Jakarta, — Sejumlah indikator ekonomi menunjukkan ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Inflasi September berada dalam sasaran, neraca perdagangan mencatat surplus, sementara aktivitas manufaktur kembali memasuki zona ekspansi.

“Pemerintah terus menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Terjaganya inflasi, kembali ekspansifnya sektor manufaktur, dan tetap tumbuhnya ekspor menunjukkan bahwa fondasi perekonomian Indonesia tetap kuat di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Inflasi September 2026 tercatat 3,28 persen secara tahunan, masih berada dalam sasaran nasional 2,5±1 persen. Inflasi inti juga melandai menjadi 2,84 persen, menunjukkan tekanan harga relatif terkendali meski pemerintah tetap mewaspadai kelompok pangan yang dipengaruhi cuaca dan produksi.

“Terjaganya inflasi dalam rentang sasaran mencerminkan efektivitas sinergi kebijakan Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah,” kata Airlangga.

Dari sisi perdagangan, surplus neraca perdagangan Januari-Agustus 2026 mencapai US$7,25 miliar. Pada Agustus saja, surplus meningkat menjadi US$3,55 miliar, sementara ekspor industri pengolahan terus menjadi salah satu penopang utama kinerja perdagangan nasional.

“Ekspor industri pengolahan tumbuh 6,62 persen dan menjadi kontributor utama pertumbuhan ekspor, mencerminkan berlanjutnya penguatan hilirisasi,” jelasnya.

Kinerja sektor manufaktur turut memperlihatkan perbaikan. PMI Manufaktur Indonesia pada September 2026 naik menjadi 52,4 dari 49,8 pada Agustus, menandakan aktivitas industri kembali berkembang seiring meningkatnya pesanan baru, produksi, ekspor, serta proyek-proyek baru.

“Dengan membaiknya produksi, permintaan, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja, sektor manufaktur diharapkan terus menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Airlangga.

Tenaga Ahli Bakom RI Fithra Faisal menilai penguatan ekonomi juga terlihat dari meningkatnya kontribusi investasi terhadap pertumbuhan. Menurutnya, perubahan struktur tersebut menunjukkan perekonomian mulai bergerak dari ketergantungan pada konsumsi menuju penguatan investasi dan penciptaan nilai tambah.

“Kita sudah ada perubahan struktur yang tadinya fokus ke konsumsi sekarang bergerak ke investasi,” ungkap Fithra.

Perubahan struktur pertumbuhan tersebut dapat menjadi pijakan untuk memperkuat investasi sekaligus meningkatkan penciptaan nilai tambah di dalam negeri. Di samping itu, pemerintah terus menjaga momentum tersebut melalui pengendalian harga, dukungan pembiayaan produktif, penguatan ketahanan pangan, serta perluasan investasi dan pasar ekspor. Kombinasi stabilitas makroekonomi dan penguatan sektor produksi diharapkan memperkokoh daya tahan ekonomi sekaligus memperluas manfaat pertumbuhan bagi masyarakat. (*)

Jakarta – Perekonomian Indonesia memasuki Triwulan IV 2026 dengan sinyal penguatan yang semakin jelas. Aktivitas manufaktur kembali berada di zona ekspansi, kinerja ekspor terus meningkat, dan surplus perdagangan menunjukkan daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Kondisi tersebut menjadi indikator positif bahwa fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga dan semakin solid.

Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada September 2026 meningkat menjadi 52,4 dari 49,8 pada Agustus. Penguatan tersebut didorong peningkatan pesanan baru, produksi, pesanan ekspor, proyek baru, serta membaiknya daya beli.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menngatakan fondasi pereonomian Indonesa teta kokos di tengah ketidakpastian dinamika global.

“Fondasi perekonomian Indonesia tetap kuat di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian,” ujar Airlangga.

Lajutnya, pemerintah akan menjaga momentum tersebut melalui kebijakan yang mendorong hilirisasi, transformasi industri, investasi, serta peningkatan produktivitas. Airlangga menegaskan,

“Hilirisasi dan transformasi industri menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Dari sisi perdagangan, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai peningkatan ekspor menunjukkan produk nasional semakin mampu memanfaatkan peluang pasar internasional. Nilai ekspor Indonesia pada Agustus 2026 mencapai USD26,61 miliar, tumbuh 6,72 persen secara tahunan, sementara ekspor industri pengolahan tumbuh 12,48 persen.

Budi menjelaskan bahwa penguatan ekspor tersebut mencerminkan daya tahan sektor perdagangan sekaligus meningkatnya daya saing produk Indonesia.

“Fundamental perdagangan Indonesia tetap memiliki daya tahan yang kuat” dan produk-produk nasional “tetap diminati dan mampu bersaing di pasar internasional,” ujar Budi.

Lebih lanjut, Budi menilai pertumbuhan ekspor manufaktur menjadi bukti bahwa transformasi ekonomi melalui hilirisasi terus memberikan hasil. Menurutnya, Indonesia semakin bergerak dari eksportir bahan mentah menuju produsen produk olahan bernilai tambah tinggi yang mampu memperkuat industri, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

“Akselerasi ekspor manufaktur mencerminkan keberhasilan Indonesia menggeser struktur ekonomi menuju produk bernilai tambah,” kata Budi.

Dengan manufaktur yang kembali ekspansif, ekspor yang tumbuh, dan surplus perdagangan yang terjaga, Indonesia memiliki modal kuat untuk mempertahankan momentum pertumbuhan.

Pemerintah terus mendorong hilirisasi, investasi, peningkatan produktivitas, dan perluasan pasar ekspor agar penguatan ekonomi semakin dirasakan masyarakat serta memperkokoh posisi Indonesia dalam rantai pasok global. (*)

Oleh: Alexander Royce*)

Perekonomian Indonesia memasuki kuartal IV 2026 dengan fondasi yang relatif kuat. Di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan, Indonesia menunjukkan kemampuan menjaga pertumbuhan, stabilitas makroekonomi, daya beli masyarakat, serta kepercayaan investor. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk memastikan momentum pertumbuhan tidak hanya bertahan hingga akhir tahun, tetapi juga menjadi pijakan menuju percepatan pembangunan ekonomi pada 2027.

Pemerintah menunjukkan komitmen untuk menjaga ketahanan ekonomi sekaligus membuka ruang lebih besar bagi investasi dan kemitraan strategis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam forum investasi Indonesia-Amerika Serikat pada 6 Oktober 2026, menyampaikan bahwa sejumlah indikator ekonomi nasional menunjukkan fondasi yang tetap kokoh. Pertumbuhan ekonomi, investasi, daya beli, serta indikator sosial menjadi kekuatan yang menopang sentimen positif investor terhadap Indonesia.

Investasi yang meningkat sekitar 7 persen secara tahunan menjadi salah satu indikator penting bahwa kepercayaan dunia usaha terhadap prospek ekonomi nasional tetap terjaga. Pada saat yang sama, indeks keyakinan konsumen berada pada level 108,5, mencerminkan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi. Dari sisi sosial, rasio Gini berada di angka 0,36, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,7 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berada di sekitar 4,65 persen.

Capaian tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi terus diarahkan agar memberikan manfaat yang lebih luas. Pertumbuhan tidak semata-mata dikejar melalui peningkatan angka produksi, tetapi juga melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan daya beli masyarakat. Dengan demikian, ketahanan ekonomi menjadi bagian dari agenda besar pemerintahan Prabowo dalam membangun perekonomian yang produktif, inklusif, dan berdaya saing.

Hubungan ekonomi Indonesia dengan Amerika Serikat juga menunjukkan prospek yang positif. Pada semester I 2026, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencapai 15,85 miliar dolar AS dengan surplus perdagangan sebesar 8,56 miliar dolar AS. Sementara itu, investasi dari Amerika Serikat mencapai 1,72 miliar dolar AS. Capaian tersebut memperlihatkan posisi Indonesia yang semakin penting dalam rantai pasok dan kemitraan ekonomi global.

Pemerintah bahkan telah menyiapkan arah kebijakan ekonomi 2027 melalui tema Higher Growth – Faster Prosperity. Strategi tersebut diarahkan pada pengembangan sektor bernilai tambah tinggi, peningkatan ekspor dan investasi, percepatan digitalisasi, penguatan industri semikonduktor, serta pemanfaatan kecerdasan artifisial. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi saat ini, tetapi juga mempersiapkan fondasi transformasi ekonomi jangka panjang.

Optimisme tersebut semakin diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik. Ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan, sedangkan pertumbuhan semester I mencapai 5,45 persen. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa konsumsi dan permintaan domestik masih menjadi kekuatan utama perekonomian nasional di tengah perlambatan dan ketidakpastian global.

Ketahanan eksternal juga tetap terjaga. Bank Indonesia mencatat cadangan devisa pada akhir September 2026 mencapai 146,3 miliar dolar AS atau setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor. Posisi tersebut memberikan bantalan yang kuat bagi stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap kemampuan Indonesia menghadapi berbagai tekanan eksternal.

Dari sisi inflasi, pemerintah juga menunjukkan kemampuan menjaga stabilitas harga. Inflasi September 2026 tercatat 3,28 persen dan masih berada dalam sasaran nasional, sementara inflasi inti melandai menjadi 2,84 persen. Pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap komponen pangan bergejolak melalui penguatan koordinasi pusat dan daerah, bantuan pangan beras, percepatan SPHP, gerakan pangan murah, optimalisasi cadangan beras pemerintah, serta penguatan produksi pangan.

Neraca perdagangan Januari-Agustus 2026 yang mencatat surplus 7,25 miliar dolar AS turut memperkuat optimisme tersebut. Ekspor industri pengolahan tumbuh 6,62 persen, sementara impor didominasi bahan baku dan barang modal. Kondisi ini menunjukkan aktivitas produksi nasional terus bergerak dan kebutuhan dunia usaha terhadap kapasitas produksi tetap terjaga.

Pemulihan PMI manufaktur menjadi sinyal positif lainnya. PMI meningkat menjadi 52,4 dari sebelumnya 49,8 pada Agustus. Kenaikan pesanan baru dan pesanan ekspor memperlihatkan bahwa aktivitas industri mulai mendapatkan momentum menjelang akhir tahun. Pemerintah memiliki peluang besar untuk memanfaatkan momentum tersebut melalui kebijakan yang mendorong investasi, produksi, hilirisasi, dan peningkatan daya saing industri nasional.

Optimisme juga terlihat dari sektor pasar keuangan. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan B. Sasongko menyampaikan bahwa likuiditas dan resiliensi pasar modal domestik tetap terkendali meskipun pasar global mengalami volatilitas. Jumlah investor pasar modal bahkan bertambah 1,03 juta orang menjadi 32,17 juta investor. Hingga akhir September, penghimpunan dana melalui Penawaran Umum telah mencapai Rp186,03 triliun.

Rangkaian indikator tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia memiliki modal yang kuat untuk memasuki fase berikutnya. Tantangan global tetap perlu diantisipasi, tetapi pemerintah memiliki ruang untuk memperkuat pertumbuhan melalui kebijakan yang konsisten, koordinasi lintas sektor, dan percepatan reformasi struktural.

Dengan fondasi makroekonomi yang terjaga, investasi yang terus tumbuh, industri yang mulai menguat, serta daya beli yang tetap diperhatikan, Indonesia memiliki peluang besar mempertahankan momentum hingga 2027. Di bawah pemerintahan Prabowo, konsistensi menjaga stabilitas sekaligus mendorong transformasi ekonomi menjadi modal penting untuk mewujudkan pertumbuhan yang lebih tinggi dan kesejahteraan rakyat yang semakin luas.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

*) Oleh: Raka Wicaksana

Di tengah lanskap ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, kenaikan proyeksi pertumbuhan Indonesia menjadi sinyal penting bahwa fondasi perekonomian nasional semakin kuat. Bank Dunia menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 menjadi 5,2 persen, atau meningkat 0,5 poin persentase dari proyeksi sebelumnya sebesar 4,7 persen. Revisi tersebut bukan sekadar perubahan angka dalam laporan ekonomi, melainkan mencerminkan penilaian bahwa Indonesia memiliki kapasitas menghadapi tekanan eksternal sekaligus menjaga momentum pertumbuhan. Kepercayaan tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melanjutkan kebijakan yang berorientasi pada stabilitas makroekonomi, penguatan konsumsi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, optimisme terhadap ekonomi Indonesia memiliki pijakan yang semakin kuat.

Lebih jauh, kenaikan proyeksi tersebut perlu dibaca dalam konteks kondisi global yang belum sepenuhnya bersahabat. Gejolak geopolitik, perubahan arah kebijakan moneter negara maju, dinamika perdagangan internasional, serta volatilitas harga komoditas dapat menekan negara berkembang melalui berbagai saluran. Namun, Indonesia menunjukkan kemampuan menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan sehingga tekanan eksternal tidak secara otomatis berubah menjadi perlambatan domestik. Kebijakan pemerintah yang menjaga daya beli, memperkuat aktivitas ekonomi produktif, dan mempertahankan iklim investasi menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan tersebut. Karena itu, revisi proyeksi Bank Dunia dapat dipandang sebagai validasi terhadap resiliensi ekonomi yang sedang dibangun secara konsisten.

Selanjutnya, penguatan fundamental ekonomi nasional terlihat dari sejumlah indikator yang memasuki triwulan IV-2026. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa stabilitas harga tetap terjaga, kinerja perdagangan eksternal menguat, dan aktivitas manufaktur kembali memasuki fase ekspansi. Ketiga indikator tersebut tercermin dari perkembangan inflasi September 2026, neraca perdagangan Agustus 2026, serta Purchasing Managers’ Index atau PMI Manufaktur September 2026. Kombinasi stabilitas harga, perdagangan yang sehat, dan ekspansi manufaktur menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada konsumsi, tetapi mulai ditopang aktivitas produksi dan sektor eksternal. Kondisi tersebut memperkuat keyakinan bahwa ekonomi Indonesia memasuki penghujung 2026 dengan fondasi yang relatif solid.

Selain itu, kekuatan permintaan domestik menjadi salah satu alasan utama mengapa Indonesia mampu bertahan ketika ekonomi global menghadapi tekanan. Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Franziska Lieselotte Ohnsorge menilai bahwa pertumbuhan Indonesia sejauh ini masih ditopang kuatnya permintaan domestik. Perspektif tersebut menunjukkan pentingnya menjaga daya beli masyarakat sebagai bagian dari strategi mempertahankan momentum ekonomi nasional. Kebijakan pemerintah yang mendorong konsumsi produktif, memperluas kesempatan kerja, memperkuat perlindungan sosial, dan menjaga stabilitas harga memiliki relevansi langsung terhadap kekuatan permintaan tersebut. Ketika konsumsi masyarakat tetap terjaga, dunia usaha memperoleh ruang lebih besar untuk mempertahankan produksi, melakukan ekspansi, dan menciptakan lapangan kerja.

Di sisi lain, ketahanan konsumsi tidak dapat dipisahkan dari stabilitas sektor jasa keuangan sebagai salah satu fondasi perekonomian. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi menilai sektor jasa keuangan tetap stabil di tengah ketidakpastian geopolitik dan pengetatan kebijakan moneter global. Terjaganya inflasi turut menopang permintaan domestik dan konsumsi masyarakat, sementara stabilitas sektor keuangan memastikan aktivitas ekonomi dapat berjalan tanpa gangguan berarti. Kenaikan proyeksi pertumbuhan Indonesia sebesar 0,5 poin persentase juga dipandang mencerminkan meningkatnya kepercayaan global terhadap daya tahan perekonomian nasional. Artinya, stabilitas sektor keuangan dan kredibilitas kebijakan ekonomi pemerintah menjadi bagian penting dari persepsi positif terhadap prospek Indonesia.

Namun demikian, optimisme tersebut tetap perlu diikuti dengan kewaspadaan agar momentum pertumbuhan tidak berhenti sebagai capaian jangka pendek. Pemerintah perlu mempertahankan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, perdagangan, dan industri agar berbagai indikator positif dapat diterjemahkan menjadi pertumbuhan yang lebih berkualitas. Penguatan manufaktur, hilirisasi, investasi, ekspor bernilai tambah, serta pengembangan ekonomi berbasis teknologi perlu terus didorong untuk mengurangi ketergantungan terhadap siklus komoditas. Pada saat yang sama, stabilitas harga dan daya beli masyarakat harus tetap menjadi prioritas karena keduanya berhubungan langsung dengan keberlanjutan konsumsi domestik. Strategi tersebut akan membuat pertumbuhan ekonomi lebih inklusif sekaligus meningkatkan kapasitas Indonesia menghadapi perubahan ekonomi global.

Lebih dari sekadar angka pertumbuhan, kenaikan proyeksi Bank Dunia memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki ruang untuk bergerak lebih percaya diri menghadapi tekanan eksternal. Ketika stabilitas harga terjaga, perdagangan menunjukkan kinerja positif, manufaktur kembali berekspansi, dan konsumsi domestik tetap kuat, ekonomi nasional memiliki bantalan yang cukup untuk menghadapi gejolak global. Pemerintah perlu memanfaatkan momentum ini dengan mempercepat reformasi struktural, memperkuat produktivitas, dan memastikan kebijakan ekonomi memberikan kepastian bagi dunia usaha serta masyarakat. Konsistensi tersebut penting agar kepercayaan internasional tidak hanya tercermin dalam proyeksi pertumbuhan, tetapi juga dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Dengan fondasi yang semakin kuat, Indonesia berpeluang mempertahankan pertumbuhan sekaligus memperbesar daya tawarnya di tengah perubahan ekonomi dunia.

*) Peneliti Ekonomi dan Investasi

Jakarta – Pemerintah menyiapkan penguatan sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) berbasis digital yang ditargetkan mulai diterapkan secara nasional pada 2027. Digitalisasi tersebut diarahkan untuk membuat penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih cepat, tepat sasaran, transparan, serta mampu menjangkau masyarakat yang selama ini belum terdata dalam sistem.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pemerintah menargetkan 50 persen penduduk Indonesia sudah masuk dalam sistem Perlinsos Digital hingga Desember 2026. Sistem tersebut dikembangkan dengan mengintegrasikan sejumlah basis data untuk menghasilkan informasi sosial ekonomi masyarakat yang lebih akurat.

“Penggunaan teknologi harus mampu menghadirkan keadilan, bukan sekadar mempercepat proses administrasi. Karena itu, kualitas data dan partisipasi masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam memastikan bantuan sosial diterima warga yang berhak,” ujar Saifullah.

Data yang diintegrasikan antara lain data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta data dari PLN, kepolisian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Hukum. Integrasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mengurangi kesalahan dalam menentukan penerima bansos.

Saifullah atau Gus Ipul juga menjelaskan bahwa selain mengandalkan integrasi data, Perlinsos Digital memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut memperbarui informasi. Warga dapat melakukan registrasi ulang, mengusulkan masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan, maupun menyanggah data penerima yang dianggap tidak sesuai.

“Diutamakan yang paling dekat, apakah itu saudaranya atau tetangganya, agar mereka yang selama ini terlewat oleh data bisa masuk dalam sistem dan kemudian mendapatkan perlindungan sosial sesuai dengan program-program yang pemerintah miliki,” katanya.

Di ranah daerah, Pemkab Bangkalan mulai menerapkan Sistem Layanan Perlinsos sebagai upaya memperkuat pelayanan sosial. Bupati Bangkalan Lukman Hakim mengatakan, program tersebut diharapkan menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, transparan, adaptif, dan manusiawi.

“Launching Perlinsos menjadi awal dari gerakan bersama untuk menghadirkan perlindungan sosial yang lebih cepat, tepat, transparan, adaptif, dan manusiawi,” ujar Lukman.

Digitalisasi Perlinsos sebelumnya juga telah diuji coba di Banyuwangi, Jawa Timur, dan akan diperluas secara bertahap ke 42 kabupaten/kota, termasuk Makassar, sebelum ditargetkan diterapkan secara nasional pada 2027.

JAKARTA — Pemerintah memperkuat fondasi perlindungan sosial menuju 2027 dengan memperluas registrasi digital, verifikasi penerima, dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Langkah ini menjadi bagian penting dari pembenahan bansos agar bantuan negara semakin tepat sasaran, transparan, dan menjangkau masyarakat rentan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan percepatan registrasi merupakan bagian penting untuk memastikan program perlindungan sosial berjalan efektif.

“Percepatan registrasi perlindungan sosial menjadi bagian terpenting dan tidak terelakkan dari keseluruhan upaya kita agar seluruh program perlindungan sosial tepat sasaran,” tegasnya.

Muhaimin juga menekankan bahwa perlindungan sosial harus mendorong penerima menuju kemandirian.

“Perlinsos harus menjadi jalan menuju kemandirian, bukan menciptakan ketergantungan. Sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada bantuan sosial karena sumber daya yang mereka miliki,” terangnya.

Arah tersebut diperkuat Kementerian Sosial melalui Perlinsos Digital yang membuka registrasi ulang sekaligus memutakhirkan data penerima PKH dan BPNT. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan sistem tersebut memberi akses pendaftaran luas, sementara kelayakan ditentukan melalui mekanisme digital.

“Pintu pendaftaran terbuka bagi siapa pun, sistem yang menilai kelayakan. Perlinsos Digital adalah game changer. Warga mendaftar, sistem yang akan memverifikasi dan menilai, lalu ditetapkan layak atau tidak layak dengan alasan yang jelas,” kata Gus Ipul.

Pemerintah menargetkan sekitar 48 juta keluarga atau 50 persen penduduk terdaftar. Hingga akhir September, lebih dari 5,6 juta keluarga telah mendaftar dengan dukungan lebih dari 289 ribu Agen Perlinsos. Pemerintah juga membuka peluang penyesuaian kuota bansos setelah data semakin solid dan tervalidasi.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci percepatan.

“Target kita 48 juta keluarga harus terdaftar. Ini menjangkau 50 persen populasi nasional. Jadi, (target) kita sekarang pengen dapat 500 ribu keluarga per hari (terdaftar),” jelasnya.

Luhut juga menyampaikan arah perubahan penyaluran bantuan berbasis digital.

“Ke depan, mungkin dalam 1-2 tahun ke depan, (semua) subsidi itu tidak lagi pada barang, tetapi langsung pada manusia, jadi cash,” ujar Luhut.

Langkah ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo membangun perlindungan sosial yang lebih akurat, adaptif, dan berkeadilan. Dengan data yang semakin presisi, bansos diharapkan makin tepat sasaran sekaligus menjadi pijakan untuk memperkuat kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pada 2027 mendatang.***

Oleh: Rivka Mayangsari*)

Pemerintah terus memperkuat perlindungan sosial sebagai instrumen penting untuk memastikan masyarakat rentan memperoleh dukungan secara tepat dan berkelanjutan. Menyongsong implementasi perlindungan sosial (perlinsos) pada 2027, pemerintah mendorong transformasi tata kelola bantuan sosial melalui pemutakhiran data dan digitalisasi layanan. Langkah tersebut menunjukkan arah baru kebijakan perlindungan sosial yang tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga memastikan setiap program memiliki dasar data yang semakin akurat, terverifikasi, dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, mendorong perluasan program perlinsos untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran sekaligus menjangkau kelompok rentan yang berisiko tertinggal. Perluasan tersebut diikuti percepatan registrasi dan verifikasi data calon penerima bantuan sosial secara digital sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan program 2027.

Pendekatan berbasis data menjadi penting karena perlindungan sosial tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya penerima bantuan. Pemerintah perlu memastikan bahwa penerima merupakan masyarakat yang memenuhi kriteria, sementara warga yang kondisinya berubah juga dapat diperbarui statusnya. Melalui proses tersebut, anggaran perlindungan sosial dapat diarahkan secara lebih efektif kepada kelompok yang membutuhkan.

Muhaimin juga menekankan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat berkebutuhan khusus dan warga yang tinggal di kawasan terluar. Lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar atau 3T harus tetap masuk dalam cakupan perlindungan. Hal ini memperlihatkan bahwa transformasi perlinsos tidak hanya mengejar efisiensi administratif, tetapi juga memperluas akses agar tidak ada kelompok rentan yang tertinggal karena keterbatasan lokasi maupun kondisi sosial.

Pemerintah juga menempatkan perlinsos sebagai proses pemberdayaan yang berkelanjutan. Muhaimin mengingatkan bahwa perlinsos tidak sebatas menambah jumlah penerima bansos, tetapi dirancang sebagai sebuah siklus untuk memulihkan kondisi masyarakat hingga mampu mencapai kemandirian. Penerima manfaat yang telah dinilai berdaya secara ekonomi akan menjalani evaluasi kelayakan atau graduasi sehingga alokasi bantuan dapat dialihkan kepada masyarakat lain yang kondisinya lebih membutuhkan.

Dengan demikian, graduasi bukan berarti mengurangi komitmen perlindungan sosial, melainkan bagian dari mekanisme agar bantuan pemerintah tetap dinamis mengikuti kondisi masyarakat. Pendekatan tersebut mendorong perlindungan sosial agar tidak menciptakan ketergantungan, tetapi menjadi jembatan menuju peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi.

Untuk mendukung proses tersebut, pemerintah menyiapkan platform Perlinsos Digital sebagai sarana registrasi mandiri masyarakat untuk penerimaan bansos 2027, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Digitalisasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memperbarui informasi dirinya sekaligus membantu pemerintah memperoleh data yang lebih relevan.

Penerapan sistem digital ini juga telah menunjukkan perkembangan dalam tahap uji coba. Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat verifikasi penerima bantuan sosial berbasis data meningkat sekitar 20 kali lipat dalam satu bulan, dari sekitar 3.000 keluarga pada awal Juli menjadi 61.000 keluarga per 7 Agustus 2026. Sekitar 90 persen pendaftar awal melakukan registrasi secara mandiri.

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi dapat mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan layanan perlindungan sosial. Proses yang sebelumnya membutuhkan antrean, perjalanan, dan tahapan administratif panjang dapat dilakukan melalui layanan digital. Pemerintah juga terus melakukan penyempurnaan berdasarkan hasil uji coba agar sistem mampu memberikan layanan yang semakin mudah dan responsif.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Digital, Farida Dewi Maharani, menyampaikan bahwa digitalisasi layanan perlindungan sosial mendapat respons positif dari masyarakat. Sistem digital dinilai dapat memangkas birokrasi sehingga warga tidak harus mengantre melalui proses panjang atau mengeluarkan biaya transportasi untuk mengakses layanan. Pemerintah melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah juga melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan stabil.

Penguatan infrastruktur digital menjadi bagian penting dari agenda tersebut. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) memungkinkan pertukaran data antarinstansi untuk mendukung proses verifikasi secara lebih efisien, tanpa memindahkan data dari instansi pemiliknya. Hingga 28 September 2026, SPLP telah memproses lebih dari 19,8 juta transaksi dalam piloting Perlinsos Digital dan menjangkau sekitar 5,4 juta kepala keluarga.

Pemerintah juga memperhatikan kebutuhan masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital. Karena itu, skema layanan tidak hanya mengandalkan registrasi mandiri, tetapi juga dapat melibatkan pendampingan bagi kelompok yang membutuhkan bantuan. Keterlibatan TNI, Polri, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pendamping desa, dan petugas PKH menjadi penting untuk memastikan proses registrasi serta verifikasi dapat menjangkau masyarakat di lapangan.

Transformasi ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang membangun perlindungan sosial yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Digitalisasi tidak ditempatkan sekadar sebagai perpindahan pencatatan dari kertas ke perangkat elektronik, tetapi diarahkan menjadi fondasi tata kelola perlindungan sosial nasional yang lebih efisien, terintegrasi, transparan, dan tepat sasaran.

Dengan persiapan menuju 2027, Perlinsos Digital menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki kualitas layanan sekaligus memperkuat ketepatan penggunaan anggaran negara. Data yang semakin bersih, proses verifikasi yang terintegrasi, serta keterlibatan masyarakat dalam pembaruan informasi akan menjadi fondasi penting agar bantuan benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.

*) Pemerhati teknologi digital

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendraa, mengatakan koordinasi tiga kementerian teknis di bawah koordinasinya berjalan sesuai jalur dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Yusril menjelaskan, koordinasi antarlembaga diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Menurutnya, meskipun masih terdapat persoalan sektoral dalam pelaksanaan di lapangan, hal tersebut perlu diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi.

“Walaupun kadang-kadang di lapangan masih terjadi ya biasa lah sektoralnya itu masih merasa ‘ini kewenangan saya’,” ucap Yusril saat memberikan keterangan kepada media dalam konferensi pers di Jakarta.

Yusril menegaskan dirinya tidak ingin masuk terlalu jauh ke persoalan teknis setiap kementerian. Peran koordinasi diarahkan untuk mempertemukan kementerian teknis agar berbagai kebijakan dapat berjalan selaras.

Karena itu, ia segera mengadakan rapat koordinasi dengan para menteri teknis di bawahnya untuk membahas sejumlah persoalan yang membutuhkan penyelesaian bersama.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah sistem pemasyarakatan, khususnya kondisi lembaga pemasyarakatan yang menghadapi berbagai persoalan kompleks.

Menurut Yusril, pembenahan lapas tidak dapat dilakukan hanya oleh satu institusi karena berkaitan dengan proses hukum dan pelayanan publik yang melibatkan banyak pihak.

Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan Kejaksaan, pengadilan, hak asasi manusia, hingga pendidikan bagi warga binaan. Selain itu, latar belakang penghuni lapas juga beragam. Yusril menyebut hampir 60 persen penghuni lapas berkaitan dengan perkara narkotika.

“Karena itu memang membutuhkan satu pembenahan yang betul-betul serius dan perbaikan-perbaikan internal,” ujar Yusril.

Pembenahan pemasyarakatan, menurut Yusril, juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ia mengaitkan tingkat kesejahteraan dengan kecenderungan terjadinya kejahatan.

Ketika masyarakat masih menghadapi pendapatan rendah dan keterbatasan ekonomi, persoalan kriminalitas tetap menjadi tantangan.

Karena itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan bersamaan dengan pembenahan sistem hukum dan pemasyarakatan.

Menurut Yusril, pembangunan lapas saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan apabila jumlah masyarakat yang masuk ke dalam sistem pemasyarakatan terus bertambah.

Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya menyatukan kebijakan sektor hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Penguatan koordinasi diharapkan dapat membuat pelayanan publik berjalan lebih terarah, sekaligus memastikan persoalan pemasyarakatan ditangani dengan melibatkan berbagai lembaga sesuai kewenangannya.

[w.R]

Jakarta – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pelindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri menjadi salah satu perhatian pemerintah yang terus diperkuat.

Langkah tersebut tidak hanya diarahkan untuk merespons persoalan ketika terjadi krisis, tetapi juga membangun sistem pelindungan yang lebih terstruktur, cepat, dan adaptif.

Penghormatan, perlindungan, penegakan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terus diintegrasikan dalam berbagai kebijakan pembangunan nasional.

Pengamat Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur, Andrea Abdul Rahman Azzqy, menilai penguatan pelindungan WNI ditandai oleh perubahan paradigma menuju institusionalisasi perlindungan.

Salah satu langkah strategisnya ialah pembentukan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) yang dinilai memperjelas pembagian fungsi antara aspek diplomasi, regulasi, dan ketenagakerjaan.

“Perlindungan WNI bukan lagi sekadar instrumen pemadam kebakaran saat ada krisis, melainkan telah dinaikkan kelasnya menjadi institusionalisasi perlindungan,” kata Andrea.

Menurutnya, keberadaan KP2MI juga memperluas cakupan pelindungan negara, tidak terbatas pada pekerja migran yang berada dalam kondisi rentan.

Payung perlindungan tersebut dapat menjangkau diaspora berkeahlian tinggi yang berkiprah di berbagai negara, sehingga kehadiran negara semakin relevan dengan dinamika mobilitas global.

“Ini adalah langkah diplomasi modern yang sangat adaptif dan menjadi terobosan yang ditunggu,” ujarnya.

Penguatan pelindungan WNI berjalan beriringan dengan penempatan HAM sebagai bagian integral pembangunan.

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan agenda pembangunan melalui Asta Cita memiliki keterkaitan erat dengan pemenuhan HAM, sehingga kebijakan pemerintah tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab negara terhadap hak masyarakat.

“Artinya, Asta Cita dan HAM bukan merupakan dua agenda yang terpisah. Pelaksanaan Asta Cita melalui kebijakan dan program K/L merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan HAM, bukan tambahan di luar pekerjaan K/L,” tegas Natalius.

Arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran berupaya membangun pelindungan WNI dan HAM sebagai kerja negara yang sistematis, bukan respons sesaat.

Dengan penguatan kelembagaan dan integrasi HAM dalam pembangunan, negara mempertegas komitmen menghadirkan perlindungan bagi masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri.

*) Oleh : Gavin Asadit

Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penguatan agenda hak asasi manusia (HAM) sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pemerintah menempatkan pemenuhan hak dasar masyarakat, perlindungan kelompok rentan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan regulasi HAM sebagai bagian dari upaya menghadirkan negara yang semakin hadir dalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan pemerintah terhadap HAM juga diarahkan agar tidak berhenti pada aspek penegakan hukum. Pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan yang layak, perlindungan sosial, dan kehidupan yang bermartabat ditempatkan sebagai bagian dari implementasi HAM dalam pembangunan.

Presiden, Prabowo Subianto menegaskan bahwa pelaksanaan HAM harus diwujudkan dalam bentuk nyata melalui peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat. Dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026, Presiden mengarahkan jajaran pemerintah untuk memperkuat pemberantasan kemiskinan dan memastikan kekayaan alam dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa agenda HAM pemerintah memiliki cakupan yang luas. Perlindungan warga negara tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, tetapi juga kemampuan negara memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan dasar dan kesempatan untuk hidup secara layak. Program prioritas pemerintah menjadi salah satu instrumen untuk menerjemahkan pendekatan tersebut. Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, serta berbagai program pemenuhan kebutuhan dasar diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan yang mendukung kualitas hidup.

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai menilai program-program prioritas Presiden Prabowo memiliki hubungan langsung dengan agenda keadilan sosial karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Menurut Pigai, pemenuhan kebutuhan dasar melalui program pemerintah merupakan salah satu bentuk nyata negara menjalankan kewajibannya dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.

Penguatan kelembagaan juga menjadi bagian penting dari perjalanan HAM dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Kehadiran Kementerian Hak Asasi Manusia memberikan ruang yang lebih khusus bagi pemerintah untuk mengoordinasikan kebijakan HAM lintas sektor.

Kementerian HAM pada 2026 memperkuat koordinasi kebijakan dengan kementerian dan lembaga. Pada September 2026, Forum Koordinasi Kebijakan HAM melibatkan lebih dari 90 kementerian/lembaga serta lembaga nasional HAM. Forum tersebut menjadi tindak lanjut dari konsultasi dengan masyarakat sipil dan diarahkan untuk memastikan masukan publik dapat diterjemahkan menjadi langkah kebijakan.

Langkah tersebut menunjukkan adanya upaya membangun kebijakan HAM yang lebih terstruktur. Pemerintah tidak hanya menyusun kebijakan dari sisi internal birokrasi, tetapi juga membuka ruang konsultasi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa HAM harus menjadi dasar dalam setiap tahapan pembangunan. Menurut Yusril, prinsip HAM perlu diperhatikan sejak proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan pemerintah.

Pandangan tersebut penting karena pembangunan nasional yang berkelanjutan tidak cukup hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan juga perlu dilihat dari sejauh mana masyarakat mendapatkan akses yang adil terhadap pelayanan dasar, kesempatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

Pada tingkat internasional, Indonesia juga memperoleh posisi strategis dengan menjadi Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2026. Pemerintah melihat posisi tersebut sebagai bagian dari kepercayaan internasional terhadap peran Indonesia dalam agenda pemajuan dan perlindungan HAM.

Posisi tersebut sekaligus memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi HAM. Indonesia dapat mendorong pendekatan yang menempatkan perdamaian, pembangunan, kesejahteraan, dan perlindungan manusia sebagai bagian yang saling berkaitan.

Di dalam negeri, pemerintah juga berupaya memperkuat mekanisme koordinasi agar kebijakan HAM tidak berjalan sendiri-sendiri. Forum lintas kementerian dan lembaga menjadi sarana untuk memastikan isu HAM dapat masuk ke berbagai sektor pembangunan, mulai dari ekonomi, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga perlindungan kelompok rentan.

Penguatan tata kelola juga menjadi penting karena perlindungan HAM membutuhkan sistem yang mampu menerima pengaduan, merespons persoalan, dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur serta pemahaman HAM di lingkungan pemerintahan menjadi bagian dari agenda yang perlu terus diperkuat.

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran juga menunjukkan bahwa agenda HAM berjalan beriringan dengan agenda peningkatan kesejahteraan. Ketika negara memperluas akses kesehatan, memperkuat pendidikan, menyediakan bantuan pangan bergizi, dan meningkatkan perlindungan sosial, kebijakan tersebut pada saat yang sama menjadi instrumen pemenuhan hak dasar masyarakat.

Dengan demikian, perjalanan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan arah baru dalam menempatkan HAM sebagai bagian integral pembangunan nasional. Penguatan kelembagaan, pembaruan regulasi, konsultasi publik, pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan koordinasi menjadi fondasi untuk membangun sistem perlindungan HAM yang semakin kuat.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah memiliki ruang yang semakin besar untuk menghadirkan perlindungan HAM secara nyata dan menyentuh kehidupan sehari-hari. Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi bagian dari proses panjang untuk memastikan pembangunan nasional tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap martabat setiap warga negara.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan