Oleh : Pratama Dika Saputra

Gagasan membangun ekonomi nasional dari desa kembali menemukan momentumnya melalui program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah. Dalam konteks ketimpangan pembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah, pendekatan berbasis desa menjadi strategi yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak. Desa bukan lagi dipandang sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong kemandirian nasional. Program Koperasi Merah Putih menjadi representasi nyata dari upaya tersebut, dengan orientasi pada penciptaan employment from the village yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Target ambisius pemerintah untuk membangun lebih dari 25 ribu koperasi dalam waktu singkat mencerminkan keseriusan dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa koperasi harus menjadi institusi ekonomi yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif. Oleh karena itu, koperasi dirancang memiliki fasilitas lengkap seperti gudang, alat pendingin, hingga kendaraan distribusi agar mampu beroperasi secara efektif dan efisien. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas kelembagaan yang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat desa.

Kehadiran koperasi sebagai agregator ekonomi desa memiliki implikasi besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Dengan memotong rantai distribusi yang panjang, koperasi dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus membuka peluang kerja baru di sektor logistik, pengolahan, hingga pemasaran. Model ini memungkinkan masyarakat desa untuk tidak lagi bergantung pada pusat-pusat ekonomi di kota, melainkan menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri di wilayahnya sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menekan urbanisasi serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Lebih jauh, Koperasi Merah Putih juga dirancang sebagai solusi terhadap persoalan klasik yang dihadapi petani dan nelayan, yakni keterbatasan akses pasar dan pembiayaan. Dengan adanya layanan simpan pinjam, distribusi pupuk, hingga fasilitas penyimpanan seperti cold storage, koperasi dapat menjadi tulang punggung bagi sektor produktif di desa. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, yang sangat bergantung pada optimalisasi potensi daerah.

Namun demikian, skala besar program ini juga menghadirkan tantangan yang tidak kecil. Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengingatkan bahwa keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan tata kelola yang profesional. Ia menilai bahwa risiko utama terletak pada kemampuan manajerial di tingkat lapangan, terutama dalam mengelola usaha dan risiko keuangan. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembangunan fisik koperasi harus diiringi dengan investasi serius pada pengembangan kapasitas SDM.

Rekrutmen puluhan ribu manajer koperasi menjadi langkah awal yang patut diapresiasi, namun belum cukup jika tidak disertai pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis kompetensi menjadi krusial agar para pengelola koperasi mampu menjalankan fungsi bisnis secara profesional. Tanpa manajemen yang baik, potensi kredit bermasalah dan penyimpangan pengelolaan dana dapat menjadi ancaman serius yang merusak kepercayaan publik terhadap koperasi.

Selain itu, aspek pengawasan dan transparansi menjadi elemen yang tidak bisa diabaikan. Dengan kebutuhan anggaran yang sangat besar, sistem kontrol yang kuat harus menjadi prioritas. Pemanfaatan teknologi digital dan platform data terpadu dapat menjadi solusi untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan koperasi. Koordinasi dengan lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan juga menjadi penting untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan di tingkat desa.

Di sisi lain, fleksibilitas dalam pengembangan model usaha koperasi juga perlu diperhatikan. Setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda, sehingga pendekatan seragam justru berpotensi menghambat optimalisasi. Koperasi di wilayah pesisir, misalnya, dapat difokuskan pada pengolahan hasil laut, sementara di daerah pertanian dapat diarahkan pada penguatan rantai pasok pangan. Pendekatan berbasis potensi lokal ini akan membuat koperasi lebih adaptif dan berdaya saing.

Program Koperasi Merah Putih pada akhirnya bukan sekadar proyek ekonomi, melainkan sebuah gerakan sosial yang mengembalikan ruh ekonomi kerakyatan. Dalam konteks ini, koperasi menjadi simbol kemandirian sekaligus solidaritas masyarakat desa. Jika dikelola dengan baik, koperasi tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dengan demikian, konsep employment from the village yang diusung melalui Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar untuk menjadi game changer dalam pembangunan ekonomi nasional. Tantangan yang ada harus dijawab dengan penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas SDM, serta sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci keberhasilan program ini.

Ke depan, keberhasilan Koperasi Merah Putih akan sangat menentukan arah pembangunan ekonomi Indonesia. Jika mampu diwujudkan secara konsisten dan berkelanjutan, program ini tidak hanya akan memperkuat ekonomi desa, tetapi juga menjadi fondasi kokoh bagi terciptanya kedaulatan ekonomi nasional yang berbasis pada kekuatan rakyat.

*Penulis adalah Pengamat Ekonomi

Jakarta — Pemerintah terus mempercepat transformasi ekonomi nasional melalui penguatan program hilirisasi lintas sektor strategis. Langkah ini ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) 13 Proyek Hilirisasi Nasional Fase II senilai Rp116 triliun yang diresmikan langsung oleh Prabowo Subianto di Cilacap, Rabu (29/4/2026).

Peresmian tersebut menjadi tonggak penting dalam mendorong peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri sekaligus mempertegas arah kebijakan industrialisasi Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden menekankan bahwa hilirisasi merupakan fondasi utama kebangkitan ekonomi nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat.

“Hilirisasi adalah jalan satu-satunya untuk kita bisa lebih makmur,” ujar Prabowo.

Transformasi ini dijalankan melalui peran strategis Danantara, yang kini tidak lagi berfungsi sebagai sovereign wealth fund (SWF) pasif. Pemerintah mendorong Danantara menjadi instrumen aktif yang terintegrasi dengan kebijakan industrialisasi nasional dan penciptaan nilai tambah domestik.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, menegaskan bahwa pengelolaan aset negara kini diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi berbasis hilirisasi. Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Indonesia untuk keluar dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

“Kami akan melakukan ini sebagai awal dari lompatan besar Indonesia sebagai bangsa yang tidak hanya kaya sebagai sumber daya alam, tetapi juga berdaulat dalam pengolahannya, unggul dalam produksinya, dan sejahtera dalam hasilnya,” ujar Rosan.

Sementara itu, Direktur Program dan Kebijakan Center for Policy Studies, Piter Abdullah, menilai bahwa hilirisasi merupakan langkah krusial dalam meningkatkan nilai tambah komoditas nasional yang selama ini diekspor dalam bentuk mentah.

“Hilirisasi itu ya sederhananya adalah upaya untuk meningkatkan nilai tambah,” ujarnya.

Piter juga menyoroti percepatan pelaksanaan program dari fase awal hingga tahap lanjutan sebagai sinyal positif komitmen pemerintah. Ia menilai langkah tersebut cukup agresif mengingat hilirisasi merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi kebijakan.

“Ini cukup agresif, karena sekali lagi hilirisasi ini sebuah proses panjang, bukan instan,” katanya.

Menurutnya, kesinambungan implementasi program ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional, mulai dari peningkatan penerimaan negara hingga penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Dengan dorongan kuat dari Danantara dan komitmen pemerintah, Indonesia optimistis mampu memperkuat posisi sebagai negara industri berbasis nilai tambah, sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi di tingkat global. (*)

Jakarta – Pemerintah berkomitmen dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang kini semakin diperluas jangkauannya.

Program ini menjadi langkah strategis dalam mendorong deteksi dini berbagai penyakit, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan efisien.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya melakukan cek kesehatan gratis (CKG) minimal satu kali dalam setahun. Hal tersebut sebagai langkah pencegahan penyakit kronis yang menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

“Cek kesehatan gratis minimal setahun sekali itu semua orang harus lakukan. Kenapa?, karena kematian paling tinggi itu stroke, jantung, dan ginjal,” kata Menkes.

Menkes menyampaikan, berdasarkan data pihaknya, stroke menjadi penyebab kematian tertinggi dengan sekitar 350 ribu kasus per tahun. Disusul penyakit jantung 250–300 ribu kasus, kemudian kanker dan penyakit ginjal sebagai penyebab kematian berikutnya.

“Stroke itu 300 ribu, jantung 250 ribu, kanker 234 ribu. Itu penyakit-penyakit kronis yang sebenarnya kita punya waktu 5 sampai 6 tahun sebelum kondisi menjadi fatal,” ucap Menkes Budi.

Selain pemeriksaan rutin, ia juga mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat dengan olahraga teratur. Pemerintah, lanjut Budi, telah menyiapkan program CKG yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan sejak dini

“WHO bilang 30 menit sehari, lima hari seminggu sampai seumur hidup. Itu harus konsisten,” kata Menkes Budi.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan pihaknya mengintegrasikan skrining mata dalam Program CKG 2026 dan memastikan layanan operasi katarak dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kondisi ini mengancam produktivitas nasional, khususnya kelompok usia lanjut (lansia). Data Kemenkes menunjukkan katarak menjadi penyebab utama kebutaan penduduk usia di atas 50 tahun yakni sebesar 81,2 persen.

“Jika katarak tidak ditangani, yang hilang bukan hanya penglihatan, melainkan juga peran sosial dan produktivitas mereka,” ujar Wamenkes Dante.

Antusiasme masyarakat terhadap program ini juga terus meningkat. Di sejumlah daerah, pelaksanaan CKG mendapat respons positif karena memudahkan akses layanan kesehatan tanpa biaya.

Ke depan, pemerintah akan terus mengoptimalkan sosialisasi dan integrasi layanan CKG dengan program kesehatan lainnya. Dengan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, CKG diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing.

Jakarta – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) semakin menegaskan perannya sebagai fondasi penting dalam membangun kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Melalui pendekatan deteksi dini, pemerintah mendorong perubahan paradigma dari pengobatan ke pencegahan, guna menekan risiko penyakit berat seperti stroke dan jantung.

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya melakukan cek kesehatan gratis (CKG) minimal satu kali dalam setahun. Hal tersebut sebagai langkah pencegahan penyakit kronis yang menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

Menurut Menkes Budi, penyakit stroke, jantung, dan gagal ginjal masih menjadi penyebab utama kematian nasional yang dapat dicegah melalui deteksi dini. Pemeriksaan kesehatan berkala dinilai penting untuk mengurangi risiko penyakit kronis yang berkembang tanpa gejala awal jelas.

“Cek kesehatan gratis minimal setahun sekali itu semua orang harus lakukan. Kenapa?, karena kematian paling tinggi itu stroke, jantung, dan ginjal,” kata Menkes Budi.

Menkes Budi mengatakan, berdasarkan data pihaknya, stroke menjadi penyebab kematian tertinggi dengan sekitar 350 ribu kasus per tahun. Disusul penyakit jantung 250–300 ribu kasus, kemudian kanker dan penyakit ginjal sebagai penyebab kematian berikutnya.

“Stroke itu 300 ribu, jantung 250 ribu, kanker 234 ribu. Itu penyakit-penyakit kronis yang sebenarnya kita punya waktu 5 sampai 6 tahun sebelum kondisi menjadi fatal,” ucap Menkes Budi.

Menkes Budi mengatakan pencegahan penyakit kronis cukup sederhana dengan rutin memantau tiga indikator utama kesehatan. Tekanan darah, gula darah, dan kolesterol menjadi parameter penting yang harus diperiksa secara berkala.

“Tekanan darah harus di bawah 120 per 80, gula darah tidak lebih dari 200. Kolesterol ideal di bawah 200, atau LDL sebaiknya di bawah 100,” ucap Menkes Budi.

Menkes Budi juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mengabaikan hasil pemeriksaan meski merasa sehat. Menurutnya, banyak kasus penyakit berat terjadi karena pasien terlambat melakukan pengobatan.

“Jangan merasa masih sehat kalau tekanan darah sudah 170 tapi tidak diobati. Nanti bisa kena stroke atau jantung,” kata Menkes Budi.

Selain pemeriksaan rutin, Menkes Budi juga mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat dengan olahraga teratur. Pemerintah telah menyiapkan program CKG yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan sejak dini

“WHO bilang 30 menit sehari, lima hari seminggu sampai seumur hidup. Itu harus konsisten,” kata Menkes Budi

Implementasi CKG tidak hanya berhenti pada tahap pemeriksaan. Pemerintah juga memastikan adanya tindak lanjut berupa pengobatan atau rujukan medis bagi masyarakat yang terdeteksi memiliki risiko kesehatan. Pendekatan ini memperkuat efektivitas program dalam menekan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular.

Dengan penguatan program CKG, pemerintah mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam menjaga kesehatan. Pemeriksaan rutin bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dasar untuk memastikan kualitas hidup yang lebih baik dan mencegah beban penyakit di masa depan.

CKG bukan sekadar program layanan kesehatan, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi.

Oleh: Alexander Royce*)

Upaya membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia tidak dapat dilepaskan dari fondasi kesehatan yang kuat. Dalam konteks ini, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang terus digencarkan pemerintah menjadi langkah strategis yang relevan dengan tantangan kesehatan masyarakat saat ini. Di tengah meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular serta kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, pendekatan deteksi dini menjadi kunci penting dalam memastikan kualitas hidup yang lebih baik dan berkelanjutan.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan melihat bahwa investasi pada deteksi dini bukan sekadar intervensi medis, tetapi juga strategi pembangunan jangka panjang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa CKG merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan umur harapan hidup sehat, khususnya bagi perempuan yang memiliki peran sentral dalam keluarga dan masyarakat. Ia memandang bahwa deteksi dini memungkinkan penyakit ditemukan pada tahap awal sehingga penanganannya lebih efektif dan biaya pengobatan dapat ditekan. Dalam berbagai kesempatan, ia juga menyoroti bahwa pendekatan promotif dan preventif harus menjadi arus utama dalam sistem kesehatan nasional, bukan hanya kuratif. Menurutnya, keberhasilan pembangunan kesehatan akan tercermin dari semakin banyak masyarakat yang tetap sehat, bukan sekadar sembuh dari penyakit.

Lebih jauh, Budi Gunadi juga menggarisbawahi bahwa program CKG tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan transformasi layanan kesehatan primer yang tengah digencarkan pemerintah. Dengan memperkuat peran puskesmas sebagai garda terdepan, pemerintah ingin memastikan akses layanan kesehatan yang merata hingga ke tingkat desa. Ia melihat bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan fasilitas kesehatan menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan program ini. Dalam konteks kekinian, ketika isu kesehatan global seperti penuaan populasi dan peningkatan penyakit kronis menjadi perhatian, langkah Indonesia ini dinilai sebagai respons yang tepat dan progresif.

Implementasi program CKG di lapangan menunjukkan dampak yang semakin nyata. Kepala Puskesmas Kalampangan, Komala Dewi, menggambarkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap layanan cek kesehatan gratis terus meningkat. Ia menilai bahwa program ini tidak hanya memberikan manfaat medis, tetapi juga edukasi kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya pemeriksaan rutin dan gaya hidup sehat. Komala Dewi juga menekankan bahwa banyak kasus penyakit yang sebelumnya tidak terdeteksi kini dapat diketahui lebih awal, sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum kondisi menjadi lebih serius.

Selain itu, keberadaan program CKG turut memperkuat hubungan antara tenaga kesehatan dan masyarakat. Pendekatan yang lebih proaktif, seperti jemput bola ke komunitas, mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini kurang terlayani. Keberhasilan program ini tidak lepas dari dukungan pemerintah yang terus mendorong peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan serta penyediaan sumber daya yang memadai. Dengan konsistensi pelaksanaan, program ini akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya.

Kondisi serupa juga disampaikan oleh Kepala Puskesmas Purwokerto Timur II, Naluri Widyaningsih, yang menilai bahwa program CKG menjadi momentum penting dalam memperkuat budaya hidup sehat di tengah masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa layanan cek kesehatan gratis tidak hanya menarik minat masyarakat untuk datang ke fasilitas kesehatan, tetapi juga membuka ruang dialog antara tenaga medis dan pasien mengenai pentingnya pencegahan penyakit. Dalam pelaksanaannya, ia melihat adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara berkala, terutama bagi kelompok usia produktif yang sebelumnya cenderung abai terhadap kondisi kesehatannya.

Program CKG membantu puskesmas dalam memetakan kondisi kesehatan masyarakat secara lebih komprehensif. Data yang diperoleh dari kegiatan CKG dapat menjadi dasar dalam merancang intervensi kesehatan yang lebih tepat sasaran. Dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan dan pendanaan menjadi faktor penting yang memungkinkan program ini berjalan secara optimal. Dengan adanya sinergi yang kuat antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah, target peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dapat tercapai secara bertahap.

Dalam konteks yang lebih luas, penguatan program deteksi dini seperti CKG sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menempatkan kesehatan sebagai prioritas utama. Berbagai laporan terkini menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil menekan beban penyakit adalah mereka yang mengedepankan pencegahan dan deteksi dini sebagai strategi utama. Indonesia, melalui kebijakan ini, menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengikuti praktik terbaik global sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal.

Dengan berbagai capaian dan dukungan yang terus mengalir, program CKG menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan penyakit, tetapi juga pada upaya menjaga masyarakat tetap sehat. Ke depan, konsistensi dan perluasan program ini diharapkan dapat semakin memperkuat fondasi kesehatan nasional. Kesehatan berkualitas yang dimulai dari deteksi dini bukan hanya menjadi slogan, melainkan gerakan nyata yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi di bawah kepemimpinan pemerintah yang responsif dan visioner.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh : Abdul Razak)*

Deteksi dini telah lama diposisikan sebagai fondasi dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif. Dalam konteks Indonesia, langkah konkret untuk memperkuat pilar tersebut telah diwujudkan melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program ini tidak hanya menghadirkan akses layanan kesehatan yang lebih luas, tetapi juga mendorong perubahan paradigma dari pengobatan ke pencegahan.

Sebagai sebuah opini, perlu ditegaskan bahwa keberadaan program CKG merupakan kebijakan yang strategis dan relevan dengan tantangan kesehatan saat ini. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, telah menekankan bahwa pemeriksaan kesehatan setidaknya satu kali dalam setahun perlu dilakukan oleh seluruh masyarakat. Pernyataan tersebut tidak disampaikan tanpa dasar. Tingginya angka kematian akibat penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan gagal ginjal telah menjadi indikator bahwa deteksi dini belum dimanfaatkan secara optimal.

Disebutkan bahwa stroke menjadi penyebab kematian tertinggi dengan sekitar 300–350 ribu kasus per tahun, disusul penyakit jantung yang mencapai 250–300 ribu kasus, serta kanker dan penyakit ginjal. Fakta ini seharusnya menjadi pengingat bahwa ancaman penyakit kronis tidak dapat dipandang sebelah mata. Menurut Budi Gunadi Sadikin, kondisi tersebut sebenarnya masih dapat dicegah karena terdapat rentang waktu lima hingga enam tahun sebelum penyakit berkembang menjadi fatal. Dalam periode inilah deteksi dini memainkan peran yang sangat krusial.

Lebih lanjut, telah dijelaskan bahwa indikator kesehatan dasar seperti tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol harus dijaga dalam batas normal. Tekanan darah ideal berada di bawah 120/80, kadar gula darah tidak melebihi 200, serta kolesterol total di bawah 200 dengan LDL di bawah 100. Namun, sering kali kondisi-kondisi tersebut diabaikan karena tidak menimbulkan gejala awal. Akibatnya, banyak kasus penyakit berat baru terdeteksi ketika sudah berada pada tahap lanjut.

Pandangan ini diperkuat oleh temuan di tingkat daerah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala, Aprina Lingkeh, menyatakan bahwa program CKG menjadi instrumen penting dalam mendeteksi faktor risiko penyakit secara lebih awal. Melalui pelaksanaan program tersebut, kondisi kesehatan masyarakat dapat dipetakan sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan efektif.

Data pelaksanaan CKG di Donggala sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa lebih dari 49 ribu warga telah mengikuti pemeriksaan kesehatan. Dari hasil tersebut, ditemukan berbagai faktor risiko seperti obesitas sentral, hipertensi, obesitas berdasarkan indeks massa tubuh, gangguan penglihatan, hingga diabetes. Temuan ini memperlihatkan bahwa ancaman penyakit tidak menular telah menyebar luas di masyarakat, bahkan pada individu yang sebelumnya merasa sehat.

Namun demikian, Aprina Lingkeh juga mengakui bahwa pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sosialisasi, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor menjadi hambatan yang perlu segera diatasi. Oleh karena itu, penguatan strategi melalui pendekatan jemput bola dan peningkatan kolaborasi lintas sektor dinilai sangat penting untuk memperluas jangkauan layanan.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon, drg. Ratih Purnamasari. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program CKG yang telah dilaksanakan sejak 2025. Menurutnya, meskipun antusiasme masyarakat sudah cukup baik, peningkatan partisipasi tetap perlu didorong agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas.

Program CKG di Cilegon bahkan telah dikembangkan dalam beberapa skema, seperti CKG Hari Ulang Tahun, CKG Sekolah, dan CKG Khusus bagi ibu hamil. Inisiatif ini menunjukkan bahwa deteksi dini telah diintegrasikan dalam pendekatan berbasis siklus hidup. Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dapat ditanamkan sejak usia dini hingga dewasa.

Selain itu, Kepala UPTD Puskesmas Cilegon, drg. Sefi Saeful Holiq, menegaskan bahwa program CKG tidak hanya ditujukan bagi masyarakat yang merasa sakit. Justru, masyarakat yang merasa sehat sangat dianjurkan untuk mengikuti pemeriksaan. Hal ini dikarenakan apabila ditemukan gangguan kesehatan, peserta dapat segera dirujuk untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa deteksi dini bukan sekadar aktivitas medis, melainkan investasi jangka panjang dalam menjaga kualitas hidup. Namun, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah atau kesiapan fasilitas kesehatan. Peran aktif masyarakat menjadi faktor penentu yang tidak dapat diabaikan.

Sebagai opinion leader, penulis memandang bahwa perubahan pola pikir masyarakat merupakan kunci utama. Pemeriksaan kesehatan harus dipahami sebagai kebutuhan rutin, bukan sekadar respons terhadap penyakit. Tanpa kesadaran tersebut, program CKG berisiko tidak mencapai tujuan optimalnya.

Selain itu, deteksi dini harus diiringi dengan penerapan pola hidup sehat. Aktivitas fisik secara rutin, pola makan seimbang, serta pengelolaan stres yang baik perlu dijadikan kebiasaan sehari-hari. Langkah sederhana ini akan memperkuat hasil pemeriksaan kesehatan dan mencegah munculnya faktor risiko baru.

Dengan demikian, deteksi dini melalui Program Cek Kesehatan Gratis dapat ditegaskan sebagai pilar utama dalam membangun sistem kesehatan yang berkualitas. Melalui sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, upaya pencegahan penyakit dapat diperkuat secara berkelanjutan. Pada akhirnya, kualitas hidup masyarakat yang lebih baik bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan, selama deteksi dini dijadikan sebagai bagian dari gaya hidup.

)* Analis Kesejahteraan Masyarakat

Oleh: Daffa Alif Nugraha )*

Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mendorong hilirisasi sebagai strategi utama pembangunan ekonomi nasional. Setelah meresmikan berbagai proyek pada tahap awal dan tahap kedua, fokus kini diarahkan pada pengembangan tahap ketiga yang diharapkan tidak hanya memperluas skala industri, tetapi juga menghadirkan kualitas dan keberlanjutan dalam setiap implementasinya.

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan konsistensi arah kebijakan tersebut melalui peresmian pembangunan 13 proyek hilirisasi fase kedua. Sebelumnya, pemerintah telah memulai fase pertama dengan 11 proyek yang tersebar di berbagai wilayah. Langkah berkelanjutan ini mencerminkan pendekatan terstruktur dalam membangun industri berbasis nilai tambah.

Dalam pandangan Presiden, hilirisasi menjadi kunci utama untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran yang lebih merata. Ia menegaskan bahwa pengolahan sumber daya alam di dalam negeri merupakan jalan strategis untuk meningkatkan nilai ekonomi sekaligus memperkuat kemandirian nasional. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus memperluas program hilirisasi ke tahap-tahap berikutnya.

Sejalan dengan arahan tersebut, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan enam proyek untuk masuk ke dalam tahap ketiga. Dengan demikian, total proyek hilirisasi nasional yang direncanakan akan terus bertambah dan berkembang secara bertahap.

Rosan memandang bahwa pengembangan hilirisasi harus segera direalisasikan untuk mempercepat penciptaan nilai tambah dan memperkuat basis industri nasional. Selain itu, proyek-proyek ini juga diarahkan untuk membuka lapangan kerja dalam jumlah besar, seiring meningkatnya aktivitas industri di berbagai sektor.

Rosan mencatat bahwa program hilirisasi yang telah berjalan mampu menciptakan ratusan ribu peluang kerja baru. Hal ini menunjukkan bahwa hilirisasi tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat.

Pemerintah juga memastikan bahwa pengembangan tahap ketiga tidak sekadar mengejar kuantitas proyek. Pendekatan yang diambil lebih menitikberatkan pada kualitas implementasi, termasuk kesiapan teknologi, potensi pasar, serta tata kelola yang baik. Dengan demikian, setiap proyek yang dijalankan dapat memberikan hasil optimal dan berkelanjutan.

Nilai investasi yang terus meningkat dari tahap ke tahap menjadi indikator kuat bahwa hilirisasi semakin mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak. Pada fase kedua, total nilai proyek mencapai ratusan triliun rupiah dengan cakupan sektor energi, mineral, dan pertanian. Sementara itu, tahap ketiga diproyeksikan memiliki nilai investasi yang lebih besar, sehingga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

Presiden juga menegaskan bahwa program hilirisasi tidak akan berhenti pada satu atau dua tahap saja. Pemerintah telah menyiapkan rencana lanjutan hingga beberapa fase ke depan. Hal ini mencerminkan visi jangka panjang dalam membangun struktur ekonomi yang lebih kuat dan berdaya saing tinggi.

Pendekatan bertahap ini dinilai penting untuk memastikan setiap proyek dapat berjalan secara optimal. Pemerintah tidak hanya berfokus pada percepatan, tetapi juga pada ketepatan dalam perencanaan dan pelaksanaan. Dengan cara ini, risiko dapat diminimalkan dan hasil yang dicapai menjadi lebih berkelanjutan.

Dukungan terhadap kebijakan hilirisasi juga datang dari kalangan analis kebijakan. Direktur Program dan Kebijakan Center for Policy Studies, Piter Abdullah, menilai bahwa hilirisasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas nasional. Ia melihat bahwa selama ini banyak sumber daya alam yang diekspor dalam bentuk mentah, sehingga nilai ekonominya belum optimal.

Dalam pandangan Piter, pengolahan komoditas di dalam negeri akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar. Selain meningkatkan nilai jual, hilirisasi juga mampu memperkuat struktur industri dan menciptakan peluang ekonomi baru di berbagai sektor.

Piter juga menilai bahwa percepatan pelaksanaan hilirisasi dari tahap awal hingga tahap lanjutan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi. Meski proses ini memerlukan waktu, konsistensi kebijakan menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan program.

Piter melihat bahwa langkah pemerintah yang terus melanjutkan program hilirisasi mencerminkan komitmen untuk menghasilkan dampak nyata. Dampak tersebut tidak hanya terlihat dari peningkatan penerimaan negara, tetapi juga dari penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam konteks ini, hilirisasi tahap ketiga menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan industri nasional. Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap proyek tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mampu bertahan dalam jangka panjang.

Upaya ini juga sejalan dengan kebutuhan untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Dengan mengembangkan industri berbasis nilai tambah, Indonesia dapat meningkatkan daya saing dan memperkuat posisinya dalam rantai pasok internasional.

Lebih jauh, pendekatan berkelanjutan dalam hilirisasi juga mencakup aspek lingkungan dan efisiensi. Pemerintah mendorong penggunaan teknologi yang lebih modern dan ramah lingkungan agar proses industrialisasi dapat berjalan tanpa mengorbankan keberlanjutan sumber daya alam.

Melalui kombinasi antara perencanaan yang matang, investasi yang besar, dan komitmen kebijakan yang kuat, hilirisasi tahap ketiga diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Program ini bukan hanya tentang membangun industri, tetapi juga tentang menciptakan masa depan ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya tahan.

Dengan arah kebijakan yang konsisten dan dukungan dari berbagai pihak, hilirisasi terus menunjukkan perannya sebagai instrumen strategis dalam transformasi ekonomi Indonesia. Pemerintah memastikan bahwa setiap tahap pembangunan membawa manfaat yang semakin besar, sekaligus memperkuat fondasi menuju kemakmuran yang berkelanjutan.

*) Pemerhati kebijakan publik

Oleh : Dava Firdaus

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, anak-anak kini tumbuh dalam lingkungan yang sangat berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Akses terhadap internet, gawai, dan berbagai platform digital menjadi bagian dari keseharian mereka. Kondisi ini menghadirkan peluang besar untuk pembelajaran dan kreativitas, namun juga membawa tantangan tersendiri terkait kesehatan fisik, mental, dan sosial anak. Oleh karena itu, upaya menciptakan generasi anak yang sehat di dunia digital menjadi semakin penting dan relevan untuk terus didorong bersama.

Konsep “Healthy Kids in Digital World” bukan sekadar membatasi penggunaan teknologi, melainkan mengarahkan anak untuk memanfaatkannya secara bijak, seimbang, dan produktif. Anak-anak perlu dibekali kemampuan untuk memahami risiko digital, mengelola waktu layar, serta menjaga interaksi sosial yang sehat baik di dunia maya maupun nyata. Dalam konteks ini, peran berbagai pihak seperti keluarga, sekolah, dan organisasi masyarakat menjadi sangat krusial dalam membangun ekosistem yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Direktur Ekosistem Media Ditjen Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Farida Dewi Maharani, menekankan bahwa perlindungan anak merupakan prioritas utama mengingat 48 persen penduduk Indonesia adalah anak-anak dengan durasi akses internet yang sangat tinggi.

Oleh karenanya, PP Tunas hadir sebagai salah satu pihak yang memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan tersebut. Dengan pendekatan yang berfokus pada penguatan karakter, literasi digital, dan kesehatan anak, PP Tunas berupaya menciptakan ruang aman bagi anak-anak untuk berkembang di era digital. Program-program yang diinisiasi tidak hanya menekankan pada aspek edukasi, tetapi juga pada pendampingan yang berkelanjutan agar anak dapat memahami dan menerapkan kebiasaan digital yang sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu kontribusi penting PP Tunas adalah mendorong peningkatan literasi digital sejak usia dini. Anak-anak diajak untuk mengenal teknologi tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai alat pembelajaran dan pengembangan diri. Melalui kegiatan yang interaktif dan menyenangkan, anak-anak diperkenalkan pada cara menggunakan internet secara aman, mengenali informasi yang benar, serta menghindari konten yang tidak sesuai. Pendekatan ini membantu membangun kesadaran sejak awal tentang pentingnya menjadi pengguna digital yang cerdas dan bertanggung jawab.

Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), Yeremia Dwi Hendryanto menjelaskan bahwa substansi utama PP Tunas menempatkan kepentingan terbaik anak di atas kepentingan komersial platform digital. Regulasi ini secara tegas melarang platform melakukan profiling atau menggunakan data anak untuk keperluan iklan, algoritma komersial, maupun monetisasi lainnya.

Yeremia menjelaskan bahwa PP Tunas mewajibkan setiap platform melakukan penilaian mandiri (self-assessment) terhadap risiko produk, layanan, dan fitur mereka. Penilaian ini mencakup tujuh aspek krusial, mulai dari potensi kontak dengan orang asing, paparan konten tidak layak, hingga risiko adiksi dan gangguan kesehatan mental anak.

Selain itu, PP Tunas juga menekankan pentingnya keseimbangan antara aktivitas digital dan aktivitas fisik. Anak-anak didorong untuk tetap aktif bergerak, berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar, serta mengembangkan keterampilan sosial secara nyata. Hal ini menjadi kunci dalam menjaga kesehatan fisik dan mental anak di tengah dominasi dunia digital. Dengan keseimbangan yang tepat, anak tidak hanya tumbuh cerdas secara teknologi, tetapi juga sehat secara menyeluruh.

Peran orang tua dan pendidik turut menjadi fokus dalam upaya yang dilakukan oleh PP Tunas. Edukasi kepada orang tua mengenai pola asuh di era digital menjadi bagian penting agar mereka dapat mendampingi anak dengan lebih efektif. Orang tua diajak untuk memahami kebiasaan digital anak, membangun komunikasi yang terbuka, serta menjadi teladan dalam penggunaan teknologi. Dengan kolaborasi yang kuat antara anak, orang tua, dan pendidik, lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak dapat tercipta secara lebih optimal.

Di sisi lain, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Dinas Kominfo Jawa Barat, Mas Adi Komar menjelaskan PP Tunas juga berupaya membangun kesadaran kolektif di masyarakat tentang pentingnya menciptakan ruang digital yang aman dan ramah anak. Kampanye, pelatihan, serta kegiatan komunitas menjadi sarana untuk menyebarkan pemahaman bahwa menjaga kesehatan anak di dunia digital adalah tanggung jawab bersama. Dengan meningkatnya kesadaran ini, diharapkan semakin banyak pihak yang terlibat aktif dalam menciptakan lingkungan yang positif bagi anak-anak.

Melalui berbagai upaya tersebut, PP Tunas menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya generasi anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter di era digital. Pendekatan yang holistik dan kolaboratif menjadi kekuatan utama dalam menjawab tantangan zaman. Dengan dukungan yang berkelanjutan dari berbagai pihak, harapan untuk mewujudkan “Healthy Kids in Digital World” bukanlah sesuatu yang sulit dicapai, melainkan sebuah langkah nyata menuju masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia.

*) Penulis merupakan Analis Kebijakan Publik

Oleh : Andhika Rachma )*

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk pada pola tumbuh kembang. Anak-anak kini tumbuh di tengah ekosistem digital yang menawarkan akses tanpa batas terhadap informasi, hiburan, pendidikan, hingga interaksi sosial. Di satu sisi, kemajuan tersebut memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kreativitas generasi muda. Namun di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan berbagai risiko yang dapat memengaruhi kesehatan fisik, mental, dan sosial anak apabila tidak diatur secara bijak.

Fenomena meningkatnya penggunaan gawai dan media sosial pada usia dini menjadi perhatian serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa paparan digital yang berlebihan dapat berdampak pada kesehatan mental anak, mulai dari gangguan tidur, kecemasan, penurunan konsentrasi, hingga kecanduan digital. Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan anak di dunia maya harus menjadi tanggung jawab bersama antara negara, keluarga, lembaga pendidikan, dan platform digital. 

Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso mengatakan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) mengakomodasi kesehatan fisik dan mental anak.

Kehadiran PP Tunas membawa Indonesia bergerak menuju pendekatan digital yang lebih berorientasi pada kesehatan dan keselamatan anak. Regulasi ini tidak hanya mengatur pembatasan akses, tetapi juga menempatkan perlindungan anak sebagai prinsip utama dalam desain layanan digital. Platform digital diwajibkan menyediakan klasifikasi usia, sistem verifikasi umur, fitur kontrol orang tua, serta pengaturan privasi yang lebih aman bagi pengguna anak.

Salah satu aspek penting dari PP Tunas adalah pendekatan berbasis risiko. Pemerintah tidak menerapkan larangan total terhadap penggunaan internet oleh anak, melainkan melakukan pengaturan sesuai tingkat risiko platform digital. Platform dengan risiko tinggi, seperti yang memiliki algoritma adiktif atau moderasi konten lemah, akan dikenakan pengawasan lebih ketat. Pendekatan ini dinilai lebih adaptif karena tetap memberikan ruang bagi anak untuk memanfaatkan teknologi secara produktif, sambil meminimalkan ancaman yang dapat mengganggu kesehatan mental dan sosial mereka. 

Pemerintah serius membangun ekosistem digital ramah anak. Beberapa platform digital berisiko tinggi diwajibkan menonaktifkan akun pengguna di bawah usia tertentu serta memperkuat sistem verifikasi pengguna. Langkah tersebut dipandang sebagai upaya preventif untuk menekan paparan konten negatif sekaligus mengurangi potensi kecanduan media sosial pada anak dan remaja. 

Dalam perspektif kesehatan anak, regulasi ini memiliki nilai strategis yang sangat besar. Anak-anak berada pada fase perkembangan psikologis dan neurologis yang masih sangat rentan terhadap stimulasi berlebihan. Paparan konten cepat, notifikasi tanpa henti, dan algoritma yang dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna dapat memengaruhi kemampuan fokus serta kestabilan emosi anak.

Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga) Budi Setiyono mengatakan PP Tunas bukan untuk membatasi akses anak terhadap teknologi, melainkan untuk memastikan mereka tumbuh dalam ekosistem digital yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan mereka. Berbagai kajian menunjukkan paparan digital berlebih pada anak berpotensi memicu gangguan konsentrasi, keterlambatan perkembangan, serta meningkatkan risiko kecemasan dan depresi.

PP Tunas juga memperlihatkan bahwa isu kesehatan anak tidak lagi dipahami secara sempit sebatas kesehatan fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental dan kesejahteraan sosial. Di era digital, ancaman terhadap anak sering kali hadir dalam bentuk yang tidak kasat mata, seperti tekanan sosial di media sosial, cyberbullying, eksploitasi data pribadi, hingga pola interaksi virtual yang mengurangi kualitas komunikasi keluarga. Dengan regulasi yang lebih jelas, negara berupaya menciptakan lingkungan digital yang mendukung tumbuh kembang anak secara lebih sehat dan seimbang.

Penyusunan PP Tunas dilakukan melalui proses yang melibatkan banyak pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, akademisi, organisasi masyarakat sipil, industri digital, hingga kelompok orang tua dan anak. Pendekatan partisipatif ini penting karena tantangan ruang digital bersifat kompleks dan terus berkembang. Kolaborasi multipihak memungkinkan regulasi yang dihasilkan menjadi lebih realistis sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Di sisi lain, keberhasilan implementasi PP Tunas tentu memerlukan dukungan literasi digital yang kuat. Regulasi tidak akan berjalan optimal tanpa kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan penggunaan teknologi pada anak. Orang tua memiliki peran sentral dalam membangun pola penggunaan internet yang sehat melalui komunikasi yang terbuka, pendampingan, serta pemberian contoh penggunaan teknologi secara bijak.

PP Tunas bukan sekadar regulasi administratif, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Anak-anak Indonesia adalah generasi yang akan tumbuh di era digital sepenuhnya. Karena itu, menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan mereka merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Regulasi yang adaptif dan berpihak pada kepentingan anak akan menjadi fondasi penting dalam membangun generasi digital yang cerdas, sehat, dan berdaya saing.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta- Pemerintah terus memperkuat perlindungan anak di era digital melalui penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS). Regulasi ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mengendalikan paparan digital yang berisiko sekaligus menjaga kesehatan fisik dan mental anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskan bahwa ancaman di ruang digital terhadap anak semakin nyata dan kompleks.

“Ancaman yang terlihat jelas adalah paparan konten berbahaya, eksploitasi digital, hingga aktivitas ilegal yang membahayakan anak. Mereka belum bisa sepenuhnya membedakan mana yang harus ditindaklanjuti dan mana yang tidak,” kata Arifah.

Menurutnya, karakteristik anak yang masih dalam tahap perkembangan membuat mereka rentan terhadap konten yang tidak sesuai. Oleh karena itu, regulasi ini menjadi penting untuk memberikan perlindungan yang lebih sistematis dan komprehensif.

“Sering kali anak membuka media sosial, lalu muncul konten yang tidak tepat. Karena terus muncul, akhirnya memicu rasa penasaran dan membuat mereka terus mengaksesnya,” jelasnya.

PP TUNAS hadir sebagai upaya negara untuk mengatur ekosistem digital agar lebih ramah anak. Selain membatasi paparan konten berbahaya, kebijakan ini juga mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mengawasi aktivitas digital anak.

Di sisi lain, aspek kesehatan anak juga menjadi perhatian penting dalam implementasi kebijakan ini. Paparan digital yang berlebihan dinilai dapat berdampak pada kondisi fisik maupun perkembangan sosial anak.

Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Piprim Basarah Yanuarso, menilai bahwa regulasi ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi bagi keluarga dan sekolah.

“Sehingga adanya regulasi ini kita bisa manfaatkan untuk kemudian mengedukasi keluarga termasuk pihak sekolah supaya anak-anak itu lebih aktif lagi secara fisik, secara dunia nyata,” kata dokter Piprim.

Ia menambahkan bahwa keseimbangan antara aktivitas digital dan interaksi di dunia nyata sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Tanpa pengawasan yang tepat, anak berisiko kehilangan kesempatan untuk berkembang secara sosial.

“Kurangnya sosialisasi dengan lingkungan, padahal aspek tumbuh kembang sosial ini juga sangat penting, membentuk anak itu empati pada lingkungannya, bisa saling berbagi, itu kan susah kalau anak itu hanya terpaku pada dunia digital,” tutur Piprim.

Dengan adanya PP TUNAS, pemerintah berharap tercipta ekosistem digital yang lebih aman dan sehat bagi anak. Regulasi ini juga menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya pengawasan dan pendampingan dalam penggunaan teknologi oleh anak-anak.

Ke depan, keberhasilan implementasi PP TUNAS akan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan sinergi tersebut, paparan digital dapat lebih terkontrol dan anak-anak dapat tumbuh secara optimal di era teknologi.