JAKARTA – Pengawasan penyelenggaraan pendidikan menjadi perhatian pemerintah seiring pengembangan Program Sekolah Rakyat. Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan Sistem Pelaporan Terpadu melalui kanal WhatsApp Lapor Kemensos di nomor 0887-7171-171. Mekanisme ini dirancang agar setiap pengaduan terkait kegiatan sekolah dapat tercatat, diverifikasi, dan ditindaklanjuti melalui prosedur yang jelas.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan sistem tersebut terbuka bagi siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Kehadiran kanal pengaduan menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola yang transparan sekaligus memastikan persoalan di lingkungan sekolah tidak berhenti sebagai laporan tanpa penyelesaian.

“Sistem ini terbuka bagi siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Jadi kita akan buka pengaduan supaya kita enggak salah, bapak-ibu sekalian, ini era keterbukaan. Maka, lapor lewat WhatsApp sudah kita siapkan salurannya,” ujar Saifullah Yusuf.

Ia menegaskan laporan masyarakat harus diperlakukan sebagai peringatan dini untuk memperbaiki penyelenggaraan program.

“Aduan ini penting sebagai alarm dini. Bukan ancaman, tapi alarm. Dan setiap pengaduan harus kita respons, kita konfirmasi, kita validasi, kita verifikasi. Setiap laporan, setiap aduan adalah alarm. Jangan abaikan,” jelasnya.

Sistem tersebut mencakup pelaporan dugaan perundungan, kekerasan, pelecehan, korupsi, hingga penyalahgunaan wewenang. Setiap laporan akan memperoleh nomor tiket untuk memudahkan pemantauan tindak lanjut. Kemensos juga menerapkan pembatasan akses dan perlindungan identitas pelapor.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya pengawasan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan sesuai tujuan.

“Pengawasan dan evaluasi harus berjalan sejak awal pelaksanaan Sekolah Rakyat. Kami ingin setiap laporan menjadi dasar untuk memperbaiki layanan, memperkuat koordinasi, dan memastikan program berjalan sesuai tujuan,” ujarnya.

Sementara itu, Pakar Pendidikan dan Konsultan Karier Ina Liem menilai Sekolah Rakyat memiliki potensi membantu anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem memperoleh lingkungan belajar yang lebih mendukung.

“Kalau reguler, memang gratis tapi pulang sekolah ini. Mereka disuruh bekerja, mengemis di pinggir jalan. Rentan eksploitasi dan radikalisme. Ini tidak bisa diselesaikan di sekolah reguler,” kata Ina.

Maka dari itu, tata kelola sekolah yang tidak hanya berorientasi pada akses pendidikan, tetapi juga keselamatan dan perkembangan peserta didik penting untuk dilakukan. Melalui sistem pelaporan terpadu, pemerintah membuka ruang pengawasan publik sekaligus memperkuat mekanisme koreksi.

JAKARTA – Masyarakat kini memiliki saluran resmi untuk menyampaikan pengaduan terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan Sistem Pelaporan Terpadu melalui WhatsApp Lapor Kemensos di nomor 0887-7171-171. Layanan ini memberikan ruang bagi siswa, guru, orang tua, dan masyarakat untuk melaporkan persoalan di lingkungan sekolah, dengan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pembukaan kanal tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat keterbukaan sekaligus memastikan setiap persoalan memperoleh perhatian. Ia menegaskan, pengaduan masyarakat menjadi masukan penting untuk menjaga kualitas pelaksanaan Sekolah Rakyat.

“Ini terbuka bagi siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Jadi kita akan buka pengaduan supaya kita enggak salah, Bapak-Ibu sekalian, ini era keterbukaan. Maka, lapor lewat WhatsApp sudah kita siapkan salurannya,” ujar Gus Ipul.

Ia menegaskan, identitas dan data pelapor akan dijaga secara ketat. Akses informasi dibatasi hanya kepada Satgas Sekolah Rakyat, Menteri Sosial, dan Wakil Menteri Sosial.

“Kerahasiaan pelapor mutlak. Data hanya dapat diakses Satgas SR, Mensos dan Wamensos. Jadi kanal resmi pelaporan, kerahasiaan pelapor itu akan dijaga,” jelasnya.

Ia juga meminta seluruh pengaduan diperlakukan sebagai peringatan dini.

“Aduan ini penting sebagai alarm dini. Bukan ancaman, tapi alarm. Dan setiap pengaduan harus kita respons, kita konfirmasi, kita validasi, kita verifikasi. Setiap laporan, setiap aduan adalah alarm. Jangan abaikan,” tambahnya.

Sistem ini menerima laporan dugaan perundungan, kekerasan, pelecehan, korupsi, hingga penyalahgunaan wewenang. Pelapor dapat menyertakan bukti berupa teks, foto, atau video. Petugas kemudian mencatat laporan dalam sistem SETARA (basis data terpadu dan aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian Sosial untuk mengelola seluruh administrasi, sarana-prasarana, keasramaan, serta data guru dan siswa di program Sekolah Rakyat), memberikan nomor tiket, dan meneruskannya untuk verifikasi serta tindak lanjut.

Sementara itu, Pakar Pendidikan dan Konsultan Karier Ina Liem menilai Sekolah Rakyat dapat membantu melindungi anak dari kerentanan sosial.

“Rentan eksploitasi dan radikalisme. Ini tidak bisa diselesaikan di sekolah reguler,” ujar Ina.

Oleh karena itu, melalui kanal pengaduan yang menjamin kerahasiaan serta dilengkapi mekanisme tindak lanjut, pemerintah memperkuat komitmen menjadikan Sekolah Rakyat sebagai lingkungan pendidikan yang aman, terbuka, dan mendukung masa depan anak Indonesia.

Oleh : Jonathan Janoel*)

Pendidikan tidak berhenti pada memastikan anak duduk di ruang kelas. Negara juga berkewajiban menciptakan lingkungan yang aman, melindungi peserta didik dari kekerasan, serta memastikan setiap persoalan memperoleh penanganan. Dalam konteks tersebut, langkah Kementerian Sosial menyiapkan Sistem Pelaporan Terpadu Sekolah Rakyat menjadi bagian penting dari penguatan perlindungan anak. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa perluasan akses pendidikan perlu berjalan beriringan dengan mekanisme pengawasan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa sistem pelaporan tersebut disiapkan melalui kanal WhatsApp resmi Lapor Kemensos di nomor 0887-7171-171. Saluran ini terbuka bagi siswa, guru, orang tua, dan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Gus Ipul menegaskan bahwa setiap laporan harus diperlakukan sebagai alarm dini yang perlu direspons, dikonfirmasi, divalidasi, dan diverifikasi, bukan dianggap sebagai ancaman bagi penyelenggara.

Cakupan laporan meliputi dugaan perundungan, kekerasan, pelecehan, korupsi, hingga penyalahgunaan wewenang. Mekanisme tersebut dirancang melalui penerimaan laporan, pengelompokan kategori, pencatatan ke sistem SETARA (basis data terpadu dan aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian Sosial untuk mengelola seluruh administrasi, sarana-prasarana, keasramaan, serta data guru dan siswa di program Sekolah Rakyat), pemberian nomor tiket, verifikasi lapangan, hingga penyampaian hasil tindak lanjut. Identitas pelapor juga dijanjikan dijaga melalui pembatasan akses dan pengamanan data. Dengan prosedur ini, pengaduan diharapkan tidak berhenti sebagai pesan yang diterima, melainkan menjadi dasar tindakan yang dapat ditelusuri.

Kehadiran sistem tersebut relevan dengan karakter Sekolah Rakyat yang menyelenggarakan pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Lingkungan asrama membuat pengawasan tidak hanya berlangsung selama jam pelajaran, tetapi juga mencakup kehidupan sehari-hari peserta didik. Karena itu, kanal pelaporan dapat menjadi penghubung antara pengalaman anak, perhatian orang tua, dan tanggung jawab pengelola sekolah. Keberhasilannya akan ditentukan oleh kecepatan respons, ketepatan verifikasi, serta perlindungan terhadap anak yang berani menyampaikan persoalan.

Sistem pelaporan terpadu dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal dan rasa aman bagi semua pihak. Melalui standar operasional yang transparan, kerahasiaan identitas pelapor terjamin sepenuhnya, dan setiap laporan diproses secara independen berbasis bukti. Layanan pendampingan ramah anak turut dihadirkan untuk memastikan proses berjalan aman dan nyaman. Penyampaian informasi hasil evaluasi dilakukan secara akuntabel dengan tetap menjaga privasi personal.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan bahwa Sekolah Rakyat harus dikawal dari hulu hingga hilir melalui pengawasan dan evaluasi yang berjalan berkelanjutan. Dalam evaluasi terhadap 14 Sekolah Rakyat permanen, ia meminta agar temuan lapangan tidak berhenti sebagai laporan administratif, tetapi diterjemahkan menjadi keputusan, penanggung jawab, tenggat penyelesaian, dan pemantauan hingga tuntas. Pendekatan ini penting agar pengawasan memiliki konsekuensi nyata terhadap perbaikan layanan.

Agus Jabo juga menyoroti peran wali asuh dan wali asrama sebagai pendamping yang berhadapan langsung dengan kebutuhan individual siswa, ia menekankan pentingnya empati, perhatian, dan kasih sayang dalam membangun karakter anak. Pesan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan tidak cukup mengandalkan prosedur formal. Sistem pelaporan perlu dilengkapi budaya pengasuhan yang membuat anak merasa aman untuk berbicara, didengar, dan memperoleh bantuan.

Dari perspektif pendidikan, Pakar Pendidikan dan Konsultan Karier Ina Liem menilai Sekolah Rakyat dapat membantu anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem terhindar dari risiko eksploitasi serta lingkungan sosial yang membahayakan, ia menyoroti kerentanan anak yang setelah pulang sekolah reguler harus bekerja atau mengemis. Pendekatan pembelajaran yang memperhatikan kondisi dan minat anak ini tentu dapat mendukung perkembangan literasi, karakter, serta kemampuan berkomunikasi.

Penguatan ini sejalan dengan agenda pemerintah memperluas kesempatan pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Sekolah Rakyat tidak hanya dituntut menghadirkan ruang belajar, tetapi juga memastikan peserta didik memperoleh pengasuhan, perlindungan, dan dukungan untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Karena itu, evaluasi berkala atas kualitas pembelajaran, kondisi asrama, tenaga pendidik, dan penyelesaian pengaduan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan program.

Selain itu, pelibatan masyarakat menjadi unsur penting dalam menjaga kualitas layanan. Orang tua dan warga dapat menyampaikan informasi mengenai kondisi sekolah tanpa harus menunggu persoalan berkembang. Masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kemensos untuk memperbaiki pola pengasuhan, fasilitas, dan koordinasi antarpihak. Dengan komunikasi yang terjaga, pengawasan menjadi tanggung jawab bersama demi memastikan setiap anak memperoleh lingkungan belajar yang aman dan mendukung.

Sistem pelaporan terpadu memberi makna lebih luas bagi kehadiran negara dalam pendidikan, bukan hanya membuka pintu sekolah, tetapi juga menyediakan jalan bagi anak untuk meminta perlindungan. Jika setiap laporan ditangani secara cepat, aman, dan bertanggung jawab, Sekolah Rakyat dapat berkembang menjadi lingkungan belajar yang semakin dipercaya keluarga. Penguatan mekanisme ini menjadi langkah konkret pemerintah untuk memastikan hak anak atas pendidikan dan rasa aman berjalan beriringan, sebagai fondasi bagi masa depan yang lebih setara.

)* Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kebijakan Pemerintah

Oleh: Alexander Royce*)

Skala pelaksanaan Sekolah Rakyat terus berkembang seiring bertambahnya satuan pendidikan dan percepatan pembangunan sekolah permanen di berbagai daerah. Karena itu, langkah Kementerian Sosial menyiapkan Sistem Pelaporan Terpadu Sekolah Rakyat melalui kanal WhatsApp Lapor Kemensos perlu dipandang sebagai bagian dari penguatan mekanisme pengawasan yang semakin dekat dengan lingkungan sekolah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menempatkan kanal tersebut sebagai instrumen keterbukaan dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Akses pengaduan dibuka bagi siswa, guru, orang tua, maupun masyarakat agar berbagai persoalan dapat diketahui lebih awal. Laporan mengenai dugaan perundungan, kekerasan, pelecehan, korupsi, atau penyalahgunaan wewenang diarahkan menjadi informasi awal yang harus segera dikonfirmasi, divalidasi, dan diverifikasi.

Kemensos juga menyiapkan prosedur pelaporan yang memungkinkan setiap aduan memiliki jejak penanganan yang jelas. Pengadu dapat menyampaikan laporan melalui nomor resmi 0887-7171-171 dengan melampirkan bukti berupa teks, foto, atau video. Setelah diterima, laporan dikategorikan dan dicatat dalam sistem SETARA, kemudian memperoleh nomor tiket untuk proses penanganan. Petugas selanjutnya melakukan verifikasi ke sekolah, mewawancarai pihak terkait, serta mengumpulkan bukti lapangan sebelum hasil tindak lanjut disampaikan kembali. Mekanisme tersebut penting agar pengaduan tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi masuk ke dalam proses administratif yang dapat dilacak dan dievaluasi.

Aspek perlindungan pelapor menjadi unsur yang tidak kalah penting. Saifullah Yusuf menegaskan bahwa identitas dan data pelapor dijaga melalui autentikasi berlapis serta sistem enkripsi. Akses terhadap data disebut dibatasi kepada Satuan Tugas Sekolah Rakyat, Menteri Sosial, dan Wakil Menteri Sosial. Namun, kepercayaan terhadap sistem pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh konsistensi perlindungan data, kecepatan respons petugas, kejelasan status laporan, dan kepastian bahwa tidak ada tekanan terhadap pihak yang menyampaikan pengaduan.

Penguatan pengawasan semakin relevan karena Sekolah Rakyat terus diperluas ke berbagai daerah. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, misalnya, mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan. Program tersebut diprioritaskan bagi anak dari keluarga miskin desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Penentuan calon siswa dilakukan melalui verifikasi langsung ke rumah agar data administratif sesuai dengan kondisi sosial ekonomi keluarga. Proses ini menunjukkan bahwa pengawasan program bukan hanya berkaitan dengan kehidupan di sekolah, tetapi juga menyangkut ketepatan sasaran penerima manfaat sejak tahap awal.

Di Pekalongan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan sekitar 8,1 hektare untuk pembangunan sekolah. Pada saat yang sama, Kemensos menargetkan pembangunan sekolah permanen di 200 lokasi pada 2026. Perkembangan serupa terlihat di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, yang menyiapkan lahan sekitar 8,6 hektare dan dijadwalkan memulai pembangunan Sekolah Rakyat permanen pada Oktober 2026. Seiring bertambahnya lokasi, jumlah peserta didik, tenaga pendidik, fasilitas, dan anggaran, kebutuhan terhadap sistem pengawasan yang seragam dan terintegrasi juga akan semakin besar.

Penguatan sistem pelaporan juga sejalan dengan kerangka regulasi. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2026 tentang Kurikulum pada Sekolah Rakyat, yang berlaku sejak 19 Agustus 2026, antara lain mengatur pemantauan dan evaluasi kurikulum. Artinya, pengawasan seharusnya tidak hanya dilakukan ketika terjadi masalah, tetapi menjadi bagian dari siklus penyelenggaraan pendidikan. Laporan dari siswa, guru, orang tua, dan masyarakat dapat menjadi sumber masukan yang penting untuk melihat apakah kebijakan benar-benar berjalan sebagaimana mestinya di lapangan.

Di sisi lain, pengawasan perlu berjalan berdampingan dengan pembinaan karakter siswa. Kerja sama Kemensos dan Kementerian Pertahanan melalui rencana pengabdian 1.289 kadet Universitas Pertahanan pada 12 sampai 24 Oktober 2026, dengan pendampingan 236 pengasuh, diarahkan untuk memperkuat disiplin, tanggung jawab, kemandirian, dan kepemimpinan dengan pendekatan ramah anak. Dalam lingkungan pendidikan berasrama, pendekatan seperti ini perlu terus dijaga agar pembentukan karakter tidak mengabaikan keselamatan, hak, dan kebutuhan perkembangan peserta didik.

Keberhasilan Sistem Pelaporan Terpadu Sekolah Rakyat tidak cukup diukur dari banyaknya aduan yang masuk. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa cepat laporan ditindaklanjuti, seberapa akurat verifikasi dilakukan, seberapa aman pelapor dilindungi, dan seberapa jelas penyelesaian disampaikan. Koordinasi antara Kemensos, pemerintah daerah, pengelola sekolah, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat harus menjadi satu kesatuan dalam sistem pengawasan.

Selain itu, evaluasi berkala terhadap pola laporan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi masalah yang berulang, menentukan area yang membutuhkan perhatian khusus, serta menyusun langkah pencegahan yang lebih tepat sebelum persoalan berkembang menjadi kasus yang lebih serius di kemudian hari.

Dengan fondasi pengawasan yang kuat, perluasan Sekolah Rakyat tidak hanya berbicara tentang menambah gedung dan ruang belajar, tetapi juga tentang membangun layanan pendidikan sosial yang aman, terbuka, dan akuntabel. Sistem pelaporan yang mudah diakses, perlindungan pelapor, verifikasi lapangan, pemantauan berkala, dan tindak lanjut yang terukur akan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik. Semakin luas program ini berkembang, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan setiap anak memperoleh perlindungan, pelayanan yang layak, dan lingkungan pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Jakarta – Pemerintah menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai fokus utama APBN 2027 di tengah dinamika dan ketidakpastian global. Anggaran negara diarahkan untuk menjaga stabilitas, memperkuat daya tahan ekonomi, mendorong investasi, serta memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.

APBN 2027 resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 29 September 2026. Pemerintah dan DPR menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, serta tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen.

Dari sisi fiskal, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,1 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Defisit anggaran dijaga pada 2,40 persen terhadap PDB. Postur tersebut mencerminkan upaya pemerintah menjaga ruang fiskal sekaligus memberikan dukungan terhadap aktivitas ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan APBN 2027 tetap dirancang ekspansif dengan tetap memperhatikan kredibilitas dan keberlanjutan fiskal.

“Fiskal harus hadir untuk menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitasnya,” ujar Suahasil.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan fiskal perlu berjalan seiring dengan pertumbuhan dan kehati-hatian.

“Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya,” kata Presiden Prabowo.

Pemerintah mengarahkan APBN 2027 pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional, meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.

Penguatan investasi menjadi bagian penting untuk mendukung target pertumbuhan. Pemerintah mendorong kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperbesar kapasitas produksi, memperkuat industri nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas.

APBN juga diarahkan menjaga daya beli masyarakat melalui perlindungan sosial dan pelayanan publik. Anggaran pendidikan mencapai Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, dan ketahanan pangan Rp195,3 triliun.

Di tengah tantangan global, pemerintah memastikan pengelolaan APBN dilakukan secara terukur, kredibel, dan berkelanjutan. Pemerintah juga meningkatkan kualitas belanja agar setiap alokasi anggaran memberikan dampak ekonomi yang nyata, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia ke depan.

Melalui sinergi kebijakan fiskal, investasi, dan sektor riil, APBN 2027 diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)

Jakarta – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan investasi dan belanja yang produktif, sekaligus menjaga ketahanan fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan APBN 2027 menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI. Dalam postur yang disepakati, belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun, sementara pendapatan negara ditetapkan Rp3.435,10 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran berada di level Rp671,16 triliun atau 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa kebijakan fiskal 2027 tetap mengedepankan kehati-hatian, namun diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan dan membuka ruang investasi.

“Kebijakan fiskal harus tetap pruden tetapi tidak pasif. Fiskal harus hadir untuk menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitasnya,” kata Suahasil.

Menurutnya, rancangan APBN 2027 disusun ketika ketegangan geopolitik dan fragmentasi perdagangan global masih berpotensi mengganggu rantai pasok, meningkatkan volatilitas harga, serta menambah tekanan inflasi. Karena itu, fleksibilitas anggaran tetap diperlukan dengan prinsip disiplin fiskal.

Dalam APBN 2027, pemerintah dan DPR menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Asumsi makro lainnya mencakup inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, suku bunga Surat Berharga Negara tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen, serta harga minyak mentah Indonesia sebesar 75 dolar AS per barel.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan target pertumbuhan tersebut penting untuk memperbesar kapasitas ekonomi nasional dan mendorong aktivitas masyarakat.

“Target 6 persen ini dibutuhkan sebagai jembatan untuk memperbesar kue ekonomi kita,” ujar Said.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat diukur, baik dari sisi output maupun outcome di berbagai sektor,” tegasnya.

Belanja pemerintah pusat mencapai Rp3.371,26 triliun, sedangkan transfer ke daerah dialokasikan Rp735 triliun. Struktur tersebut diharapkan memperkuat pembiayaan program prioritas, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta menciptakan ruang bagi investasi dan pembangunan.

Fokus tersebut mencakup penguatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemerataan pembangunan nasional.

Jakarta – Pemerintah menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai fokus utama APBN 2027 di tengah dinamika dan ketidakpastian global. Anggaran negara diarahkan untuk menjaga stabilitas, memperkuat daya tahan ekonomi, mendorong investasi, serta memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.

APBN 2027 resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 29 September 2026. Pemerintah dan DPR menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, serta tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen.

Dari sisi fiskal, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,1 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Defisit anggaran dijaga pada 2,40 persen terhadap PDB. Postur tersebut mencerminkan upaya pemerintah menjaga ruang fiskal sekaligus memberikan dukungan terhadap aktivitas ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan APBN 2027 tetap dirancang ekspansif dengan tetap memperhatikan kredibilitas dan keberlanjutan fiskal.

“Fiskal harus hadir untuk menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitasnya,” ujar Suahasil.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan fiskal perlu berjalan seiring dengan pertumbuhan dan kehati-hatian.

“Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya,” kata Presiden Prabowo.

Pemerintah mengarahkan APBN 2027 pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional, meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.

Penguatan investasi menjadi bagian penting untuk mendukung target pertumbuhan. Pemerintah mendorong kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperbesar kapasitas produksi, memperkuat industri nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas.

APBN juga diarahkan menjaga daya beli masyarakat melalui perlindungan sosial dan pelayanan publik. Anggaran pendidikan mencapai Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, dan ketahanan pangan Rp195,3 triliun.

Di tengah tantangan global, pemerintah memastikan pengelolaan APBN dilakukan secara terukur, kredibel, dan berkelanjutan. Pemerintah juga meningkatkan kualitas belanja agar setiap alokasi anggaran memberikan dampak ekonomi yang nyata, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia ke depan.

Melalui sinergi kebijakan fiskal, investasi, dan sektor riil, APBN 2027 diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)

Jakarta – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan investasi dan belanja yang produktif, sekaligus menjaga ketahanan fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan APBN 2027 menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI. Dalam postur yang disepakati, belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun, sementara pendapatan negara ditetapkan Rp3.435,10 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran berada di level Rp671,16 triliun atau 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa kebijakan fiskal 2027 tetap mengedepankan kehati-hatian, namun diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan dan membuka ruang investasi.

“Kebijakan fiskal harus tetap pruden tetapi tidak pasif. Fiskal harus hadir untuk menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitasnya,” kata Suahasil.

Menurutnya, rancangan APBN 2027 disusun ketika ketegangan geopolitik dan fragmentasi perdagangan global masih berpotensi mengganggu rantai pasok, meningkatkan volatilitas harga, serta menambah tekanan inflasi. Karena itu, fleksibilitas anggaran tetap diperlukan dengan prinsip disiplin fiskal.

Dalam APBN 2027, pemerintah dan DPR menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Asumsi makro lainnya mencakup inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, suku bunga Surat Berharga Negara tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen, serta harga minyak mentah Indonesia sebesar 75 dolar AS per barel.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan target pertumbuhan tersebut penting untuk memperbesar kapasitas ekonomi nasional dan mendorong aktivitas masyarakat.

“Target 6 persen ini dibutuhkan sebagai jembatan untuk memperbesar kue ekonomi kita,” ujar Said.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat diukur, baik dari sisi output maupun outcome di berbagai sektor,” tegasnya.

Belanja pemerintah pusat mencapai Rp3.371,26 triliun, sedangkan transfer ke daerah dialokasikan Rp735 triliun. Struktur tersebut diharapkan memperkuat pembiayaan program prioritas, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta menciptakan ruang bagi investasi dan pembangunan.

Fokus tersebut mencakup penguatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemerataan pembangunan nasional.

Oleh: Bara Winatha*)

Pengesahan APBN 2027 menjadi langkah penting pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Anggaran negara tidak hanya diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi, tetapi juga memastikan pertumbuhan tersebut diterjemahkan menjadi penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, perlindungan masyarakat, serta perluasan investasi. Dengan pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun dan belanja negara sekitar Rp4.106,3 triliun, pemerintah menempatkan APBN sebagai instrumen untuk mendorong ekonomi tumbuh lebih tinggi dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan APBN 2027 dirancang ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah bersama DPR menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027, dengan defisit anggaran tetap dijaga pada level 2,4 persen terhadap produk domestik bruto. Kerangka tersebut menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan mendorong pertumbuhan dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.

Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi diharapkan menjadi salah satu faktor yang mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, keberhasilan APBN tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga dari kemampuan program pemerintah menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Target pembangunan yang disepakati mencakup tingkat kemiskinan pada kisaran 6–6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,3–4,87 persen, peningkatan indeks modal manusia menjadi 0,575, serta kenaikan proporsi lapangan kerja formal menjadi 40,81 persen. Pemerintah juga menargetkan penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 juta hingga 3,49 juta.

Kinerja ekonomi pada semester pertama 2026 menjadi salah satu modal bagi pemerintah untuk mencapai sasaran tersebut. Perekonomian Indonesia tercatat tumbuh 5,45 persen pada semester I-2026, sementara inflasi tetap terkendali dan penerimaan pajak menunjukkan pertumbuhan. Dari sisi belanja, APBN 2027 memberikan perhatian besar pada sektor yang berkaitan langsung dengan kualitas manusia dan ketahanan ekonomi. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp824 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, ketahanan pangan Rp195,3 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp735 triliun.

Anggaran pendidikan diarahkan untuk berbagai program seperti Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, renovasi sekolah dan madrasah, pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, serta beasiswa dan pengembangan talenta melalui LPDP. Penguatan pendidikan memiliki hubungan erat dengan peningkatan kualitas modal manusia yang pada akhirnya dapat memperkuat produktivitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi Indonesia.

Sementara itu, perlindungan sosial diarahkan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah, miskin, dan rentan. Kebijakan tersebut menjadi penyangga daya beli sekaligus bagian dari upaya mempercepat pengurangan kemiskinan. Ketahanan pangan juga memperoleh dukungan anggaran untuk memperkuat kemampuan Indonesia menjaga ketersediaan pangan dan mengurangi kerentanan terhadap gangguan pasokan global.

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan bahwa pencapaian sasaran pembangunan harus disertai pengukuran manfaat dari setiap program yang dibiayai APBN. Menurutnya, pelaksanaan program pemerintah perlu dibarengi dengan evaluasi mengenai dampak nyata yang diterima masyarakat. Dibandingkan usulan dalam Nota Keuangan 2027, pendapatan dan belanja negara masing-masing mengalami peningkatan Rp9,1 triliun, sementara defisit tetap dipertahankan sebesar 2,4 persen terhadap PDB.

Arsitektur APBN 2027 sendiri difokuskan pada delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional. Klaster tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur serta perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. Pemerintah juga menyiapkan program pendukung berupa pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan APBN 2027 perlu diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat. Menurutnya, besarnya anggaran negara harus diterjemahkan menjadi manfaat melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor padat karya, ketahanan pangan, pendidikan, riset dan inovasi, kesehatan, lingkungan, penegakan hukum, serta pembangunan ekonomi di daerah.

Sahroni juga menekankan pentingnya memastikan anggaran yang telah direncanakan dapat digunakan secara tepat sasaran dan terlindungi dari kebocoran. Hal tersebut menjadi penting karena kualitas pengelolaan anggaran akan menentukan seberapa besar manfaat APBN dapat dirasakan masyarakat. Pengawasan dan evaluasi karena itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kebijakan fiskal.

Selain belanja pemerintah, investasi negara juga ditempatkan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan. Pemerintah bekerja sama dengan kementerian dan lembaga serta Danantara untuk mengidentifikasi ruang investasi, menciptakan produk dan jasa, serta memperluas penyerapan tenaga kerja. Pendekatan tersebut diharapkan memperbesar efek pengganda APBN terhadap aktivitas ekonomi, terutama melalui investasi yang mampu menghasilkan kegiatan produktif dalam jangka panjang.

Melalui kombinasi kebijakan pertumbuhan, perlindungan sosial, pendidikan, ketahanan pangan, investasi, dan penciptaan lapangan kerja, APBN 2027 diarahkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang lebih luas. Keberhasilan anggaran dapat dilihat dari seberapa jauh kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesempatan kerja, menjaga daya beli, memperkuat produktivitas, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, APBN 2027 menjadi salah satu instrumen utama untuk mendorong ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan secara berkelanjutan.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kemampuan dan kesiapan pertahanan negara, tidak hanya melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan, tetapi juga dengan menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki disiplin, kemampuan, dan karakter bela negara.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah pembentukan dan pelatihan Komponen Cadangan (Komcad). Program ini menjadi bagian dari sistem pertahanan semesta yang menempatkan kesiapan seluruh komponen bangsa sebagai unsur penting dalam mendukung pertahanan nasional.

Penguatan tersebut sejalan dengan kebijakan pertahanan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden sebelumnya menegaskan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan perlu terus dilakukan secara bertahap untuk menjaga wilayah udara, laut, dan daratan Indonesia sekaligus memperkuat daya tangkal negara.

Dalam konteks itu, pelatihan Komcad bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya membekali peserta dengan kemampuan dasar kemiliteran, tetapi juga memperkuat karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, kerja sama, dan wawasan kebangsaan.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, kebutuhan pertahanan negara tidak hanya berkaitan dengan kemampuan militer dan keamanan.

“Pertahanan negara membutuhkan dukungan kapasitas nasional yang luas, bukan hanya di bidang kemiliteran, di bidang keamanan, tapi juga di bidang kesehatan, teknologi, cyber, pangan, energi, informasi, ekonomi,” ungkap Tito.

Menurut Tito, pembinaan melalui Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) perlu diarahkan untuk meningkatkan profesionalitas dan kapasitas ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Karakter aparatur yang disiplin, mampu bekerja di bawah tekanan, memahami koordinasi, serta tetap bertindak berdasarkan hukum juga dinilai penting. Nilai kedisiplinan, loyalitas, ketepatan waktu, dan kesiapsiagaan diharapkan menjadi bagian dari keseharian peserta setelah mengikuti pelatihan.

Pelatihan Komcad ASN sendiri terus diperkuat pada 2026. Gelombang I diikuti 1.773 ASN dari 55 kementerian dan lembaga pada saat pembukaan, sedangkan Gelombang II diikuti 2.065 peserta yang lulus seleksi.

Meski demikian, Tito menegaskan Komcad tidak menggantikan komponen utama pertahanan.

“Komponen cadangan bukan pengganti komponen utama, komponen cadangan hanya dilaksanakan sebuah mekanisme mobilisasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Di luar mekanisme tersebut, Saudara peserta pelatihan tetap menjalankan tugas utama sebagai ASN pada instansi masing-masing,” paparnya.

Melalui pelatihan tersebut, penguatan pertahanan negara tidak hanya bertumpu pada pembangunan kekuatan dan alutsista, tetapi juga ditopang sumber daya manusia yang siap, disiplin, profesional, dan memiliki karakter bela negara. (*)