JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat langkah menghadirkan kepastian hukum dan perlindungan bagi pengemudi ojek online (ojol) melalui Peraturan Presiden (Perpres) tentang ekosistem transportasi daring. Setelah pembahasan lintas kementerian dan DPR RI, regulasi tersebut kini memasuki tahap harmonisasi dan ditargetkan terbit pada akhir Agustus atau paling lambat awal September 2026.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan penyempurnaan diperlukan karena cakupan Perpres diperluas, tidak hanya mengatur layanan angkutan penumpang, tetapi juga pengantaran barang dan makanan.

“Dalam Perpres ini pengaturannya diperluas,” ujar Dudy.

Ia menjelaskan penghitungan tarif pengantaran barang masih dimatangkan dengan mempertimbangkan komponen biaya seperti bahan bakar dan perawatan kendaraan.

Dudy menegaskan proses finalisasi dilakukan untuk memastikan aturan yang lahir tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga menjawab kebutuhan pengemudi.

“Supaya diyakinkan betul pengaturannya sesuai dengan apa yang menjadi harapan para pengemudi,” katanya.

Pemerintah juga telah memberlakukan ketentuan biaya jasa aplikasi maksimal 8 persen untuk layanan angkutan penumpang roda dua sejak 1 Juli 2026, sehingga pengemudi memperoleh porsi pendapatan yang lebih besar.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai proses pembahasan bersama pemerintah penting agar regulasi yang diterbitkan tidak menimbulkan persoalan baru.

“Kami telah melakukan finalisasi karena yang diatur bukan cuma untuk urusan ojol angkutan orang saja,” kata Dasco seusai rapat koordinasi pada 18 Agustus 2026.

Dasco menjelaskan pengaturan tarif layanan akan dibagi berdasarkan karakteristik sektor. Kementerian Perhubungan menangani angkutan penumpang, Komdigi mengatur pengantaran barang dan makanan, sedangkan pembinaan pengemudi berada pada Kementerian UMKM. Menurutnya, pemerintah selanjutnya akan melakukan harmonisasi dengan organisasi pengemudi dan aplikator sebelum beleid diterbitkan.

Dari sisi layanan digital, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria memastikan pemerintah mencari formula yang menjaga keseimbangan antara kepentingan pengemudi dan keberlanjutan platform.

“Kita mencoba untuk meng-exercise semua model-model yang adil,” ujar Nezar.

Ia menekankan karakteristik layanan pengantaran barang dan makanan berbeda dari transportasi penumpang, sehingga mekanisme pengaturannya perlu disusun secara proporsional.

Komdigi juga menaruh perhatian pada aspek keselamatan. Pemerintah mendorong platform perdagangan digital memperbaiki validasi ukuran dan berat barang agar pengemudi tidak menerima muatan yang melampaui kapasitas kendaraan. Pendekatan ini menunjukkan penyusunan regulasi tidak semata berorientasi pada tarif, tetapi juga keselamatan, kepastian usaha, perlindungan mitra, dan keberlanjutan ekosistem digital.
Pemerintah juga memastikan proses ini tetap melibatkan para pengemudi dan aplikator agar kebijakan yang lahir memiliki legitimasi, dapat diterapkan secara efektif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan proses harmonisasi yang terus berjalan, Perpres ojol diharapkan menjadi fondasi regulasi yang lebih adil, adaptif, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

Oleh: Rivka Mayangsari*)

Pemerintah terus memperkuat perlindungan terhadap pengemudi ojek online (ojol) sebagai bagian penting dari ekosistem ekonomi digital nasional. Kehadiran regulasi yang lebih komprehensif melalui Peraturan Presiden (Perpres) tentang transportasi online dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan pengemudi, serta membangun hubungan yang lebih seimbang antara pengemudi dan perusahaan aplikator.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan pemerintah berkomitmen melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan ketentuan mengenai tarif layanan ojol. Pemerintah akan mempertemukan pihak aplikasi, asosiasi, dan komunitas pengemudi untuk membahas tarif pengantaran orang, barang, hingga makanan yang akan menjadi bagian dari pengaturan tersebut.

Menurut Maman, kebijakan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan kesejahteraan para pengendara ojol. Karena itu, pemerintah masih membuka ruang dialog sebelum regulasi tersebut diteken. Pertemuan lanjutan dengan asosiasi dan komunitas pengemudi dijadwalkan dilakukan sebelum Perpres diterbitkan, dengan target penyelesaian paling lambat awal September.

Keterlibatan pengemudi dalam proses penyusunan regulasi menjadi langkah penting karena mereka merupakan pihak yang merasakan langsung dinamika industri transportasi digital. Dengan membuka ruang komunikasi, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai persoalan yang dihadapi pengemudi, mulai dari pendapatan, tarif, insentif, hingga pola hubungan dengan perusahaan aplikator.

Sinyal positif terhadap perlindungan ekonomi pengemudi juga terlihat melalui pengaturan pembagian hasil antara pengemudi dan perusahaan aplikator. Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menilai kebijakan pemerintah mulai memberikan dampak nyata terhadap posisi ekonomi pengemudi dalam ekosistem transportasi online.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menjelaskan bahwa sebelumnya pengemudi memperoleh sekitar 80 persen dari pendapatan perjalanan, sedangkan 20 persen menjadi bagian aplikator. Melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online, porsi pendapatan pengemudi meningkat menjadi 92 persen, sementara bagian aplikator maksimal 8 persen.

Perubahan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian ekonomi bagi pengemudi. Selama ini, posisi pengemudi dalam ekosistem transportasi online sangat bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan aplikator, termasuk dalam hal komisi, tarif, insentif, promosi, algoritma, serta mekanisme pembagian pendapatan.

Menurut Igun, kehadiran Perpres 27/2026 menunjukkan bahwa negara mulai memberikan kepastian hukum sekaligus kerangka perlindungan yang lebih tegas terhadap kepentingan ekonomi pengemudi. Regulasi tersebut diharapkan dapat menciptakan hubungan kerja sama yang lebih adil tanpa menghambat perkembangan perusahaan aplikasi maupun inovasi ekonomi digital.

Pengaturan tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah berupaya mencari titik keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlanjutan industri digital. Perlindungan pengemudi diperlukan agar pertumbuhan ekonomi berbasis platform tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan teknologi, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat yang menjadi bagian dari rantai ekonomi tersebut.

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap layanan pengantaran barang dan makanan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah membahas secara mendalam pengaturan layanan tersebut. Keputusan menteri yang akan menjadi dasar pengaturan tarif saat ini masih dalam proses pengkajian.

Nezar menegaskan penyusunan aturan tarif tidak akan dilakukan secara sepihak. Komdigi akan melibatkan perusahaan platform digital dan pengemudi untuk mencari formula yang mampu mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak dalam ekosistem. Pendekatan dialogis tersebut penting agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan pengemudi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga menyampaikan bahwa pembahasan Perpres tentang transportasi online telah memasuki tahap finalisasi. Cakupan regulasi tidak hanya berkaitan dengan layanan angkutan orang, tetapi juga mencakup pengangkutan barang serta pengantaran makanan.

Pembagian kewenangan pengaturan tarif juga dirancang secara lebih jelas. Tarif angkutan orang akan menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang dan makanan menjadi kewenangan Komdigi. Pembagian tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola yang lebih terstruktur sesuai karakteristik masing-masing layanan.

Langkah pemerintah tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital perlu diikuti dengan penguatan perlindungan bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut. Pengemudi ojol bukan hanya bagian dari layanan transportasi, tetapi juga menjadi penghubung penting dalam aktivitas perdagangan digital, logistik, kuliner, dan mobilitas masyarakat.

Kehadiran regulasi yang memberikan kepastian mengenai pembagian pendapatan, tarif, serta mekanisme perlindungan dapat menjadi fondasi bagi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang lebih sehat. Pada saat yang sama, keterlibatan aplikator dalam proses penyusunan kebijakan memastikan keberlanjutan inovasi dan investasi di sektor transportasi digital tetap diperhatikan.

Perpres ojol dengan demikian menjadi lebih dari sekadar aturan mengenai tarif. Kebijakan tersebut mencerminkan upaya negara membangun keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi digital, keberlanjutan perusahaan platform, dan perlindungan terhadap pengemudi. Dengan dialog yang terbuka serta regulasi yang jelas, pemerintah menunjukkan keseriusan menghadirkan kepastian dan perlindungan bagi para pengemudi yang menjadi salah satu penggerak utama ekonomi digital Indonesia.

*) Pemerhati ekonomi

Oleh : Rahmat Dwiyanto )*

Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur transportasi online membawa harapan baru bagi jutaan pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia. Setelah melalui rangkaian pembahasan antara pemerintah dan DPR RI, proses finalisasi kembali mengemuka pada 18 Agustus 2026.

Kebijakan ini penting karena sektor transportasi berbasis aplikasi bukan lagi sekadar layanan alternatif, melainkan telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari. Karena itu, kehadiran regulasi yang memberikan kepastian tarif, perlindungan kerja, serta hubungan yang lebih adil antara pengemudi dan perusahaan aplikator patut dipandang sebagai langkah strategis.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah dan DPR telah mencapai kesepahaman dalam penyusunan Perpres yang mengatur jasa transportasi online. Pemerintah menargetkan aturan tersebut dapat diterbitkan pada akhir Agustus atau paling lambat awal September 2026.

Menurut Prasetyo, proses selanjutnya adalah harmonisasi, sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian regulasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar penyusunannya dilakukan secepat mungkin. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya keseriusan pemerintah untuk menghadirkan kepastian hukum bagi ekosistem transportasi online.

Dari parlemen, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menekankan bahwa regulasi tersebut tidak hanya mengatur angkutan penumpang, tetapi juga mencakup layanan pengiriman barang dan makanan. Perluasan cakupan ini relevan dengan perkembangan ekonomi digital yang membuat satu pengemudi dapat menjalankan berbagai jenis layanan melalui platform yang sama. Dengan pengaturan yang lebih komprehensif, pemerintah memiliki ruang untuk memastikan setiap bentuk layanan memiliki standar perlindungan dan mekanisme tarif yang lebih jelas.

Harapan terbesar dari regulasi tersebut tentu berada pada aspek kesejahteraan pengemudi. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan keberpihakan pemerintah melalui kebijakan pembatasan komisi aplikator maksimal 8 persen sehingga porsi pendapatan pengemudi menjadi sedikitnya 92 persen.

Kebijakan itu menjadi fondasi penting dalam memperbaiki struktur pembagian pendapatan di sektor transportasi online. Bagi pengemudi yang bekerja dengan mengandalkan penghasilan harian, perubahan beberapa persen dalam pembagian pendapatan dapat memberikan dampak nyata terhadap kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga, membayar cicilan kendaraan, biaya bahan bakar, hingga kebutuhan pendidikan anak.

Namun, kesejahteraan pengemudi tidak semata-mata ditentukan oleh besaran pendapatan. Perlindungan sosial dan kepastian kerja juga harus menjadi bagian utama. Pemerintah sebelumnya telah menegaskan bahwa perlindungan pekerja menjadi fokus dalam penyusunan regulasi. Arah kebijakan tersebut penting agar pengemudi tidak hanya dipandang sebagai mitra platform, tetapi juga mendapatkan perlindungan yang memadai ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja, kehilangan pendapatan, maupun persoalan sosial ekonomi lainnya.

Momentum ini juga penting bagi keberlanjutan sektor informal yang semakin terdigitalisasi. Banyak pengemudi memilih pekerjaan ojol karena menawarkan fleksibilitas waktu dan akses penghasilan tanpa persyaratan yang terlalu kompleks. Fleksibilitas tersebut perlu dipertahankan, tetapi harus berjalan bersama perlindungan yang memadai.

Negara dapat memastikan adanya mekanisme pengaduan, transparansi perubahan algoritma dan insentif, serta keterbukaan informasi mengenai potongan pendapatan. Dengan begitu, posisi pengemudi dalam ekosistem digital menjadi lebih kuat dan tidak sepenuhnya bergantung pada keputusan sepihak platform secara adil dan berkelanjutan.

Di sisi lain, regulasi yang baik harus mampu menjaga keseimbangan. Keberpihakan kepada pengemudi tidak berarti mengabaikan keberlanjutan perusahaan aplikator dan kepentingan konsumen. Aplikator membutuhkan ruang usaha agar tetap mampu berinvestasi, meningkatkan teknologi, menjaga keamanan platform, serta menciptakan inovasi. Konsumen pun membutuhkan tarif yang wajar dan layanan yang aman. Karena itu, Perpres harus menjadi titik temu yang menciptakan ekosistem transportasi online yang sehat, bukan sekadar memenangkan salah satu pihak.

Pengaturan tarif juga menjadi bagian yang sangat menentukan. Pemerintah dan DPR perlu memastikan formula tarif memiliki dasar yang transparan, mempertimbangkan jarak, waktu, kondisi lalu lintas, biaya operasional, serta kemampuan masyarakat.

Kepastian tarif akan membantu pengemudi memperkirakan pendapatan secara lebih rasional, sementara konsumen memperoleh kepastian mengenai biaya layanan. Untuk layanan barang dan makanan, pengaturan yang jelas juga dapat mencegah persaingan tarif yang berlebihan dan praktik yang berpotensi menekan pendapatan mitra pengemudi.

Perpres Ojol harus dilihat sebagai bagian dari transformasi ekonomi digital yang berorientasi pada kesejahteraan manusia. Regulasi ini bukan hanya soal angka komisi atau tarif, tetapi menyangkut penghormatan terhadap kerja keras para pengemudi yang setiap hari menjadi penghubung mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan aktivitas ekonomi perkotaan. Dengan finalisasi pemerintah dan DPR serta target penerbitan dalam waktu dekat, momentum tersebut perlu dikawal agar aturan benar-benar dapat dilaksanakan secara konsisten.

Jika dijalankan dengan pengawasan yang kuat, transparansi, dan ruang dialog antara pemerintah, DPR, pengemudi, aplikator, serta konsumen, Perpres Ojol dapat menjadi tonggak penting dalam membangun ekosistem transportasi online yang lebih adil. Harapan akhirnya sederhana: pengemudi bekerja dengan lebih aman, memperoleh pendapatan yang lebih layak, memiliki perlindungan sosial yang lebih kuat, sementara masyarakat tetap mendapatkan layanan transportasi dan pengantaran yang terjangkau.

Dengan demikian, regulasi ini bukan hanya menjadi produk hukum, tetapi menjadi bukti hadirnya negara dalam memastikan kemajuan ekonomi digital berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan pekerja.

)* Pengamat Kebijakan Publik

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) tidak main-main dalam menindak dapur penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang gagal memenuhi standar keamanan pangan.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak mampu memperbaiki kekurangannya akan dihentikan operasionalnya secara permanen, tanpa memandang siapa pengelolanya.

“Saya nggak peduli itu SPPG-nya misalnya apa punya siapa, saya nggak lihat, saya lihat sistem. Manakala tidak memenuhi standar di sistem saya, maka dengan berat hati harus saya tutup permanen,” kata Sudaryono.

Ketegasan itu tercermin dari data terbaru BGN. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan yang disampaikan melalui Kementerian Kesehatan, hingga 10 Agustus 2026 tercatat 504 dapur MBG telah ditutup permanen lantaran dinyatakan tidak layak dari sisi sanitasi.

Sekitar 3.000 dapur lainnya masih menjalani proses pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan di masing-masing daerah.

Sudaryono menegaskan percepatan pemeriksaan tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan standar yang berlaku, sebab menyangkut keselamatan anak-anak penerima manfaat.

“Yang kemudian kami tunggu manakala dia tidak layak, maka mohon maaf, ini urusan nyawa seseorang, urusan nyawa anak-anak kita, itu tidak bisa kita tolong lagi,” tegasnya.

Angka penutupan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Tiga minggu sejak menjabat, Sudaryono mengungkapkan total SPPG yang telah ditutup mencapai 1.300 unit, terdiri dari 800 dapur yang sebelumnya sudah dihentikan dan tambahan 500 dapur yang menyusul ditutup dalam beberapa hari terakhir.

“Ya kalau nggak bisa diperbaiki, kita tutup permanen. Jadi sudah saya sudah menutup mungkin 800 tambah kemarin saya sudah menutup 500, jadi sudah 1.300 saya tutup selama tiga minggu saya jadi kepala,” ujarnya.

Kendati bersikap tegas, Sudaryono memastikan langkah itu tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti mitra yang telah bekerja dengan baik.

Ia mencontohkan SPPG yang dikelola Bhayangkari Polri sebagai rujukan keberhasilan karena rutin memakai test kit sehingga belum pernah tercatat satu pun kasus keracunan.

“Jadi kita belajar dari keberhasilan SPPG, beberapa SPPG salah satunya adalah SPPG yang dikelola oleh Bhayangkari ya dari Polri itu menggunakan test kit dan sampai saat ini tidak ada satu kasus pun keracunan,” jelasnya.

Dari total SPPG yang kini beroperasi, BGN mencatat sekitar 27.000 di antaranya telah menjalankan pelayanan dengan baik dan menjadi acuan perbaikan sistem.

BGN menegaskan pengawasan akan terus diperkuat. Dengan pendekatan tersebut, keberlanjutan MBG tidak hanya diukur dari banyaknya dapur yang beroperasi, tetapi juga dari kemampuan setiap SPPG menjaga standar keamanan pangan dan melindungi penerima manfaat. (*)

*) oleh : Muhammad Dava Firdaus

Penutupan sementara sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bukan semata-mata tindakan administratif, melainkan bagian dari sistem pengawasan untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat aman, bergizi, dan layak dikonsumsi. Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa dapur yang ditemukan tidak memenuhi ketentuan operasional maupun keamanan pangan dapat dihentikan sementara sampai dilakukan perbaikan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan layanan MBG harus berjalan beriringan dengan pemenuhan standar mutu, bukan hanya mengejar jumlah penerima manfaat.

Dalam pelaksanaannya, standar mutu menjadi fondasi penting karena makanan MBG diproduksi dalam jumlah besar dan didistribusikan kepada banyak kelompok penerima manfaat. Karena itu, prosesnya harus dikendalikan mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan hingga distribusi. BGN menerapkan pendekatan keamanan pangan berbasis risiko yang mengacu pada praktik industri pangan serta prinsip HACCP, sehingga potensi masalah dapat dikenali sebelum makanan sampai kepada penerima. Sistem tersebut juga mencakup pemantauan suhu, kebersihan fasilitas, peralatan, higiene petugas, dan kondisi bahan pangan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono menjelaskan bahwa penghentian operasional bukan dimaksudkan untuk mematikan layanan MBG, tetapi menjadi bagian dari proses perbaikan ketika ditemukan ketidaksesuaian. Menurut Dadan, SPPG yang mengalami persoalan diminta berhenti terlebih dahulu agar dapat dilakukan investigasi dan evaluasi, kemudian diperbolehkan kembali beroperasi setelah seluruh rekomendasi perbaikan dipenuhi. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa dapur MBG diperlakukan sebagai unit pelayanan pangan yang harus memenuhi ukuran kinerja dan keamanan tertentu sebelum kembali melayani masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola, pihaknya juga menekankan pentingnya pembenahan internal dan keterbukaan terhadap masukan dalam pelaksanaan MBG. Pihaknya terus melakukan asesmen internal serta berkoordinasi dengan jajaran pimpinan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program. Sikap tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi dan perbaikan sistem menjadi bagian penting dalam memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan dan standar yang telah ditetapkan.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati juga menegaskan bahwa standar higiene dan sanitasi merupakan prasyarat operasional SPPG. Artinya, dapur tidak cukup hanya memiliki kemampuan memasak dalam jumlah besar, tetapi juga harus memiliki fasilitas, prosedur kerja, peralatan, serta tenaga pelaksana yang mampu menjaga keamanan pangan secara konsisten. Sertifikasi keamanan pangan menjadi instrumen untuk memastikan seluruh unsur tersebut memenuhi ketentuan. Dengan sistem ini, pengawasan tidak hanya dilakukan ketika terjadi persoalan, tetapi juga dirancang sebagai langkah pencegahan terhadap risiko kontaminasi dan penurunan kualitas makanan.

Pentingnya standar tersebut terlihat dari kebijakan kewajiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi SPPG. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa fasilitas dan proses pengolahan makanan telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi yang ditetapkan. BGN juga memperkuat sistem penjaminan keamanan dan mutu pangan dengan mewajibkan SPPG memiliki sertifikasi keamanan pangan. Dalam regulasi BGN, penilaian dilakukan untuk memastikan proses produksi dan distribusi pangan berlangsung aman, higienis, serta memenuhi persyaratan kesehatan. Dengan demikian, SLHS bukan sekadar dokumen administratif, tetapi bagian dari mekanisme perlindungan penerima manfaat.

Penerapan sistem tersebut juga terlihat dari langkah penghentian sementara puluhan dapur MBG di Kalimantan Barat pada April 2026. Sebanyak 74 SPPG dihentikan karena belum memenuhi standar sanitasi dan pengelolaan limbah, termasuk persoalan SLHS dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kepala Program MBG Regional Kalimantan Barat Agus Kurniawi membenarkan langkah tersebut dan menyatakan bahwa penghentian dilakukan untuk menjaga kualitas serta keamanan pangan. Kasus ini memperlihatkan bahwa standar mutu tidak hanya berkaitan dengan makanan yang tersaji, tetapi juga mencakup kebersihan lingkungan dan pengelolaan limbah dapur.

Ketegasan terhadap standar juga tercermin dari data pengawasan BGN pada 2026. Pada akhir Mei 2026, BGN menyebut sebanyak 1.152 SPPG masih berstatus dihentikan sementara dari total 4.581 SPPG yang sebelumnya telah menjalani penghentian untuk proses peningkatan kualitas dan penyesuaian standar pelayanan. Angka tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap dapur MBG dilakukan secara sistematis dan tidak berhenti pada pemeriksaan awal. Setiap dapur yang bermasalah harus melalui proses evaluasi dan perbaikan sebelum dinyatakan siap kembali beroperasi, sehingga kepentingan penerima manfaat tetap menjadi pertimbangan utama.

Pada akhirnya, penutupan sementara dapur MBG perlu dipahami sebagai mekanisme pengendalian mutu dalam sebuah program pangan berskala nasional. Ketika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian, penghentian memberikan ruang bagi pengelola untuk memperbaiki fasilitas, prosedur, sumber daya manusia, sanitasi, hingga sistem pengawasan pangan. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, dapur dapat kembali beroperasi dengan standar yang lebih baik. Bagi masyarakat, terutama penerima manfaat MBG, konsistensi pengawasan seperti ini penting untuk membangun kepercayaan bahwa makanan yang diberikan tidak hanya bergizi, tetapi juga aman, bersih, dan diproduksi melalui sistem yang dapat dipertanggungjawabkan.

*) penulis merupakan pemerhati isu strategis

Oleh: Bara Winatha*)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi sekaligus membangun sumber daya manusia Indonesia. Besarnya cakupan penerima manfaat membuat aspek keamanan pangan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan program. Karena itu, pengawasan terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemenuhan standar operasional, transparansi informasi, hingga kesiapan menghadapi risiko operasional perlu dilakukan secara konsisten agar makanan yang diterima masyarakat benar-benar aman dan berkualitas.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengatakan pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap seluruh SPPG sebagai bentuk komitmen melindungi penerima manfaat MBG. Pengawasan dilakukan dengan memastikan setiap dapur memenuhi standar yang telah ditetapkan, sementara SPPG yang tidak mampu memperbaiki kekurangan dan membahayakan keamanan penerima manfaat dapat dihentikan secara permanen.

Sudaryono menjelaskan bahwa BGN tidak memberikan perlakuan khusus berdasarkan siapa pengelola sebuah SPPG. Penilaian dilakukan berdasarkan kepatuhan terhadap sistem dan standar yang telah ditetapkan, sehingga dapur yang tidak memenuhi ketentuan tetap dapat dikenai tindakan. Dalam tiga minggu sejak dirinya memimpin BGN, sebanyak 1.300 SPPG disebut telah ditutup karena tidak memenuhi standar, yang terdiri dari sekitar 800 dapur pada tahap awal dan tambahan 500 dapur berikutnya.

Penutupan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghambat pelaksanaan MBG, melainkan untuk memastikan program berjalan dengan standar yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu memberikan pesan yang jelas bahwa jumlah dapur dan luas cakupan penerima bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Kualitas makanan, keamanan proses produksi, kebersihan lingkungan dapur, kompetensi tenaga kerja, serta kepatuhan terhadap prosedur harus menjadi indikator utama penyelenggaraan MBG.

Menurut Sudaryono, BGN juga terus mempelajari praktik terbaik dari SPPG yang mampu menjaga kualitas dan keamanan makanan. Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah SPPG yang dikelola Bhayangkari dari Polri dan menggunakan test kit dalam proses pengawasan makanan. Praktik tersebut dapat menjadi referensi bagi dapur lainnya untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi potensi masalah sejak tahap produksi sebelum makanan diterima oleh penerima manfaat.

Penguatan pengawasan juga perlu disertai keterbukaan informasi kepada masyarakat. BGN telah menyiapkan Radar MBG, sebuah layanan digital yang memungkinkan orang tua, guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengetahui berbagai informasi mengenai pelaksanaan program. Melalui sistem tersebut, informasi mengenai sekolah penerima MBG, menu harian, kandungan gizi, dokumentasi makanan, serta SPPG yang memproduksi makanan dapat dipantau secara lebih terbuka.

Keamanan pangan juga tidak dapat hanya dibebankan kepada BGN. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengatakan pemerintah daerah siap memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan MBG melalui koordinasi dan pengawasan bersama. Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah diperlukan agar program dapat berjalan tepat sasaran, aman, serta memberikan manfaat bagi anak-anak dan masyarakat di daerah.

Ria menilai koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh aspek pelaksanaan MBG berjalan secara beriringan. Pemerintah daerah perlu melibatkan perangkat daerah terkait, satuan pendidikan, BGN, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengawasi keamanan pangan dan ketepatan penerima manfaat. Dengan pembagian peran yang jelas, berbagai potensi persoalan dapat diketahui lebih cepat dan ditangani sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Penguatan keamanan pangan menjadi semakin penting karena operasional dapur SPPG memiliki berbagai potensi risiko. Proses memasak dalam jumlah besar melibatkan penggunaan gas, listrik, peralatan produksi, bahan makanan, tenaga kerja, serta aktivitas distribusi yang berlangsung setiap hari. Apabila aspek keselamatan kerja dan manajemen risiko diabaikan, gangguan terhadap operasional dapur dapat terjadi dan berpotensi menghambat distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Perwakilan mitra sekaligus konsultan Yayasan Surya Telaga Cendekia dan Yayasan Humaira Azka, Muhammad Pinandito, mengatakan pengelola SPPG perlu melihat dapur MBG sebagai fasilitas operasional yang memiliki berbagai potensi risiko. Menurut Azka, risiko tersebut tidak hanya berkaitan dengan keamanan makanan, tetapi juga mencakup kebakaran, ledakan, kerusakan peralatan, kecelakaan kerja, hingga terhentinya kegiatan operasional.

Azka menjelaskan bahwa evaluasi keselamatan perlu dilakukan terhadap instalasi elpiji dan listrik, ketersediaan alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, prosedur keadaan darurat, pemeliharaan peralatan, serta keselamatan pekerja. Pengelola juga perlu memastikan seluruh tenaga kerja memahami prosedur keselamatan dan mengetahui tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi kondisi darurat. Langkah pencegahan tersebut jauh lebih penting daripada hanya mengandalkan penanganan setelah insiden terjadi.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan MBG. Orang tua, guru, dan penerima manfaat dapat memanfaatkan informasi yang tersedia melalui Radar MBG untuk mengetahui menu dan penyelenggara makanan. Apabila terdapat persoalan terkait kualitas, kebersihan, keamanan, atau pelaksanaan program, partisipasi masyarakat dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.

Dengan demikian, tindakan tegas terhadap SPPG yang tidak memenuhi standar menjadi bagian dari proses pembenahan program. Penutupan dapur bermasalah, penguatan perizinan dan SLHS, penerapan standar keselamatan, pemantauan digital melalui Radar MBG, serta pelibatan pemerintah daerah merupakan rangkaian langkah yang saling melengkapi. Tujuannya bukan sekadar menjaga citra program, tetapi memastikan setiap makanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi prinsip aman, bergizi, dan layak dikonsumsi.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan

Jakarta – Pemerintah memperkuat pembentukan satuan tugas terpadu untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Satgas akan menjadi pusat koordinasi pendataan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, hingga penyaluran bantuan ke titik pengungsian yang tersebar.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan keberadaan satgas diperlukan karena pengungsi tidak hanya berada di posko utama. Sebagian warga memilih mengungsi secara mandiri sehingga perlu didata agar tetap mendapatkan pelayanan.

“Kita memperkuat pembentukan Satgas di sini. Dengan Satgas, kita bisa melakukan pendataan secara cepat. Karena titik pengungsian bukan hanya di sini, tetapi juga di tempat-tempat lain dan kita juga harus mendeteksi pengungsi mandiri,” ujar Pratikno.

Satgas tersebut melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), relawan, serta jajaran pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga desa. Koordinasi juga dilakukan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan.

Menurut Pratikno, bantuan bagi masyarakat terdampak mulai berdatangan. Pemerintah terus memastikan ketersediaan logistik, tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, ambulans, dan tambahan tenaga medis.

“Yang penting sekarang adalah bagaimana kebutuhan warga sehari-hari bisa dipenuhi. Layanan kesehatan, ambulans, dan dokter tambahan juga sudah mulai masuk,” katanya.

Pratikno menegaskan kecepatan pelayanan menjadi prioritas selama masa tanggap darurat. Setelah kebutuhan mendesak tertangani, pemerintah akan melanjutkan penanganan ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Satgas dibentuk bersama kepala daerah, Dandim, Kapolres secara sinergis dengan relawan dan BPBD. Semuanya bersinergi mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Pelayanan masyarakat secepat-cepatnya diberikan, setelah itu berbicara rehabilitasi dan rekonstruksi,” tegasnya.

Hingga Senin (17/8), BNPB mengidentifikasi 68 korban meninggal dunia dan 213 orang mengalami luka-luka. BPBD NTT juga mencatat sebanyak 7.968 rumah serta 744 fasilitas umum dan infrastruktur mengalami kerusakan.

Dukungan terhadap percepatan penanganan turut disampaikan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi. Ia memastikan DPR siap mempercepat proses persetujuan apabila pemerintah membutuhkan penyesuaian atau pengalihan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.

“Kalau mitra membutuhkan percepatan persetujuan, kami akan mendorong agar prosesnya dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya,” pungkas Bambang.

Jakarta – Penanganan korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus dikawal agar berjalan cepat sejak masa tanggap darurat hingga memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengawalan dilakukan untuk memastikan bantuan, layanan kesehatan, hunian sementara, dan pemulihan infrastruktur menjangkau seluruh wilayah terdampak.

Satgas Penanggulangan Pascabencana (Galapana) DPR RI telah meninjau langsung lokasi terdampak gempa berkekuatan magnitudo 7,7 di Ruteng, Kabupaten Manggarai. Dalam peninjauan tersebut, DPR meminta laporan terkini mengenai kondisi korban, kerusakan, distribusi bantuan, dan langkah taktis yang dilakukan pemerintah selama masa tanggap darurat.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan penanganan korban harus menjadi prioritas pertama. Dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga terkait harus dipastikan berjalan secara terpadu.

“Kami ingin laporan juga, kepastian dalam tanggap darurat ini terutama yang paling pertama penanganan para korban gempa ini,” ujar Cucun.

DPR juga meminta pemetaan menyeluruh karena dampak gempa tidak hanya dirasakan masyarakat di Kabupaten Manggarai. Sejumlah kabupaten lain di Flores turut melaporkan korban jiwa, kerusakan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur.

“Karena bukan hanya Kabupaten Manggarai saja, termasuk ada kabupaten-kabupaten lain yang terdampak, kita minta juga masukan dalam waktu yang singkat ini,” kata Cucun.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno juga membentuk Satgas khusus untuk mempercepat penanganan pascagempa bumi di Flores, NTT.

Pratikno mengatakan, pembentukan satgas diperlukan untuk mempercepat pendataan masyarakat terdampak, termasuk warga yang mengungsi secara mandiri di sejumlah lokasi.

“Kita memperkuat pembentukan Satgas di sini. Dengan Satgas, kita bisa melakukan pendataan secara cepat. Karena titik pengungsian bukan hanya di sini, tetapi juga di tempat-tempat lain dan kita juga harus mendeteksi pengungsi mandiri,” ujarnya.

Pratikno juga menegaskan pemerintah terus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat terdampak selama masa tanggap darurat.

“Selain itu kami melihat masih ada kebutuhan dasar para pengungsi yang harus dipenuhi,” lanjutnya.

Oleh: Servatius Yosef *)

Bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang menguncang berbagai wilayah di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Sikka, hingga kawasan Kepulauan Flores Nusa Tenggara Timur telah menyisakan duka mendalam sekaligus memanggil kesadaran kemanusiaan kolektif bangsa. Di tengah masa-masa krisis yang menguji ketahanan sosial masyarakat, kepemimpinan pemerintah dan kebersamaan seluruh elemen bangsa hadir sebagai penopang utama yang merajut kembali harapan para penyintas. Musibah ini tidak boleh memadamkan optimisme pemulihan, sebab jajaran eksekutif, lembaga legislatif, aparat keamanan, dan sukarelawan kemanusiaan telah bergerak padu dalam satu barisan untuk menyalurkan bantuan komprehensif serta memastikan kehidupan warga terdampak dapat kembali pulih secara bermartabat.

Strategi pemulihan terpadu yang digulirkan oleh pemerintah pusat menegaskan komitmen bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi dalam tata kelola bencana. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menjelaskan bahwa seluruh langkah tanggap darurat diatur melalui mekanisme koordinasi terpusat guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi secara menyeluruh. Penguatan sarana medis, mobilisasi armada ambulans, serta penerjunan tambahan tenaga dokter diprioritaskan untuk menangani korban luka-luka dan menjaga kondisi fisik para warga di tempat penampungan. Pemerintah menekankan pentingnya menyelesaikan fase tanggap darurat secara cepat dan presisi sebelum melangkah ke tahap rekonstruksi bangunan sarana publik dan hunian warga.

Kepastian perlindungan terhadap pengungsi diperkuat oleh integrasi data kerusakan dan pemetaan kebutuhan di tingkat daerah. Kepala BPBD Nusa Tenggara Timur Mahadin Sibarani menyampaikan bahwa pemetaan validasi angka kerusakan rumah tinggal dan sarana publik terus diperbarui secara transparan sebagai rujukan penyaluran logistik dan bantuan pemulihan fisik. Data terverifikasi ini menjadi panduan kritis bagi kementerian teknis serta BUMN penunjang infrastruktur dalam mempercepat pemulihan jaringan listrik, pasokan bahan bakar, dan perbaikan sarana telekomunikasi yang sempat terganggu. Pengelolaan data yang akurat menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa tidak ada satu pun kawasan terdampak yang terlewatkan dalam agenda pemulihan nasional.

Langkah nyata eksekutif dalam menjamin efektivitas penanganan bencana di lapangan mendapatkan pengawalan langsung dari pimpinan parlemen. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menegaskan pentingnya efisiensi distribusi bantuan logistik, fasilitas kesehatan, dan hunian sementara agar tepat sasaran serta menjangkau seluruh pengungsi tanpa terkecuali. Sari Yuliati menyampaikan bahwa peninjauan langsung di lokasi bencana merupakan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional dewan untuk memastikan negara benar-benar hadir mendampingi masyarakat di saat tersulit. Sinergi antara pemerintah pusat, BNPB, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah yang dipantau secara berkala menjadi kunci utama terciptanya mekanisme pelayanan publik yang responsif.

Pendekatan pengawasan yang inklusif juga terus diperkuat oleh pimpinan dewan lainnya demi memastikan keterpaduan langkah penanganan di seluruh daerah terdampak. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong agar inventarisasi masalah di lapangan segera diterjemahkan menjadi tindakan taktis penanganan korban gempa, khususnya di Kabupaten Manggarai dan wilayah Flores lainnya. Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan pentingnya komitmen BNPB dan Kementerian Sosial dalam memberikan kepastian bantuan serta pendampingan psikologis bagi pengungsi. Pendekatan holistik ini membuktikan bahwa penanganan bencana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memulihkan ketenangan dan kesejahteraan batin para penyintas musibah.

Dari sisi kepastian alokasi pembiayaan, skema anggaran yang fleksibel dan berkelanjutan telah disiapkan pemerintah pusat untuk menopang seluruh rangkaian pemulihan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi ketersediaan anggaran bencana nasional yang siap disalurkan bertahap sesuai dengan eskalasi kebutuhan lapangan. Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa penggunaan alokasi awal darurat BNPB akan disusul dengan dukungan pembiayaan tahap rekonstruksi apabila fase tanggap darurat selesai dilaksanakan. Kepastian ketersediaan dana cadangan bencana ini memberikan jaminan penuh kepada masyarakat bahwa pemulihan infrastruktur pemukiman, fasilitas pendidikan, dan pusat kesehatan akan berjalan berlanjut tanpa hambatan fiskal.

Dukungan finansial dari pusat mendapatkan apresiasi positif dari pimpinan perwakilan daerah sebagai wujud keadilan fiskal dalam penanganan krisis. Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menilai bahwa dorongan tambahan alokasi anggaran pusat sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk mempercepat perbaikan fasilitas publik dan memenuhi kebutuhan operasional posko pengungsian. Sultan Bachtiar Najamudin menyampaikan bahwa kerja sama harmonis antara pusat dan daerah dalam pemetaan dampak bencana merupakan kunci utama dalam membangun kembali ketahanan sosial ekonomi masyarakat NTT. Sinergi fiskal ini mempertegas bahwa pemerintah daerah tidak dibiarkan menanggung beban bencana secara mandiri.

Komitmen penanganan krisis ini semakin kuat dengan hadirnya dukungan fleksibilitas anggaran dari pihak parlemen. Jajaran legislatif memberikan kepastian untuk mendorong proses persetujuan dana tambahan dalam waktu sesingkat-singkatnya demi kelancaran operasional di daerah terdampak. Sinergi administrasi yang responsif ini menegaskan bahwa keselamatan warga adalah prioritas utama di atas segala prosedur formalitas. Melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat, parlemen, dan pemerintah daerah, seluruh rangkaian bantuan dan pemulihan dapat tersalurkan secara cepat dan menjadi simbol nyata keberhadiran negara dalam mengayomi serta membangkitkan kembali optimisme para penyintas gempa di Nusa Tenggara Timur.

*) Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Samhaji Syukur *)

Musibah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi ujian ketangguhan nasional sekaligus momentum pembuktian nyata atas keberhadiran negara dalam mengayomi seluruh lapisan masyarakat terdampak. Didasari kesadaran mendalam akan besarnya skala dampak sosial dan kerusakan fisik di lapangan, langkah proaktif pemerintah pusat bersama jajaran pemerintah daerah dalam memetakan serta merespons situasi krisis secara terstruktur layak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Kehadiran negara bukan sekadar simbol penanganan krisis formalitas, melainkan wujud pelaksanaan mandat konstitusional untuk melindungi keselamatan setiap jiwa warga negara. Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Penanganan Pascabencana Gempa NTT yang diinisiasi oleh pemerintah pusat menjadi konsolidasi instrumen kekuasaan publik yang krusial agar tidak ada satu pun warga terdampak yang terabaikan dalam fase tanggap darurat ini.

Keputusan taktis yang diambil oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam merespons cepat dinamika pascagempa mencerminkan tata kelola krisis yang terukur, inklusif, dan berorientasi pada keselamatan publik. Pembentukan satuan tugas khusus pascagempa dipusatkan untuk menjangkau titik-titik pengungsian mandiri yang tersebar di wilayah perbukitan maupun pemukiman terpencil. Menko PMK Pratikno menjelaskan bahwa percepatan pendataan pengungsi mandiri merupakan fondasi utama agar pemenuhan kebutuhan logistik, obat-obatan, dan sarana tempat tinggal sementara dapat terdistribusi secara konsisten dan adil. Konsolidasi lintas sektor yang menyatukan peran pemerintah daerah, jajaran TNI, Polri, BPBD, hingga tingkatan kecamatan dan desa membuktikan bahwa sekat-sekat administratif tidak boleh membatasi penyaluran bantuan kemanusiaan pada saat-saat paling kritis.

Langkah penanganan yang sigap di tingkat pusat menemukan titik tumpu yang kuat melalui kesiapan instansi teknis penanggulangan bencana di daerah. Kepala BPBD Nusa Tenggara Timur Mahadin Sibarani mengonfirmasi bahwa rincian dampak fisik, termasuk kerugian pada ribuan unit rumah warga serta ratusan fasilitas umum dan infrastruktur sosial, terus diverifikasi dalam basis data yang terintegrasi. Pendataan komprehensif ini menjadi landasan strategis bagi pembentukan satgas daerah untuk memperkuat komando lokal. Dengan komando operasional yang solid di tingkat tapak, berbagai tantangan teknis dalam menjangkau posko penampungan yang sulit diakses dapat diselesaikan secara efektif melalui kolaborasi intensif bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan.

Penguatan kelembagaan penanganan krisis ini juga selaras dengan komitmen pengawasan ketat yang dijalankan oleh pimpinan legislatif. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menekankan bahwa peninjauan langsung di lapangan serta sinergi lintas lembaga merupakan kunci utama untuk memastikan efisiensi penyaluran pasokan logistik, fasilitas kesehatan, dan hunian sementara bagi warga terdampak. Pengawasan melekat dari parlemen memastikan bahwa setiap kebijakan tanggap darurat yang digulirkan eksekutif berjalan secara transparan, akuntabel, dan berfokus penuh pada pemulihan fisik maupun trauma psikologis masyarakat. Kehadiran pimpinan DPR bersama pejabat kementerian di titik bencana menegaskan jaminan bahwa seluruh fungsi pemerintahan bekerja sinergis demi mengembalikan rasa aman publik.

Dukungan taktis legislatif semakin konkret dengan adanya kesiapan akselerasi prosedur penganggaran bencana di tingkat parlemen. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan kesiapan DPR untuk mempercepat proses persetujuan alokasi maupun alih fungsi anggaran pemerintah apabila kebutuhan penanganan bencana di lapangan meningkat. Fleksibilitas serta kemudahan prosedur persetujuan anggaran di DPR menjamin bahwa seluruh tahapan tanggap darurat hingga rehabilitasi tidak akan terkendala oleh hambatan administratif. Komitmen ini menunjukkan betapa harmonisnya relasi kerja antara pemerintah dan DPR dalam mengutamakan keselamatan rakyat di atas segala kerumitan birokrasi anggaran.

Pengawasan taktis terhadap efektivitas penanganan bencana di kawasan terdampak juga dikawal oleh pimpinan dewan lainnya melalui peninjauan lapangan yang mendalam. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya laporan kondisi riil dan langkah taktis yang diambil selama masa tanggap darurat untuk menjamin kepastian pelayanan pengungsi di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Manggarai dan daerah sekitarnya. Cucun menyampaikan bahwa masukan konkret dari pemerintah daerah serta instansi terkait akan menjadi acuan utama dalam menetapkan kebijakan pemulihan jangka pendek dan menengah. Pendekatan ini memastikan bahwa penanganan dampak gempa bumi dilakukan secara merata tanpa mengesampingkan kabupaten yang membutuhkan intervensi khusus.

Dari perspektif ketahanan fiskal nasional, keberlanjutan sokongan dana bagi penanganan gempa NTT dipastikan berada dalam kondisi yang sangat aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi ketersediaan anggaran awal yang memadai melalui dana cadangan bencana di BNPB. Skema pembiayaan bertahap ini dirancang secara sistematis, dimulai dari pencairan dana darurat untuk pemenuhan kebutuhan logistik harian pengungsi hingga persiapan alokasi pembiayaan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi fisik secara masif. Keberadaan dana cadangan khusus bencana ini memberi kepastian fiskal bahwa seluruh kebutuhan dasar masyarakat terdampak akan terus terpenuhi secara konsisten tanpa risiko keterbatasan anggaran.

Kehadiran Satgas Terpadu Gempa NTT membuktikan komitmen utuh negara dalam menghadirkan sistem perlindungan bencana yang tangguh, responsif, dan bermartabat bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur.

*) Pengamat Kebijakan Publik