Oleh: Yusuf Achsan )*

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) semakin menegaskan posisinya sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi lansia. Dalam menghadapi tantangan penuaan populasi, pemerintah tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga menempatkan pencegahan sebagai prioritas utama. Pendekatan ini menjadi fondasi penting untuk memastikan lansia tetap sehat, mandiri, dan produktif dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memandang bahwa investasi pada deteksi dini bukan sekadar intervensi medis, melainkan bagian dari strategi pembangunan jangka panjang. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menekankan bahwa CKG berperan dalam meningkatkan umur harapan hidup sehat. Deteksi dini memungkinkan penyakit dikenali sejak tahap awal sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif, sekaligus menekan biaya pengobatan yang berpotensi membebani masyarakat.

Dalam perspektif yang lebih luas, pendekatan promotif dan preventif yang diusung pemerintah melalui CKG mencerminkan transformasi sistem kesehatan nasional. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak lagi hanya diukur dari jumlah pasien yang sembuh, tetapi dari semakin banyaknya masyarakat yang mampu mempertahankan kondisi sehat. Hal ini menjadi sangat relevan bagi lansia yang rentan terhadap penyakit kronis, sehingga membutuhkan intervensi yang lebih terarah sejak dini.

Program CKG juga terintegrasi dengan penguatan layanan kesehatan primer, terutama melalui peran puskesmas sebagai garda terdepan. Pemerintah berupaya memastikan akses layanan kesehatan dapat menjangkau hingga tingkat desa. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan menjadi faktor kunci dalam memperluas jangkauan program. Pendekatan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan.

Selain berfokus pada penyakit tidak menular, CKG juga berkontribusi dalam penanganan penyakit menular seperti tuberkulosis. Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin P. Octavianus, memandang bahwa program ini menjadi pintu masuk penting untuk memperluas skrining dan menemukan kasus lebih awal. Pemerintah menempatkan pemberantasan tuberkulosis sebagai salah satu prioritas nasional, dengan menekankan pentingnya deteksi dini serta kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan hingga tuntas.

Tantangan penanganan tuberkulosis di Indonesia masih cukup besar, mengingat kontribusi kasus yang signifikan secara global. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya penemuan kasus di beberapa wilayah serta belum optimalnya pelacakan kontak erat. Melalui integrasi skrining dalam program CKG, pemerintah berupaya memperkuat sistem deteksi dini sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan penyakit menular di masyarakat.

Upaya tersebut juga didukung dengan pengembangan sistem pelaporan yang lebih responsif dan berbasis data real-time. Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah dapat mengambil langkah cepat dan tepat dalam menangani kasus yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini menjadi bukti bahwa CKG tidak hanya berfungsi sebagai layanan pemeriksaan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem kesehatan yang adaptif dan modern.

Peran pemerintah daerah menjadi semakin penting dalam memastikan keberhasilan implementasi program ini. Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menekankan bahwa dukungan kebijakan di tingkat daerah sangat menentukan efektivitas program kesehatan nasional. Intervensi yang terarah dan melibatkan berbagai elemen dinilai mampu mempercepat pencapaian target, termasuk dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan lansia.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kekuatan utama dalam memperluas cakupan CKG. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, layanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata. Lansia sebagai kelompok prioritas mendapatkan manfaat besar dari pendekatan ini, karena mereka memiliki kebutuhan kesehatan yang lebih kompleks dan berkelanjutan.

Dalam implementasinya, CKG menghadirkan berbagai layanan pemeriksaan yang komprehensif, mulai dari pengecekan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, hingga skrining penyakit menular dan tidak menular.

CGK dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi kesehatan individu, sehingga langkah penanganan dapat dilakukan secara tepat. Bagi lansia, pemeriksaan rutin ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas kesehatan dan mencegah komplikasi.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan juga terus didorong melalui berbagai program edukasi. Pemerintah berupaya membangun pola pikir bahwa menjaga kesehatan harus dimulai sebelum munculnya penyakit. Perubahan paradigma ini menjadi penting agar masyarakat, khususnya lansia, lebih proaktif dalam memanfaatkan layanan kesehatan yang telah disediakan.

Optimalisasi CKG pada akhirnya tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada pembangunan nasional secara keseluruhan. Lansia yang sehat dan mandiri akan mengurangi beban sistem kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan, CKG menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Program ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun bangsa yang sehat. Lansia sebagai bagian penting dari masyarakat mendapatkan perhatian khusus, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna, mandiri, dan sejahtera di era modern.

*) Peneliti Isu Kesejahteraan Sosial

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembangunan ekosistem hilirisasi peternakan sebagai strategi konkret memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan rantai produksi pangan tidak berhenti di hulu, tetapi terintegrasi hingga ke pasar sehingga menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian, Makmun, menegaskan bahwa percepatan implementasi program Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah pusat dan daerah, BUMN pangan, BUMD, hingga pelaku usaha lokal.

“Kita tidak ingin peternak hanya memproduksi, tetapi kesulitan menjual hasilnya. Karena itu hilirisasi menjadi kunci. Produksi harus terhubung dengan offtaker, industri, dan pasar. Kalau pasar jelas, peternak pasti semangat,” ujarnya.

Menurut Makmun, program HAT dirancang secara komprehensif dari hulu hingga hilir, mencakup pembibitan, penyediaan pakan, budidaya, rumah potong hewan unggas, pengolahan produk, hingga distribusi ke pasar. Dengan sistem terintegrasi ini, peternak tidak lagi berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem usaha yang kokoh.

“Peternak tidak boleh hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri. Mereka harus menjadi pelaku utama yang sejahtera. Negara harus hadir memastikan produksi berjalan, harga menguntungkan, dan pasar tersedia,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, hilirisasi bukan semata soal investasi besar, tetapi juga upaya membangun kemandirian peternak lokal.

“Kalau peternak kuat, daerah kuat. Kalau daerah kuat, pangan nasional aman. Ini bukan proyek sesaat, melainkan fondasi ketahanan pangan jangka panjang,” lanjut Makmun.

Sementara itu, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, menyatakan kesiapan daerahnya untuk mempercepat pembangunan ekosistem HAT. Menurutnya, program ini akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

“Kami siap terlibat dan mendorong pelaku usaha lokal untuk mengambil bagian dalam budidaya broiler maupun layer. Ini bukan hanya soal investasi, tetapi bagaimana masyarakat NTB mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, yang menilai percepatan HAT sebagai langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Seluruh pihak pada prinsipnya mendukung rencana investasi ini. Ini adalah langkah strategis untuk memperkuat sektor peternakan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat,” katanya.

Ke depan, hilirisasi peternakan diharapkan tidak hanya memperkuat rantai pasok pangan, tetapi juga menghadirkan peluang nyata bagi peternak untuk berkembang dan meningkatkan taraf hidupnya. ***

Maluku – Hilirisasi komoditas lokal menjadi salah satu fokus untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Pendekatan ini menekankan pergeseran dari penjualan bahan mentah ke pengolahan yang memberi manfaat ekonomi lebih besar bagi daerah.

Arah tersebut mulai terlihat dengan dimulainya proyek hilirisasi komoditas unggulan seperti pala dan kelapa di Kabupaten Maluku Tengah.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa proyek ini merupakan momentum penting dalam mengubah wajah perekonomian daerah.

“Pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik dimulainya hilirisasi kelapa dan pala ini sebagai bagian dari program nasional,” katanya.

Menurutnya, selama ini Maluku memiliki potensi besar di sektor perkebunan, khususnya kelapa dan pala, namun nilai ekonominya belum optimal karena masih didominasi ekspor bahan mentah.

Dengan adanya hilirisasi, komoditas tersebut akan diolah di dalam daerah sehingga mampu meningkatkan nilai jual sekaligus membuka peluang industri baru.

“Melalui hilirisasi, tidak hanya nilai jual yang meningkat, tetapi juga membuka peluang industri pengolahan, kemitraan dengan petani, serta penciptaan lapangan kerja baru,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan sosial sebagai fondasi utama keberhasilan investasi.

“Iklim yang kondusif harus kita jaga bersama karena ini merupakan investasi untuk masa depan masyarakat Maluku,” katanya.

Upaya serupa juga dilakukan di Provinsi Lampung, di mana pemerintah daerah mendorong transformasi ekonomi melalui strategi hilirisasi komoditas strategis.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan pentingnya perubahan pola pikir dalam sektor pertanian. Dorongan hilirisasi menempatkan sektor pertanian tidak lagi sekadar sebagai penyedia bahan baku, tetapi juga penggerak nilai tambah.

“Sektor pertanian harus beranjak dari sekadar penyedia bahan baku menjadi penggerak industri hilirisasi yang memberikan nilai tambah lebih besar,” ujar Marindo Kurniawan.

Kondisi ini menegaskan pentingnya percepatan pengolahan komoditas di dalam negeri agar manfaat ekonomi tidak berhenti di tingkat produksi. Dengan hilirisasi, rantai nilai menjadi lebih panjang, membuka peluang industri turunan, serta meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.

Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan juga menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan hilirisasi.

Kolaborasi ini memungkinkan pengembangan model bisnis yang lebih inovatif dan berkelanjutan, termasuk replikasi keberhasilan pengolahan komoditas lokal di berbagai daerah.

[w.R]

Oleh: Asep Faturahman)*

Penguatan value chain pangan menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Rantai nilai pangan tidak hanya mencakup proses produksi di sektor hulu, tetapi juga distribusi, pengolahan, hingga konsumsi di sektor hilir. Dalam konteks ini, hilirisasi memegang peran strategis sebagai penghubung yang mampu meningkatkan nilai tambah, memperkuat daya saing, sekaligus memastikan keberlanjutan sistem pangan nasional.

Ketahanan pangan Indonesia saat ini menunjukkan kondisi yang stabil. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa ketersediaan berbagai komoditas utama seperti beras, ikan, telur, ayam, serta sayur dan buah berada dalam kondisi aman. Produksi yang terus meningkat menjadi indikator bahwa sistem pangan nasional mampu bertahan di tengah tekanan global, termasuk gangguan rantai pasok dan ketidakpastian ekonomi dunia. Hal ini mencerminkan bahwa fondasi value chain pangan Indonesia sudah cukup kuat, terutama di sektor hulu.

Namun, dalam perspektif rantai nilai, ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bahan baku. Tantangan ke depan menuntut adanya penguatan di sektor hilir agar setiap komoditas yang dihasilkan dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih besar. Di sinilah hilirisasi menjadi elemen penting dalam memperkuat value chain pangan. Proses ini tidak hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga menciptakan efisiensi dan memperluas akses pasar.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong agar penguatan hilirisasi dilakukan melalui inovasi dan riset berbasis perguruan tinggi. Kolaborasi ini dinilai penting untuk menghasilkan varietas unggul dan teknologi pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan. Pengembangan komoditas seperti padi, kelapa, kakao, jagung, dan tanaman perkebunan lainnya membutuhkan pendekatan ilmiah agar mampu bersaing dalam rantai nilai global.

Dalam kerangka value chain pangan, inovasi tidak hanya berfokus pada produk akhir, tetapi juga pada proses produksi. Penerapan teknologi sederhana seperti pengolahan sampah organik menjadi pupuk merupakan bagian dari hilirisasi di tingkat hulu yang berdampak langsung pada efisiensi dan keberlanjutan. Dengan demikian, setiap tahapan dalam rantai nilai saling terhubung dan memberikan kontribusi optimal.

Selain sektor pertanian, industri kelapa sawit menjadi contoh konkret bagaimana hilirisasi dapat memperkuat value chain pangan nasional. Komoditas ini memiliki peran strategis karena mampu menghasilkan berbagai produk turunan yang digunakan secara luas dalam industri makanan dan minuman. Dari minyak goreng hingga produk olahan seperti margarin, roti, dan biskuit, sawit menjadi bagian penting dalam sistem pangan Indonesia.

Ketua Bidang Pertanian sekaligus Ketua Satuan Tugas Pangan Badan Pengurus Pusat HIPMI, M Hadi Nainggolan mengatakan bahwa kelapa sawit merupakan salah satu kekuatan utama dalam value chain pangan Indonesia. Keunggulan dari sisi produktivitas, stabilitas pasokan, dan harga yang kompetitif menjadikan komoditas ini sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut melalui hilirisasi. Dengan luas perkebunan yang besar dan produksi yang relatif konsisten, sawit memberikan kepastian bahan baku bagi industri pangan.

Penguatan sektor hilir sawit menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah dalam rantai nilai. Selama ini, sebagian besar pelaku usaha masih berfokus pada produksi bahan mentah seperti tandan buah segar dan minyak sawit mentah. Padahal, pengembangan produk olahan memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing sekaligus memperluas pasar domestik dan internasional.

Ketua Satuan Tugas Pangan Badan Pengurus Pusat HIPMI M Hadi Nainggolan mendorong pengusaha muda untuk mengambil peran lebih aktif dalam hilirisasi. Keterlibatan pelaku usaha di sektor pengolahan akan memperkuat struktur value chain pangan, sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru. Dengan adanya industri hilir di berbagai daerah, nilai tambah tidak hanya terpusat di satu wilayah, tetapi dapat dinikmati secara merata.

Dalam perspektif ketahanan pangan, hilirisasi juga berperan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Produk olahan yang dihasilkan dari proses hilirisasi memiliki daya tahan lebih lama dan nilai ekonomi lebih tinggi, sehingga mampu mengurangi risiko kerugian akibat fluktuasi harga bahan mentah. Hal ini menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pangan yang lebih tangguh dan adaptif.

Kolaborasi antara pelaku usaha dan lembaga pendukung seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan menjadi bagian penting dalam memperkuat hilirisasi. Program inkubasi industri yang mendorong lahirnya pelaku usaha baru di sektor pengolahan pangan berbasis sawit dapat mempercepat transformasi rantai nilai. Dengan pendekatan ini, setiap daerah penghasil komoditas memiliki peluang untuk mengembangkan industri hilir yang sesuai dengan potensi lokalnya.

Lebih jauh, hilirisasi dalam value chain pangan juga berkontribusi pada peningkatan daya saing nasional di pasar global. Produk pangan olahan yang berkualitas memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan bahan mentah, sehingga mampu meningkatkan posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan memperkuat industri dalam negeri.

Penguatan value chain pangan melalui hilirisasi pada akhirnya tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Dengan terciptanya lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan, serta distribusi nilai tambah yang lebih merata, sistem pangan nasional menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, hilirisasi merupakan elemen kunci dalam memperkuat value chain pangan sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional. Dukungan dari pemerintah dan pelaku usaha menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem pangan yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan di masa depan.

)* Penulis adalah Mahasiswa di Bandung

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional kini semakin menemukan pijakan kuat melalui kebijakan hilirisasi yang dicanangkan pemerintah. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, hilirisasi tidak lagi sekadar pilihan kebijakan ekonomi, melainkan strategi fundamental untuk memastikan Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri, baik dalam sektor pangan maupun energi.

Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bahwa program hilirisasi merupakan jalan kebangkitan bangsa menuju negara yang makmur dan mandiri. Menurutnya, keberanian untuk mengolah kekayaan alam di dalam negeri menjadi kunci utama agar Indonesia tidak terus bergantung pada negara lain. Dalam pandangan tersebut, hilirisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal kedaulatan.

Prabowo Subianto menekankan bahwa penguatan fondasi ekonomi nasional harus dimulai dari swasembada energi dan pangan. Ia menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi yang nyata hanya dapat dicapai jika Indonesia mampu menguasai seluruh rantai produksi, mulai dari hulu hingga hilir, di dalam negeri sendiri. Dengan demikian, nilai tambah dari setiap komoditas tidak lagi dinikmati pihak luar, tetapi kembali kepada rakyat Indonesia.

Dalam implementasinya, pemerintah telah menyiapkan berbagai proyek strategis yang mencerminkan keseriusan dalam mendorong hilirisasi. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, memaparkan bahwa terdapat 13 proyek besar yang mencakup sektor energi, mineral, dan pertanian. Proyek-proyek ini dirancang untuk memperkuat struktur industri nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Salah satu fokus utama berada pada sektor energi, di mana pembangunan kilang gasoline di Cilacap dan Dumai menjadi langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM. Menurut Rosan Perkasa Roeslani, proyek ini diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga 1,25 miliar dolar AS per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa hilirisasi memiliki dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Selain itu, pembangunan fasilitas pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim menjadi langkah penting dalam substitusi impor LPG yang selama ini masih mencapai sekitar 80 persen dari kebutuhan nasional. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga memberikan efek domino terhadap sektor lain, termasuk industri dan rumah tangga.

Keseluruhan proyek hilirisasi tersebut melibatkan sinergi besar antar BUMN strategis seperti Pertamina, MIND ID, Krakatau Steel, hingga PTPN. Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa transformasi ekonomi nasional membutuhkan kerja sama lintas sektor yang solid dan terintegrasi. Dengan sinergi yang kuat, proses hilirisasi diharapkan dapat berjalan tepat waktu dan memberikan hasil yang optimal.

Di sisi lain, pemerintah juga mempercepat hilirisasi di sektor perkebunan sebagai bagian dari strategi besar untuk memperkuat kemandirian energi dan pangan. Langkah ini menempatkan subsektor perkebunan tidak lagi sekadar sebagai penghasil bahan mentah, tetapi sebagai fondasi penting dalam rantai pasok energi baru berbasis sumber daya lokal.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa paradigma pembangunan perkebunan harus berubah menuju pengolahan bernilai tambah tinggi. Komoditas strategis seperti kelapa sawit, tebu, jagung, dan singkong kini diarahkan menjadi bahan baku utama dalam pengembangan biofuel, baik biodiesel maupun bioetanol.

Menurut Amran, pemanfaatan komoditas dalam negeri menjadi langkah penting untuk memperkuat bauran energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Dengan pendekatan ini, sektor pertanian tidak hanya berperan dalam menyediakan pangan, tetapi juga menjadi pilar penting dalam ketahanan energi nasional.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan, Ali Jamil, menambahkan bahwa hilirisasi memberikan dampak luas bagi perekonomian nasional. Ia menilai bahwa proses ini mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, memperkuat industri berbasis komoditas, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Ali Jamil menegaskan bahwa hilirisasi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan pekebun. Dengan adanya industri pengolahan di dalam negeri, petani tidak lagi bergantung pada harga bahan mentah yang fluktuatif, tetapi dapat menikmati nilai ekonomi yang lebih tinggi dari hasil produksinya.

Transformasi ini menunjukkan bahwa hilirisasi bukan sekadar strategi ekonomi jangka pendek, melainkan langkah struktural dalam membangun kemandirian nasional. Dengan mengintegrasikan sektor pertanian, energi, dan industri, Indonesia menciptakan sistem ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Ke depan, tantangan dalam implementasi hilirisasi tentu masih ada, mulai dari kebutuhan investasi besar, penguatan teknologi, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Namun, dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, hilirisasi diyakini dapat menjadi motor penggerak utama dalam transformasi ekonomi nasional.

Hilirisasi adalah tentang mengembalikan kedaulatan kepada bangsa sendiri. Ketika Indonesia mampu mengolah dan memanfaatkan kekayaan alamnya secara optimal, maka ketahanan pangan dan energi bukan lagi sekadar cita-cita, melainkan realitas yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Inilah fondasi menuju Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera di tengah persaingan global yang semakin ketat.

*) Pemerhati ekonomi

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat melalui percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

Langkah ini dinilai strategis di tengah dinamika global dan perubahan pola kerja yang semakin cepat, termasuk akibat digitalisasi dan transformasi industri. RUU ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil buruh sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.

Percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan daya saing ekonomi nasional. Dengan meningkatnya tantangan ketenagakerjaan seperti informalitas, gig economy, serta kebutuhan peningkatan keterampilan tenaga kerja, regulasi yang adaptif menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah pun memastikan bahwa proses penyusunan regulasi ini dilakukan secara inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian RUU tersebut sebagai bentuk respons negara terhadap kebutuhan masyarakat pekerja.

“Saya minta RUU Ketenagakerjaan ini dapat diselesaikan tahun ini. Kita harus memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja kita,” ujar Presiden.

Presiden juga menekankan bahwa regulasi yang dihasilkan harus mampu menjawab tantangan zaman serta melindungi kepentingan nasional.

“Kita ingin menciptakan iklim kerja yang adil, produktif, dan kompetitif, sehingga Indonesia bisa menjadi negara maju dengan tenaga kerja yang unggul,” tambahnya.

Sejalan dengan arahan Presiden, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi, menegaskan bahwa pemerintah terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada pekerja melalui berbagai regulasi dan program ketenagakerjaan.

“Pemerintah menegaskan komitmen propekerja melalui regulasi yang adaptif dan program yang konkret, mulai dari peningkatan kompetensi hingga perlindungan sosial tenaga kerja,” ungkap Cris.

Ia juga menjelaskan bahwa RUU Ketenagakerjaan akan memperkuat perlindungan terhadap pekerja rentan dan mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan hak yang layak, sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas di berbagai sektor,” lanjutnya.

Dari sisi legislatif, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa DPR mendukung percepatan pembahasan RUU tersebut dengan tetap memperhatikan aspirasi seluruh pihak.

“RUU Ketenagakerjaan ditargetkan rampung pada tahun 2026, namun pembahasannya terus kita percepat agar bisa segera memberikan kepastian bagi masyarakat,” kata Dasco.

Ia menambahkan bahwa DPR akan memastikan proses pembahasan berjalan transparan dan akuntabel.

“Kami berkomitmen untuk mengakomodasi kepentingan pekerja dan dunia usaha secara seimbang, sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar implementatif,” tegasnya.

Dengan sinergi antara pemerintah dan DPR serta dukungan dari berbagai pihak, percepatan RUU Ketenagakerjaan diharapkan menjadi tonggak penting dalam reformasi sektor ketenagakerjaan nasional. Upaya ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia menuju masa depan yang lebih inklusif dan berdaya saing tinggi.***

JAKARTA – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan sebagai bentuk komitmen negara dalam memperkuat perlindungan buruh sekaligus menciptakan kepastian hukum di sektor ketenagakerjaan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dirampungkan pada tahun ini dengan substansi yang berpihak kepada pekerja.

“Kalau bisa, tahun ini juga harus selesai dan RUU itu harus berpihak kepada kaum buruh. Kami berharap UU di dalam negeri selalu menjamin keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujar Presiden Prabowo

Langkah percepatan tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan revisi regulasi ketenagakerjaan sebagai bagian dari uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Putusan MK Nomor 168 Tahun 2023 juga mengamanatkan pembaruan sejumlah substansi penting, mulai dari pengupahan hingga pemutusan hubungan kerja.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pemerintah dan DPR telah menyepakati penyelesaian regulasi ketenagakerjaan paling lambat pada akhir 2026. “Pemerintah dan DPR sudah sepakat. Bahwa paling lambat akhir tahun ini kita melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru,” kata Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta.

Ia menambahkan, pembentukan regulasi tersebut tidak sekadar merevisi aturan lama, melainkan menyusun undang-undang baru secara menyeluruh agar lebih komprehensif dan mampu menjawab dinamika ketenagakerjaan. Menurutnya, intensitas uji materi terhadap UU sebelumnya yang telah mencapai puluhan kali menunjukkan perlunya pembaruan regulasi yang lebih kuat dan adaptif.

Namun demikian, Dasco menekankan bahwa proses pembahasan akan sangat bergantung pada dialog antara serikat pekerja dan kalangan pengusaha. “Supaya kemudian RUU Ketenagakerjaan tidak mubazir atau digugat lagi ke MK, monggo teman-teman buruh yang masak. Nanti kita bahas sama-sama dengan pemerintah dan DPR,” ujarnya.

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri menyatakan bahwa rancangan awal revisi telah disusun dan terus dimatangkan melalui konsultasi publik. “Konsultasi publik sangat penting untuk memastikan partisipasi bermakna dari berbagai pihak,” ujarnya.

Di sisi lain, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani menilai pembahasan RUU Ketenagakerjaan harus menjadi momentum memperbaiki berbagai ketimpangan dalam dunia kerja yang semakin kompleks. “RUU ini harus mampu menjawab aspirasi pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. Kesejahteraan buruh dan pertumbuhan industri harus berjalan bersama, bukan dipertentangkan,” ujarnya.

Netty juga menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam melindungi pekerja di seluruh sektor, termasuk pekerja informal dan ekonomi digital. “Negara tidak boleh absen dalam melindungi buruh. Tidak boleh ada pekerja yang hidup dalam ketidakpastian, baik di sektor formal maupun informal,” katanya.

Percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan pun menjadi salah satu tuntutan utama dalam peringatan May Day 2026. Pemerintah, DPR, serta pemangku kepentingan diharapkan mampu menghadirkan regulasi yang adil, adaptif, dan berkelanjutan demi mewujudkan hubungan industrial yang harmonis serta meningkatkan daya saing nasional.

(*/rls)

Oleh : Doni Wicaksono )*

Optimisme terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang lebih berkeadilan semakin menguat di tengah dinamika pembangunan ekonomi nasional yang terus bergerak maju. RUU ini dipandang sebagai momentum strategis untuk menyelaraskan kepentingan pekerja dan pengusaha dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, adaptif, dan berkelanjutan. Dalam konteks global yang penuh tantangan, mulai dari disrupsi teknologi hingga ketidakpastian ekonomi, Indonesia membutuhkan regulasi ketenagakerjaan yang tidak hanya melindungi hak pekerja, tetapi juga mampu mendorong daya saing investasi dan penciptaan lapangan kerja yang luas.

Salah satu alasan utama munculnya optimisme tersebut adalah adanya upaya serius pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memperbaiki sejumlah aspek krusial yang selama ini menjadi sorotan publik. RUU Ketenagakerjaan yang baru diharapkan mampu menghadirkan keseimbangan antara fleksibilitas pasar kerja dan jaminan perlindungan sosial bagi pekerja. Dengan pendekatan ini, pekerja tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang rentan, melainkan sebagai aset penting dalam pembangunan nasional yang harus dilindungi dan diberdayakan secara optimal.

Lebih jauh, RUU ini juga membuka peluang untuk memperkuat kepastian hukum dalam hubungan kerja. Kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Dengan regulasi yang jelas dan tidak multitafsir, baik pekerja maupun pengusaha dapat menjalankan perannya dengan lebih tenang dan produktif. Hal ini tentu akan berdampak positif pada peningkatan investasi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan pihaknya telah menginstruksikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas untuk merampungkan RUU Ketenagakerjaan tahun ini. Tak hanya itu, Presiden juga menginstruksikan agar UU Ketenagakerjaan yang baru nantinya benar-benar berpihak pada kaum buruh. Prabowo menegaskan, UU tersebut harus menjamin keadilan bagi kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia.

Dari perspektif pekerja, RUU Ketenagakerjaan yang lebih berkeadilan diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih komprehensif, terutama terkait upah layak, jaminan sosial, serta kondisi kerja yang manusiawi. Perlindungan ini menjadi semakin penting di tengah perubahan struktur pekerjaan yang semakin dinamis, termasuk meningkatnya sektor informal dan gig economy. Dengan adanya regulasi yang responsif terhadap perkembangan ini, pekerja di berbagai sektor dapat memperoleh hak yang setara dan tidak terpinggirkan oleh perubahan zaman.

Di sisi lain, pelaku usaha juga mendapatkan manfaat dari RUU ini, khususnya dalam hal penyederhanaan regulasi dan peningkatan fleksibilitas dalam pengelolaan tenaga kerja. Fleksibilitas yang dimaksud bukan berarti mengabaikan hak pekerja, melainkan memberikan ruang bagi perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Dengan demikian, perusahaan dapat tetap kompetitif tanpa harus mengorbankan kesejahteraan pekerja. Keseimbangan inilah yang menjadi kunci utama dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat dan produktif.

Optimisme terhadap RUU ini juga diperkuat oleh meningkatnya partisipasi publik dalam proses penyusunannya. Keterlibatan serikat pekerja, asosiasi pengusaha, akademisi, serta masyarakat sipil menunjukkan bahwa regulasi ini disusun secara inklusif dan mempertimbangkan berbagai perspektif. Pendekatan partisipatif ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh pihak. Dengan demikian, implementasi RUU nantinya diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan minim konflik.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pemerintah dan DPR sepakat penyelesaian UU Ketenagakerjaan baru selesai paling lambat akhir 2026. Penyusunan regulasi tersebut menjadi tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Pihaknya memastikan DPR dan pemerintah akan mempercepat proses pembentukan regulasi tersebut sesuai target yang telah disepakati. Pemerintah juga menegaskan pembahasan dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan ketenagakerjaan nasional.

RUU Ketenagakerjaan yang berkeadilan juga memiliki potensi besar untuk mendukung agenda pembangunan jangka panjang Indonesia, termasuk visi Indonesia Emas 2045. Sumber daya manusia yang unggul dan terlindungi akan menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan visi tersebut. Oleh karena itu, regulasi ketenagakerjaan harus mampu menciptakan ekosistem kerja yang kondusif bagi peningkatan kualitas tenaga kerja, baik melalui pelatihan, pendidikan, maupun perlindungan sosial yang memadai.

Namun demikian, optimisme ini tetap perlu diiringi dengan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Implementasi kebijakan seringkali menjadi tantangan tersendiri, terutama di negara dengan wilayah yang luas dan kondisi sosial ekonomi yang beragam seperti Indonesia. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa semangat keadilan yang diusung dalam RUU ini benar-benar terwujud di lapangan.

RUU Ketenagakerjaan yang lebih berkeadilan bukan sekadar instrumen hukum, melainkan cerminan komitmen bangsa dalam menciptakan masa depan kerja yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan semangat kolaborasi, transparansi, dan keberpihakan pada keadilan, RUU ini diharapkan mampu menjadi fondasi kuat bagi terciptanya hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan. Optimisme yang tumbuh hari ini menjadi energi positif untuk mendorong terwujudnya sistem ketenagakerjaan yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan, tetapi juga menjunjung tinggi martabat dan kesejahteraan pekerja Indonesia.

)* Pengamat kebijakan publik

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Perubahan lanskap dunia kerja yang semakin dinamis menuntut adanya regulasi yang adaptif, adil, dan mampu menjawab tantangan zaman. Di tengah transformasi ekonomi digital, meningkatnya fleksibilitas kerja, serta tuntutan perlindungan tenaga kerja yang lebih kuat, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan menjadi momentum penting untuk memastikan terciptanya keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha. “Fair Rules, Fair Work” menjadi relevan untuk menggambarkan arah kebijakan yang tidak hanya berpihak pada keadilan, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekonomi nasional.

RUU Ketenagakerjaan yang tengah dibahas diharapkan menjadi jawaban atas berbagai persoalan klasik yang selama ini membayangi hubungan industrial di Indonesia, seperti ketimpangan perlindungan pekerja, ketidakpastian status kerja, hingga tantangan produktivitas. Dalam konteks ini, regulasi baru harus mampu menghadirkan kepastian hukum yang jelas sekaligus memberikan ruang bagi dunia usaha untuk tetap tumbuh dan berinovasi.

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengatakan bahwa RUU Ketenagakerjaan yang baru harus dirancang secara adil dengan memperhatikan dua kepentingan utama, yakni perlindungan buruh dan keberlangsungan dunia usaha. Regulasi yang terlalu berat sebelah berpotensi menimbulkan masalah baru, baik berupa meningkatnya pengangguran maupun melemahnya daya saing industri nasional. Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang menjadi kunci agar hubungan industrial dapat berjalan harmonis dan produktif.

Pandangan tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, terutama bagi generasi pekerja muda yang kini mendominasi pasar tenaga kerja. Generasi ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya, seperti kecenderungan bekerja secara fleksibel, keterbukaan terhadap teknologi, serta ekspektasi tinggi terhadap keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Tanpa regulasi yang adaptif, potensi besar dari generasi ini bisa terhambat.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian serius terhadap percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Ia meminta agar regulasi tersebut dapat dirampungkan dalam waktu dekat dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap buruh sebagai prioritas utama. Arahan ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang isu ketenagakerjaan sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

Di sisi lain, Komisi IX DPR RI juga melihat bahwa RUU Ketenagakerjaan berpotensi menjadi solusi atas ketimpangan yang selama ini terjadi di dunia kerja. Ketimpangan tersebut mencakup perbedaan akses terhadap pekerjaan layak, kesenjangan upah, hingga perlindungan sosial yang belum merata. Dalam pandangan Komisi IX, regulasi baru ini harus mampu menjawab persoalan tersebut secara komprehensif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan harus menjadi momentum memperbaiki ketimpangan dalam dunia kerja. Regulasi baru dinilai perlu disusun secara adil, adaptif, dan melibatkan berbagai pihak terkait.

Pendekatan komprehensif ini penting mengingat struktur pasar tenaga kerja Indonesia yang sangat beragam, mulai dari pekerja formal hingga informal, dari sektor tradisional hingga ekonomi digital. RUU Ketenagakerjaan harus mampu mengakomodasi seluruh spektrum tersebut tanpa menciptakan diskriminasi atau ketidakadilan baru. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat setiap sektor memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda.

Konsep “Fair Rules” dalam RUU Ketenagakerjaan mencakup transparansi dan kepastian hukum. Selama ini, salah satu keluhan utama dari pelaku usaha adalah inkonsistensi regulasi yang sering berubah dan menimbulkan ketidakpastian. Di sisi lain, pekerja juga seringkali berada dalam posisi lemah akibat kurangnya pemahaman terhadap hak-hak mereka. Oleh karena itu, regulasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami menjadi kebutuhan mendesak.

Sementara itu, “Fair Work” sebagai tujuan akhir dari regulasi ini diwujudkan dalam bentuk pekerjaan yang layak, upah yang adil, serta kondisi kerja yang manusiawi. Ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan psikologis, seperti jaminan kesehatan, keselamatan kerja, hingga perlindungan dari diskriminasi dan eksploitasi. Dengan kata lain, pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kualitas hidup.

Keberhasilan RUU Ketenagakerjaan pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh sejauh mana regulasi ini mampu diimplementasikan secara efektif di lapangan. Tanpa pengawasan yang kuat dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, regulasi yang baik sekalipun berpotensi kehilangan maknanya. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, DPR, dunia usaha, dan serikat pekerja menjadi kunci utama.

Dalam konteks generasi pekerja masa kini dan masa depan, RUU Ketenagakerjaan harus menjadi fondasi bagi terciptanya dunia kerja yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Framing “Fair Rules, Fair Work” bukan sekadar slogan, melainkan komitmen bersama untuk memastikan bahwa setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, sekaligus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa.

Pembahasan RUU Ketenagakerjaan bukan hanya soal merumuskan aturan, tetapi juga tentang menentukan arah masa depan dunia kerja Indonesia. Jika dirancang dan diimplementasikan dengan baik, regulasi ini tidak hanya akan melindungi pekerja, tetapi juga memperkuat daya saing nasional di tengah perubahan global yang terus berlangsung.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen menghadirkan layanan kesehatan berkualitas hingga ke wilayah terpencil melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Upaya ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam memastikan pemerataan akses layanan kesehatan, sekaligus memperkuat pendekatan preventif di tengah tantangan geografis Indonesia yang kompleks.

Program CKG tidak hanya memperluas jangkauan layanan, tetapi juga menekankan pentingnya deteksi dini sebagai langkah utama mencegah penyakit yang lebih serius.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerataan layanan kesehatan merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

Ia menekankan bahwa akses terhadap pemeriksaan kesehatan harus tersedia secara luas dan merata.

“Kesehatan adalah fondasi utama pembangunan bangsa. Pemerintah ingin layanan kesehatan berkualitas dapat dijangkau seluruh masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mempercepat distribusi layanan kesehatan.

“Kolaborasi menjadi kunci agar pelayanan kesehatan semakin luas dan efektif,” tegasnya.

Sejalan dengan arahan tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa penguatan program CKG dilakukan melalui perluasan jenis layanan.

Program ini dijalankan secara bertahap dengan dukungan tenaga medis, fasilitas kesehatan, serta kemitraan global.

Menurutnya, kolaborasi sejumlah pihak khususnya internasional memberikan nilai tambah dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan nasional.

“Kerja sama global memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kapasitas layanan, baik dari sisi teknologi, edukasi, maupun standar pemeriksaan,” ujarnya.

Di sisi lain, implementasi program ini juga dirasakan langsung di daerah, termasuk wilayah terpencil seperti Kabupaten Mahakam Ulu.

Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, memastikan bahwa pemerataan layanan kesehatan menjadi prioritas utama pemerintah.

Ia mengakui langkah tersebut dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang merata dan mudah dijangkau.

“Pemerataan pelayanan kesehatan hingga ke seluruh pelosok menjadi komitmen prioritas pemerintah. Meskipun tantangan akses di beberapa wilayah cukup sulit, pelayanan kesehatan akan terus kami intensifkan,” kata Angela.

Dengan langkah tersebut, kesenjangan akses kesehatan antara wilayah pusat kecamatan dan daerah terpencil diharapkan dapat terus ditekan.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan semakin sadar pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala.

“Melalui perluasan layanan yang proaktif ini, kami berharap kualitas hidup masyarakat meningkat secara bertahap dan seluruh warga mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang sama,” tutupnya.