Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menguji coba model prasmanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lebih dari 60 dapur layanan. Skema ini diharapkan dapat memangkas waktu tunggu makanan sehingga sajian yang diterima siswa tetap hangat, segar, dan lebih aman dikonsumsi.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pola penyajian prasmanan menjadi salah satu model yang tengah dikaji untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG. Dalam skema tersebut, makanan dibawa langsung ke kelas dan disajikan kepada penerima manfaat.

“Per tanggal 5 Oktober kita sudah piloting di mungkin lebih dari 60 dapur untuk prasmanan di kelas. Jadi makanan dibawa hangat-hangat ke kelas, kemudian disajikan di kelas,” ujar Sudaryono.

Model yang mengadopsi pendekatan central kitchen itu juga dikembangkan dengan mempelajari sistem penyediaan makanan sekolah di Jepang.

Menurut Sudaryono, salah satu keuntungan utama skema tersebut adalah berkurangnya jeda antara proses memasak dan waktu makan. Hal itu dinilai penting untuk menjaga rasa, kesegaran, sekaligus keamanan makanan.

“Kita harapkan satu, makanannya lebih enak karena hangat-hangat. Yang kedua, tentu saja lebih fresh karena tidak ada delay waktu. Sehingga mengurangi risiko kerusakan makanan yang kemudian menimbulkan gangguan kesehatan,” katanya.

Selain menjaga kualitas dan keamanan pangan, model prasmanan dinilai berpotensi mengurangi makanan terbuang karena siswa dapat mengambil porsi sesuai kebutuhan.

Sementara itu, Pendiri sekaligus Pembina Pondok Pesantren Segoro Agung, KH Bimo Agus Sunarno, mengapresiasi langkah BGN menguji model tersebut. Menurutnya, prasmanan juga memiliki nilai pendidikan yang dapat memperkuat pembentukan karakter anak.

“Uji coba ini merupakan langkah yang baik karena MBG tidak hanya berbicara tentang pemenuhan gizi, tetapi juga dapat menjadi ruang pendidikan karakter bagi anak-anak. Dari meja makan, mereka bisa belajar berbagi, disiplin, dan jujur,” ujar KH Bimo.

Ia menambahkan, anak-anak dapat belajar mengantre, mengambil makanan secara tertib, menyesuaikan porsi dengan kebutuhan, serta menghargai hak teman-temannya.

“Mereka belajar mengantre, mengambil makanan sesuai kebutuhannya, tidak berlebihan, serta menghargai hak teman-temannya,” katanya.

BGN akan terus mengevaluasi uji coba tersebut untuk memastikan model prasmanan tetap memenuhi standar gizi, kebersihan, keamanan pangan, serta mendukung tujuan utama Program MBG. (*)

Jakarta – Pemerintah memperluas Program Makan Bergizi Gratis ke daerah 3T dengan membangun ribuan dapur baru sekaligus memperketat standar kualitas dan keamanan pangan demi masa depan anak bangsa.

Guna memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mendirikan hingga 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Fokus utama pembangunan dapur tersebut diarahkan ke kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar) serta wilayah yang memiliki angka stunting tinggi.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan pembukaan SPPG akan dilakukan secara bertahap berdasarkan prioritas wilayah.

“Termasuk juga dapur-dapur baru kan sudah saya buka di 3T, stunting yang tinggi sudah saya buka. Minggu ini saya rencana buka ada sekitar 900 hampir 1.000 di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali,” kata Sudaryono.

BGN juga telah mengaktifkan 480 SPPG di 16 provinsi wilayah Timur Indonesia, yang mencakup sejumlah daerah 3T dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.

Menurut Sudaryono, pembukaan SPPG dilakukan melalui sistem yang telah ditetapkan BGN.

“Prioritas tersebut merupakan bagian dari upaya BGN memperluas jangkauan MBG ke wilayah yang membutuhkan intervensi gizi lebih besar,” ungkapnya.

Mekanisme ini ditujukan untuk prioritas tersebut merupakan bagian dari upaya BGN memperluas jangkauan MBG ke wilayah yang membutuhkan intervensi gizi lebih besar.

Di sisi lain, BGN masih melakukan pembenahan terhadap dapur yang telah beroperasi.

Dari 27.022 SPPG, sekitar 1.100 belum memperoleh Surat Penetapan Penerima Manfaat (SPS), sedangkan sekitar 500 lainnya berstatus suspend karena persoalan seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL), kasus keracunan makanan, dan kebutuhan perbaikan.

BGN juga memperbarui data penerima berdasarkan Dapodik serta menguji sistem prasmanan di lebih dari 60 dapur. Uji coba dilakukan di sejumlah wilayah, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jayapura, Papua.

“Lebih fresh karena tidak ada delay waktu, sehingga mengurangi risiko kerusakan makanan yang rusak kemudian menyebabkan gangguan kesehatan,” ujar Sudaryono.

BGN menyatakan, uji coba prasmanan masih dalam tahap evaluasi sebelum diterapkan lebih luas. Evaluasi mencakup kesiapan dapur dan sekolah, pelatihan bagi siswa yang terlibat dalam penyajian, serta persoalan yang muncul selama pelaksanaan di lapangan.

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis ke wilayah 3T dan daerah stunting tinggi lewat pembangunan ribuan dapur baru demi kualitas keamanan pangan anak bangsa [-RWA]

Jakarta,- Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat pembangunan manusia melalui peningkatan akses pendidikan, kesejahteraan peserta didik, layanan keagamaan, serta penguatan kerukunan antarumat beragama. Kementerian Agama (Kemenag) mencatat sejumlah capaian yang menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional.

Staf Khusus Menteri Agama (Menag), Gugun Gumilar, mengatakan pembangunan nasional tidak hanya diarahkan pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas manusia Indonesia. Menurutnya, pendidikan dan kerukunan menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang memiliki kapasitas sekaligus kehidupan sosial yang harmonis.

“Yang dibangun Presiden Prabowo bukan hanya jalan dan gedung, tapi yang paling utama adalah manusia Indonesia yang cerdas, sejahtera, dan rukun. Itulah fondasi sejati menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Gugun.

Di sektor pendidikan, Kemenag mencatat penyaluran bantuan kepada jutaan peserta didik melalui berbagai program sepanjang 2025-2026. Sebanyak 5.180.170 siswa menerima Program Indonesia Pintar (PIP) dengan total anggaran mencapai Rp4,038 triliun. Dukungan tersebut menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk membantu peserta didik dari kelompok yang membutuhkan agar tetap dapat memperoleh akses pendidikan.

Selain itu, sebanyak 289.255 mahasiswa menerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) dengan nilai bantuan mencapai Rp3,032 triliun. Program tersebut memperluas dukungan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi sehingga kesempatan melanjutkan pendidikan dapat dijangkau oleh lebih banyak masyarakat.

Gugun menjelaskan dukungan pemerintah juga mencakup peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekitar 1,5 juta siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga sekitar 1,2 juta mahasiswa perguruan tinggi keagamaan. Cakupan tersebut menunjukkan upaya pemerintah membangun sumber daya manusia secara berkelanjutan sejak pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

“Ini bukti negara tidak pernah absen. Tidak ada lagi anak bangsa yang putus sekolah karena biaya. Presiden Prabowo memastikan semua anak, dari Sabang sampai Merauke, dari semua agama, mendapatkan hak pendidikan yang sama,” kata Gugun.
Penguatan pendidikan tersebut berjalan seiring dengan perhatian terhadap kerukunan umat beragama. Melalui Kemenag, pembangunan manusia ditempatkan tidak hanya pada aspek kecerdasan dan kesejahteraan, tetapi juga pada terciptanya kehidupan masyarakat yang saling menghormati dan hidup berdampingan.

Dengan demikian, pembangunan manusia menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan pendidikan dan kerukunan menjadi bagian dari upaya menyiapkan masyarakat yang memiliki kapasitas, kesempatan, dan kehidupan sosial yang harmonis.

Jakarta — Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pembangunan manusia terus menjadi salah satu agenda penting pemerintah. Upaya tersebut tidak hanya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia (SDM), tetapi juga diperkuat melalui kehidupan masyarakat yang rukun, harmonis, dan inklusif.

Survei Indonesia Network Election Survey (INES) mencatat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo mencapai 79,3 persen, sementara tingkat kepercayaan masyarakat berada pada 82,1 persen. Capaian tersebut mencerminkan apresiasi masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan publik.

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan SDM Sekretariat Wakil Presiden, Eddy Cahyono Sugiarto, menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor terus diperkuat untuk memastikan pembangunan manusia berjalan optimal.

“Koordinasi lintas sektor terus diperkuat, termasuk dalam mempercepat penurunan stunting agar kebijakan pembangunan manusia dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran,” ujar Eddy.

Pembangunan manusia dilakukan secara menyeluruh dengan memastikan masyarakat memperoleh kesempatan yang setara untuk meningkatkan kualitas hidup. Dalam proses tersebut, kerukunan umat menjadi modal sosial penting karena mampu menciptakan stabilitas dan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan berbagai program pemerintah.

Sektor pendidikan turut menjadi perhatian. Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekayaan negara harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui perluasan akses pendidikan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pengembangan Sekolah Rakyat.

“Hari ini kita berhasil melihat dan meresmikan 166 Sekolah Rakyat. Sasaran kita adalah 500 Sekolah Rakyat sampai tahun 2029. Insyaallah akan tercapai,” ujar Presiden Prabowo.

Pemerataan pendidikan diharapkan membuka kesempatan bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk meningkatkan kapasitas dan taraf hidup.

Di sisi lain, kerukunan umat turut membentuk lingkungan sosial yang inklusif bagi generasi muda. Nilai toleransi, gotong royong, dan saling menghormati menjadi fondasi dalam membentuk generasi yang unggul, produktif, dan memiliki kepedulian terhadap bangsa.

Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pembangunan manusia pun diarahkan berjalan seiring dengan penguatan kualitas sosial masyarakat. Kerukunan umat menjadi penopang penting agar agenda pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan dapat memberikan manfaat yang semakin luas. (*)

Oleh: Bara Winatha*)

Pembangunan manusia menjadi salah satu fondasi utama dalam perjalanan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan arah kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sumber daya manusia, kesejahteraan pendidik, serta pembentukan generasi yang mampu menghadapi persaingan global.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan bahwa pemerintah terus memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas melalui pengembangan SMA Unggul Garuda sebagai bagian dari upaya menyiapkan talenta unggul nasional. Program tersebut dirancang untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak berprestasi dari berbagai daerah agar memperoleh pendidikan dengan standar tinggi tanpa terhambat kondisi ekonomi maupun keterbatasan geografis. Melalui pendekatan tersebut, pembangunan manusia ditempatkan sebagai investasi jangka panjang yang menentukan kemampuan Indonesia bersaing di tingkat global.

SMA Unggul Garuda menjadi salah satu gambaran konkret bagaimana pemerataan pendidikan diarahkan agar tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Pada 2026, pemerintah telah menggandeng 47 instansi pendidikan dalam skema SMA Unggul Garuda Transformasi serta menyelesaikan empat sekolah baru melalui skema SMA Unggul Garuda Baru. Dengan demikian, terdapat 51 pusat pendidikan bermutu tinggi yang tersebar di 20 provinsi dan 39 kabupaten atau kota.

Pemerintah menargetkan jumlah SMA Unggul Garuda terus bertambah hingga mencapai 100 sekolah pada 2029. Perluasan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak dapat dilepaskan dari upaya memperluas kesempatan anak-anak daerah untuk mendapatkan pendidikan yang mampu mengantarkan mereka menuju perguruan tinggi terbaik dan kemudian berkontribusi bagi pembangunan daerah asalnya.

Keberpihakan terhadap pemerataan juga terlihat dari lokasi empat SMA Unggul Garuda Baru yang berada di Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara. Pemilihan wilayah tersebut menunjukkan upaya pemerintah memperluas pusat pertumbuhan pendidikan hingga keluar dari konsentrasi pembangunan di Pulau Jawa. Dengan cara itu, kesempatan mendapatkan pendidikan berkualitas dapat semakin dekat dengan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Dari sisi kualitas pembelajaran, SMA Unggul Garuda mengembangkan kurikulum pengayaan global seperti International Baccalaureate Diploma Program yang dipadukan dengan kurikulum nasional berbasis sains, teknologi, rekayasa, dan matematika. Sistem pendidikan berasrama juga diterapkan untuk membentuk karakter, kepemimpinan, kemandirian, sekaligus memberikan ruang pembelajaran yang lebih intensif.

Akses pendidikan tersebut diperkuat melalui dukungan pembiayaan. Pemerintah telah menyediakan lebih dari 3.400 beasiswa penuh yang terdiri atas 640 kuota bagi peserta didik sekolah baru dan 2.798 beasiswa untuk siswa sekolah transformasi. Dukungan tersebut menjadi penting karena kualitas pendidikan hanya dapat memberikan dampak luas apabila kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi memiliki kesempatan yang sama untuk mengaksesnya.

Penguatan pembangunan manusia juga tercermin dari tingkat penerimaan masyarakat terhadap pemerintahan. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Iwan Setiawan mengatakan bahwa hasil survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia yang mencatat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo sebesar 80,7 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 82,1 persen menunjukkan adanya penerimaan masyarakat yang kuat terhadap arah kebijakan pemerintah.

Iwan menilai tingkat kepuasan dan kepercayaan tersebut tidak terlepas dari kebijakan yang mulai dirasakan masyarakat, termasuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, Makan Bergizi Gratis, penguatan koperasi dan ekonomi desa, serta program yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan. Menurutnya, masyarakat pada akhirnya menilai pemerintah berdasarkan manfaat kebijakan yang hadir dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar mengatakan bahwa pembangunan selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran diarahkan tidak hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas manusia, kesejahteraan pendidik, serta penguatan kerukunan antarumat beragama. Sepanjang 2025-2026, Kementerian Agama mencatat sebanyak 5.180.170 siswa menerima Program Indonesia Pintar dengan total anggaran Rp4,038 triliun. Dukungan pendidikan tinggi juga diberikan kepada 289.255 mahasiswa melalui KIP-Kuliah dengan nilai bantuan mencapai Rp3,032 triliun.

Perhatian pemerintah juga diarahkan kepada tenaga pendidik sebagai komponen penting dalam menentukan kualitas pembelajaran. Pada 2025, sebanyak 452.796 guru madrasah dan guru pendidikan agama menerima Tunjangan Profesi Guru dengan anggaran Rp19,148 triliun. Jumlah tersebut meningkat pada 2026 menjadi 671.704 guru dengan anggaran Rp25,996 triliun. Selain itu, sebanyak 183.787 dosen telah memperoleh sertifikasi dan tunjangan dengan total anggaran Rp5,783 triliun.

Berbagai kebijakan tersebut memberikan pelajaran bahwa pembangunan manusia harus dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah tidak cukup hanya membangun sekolah, tetapi juga terus memastikan tersedianya peserta didik yang memiliki akses, guru yang sejahtera dan berkualitas, serta lingkungan pendidikan yang mampu membentuk karakter dan kompetensi.

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dengan demikian dapat dibaca sebagai fase penguatan fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Pemerataan sekolah unggulan, perluasan beasiswa, dukungan pendidikan bagi jutaan peserta didik, peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, serta upaya menjaga kepercayaan publik merupakan bagian dari investasi yang manfaatnya akan menentukan kualitas generasi Indonesia di masa depan. Melalui fondasi tersebut, visi Indonesia Emas 2045 tidak berhenti sebagai target pembangunan, tetapi memiliki pijakan sumber daya manusia yang lebih kuat untuk diwujudkan.

*) Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Oleh: Dwi Saputri)*

Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya pembangunan manusia dalam agenda pembangunan nasional. Kehadiran negara diarahkan untuk memastikan masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk seluruh umat beragama, memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang dan merasakan manfaat pembangunan.

Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar mengatakan pembangunan manusia, pemerataan pendidikan, dan penguatan kerukunan umat beragama menjadi bagian dari capaian dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal tersebut tercermin dari berbagai program dan kinerja Kementerian Agama sepanjang 2025–2026.

Di bidang pendidikan, perluasan akses terus dilakukan. Sepanjang 2025–2026, Program Indonesia Pintar (PIP) telah disalurkan kepada 5.180.170 siswa senilai Rp4,038 triliun. Pada periode yang sama, KIP Kuliah senilai Rp3,032 triliun diberikan kepada 289.255 mahasiswa.

Fasilitasi pendidikan juga menjangkau jutaan peserta didik di madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan, mulai dari sekitar 1,5 juta siswa PAUD hingga 1,2 juta mahasiswa perguruan tinggi keagamaan (PTK). Luasnya jangkauan tersebut menjadi langkah positif dalam membuka kesempatan pendidikan yang lebih merata bagi masyarakat dari berbagai latar belakang.

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan turut dibarengi dengan penguatan kesejahteraan tenaga pendidik. Pada 2025, Tunjangan Profesi Guru (TPG) senilai Rp19,148 triliun disalurkan kepada 452.796 guru madrasah dan guru pendidikan agama. Pada 2026, jumlah penerima meningkat menjadi 671.704 guru dengan anggaran Rp25,996 triliun. Sementara itu, sebanyak 183.787 dosen telah lulus sertifikasi dengan nilai tunjangan mencapai Rp5,783 triliun.

Dukungan terhadap guru dan dosen menjadi bagian penting dalam pembangunan manusia. Tenaga pendidik yang kompeten dan sejahtera memiliki peran besar dalam membentuk generasi berpengetahuan, berkarakter, dan berdaya saing. Sejalan dengan itu, pemerintah juga mendorong transformasi MAN Insan Cendekia menjadi Sekolah Unggul Garuda untuk memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi unggul.

Namun, pembangunan manusia tidak hanya bertumpu pada pendidikan. Kehidupan sosial yang harmonis di tengah keberagaman juga menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa. Hal ini tercermin dari Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2025 yang mencapai 77,89, meningkat dari 76,47 pada 2024. Angka tersebut telah melampaui target RPJMN 2025–2029 sebesar 76,77 dan mendekati target akhir periode 2029 sebesar 78,25.

Perkembangan positif juga terlihat dari Indeks Kesalehan Umat Beragama yang mencapai 84,20 dan Indeks Kepuasan Layanan KUA sebesar 86,03. Sementara itu, berdasarkan survei Poltracking pada Agustus 2026, tingkat kerukunan pada pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat penilaian publik sebesar 72,5 persen.

Gugun mengatakan capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kerukunan dan kebinekaan sekaligus memastikan negara hadir bagi seluruh umat beragama. Kemajuan setiap kelompok agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kemajuan Indonesia.

Terjaganya kerukunan di tengah kemajemukan menjadi modal penting bagi pembangunan nasional. Karena itu, upaya pemerintah memperkuat kehidupan antarumat beragama layak diapresiasi dan perlu terus dijaga. Kehadiran negara secara setara tidak hanya memperkuat rasa kebersamaan, tetapi juga menjadikan kebinekaan sebagai kekuatan dalam membangun Indonesia.

Selain pendidikan dan kerukunan, pemenuhan gizi menjadi bagian penting dalam pembangunan manusia. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 6,3 juta siswa dan terus diperluas hingga wilayah dengan keterbatasan akses. Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Badan Gizi Nasional (BGN) telah meresmikan 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) yang tersebar di 16 provinsi. Kehadiran SPPG memperluas jangkauan MBG sekaligus mendorong pemerataan akses gizi bagi masyarakat.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan penempatan ratusan SPPG diprioritaskan di daerah dengan angka stunting kategori tinggi hingga sangat tinggi. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan basis data terpadu BGN untuk memastikan intervensi gizi tepat sasaran sekaligus mendukung terwujudnya generasi yang sehat dan cerdas secara merata.

Perluasan layanan pemenuhan gizi hingga wilayah 3T patut diapresiasi. Pemenuhan gizi sejak dini merupakan investasi jangka panjang bagi kesehatan, kemampuan belajar, dan produktivitas generasi mendatang. Karena itu, ketepatan sasaran dan keberlanjutan program perlu terus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

Pembangunan manusia juga diperkuat melalui partisipasi masyarakat. Di sektor filantropi keagamaan, penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan telah mencapai Rp44,698 triliun. Pemanfaatan wakaf turut dikembangkan melalui Hutan Wakaf seluas 68,1 hektare dan program Hutan Berkah seluas 7.281 hektare.

Perkembangan tersebut menunjukkan instrumen keagamaan dapat mengambil peran lebih luas dalam pembangunan. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf tidak hanya memiliki dimensi keagamaan dan sosial, tetapi juga dapat mendukung pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi umat, pelestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan perhatian terhadap pembangunan manusia melalui pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, pemenuhan gizi dan kesehatan, serta penguatan kerukunan umat beragama. Berbagai langkah tersebut patut diapresiasi dan perlu terus diperkuat agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Ke depan, berbagai program perlu dijalankan secara konsisten, tepat sasaran, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Negara perlu terus hadir bagi masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama maupun wilayah. Dengan pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan, fondasi menuju Indonesia Emas 2045 dapat semakin diperkuat.

)* Pemerhati isu sosial – ekonomi

Jakarta – Pemerintah mendorong ekonomi olahraga menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengembangan sektor ini diarahkan agar tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, menggerakkan pariwisata, serta memperluas aktivitas industri kreatif dan UMKM.

Pemerintah melihat penyelenggaraan pertandingan dan event olahraga memiliki efek ekonomi yang luas karena melibatkan transportasi, akomodasi, kuliner, promosi, perlengkapan, jasa profesional, hingga sektor kreatif.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut peluang tersebut dapat diperkuat melalui dukungan investasi dan pengembangan sektor pariwisata.

“Peluang pertumbuhan ekonomi baru yang dapat didorong oleh Danantara, termasuk penguatan sektor pariwisata melalui penyelenggaraan event olahraga, konser musik, hingga industri kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan perputaran ekonomi nasional,” kata Teddy.

Pengembangan ekonomi olahraga mulai terlihat melalui Indonesia Sports Summit 2026 yang menghadirkan Sports Industry Job Fair & Career Hub di Jakarta pada September 2026. Kegiatan tersebut membuka ribuan peluang kerja dari berbagai lini industri olahraga.

Peluang kerja yang tersedia tidak hanya berkaitan dengan atlet dan pelatih, tetapi juga tenaga pemasaran, pengelola event, instruktur kebugaran, pengelola fasilitas, produksi perlengkapan olahraga, media, serta berbagai jasa pendukung.

Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat pembinaan prestasi melalui program pelatnas jangka panjang. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menekankan pentingnya pola pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan.

“Persiapan atlet tidak dapat dilakukan secara instan dan membutuhkan perencanaan tahunan,” ujar Erick.

Pembinaan jangka panjang dinilai dapat memperkuat ekosistem olahraga karena membutuhkan dukungan pelatih, tenaga medis, sport science, fasilitas, kompetisi, sponsor, serta industri pendukung.

Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, arah tersebut menempatkan olahraga semakin dekat dengan agenda transformasi ekonomi nasional. Penguatan investasi, industri lokal, event olahraga, pariwisata, serta pembinaan atlet diharapkan dapat berjalan dalam satu ekosistem.

Jika dikembangkan secara konsisten, ekonomi olahraga berpotensi tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga menciptakan pasar baru, memperluas lapangan kerja, meningkatkan aktivitas usaha, dan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional. (*)

Jakarta – Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Oktober 2026, pemerintah terus mengembangkan berbagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ketahanan pangan dan energi, peningkatan investasi, serta pembangunan kualitas sumber daya manusia menjadi sejumlah sektor yang mendapat perhatian. Langkah tersebut ditempuh untuk memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus memastikan hasil pembangunan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Selama menjalankan pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah mengambil dan menerapkan sejumlah kebijakan yang bersifat transformatif. Kebijakan tersebut mencakup berbagai bidang strategis yang dinilai penting untuk menyelesaikan persoalan nasional.

“Selama 21 bulan atau sekitar 663 hari pemerintahan berjalan, sebanyak 121 kebijakan transformatif telah kami putuskan dan laksanakan untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi negara,” ujar Prabowo.

Pada sektor pangan, pemerintah menyebut sejumlah komoditas telah mencapai tingkat swasembada lebih cepat dibandingkan sasaran yang sebelumnya ditetapkan. Sementara di bidang energi, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia telah berhenti mengimpor solar sejak 1 Juli 2026. Kondisi itu dinilai menjadi bagian dari langkah memperkuat ketahanan energi nasional.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, investasi mulai menunjukkan kontribusi yang semakin penting. Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI Fithra Faisal melihat adanya perubahan dalam pola pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Konsumsi masyarakat masih tumbuh di kisaran lima persen sebagai salah satu penggerak ekonomi, tetapi kini mulai mendapatkan dukungan yang lebih kuat dari peningkatan investasi. Kondisi ini menunjukkan adanya proses transformasi,” ujar Fithra Faisal.

Ia menjelaskan, pertumbuhan investasi yang berlangsung konsisten sejak kuartal IV 2025 hingga kuartal II 2026 menjadi salah satu tanda perubahan tersebut. Komitmen investasi dari sejumlah negara juga diharapkan mampu memperluas industri bernilai tambah dan membuka lapangan kerja baru.

Pemerintah juga memperkuat pembangunan manusia melalui Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, pendidikan vokasi, serta penguatan riset. IPM Indonesia pada 2025 tercatat mencapai 75,90, meningkat dibandingkan 75,02 pada 2024.

Berbagai capaian tersebut perlu diikuti evaluasi dan pelaksanaan yang konsisten. Keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai dari banyaknya kebijakan, tetapi dari dampaknya terhadap masyarakat. Dengan koordinasi pusat dan daerah yang kuat, pemerintah diharapkan mampu menjaga momentum transformasi sehingga pertumbuhan ekonomi semakin mandiri, merata, dan berkelanjutan. (*)

Oleh Andi Darmawan *)

Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk melihat perluasan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di tengah agenda besar ketahanan pangan, hilirisasi, investasi, dan penguatan industri nasional, sektor olahraga mulai mendapat ruang yang lebih luas sebagai bagian dari ekosistem ekonomi. Olahraga tidak lagi hanya dipandang sebagai arena prestasi, tetapi juga sebagai sektor yang dapat menggerakkan pariwisata, industri kreatif, UMKM, investasi, serta membuka lapangan kerja baru.

Arah tersebut terlihat dari perhatian pemerintah terhadap pengembangan kegiatan olahraga sebagai bagian dari sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pemerintah melihat peluang penguatan sektor pariwisata melalui penyelenggaraan event olahraga, konser musik, dan industri kreatif. Aktivitas tersebut dinilai dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan perputaran ekonomi nasional.

Pandangan itu menunjukkan bahwa olahraga memiliki efek ekonomi yang jauh melampaui arena pertandingan. Sebuah event olahraga membutuhkan venue, transportasi, akomodasi, konsumsi, perlengkapan, promosi, dokumentasi, keamanan, hingga tenaga penyelenggara. Kehadiran atlet, ofisial, penonton, dan komunitas juga menciptakan permintaan terhadap hotel, kuliner, transportasi lokal, merchandise, serta berbagai layanan pendukung. Semakin rutin kegiatan olahraga berlangsung, semakin panjang pula rantai ekonomi yang terbentuk.

Potensi tersebut mulai tampak melalui Indonesia Sports Summit 2026 yang berlangsung di Jakarta pada September 2026. Salah satu agenda yang dihadirkan adalah Sports Industry Job Fair & Career Hub. Kegiatan ini membuka ribuan peluang kerja dari berbagai lini industri olahraga, sekaligus mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga profesional.

Kehadiran bursa kerja dalam forum olahraga memperlihatkan perubahan penting dalam cara melihat sektor ini. Lapangan pekerjaan di bidang olahraga tidak hanya tersedia bagi atlet atau pelatih. Industri olahraga juga membutuhkan tenaga pemasaran, manajemen event, instruktur kebugaran, sport science, media, industri kreatif, pengelola fasilitas, tenaga administrasi, hingga pekerja di bidang produksi perlengkapan olahraga.

Dengan ekosistem yang berkembang, olahraga dapat menjadi salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja muda. Hal ini relevan dengan kebutuhan penciptaan kesempatan kerja yang semakin beragam, terutama bagi generasi yang tumbuh bersama perkembangan industri digital, gaya hidup sehat, olahraga rekreasional, dan ekonomi kreatif.

Ruang ini penting terutama ketika penciptaan pekerjaan baru membutuhkan sektor-sektor yang mampu tumbuh bersama perubahan gaya hidup dan konsumsi masyarakat.

Pengembangan ekonomi olahraga juga berkaitan erat dengan pembinaan prestasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menekankan pentingnya pelatnas jangka panjang karena persiapan atlet membutuhkan perencanaan bertahun-tahun. Pemerintah juga mulai mendorong dukungan anggaran berkelanjutan untuk persiapan berbagai ajang internasional.

Pembinaan jangka panjang tersebut tidak hanya berdampak pada atlet. Di belakang proses pembinaan terdapat pelatih, ahli gizi, tenaga medis, psikolog olahraga, sport scientist, analis performa, pengelola fasilitas, produsen perlengkapan, dan berbagai profesi pendukung. Artinya, semakin terstruktur sistem pembinaan olahraga, semakin besar pula kebutuhan terhadap tenaga profesional yang menopangnya.

Hubungan antara prestasi dan industri kemudian dapat menciptakan siklus ekonomi yang saling mendukung. Prestasi atlet meningkatkan perhatian publik terhadap suatu cabang olahraga. Peningkatan minat masyarakat dapat mendorong bertambahnya kompetisi, akademi, sponsor, penjualan perlengkapan, penyiaran, hingga kegiatan komersial lainnya. Dalam jangka panjang, aktivitas tersebut dapat membuka pasar baru bagi pelaku usaha dan tenaga kerja.

Peluang serupa juga muncul dari sport tourism. Event olahraga berskala nasional maupun internasional dapat mendatangkan peserta dan penonton dari luar daerah. Pergerakan orang tersebut memberikan dampak terhadap sektor perhotelan, kuliner, transportasi, perdagangan, serta produk ekonomi kreatif lokal. Daerah yang mampu mengembangkan kalender event secara konsisten berpotensi memperoleh manfaat ekonomi yang lebih luas.

Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, ekonomi olahraga ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperluas basis pertumbuhan nasional. Prinsip hilirisasi dan penguatan produksi dalam negeri juga dapat diterapkan pada industri olahraga. Kebutuhan pakaian, sepatu, alat latihan, perlengkapan pertandingan, dan peralatan kebugaran dapat menjadi peluang bagi industri nasional serta UMKM untuk masuk ke dalam rantai pasok.

Tantangannya adalah memastikan pengembangan olahraga tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah, dunia usaha, federasi, komunitas, lembaga pendidikan, pelaku pariwisata, dan UMKM perlu membangun ekosistem yang saling terhubung. Kompetisi perlu diikuti pengembangan industri, pembinaan atlet perlu didukung profesi yang memadai, dan event olahraga perlu dirancang agar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memberikan ruang untuk menempatkan olahraga dalam perspektif yang lebih luas. Prestasi tetap penting, tetapi nilai ekonomi yang muncul di belakangnya juga perlu diperkuat. Ketika olahraga mampu menggerakkan investasi, usaha lokal, pariwisata, industri kreatif, dan tenaga kerja, sektor ini dapat berkembang menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Keberhasilan ekonomi olahraga tidak hanya dapat diukur dari jumlah pertandingan atau medali yang diraih. Dampaknya juga terlihat dari bertambahnya usaha, berkembangnya industri pendukung, meningkatnya aktivitas ekonomi daerah, dan terciptanya lapangan kerja. Dengan kebijakan yang konsisten dan kolaborasi yang kuat, olahraga berpotensi membuka ruang baru bagi pekerjaan sekaligus memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Oleh Dian Rahma )*

Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Oktober 2026, arah pembangunan ekonomi Indonesia mulai menunjukkan perubahan yang menarik. Pertumbuhan tidak lagi semata-mata diletakkan pada konsumsi masyarakat, tetapi diarahkan melalui sejumlah mesin ekonomi sekaligus, mulai dari ketahanan pangan dan energi, investasi, pembangunan sumber daya manusia, hingga pemerataan manfaat pembangunan.

Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan atau 663 hari masa pemerintahan. Kebijakan tersebut menurut Prabowo diarahkan untuk menyelesaikan persoalan nasional sekaligus memperkuat kemandirian Indonesia. Pernyataan itu menggambarkan ambisi pemerintah untuk mengubah fondasi pembangunan, bukan hanya mengejar capaian jangka pendek. Tantangannya tentu bukan sekadar berapa banyak kebijakan yang dibuat, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut konsisten dilaksanakan dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Salah satu bidang yang menunjukkan perkembangan adalah ketahanan pangan. Pemerintah menyatakan sejumlah komoditas pangan telah mencapai kondisi swasembada lebih cepat dibandingkan target sebelumnya. Capaian tersebut penting karena kemandirian pangan berkaitan langsung dengan stabilitas harga, daya beli masyarakat, dan ketahanan ekonomi nasional. Selama setahun terakhir, penguatan produksi pangan juga menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri. Jika produktivitas dalam negeri terus meningkat, Indonesia memiliki ruang yang lebih besar untuk menghadapi gejolak harga pangan dunia sekaligus menjaga kebutuhan masyarakat.

Perkembangan serupa terlihat pada sektor energi. Pada September 2026, Prabowo menyampaikan Indonesia mulai tidak lagi mengimpor solar sejak 1 Juli. Kebijakan ini dapat dibaca sebagai bagian dari langkah memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar luar negeri. Bagi perekonomian, ketersediaan energi domestik memiliki arti strategis karena sektor industri, transportasi, perdagangan, dan berbagai kegiatan produktif sangat bergantung pada energi. Keberhasilan tersebut tentu perlu dijaga melalui peningkatan produksi, efisiensi, dan pengelolaan energi yang berkelanjutan.

Di sisi pertumbuhan ekonomi, investasi mulai menunjukkan peran yang semakin besar. Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Fithra Faisal menilai konsumsi masyarakat masih menjadi salah satu penopang utama dengan pertumbuhan sekitar lima persen, tetapi mulai muncul dukungan lebih kuat dari sisi investasi. Menurut Fithra Faisal, pertumbuhan investasi yang konsisten sejak kuartal IV 2025 hingga kuartal II 2026 menjadi salah satu indikasi adanya transformasi struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia. Artinya, ekonomi mulai memiliki sumber tenaga tambahan di luar konsumsi rumah tangga.

Masuknya berbagai komitmen investasi dari sejumlah negara juga membuka peluang bagi pengembangan industri bernilai tambah. Jika diarahkan secara tepat, investasi tidak hanya membawa modal, tetapi dapat mendorong transfer teknologi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperkuat rantai pasok dalam negeri. Di sinilah keberhasilan pemerintah selama setahun terakhir perlu diukur secara lebih luas. Angka investasi memang penting, tetapi dampak terhadap tenaga kerja, industri lokal, dan kesejahteraan masyarakat menjadi ukuran yang tidak kalah menentukan.

Keberhasilan pemerintah dalam satu tahun terakhir juga perlu ditempatkan dalam konteks kebutuhan menjaga momentum pertumbuhan. Ketika ekonomi dunia menghadapi perubahan harga komoditas, ketegangan geopolitik, dan persaingan investasi yang semakin ketat, Indonesia tidak cukup hanya menjadi pasar. Indonesia perlu memperkuat kapasitas produksi, memperluas industri pengolahan, menciptakan pekerjaan berkualitas, serta memastikan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar berjalan seimbang. Dengan cara itu, kebijakan ekonomi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan di atas kertas, tetapi membentuk fondasi yang lebih kokoh untuk menghadapi perubahan pada tahun-tahun berikutnya.

Pembangunan sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dari agenda pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemerintah menjalankan program Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, pendidikan vokasi, hingga penguatan riset. Program tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan angka pertumbuhan, tetapi juga mempersiapkan manusia Indonesia agar lebih sehat, berpendidikan, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masa depan.

Memasuki tahun kedua, pemerintah tetap perlu menjadikan berbagai capaian tersebut sebagai bahan evaluasi. Transformasi tidak boleh berhenti pada daftar program atau kebijakan yang telah diumumkan. Pelaksanaan di lapangan, ketepatan sasaran, pengawasan anggaran, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus menjadi perhatian. Keberhasilan selama setahun terakhir akan lebih berarti saat manfaatnya dapat dirasakan secara merata, termasuk oleh masyarakat di daerah yang selama ini belum menikmati pertumbuhan ekonomi secara optimal.

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa pembangunan Indonesia sedang diarahkan untuk memiliki lebih dari satu mesin penggerak. Konsumsi tetap penting, tetapi investasi, pangan, energi, pendidikan, kesehatan, dan kualitas sumber daya manusia harus tumbuh bersama. Saat konsistensi kebijakan, evaluasi, dan pemerataan terus diperkuat, Indonesia memiliki peluang membangun ekonomi yang lebih mandiri dan tahan terhadap tekanan global. Karena itu, dua tahun pemerintahan sebaiknya tidak hanya dirayakan sebagai pencapaian, tetapi dijadikan momentum untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik