas tenaga kerja, serta terbukanya kesempatan ekonomi baru bagi masyarakat.

Keberhasilan selama setahun terakhir juga perlu dilihat bersama dengan tantangan pemerataan yang masih membutuhkan perhatian. Stabilitas harga, penurunan pengangguran, peningkatan investasi, penguatan pangan, dan kemandirian energi akan semakin berarti apabila diikuti peningkatan daya beli serta kualitas pekerjaan masyarakat.

Pemerintah perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan program tidak menimbulkan kesenjangan antarwilayah. Program nasional yang memiliki

target besar membutuhkan pengawasan dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Dengan pengawasan yang terbuka, evaluasi kebijakan, dan ruang partisipasi masyarakat, capaian yang sudah dibangun dapat terus diperbaiki apabila ditemukan hambatan. Pengawalan tersebut bukan untuk mengurangi apresiasi terhadap keberhasilan pemerintah, melainkan memastikan setiap kebijakan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan awalnya.

Dalam setahun terakhir, berbagai capaian pemerintah memperlihatkan bahwa agenda kemandirian pangan dan energi berjalan beriringan dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong investasi. Prabowo sendiri mengajak masyarakat untuk optimistis terhadap masa depan Indonesia dan menegaskan keinginan agar bangsa ini mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri.

Karena itu, memasuki tahun-tahun berikutnya, keberhasilan yang telah dicapai perlu terus diuji melalui hasil nyata di lapangan. Pemerintah perlu menjaga stabilitas, memperluas kesempatan kerja, memperkuat sektor produktif, serta memastikan program strategis menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Pada akhirnya, capaian dua tahun pemerintahan Prabowo akan semakin bermakna apabila pertumbuhan dan kemandirian nasional tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pengawalan publik, evaluasi kebijakan, dan pemerataan manfaat menjadi bagian penting agar pembangunan terus bergerak dari sekadar capaian menuju kesejahteraan yang benar-benar dirasakan bersama.

Oleh: Fajar Ramadhan

Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, ukuran keberhasilan pemerintah tidak hanya terlihat dari janji kebijakan, tetapi juga dari kemampuan membangun fondasi yang membuat negara lebih siap menghadapi tekanan global. Dari pangan, energi, investasi hingga penguatan sektor nelayan, arah kebijakan pemerintah menunjukkan upaya mengurangi ketergantungan sekaligus memastikan program pembangunan memberi dampak kepada masyarakat.

Prabowo Subianto menilai sejumlah capaian selama dua tahun pemerintahan menjadi bukti bahwa pemerintah mulai bekerja dengan orientasi pada hasil nyata. Ia menekankan bahwa persoalan dasar masyarakat tidak dapat ditunda, sebab kebutuhan pangan petani, pupuk, hingga kehidupan nelayan membutuhkan respons yang cepat dan konkret.

Pandangan itu tercermin dalam dorongan pemerintah untuk memperkuat sektor kelautan melalui dukungan kepada nelayan, termasuk rencana pembangunan ribuan kapal mulai tahun depan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya diarahkan pada sektor perkotaan dan industri, tetapi juga menyasar kelompok masyarakat yang menjadi bagian penting dari rantai pangan nasional.

Di sektor pangan, pemerintah menempatkan swasembada sebagai salah satu fondasi kemandirian nasional. Data Badan Pangan Nasional menunjukkan sejumlah komoditas pangan strategis telah mencapai kondisi swasembada, sementara Cadangan Beras Pemerintah pada 1 Juli 2026 berada di sekitar 5,17 juta ton. Capaian tersebut memberi gambaran bahwa ketahanan pangan mulai ditopang oleh produksi domestik dan cadangan yang lebih kuat.

Dalam setahun terakhir, pemerintah juga mencatat perkembangan ekonomi yang dapat menjadi indikator lain dari fondasi pembangunan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026 dan pertumbuhan semester I mencapai 5,45 persen. Realisasi investasi semester I juga menembus Rp1.010,6 triliun dan menyerap sekitar 1,45 juta tenaga kerja langsung.

Angka tersebut menunjukkan bahwa aktivitas investasi tetap bergerak di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hilirisasi juga menjadi salah satu penggerak penting dengan kontribusi sekitar Rp300,1 triliun dari total investasi semester I. Jika diarahkan secara konsisten, perkembangan tersebut dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga mampu menghasilkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi.

Di sisi energi, pemerintah turut mendorong penguatan kemandirian melalui kebijakan berbasis sumber daya domestik. Prabowo menyampaikan bahwa sejak 1 Juli Indonesia tidak lagi mengimpor solar, sejalan dengan dorongan menuju swasembada energi dan pengembangan bahan bakar nabati.

Pemerintah juga terus memperluas kerja sama investasi dengan berbagai negara. Kemitraan dengan Jepang, Jerman, Prancis, Rusia, dan China diarahkan pada investasi, industri, teknologi, energi, serta penciptaan nilai tambah di dalam negeri. Langkah tersebut menjadi penting karena investasi yang masuk perlu menghasilkan manfaat yang lebih luas daripada sekadar tambahan modal.

Dalam konteks ini, pandangan Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fithra Faisal, menarik untuk diperhatikan. Fithra Faisal mengatakan struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai mengalami perubahan karena konsumsi yang selama ini menjadi penopang utama mulai mendapatkan dukungan lebih besar dari investasi.

Menurut Fithra Faisal, pertumbuhan investasi sejak kuartal IV 2025 hingga kuartal I dan II 2026 memperlihatkan semakin pentingnya investasi dalam menopang perekonomian. Komitmen investasi dari Jepang, Jerman, Prancis, Rusia, dan China juga dinilai membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan pembangunan berbasis nilai tambah.

Bagi Fithra Faisal, kebijakan investasi idealnya tidak berhenti pada masuknya modal, tetapi harus memastikan penerimaan negara dan aktivitas ekonomi kembali dirasakan masyarakat melalui berbagai program prioritas. Perspektif tersebut menempatkan pembangunan ekonomi bukan hanya pada angka pertumbuhan, melainkan juga pada seberapa jauh manfaatnya dirasakan masyarakat.

Di sinilah tantangan dua tahun berikutnya menjadi penting. Capaian produksi pangan, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan langkah menuju kemandirian energi perlu diterjemahkan menjadi harga yang terjangkau, lapangan kerja berkualitas, produktivitas petani dan nelayan yang meningkat, serta pelayanan publik yang semakin cepat.

Ukuran tersebut penting karena keberhasilan makroekonomi belum otomatis berarti seluruh rumah tangga merasakan perubahan dalam ukuran yang sama. Pertumbuhan perlu diikuti penguatan daya beli, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas layanan dasar, serta distribusi pembangunan yang tidak terkonsentrasi pada wilayah atau kelompok tertentu.

Pemerintah juga menghadapi pekerjaan rumah berupa menjaga stabilitas harga, meningkatkan produktivitas, memperkuat industri nasional, dan memastikan investasi menciptakan nilai tambah serta transfer teknologi. Dalam kerangka itu, kebijakan pangan dan energi memiliki arti strategis karena keduanya berkaitan langsung dengan biaya hidup, ketahanan ekonomi, dan kemampuan Indonesia menghadapi gangguan pasokan global.

Penguatan nelayan dan sektor perikanan juga perlu dilihat sebagai bagian dari agenda ekonomi sekaligus ketahanan pangan. Karena itu, keberlanjutan program, kualitas pelaksanaan, keterbukaan data, dan pengawasan publik menjadi bagian penting dalam menilai perjalanan pemerintahan.

Pemerintah tidak cukup hanya menunjukkan capaian, tetapi juga perlu menjelaskan tantangan, target, dan hasil kebijakan secara terbuka agar masyarakat dapat memahami arah pembangunan. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat capaian pemerintah

secara lebih utuh, sekaligus memberikan masukan terhadap kebijakan yang masih membutuhkan perbaikan.

Pada akhirnya, dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto menjadi fase penting dalam membangun fondasi pemerintahan yang bekerja dengan orientasi pada kemandirian dan hasil nyata. Masyarakat perlu terus mengawal kebijakan secara kritis dan konstruktif agar setiap keberhasilan dapat dipertahankan, setiap kekurangan diperbaiki, dan pembangunan benar-benar menghasilkan Indonesia yang semakin mandiri, tangguh, dan memberi manfaat luas.

*) Analis Ekonomi dan Kebijakan Publik

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa tuduhan mengenai adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) secara sistematis di Papua tidak menggambarkan kondisi secara utuh. Penegasan tersebut disampaikan Indonesia melalui hak jawab dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York, sebagai respons terhadap pernyataan perwakilan Kepulauan Solomon dan Vanuatu mengenai situasi Papua.

Indonesia menekankan bahwa setiap dugaan pelanggaran HAM yang kredibel ditangani secara serius melalui mekanisme hukum nasional dan lembaga independen, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pemerintah juga menegaskan bahwa proses penegakan hukum tetap harus berjalan sesuai hukum nasional dan kewajiban internasional Indonesia.

“Indonesia berkewajiban melindungi seluruh warganya, dengan tetap memastikan setiap langkah penegakan hukum tunduk pada hukum nasional dan kewajiban internasional di bidang hak asasi manusia,” demikian pernyataan delegasi Indonesia dalam forum PBB.

Pemerintah meminta komunitas internasional melihat dinamika Papua berdasarkan kondisi di lapangan secara menyeluruh. Indonesia menyoroti bahwa masyarakat sipil juga menghadapi ancaman kekerasan kelompok bersenjata. Sejumlah kasus yang disampaikan meliputi pembunuhan tiga ASN yang sedang menyalurkan bantuan ternak, penembakan terhadap pengemudi angkutan bahan pokok, serta penyanderaan dan penculikan perempuan dan anak-anak di Kabupaten Mimika.

“Serangan terhadap warga sipil bukanlah bentuk penyampaian aspirasi secara damai,” tegas delegasi Indonesia. Pemerintah menilai perlindungan terhadap hak hidup dan rasa aman masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab negara.

Di tingkat parlemen, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menilai perhatian negara-negara Pasifik terhadap Papua perlu didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga mendorong dialog langsung agar kondisi Papua tidak dipahami hanya berdasarkan informasi yang terbatas.

Sebagai bentuk keterbukaan, Komisi I DPR RI menyatakan kesiapan mengundang parlemen dan pemimpin Kepulauan Solomon untuk berkunjung langsung ke Papua. Kunjungan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi penegakan hukum, perlindungan HAM, serta pembangunan di wilayah tersebut.

Pemerintah Indonesia juga terus mengedepankan pembangunan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat Papua. Pendekatan tersebut berjalan bersama penegakan hukum dan perlindungan masyarakat sipil.

Dengan demikian, Indonesia menegaskan bahwa persoalan Papua harus dinilai berdasarkan fakta, bukti, dan mekanisme hukum yang tersedia. Tuduhan pelanggaran HAM secara sistematis tidak sepatutnya digeneralisasi tanpa pembuktian yang memadai, sementara pemerintah terus menunjukkan komitmen untuk menjaga keamanan, memenuhi hak masyarakat, dan melanjutkan pembangunan Papua. (*)

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam melindungi hak asasi manusia (HAM), menjaga keamanan masyarakat, serta mempercepat pembangunan di Papua. Penegasan tersebut disampaikan melalui hak jawab Indonesia dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York, Amerika Serikat.

Indonesia merespons pernyataan perwakilan Kepulauan Solomon dan Vanuatu yang kembali mengangkat isu keamanan dan HAM di Papua. Pemerintah menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran HAM yang kredibel ditangani secara serius melalui mekanisme hukum nasional dan lembaga independen, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

“Indonesia berkewajiban melindungi seluruh warganya, dengan tetap memastikan setiap langkah penegakan hukum tunduk pada hukum nasional dan kewajiban internasional di bidang hak asasi manusia,” demikian pernyataan delegasi Indonesia dalam forum tersebut.

Pemerintah juga mengajak masyarakat internasional melihat kondisi Papua secara utuh. Tantangan di wilayah tersebut tidak hanya menyangkut pembangunan, tetapi juga ancaman kekerasan kelompok bersenjata yang dalam sejumlah kasus menyasar masyarakat sipil. Indonesia menyampaikan adanya pembunuhan aparatur sipil negara, penembakan pengemudi angkutan bahan pokok, serta penyanderaan dan penculikan perempuan dan anak-anak.

Di tengah tantangan tersebut, pemerintah terus mengedepankan pendekatan yang memadukan penegakan hukum dan pembangunan. Percepatan pembangunan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat kehadiran negara dan memenuhi hak dasar masyarakat Papua.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta juga mendorong agar perhatian internasional terhadap Papua dibangun berdasarkan fakta dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, perhatian negara-negara Pasifik dapat menjadi ruang untuk memperkuat dialog dan pemahaman bersama.

Sebagai langkah konkret, Komisi I DPR RI menyatakan kesiapan mengundang parlemen serta pemimpin Kepulauan Solomon berkunjung langsung ke Papua. Kunjungan tersebut diharapkan membuka ruang dialog sekaligus memberikan kesempatan melihat perkembangan penegakan hukum, perlindungan HAM, dan pembangunan secara langsung.

Di sisi lain, hubungan Indonesia dan Kepulauan Solomon tetap berkembang positif. Menteri Luar Negeri RI Sugiono telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon Rick Nelson Houenipwela. Kedua negara sepakat memperkuat kerja sama pembangunan, perdagangan, pendidikan, kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memilih diplomasi terbuka dan kerja sama konkret sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan kawasan. Papua tidak hanya ditempatkan sebagai persoalan keamanan, tetapi juga sebagai bagian penting dari agenda pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)

Oleh: Marta Yikwa*

Indonesia kembali menunjukkan ketegasan dalam menghadapi tuduhan mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) secara sistematis di Papua. Melalui hak jawab dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa setiap laporan dugaan pelanggaran HAM yang kredibel tetap ditanggapi secara serius melalui mekanisme hukum nasional dan lembaga independen, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sikap tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia tidak mengabaikan persoalan HAM, sekaligus menolak penyederhanaan persoalan Papua melalui tuduhan sepihak yang tidak menggambarkan keseluruhan kondisi di lapangan.

Pernyataan Indonesia menjadi penting karena isu Papua kembali diangkat oleh perwakilan Kepulauan Solomon dan Vanuatu dalam forum internasional. Kedua negara tersebut menyampaikan perhatian terhadap situasi keamanan dan HAM di Papua serta mendorong keterlibatan internasional. Namun, Indonesia meminta masyarakat internasional melihat persoalan tersebut secara utuh, objektif, dan berdasarkan fakta. Situasi Papua tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas keamanan yang juga ditandai oleh kekerasan terhadap masyarakat sipil. Dalam beberapa peristiwa yang disampaikan Indonesia di forum PBB, warga sipil menjadi korban serangan kelompok bersenjata, termasuk aparatur sipil negara yang sedang menjalankan tugas pelayanan masyarakat, pengemudi angkutan bahan pokok, serta perempuan dan anak-anak yang menjadi korban penyanderaan dan penculikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan HAM di Papua memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks daripada sekadar relasi antara pemerintah dan masyarakat. Hak untuk hidup aman, memperoleh pelayanan publik, bekerja, mendapatkan pendidikan, menikmati layanan kesehatan, serta menjalankan aktivitas ekonomi merupakan bagian tidak terpisahkan dari pemenuhan HAM. Karena itu, perlindungan masyarakat dari ancaman kekerasan bersenjata juga merupakan bagian penting dari agenda kemanusiaan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan seluruh warga negara, sementara proses penegakan hukum tetap harus dilaksanakan secara terukur, adil, dan sesuai ketentuan nasional serta kewajiban internasional Indonesia.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta turut menilai bahwa perhatian negara-negara Pasifik terhadap Papua merupakan sesuatu yang dapat dipahami mengingat adanya keterikatan historis dan kebudayaan dalam rumpun Melanesia. Namun, menurutnya, perhatian tersebut harus dibangun berdasarkan informasi dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Sukamta juga menilai bahwa penyampaian tuduhan tanpa dasar informasi yang memadai berpotensi menimbulkan kesenjangan pemahaman mengenai kondisi Papua sekaligus memengaruhi hubungan diplomatik antarnegara.

Pandangan tersebut sejalan dengan langkah DPR RI yang menawarkan penguatan diplomasi parlementer. Komisi I DPR RI menyatakan kesiapan untuk mengundang parlemen dan pemimpin Kepulauan Solomon berkunjung langsung ke Papua. Gagasan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak memilih menutup diri dari perhatian internasional. Sebaliknya, Indonesia dapat membuka ruang dialog agar pihak luar memperoleh kesempatan melihat secara langsung perkembangan penegakan hukum, perlindungan HAM, serta pembangunan yang berlangsung di Papua. Pendekatan semacam ini lebih konstruktif dibandingkan pertukaran tuduhan melalui forum internasional.

Pembangunan Papua juga perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari pembicaraan mengenai HAM. Pemenuhan hak dasar masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, konektivitas, energi, dan kesempatan ekonomi. Komisi I DPR RI menilai bahwa pembangunan inklusif merupakan instrumen penting dalam memastikan masyarakat Papua memperoleh hak-hak dasarnya. Pemerintah terus mendorong pembangunan hingga wilayah pedalaman dan pelosok, termasuk melalui penyediaan infrastruktur serta berbagai program pendidikan dan pelayanan publik.

Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap persoalan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM tetap memperoleh mekanisme pemeriksaan yang kredibel. Pernyataan Tenaga Ahli Menteri HAM Bidang Perdagangan Orang dan HAM Berat Gabriel Goa mengenai dugaan penggunaan warga sipil sebagai tameng oleh oknum aparat menunjukkan bahwa isu perlindungan masyarakat sipil harus tetap menjadi perhatian. Informasi tersebut, sebagaimana disampaikan Gabriel, perlu ditempatkan dalam mekanisme pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar setiap dugaan memperoleh kejelasan berdasarkan fakta, bukan berkembang menjadi tuduhan yang tidak terverifikasi.

Menariknya, perbedaan pandangan mengenai Papua tidak menghalangi hubungan bilateral Indonesia dengan Kepulauan Solomon untuk terus dikembangkan. Pertemuan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dengan Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon Rick Nelson Houenipwela di sela agenda PBB menunjukkan bahwa perbedaan pandangan dapat berjalan berdampingan dengan kerja sama. Kedua negara membahas pembangunan, perdagangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan, dan kebudayaan. Kepulauan Solomon bahkan berencana memperkuat kedutaan mereka di Jakarta untuk meningkatkan konektivitas ekonomi.

Situasi tersebut menjadi bukti bahwa diplomasi Indonesia terhadap negara-negara Pasifik tidak harus dibangun melalui konfrontasi. Indonesia dapat memperkuat kepercayaan melalui kerja sama konkret, dialog terbuka, diplomasi parlementer, dan diplomasi pembangunan. Pada saat yang sama, Indonesia dapat terus menjelaskan bahwa Papua merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki tantangan pembangunan dan keamanan yang harus diselesaikan melalui mekanisme nasional.

Dengan demikian, respons Indonesia terhadap tuduhan pelanggaran HAM sistematis di Papua seharusnya tidak dipahami sebagai penolakan terhadap prinsip HAM. Indonesia memiliki ruang untuk terus memperbaiki penegakan hukum, memperkuat perlindungan masyarakat sipil, mempercepat pembangunan, serta membuka dialog dengan negara-negara Pasifik. Pendekatan yang berimbang tersebut akan membuat isu Papua tidak semata-mata menjadi arena pertukaran tuduhan, tetapi menjadi ruang kerja sama untuk memastikan masyarakat Papua memperoleh keamanan, kesejahteraan, dan pemenuhan hak dasar secara berkelanjutan.

*Penulis merupakan Aktivis perempuan dan pemberdayaan masyarakat Papua

Oleh: Maria Rumere*

Indonesia kembali memperlihatkan bahwa penyelesaian persoalan Papua tidak hanya ditempuh melalui pendekatan keamanan, tetapi juga melalui diplomasi, pembangunan, penegakan hukum, dan penguatan hubungan dengan negara-negara di kawasan Pasifik. Sikap Indonesia dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-81 menunjukkan bahwa pemerintah memilih menghadapi perbedaan pandangan secara terbuka dengan menjelaskan kondisi Papua berdasarkan perspektif dan mekanisme hukum nasional. Pendekatan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga kedaulatan sekaligus memastikan masyarakat Papua memperoleh perlindungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Penggunaan hak jawab oleh delegasi Indonesia untuk menanggapi pernyataan Kepulauan Solomon dan Vanuatu menjadi bagian penting dari diplomasi tersebut. Indonesia menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran HAM yang kredibel ditangani secara serius melalui lembaga nasional dan mekanisme hukum, termasuk Komnas HAM yang independen. Sikap ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak menempatkan isu HAM sebagai persoalan yang harus dihindari, melainkan sebagai bagian dari proses hukum yang harus ditangani melalui institusi yang memiliki kewenangan.

Indonesia juga mengingatkan masyarakat internasional agar melihat persoalan Papua secara utuh. Tantangan di Papua tidak hanya berkaitan dengan persoalan politik dan keamanan, tetapi juga adanya kekerasan kelompok bersenjata yang berdampak langsung terhadap masyarakat sipil. Sejumlah peristiwa yang disampaikan dalam forum PBB menggambarkan bahwa warga sipil, aparatur sipil negara, pekerja logistik, perempuan, dan anak-anak juga menghadapi risiko kekerasan. Karena itu, upaya negara menjaga keamanan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan hak dasar warga negara terlindungi.

Pendekatan tersebut menunjukkan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan pembangunan. Pemerintah Indonesia tidak hanya menjalankan tugas menjaga keamanan, tetapi juga terus mendorong pembangunan ekonomi, infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Pembangunan menjadi instrumen penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, energi, dan berbagai pelayanan dasar lainnya. Dengan demikian, kehadiran negara di Papua tidak semata-mata terlihat melalui aparat keamanan, tetapi juga melalui pelayanan publik dan pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Komisi I DPR RI turut mendorong pendekatan yang konstruktif melalui penguatan diplomasi parlementer. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyampaikan bahwa perhatian negara-negara Pasifik terhadap Papua merupakan hal yang dapat dipahami karena adanya keterikatan historis dan kebudayaan dalam rumpun Melanesia. Namun, perhatian tersebut perlu dibangun berdasarkan fakta yang sah dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks tersebut, DPR RI membuka ruang dengan menawarkan kunjungan parlemen dan pemimpin Kepulauan Solomon ke Papua.

Gagasan tersebut menunjukkan kepercayaan diri Indonesia dalam menghadapi perbedaan pandangan. Pemerintah dan parlemen tidak perlu membangun komunikasi dengan cara tertutup ketika terdapat ruang untuk menunjukkan secara langsung perkembangan di lapangan. Kunjungan dan dialog dapat memberikan kesempatan bagi mitra Indonesia di kawasan Pasifik untuk melihat perkembangan penegakan hukum, pembangunan, serta kehidupan masyarakat Papua secara lebih komprehensif.

Keterbukaan semacam itu juga dapat menjadi modal penting dalam memperkuat diplomasi Indonesia. Hubungan dengan negara-negara Pasifik tidak harus berhenti pada perbedaan pandangan mengenai Papua. Pertemuan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dengan Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon Rick Nelson Houenipwela menunjukkan bahwa kedua negara tetap mampu mengembangkan kerja sama dalam berbagai bidang. Pembangunan, perdagangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan, dan kebudayaan menjadi ruang kerja sama yang dapat terus diperluas.

Bahkan, Kepulauan Solomon menyatakan rencana memperkuat kedutaan mereka di Jakarta guna meningkatkan konektivitas ekonomi kedua negara. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan perspektif mengenai isu tertentu tidak harus menghambat hubungan bilateral secara keseluruhan. Indonesia memiliki peluang untuk terus membangun kepercayaan melalui kerja sama konkret yang memberikan manfaat bagi kedua negara.

Dalam konteks Papua, pemerintah juga perlu memastikan bahwa perlindungan masyarakat sipil menjadi bagian utama dari setiap kebijakan. Pernyataan Tenaga Ahli Menteri HAM Bidang Perdagangan Orang dan HAM Berat Gabriel Goa mengenai dugaan perlakuan terhadap warga sipil oleh oknum aparat menunjukkan bahwa informasi mengenai dugaan pelanggaran harus memperoleh perhatian dan pemeriksaan yang memadai. Mekanisme hukum yang kredibel penting agar setiap dugaan dapat diuji berdasarkan fakta dan tidak berkembang menjadi persepsi yang semakin memperlebar kesenjangan informasi.

Dengan demikian, langkah Indonesia menghadapi isu Papua di tingkat internasional dapat dipahami sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat kepercayaan. Diplomasi aktif, keterbukaan dialog, penegakan hukum, perlindungan masyarakat sipil, dan percepatan pembangunan merupakan rangkaian kebijakan yang saling melengkapi. Pemerintah tidak hanya menjawab kritik, tetapi juga menawarkan kerja sama dan membuka ruang bagi pihak lain untuk memahami kondisi Papua secara lebih menyeluruh.

Ke depan, pendekatan tersebut dapat menjadi modal penting bagi Indonesia dalam memperkuat hubungan dengan kawasan Pasifik. Papua bukan hanya persoalan yang dibicarakan di forum internasional, tetapi juga bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Dengan pembangunan yang terus berjalan, perlindungan masyarakat yang diperkuat, serta diplomasi yang semakin terbuka, Indonesia memiliki ruang untuk menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan Papua dapat ditempuh melalui pendekatan yang menggabungkan kedaulatan, hukum, pembangunan, dan kerja sama regional.

*Penulis merupakan Dosen dan pemerhati pendidikan masyarakat Papua

Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan roadshow mini property expo di 10 provinsi untuk mempercepat penyerapan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus mempertemukan calon pembeli dengan pengembang dan perbankan penyalur. Melalui pendekatan yang lebih dekat dengan kelompok pekerja, pemerintah berupaya memastikan rumah subsidi yang tersedia dapat terserap secara optimal.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, mengatakan kegiatan tersebut ditargetkan berlangsung hingga akhir 2026 dengan 20 titik mini expo. Pelaksanaannya akan menggandeng 50 pengembang mitra dan 10 bank penyalur untuk menyediakan pilihan hunian sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat.

“Kami akan melakukan roadshow mini property expo di wilayah-wilayah di 10 provinsi, di mana diharapkan dapat dilaksanakan sampai akhir tahun ini di 20 titik mini expo, dengan menggandeng 50 pengembang (developer) mitra dan 10 bank penyalur,” ujar Sid.

Menurut Sid, kegiatan tersebut menyasar karyawan pabrik, ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), karyawan swasta, pelaku UMKM, guru, tenaga kesehatan, hingga pekerja informal. Perhatian khusus diarahkan kepada generasi Z dan milenial sebagai kelompok pembeli rumah pertama.

“Mini expo ini sudah kami lakukan sebelumnya bersama-sama dengan perbankan dan juga asosiasi pengembang perumahan subsidi. Ini akan kita giatkan lagi, supaya ini bisa menggalang kepeminatan dan kita bisa lihat rumah-rumah subsidi yang siap dibangun dan dihuni dapat ditawarkan ke masyarakat,” katanya.

Program tersebut diarahkan untuk memaksimalkan penyaluran KPR subsidi FLPP, mempercepat penjualan rumah ready stock, serta mendorong pembangunan baru pada kavling yang tidak terkendala perizinan. Selain itu, mini expo menjadi ruang sinergi antara MBR, pengembang, dan perbankan agar proses kepemilikan rumah berlangsung lebih mudah dan terukur.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sebelumnya menyatakan optimistis target penyaluran 350.000 rumah subsidi melalui FLPP pada 2026 dapat tercapai.

“FLPP bukanlah program baru, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Dengan penguatan ekosistem pembiayaan dan perluasan akses informasi melalui mini expo, pemerintah mempertegas komitmen mempercepat realisasi program perumahan nasional sekaligus membuka akses kepemilikan hunian bagi masyarakat yang membutuhkan.