Jayapura – Pemerintah memperluas layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk sepuluh dapur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Direktur Penyediaan dan Penyaluran BGN Wilayah II Nurjaeni mengatakan penambahan dapur tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan program. Tiga SPPG lainnya berada di wilayah non-3T.

“Untuk Provinsi Papua ada 13 SPPG yang resmi diluncurkan hari ini dan sebanyak 10 berada di wilayah 3T dan tiga lainnya di wilayah non-3T,” katanya di Jayapura, (4/10).

Nurjaeni mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Jayapura, dan Pemerintah Kota Jayapura terhadap pembangunan SPPG. Di seluruh Papua Raya, sebanyak 36 dapur dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan MBG.

Namun, sejumlah dapur mengalami keterlambatan operasional akibat berbagai kendala, termasuk persoalan hukum. BGN melakukan perbaikan sekaligus memperketat pengawasan terhadap kelayakan dapur setelah terjadi sejumlah kasus keracunan makanan.

Menurut Nurjaeni, empat SPPG di Papua telah ditutup permanen karena dinilai tidak layak beroperasi. Dapur yang mengalami insiden serius harus menjalani evaluasi dan perbaikan.

“Sementara SPPG yang mengalami kejadian menonjol atau insiden serius akan ditutup sementara untuk dilakukan perbaikan dan baru dapat kembali beroperasi setelah dinyatakan layak oleh dinas kesehatan,” ujarnya.

Sebelumnya, BGN bersama Pemprov Papua dan instansi lainnya meresmikan salah satu SPPG di Kabupaten Jayapura pada Jumat (2/10).
Sementara itu, dukungan terhadap keberlanjutan MBG tercatat dalam survei nasional Indonesia Network Election Survey (INES). Survei dilakukan pada 14–20 September 2026 terhadap 1.400 responden di 36 provinsi.

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif INES Andri Gunawan mengatakan sebanyak 78,2 persen responden setuju program MBG dilanjutkan. Sebanyak 18,4 persen menyatakan tidak setuju, sementara 3,4 persen tidak memberikan jawaban.

“Hal ini menunjukkan bahwa program MBG memiliki relevansi tinggi dengan kebutuhan dasar masyarakat di berbagai lapisan dan peningkatan pendapatan masyarakat dan program ini terbukti mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat,” katanya.

INES juga melaporkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo sebesar 82,1 persen. Hasil survei tersebut menggambarkan respons masyarakat secara nasional, sementara perluasan layanan MBG di Papua mencakup wilayah 3T melalui peluncuran SPPG.***

JAKARTA — Pemerintah memperkuat pengawasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul temuan dugaan pungutan oleh oknum yayasan terhadap mitra pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan anggaran MBG digunakan secara transparan, tepat sasaran, serta sepenuhnya mendukung penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan praktik tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena berpotensi menambah beban mitra dan mengurangi optimalisasi anggaran untuk penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat.

“Adanya mitra yang kemudian sudah membangun dapur itu diminta untuk menyetorkan sejumlah uang per ompreng kepada yayasan, di mana yayasan ini tidak melakukan apapun, tidak memiliki kontribusi apapun, tidak juga aktif di dapur, tidak melakukan pembinaan,” ujar Sudaryono.

BGN memastikan akan menindak yayasan yang terbukti melakukan pungutan tanpa memberikan kontribusi nyata. Mitra yang merasa dirugikan juga diberi ruang untuk mengajukan pergantian yayasan pengampu dengan melampirkan bukti.

“Intinya kami ingin pelaksanaan MBG ini betul-betul uang yang tersalurkan itu dikonversi menjadi menu makanan yang kualitasnya baik, kandungan gizinya baik, pertanggungjawabannya baik, akuntabilitasnya baik dan transparan,” katanya.

Dalam tata kelola MBG, yayasan memiliki tanggung jawab legalitas dan administrasi, sedangkan mitra dapat menanggung investasi pembangunan dapur, pengadaan peralatan, armada distribusi, serta kebutuhan operasional. Karena itu, BGN menekankan hubungan kemitraan harus berjalan sesuai kontribusi dan tanggung jawab masing-masing.

Pengawasan anggaran juga diperkuat melalui perubahan skema insentif SPPG. Mulai 5 Oktober 2026, insentif tidak lagi diberikan secara tetap Rp6 juta per hari, melainkan Rp2.000 berdasarkan jumlah porsi yang dilayani.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta perubahan tersebut diikuti pengawasan berbasis kinerja. Menurutnya, insentif harus diberikan kepada SPPG yang memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas layanan.

“Insentif Rp2.000 per porsi jangan hanya dihitung sebagai biaya operasional. Harus ada performance-based accountability,” kata Netty.

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menilai skema berdasarkan jumlah penerima manfaat lebih proporsional. Sementara Nafa Urbach mengingatkan agar penerapannya tetap memperhatikan beban operasional SPPG berkapasitas kecil.

Pembenahan tersebut menegaskan bahwa perluasan MBG berjalan bersamaan dengan penguatan pengawasan anggaran, penataan kemitraan, efisiensi, keamanan pangan, dan akuntabilitas program.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperluas layanan ke daerah terpencil menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) meresmikan 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) pada 16 provinsi.

Perluasan layanan tersebut diarahkan ke daerah dengan angka stunting tinggi hingga sangat tinggi. Pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat menjadi fokus pelaksanaan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran itu.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan lokasi dapur ditentukan berdasarkan pemetaan kebutuhan melalui basis data terpadu BGN.

“Langkah strategis ini berlandaskan pada pemetaan objektif yang merujuk sepenuhnya pada basis data terpadu BGN. Penentuan lokasi dilakukan secara independen, terukur, dan transparan tanpa dipengaruhi oleh otoritas, asosiasi, maupun kepentingan pihak manapun” katanya.

Sudaryono menegaskan pemerintah berkomitmen memastikan intervensi gizi menjangkau penerima yang tepat dan memberikan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat.

Sebanyak 480 dapur tersebut tersebar di enam provinsi di Papua, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, serta Nusa Tenggara Barat.

Bersamaan dengan perluasan layanan, BGN memperbaiki tata kelola program. BGN juga menetapkan penghentian operasional secara permanen terhadap empat SPPG karena pelanggaran dalam operasional dan tidak terpenuhinya standar keamanan pangan.

Dapur yang dihentikan berada di Kabupaten Karo, Blora, Bantul, dan Jayapura. Keputusan penghentian operasional masing-masing dituangkan dalam surat keputusan Kepala BGN.

Sementara itu, Indonesia Network Election Survey (INES) melaporkan mayoritas masyarakat mendukung keberlanjutan MBG. Survei dilakukan pada 14–20 September 2026 terhadap 1.400 responden di 36 provinsi.

Direktur Eksekutif INES Andri Gunawan mengatakan sebanyak 78,2 persen responden setuju MBG dilanjutkan. Sebanyak 18,4 persen menyatakan tidak setuju, sedangkan 3,4 persen tidak memberikan jawaban.

“Hal ini menunjukkan bahwa program MBG memiliki relevansi tinggi dengan kebutuhan dasar masyarakat di berbagai lapisan dan peningkatan pendapatan masyarakat dan program ini terbukti mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat,” katanya.

Selain dukungan terhadap MBG, INES mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo sebesar 82,1 persen. Andri menyampaikan angka tersebut sebagai bagian dari hasil survei yang juga mengukur respons masyarakat terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah. ***

Jayapura – Badan Gizi Nasional (BGN) menghadirkan 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di Provinsi Papua untuk memperluas layanan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kehadiran fasilitas tersebut memperkuat jangkauan program pemenuhan gizi, termasuk hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Direktur Penyediaan dan Penyaluran BGN Wilayah II Nurjaeni mengatakan penambahan SPPG menjadi bagian dari komitmen memperluas akses masyarakat terhadap layanan MBG di berbagai wilayah Papua.

“Untuk Provinsi Papua ada 13 SPPG yang resmi diluncurkan hari ini dan sebanyak 10 berada di wilayah 3T dan tiga lainnya di wilayah non-3T,” ujar Nurjaeni di Jayapura, Minggu (4/10).

Sebaran SPPG tersebut memperkuat upaya BGN menghadirkan layanan pemenuhan gizi yang semakin dekat dengan masyarakat. Kehadiran fasilitas di wilayah 3T juga menjadi bagian dari penguatan pemerataan manfaat program MBG di Papua.

Dalam pelaksanaannya, BGN mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Sinergi bersama Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Jayapura, dan Pemerintah Kota Jayapura turut mendukung pembangunan SPPG sebagai sarana pelayanan pemenuhan gizi masyarakat.

“Memang ada sejumlah SPPG yang sebelumnya telah dipersiapkan namun mengalami keterlambatan operasional akibat berbagai kendala, termasuk persoalan hukum sehingga hal tersebut terus dilakukan perbaikan,” ujar Nurjaeni.

Secara keseluruhan, terdapat 36 SPPG di wilayah Papua Raya yang dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Pengembangan jaringan pelayanan tersebut diharapkan semakin memperkuat akses masyarakat terhadap makanan bergizi sekaligus mendukung pelaksanaan program secara berkelanjutan.

Seiring dengan perluasan layanan, BGN juga terus memperkuat pengawasan terhadap kelayakan SPPG sebagai bagian dari upaya menjaga mutu pelayanan. Evaluasi dilakukan agar setiap fasilitas dapat menjalankan pelayanan sesuai standar serta memberikan manfaat secara optimal bagi penerima program.

“Dan ke depan kami juga terus memperketat pengawasan terhadap kelayakan SPPG sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program, terutama setelah terjadi sejumlah kasus keracunan makanan,” tambah Nurjaeni.

Penguatan pengawasan tersebut menjadi bagian dari komitmen BGN dalam menjaga kualitas layanan MBG. Setiap fasilitas yang memerlukan pembenahan mendapatkan tindak lanjut melalui proses evaluasi agar dapat memenuhi ketentuan kesehatan dan keamanan sebelum kembali menjalankan pelayanan.

“Sementara SPPG yang mengalami kejadian menonjol atau insiden serius akan ditutup sementara untuk dilakukan perbaikan dan baru dapat kembali beroperasi setelah dinyatakan layak oleh dinas kesehatan,” pungkas Nurjaeni. (*)

Jakarta, Badan Gizi Nasional (BGN) memperbarui tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah menemukan sejumlah persoalan dalam hubungan antara mitra, yayasan, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah.

Saat meresmikan SPPG Wilayah 3T dan Prevalensi Stunting Tinggi di 16 Provinsi Indonesia Timur, Kepala BGN Sudaryono mengatakan pembaruan ini dilakukan melalui revisi Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan mitra dan dapur SPPG.

“Langkah ini ditujukan untuk menghilangkan potongan yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan program,” ujar Sudaryono.

Sudaryono juga menegaskan BGN akan menghentikan kerja sama dengan yayasan yang dinilai tidak memiliki kontribusi dalam penyelenggaraan MBG tetapi tetap meminta setoran kepada mitra.

“Pokoknya orang-orang yang tidak ada andil, tidak membina, tidak ikut repot, tidak modal, tidak membina, tidak ikut sibuk, tidak mengawasi, tidak ada andil apa pun hanya minta kejar setoran, itu semua akan kita cut off,” kata Sudaryono.

Menurutnya, evaluasi dilakukan berdasarkan persoalan yang ditemukan selama MBG berjalan. Mekanisme program akan terus diperbaiki dengan mempertahankan hal-hal yang dinilai sudah berjalan baik dan membenahi pelaksanaan yang masih bermasalah.

“Yang baik kita tambah baik, yang jelek kita perbaiki jadi tambah baik, dan kita terus kita perbaiki, insya Allah,” tuturnya.

Senada, Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Abdul Muis, mendukung langkah BGN untuk membenahi tata kelola kemitraan dalam program MBG. Menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh jumlah penerima manfaat, tetapi juga oleh kualitas makanan, ketepatan penggunaan anggaran, serta transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan.

“Usulan Kepala BGN sangat baik dan menjadi penguatan bagi pengelola dapur. Prinsipnya, jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak justru berkurang karena adanya beban setoran yang tidak memberikan nilai tambah terhadap operasional dapur,” ucap Muis.

Muis juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pola kemitraan yang selama ini berjalan, termasuk memetakan kontribusi masing-masing pihak. Hubungan antara BGN, yayasan, dan mitra pengelola dapur perlu dibuat lebih transparan, dan akuntabel.
“Kalau yayasan memang memberikan kontribusi dalam penyediaan fasilitas, manajemen, sumber daya manusia, atau kebutuhan operasional lainnya, tentu harus ada mekanisme yang jelas dan wajar,” pungkasnya. [*]

JAKARTA – Pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan manfaatnya terhadap perbaikan status gizi anak dapat diukur berdasarkan data. Evaluasi dilakukan bersamaan dengan pembenahan kualitas makanan, pelayanan, serta pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Hariqo Satrio mengatakan penurunan angka stunting di sejumlah daerah tidak dapat serta-merta diklaim sebagai dampak MBG. Menurutnya, perbaikan status gizi dipengaruhi berbagai intervensi kesehatan sehingga membutuhkan pengukuran yang lebih menyeluruh.

“Kita harus memverifikasi data dan pernyataan sebelum menyimpulkan keberhasilan program tertentu dalam menurunkan angka stunting secara nasional,” kata Hariqo.

Pemerintah, lanjutnya, menantikan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) untuk memperoleh gambaran lebih utuh mengenai perkembangan status gizi masyarakat.

“BGN berfokus mengevaluasi kualitas makanan dan tata kelola penyediaan, sedangkan pengukuran dampak kesehatan memerlukan pendekatan berbasis survei,” ujarnya.

Di sisi pelayanan, Badan Gizi Nasional (BGN) juga mulai menguji konsep MBG prasmanan di sekolah. Skema tersebut menjadi salah satu alternatif penyajian agar makanan dapat dikonsumsi dalam kondisi lebih hangat dan memberi ruang evaluasi terhadap pelayanan kepada penerima manfaat.

Kepala BGN Sudaryono secara terpisah juga meminta pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) aktif mengawasi SPPG.

“Kami memohon kepada kepala daerah, Pak Bupati dan seluruh Forkopimda, termasuk Pak Gubernur, kami mohon untuk semua dapur di wilayahnya diinspeksi secara berkala,” kata Sudaryono.

BGN bahkan telah menyiapkan daftar periksa sebagai instrumen evaluasi sehingga temuan pemerintah daerah dapat menjadi umpan balik untuk pembenahan program.

“Jadi bukan kok boleh sidak atau tidak boleh sidak, bukan. Tapi kami minta untuk disidak. Kebersihannya, kedisiplinannya, keluh-keluhannya, sekolahnya, dan lain sebagainya,” tegasnya.

Evaluasi berbasis survei, pengembangan model pelayanan, serta penguatan inspeksi menunjukkan MBG masih terus disempurnakan. Pengukuran yang transparan diperlukan agar keberhasilan program tidak hanya dinilai dari jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga kualitas layanan dan perubahan status gizi penerima manfaat yang dapat dibuktikan secara terukur.

JAKARTA – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat melalui tata kelola kemitraan yang profesional, transparan, dan sesuai mekanisme resmi Badan Gizi Nasional (BGN). Para mitra didorong memahami risiko investasi sekaligus menghindari pihak-pihak yang menjanjikan kemudahan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

CEO Promedia Group sekaligus Pengamat Kebijakan Publik Agus Sulistriyono menilai keterlibatan dalam program MBG perlu dibangun dengan kesiapan usaha dan perhitungan risiko yang matang. Menurutnya, investasi pada SPPG tetap memiliki dinamika sebagaimana kegiatan usaha pada umumnya.

“Jangan jadi pengusaha kalau mau untungnya saja, lalu mengadu ke sana ke mari ketika rugi. Bisnis bukan hanya soal menerima laba, tetapi juga keberanian menanggung risiko,” kata Agus di Jakarta.

Agus juga mendorong persoalan yang dihadapi mitra ditelusuri secara transparan, termasuk apabila terdapat pihak yang sebelumnya menjanjikan kepastian aktivasi dapur.

“Kalau percaya broker yang menjual janji dapur pasti jalan, periksa brokernya. Kalau uang disetor ke yayasan, buka aliran uangnya,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Kepala BGN Sudaryono menegaskan aktivasi SPPG sepenuhnya dilakukan melalui sistem dan database resmi BGN. Tidak ada asosiasi maupun individu yang diberikan kewenangan untuk menjadi perantara aktivasi.

“Tidak ada pihak mana pun yang kami otorisasi untuk membantu kami, menghubungi siapapun atau menjadi calo BGN untuk mengaktivasi dapur-dapur ini,” tegas Sudaryono.

Sudaryono menjelaskan, BGN akan menghubungi mitra secara langsung, menempatkan Kepala SPPG, serta mengaktifkan virtual account sesuai mekanisme yang berlaku. Penentuan SPPG yang diaktifkan juga mempertimbangkan kesiapan serta kebutuhan dan prioritas wilayah.

Penegasan tersebut memberikan kepastian bagi mitra bahwa kemitraan MBG berjalan melalui mekanisme yang terukur dan transparan. Dengan tata kelola yang semakin kuat, pelaksanaan MBG diharapkan dapat berkembang secara sehat sekaligus menjaga kepercayaan mitra dan masyarakat.

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pihaknya berkomitmen untuk melakukan pembenahan tata kelola program, termasuk memperbarui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan mitra dan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kebijakan tersebut merjadi langkah nyata pemerintah untuk memperkuat kualitas, transparansi, dan akuntabilitas MBG agar manfaat program semakin tepat sasaran dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono saat bertemu awak media di Jakarta.

Menurutnya, pembaruan kebijakan tersebut dilakukan untuk menghilangkan potongan yang tidak diperlukan serta mencegah adanya yayasan yang merugikan mitra dalam pelaksanaan MBG.

Sudaryono mengakui pihaknya menemukan sejumlah persoalan dalam hubungan antara mitra dan yayasan di beberapa titik. Salah satunya, terdapat yayasan yang meminta setoran atau potongan kepada mitra meski tidak terlibat dalam penyelenggaraan program MBG.

“Pokoknya orang-orang yang tidak ada andil, tidak membina, tidak ikut repot, tidak modal, tidak membina, tidak ikut sibuk, tidak mengawasi, tidak ada andil apapun hanya minta kejar setoran, itu semua akan kita cut off namanya, akan kita amputasi semua,” tegas Sudaryono.

Selain itu, BGN juga melakukan sejumlah perbaikan lainnya, yakni mengatur ulang skema insentif yang sebelumnya Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per porsi. Kemudian, BGN juga memperjelas jam kerja kepala dapur, menyediakan sejumlah kanal aduan dan laporan, serta melakukan sejumlah perbaikan lainnya.

Sudaryono menegaskan pembaruan tata kelola tersebut merupakan bagian dari proses perbaikan yang terus dilakukan BGN untuk memperbaiki mekanisme yang dinilai belum optimal sekaligus memperkuat hal-hal yang telah berjalan dengan baik.

“Yang baik kita tambah baik, yang jelek kita perbaiki jadi tambah baik, dan kita terus kita perbaiki, insya Allah,” terangnya.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan dalam rangka perbaikan program MBG, perlu dilakukan evaluasi agar penerima manfaat tepat sasaran. Sekolah-sekolah dengan kondisi baik dan tergolong mampu juga akan dievaluasi kembali kebutuhan penerimaan MBG-nya.

Zulkifli Hasan memastikan penerima manfaat, “kita juga akan fokus pada wilayah 3T serta mengutamakan perbaikan kualitas dapur, terutama keamanan pangan dan kebersihan, kita zero tolerance” pungkasnya.

Menko Bidang Pangan menegaskan tata kelola SPPG harus mengambil supplier bahan baku dari desa setempat, bisa dari Kopdes, BUMDes, UMKM, maupun usaha lainnya “atas perintah Presiden SPPG harus bisa menumbuhkan ekonomi di daerah setempat.” tutupnya.

Hingga awal Oktober 2026, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau lebih dari 62 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Pemerintah juga terus menyempurnakan pelaksanaan program melalui penataan distribusi, penguatan standar kebersihan dan keamanan pangan, serta reformasi tata kelola BGN.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa realisasi program makan bergizi gratis (MBG) telah menelan dana senilai Rp 134,2 triliun selama delapan bulan pelaksanaannya. Menurut Suahasil, realisasi MBG semakin membaik dari sebelumnya.

“Kita melihat bahwa program MBG, saat ini semakin tepat sasaran, didukung oleh reformasi Badan Gizi Nasional (BGN) yang gencar diumumkan dalam beberapa waktu lalu,” kata Suahasil.

Lebih lanjut Menkeu Suahasil menjelaskan salah satu reformasi birokrasi yang dilakukan BGN di antaranya tentang kewajiban sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS), penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah, penataan sebaran MBG dan SPPG untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan angka stunting tinggi, serta prioritas pemberian MBG untuk kelompok balita, ibu hamil, dan menyusui, serta santri

“Jadi, penataan-penataan ini semua adalah reformasi yang sangat baik, membuat menjadi lebih tepat sasaran,” katanya

Pembenahan tersebut membuat pelaksanaan MBG semakin tepat sasaran, termasuk melalui penataan SPPG, prioritas wilayah 3T dengan angka stunting tinggi, serta penguatan layanan bagi balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok prioritas lainnya.

Per 16 September 2026 Data BGN mencatat realisasi Program Pemenuhan Gizi Nasional mencapai 63,89%, sedangkan Program Dukungan Manajemen mencapai 60,71%. Berdasarkan jenis belanja, realisasi belanja pegawai mencapai 64,33%, belanja barang 63,82%, dan belanja modal 71,03%. Sementara berdasarkan fungsi, realisasi fungsi ekonomi sebesar 61,28%, fungsi kesehatan 65,80%, dan fungsi pendidikan 63,68%.

Dalam APBN 2027 yang telah disahkan DPR pada 29 September 2026, Badan Gizi Nasional dialokasikan anggaran sebesar Rp240,2 triliun di mana Rp232,8 triliun difokuskan langsung untuk pemenuhan gizi nasional. Program ini ditargetkan menjangkau 72,4 juta jiwa (dengan target jangka panjang mencapai 83–85 juta penerima manfaat secara nasional.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dilanjutkan, diperluas jangkauan dan disempurnakan demi menekan angka stunting serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan bahwa MBG merupakan program prioritas utama sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa dan kebangkitan ekonomi desa.

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) perketat akurasi data penerima manfaat dan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tepat sasaran. Penataan dilakukan mulai dari pembaruan data penerima hingga penerbitan Surat Penetapan Penerima Manfaat (SPS) bagi dapur yang memenuhi ketentuan.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan sebanyak 27.022 dapur SPPG saat ini telah beroperasi. Namun, sekitar 1.100 dapur belum memperoleh SPS sehingga belum diperbolehkan memberikan layanan MBG.

“Jadi yang tidak dapat SPS itu tidak bisa melayani. Kalau enggak salah ada sekitar 1.100 yang kita belum keluarkan SPS-nya. Nah itu tidak bisa melayani, dari 27.022 tadi,” ujar Sudaryono.

Dari jumlah tersebut, sekitar 500 dapur berstatus suspend karena masih memerlukan pembenahan, antara lain terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), evaluasi pascakasus keracunan makanan, maupun perbaikan fasilitas.

“500-an itu suspend. Suspend itu ya karena IPAL atau karena pernah ada keracunan makanan, kemudian ada perbaikan, dan lain sebagainya,” katanya.

BGN juga memperketat pendataan penerima MBG secara by name, by address, termasuk identitas, NIK, sekolah, dan kelas. Langkah tersebut dilakukan agar setiap porsi makanan dapat ditelusuri penerimanya dan perkembangan manfaat program dapat dievaluasi secara lebih terukur.

“Jadi kita ingin betul-betul by name, by address itu BNBA-nya itu betul-betul bener,” tegas Sudaryono.

Menurutnya, pemutakhiran diperlukan karena masih ditemukan perbedaan antara Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan kondisi aktual di sekolah. BGN memberikan ruang bagi sekolah untuk memperbarui data siswa agar pelayanan MBG sesuai jumlah penerima sebenarnya.

“Jadi kalau Dapodik-nya update jadi 800 baru kita layani 800. Jadi kita tertib, tertib data lah,” jelasnya.

Sudaryono menegaskan ketepatan data menjadi fondasi penting untuk memastikan MBG diterima masyarakat yang berhak sekaligus mendukung evaluasi dampak program.

“Kenapa? Karena kita ingin setiap menu makan MBG itu diterima oleh siapa, si Hasan, Budi, Ali, Siti, yang punya NIK, yang sekolah di mana, kelas berapa itu kita jelas,” tambahnya.

Melalui penertiban data dan evaluasi kelayakan SPPG, BGN memastikan perluasan layanan MBG tetap disertai tata kelola yang tertib, akuntabel, dan berorientasi pada ketepatan penerima manfaat.