JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat penanganan dan pemulihan pascagempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Dukungan anggaran disiapkan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi serta mempercepat pemulihan fasilitas dan layanan dasar.

Gempa tektonik berkekuatan Magnitudo 7,7 yang terjadi di utara Pulau Flores berdampak pada sejumlah wilayah di NTT. Pemerintah bersama pemerintah daerah, BNPB, TNI, Polri, Basarnas, serta kementerian dan lembaga terkait terus melakukan penanganan darurat dan pendataan dampak bencana.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyiapkan anggaran untuk kebutuhan penanganan bencana gempa di NTT melalui anggaran yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Menteri Keuangan siap membantu kebutuhan pembiayaan di sana. Tapi untuk pertama, kan biasanya kita pakai dana dari BNPB yang sudah kita siapkan,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Dukungan pembiayaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan proses tanggap darurat dapat berjalan cepat, termasuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pemulihan wilayah terdampak.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, prioritas penanganan dimulai dari proses evakuasi korban, penyaluran bantuan, pembukaan akses yang terputus, serta pemulihan konektivitas dan layanan dasar masyarakat.

Sejumlah pejabat pemerintah pusat kata dia juga telah ditugaskan langsung menuju Labuan Bajo dan Maumere untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan optimal.

Puluhan ribu paket sembako dari Bantuan Presiden (Banpres) telah diberangkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Sementara itu, kementerian dan lembaga terkait terus melakukan penanganan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

“Yang paling utama adalah memastikan masyarakat terdampak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan layanan yang dibutuhkan. Akses menuju wilayah terdampak juga harus segera dipastikan agar proses penanganan darurat tidak terhambat,” ujar AHY.

Pemerintah memastikan koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar bantuan dapat diterima masyarakat secara tepat dan cepat. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat NTT pascabencana.

Di tengah momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, semangat gotong royong dan kehadiran negara diharapkan terus menjadi kekuatan bagi masyarakat NTT untuk menghadapi masa tanggap darurat dan bangkit kembali. (*)

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama dalam memastikan bantuan logistik dapat segera diterima masyarakat terdampak. Penyaluran bantuan dilakukan melalui berbagai jalur, baik darat maupun udara, untuk menjangkau wilayah yang mengalami dampak berat dan sulit diakses.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di NTT dipastikan tersalur secara cepat dan merata hingga ke wilayah yang mengalami dampak berat dan sulit dijangkau.

“Kabupaten Manggarai ini adalah kabupaten yang terberat pascagempanya. Ini yang kita hadir ke sini. Ada lagi satu kecamatan Reok, itu informasinya juga yang lebih berat ya, Reok. Tapi kita sudah berhasil masuk ke sana. Tadi untuk logistik di bawah Pangdam, itu sudah bisa masuk ke Reok,” jelas Suharyanto.

Suharyanto juga menyampaikan bahwa posko pendampingan nasional telah dibangun dan beroperasi untuk menghimpun kebutuhan sekaligus mendukung penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.

“Untuk posko-posko bantuan, ini sudah terbentuk. Posko nasionalnya ada di Halim. Di sana menghimpun semua kebutuhan logistik yang diperlukan,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat penyaluran bantuan melalui jalur darat dan udara. Sebanyak empat helikopter TNI dan dua pesawat BNPB disiagakan di Labuan Bajo, sementara akses jalan yang sebelumnya terdampak longsor telah kembali dapat dilalui sehingga distribusi logistik ke wilayah terdampak dapat dipercepat.

“Kemudian jalan-jalan, informasi dari Menteri PU sudah temu semua. Tidak ada lagi yang tertutup longsor sehingga tidak bisa jalan,” sambung Suharyanto.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa NTT disiapkan untuk memenuhi kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat. Logistik yang dikirim mencakup makanan siap saji, air minum, sembako, obat-obatan, peralatan kesehatan, tenda, dan air bersih.

“Di hari kedua penanganan bencana, tambahan 25 ton logistik telah tiba. Dengan demikian, total 52 ton logistik telah dikirimkan untuk membantu masyarakat terdampak,” ujar Teddy.

Pemerintah mendistribusikan bantuan ke sejumlah wilayah terdampak melalui berbagai moda transportasi. Pengiriman dilakukan menggunakan kendaraan darat, pesawat, dan helikopter untuk memastikan bantuan dapat menjangkau daerah yang membutuhkan.

“Seluruh bantuan selanjutnya didistribusikan melalui jalur darat, pesawat, dan helikopter ke sejumlah wilayah terdampak, meliputi Labuan Bajo, Maumere, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Sikka, Ende, dan Nagekeo,” jelas Teddy.

Percepatan distribusi logistik dan pemulihan akses menjadi bagian penting dalam penanganan masa tanggap darurat. Pemerintah memastikan koordinasi antarlembaga terus diperkuat agar bantuan dapat tersalurkan secara cepat, merata, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang terdampak gempa di NTT. (*)

Oleh : Abdul Razak)*

Pemerintah terus mempercepat penanganan darurat bagi masyarakat terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8/2026). Berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga badan usaha milik negara dikerahkan untuk memastikan keselamatan warga, memenuhi kebutuhan dasar, serta mempercepat distribusi bantuan ke sejumlah wilayah terdampak.

Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah bergerak cepat untuk menangani masyarakat yang terdampak bencana. Sejumlah kementerian dan lembaga ditugaskan melakukan penanganan langsung, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah ingin memastikan masyarakat terdampak di NTT mendapatkan penanganan darurat secara cepat dan maksimal. Pemerintah juga mengerahkan berbagai sumber daya untuk mempercepat proses evakuasi, distribusi bantuan, dan pemulihan layanan dasar di wilayah terdampak.

Salah satu bantuan utama yang disiapkan pemerintah adalah 50.000 paket sembako bagi masyarakat terdampak gempa. Sebanyak 4.925 paket telah dikirim melalui Maumere dan Labuan Bajo untuk kemudian didistribusikan ke sejumlah kabupaten sesuai kebutuhan. Sementara itu, 45.075 paket lainnya akan dikirim secara bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi di lapangan.

Prabowo menegaskan bahwa keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi prioritas utama selama masa tanggap darurat. Pemerintah juga memastikan penanganan tidak berhenti pada fase darurat, tetapi dilanjutkan dengan upaya pemulihan kondisi masyarakat dan wilayah yang terdampak.

Selain pemerintah pusat, Perum Bulog, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk turut dikerahkan untuk mendukung penanganan di lapangan. Sinergi tersebut diarahkan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pangan, energi, komunikasi, serta layanan dasar masyarakat.

BNPB mengoptimalkan berbagai moda transportasi untuk menjangkau wilayah yang memiliki kendala geografis. Moda transportasi laut dimanfaatkan untuk mendistribusikan bantuan hingga ke wilayah kepulauan terluar, termasuk Pulau Palue di Kabupaten Sikka. Strategi tersebut menjadi penting karena sejumlah wilayah terdampak memiliki akses darat yang terbatas pascabencana.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S.P. Panjaitan menjelaskan bahwa pengerahan armada kapal dilakukan untuk memastikan warga di wilayah terisolasi tetap memperoleh bantuan secara cepat. Menurutnya, distribusi bantuan ke Pulau Palue melalui jalur laut menjadi solusi untuk menembus wilayah kepulauan yang mengalami kendala aksesibilitas darat pascabencana.

Strategi distribusi tersebut merupakan bagian dari interkoneksi moda transportasi darat, laut, dan udara yang diterapkan BNPB untuk menjangkau seluruh titik pengungsian di NTT. Pemerintah berupaya menyesuaikan jalur distribusi dengan kondisi geografis setiap wilayah agar bantuan dapat tiba secara efektif.

Untuk Kabupaten Sikka, bantuan yang telah disalurkan mencakup 146 tenda keluarga, lima tenda pengungsi, 200 kasur lipat, 700 selimut, dan 400 tikar. Selain itu, pemerintah mendistribusikan 300 paket sembako, 100 paket kids ware, 100 paket hygiene kit, lima unit tangki air, 10 unit genset, serta perangkat penerangan berupa light tower.

BNPB mencatat sebanyak 9.290 warga masih bertahan di sejumlah lokasi pengungsian. Kabupaten Sikka menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbesar, yakni 3.356 jiwa, disusul Kabupaten Manggarai sebanyak 2.078 jiwa. Sebanyak 500 warga lainnya tercatat mengungsi di Nagekeo, sementara masyarakat terdampak juga berada di Bima dan Kepulauan Selayar.

Di sisi layanan kesehatan, pemerintah telah mendirikan Rumah Sakit Lapangan untuk memperkuat pelayanan medis bagi masyarakat terdampak. Rumah sakit tersebut beroperasi di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai.

Berton menjelaskan bahwa pendirian Rumah Sakit Lapangan dilakukan untuk mendukung pelayanan medis kedaruratan bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan kesehatan akibat dampak gempa. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat layanan kesehatan selama masa tanggap darurat.

Dari sisi mobilitas, jalur darat Larantuka-Maumere telah kembali terhubung dan dapat dilalui untuk mendukung distribusi logistik maupun proses evakuasi. Namun, akses jalan yang menghubungkan Ende dan Nagekeo masih terputus akibat gempa sehingga tim gabungan terus berupaya mencari jalur alternatif.

Berton menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak dasar dan kebutuhan logistik masyarakat di lokasi pengungsian menjadi salah satu prioritas utama penanganan darurat. Pemerintah terus melakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan masyarakat secara lebih akurat dan memastikan bantuan yang diberikan sesuai kondisi di lapangan.

Di Kabupaten Manggarai, para penyintas masih membutuhkan sejumlah bantuan mendesak, antara lain tenda darurat, 30 ton beras, obat-obatan, 1.000 selimut, 1.000 velbed, 1.000 tikar, tandon air bersih, serta genset. Kebutuhan tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk segera dipenuhi melalui mekanisme distribusi bantuan yang telah disiapkan.

Pemerintah Provinsi NTT juga tengah memproses penetapan status tanggap darurat selama 14 hari. Sementara itu, sejumlah pemerintah kabupaten telah menetapkan status kedaruratan sesuai kondisi wilayah masing-masing untuk memperkuat koordinasi dan mobilisasi sumber daya.

Pemerintah memastikan upaya penanganan tidak berhenti pada fase tanggap darurat. Pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak akan terus dilakukan setelah kondisi darurat terkendali. Prabowo menegaskan pemerintah akan terus melakukan upaya terbaik untuk memulihkan keadaan masyarakat NTT.

Dengan pengerahan personel, logistik, layanan kesehatan, serta dukungan transportasi darat, laut, dan udara, pemerintah berupaya memastikan seluruh penyintas mendapatkan perlindungan dan bantuan secara merata, termasuk masyarakat yang berada di wilayah kepulauan dan daerah dengan akses terbatas..

)* Analis Kebijakan Publik

Oleh : Ricky Rinaldi

Bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyisakan duka mendalam sekaligus menguji ketangguhan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana nasional. Ribuan warga di berbagai wilayah kabupaten terdampak, mulai dari Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sikka, hingga Ende, harus menghadapi kenyataan pahit akibat rusaknya tempat tinggal, fasilitas umum, sarana ibadah, dan lumpuhnya sejumlah infrastruktur dasar. Di tengah situasi krisis dan keprihatinan yang meluas ini, respons cepat, terkoordinasi, serta berkelanjutan dari pemerintah menjadi tumpuan utama masyarakat dalam memastikan hak-hak dasar para penyintas terlindungi secara maksimal.

Langkah taktis yang diambil oleh pemerintah dalam fase tanggap darurat dan percepatan pemulihan pascabencana membuktikan kehadiran nyata negara di tengah warganya yang tertimpa musibah. Dua figur penting yang memegang komitmen strategis dalam mengawal pemulihan ini adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, yang memimpin langsung operasi lapangan serta orkestrasi taktis pemulihan infrastruktur darurat, serta Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, yang mengawal pemenuhan kebutuhan dasar logistik, pendirian posko pengungsian, penyaluran beras dan makanan siap saji, hingga perlindungan psikososial bagi penyintas di wilayah terdampak.

Kehadiran jajaran pimpinan lembaga tinggi negara tersebut secara langsung di titik-titik bencana di Flores mengirimkan pesan kepedulian yang sangat kuat bahwa pemulihan kondisi masyarakat Nusa Tenggara Timur merupakan prioritas utama pemerintah pusat. Kolaborasi antara aspek teknis kedaruratan, pembersihan puing, perbaikan akses air bersih, dan pemenuhan kebutuhan permakanan menjadi fondasi krusial agar proses transisi dari masa darurat menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berlangsung lancar tanpa terhambat kendala birokrasi yang kaku.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah bergerak dengan target yang jelas dan terukur, terutama dalam memulihkan aksesibilitas wilayah serta layanan-layanan vital publik. Menurut Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto Pemerintah memastikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di NTT tersalurkan secara cepat dan merata hingga ke wilayah yang mengalami dampak berat dan sulit dijangkau. Arahan ini menjadi pedoman operasional di lapangan agar distribusi bantuan tidak terkonsentrasi hanya di pusat-pusat kota kabupaten, melainkan menjangkau desa-desa terisolir.

Pendekatan taktis yang diinstruksikan oleh jajaran BNPB mencakup pengerahan helikopter dan armada alutsista gabungan dari TNI, Polri, serta Basarnas untuk menembus kantong-kantong pengungsian yang akses jalannya terputus akibat longsoran gempa. Selain itu, pendataan tingkat kerusakan rumah warga—mulai dari kategori rusak ringan, sedang, hingga berat—langsung dikerjakan secara paralel bersama dinas teknis pemerintah daerah agar skema bantuan stimulan perbaikan rumah dapat segera dicairkan tanpa harus menunggu masa tanggap darurat berakhir secara formal.

Di sisi lain, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memastikan bahwa negara memberikan perhatian paripurna terhadap perlindungan sosial dan kesejahteraan harian para warga yang berada di tenda-tenda pengungsian. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan bahwa dalam situasi darurat tentunya pemerintah akan memberikan kebutuhan-kebutuhan darurat, seperti permakanan, tenda untuk pengungsi, pakaian, termasuk pakaian ibu, pakaian anak-anak, dan kebutuhan darurat yang lain.

Langkah konkret Kementerian Sosial diwujudkan melalui pengiriman puluhan ton beras, ribuan paket makanan siap saji, tenda keluarga, velbed, selimut, peralatan mandi, hingga pengoperasian dapur umum lapangan terpadu yang memproduksi ribuan porsi makanan bergizi setiap harinya. Keberadaan tim Taruna Siaga Bencana (Tagana) bersama relawan sosial di lokasi pengungsian seperti di Lapangan Umum Mbay, Maumere, Borong, dan Ruteng memberikan rasa aman serta pendampingan psikososial intensif guna memulihkan trauma anak-anak dan kelompok rentan pascabencana.

Ditinjau dari kacamata analitis, keterpaduan langkah antara Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mencerminkan model kepemimpinan lapangan yang adaptif, terarah, dan solutif. Integrasi antara percepatan penanganan infrastruktur vital dengan jaminan kontinuitas pasokan logistik harian mampu meredam kepanikan serta meminimalisasi ketidakpastian yang dialami warga pengungsi. Kepemimpinan yang turun langsung ke rumah sakit, tenda darurat, dan posko logistik memberikan garansi moral bahwa perlindungan keselamatan dan pemenuhan hak rakyat adalah hukum tertinggi yang senantiasa dipegang teguh oleh negara.

Mengawal jalannya penanganan dan pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur merupakan tanggung jawab kebangsaan yang membutuhkan dukungan serta solidaritas dari seluruh komponen bangsa. Keterbukaan informasi publik, manajemen koordinasi terpusat satu komando, transparansi penyaluran bantuan, serta partisipasi aktif lembaga non-pemerintah menjadi pilar utama yang memperkuat efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi jangka panjang yang disiapkan pemerintah.

Soliditas lintas sektor yang diperlihatkan pemerintah di Flores menjadi bukti ketangguhan bangsa Indonesia dalam merespons bencana alam yang datang tak terduga secara cepat dan profesional. Kecepatan mobilisasi logistik dan kejelasan peta jalan pemulihan memperlihatkan bahwa negara memiliki kapasitas manajemen kebencanaan yang kian matang, tangguh, dan berpihak kepada rakyat kecil.

Mari kita bersama-sama mengawal dan mendukung penuh seluruh ikhtiar pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur agar saudara-saudara kita para penyintas dapat segera bangkit dari trauma, kembali menempati hunian yang layak dan tahan gempa, memulihkan perekonomian lokal, serta menyongsong masa depan kehidupan yang lebih aman dan berdaya di bawah naungan persaudaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*)Pengamat Isu Strategis

JAKARTA – Aksi demonstrasi merupakan bagian dari penyampaian aspirasi dalam demokrasi. Namun, mahasiswa yang turun ke jalan diingatkan untuk tetap tertib, damai, dan tidak mudah terprovokasi hoaks agar penyampaian kritik berjalan konstruktif tanpa mengganggu ketertiban maupun kepentingan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira juga mengingatkan masyarakat mewaspadai video lama yang disebarkan seolah-olah merupakan demonstrasi terbaru.

“Masyarakat perlu mewaspadai konten-konten hoaks seperti itu karena dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,” katanya.

Politisi muda, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi NasDem, M. Rizky, mengatakan generasi muda memiliki posisi strategis dalam menentukan kualitas demokrasi. Menurutnya, keberanian menyampaikan kritik perlu berjalan beriringan dengan kemampuan memahami persoalan secara utuh dan memverifikasi informasi.

“Anak muda hari ini hidup di tengah arus informasi yang sangat cepat. Karena itu, mereka harus punya bekal demokrasi yang kuat supaya tidak mudah percaya begitu saja pada informasi yang diterima dan mampu menentukan sikap berdasarkan pengetahuan,” ujar Rizky.

Ia menegaskan demokrasi tidak hanya menyangkut pemilu, tetapi juga hak menyampaikan aspirasi, mengawasi pemerintah, menghargai perbedaan, serta memahami proses pengambilan kebijakan.

“Kita ingin Gen Z menjadi generasi yang berani bersuara, tetapi juga bertanggung jawab. Kritis boleh, berbeda pilihan boleh, tetapi semuanya harus dibangun dengan pengetahuan dan cara berpikir yang sehat,” katanya.

Pesan tersebut menjadi relevan menyusul beredarnya kembali sejumlah video lama demonstrasi mahasiswa yang dinarasikan sebagai aksi terbaru. Direktur Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menilai masyarakat perlu berhati-hati karena penggunaan konten di luar konteks dapat mengubah kritik yang legitimate menjadi alat pembentukan opini berbasis disinformasi.

“Ketika informasi sengaja direkayasa untuk membentuk kebencian, maka yang terjadi bukan lagi kontrol sosial, melainkan operasi propaganda yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial,” ujar Iwan.

Ia menilai pemerintah tetap perlu merespons kritik secara cepat, transparan, dan berbasis data. Pada saat yang sama, masyarakat harus meningkatkan literasi digital dengan memeriksa sumber, waktu, konteks, serta kebenaran suatu unggahan sebelum menyebarkannya.

Dengan demikian, ruang demokrasi tetap perlu dijaga sebagai tempat kritik dan kontrol publik. Namun, penyampaian aspirasi akan lebih produktif apabila berpijak pada data, kajian, dan informasi terverifikasi sehingga energi mahasiswa benar-benar mendorong perbaikan kebijakan, bukan terseret provokasi atau disinformasi di ruang digital.

JAKARTA – Rencana aksi demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) pada 18 Agustus 2026 dinilai perlu diwaspadai karena berpotensi dimanfaatkan pihak-pihak yang menyebarkan provokasi dan disinformasi. Di tengah suasana peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, masyarakat diharapkan tetap menjaga ketertiban agar kegembiraan bulan kemerdekaan tidak terganggu, terlebih apabila belum ada pemberitahuan resmi terkait hal tersebut.

Kepastian mengenai belum adanya pemberitahuan resmi disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi. Menurutnya, informasi yang menyebut surat pemberitahuan telah masuk ke kepolisian tidak sesuai dengan fakta.

“Kami bantah. Sejauh ini kami belum menerima ataupun tidak menerima surat pemberitahuan,” tegas Ade Ary Syam Indradi.

Pernyataan tersebut menjadi dasar bahwa hingga batas waktu penyampaian informasi, aparat belum memiliki dokumen resmi sebagai acuan koordinasi pengamanan maupun pengaturan lalu lintas. Kepolisian menilai pemberitahuan merupakan bagian penting agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung tertib dan tetap memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

Sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, penyampaian pendapat di muka umum wajib didahului pemberitahuan tertulis kepada kepolisian paling lambat 3×24 jam sebelum kegiatan dimulai. Ketentuan itu bertujuan memudahkan koordinasi dengan koordinator lapangan mengenai jumlah peserta, rute, hingga titik pelaksanaan aksi.

Selain aspek administratif, pemilihan lokasi demonstrasi juga menjadi perhatian. Kawasan Bundaran Hotel Indonesia termasuk jalur protokol dengan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Karena itu, setiap kegiatan di ruang publik diharapkan memperhatikan ketertiban umum dan hak pengguna jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 UU Nomor 9 Tahun 1998.

Di tengah beredarnya ajakan aksi, pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh konten yang belum terverifikasi. Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyoroti maraknya video lama yang kembali disebarkan dengan narasi seolah menggambarkan situasi terkini.

“Itulah cara disinformasi bekerja. Sebuah penyesatan informasi yang belakangan makin menjadi penyakit di ruang-ruang digital,” ujar Dudung Abdurachman.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan yang mengajak publik meningkatkan literasi digital sebelum menyebarkan informasi mengenai demonstrasi.

“Masyarakat perlu meningkatkan literasi digital. Sebelum membagikan suatu informasi, penting untuk memeriksa sumber, konteks, dan kebenarannya,” tambah Iwan Setiawan.

Ia menilai ruang digital harus tetap menjadi sarana pertukaran informasi yang sehat, bukan medium penyebaran fitnah maupun provokasi. Dengan mengedepankan verifikasi informasi serta kepatuhan terhadap aturan penyampaian pendapat, stabilitas dan ketertiban masyarakat dapat terus terjaga tanpa mengurangi hak konstitusional setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi secara damai. (*)

Jakarta – Rencana aksi demonstrasi BEM UI perlu dipertimbangkan kembali agar tidak mengganggu suasana bulan kemerdekaan. Terlebih, aksi massa yang disertai provokasi, disinformasi, atau tindakan anarkis berpotensi mengganggu ketertiban umum sekaligus merusak iklim demokrasi.

Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengingatkan masyarakat dan mahasiswa agar tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial. Ia menyoroti penggunaan ulang video lama dengan narasi seolah-olah menunjukkan demonstrasi terbaru.

Hasil analisis Monash University Indonesia menyebut salah satu video tersebut merupakan dokumentasi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada 12 Juni 2026, bukan peristiwa mutakhir.

“Itulah cara disinformasi bekerja. Sebuah penyesatan informasi yang belakangan makin menjadi penyakit di ruang-ruang digital,” kata Dudung.

Menurut Dudung, informasi yang direkayasa dapat membentuk persepsi keliru dan memicu keresahan.
“Bukan itu saja, dapat menyebabkan masyarakat resah dan takut, padahal kondisi politik dan keamanan baik-baik saja, alias terkendali,” ujarnya.

Sebelumnya, pengamat intelijen Wawan Purwanto menilai dinamika demonstrasi perlu dicermati karena terdapat indikasi gerakan massa yang bermuatan politik dan terorganisir.

“Pengakuan Presiden yang menemukan fakta sebagian peserta aksi mengikuti demonstrasi karena mendapat bayaran merupakan bukti bahwa terdapat aksi massa yang bermuatan politis, dan merupakan bagian dari upaya subversi guna mendegradasi citra positif Pemerintah,” kata Wawan, di Jakarta.

Ia menyebut pemerintah telah melakukan pemetaan terhadap aktor dan pola dalam sejumlah aksi.

“Pemerintah telah melakukan pemetaan terhadap aktor maupun pola yang digunakan dalam sejumlah aksi tersebut. Sangat wajar jika beliau juga sudah memiliki strategi problem solving guna mengeliminasi ancaman terkait,” katanya.

Wawan pun berpesan agar seluruh pihak menjaga persatuan ditengah beragam tantangan.

“Ajakan kepada seluruh komponen bangsa untuk kompak merupakan sinyalemen bahwa Presiden Prabowo membuka pintu untuk sinergitas dan penyamaan persepsi di dalam membangun bangsa,” pungkas Wawan

Di tengah peringatan HUT ke-81 RI, mahasiswa diharapkan memilih cara penyampaian aspirasi yang damai. Menahan diri dari aksi yang berpotensi memicu kericuhan dinilai dapat menjaga keamanan sekaligus mempertahankan kegembiraan bulan kemerdekaan.

Jakarta – Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia semestinya diisi dengan kegembiraan, kebersamaan, dan aktivitas positif masyarakat. Karena itu, rencana aksi demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) pada momentum kemerdekaan dinilai perlu mempertimbangkan kepentingan publik agar tidak mengganggu kesakralan bulan kemerdekaan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga keamanan, kenyamanan, dan kondusivitas Jakarta selama momentum peringatan kemerdekaan. Menurut dia, kemerdekaan juga tercermin dari kemampuan pemerintah menghadirkan rasa aman bagi warga.

“Bagi Pemerintah DKI Jakarta makna merdeka itu adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi masyarakat Jakarta agar masyarakat itu merasa dilindungi, merasa aman, merasa terjaga, merasa nyaman, dan mereka merasa memiliki kota Jakarta,” ujar Pramono.

Ia menekankan pentingnya semangat bersama untuk menjaga Jakarta. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab agar Ibu Kota tetap aman dan terkendali.
“Maka spirit untuk ‘Jaga Jakarta’ ini tetap kita lanjutkan dan mudah-mudahan Jakarta tetap dalam kondisi yang terkendali dengan baik. Aman,” tuturnya.

Pramono juga mengingatkan bahwa makna kemerdekaan saat ini tidak sebatas perjuangan fisik, tetapi bagaimana masyarakat mampu mengendalikan ego dan membangun ruang dialog.

“Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang pertempuran fisik dengan mengangkat senjata, melainkan tentang menurunkan ego untuk saling mendengar, bekerja bersama,” katanya.

Dalam konteks tersebut, penyampaian aspirasi mahasiswa tetap perlu ditempatkan dalam koridor aturan dan mempertimbangkan hak masyarakat lain. Bundaran HI merupakan kawasan strategis yang menjadi simpul transportasi dan aktivitas ekonomi Jakarta. Polri sebelumnya juga menyatakan hak menyampaikan pendapat tetap dijamin, namun mengimbau massa tidak menggunakan Bundaran HI demi kepentingan publik.

Menteri HAM Natalius Pigai menilai pengaturan lokasi aksi bukan berarti menghilangkan hak warga menyampaikan pendapat. Pemerintah dapat menyediakan lokasi alternatif agar aspirasi tetap tersampaikan tanpa mengganggu kepentingan masyarakat luas.

“Oh iya pengaturan. Bisa. Pemerintah bisa atur. Kalau jalan raya protokol utama tidak boleh, kemudian disediakan akses untuk melakukan penyampaian pendapat di tempat lain, bisa. Namanya juga pengaturan,” kata Pigai.

Dengan demikian, semangat kritis mahasiswa tetap dapat disalurkan secara tertib, tanpa mengorbankan kegembiraan masyarakat dalam merayakan kemerdekaan.

Jakarta – Tokoh nasional hingga pimpinan Aceh mengajak masyarakat menjaga persatuan dan perdamaian serta menolak segala bentuk provokasi yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Seruan ini disampaikan dalam momentum peringatan 21 tahun perdamaian Aceh yang berlangsung pada 15 Agustus 2026.

Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 sekaligus Tokoh Perdamaian Aceh, Jusuf Kalla (JK), menilai kerusuhan yang terjadi di Banda Aceh tidak mencerminkan keinginan mayoritas masyarakat Aceh yang selama ini menikmati perdamaian pasca-MoU Helsinki.

“Awalnya itu sebenarnya peringatan ke-21. Kebetulan MoU Helsinki ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005, sekarang sudah 21 tahun. Diperingati dengan doa dan zikir di Masjid Baiturrahman,” ujarnya.

JK mengatakan situasi berkembang setelah muncul demonstrasi dan pengibaran bendera tertentu. Ia menyebut TNI dan Polri berupaya mencegah agar keadaan tidak berubah menjadi konflik terbuka.

“Keamanan, polisi dan TNI tentu menolak atau berusaha agar tidak terjadi kerusuhan dan apalagi pengibaran bendera. Tidak terjadi konflik,” katanya.

Menurut JK, aksi tersebut juga tidak mewakili mayoritas masyarakat Aceh yang menginginkan perdamaian. Ia menilai perdamaian selama dua dekade telah membawa kemajuan di berbagai bidang.

“Rakyat Aceh selalu ingin damai dibanding dengan kejadian pada konflik itu. Perdamaian ini telah membawa kemajuan, ekonomi masyarakat berkembang lebih baik, kebebasan, pendidikan, dan sosial jauh lebih baik dibanding sebelumnya,” jelasnya.

JK pun mengingatkan masyarakat agar tidak membiarkan capaian selama 21 tahun terganggu oleh konflik baru.

Seruan menjaga perdamaian juga disampaikan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

Dalam peringatan Hari Damai Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, ia mengajak seluruh masyarakat memperkuat persaudaraan dan menjaga kondisi daerah tetap kondusif.

“Mari kita rawat perdamaian ini dengan persaudaraan. Jangan kita wariskan luka kepada anak cucu. Wariskanlah kepada mereka Aceh yang aman, bermartabat, maju, dan penuh kasih sayang,” kata Muzakir Manaf.

Sementara itu, Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman, Tgk H Muhammad Ali atau Abu Paya Pasi, mengingatkan masyarakat untuk mensyukuri perdamaian yang telah membawa perubahan bagi Aceh.

“Nikmat perdamaian yang kita rasakan ini harus kita jaga dan syukuri. Perdamaian telah membuat daerah kita yang dulu miskin sekarang menjadi kaya,” jelasnya.

Abu Paya Pasi mengajak masyarakat menjaga keharmonisan dengan tetap menjalankan nilai-nilai agama.

Jakarta – Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 sekaligus Tokoh Perdamaian Aceh, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan masyarakat Aceh agar menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi.

Pesan itu disampaikan menyusul kericuhan yang terjadi di Banda Aceh bertepatan dengan peringatan 21 tahun perdamaian Aceh.

JK menilai peristiwa tersebut tidak mencerminkan keinginan mayoritas masyarakat Aceh yang selama ini menikmati kondisi damai setelah penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.

“Awalnya itu sebenarnya peringatan ke-21. Kebetulan MoU Helsinki ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005, sekarang sudah 21 tahun. Diperingati dengan doa dan zikir di Masjid Baiturrahman,” ujar Jusuf Kalla.

Menurutnya, situasi berubah setelah muncul demonstrasi dan pengibaran bendera tertentu yang kemudian mendapat perhatian aparat keamanan. TNI dan Polri berupaya mencegah agar situasi tidak berkembang menjadi konflik terbuka.

“Keamanan, polisi dan TNI tentu menolak atau berusaha agar tidak terjadi kerusuhan dan apalagi pengibaran bendera. Tidak terjadi konflik,” kata JK.

Ia menegaskan masyarakat Aceh tetap menginginkan perdamaian karena kondisi tersebut telah membawa kemajuan dalam berbagai bidang.

Pesan serupa disampaikan tokoh sekaligus negosiator perdamaian Aceh asal Finlandia, Juha Christensen.

Ia meminta bendera GAM dihormati sebagai bagian dari sejarah, bukan digunakan untuk kepentingan tertentu.

“Kita harus hormati bendera GAM sebagai sejarah, itu paling penting. Menggunakan bendera GAM untuk kepentingan lain menurut saya tidak bagus,” kata Juha.

Ia menilai pengibaran bendera GAM dalam situasi saat ini tidak baik bagi suasana perdamaian. Juha mengingatkan semua pihak agar tidak melakukan tindakan sensitif yang berpotensi mengganggu stabilitas.

“Itu tidak bagus untuk suasana. Kita harus juga ingat itu di butir MoU adalah bermartabat untuk semua,” ujarnya.

Sementara itu, Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman, Tgk H Muhammad Ali atau Abu Paya Pasi, mengajak masyarakat mensyukuri perdamaian yang telah berlangsung selama 21 tahun.

“Nikmat perdamaian yang kita rasakan ini harus kita jaga dan syukuri. Perdamaian telah membuat daerah kita yang dulu miskin sekarang menjadi kaya,” katanya.

Abu Paya mengingatkan agar masyarakat tidak melupakan nilai-nilai agama dalam menjaga keharmonisan Aceh.

“Mari kita terus bersyukur akan nikmat menjadi manusia dan jangan pernah melupakan perintah Allah. Jika kita kufur nikmat, maka Allah akan memberikan teguran,” pungkasnya.