Jakarta – Hilirisasi nikel mendorong perubahan posisi Indonesia dalam industri mineral dunia. Tidak lagi sekadar memasok bijih mentah, Indonesia kini berkembang menjadi pusat produksi nikel olahan dengan pangsa sekitar 41 persen dari total produksi global.

Perubahan tersebut memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok sekaligus membuka ruang lebih besar untuk mempertahankan nilai tambah di dalam negeri.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan peningkatan kapasitas pengolahan telah mengubah peran Indonesia dalam industri nikel global.

“Indonesia juga telah berubah dari pengekspor bijih menjadi pusat produksi olahan,” kata Yusuf.

Produksi nikel olahan Indonesia tercatat meningkat lebih dari 60 kali lipat, dari sekitar 22 ribu ton pada 2014 menjadi lebih dari 1,4 juta ton pada 2023. Pangsa produksinya juga meningkat dari sekitar 1 persen menjadi 41 persen dari produksi dunia.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P. Sasmita menilai perkembangan tersebut menunjukkan perubahan mendasar dalam struktur industri nasional.

“Jadi, kalau parameternya adalah kemampuan mengubah bijih menjadi produk olahan di dalam negeri, hilirisasi jelas menghasilkan transformasi struktural,” ujar Ronny.

Pemerintah kini mendorong hilirisasi berlanjut ke produk dengan nilai tambah lebih tinggi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pengembangan tidak berhenti pada fasilitas pengolahan, tetapi diarahkan hingga bahan baku dan ekosistem baterai.

“Nilai tambahnya kan ke baterai precursor kemudian ekosistem baterai,” kata Airlangga.

Pengembangan tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan industri otomotif dan energi baru terbarukan. Langkah ini memperluas rantai industri nikel sehingga nilai ekonomi yang tercipta tidak berhenti pada tahap pemurnian mineral.

Besarnya aktivitas hilirisasi juga tercermin dari realisasi investasi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat investasi sektor hilirisasi mencapai Rp300,1 triliun pada Semester I 2026 atau 29,7 persen dari total investasi nasional. Angka tersebut mencakup berbagai komoditas hilirisasi, termasuk nikel, bauksit, tembaga, besi dan baja serta pasir silika.

Dengan basis produksi yang telah terbentuk, hilirisasi membuka peluang bagi Indonesia untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari sumber daya nikelnya.

Oleh : Jonathan Janoel*)

Perdagangan sumber daya alam Indonesia sedang mengalami perubahan mendasar. Jika sebelumnya bijih nikel lebih banyak dipandang sebagai komoditas tambang untuk memenuhi kebutuhan industri luar negeri, kini pengolahannya semakin banyak dilakukan di dalam negeri. Perubahan tersebut bukan sekadar pergeseran bentuk barang ekspor, melainkan transformasi posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global. Melalui hilirisasi, Indonesia berupaya memperoleh nilai ekonomi lebih besar dari sumber daya yang dimilikinya, sekaligus memperkuat basis industri nasional.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai hilirisasi telah mengubah peta industri nikel dunia dengan meningkatkan kapasitas pengolahan Indonesia. Menurutnya, kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel mendorong investasi pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter di dalam negeri. Perubahan itu tercermin dari peningkatan pangsa produksi nikel olahan Indonesia, dari sekitar 1 persen menjadi 41 persen produksi dunia dalam satu dekade terakhir.

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia tidak lagi hanya berada pada tahap awal rantai pasok. Bijih yang sebelumnya dikirim untuk diproses di luar negeri kini menjadi bahan baku bagi industri pengolahan domestik. Dengan kapasitas tersebut, Indonesia memiliki ruang lebih besar untuk memasok produk antara yang dibutuhkan industri baja nirkarat dan baterai, sekaligus memperkuat posisi dalam perdagangan mineral dunia.

Yusuf juga menekankan bahwa besarnya kapasitas produksi perlu diikuti pengelolaan pasokan yang terukur. Pengaturan produksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perlu mempertimbangkan kebutuhan smelter, harga komoditas, dan keberlanjutan kegiatan pertambangan. Dengan demikian, keberhasilan hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh volume produksi, tetapi juga kemampuan menjaga kesinambungan industri dan manfaat ekonomi dalam negeri.

Perubahan struktur perdagangan itu turut terlihat dari meningkatnya investasi pada sektor pengolahan. Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny P. Sasmita, menyebut produksi nikel olahan Indonesia meningkat lebih dari 60 kali lipat, dari sekitar 22 ribu ton pada 2014 menjadi lebih dari 1,4 juta ton pada 2023. Menurutnya, peningkatan tersebut mencerminkan transformasi Indonesia dari pemasok bahan mentah menjadi salah satu pusat produksi nikel olahan dunia.

Ronny juga mencatat investasi hilirisasi Rp300,1 triliun atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional. Investasi hilirisasi tercatat Rp584,1 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pengolahan mineral menjadi salah satu tujuan penting penanaman modal. Investasi tidak hanya diarahkan pada pengambilan sumber daya, tetapi juga pembangunan fasilitas produksi yang memungkinkan komoditas diproses sebelum diperdagangkan.

Dari sudut perdagangan, perubahan tersebut penting karena nilai ekonomi tidak lagi berhenti pada penjualan bijih. Produk hasil pengolahan dapat memasuki rantai pasok industri dengan tahapan produksi yang lebih panjang. Aktivitas tersebut juga membuka kebutuhan terhadap tenaga kerja, jasa industri, logistik, energi, dan pemasok lokal. Dengan kata lain, hilirisasi memperluas hubungan antara sektor pertambangan dan kegiatan manufaktur nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Indonesia kini telah menggeser China sebagai produsen nikel olahan terbesar dunia. Posisi tersebut memperlihatkan perubahan peran Indonesia dalam pasar global, dari negara pemasok bijih menjadi negara dengan kapasitas pengolahan yang menentukan pasokan produk nikel. Perkembangan ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam memenuhi kebutuhan industri baja nirkarat dan rantai pasok baterai.

Kontribusi ekonomi sektor nikel turut tercermin pada penerimaan negara bukan pajak. Kementerian ESDM mencatat PNBP dari komoditas nikel mencapai Rp21 triliun, meningkat dibandingkan Rp10 triliun pada periode sebelumnya. Penerimaan tersebut menjadi salah satu indikator kontribusi kegiatan pertambangan dan pengolahan terhadap keuangan negara, meskipun nilainya tetap dipengaruhi harga, volume produksi, dan kebijakan pengelolaan.

Namun, posisi sebagai produsen utama juga membawa tanggung jawab menjaga daya tahan industri. Perubahan harga global, kapasitas produksi, dan persediaan dapat memengaruhi perdagangan nikel. Karena itu, pengembangan hilirisasi perlu disertai diversifikasi produk, peningkatan teknologi, efisiensi energi, serta standar lingkungan yang terukur. Penguatan industri lanjutan juga diperlukan agar Indonesia tidak berhenti pada produksi bahan antara, tetapi memiliki peluang memperluas jenis produk yang diperdagangkan.

Hilirisasi nikel menjadi bukti nyata bergesernya arah perdagangan Indonesia—dari ketergantungan pada ekspor bijih mentah menuju komoditas olahan bernilai tinggi. Perubahan ini memperkuat peran industri nasional dalam rantai pasok global, memacu aktivitas manufaktur, serta menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Keberlanjutan transformasi ini akan sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam menjaga kebijakan hilirisasi, memperkuat industri lanjutan, dan menegakkan tata kelola pertambangan yang ramah lingkungan. Pada akhirnya, kekayaan nikel Indonesia tidak lagi sebatas komoditas mentah yang dikirim keluar, melainkan telah menjadi fondasi kokoh bagi perdagangan industri berbasis nilai tambah.

)* Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kebijakan Pemerintah

Oleh: Yusuf Rinaldi)*

Perubahan posisi Indonesia dalam industri nikel global menunjukkan bahwa hilirisasi mulai menggeser pola perdagangan sumber daya alam dari sekadar ekspor bahan mentah menuju penguatan industri pengolahan di dalam negeri. Dengan pangsa produksi nikel olahan yang disebut telah mencapai sekitar 41 persen dari produksi dunia, Indonesia memiliki modal ekonomi yang semakin besar untuk memperkuat posisi dalam rantai pasok industri global. Tantangannya kini bukan lagi sekadar meningkatkan produksi, melainkan memastikan penguasaan teknologi dan nilai tambah semakin dalam berada di dalam negeri.

Perkembangan tersebut menjadi semakin strategis ketika pemerintah mulai mengarahkan hilirisasi nikel hingga membangun ekosistem baterai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pengembangan hilirisasi tidak akan berhenti pada pembangunan smelter, tetapi diarahkan menuju produksi bahan baku baterai, termasuk precursor, serta pembentukan ekosistem industri baterai. Pengembangan tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sektor otomotif dan energi baru terbarukan.

Arah kebijakan itu menunjukkan adanya perubahan orientasi dalam melihat nikel. Komoditas tersebut tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai sumber penerimaan ekspor, tetapi sebagai bahan strategis yang dapat menjadi fondasi bagi pengembangan industri manufaktur baru. Ketika rantai pengolahan diperpanjang hingga produk antara dan komponen baterai, nilai ekonomi yang tercipta juga berpotensi semakin besar dibandingkan apabila Indonesia hanya menjual bijih atau produk olahan dasar.

Dari perspektif perdagangan internasional, perubahan ini penting karena struktur perdagangan global semakin ditentukan oleh penguasaan rantai pasok. Industri kendaraan listrik, penyimpanan energi, dan energi terbarukan membutuhkan berbagai mineral strategis, termasuk nikel. Karena itu, kemampuan Indonesia menguasai produksi nikel olahan memberikan posisi tawar yang berbeda dibandingkan satu dekade lalu.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai konsistensi kebijakan hilirisasi, termasuk larangan ekspor bijih, telah mengubah posisi Indonesia dari eksportir bijih menjadi pusat produksi nikel olahan. Menurutnya, peningkatan pangsa produksi nasional mencerminkan keberhasilan menarik investasi smelter sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

Data yang dikutip dari Our World in Data berbasis British Geological Survey juga memperlihatkan besarnya perubahan tersebut. Produksi nikel olahan Indonesia meningkat dari sekitar 22 ribu ton pada 2014 menjadi lebih dari 1,4 juta ton pada 2023. Dalam periode yang sama, pangsa Indonesia terhadap produksi nikel olahan dunia meningkat dari sekitar 1 persen menjadi 41 persen.

Angka tersebut memberikan konsekuensi ekonomi sekaligus kebijakan. Dengan posisi produksi yang besar, Indonesia memiliki ruang lebih luas untuk memengaruhi dinamika pasokan dan memperoleh manfaat ekonomi dari komoditas strategis tersebut. Namun, kekuatan produksi juga harus diimbangi dengan tata kelola yang mampu menjaga keberlanjutan industri, termasuk pengaturan produksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Yusuf menilai pengendalian produksi dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan, menjaga harga nikel, serta mengoptimalkan penerimaan negara. Namun, kebijakan kuota tetap perlu memperhatikan kebutuhan bahan baku smelter. Pengurangan produksi yang terlalu ketat berisiko mengganggu pasokan industri pengolahan dalam negeri, sementara produksi yang berlebihan dapat meningkatkan risiko kelebihan pasokan dan menekan harga. Pengaturan produksi karena itu perlu ditempatkan dalam kerangka menjaga kesinambungan seluruh ekosistem industri.

Di sisi lain, manfaat hilirisasi sudah terlihat melalui peningkatan investasi, ekspor, penerimaan negara, serta penciptaan lapangan kerja di kawasan industri. Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P. Sasmita menilai lonjakan produksi nikel olahan menunjukkan telah terjadi transformasi struktural dalam industri nasional. Investasi hilirisasi yang mencapai Rp300,1 triliun pada semester I 2026 atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional, serta Rp584,1 triliun sepanjang 2025, memperlihatkan besarnya peran hilirisasi dalam menarik modal ke sektor industri.

Namun, besarnya investasi belum otomatis berarti Indonesia telah menguasai seluruh manfaat ekonomi dari nikelnya. Tahap berikutnya adalah memastikan investasi tersebut menghasilkan transfer teknologi, meningkatkan keterlibatan pemasok domestik, memperkuat kualitas tenaga kerja, dan memperluas basis manufaktur nasional.

Dalam konteks itu, pengembangan teknologi HPAL, nickel sulphate, precursor, cathode active material, recycling hingga industri baterai menjadi penting. Tahapan tersebut dapat memperpanjang rantai nilai sekaligus mengurangi ketergantungan pada ekspor produk dengan tingkat pengolahan yang masih terbatas.

Ke depan, kekuatan produksi tersebut perlu diikuti dengan pendalaman industri agar manfaat ekonomi dari nikel semakin besar dirasakan di dalam negeri. Pengembangan teknologi HPAL, nickel sulphate, precursor, cathode active material, recycling hingga industri baterai menjadi bagian penting untuk memperpanjang rantai nilai. Dengan penguasaan teknologi dan pasar yang semakin kuat, hilirisasi nikel dapat memperbesar peran Indonesia dalam rantai pasok sekaligus perdagangan industri global.

)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi

Jakarta – Perubahan komposisi kabinet dinilai dapat menjadi momentum bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan efektivitas kerja, memperkuat koordinasi lintas kementerian, dan memastikan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Deputi Direktur Pradipa Institute Agus Surono mengatakan keberhasilan reshuffle tidak cukup diukur dari pergantian pejabat, tetapi harus tercermin melalui peningkatan kinerja serta pelaksanaan agenda Asta Cita secara terukur.

Menurut Agus, kabinet perlu memperkuat tata kelola pemerintahan melalui koordinasi yang lebih baik dan menghindari tumpang tindih kebijakan. Setiap kementerian perlu memiliki sasaran jelas, indikator pencapaian terukur, serta evaluasi yang transparan.

“Setiap kementerian perlu memiliki ukuran kinerja yang tegas, sasaran yang dapat dicapai, serta sistem evaluasi yang transparan agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujar Agus.

Di bidang ekonomi, pemerintah didorong menjaga pertumbuhan sekaligus memperluas lapangan kerja melalui penguatan industri dalam negeri, UMKM, investasi produktif, dan daya saing nasional.

“Pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak berhenti pada angka, tetapi diwujudkan dalam peningkatan daya beli dan semakin terbukanya peluang ekonomi bagi masyarakat,” katanya.

Agus juga menilai agenda hilirisasi perlu menghasilkan nilai tambah melalui penguatan teknologi, industri nasional, tenaga kerja, dan pelaku usaha domestik. Di sektor pangan, pemerintah perlu memperkuat produksi, irigasi, pupuk, benih, distribusi, dan kepastian harga dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Sektor pendidikan dan kesehatan juga perlu mendapat perhatian melalui peningkatan kualitas pembelajaran, kompetensi guru, pemerataan akses, pendidikan vokasi, serta layanan kesehatan yang terjangkau.

“Bonus demografi baru akan menjadi peluang apabila diikuti peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia Syahganda Nainggolan mengatakan komunikasi pemerintah perlu diarahkan untuk memperkuat persatuan nasional sekaligus membuka ruang dialog dengan media dan masyarakat.

“Dialog antara pemerintah dan media perlu berjalan dua arah, sehingga informasi pemerintah tersampaikan kepada masyarakat dan aspirasi masyarakat dapat kembali diterima pemerintah,” ujarnya.

Dengan demikian, reshuffle diharapkan tidak berhenti pada perubahan posisi, tetapi menjadi momentum memperkuat koordinasi, meningkatkan kinerja, dan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan pemerintahan Prabowo. (*)

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melakukan penataan kembali Kabinet Merah Putih melalui pergantian sejumlah pejabat strategis. Perubahan mencakup posisi menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, hingga Kapolri. Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat koordinasi antarinstansi sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional.

Sejumlah nama baru dipercaya mengisi posisi penting. Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM. Sugiono menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurachman dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Pada sektor diplomasi dan industri, Arrmanatha Nasir ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Penataan juga dilakukan pada tingkat wakil menteri, antara lain Drajad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Pergantian turut menyasar sejumlah lembaga pemerintahan. Listyo Sigit Prabowo dipercaya sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sementara Deddy Prasetio menjadi Kepala Badan Reforma Agraria Nasional dan Nuzran Joher memimpin Ombudsman RI.

Di sektor keamanan, Suyudi Ario Seto dipercaya menjadi Kapolri menggantikan Listyo Sigit Prabowo. Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia Mohammad Anas RA menilai pergantian tersebut dapat memperkuat penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pelayanan publik dan penegakan hukum.

“Pergantian Kapolri merupakan kewenangan Presiden dan dapat menjadi langkah untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pelayanan masyarakat serta penegakan hukum,” ujar Anas.

Guru Besar Politik Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Armin Arsyad menilai perubahan sejumlah posisi merupakan bagian dari penyesuaian struktur pemerintahan.

“Perubahan sejumlah posisi dapat dimaknai sebagai upaya menata kembali kabinet agar koordinasi dan hubungan kerja dengan Presiden semakin selaras,” kata Armin.

Menurut dia, pemerintah juga membutuhkan tim yang mampu membaca kebutuhan masyarakat sehingga kebijakan yang dirancang dapat menjawab persoalan publik.

Dengan susunan pemerintahan baru, tantangan berikutnya adalah memastikan perubahan tersebut berdampak pada percepatan kerja. Pemerintah perlu menjaga kesinambungan program, memperkuat koordinasi, dan memastikan kebijakan prioritas memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)

Oleh: Ari Nurcahyo

Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menjadi bagian dari upaya menata kembali mesin pemerintahan agar lebih efektif menjalankan agenda nasional. Reshuffle tidak semestinya hanya dilihat dari pergantian pejabat, tetapi juga dari kemampuan pemerintahan dalam meningkatkan koordinasi, memperjelas kebijakan, mempercepat pelayanan publik, dan menghadirkan manfaat yang dirasakan masyarakat. Perubahan susunan kabinet akan memiliki arti apabila mampu mendorong perbaikan kinerja serta memperkuat pelaksanaan agenda pembangunan yang telah ditetapkan.

Deputi Direktur Pradipa Institute Agus Surono berpandangan, ukuran keberhasilan reshuffle tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menempati posisi tertentu. Menurutnya, perubahan tersebut perlu menghasilkan pemerintahan yang lebih terkoordinasi, konsisten, terukur, dan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat. Agus Surono menilai Asta Cita perlu diterjemahkan melalui kebijakan yang konkret, memiliki target jelas, serta dapat dievaluasi secara terbuka. Dengan demikian, pergantian struktur pemerintahan tidak berhenti pada perubahan jabatan, tetapi juga membawa perubahan terhadap kualitas kerja birokrasi.

Penguatan tata kelola menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Koordinasi antarkementerian harus diperkuat untuk mengurangi tumpang tindih kebijakan. Setiap kementerian juga perlu mempunyai indikator kinerja, target realistis, serta mekanisme evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pada sektor ekonomi, Agus Surono menilai pertumbuhan perlu berjalan bersama penciptaan lapangan kerja, penguatan industri nasional, pemberdayaan UMKM, investasi produktif, dan peningkatan daya saing. Pertumbuhan ekonomi pada akhirnya harus mampu meningkatkan daya beli sekaligus membuka kesempatan ekonomi yang lebih luas.

Agenda hilirisasi dan industrialisasi juga perlu diarahkan untuk menghasilkan nilai tambah di dalam negeri. Hilirisasi tidak cukup hanya meningkatkan investasi dan ekspor komoditas, tetapi harus diikuti penguatan teknologi, kapasitas industri nasional, kualitas tenaga kerja, serta keterlibatan pelaku usaha domestik. Sementara itu, ketahanan pangan perlu diperkuat melalui kebijakan yang terintegrasi mulai dari produksi, irigasi, pupuk, benih, distribusi, hingga kepastian harga dan kesejahteraan petani. Upaya tersebut tetap perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Pembangunan sumber daya manusia juga menjadi agenda penting. Pendidikan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran, kompetensi guru, pemerataan akses, penguatan pendidikan vokasi, dan keterkaitan dengan kebutuhan dunia kerja. Agus Surono menilai bonus demografi hanya akan menjadi kekuatan apabila disertai peningkatan kualitas manusia. Sektor kesehatan juga membutuhkan penguatan layanan dasar, pemerataan akses, ketersediaan tenaga kesehatan, dan sistem yang mampu menghadapi berbagai risiko kesehatan.

Pembangunan infrastruktur perlu semakin berorientasi pada manfaat ekonomi dan sosial. Infrastruktur tidak cukup diukur berdasarkan capaian fisik, tetapi juga harus mampu meningkatkan konektivitas, produktivitas daerah, pemerataan, dan kesempatan ekonomi. Di sisi lain, transformasi digital perlu didukung melalui pengembangan talenta digital, riset, kecerdasan artifisial, serta penguatan teknologi nasional. Agenda energi juga harus dijalankan secara realistis melalui diversifikasi sumber energi, pengembangan energi terbarukan, efisiensi, dan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak perubahan kebijakan.

Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi juga menjadi fondasi penting dalam pemerintahan. Kepastian hukum, transparansi, independensi institusi penegak hukum, serta pencegahan korupsi diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik. Pemerataan pembangunan juga perlu menjadi perhatian agar manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi dapat dirasakan masyarakat di daerah tertinggal, perdesaan, kawasan perbatasan, hingga Indonesia bagian timur. Perlindungan sosial pun harus semakin tepat sasaran melalui perbaikan data, integrasi program, transparansi, dan evaluasi dampak.

Dalam konteks tersebut, keberhasilan pemerintah selama setahun seharusnya tidak hanya dinilai dari banyaknya kebijakan yang diluncurkan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Keberhasilan perlu dilihat dari kemampuan pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, memperkuat pelayanan publik, meningkatkan pemerataan, serta memastikan program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Karena itu, reshuffle dapat menjadi momentum untuk memperbaiki capaian yang sudah berjalan sekaligus memperkuat program yang masih membutuhkan penyempurnaan.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia Syahganda Nainggolan menilai komunikasi pemerintah mempunyai peran penting dalam menjaga persatuan nasional. Syahganda Nainggolan mengatakan arahan Presiden Prabowo Subianto menekankan agar komunikasi pemerintah dapat menjadi alat persatuan. Menurutnya, pesan pembangunan dan gagasan pemerintah perlu disampaikan secara transparan serta inklusif kepada masyarakat. Badan Komunikasi Republik Indonesia juga perlu membuka ruang dialog dengan insan pers agar komunikasi tidak berjalan satu arah.

Syahganda Nainggolan menegaskan bahwa komunikasi pemerintah bukan hanya mengenai penyampaian informasi, tetapi juga menjadi sarana menerima aspirasi masyarakat. Dialog antara pemerintah, media, dan publik diharapkan dapat memperlancar penyampaian informasi sekaligus memastikan suara masyarakat kembali menjadi bahan pertimbangan

pemerintah. Pola komunikasi dua arah tersebut menjadi penting agar kebijakan tidak hanya dipahami dari sisi pemerintah, tetapi juga mendapat masukan dari masyarakat.

Pada akhirnya, reshuffle akan memiliki makna apabila perubahan susunan kabinet diikuti peningkatan kualitas pemerintahan. Pergantian pejabat perlu menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan pelayanan publik, menjaga kepastian hukum, memperluas pemerataan, dan memastikan kebijakan menghasilkan manfaat konkret. Masyarakat juga perlu terus mengawal kinerja pemerintah secara kritis dan konstruktif agar reshuffle tidak sekadar menjadi pergantian posisi, melainkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Asta Cita melalui pemerintahan yang efektif, transparan, terukur, dan berorientasi pada kepentingan publik.

*) Pengamat Komunikasi Politik

Oleh: Adib Miftahul

Perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto membuka babak baru dalam perjalanan pemerintahannya. Perubahan sejumlah menteri, wakil menteri, kepala lembaga, hingga pucuk pimpinan Polri tidak hanya dapat dipahami sebagai pergantian personel, tetapi juga sebagai langkah untuk menyesuaikan struktur pemerintahan dengan agenda nasional yang terus berkembang. Pergantian tersebut menempatkan sejumlah nama pada posisi strategis yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan program pemerintahan sekaligus menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.

Dalam perombakan tersebut, Bahlil Lahadalia dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono menempati posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sementara Dudung Abdurachman dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Di sektor luar negeri, Arrmanatha Nasir dilantik sebagai Menteri Luar Negeri, sedangkan Muhammad Sarmuji mengemban tugas sebagai Menteri Perindustrian.

Perubahan juga terjadi pada jajaran wakil menteri. Drajad Hari Wibowo dipercaya sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman menempati posisi Wakil Menteri Keuangan, sehingga bersama Juda Agung, struktur Wakil Menteri Keuangan kembali diisi tiga orang. Muhammad Saleh Mustafa dipercaya sebagai Wakil Menteri Pertanian, sedangkan Irwan Meilano menjadi Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

Penataan turut menyentuh sejumlah lembaga pemerintahan. Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dipercaya sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sedangkan Deddy Prasetio menempati posisi Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Nuzran Joher dipercaya sebagai Ketua Ombudsman RI, Arianto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Di bidang keamanan, Suyudi Ario Seto ditunjuk sebagai Kapolri menggantikan Listyo Sigit Prabowo, sementara Komjen Pol Wahyu Hadiningrat dipercaya menjadi Wakapolri. Pergantian tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam konsolidasi pemerintahan karena institusi kepolisian memiliki peran besar dalam menjaga keamanan, memberikan pelayanan publik, serta memastikan penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan.

Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia Mohammad Anas RA menilai pergantian pucuk pimpinan Polri merupakan kewenangan Presiden sekaligus dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat pemerintahan. Menurut Anas, jabatan Kapolri memiliki posisi strategis karena berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang keamanan dan penegakan hukum. Ia juga melihat pergantian tersebut sebagai kesempatan bagi kepemimpinan baru untuk melakukan konsolidasi internal Polri sekaligus mempersiapkan institusi menghadapi berbagai agenda nasional.

Pandangan Mohammad Anas RA menunjukkan bahwa keberadaan Kapolri baru tidak hanya berkaitan dengan pergantian jabatan, tetapi juga tuntutan untuk membangun koordinasi internal yang lebih kuat. Konsolidasi tersebut menjadi penting agar institusi kepolisian mampu menjalankan pelayanan kepada masyarakat secara efektif sekaligus menjaga keamanan dalam menghadapi agenda nasional, termasuk persiapan menuju Pemilu 2029.

Sementara itu, Guru Besar bidang Politik Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., melihat pergantian sejumlah pejabat sebagai bentuk penyesuaian dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Menurut Armin, pergantian pejabat tidak selalu berkaitan dengan persoalan kinerja, tetapi juga menyangkut kesesuaian hubungan kerja antara pejabat dengan presiden dalam menjalankan agenda pemerintahan. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kabinet sangat dipengaruhi oleh kemampuan seluruh unsur pemerintahan untuk bekerja dalam arah kebijakan yang sama.

Armin juga menilai komposisi pemerintahan perlu diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pandangan tersebut menjadi penting karena keberhasilan pemerintah selama setahun tidak cukup dinilai dari banyaknya program yang dibuat, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan program tersebut berjalan dan memberikan manfaat. Dengan adanya perubahan kabinet, pemerintah memiliki kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap program yang telah berjalan sekaligus memperbaiki pelaksanaan kebijakan yang masih menghadapi kendala.

Selain penataan kabinet, Armin menekankan pentingnya pemerintah memiliki tim pemikir yang mampu membaca kebutuhan masyarakat. Kemampuan memahami harapan publik diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Pemerintah membutuhkan perencanaan yang didukung informasi dan analisis sehingga setiap kebijakan memiliki sasaran yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, kabinet baru perlu membuktikan bahwa perubahan struktur pemerintahan dapat menghasilkan peningkatan kinerja. Energi baru harus diarahkan untuk memperkuat koordinasi, mempercepat program prioritas, meningkatkan pelayanan publik, serta memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan. Pergantian pejabat juga seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kekurangan sekaligus mempertahankan berbagai capaian yang telah dibangun selama setahun pemerintahan.

Dengan demikian, reshuffle bukan sekadar perubahan nama dalam struktur pemerintahan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kerja kabinet dalam menuntaskan agenda nasional. Pemerintah perlu menjaga kesinambungan program yang telah berjalan, terbuka terhadap evaluasi, dan memastikan setiap kebijakan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Energi baru dalam kabinet pada akhirnya harus dibuktikan melalui kerja nyata, pelayanan yang semakin baik, serta pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh rakyat.

*) Pengamat Politik dan Pemerintahan

JAKARTA — Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah indikator pembangunan menunjukkan perkembangan di berbagai sektor. Capaian tersebut mencakup pelayanan publik, ketahanan pangan dan energi, investasi, kesehatan, pendidikan hingga kinerja badan usaha milik negara (BUMN).

Di sektor pelayanan keagamaan, pemerintah mencatat penurunan waktu tunggu ibadah haji. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan, antrean haji yang sebelumnya rata-rata mencapai 49 tahun kini menjadi sekitar 14 tahun setelah pemerintah mengubah formula perhitungan dan melakukan validasi data jemaah.

“Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrean faktual haji itu 14 tahun sesuai dengan perintah Presiden mencari formula dan membereskan data-data yang invalid,” kata Dahnil.

Perubahan juga berlangsung pada sektor pangan. Pemerintah memangkas berbagai regulasi penyaluran pupuk untuk mempercepat distribusi kepada petani sekaligus menekan harga. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat produksi pertanian dan mendorong swasembada pangan.

“145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%,” ujar Prabowo.

Pada sektor energi, pemerintah melanjutkan penguatan kemandirian melalui implementasi biodiesel B50. Pemerintah juga menyatakan Indonesia tidak lagi mengimpor solar sejak 1 Juli 2026. Langkah tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

Di bidang investasi dan ketenagakerjaan, realisasi investasi semester I-2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen secara tahunan. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan realisasi tersebut menyerap sekitar 1,45 juta tenaga kerja, meningkat 15 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Pemerintah juga melanjutkan peningkatan kualitas layanan dasar melalui renovasi sekolah, puskesmas dan rumah tidak layak huni. Di bidang kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis terus diperluas. Pada 2025, program tersebut tercatat telah dimanfaatkan 72,7 juta orang.

Sementara itu, pada sektor korporasi negara, pemerintah mencatat peningkatan laba sejumlah BUMN, antara lain PT Timah, PT Semen Indonesia, PT Pupuk Indonesia dan Pertamina. Berbagai capaian tersebut menjadi bagian dari evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjalankan agenda pembangunan nasional dan memperbaiki program yang masih menghadapi kendala.

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perjalanan pembangunan nasional menjadi momentum untuk membaca arah transformasi Indonesia secara lebih utuh. Berbagai indikator ekonomi, penguatan ketahanan pangan dan energi, perluasan program sosial, pembangunan perumahan rakyat, hingga agenda penguatan tata kelola menjadi bagian dari dinamika kebijakan yang membentuk fondasi pembangunan nasional.

Ketua Umum Logis 08, Anshar Ilo, menilai perjalanan hampir dua tahun pemerintahan Prabowo perlu dilihat secara utuh dan proporsional. Menurutnya, ukuran perkembangan pemerintahan tidak cukup hanya dilihat dari satu indikator, tetapi perlu mempertimbangkan keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan daya beli, pemerataan pembangunan, serta kehadiran program negara yang menjawab kebutuhan masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan perekonomian Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Secara kumulatif, ekonomi semester I 2026 tumbuh 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. BPS juga mencatat sejumlah sektor mengalami pertumbuhan, termasuk pengadaan listrik dan gas yang tumbuh 10,81 persen pada triwulan II.

Bagi Anshar, angka tersebut perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas karena pertumbuhan ekonomi pada akhirnya perlu diterjemahkan menjadi kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan. Ia menyoroti penyerapan hampir 1,45 juta tenaga kerja sebagai salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional.

Di sisi sosial, perkembangan kemiskinan juga menjadi bagian penting dalam membaca transformasi pembangunan. BPS mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen, turun 0,40 poin persentase dibandingkan Maret 2025. Jumlah penduduk miskin juga turun menjadi 22,93 juta orang. Meski demikian, keberlanjutan penurunan tersebut tetap membutuhkan penguatan kebijakan yang mampu menjaga daya beli dan memperluas kesempatan ekonomi.

Berbagai program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan perumahan rakyat, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi masyarakat, dapat dipandang sebagai bagian dari ekosistem kebijakan yang saling berkaitan. Pada program MBG, misalnya, Badan Gizi Nasional mencatat realisasi anggaran mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu Rp218,77 triliun hingga 16 September 2026. BGN menyebut pembenahan tata kelola, penajaman penerima manfaat, dan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus dilakukan seiring pelaksanaan program.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP KNPI sekaligus Komisaris Utama PT PLN Energi Gas dan Sekjen DPP APKLI Merah Putih, Saiful Chaniago, melihat dua tahun pemerintahan Prabowo dari perspektif penguatan integritas, kedaulatan, dan tata kelola pemerintahan. Saiful menyatakan bahwa terdapat tiga pilar yang menurut pandangannya menjadi bagian penting dari arah kebijakan tersebut.

Pertama, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Saiful menyoroti kerja KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri dalam menangani berbagai perkara serta menilai pemberantasan korupsi perlu terus dijalankan berdasarkan hukum, transparansi, dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Di sisi kelembagaan, KPK pada semester I 2026 mencatat penguatan fungsi pengawasan, termasuk 39 rekomendasi evaluasi kinerja serta tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat.

Kedua, penguatan tata kelola program ekonomi kerakyatan. Saiful menempatkan MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari kebijakan yang menurutnya perlu melibatkan pelaku ekonomi lokal, termasuk UMKM dan pedagang kecil. Perspektif tersebut menekankan bahwa keberhasilan program publik tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi juga dari mekanisme pelaksanaan, ketepatan sasaran, transparansi, dan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat.

Ketiga, penguatan kemandirian ekonomi. Saiful menyoroti perluasan hubungan perdagangan, keikutsertaan Indonesia dalam BRICS, hilirisasi sumber daya alam, serta pengembangan pemanfaatan energi domestik. Indonesia sendiri telah menjadi anggota penuh BRICS dan pada saat yang sama menjalankan proses aksesi ke OECD, menunjukkan perluasan keterlibatan Indonesia dalam kerja sama ekonomi internasional.

Dengan demikian, momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menjadi ruang untuk membaca transformasi Indonesia melalui berbagai indikator sekaligus. Pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta perbaikan tata kelola merupakan agenda yang saling berhubungan. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap capaian dapat dipertahankan, diperluas, dan diterjemahkan menjadi manfaat yang semakin merata.

Momentum dua tahun pemerintahan juga dapat menjadi ruang untuk memperkuat kesinambungan pembangunan melalui koordinasi antarlembaga dan keterlibatan masyarakat. Kebijakan ekonomi, sosial, pangan, energi, serta penegakan hukum membutuhkan pelaksanaan yang konsisten agar sasaran pembangunan dapat tercapai secara berkelanjutan. Penguatan transparansi dan akuntabilitas juga penting untuk memastikan program publik berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat secara tepat sasaran.

Transformasi nasional pada akhirnya bukan hanya mengenai perubahan kebijakan, tetapi juga kemampuan negara membangun sistem yang lebih transparan, produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Karena itu, evaluasi dua tahun pemerintahan menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan yang telah berjalan sekaligus mengidentifikasi ruang perbaikan agar pembangunan tetap berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penguatan kemandirian Indonesia.

*)Pemerhati sosial

Oleh : Doni Wicaksono )*

Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo – Gibran, arah pembangunan Indonesia semakin menempatkan kemandirian nasional sebagai salah satu fondasi utama. Kemandirian tidak hanya dipahami sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga sebagai upaya memperkuat daya tahan ekonomi, mengoptimalkan kekayaan alam, meningkatkan kapasitas industri nasional, serta memastikan pembangunan memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat. Dalam konteks tersebut, transformasi Indonesia diarahkan untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat sekaligus memperbesar ruang bagi negara dalam menentukan agenda pembangunan berdasarkan kepentingan nasional.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa dalam 21 bulan pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif. Kebijakan tersebut mencakup berbagai bidang strategis, antara lain swasembada pangan, energi, hilirisasi sumber daya alam, pembangunan manusia, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Pemerintah juga menyampaikan bahwa swasembada pangan berhasil dicapai lebih cepat dibandingkan target awal. Capaian tersebut menjadi bagian penting dari agenda transformasi karena ketahanan pangan merupakan salah satu unsur fundamental dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi global.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa kemandirian pangan merupakan fondasi penting dalam memperkuat perlindungan terhadap masyarakat di tengah ketidakpastian global. Pemerintah terus mendorong swasembada pangan yang berkelanjutan melalui peningkatan produksi, penguatan infrastruktur pertanian, dukungan terhadap petani, serta optimalisasi berbagai sumber daya domestik. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa sektor pangan ditempatkan sebagai bagian dari strategi kedaulatan nasional, bukan semata-mata sebagai agenda ekonomi sektoral. Penguatan produksi dalam negeri sekaligus diharapkan meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat perekonomian masyarakat di wilayah perdesaan.

Transformasi di sektor pangan juga memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan ekonomi daerah. Ketika produksi pertanian meningkat, aktivitas ekonomi di tingkat desa ikut bergerak melalui kebutuhan sarana produksi, distribusi, pengolahan hasil, hingga perdagangan. Dengan demikian, agenda swasembada pangan dapat menciptakan efek berganda yang memperkuat rantai ekonomi dari tingkat masyarakat hingga nasional.

Transformasi juga terlihat dalam sektor energi. Pemerintah mendorong pemanfaatan sumber daya domestik melalui pengembangan biodiesel B50, energi surya, peningkatan produksi minyak nasional, serta pengembangan sumber energi terbarukan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan enam langkah pemerintah menuju kemandirian energi, termasuk percepatan pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan rencana pengembangan PLTS hingga 100 GWp. Arah tersebut menunjukkan upaya membangun sistem energi yang lebih beragam dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

Dimensi transformasi ekonomi juga mendapat perhatian dari Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Pihaknya mengatakan kepemimpinan Prabowo sebagai babak baru dalam sejarah kepemimpinan Indonesia dan mengapresiasi berbagai kebijakan yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional. Pihaknya juga menilai kebijakan seperti hilirisasi, swasembada pangan dan energi, Danantara, koperasi desa, serta program pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari sistem kebijakan yang saling berkaitan. Menurut Sultan, transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat serta berdaya saing.

Hilirisasi menjadi salah satu instrumen penting dalam agenda tersebut. Selama bertahun-tahun Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, tetapi tantangan utamanya adalah memastikan nilai tambah lebih banyak dinikmati di dalam negeri. Karena itu, penguatan industri pengolahan, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan teknologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari transformasi ekonomi. Ketika bahan mentah diolah menjadi produk bernilai tambah di dalam negeri, manfaat ekonomi dapat diperluas melalui rantai produksi, tenaga kerja, usaha pendukung, hingga penerimaan negara.

Pada saat yang sama, kemandirian nasional tidak berarti Indonesia harus menutup diri dari dunia internasional. Justru kerja sama global dapat dimanfaatkan untuk memperoleh teknologi, membuka pasar, meningkatkan investasi, dan memperkuat kapasitas industri domestik. Sultan juga mengapresiasi diplomasi ekonomi Presiden Prabowo yang mendorong akses pasar dan kerja sama teknologi dengan negara lain, termasuk dalam sektor pupuk, energi, dan eksplorasi sumber daya. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kemandirian dapat berjalan beriringan dengan keterbukaan dan kerja sama internasional.

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dengan demikian dapat dibaca sebagai periode penguatan fondasi transformasi nasional. Pangan, energi, hilirisasi, pembangunan manusia, koperasi, industri, dan diplomasi ekonomi ditempatkan dalam satu kerangka besar untuk meningkatkan ketahanan nasional. Tantangan ke depan tentu masih besar, terutama memastikan setiap kebijakan terlaksana secara konsisten, manfaat pembangunan dirasakan secara merata, serta peningkatan kapasitas nasional berjalan berkelanjutan. Namun, berbagai kebijakan dan capaian yang telah disampaikan pemerintah menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mengurangi ketergantungan sekaligus memperkuat kemampuan Indonesia mengelola potensi nasionalnya.

Kemandirian nasional bukan sekadar ukuran seberapa sedikit Indonesia bergantung kepada pihak luar, melainkan seberapa kuat bangsa ini mampu mengelola sumber daya, meningkatkan kualitas manusia, membangun industri, melindungi masyarakat, dan menentukan arah pembangunan berdasarkan kepentingan nasional. Dua tahun pemerintahan ini menjadi bagian dari proses panjang tersebut. Transformasi Indonesia menuju negara yang semakin mandiri membutuhkan kesinambungan kebijakan, kerja sama pemerintah dan masyarakat, serta kemampuan mengubah kekayaan nasional menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat.

)* Pemerhati kebijakan publik