Jakarta – Pemerintah memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga menghadapi potensi musim kemarau 2026. Langkah strategis tersebut dilakukan melalui koordinasi antarkementerian/lembaga dalam memperkuat cadangan pangan, menjaga produktivitas pertanian, serta mengantisipasi dampak perubahan iklim di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintah memastikan produksi pangan nasional tetap berada dalam kondisi aman didukung stok beras nasional yang kuat dan langkah mitigasi yang terkoordinasi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kesiapan pemerintah menghadapi dinamika iklim saat ini berada dalam kondisi terkendali.

“Kalau dampak ini, ada El Nino, itu nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena stok kita sudah 5 juta ton, tertinggi selama Republik ini merdeka,” kata Amran.

Penguatan ketahanan pangan nasional tersebut didukung kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Sumber Daya Air, serta Kementerian Pertanian melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian. Sinergi tersebut difokuskan pada penguatan sistem irigasi, optimalisasi sumber air, percepatan tanam, serta penyediaan sarana produksi pertanian guna menjaga stabilitas hasil panen selama musim kemarau berlangsung.

Sebagai bentuk kesiapan menghadapi musim kering, Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk mendukung program irigasi dan penyediaan benih unggul. Lebih dari Rp3 triliun di antaranya difokuskan untuk penguatan infrastruktur irigasi, termasuk pompanisasi dan optimalisasi sumber air di wilayah rawan kekeringan.

Deputi Bidang Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dr. Ardhasena Sopaheluwakan, menegaskan bahwa secara umum kondisi iklim Indonesia masih mendukung sektor pertanian meskipun kewaspadaan terhadap potensi kekeringan tetap diperlukan.

“Kondisi iklim Indonesia sebenarnya sangat baik untuk pertanian. Kekeringan tidak terjadi setiap saat dan kita sudah cukup familiar dalam menghadapinya,” ujarnya.

BMKG memproyeksikan musim kemarau tahun 2026 akan datang lebih awal dengan puncak kekeringan diperkirakan berlangsung pada Juni hingga September. Potensi El Nino tahun ini diperkirakan berada pada kategori lemah hingga moderat dengan probabilitas sekitar 50–60 persen.

“Kecenderungannya, semakin kuat El Nino maka Indonesia akan semakin kering. Namun kondisi ini tidak terjadi secara serentak di seluruh wilayah,” katanya.

Oleh: Anne Cantika )*

Sinergi lintas sektor menjadi kata kunci dalam membangun ketahanan pangan yang tidak hanya kuat, tetapi juga berkelanjutan di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Tantangan seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, hingga gangguan rantai pasok menuntut pendekatan yang tidak bisa lagi bersifat parsial. Ketahanan pangan bukan sekadar urusan sektor pertanian, melainkan hasil kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Dalam konteks ini, Indonesia menunjukkan arah yang semakin progresif dengan menempatkan sinergi lintas sektor sebagai fondasi utama dalam memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas pangan bagi seluruh rakyat.

Pemerintah, sebagai penggerak utama, telah mengambil peran strategis melalui berbagai kebijakan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Upaya peningkatan produksi pertanian tidak lagi berdiri sendiri, tetapi dikombinasikan dengan penguatan infrastruktur, digitalisasi sistem distribusi, serta dukungan pembiayaan yang inklusif. Di sisi lain, sektor swasta turut berkontribusi melalui investasi pada teknologi pertanian modern, pengolahan hasil panen, hingga penguatan rantai pasok yang lebih efisien. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem yang saling menguatkan, di mana setiap aktor memiliki peran yang jelas dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah memastikan produksi pangan nasional tetap terjaga di tengah potensi musim kemarau 2026, didukung kondisi cadangan beras yang kuat serta langkah mitigasi terkoordinasi lintas sektor. Penguatan ketahanan pangan tersebut ditopang sinergi lintas sektor yang melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Sumber Daya Air (SDA), serta Kementerian Pertanian melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) dan Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP).

Tidak kalah penting, peran akademisi dan lembaga riset menjadi tulang punggung dalam menghadirkan inovasi berbasis ilmu pengetahuan. Pengembangan bibit unggul, teknologi irigasi hemat air, serta sistem pertanian presisi merupakan contoh nyata bagaimana ilmu pengetahuan diterjemahkan menjadi solusi konkret. Ketika inovasi ini diadopsi oleh petani dengan dukungan pemerintah dan dunia usaha, maka produktivitas meningkat tanpa harus mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Di sinilah letak kekuatan sinergi, yakni menghubungkan pengetahuan dengan praktik lapangan secara efektif.

Masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha mikro di sektor pangan, juga memiliki posisi sentral dalam ekosistem ini. Pemberdayaan mereka melalui pelatihan, akses terhadap teknologi, dan kemudahan permodalan menjadi kunci dalam meningkatkan kapasitas produksi sekaligus kesejahteraan. Program-program berbasis komunitas yang mengedepankan kearifan lokal turut memperkaya pendekatan ketahanan pangan, menjadikannya lebih adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial budaya di berbagai daerah. Dengan demikian, ketahanan pangan tidak hanya menjadi agenda nasional, tetapi juga gerakan kolektif yang tumbuh dari tingkat akar rumput.

Sementara itu, Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP) Kementerian Pertanian Dr. Hermanto mengatakan strategi menghadapi kemarau tidak semata fokus pada mitigasi, tetapi juga tetap mendorong peningkatan produksi sebagai bagian dari agenda besar swasembada pangan berkelanjutan. Melalui berbagai program strategis, Ditjen LIP mendorong optimalisasi lahan (oplah) hingga 300 ribu hektare, khususnya pada lahan eksisting dengan indeks pertanaman rendah agar produktivitas dapat ditingkatkan. Selain itu, kunci keberhasilan menghadapi musim kemarau terletak pada sinergi lintas sektor yang solid. Dengan koordinasi yang kuat dan langkah antisipatif yang terukur, produksi pangan nasional diyakini tetap terjaga meskipun di tengah tantangan iklim.

Pendekatan kolaboratif ini membuka peluang besar dalam mendorong diversifikasi pangan. Ketergantungan pada satu atau dua komoditas utama dapat dikurangi dengan mengembangkan potensi pangan lokal yang beragam. Di sinilah peran sinergi menjadi krusial, karena pengembangan komoditas alternatif membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari riset, produksi, hingga pemasaran. Dengan diversifikasi yang kuat, ketahanan pangan menjadi lebih resilien terhadap berbagai risiko eksternal.

Dalam konteks global, sinergi lintas sektor juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mampu menjaga kedaulatan pangannya sekaligus berkontribusi pada stabilitas pangan dunia. Kerja sama internasional yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga riset membuka akses terhadap teknologi, pasar, dan praktik terbaik dari berbagai negara. Namun, kekuatan utama tetap terletak pada soliditas kolaborasi di dalam negeri yang menjadi fondasi bagi setiap langkah ke luar.

Ke depan, tantangan ketahanan pangan akan semakin kompleks, namun dengan fondasi sinergi yang kuat, Indonesia memiliki modal besar untuk menjawabnya. Kunci keberhasilan terletak pada konsistensi dalam menjaga kolaborasi, memperkuat koordinasi, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan program berjalan secara terintegrasi. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan antaraktor, sehingga sinergi yang terbangun dapat terus berkelanjutan.

Dengan demikian, sinergi lintas sektor bukan sekadar strategi, melainkan kebutuhan mendasar dalam membangun ketahanan pangan yang kokoh dan berkelanjutan. Ketika seluruh elemen bangsa bergerak bersama dalam satu visi, maka ketahanan pangan tidak hanya menjadi tujuan yang dapat dicapai, tetapi juga menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Indonesia, dengan segala potensi dan kekuatan kolaboratifnya, berada pada jalur yang tepat untuk mewujudkan kemandirian pangan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

)* Pemerhati Masalah Pangan

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Ketahanan pangan tetap menjadi isu penting bagi Indonesia, terutama di tengah tekanan global seperti perubahan iklim, naik-turunnya harga komoditas, dan gangguan rantai pasok. Kondisi ini membuat upaya menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan tidak bisa lagi dilakukan sendiri-sendiri. Perlu kerja bersama yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, TNI, pelaku usaha, petani, hingga Masyarakat, agar ketahanan pangan nasional bisa tetap terjaga secara berkelanjutan.

Konsep collaborative governance menekankan pada sinergi lintas sektor dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik. Dalam konteks pangan, hal ini berarti bahwa pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang menghubungkan berbagai kepentingan dan sumber daya. Pendekatan ini menjadi semakin relevan ketika tantangan pangan semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja.

Kementerian Pertanian menjadi salah satu aktor utama dalam mendorong kolaborasi ini. Upaya percepatan tanam serentak, misalnya, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produksi pangan secara nasional. Kementan menekankan bahwa percepatan tanam serentak dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas produksi di tengah ancaman krisis global. Kebijakan ini tidak hanya melibatkan pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, penyuluh pertanian, hingga kelompok tani di lapangan.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti mengatakan bahwa secara nasional, gerakan tanam serentak mencakup 25 provinsi dengan total target tanam mencapai sekitar 50 ribu hektare yang tersebar pada lokasi Oplah pada 2024 seluas 20.000 hektare, Oplah 2025 seluas 18.800 hektare, serta CSR 2025 seluas 10.322 hektare, ditambah lokasi rehabilitasi bencana seluas 1.116 hektare.

Gerakan ini menjadi langkah konkret Kementerian Pertanian dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif guna memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung tercapainya swasembada padi secara berkelanjutan. Selain itu, percepatan tanam juga menjadi strategi antisipasi terhadap dampak perubahan iklim, termasuk potensi El Nino, berisiko menurunkan produksi pangan akibat berkurangnya ketersediaan air dan mundurnya musim tanam.

Menurut Idha, keberhasilan gerakan tanam serentak sangat ditentukan oleh pengawalan di lapangan, khususnya oleh penyuluh pertanian bersama petani. Pemanfaatan alat dan mesin pertanian (Alsintan) menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan tanam di berbagai wilayah.

Kolaborasi juga diperkuat melalui keterlibatan TNI dalam sektor pertanian. TNI turut memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan koperasi desa yang diandalkan untuk mendistribusikan pangan lokal. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa hasil produksi tidak terhambat dalam proses distribusi, terutama di wilayah terpencil atau rawan akses. Dengan demikian, kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat sistem logistik pangan nasional.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan ketahanan pangan nasional tercapai berkat sinergi dan disiplin TNI. Dukungan tersebut dinilai menjadi kunci keberhasilan program pertanian hingga ke tingkat petani. Keterlibatan TNI berlangsung dari tingkat bintara pembina desa hingga pimpinan tertinggi. Peran ini memastikan program pertanian berjalan efektif di lapangan.

Capaian sektor pertanian saat ini menunjukkan hasil signifikan. Produksi pangan nasional telah mencapai sekitar 34,69 juta ton. Sementara itu, cadangan beras pemerintah menembus 5,12 juta ton. Angka ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Capaian tersebut diakui lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Department of Agriculture (USDA). Data tersebut juga sejalan dengan catatan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan TNI menjadi kekuatan utama dalam penguatan ketahanan pangan nasional. Peran ini diperkuat hingga tingkat desa dengan koperasi sebagai ujung tombak.

Peran TNI menjadi semakin strategis di tengah tekanan geopolitik dan gangguan rantai pasok pangan global. Kondisi ini menuntut sistem pangan nasional yang kuat dan terintegrasi. Ketahanan pangan tidak lagi sekadar soal produksi. Pangan kini menjadi bagian dari strategi pertahanan negara.

Ke depan, tantangan ketahanan pangan akan semakin kompleks. Perubahan iklim dapat mempengaruhi pola tanam dan produktivitas, sementara urbanisasi dapat mengurangi lahan pertanian. Dalam situasi ini, pendekatan kolaboratif menjadi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta mendorong inovasi berbasis teknologi untuk mendukung sistem pangan yang tangguh.

Collaborative governance menawarkan kerangka yang relevan dan efektif dalam membangun ketahanan pangan nasional. Melalui sinergi antara pemerintah, TNI, pelaku usaha, dan masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya mencapai swasembada pangan, tetapi juga menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan dan inklusif. Upaya ini tentu membutuhkan komitmen jangka panjang, namun dengan kolaborasi yang solid, ketahanan pangan nasional bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Pemerintah terus mempertegas komitmennya dalam melindungi anak di ruang digital melalui penerapan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak atau PP TUNAS. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah nyata negara dalam merespons berbagai ancaman digital yang semakin kompleks, sekaligus menciptakan ekosistem digital yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

Di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat serta meningkatnya kekhawatiran terhadap paparan konten digital yang tidak ramah anak, Indonesia dinilai mengambil langkah maju melalui hadirnya PP TUNAS. Regulasi tersebut bukan sekadar perangkat hukum, tetapi juga mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas di era digital.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan regulasi ini merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan anak-anak memperoleh ruang digital yang lebih aman.

“PP TUNAS menjadi bukti negara hadir menjaga anak-anak Indonesia agar tumbuh di lingkungan digital yang sehat dan terlindungi. Platform digital tidak cukup hanya menjadi ruang berekspresi, tetapi juga harus menjadi ruang yang aman bagi anak,” ujar Meutya.

Menurut Meutya, implementasi PP TUNAS dilakukan melalui sinergi lintas sektor, termasuk bersama berbagai platform digital global. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar perlindungan anak tidak berhenti pada regulasi, tetapi berjalan efektif melalui pengawasan dan tanggung jawab bersama.

Ia menilai keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci agar kebijakan tersebut memberi dampak nyata.

“Perlindungan anak di ruang digital membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat agar implementasinya benar-benar efektif,” katanya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menilai implementasi PP TUNAS menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem perlindungan anak secara nasional.

“Negara memiliki tanggung jawab memastikan setiap anak terlindungi, termasuk saat beraktivitas di ruang digital yang terus berkembang,” ujar Arifah.

Dari sisi pengawasan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menilai PP Nomor 17 Tahun 2025 memberi dukungan bagi orang tua dalam menghadapi tantangan pengasuhan di era teknologi. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menyebut regulasi ini membantu orang tua menghadapi derasnya arus algoritma dan konten digital.

“PP Tunas menjadi instrumen yang membantu orang tua agar tidak menghadapi tantangan digital sendirian dalam mendampingi anak,” kata Jasra.

Menurut Jasra, lahirnya PP TUNAS merupakan respons terhadap berbagai ancaman yang dihadapi anak di ruang digital, mulai dari paparan konten negatif, perundungan siber, penipuan daring, hingga risiko kecanduan gawai.

“Regulasi ini hadir untuk menjawab meningkatnya ancaman digital terhadap anak dan memperkuat sistem perlindungan yang lebih adaptif,” ujarnya.

Ia menambahkan aturan tersebut disusun melalui kajian panjang, berlandaskan amanat konstitusi dan komitmen terhadap Konvensi Hak Anak.

“Setelah pandemi, akses internet anak meningkat sangat pesat. Peluangnya besar, tetapi ancamannya juga nyata dan tidak boleh diabaikan,” tutur Jasra.

Melalui PP TUNAS, pemerintah menegaskan perlindungan anak di ruang digital menjadi agenda strategis yang dijalankan melalui regulasi, kolaborasi, serta pengawasan berkelanjutan. Kebijakan ini dinilai menandai langkah Indonesia memperkuat komitmen menghadirkan ruang digital yang lebih aman bagi generasi masa depan.

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam melindungi anak di ruang digital melalui PP 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan era digital yang semakin kompleks, terutama terkait paparan konten negatif, eksploitasi daring, hingga kecanduan teknologi yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa PP TUNAS merupakan bagian dari komitmen negara dalam melindungi anak-anak dari risiko dunia digital.

“PP TUNAS ini adalah bentuk kehadiran negara dalam memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan ruang digital yang aman dan sehat. Kami ingin platform digital tidak hanya menjadi ruang berekspresi, tetapi juga ruang yang melindungi,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat sejumlah platform global yang menunjukkan komitmen terhadap regulasi ini.

Regulasi ini dirancang untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dengan melibatkan pemerintah, platform digital, dan masyarakat. PP TUNAS mengatur kewajiban platform dalam memperkuat moderasi konten, meningkatkan sistem keamanan, serta menyediakan fitur perlindungan anak yang lebih ketat. Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data anak juga menjadi perhatian utama.

Selain itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia menilai klasifikasi usia anak dalam PP TUNAS telah sesuai dengan aspek tumbuh kembang.

“Sejauh ini masih sesuai dengan kaidah ilmiah. Kita memang tidak bisa sepenuhnya meniadakan akses karena ruang digital sudah menjadi bagian dari kehidupan,” kata Ketua Pengurus Pusat IDAI, Piprim Basarah Yanuarso.

Menurut dia, kebijakan tersebut juga selaras dengan rekomendasi internasional, termasuk dari American Academy of Pediatrics, yang menekankan pentingnya perlindungan anak di ruang digital.

Melalui pendekatan yang mengintegrasikan aspek kesehatan, pendidikan, dan teknologi, PP TUNAS tidak hanya berfokus pada pembatasan, tetapi juga penguatan literasi digital bagi anak dan orang tua. Di sisi lain, regulasi ini mendorong pelaku industri untuk menghadirkan inovasi layanan yang lebih aman, termasuk penguatan algoritma penyaring konten dan fitur kontrol orang tua.

Implementasi PP TUNAS mencerminkan upaya Indonesia dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan standar internasional. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan generasi muda secara optimal di tengah pesatnya transformasi teknologi.

Oleh: Pahlevi Ersa Nugroho

Komitmen pemerintah menghadirkan ruang digital yang aman bagi anak terus diperkuat melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas. Regulasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam ekosistem digital yang sehat, aman, dan produktif di tengah derasnya perkembangan teknologi. Pemerintah memandang ruang digital kini bukan sekadar sarana komunikasi, tetapi telah menjadi bagian dari ruang tumbuh kembang anak, sehingga membutuhkan aturan, pengawasan, dan perlindungan yang konsisten.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid menegaskan PP Tunas menjadi fondasi penting agar platform digital, mulai media sosial, game daring, hingga layanan elektronik lainnya, memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan khusus bagi anak. Menurut Meutya Viada Hafid, kebijakan ini diharapkan memperkuat ekosistem digital Indonesia agar semakin aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai keberhasilan, mulai penguatan regulasi perlindungan anak, perluasan program literasi digital nasional, peningkatan patroli siber terhadap konten berbahaya, hingga kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ruang digital yang ramah anak.

Melalui Kemkomdigi, pemerintah mengembangkan strategi perlindungan digital dengan menempatkan keluarga sebagai benteng pertama. Pendampingan orang tua dinilai menjadi langkah mendasar, termasuk mengatur penggunaan gawai, membatasi waktu layar, dan membangun komunikasi terbuka agar anak lebih terlindungi dari berbagai ancaman daring. Pemerintah juga mendorong penguatan budaya lokal dan interaksi sosial sebagai penyeimbang penggunaan teknologi di kalangan anak-anak.

Selain penguatan keluarga, literasi digital menjadi strategi utama. Pemerintah mengajak masyarakat membekali anak dengan kemampuan berpikir kritis dalam menggunakan internet, memahami etika digital, serta memanfaatkan teknologi secara positif. Anak-anak didorong tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga generasi yang mampu menggunakan ruang digital untuk belajar, berkreasi, dan berkembang. Pada saat yang sama, pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi filter protektif untuk meminimalkan paparan konten negatif dan menciptakan platform yang lebih ramah anak.

Pendekatan ini diperkuat dengan kolaborasi multisektor yang melibatkan pemerintah, industri teknologi, lembaga pendidikan, hingga aparat penegak hukum. Dukungan Polri terhadap PP Tunas menjadi bagian penting dari strategi nasional perlindungan anak di ruang digital. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menekankan ancaman di ruang digital tidak hanya berupa kejahatan yang tampak, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi anak. Karena itu, menurut Johnny Eddizon Isir, komunikasi dua arah dalam keluarga sangat penting agar anak merasa aman bercerita jika menghadapi ancaman di internet.

Polri juga mengingatkan pentingnya mencegah oversharing atau membagikan informasi pribadi anak secara berlebihan di media sosial, karena berpotensi dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab. Orang tua didorong mengaktifkan fitur parental control serta berdiskusi dengan anak tentang etika berinternet. Langkah-langkah sederhana ini dipandang penting untuk membangun budaya digital yang aman sejak dini.

Selain edukasi, Polri terus memperkuat patroli siber dan upaya pencegahan kejahatan digital yang menyasar anak. Generasi muda pun diajak memanfaatkan teknologi untuk hal-hal positif dan produktif. Ini menegaskan perlindungan anak di ruang digital bukan hanya soal pengawasan, tetapi juga mendorong pemanfaatan teknologi yang sehat dan memberdayakan.

Dukungan terhadap PP Tunas juga datang dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menilai regulasi ini menjadi tonggak penting dalam melindungi anak dari berbagai risiko digital yang semakin kompleks, mulai dari pornografi, penipuan daring, perundungan siber hingga kecanduan gawai. Menurut Jasra Putra, selama ini banyak orang tua seolah menghadapi derasnya arus algoritma dan konten digital sendirian, sehingga kehadiran PP Tunas menjadi penguatan penting.

Jasra Putra juga menegaskan regulasi ini lahir dari kajian panjang dan amanat konstitusi yang menempatkan perlindungan anak sebagai kewajiban negara. Pasca pandemi COVID-19, akses internet anak meningkat sangat cepat dan memunculkan tantangan baru yang tidak bisa diabaikan. Kondisi itu mendorong pemerintah menghadirkan regulasi yang tidak hanya responsif terhadap ancaman digital, tetapi juga preventif untuk melindungi anak dalam jangka panjang.

Di tengah percepatan transformasi digital nasional, pemerintah menegaskan pembangunan infrastruktur digital harus diimbangi pembangunan ekosistem digital yang aman. Sebab keberhasilan transformasi digital bukan hanya diukur dari kemajuan teknologi, tetapi juga dari sejauh mana teknologi memberi manfaat dan perlindungan bagi generasi masa depan.

Pada akhirnya, PP Tunas menjadi simbol keseriusan negara dalam memastikan ruang digital menjadi lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Namun keberhasilan kebijakan ini membutuhkan dukungan semua pihak, mulai keluarga, sekolah, industri teknologi, aparat, hingga masyarakat luas. Perlindungan anak di ruang digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi gerakan bersama yang harus dijaga secara berkelanjutan.

Momentum kehadiran PP Tunas perlu dimanfaatkan untuk memperkuat kesadaran bersama bahwa anak-anak berhak tumbuh di lingkungan digital yang sehat, aman, dan bermartabat. Dengan sinergi yang terus diperkuat, ruang digital diharapkan menjadi ruang belajar, kreativitas, dan masa depan yang mendukung lahirnya generasi Indonesia yang tangguh di era digital.

*) Pemerhati pendidikan

Oleh: Syahgita Riasha *)

Komitmen pemerintah memperkuat perlindungan anak di ruang digital terus ditegaskan melalui implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak atau PP TUNAS. Kebijakan ini menjadi langkah strategis negara menghadirkan ekosistem digital yang aman, sehat, dan berpihak pada tumbuh kembang generasi muda, sekaligus mengajak orang tua serta masyarakat memperkuat pengawasan digital secara bersama. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya kekhawatiran atas berbagai risiko di ruang siber, pemerintah menilai perlindungan anak tidak bisa hanya bertumpu pada regulasi, tetapi membutuhkan keterlibatan keluarga, masyarakat, dan platform digital secara berkelanjutan.

PP TUNAS dinilai menjadi bukti keseriusan pemerintah menjawab tantangan zaman dengan menghadirkan tata kelola digital yang lebih bertanggung jawab. Indonesia disebut mengambil langkah progresif di tengah perhatian global terhadap ancaman paparan konten tidak sesuai usia, eksploitasi daring, hingga dampak penggunaan teknologi yang tidak terkendali pada anak. Melalui kebijakan ini, pemerintah tidak hanya menetapkan aturan, tetapi juga mendorong implementasi melalui sinergi lintas sektor dan kolaborasi aktif dengan berbagai platform digital internasional agar perlindungan anak dapat berjalan nyata.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan PP TUNAS merupakan wujud kehadiran negara untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan ruang digital yang aman dan sehat. Menurut Meutya Hafid, platform digital diharapkan tidak hanya menjadi ruang berekspresi, tetapi juga ruang yang memberikan perlindungan bagi anak. Pernyataan ini menunjukkan perlindungan anak di dunia digital telah menjadi bagian penting dari agenda pembangunan sumber daya manusia Indonesia di tengah era transformasi digital.

Pemerintah juga menekankan keberhasilan implementasi PP TUNAS sangat bergantung pada keterlibatan orang tua. Pengawasan penggunaan gawai, pendampingan aktivitas digital anak, hingga penguatan literasi digital keluarga dinilai menjadi langkah penting agar anak mampu menggunakan teknologi secara sehat dan aman. Dalam pandangan pemerintah, pengawasan digital bukan sekadar membatasi akses, melainkan membangun kebiasaan bermedia digital yang bertanggung jawab sejak dini.

Selain keluarga, masyarakat turut diajak mengambil peran dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak. Pemerintah mendorong budaya saling peduli, edukasi bersama, serta penguatan kesadaran kolektif agar perlindungan anak di ruang siber menjadi gerakan bersama. Pendekatan ini dinilai penting karena tantangan digital semakin kompleks dan membutuhkan gotong royong lintas elemen.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari platform digital global. Kepala Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik YouTube Asia Pasifik Danny Ardianto menyampaikan dukungan terhadap langkah pemerintah Indonesia dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Menurut Danny Ardianto, komitmen itu bukan semata kepatuhan pada regulasi, tetapi bagian dari tanggung jawab bersama. Dukungan tersebut menunjukkan kolaborasi antara pemerintah dan platform digital menjadi faktor penting dalam mewujudkan ekosistem digital yang lebih aman.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menilai implementasi PP TUNAS sebagai tonggak penting dalam penguatan sistem perlindungan anak nasional. Arifah Fauzi menegaskan negara harus hadir memastikan setiap anak terlindungi, termasuk dalam ruang digital yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Pandangan ini memperkuat bahwa perlindungan anak di era digital harus diposisikan sebagai agenda pembangunan yang strategis.

Dalam satu tahun terakhir, pemerintah dinilai menunjukkan berbagai keberhasilan dalam memperkuat transformasi digital yang berpihak pada masyarakat. Selain mendorong pembangunan infrastruktur digital dan peningkatan akses internet, pemerintah juga memperluas edukasi literasi digital, memperkuat pengawasan ruang siber, serta menghadirkan berbagai kebijakan yang memberi perlindungan lebih besar kepada masyarakat termasuk anak-anak. Kehadiran PP TUNAS menjadi bagian dari capaian itu sekaligus menegaskan transformasi digital Indonesia diarahkan tidak hanya untuk kemajuan teknologi, tetapi juga keamanan dan keberlanjutan.

Berbagai capaian tersebut menunjukkan pemerintah tidak hanya responsif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga proaktif menghadirkan kebijakan yang menjawab tantangan baru. Penguatan kerja sama dengan platform digital internasional, perluasan program literasi digital, dan regulasi perlindungan anak menjadi bagian dari keberhasilan yang memperkuat fondasi tata kelola digital nasional.

PP TUNAS pun dipandang bukan sekadar instrumen hukum, tetapi kerangka bersama untuk membangun budaya digital yang sehat. Melalui regulasi ini, pemerintah ingin memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam ekosistem digital yang mendukung kreativitas sekaligus memberi perlindungan dari berbagai risiko. Hal itu penting mengingat generasi muda merupakan kelompok yang paling dekat dengan teknologi sekaligus paling rentan terhadap dampak negatif ruang digital.

Pada akhirnya, implementasi PP TUNAS menjadi momentum memperkuat kesadaran bahwa perlindungan anak di ruang digital adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia pendidikan, dan platform digital perlu terus bergerak seiring untuk menjaga ruang siber yang aman dan sehat bagi generasi penerus bangsa. Dengan kolaborasi yang kuat, pengawasan digital tidak hanya menjadi upaya perlindungan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk mewujudkan masa depan digital Indonesia yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

*) Pemerhati anak

Jakarta – Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memperluas fungsi koperasi sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok dan hasil pertanian sekaligus penyedia layanan kesehatan dasar melalui klinik dan apotek desa.

Di tengah fluktuasi harga pangan dan tekanan ekonomi akibat perubahan iklim, pendekatan berbasis komunitas ini diposisikan sebagai model integratif yang menggabungkan layanan ekonomi, sosial, dan kesehatan dalam satu ekosistem desa.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa pengembangan Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat kemandirian desa dan meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal.

Ia menyampaikan bahwa koperasi tidak lagi hanya berfungsi sebagai wadah simpan pinjam, melainkan sebagai pusat aktivitas ekonomi yang mampu menyerap hasil panen masyarakat.

“Kopdes Merah Putih akan menjadi penyerap utama hasil panen petani sehingga harga lebih stabil dan petani mendapatkan kepastian pasar. Ini penting agar kesejahteraan petani meningkat secara berkelanjutan,” ujar Ferry.

Ia juga menambahkan bahwa integrasi layanan kesehatan seperti klinik dan apotek desa juga menjadi langkah dalam menghadirkan pelayanan publik lebih inklusif.

“Kami ingin koperasi menjadi pusat layanan masyarakat desa, termasuk layanan kesehatan dasar, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan obat dan pemeriksaan awal,” lanjutnya.

Asisten Deputi Bidang Organisasi dan Badan Hukum Kementerian Koperasi, Try Aditya Putra, menekankan pentingnya penguatan kelembagaan koperasi agar mampu menjalankan fungsi yang lebih luas. Pemerintah terus mendorong legalitas dan tata kelola koperasi yang baik sebagai fondasi utama keberhasilan program.

Ia juga menyoroti bahwa diversifikasi layanan, termasuk klinik dan apotek desa, akan meningkatkan daya tarik koperasi di mata masyarakat.

“Dengan layanan yang semakin lengkap, koperasi akan menjadi pusat aktivitas desa yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih dirancang menyerupai “warung desa” yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, termasuk obat-obatan.

“Koperasi desa ini nanti seperti warung besar milik warga, di mana masyarakat bisa membeli sembako, gas, pupuk, hingga obat dengan harga yang lebih murah,” ungkap Zulkifli.

Ia menambahkan bahwa keberadaan apotek desa dalam koperasi akan membantu masyarakat mendapatkan akses obat yang aman dan terjangkau tanpa harus pergi ke kota.

“Ini bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan baik, termasuk kesehatan,” pungkasnya. ***

Jakarta – Pemerintah terus mendorong penguatan layanan dasar di desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Salah satu terobosan yang disiapkan adalah menghadirkan klinik kesehatan dan gerai obat di setiap koperasi, guna memperluas akses layanan kesehatan masyarakat pedesaan yang selama ini masih terbatas.

“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini juga nanti akan dilengkapi dengan gerai obat dan klinik kesehatan di desa-desa supaya orang desa bisa mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan,” ujar Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

Langkah ini dilatarbelakangi oleh masih minimnya fasilitas kesehatan dan ketersediaan obat di banyak wilayah desa. Selain itu, sebagian masyarakat desa juga belum sepenuhnya terjangkau program jaminan kesehatan nasional, sehingga kehadiran layanan kesehatan berbasis koperasi diharapkan dapat menjadi solusi konkret di tingkat akar rumput.

“Harapannya kami Kementerian Koperasi bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan akan melakukan penandatanganan surat keputusan bersama,” jelas Ferry.

Kopdes Merah Putih dirancang tidak hanya sebagai pusat ekonomi, tetapi juga sebagai pusat layanan terpadu di desa. Selain klinik dan apotek, koperasi ini akan memiliki berbagai unit usaha seperti gerai sembako, simpan pinjam, logistik, hingga fasilitas penyimpanan hasil produksi, yang disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing.

Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menegaskan bahwa konsep ini membuka peluang besar dalam memperluas jangkauan layanan kesehatan masyarakat desa secara masif.

“Jika seluruh wilayah memiliki koperasi dengan rata-rata 1.000 anggota, maka lebih dari 80 juta orang bisa dipastikan mendapatkan hak layanan kesehatan,” ujar Zabadi.

Ia menambahkan, ke depan koperasi tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga menjadi sentra pelayanan sosial, termasuk kesehatan. Dalam hal ini, Zabadi menyoroti pentingnya kolaborasi antara Kopdes Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurutnya, kedua entitas ini adalah “satu nyawa” yang bertujuan menyejahterakan masyarakat desa. “Koperasi masa depan tidak boleh hanya bicara soal ekonomi, tetapi juga menjadi sentra layanan kesehatan bagi anggotanya,” ungkapnya.

Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah optimistis Kopdes Merah Putih mampu menjadi instrumen strategis dalam memperkecil kesenjangan akses layanan kesehatan antara desa dan kota, sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat desa.

Oleh: Yandi Arya Adinegara )*

Kesenjangan layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi pekerjaan rumah besar dalam pembangunan nasional. Di satu sisi, kota-kota besar menikmati akses rumah sakit modern, tenaga medis memadai, serta distribusi obat yang relatif lancar. Di sisi lain, banyak desa masih menghadapi keterbatasan fasilitas kesehatan, minimnya ketersediaan obat, hingga rendahnya keterjangkauan layanan bagi masyarakat.

Dalam konteks inilah, langkah pemerintah menghadirkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai simpul layanan kesehatan sekaligus pusat ekonomi desa patut diapresiasi sebagai terobosan strategis dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih tidak hanya dirancang sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat desa. Setiap koperasi akan dilengkapi dengan gerai obat dan klinik kesehatan, sebuah inovasi yang secara langsung menyasar persoalan klasik: keterbatasan akses layanan kesehatan di wilayah pedesaan. Pernyataan ini bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari desain kebijakan yang terintegrasi lintas sektor.

Selama ini, salah satu persoalan mendasar adalah masih adanya warga desa yang belum terjangkau oleh program jaminan kesehatan nasional. Kehadiran klinik desa berbasis koperasi membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih dekat, murah, dan mudah diakses. Ferry Juliantono menekankan bahwa pemerintah ingin memastikan masyarakat desa memperoleh jaminan pelayanan kesehatan yang layak, melalui sinergi antara Kementerian Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan.

Langkah kolaboratif ini diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito. Kerja sama tersebut tidak hanya bertujuan memperluas cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetapi juga meningkatkan kualitas layanan melalui interoperabilitas data dan pendekatan berbasis komunitas.

Dengan cakupan JKN yang telah mencapai sekitar 98 persen, tantangan berikutnya adalah memastikan akses nyata hingga ke tingkat desa—dan Kopdes Merah Putih menjadi instrumen penting untuk menjawab tantangan tersebut.

Secara konseptual, Kopdes Merah Putih memang dirancang sebagai pusat aktivitas desa yang holistik. Selain layanan kesehatan melalui apotek dan klinik, koperasi ini juga menghadirkan gerai sembako, unit simpan pinjam, kantor koperasi, cold storage, gerai logistik, serta gerai potensi daerah.

Pendekatan multi-layanan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak melihat kesehatan sebagai isu yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari ekosistem kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan pangan, akses ekonomi, dan layanan kesehatan dipadukan dalam satu wadah kelembagaan yang berbasis gotong royong.

Ahmad Zabadi bahkan memproyeksikan dampak besar dari program ini. Jika setiap desa memiliki koperasi dengan rata-rata 1.000 anggota, maka sekitar 80 juta masyarakat berpotensi mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih baik melalui jaringan koperasi. Ini bukan angka kecil, melainkan gambaran transformasi sistemik yang dapat mengubah wajah pelayanan publik di Indonesia.

Lebih jauh, sinergi antara Kopdes dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga menjadi kunci keberhasilan implementasi. Keduanya dipandang sebagai “satu nyawa” dalam mendorong kesejahteraan masyarakat desa. Dengan integrasi ini, pelayanan kesehatan tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dan promotif, termasuk peningkatan literasi kesehatan masyarakat.

Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga semakin memperkuat arah kebijakan ini. BPJS Kesehatan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan Gizi Nasional, untuk memastikan perlindungan kesehatan menjangkau hingga ke desa. Upaya ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan, sebagaimana tercermin dalam visi pembangunan berbasis dari bawah.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menegaskan bahwa kesehatan masyarakat desa merupakan fondasi penting dalam pembangunan. Ia mengingatkan bahwa masyarakat desa tidak boleh jatuh miskin hanya karena sakit. Pernyataan ini mencerminkan pendekatan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perlindungan sosial.

Dalam praktiknya, tantangan implementasi tentu tidak ringan. Pembangunan Kopdes Merah Putih yang menyasar puluhan ribu titik di seluruh Indonesia menghadapi berbagai kendala, mulai dari ketersediaan lahan hingga kesiapan sumber daya manusia. Namun, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara bertahap, dengan pendekatan yang transparan dan akuntabel, termasuk dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

Kebijakan ini mencerminkan perubahan paradigma penting, yaitu dari pendekatan sektoral menuju pendekatan integratif. Kesehatan tidak lagi dipandang sebagai urusan eksklusif sektor medis, tetapi sebagai bagian dari ekosistem sosial-ekonomi yang lebih luas. Koperasi, sebagai institusi yang berakar pada nilai kebersamaan, menjadi kendaraan yang tepat untuk menjembatani kebutuhan tersebut.

Kopdes Merah Putih bukan sekadar program ekonomi, melainkan instrumen strategis untuk menutup kesenjangan layanan kesehatan di Indonesia. Jika dijalankan secara konsisten dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, program ini berpotensi menjadi model pembangunan desa yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

)* Penulis Merupakan Pengamat Sosial