Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah prioritas nasional Pemerintahan Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan ibu hamil/menyusui, balita, serta menekan angka stunting, dengan melibatkan UMKM, petani, dan nelayan. Kesuksesan program ini bertumpu pada tiga kunci utama: anggaran, SDM, dan infrastruktur.

Fokus utama MBG kepada anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B). Oleh karena penting peran Guru dan kematangan tim pendamping keluarga (TPK) dalam mengedukasi masyarakat, tidak hanya membagikan makanan.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji,mengingatkan pentingnya peran edukatif TPK dalam setiap distribusi bantuan. Menteri mendorong TPK untuk semakin aktif menyukseskan program Makan Bergizi Gratis yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui dan balita sebagai langkah strategis menekan stunting.

“Peran TPK sangat krusial. Bukan sekadar mengantar makanan, tetapi menjadi agen perubahan yang membawa misi besar penyelamatan generasi dari ancaman stunting,” ujar Wihaji saat kunjungan kerja dalam rangka Pemantauan Program Bangga Kencana dan MBG 3B di wilayah pedalaman sekaligus pencanangan Pelayanan KB Serentak, di Kabupaten Lebak Banten Kamis (30/4/2026).

Lebih lanjut Menteri menegaskan MBG 3B merupakan terobosan strategis yang menempatkan Indonesia pada posisi unik di tingkat global. Dari puluhan negara yang memiliki program makan bergizi gratis, hanya Indonesia yang memberikan intervensi khusus bagi kelompok rentan pada fase kehidupan paling krusial.

“Saat ini ada 77 negara dengan program makan bergizi gratis untuk anak sekolah. Namun, hanya Indonesia yang secara khusus menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui MBG 3B,” jelasnya.

Wihaji juga mengingatkan pentingnya peran edukatif TPK dalam setiap distribusi bantuan. Momentum pembagian makanan harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman keluarga mengenai gizi dan pola asuh.

“Sambil membagikan MBG, sampaikan edukasi. Pastikan yang menerima benar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Jangan sampai bantuan tidak tepat sasaran,” tegasnya

Tim pendamping keluarga memiliki peran sentral dalam menyukseskan program MBG khususnya dalam memastikan sasaran strategis seperti ibu hamil, ibu menyusui dan Balita agar mendapat asupan gizi yang tepat. Pendampingan ini merupakan upaya yang terintegrasi untuk mencegah stunting ditingkat keluarga.

Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (DPP APPMBGI) sangat mendukung keberhasilan Program makan bergizi gratis.

Ketua Umum DPP APPMBGI, Abdul Rivai Ras menegaskan pihaknya mendukung program MBG sebagai salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami membawa hasil kerja kolektif dari Summit yang melibatkan ratusan pelaku usaha dapur MBG dari berbagai daerah. Rekomendasi ini lahir dari lapangan, dari pengalaman langsung para pengelola, dan kami percaya dapat menjadi masukan konstruktif bagi penyempurnaan kebijakan nasional,” ujar Abdul Rivai Ras saat di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta.

Dia mengatakan APPMBGI Summit 2026 menghasilkan serangkaian rekomendasi strategis yang secara langsung berkaitan dengan penguatan ekosistem program MBG dari hulu ke hilir. Rekomendasi tersebut mencakup lima pilar utama.

Pertama, penguatan tata kelola dan sistem akuntabilitas penyelenggaraan MBG. Kedua, pengamanan rantai pasok pangan agar lebih andal, transparan, dan berbasis produksi lokal. Ketiga, peningkatan standar keamanan pangan di seluruh lini dapur pengelola.

Keempat, sertifikasi profesional bagi tenaga pengawas gizi sebagai upaya menjamin kualitas dan integritas program.

“Terakhir, penguatan ekosistem pendukung secara berkelanjutan, mulai dari aspek kelembagaan, pembiayaan, hingga teknologi informasi pengelolaan program,” tutur dia.

Program Makan Bergizi Gratis adalah program untuk rakyat, dan keberhasilannya membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, termasuk para pelaku usaha dan pengelola dapur yang bekerja langsung di lapangan.

Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mulai menunjukkan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda Indonesia sebagai bentuk intervensi strategis pemerintah.

Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa manfaat MBG dalam peningkatan kualitas SDM sudah mulai dirasakan. Program ini ditegaskannya bukan sebagai beban APBN, melainkan sebagai investasi yang ditanamkan oleh Pemerintah untuk masa depan bangsa.

“MBG ini bagian dari intervensi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM,” kata Misbakhun.

Misbakhun mendorong publik agar tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu negatif yang beredar di media sosial terkait program tersebut.

“Kalau ada yang bilang Indonesia gelap di TikTok, jangan langsung percaya. MBG ini agar anak-anak kita bisa bersaing dengan bangsa-bangsa besar,” tekannya.

Menurutnya, berbagai narasi miring yang muncul tidak mencerminkan realitas di lapangan dan justru berpotensi melemahkan komitmen kolektif bangsa terhadap program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar anak-anak Indonesia.

“Ini bukan sekadar program bantuan sosial biasa, melainkan fondasi pembangunan SDM yang akan kita rasakan hasilnya dalam satu hingga dua dekade ke depan,” ungkap Misbakhun.

Pemerintah terus melakukan penyempurnaan tata kelola dan distribusi program secara berkelanjutan demi memastikan manfaatnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan tepat sasaran.

Misbakhun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mendukung program ini sebagai bagian dari komitmen bersama membangun Indonesia yang lebih maju dan kompetitif.

Sebelumnya, dalam hampir setiap kesempatan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, cakupan program MBG tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi juga kelompok rentan seperti ibu hamil dan lansia. penerima manfaat.

Program MBG juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat yang membawa dampak langsung terhadap sektor riil, khususnya bagi petani dan nelayan.[-RWA]

Palu – Guru Besar Universitas Tadulako (Untad) Palu Nur Sangadji mengatakan program MBG dapat menjadi instrumen pemerataan sosial yang mampu menghapus kesenjangan antar siswa menjadi setara di lingkungan sekolah. Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan inklusif yang menghadirkan kesetaraan di lingkungan sekolah dengan memberikan akses makanan yang sama bagi seluruh siswa tanpa membedakan latar belakang ekonomi, sehingga menciptakan dampak psikologis positif, memperkuat rasa kebersamaan, serta menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang lebih adil dan berkualitas.

Hal tersebut diungkapkan Guru Besar Universitas Tadulako (Untad) Palu Nur Sangadji saat ditemui awak media di Palu Sulawesi Tengah.

Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadikan para siswa setara antara yang dari keluarga kaya dengan miskin.

“Kalau kita kasih semua, akan ada dampak psikologis yang baik. Karena, tidak ada yang merasa lebih kaya, dan tidak ada merasa lebih miskin,” ujarnya.

Hal tersebut disampaikan dengan tegas oleh Guru Besar Untad ketika menanggapi adanya kritikan, mengapa MBG tidak diberikan kepada kelompok tertentu saja. Misalnya anak-anak sekolah yang miskin, atau pada tingkat pendidikan tertentu saja dengan menyesuaikan efektifitas dan ketersediaan anggaran.

“Program ini menunjukkan adanya kesamaan dan kesetaraan, saat mereka bersama-sama makan dengan makanan yang sama dan dari omprengan yang sama,” tuturnya.

Ia menambahkan program makan gratis untuk siswa sudah dilaksanakan di berbagai negara seperti Brasil sejak tahun 1940-an, Prancis, India, Jepang hingga China. Bahkan, kata dia, program makan siang gratis dari pemerintah China ditambahkan lagi program tidur siang untuk siswa.

Sementara itu, hal senada juga disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono (BHS). Dia menyebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya nyata meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus langkah strategis menghapus kesenjangan sosial di lingkungan sekolah.

Melalui program MBG seluruh siswa dapat memperoleh porsi gizi yang seimbang tanpa membedakan latar belakang ekonomi, jelasnya.

Bambang Haryo menambahkan, pelajar saat ini merupakan generasi harapan masa depan bangsa.

Ia menilai konsumsi makanan bergizi sejak dini akan membantu tumbuh kembang dan peningkatan produktivitas di masa mendatang.

“Generasi ini diharapkan menjadi cerdas, energik, produktif, dan mampu bersaing dengan generasi muda di seluruh dunia. Indonesia punya peluang besar untuk itu,” ucapnya.

Pada Kesempatan berbeda, PIC MBG SMA 6 Palu Mohammad Ikra mengatakan Program MBG merupakan program yang positif bagi perkembangan para siswa.

“Program ini sangat positif dan bisa dikatakan sangat diharapkan para peserta didik,” kata Mohammad Ikra.

Ia menjelaskan secara ekonomi, para peserta didik di sekolahnya berada pada klaster kelas menengah ke bawah. Total penerima manfaat program MBG di SMA 6 Palu sebanyak 800 orang.

“Tingginya antusias siswa karena faktor perekonomian keluarga yang sangat terbatas. Bahkan beberapa anak tidak memiliki uang jajan untuk makan siang sehingga program MBG sangat bermanfaat sekali,” pungkasnya.

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem pangan yang kokoh di Papua guna menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penguatan ini dinilai krusial untuk memastikan keberlanjutan pasokan serta efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.

Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung implementasi MBG, khususnya melalui penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua.

“Kami dari tim Ekspedisi Patriot berkomitmen untuk ikut membantu dari arahan Bapak Presiden, ada lebih dari 2.500 SPPG yang akan dibangun di Papua,” ujar Iftitah.

Ia menekankan bahwa dukungan pemerintah tidak hanya terbatas pada pembangunan fasilitas, tetapi juga mencakup penguatan seluruh ekosistem pendukung, mulai dari penyediaan bahan pangan hingga rantai pasok di kawasan transmigrasi.

“Untuk MBG, karena ini program besar pemerintah, kami akan melakukan supporting yang cukup baik di semua ekosistem SPPG tersebut,” katanya.

Menurut Iftitah, langkah tersebut didasarkan pada hasil riset dan pemetaan potensi ekonomi di 154 kawasan transmigrasi sepanjang 2025, yang menjadi fondasi pengembangan ekonomi sekaligus penguatan ketahanan pangan di Papua.

Sejalan dengan itu, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai, menyebut pembangunan SPPG sebagai prioritas nasional yang membutuhkan kolaborasi kuat lintas sektor.

“Ini adalah komitmen bersama antara Komite Eksekutif Papua dan Kementerian Transmigrasi,” kata Velix.

Ia menambahkan bahwa peran Kementerian Transmigrasi sangat strategis dalam menyiapkan kawasan produksi yang mampu menopang kebutuhan SPPG melalui penguatan rantai pasok lokal.

“Pendampingan ini bertujuan mendekatkan pasar offtaker di tingkat lokal, termasuk untuk kebutuhan SPPG,” ujarnya.

Velix juga menekankan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam memastikan ketersediaan komoditas pangan seperti protein hewani, sayur-mayur, dan karbohidrat, sekaligus memperkuat inovasi di sektor produksi.

Di sisi lain, Anggota Komite Eksekutif Presiden Otonomi Khusus Papua, Billy Mambrasar, mengingatkan bahwa tantangan rantai pasok pangan di Papua perlu ditangani secara komprehensif agar tidak mengganggu keberhasilan program MBG.

“Papua menghadapi tantangan struktural dalam rantai pasok pangan. Ketika suplai ikan, ayam, telur, dan daging terbatas, maka dampaknya langsung terasa, bukan hanya pada harga melainkan juga pada program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis,” ungkapnya.

Untuk itu, ia mendorong penguatan produksi lokal berbasis masyarakat, pembangunan infrastruktur logistik seperti cold storage, serta intervensi distribusi agar pasokan tetap stabil.

Sementara itu, implementasi program MBG di Papua Barat Daya menunjukkan progres signifikan. Hingga saat ini, lebih dari 74.000 penerima manfaat telah merasakan dampaknya, didominasi oleh pelajar dan kelompok rentan.

Ketua Satgas MBG Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menegaskan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menekan angka kemiskinan dan stunting.

“Ini adalah program prioritas nasional, sehingga semua pihak harus terlibat aktif agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Dengan sinergi lintas pihak yang semakin kuat, pemerintah optimistis ekosistem pangan di Papua akan semakin tangguh, sehingga pelaksanaan MBG dapat berjalan optimal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto kian menunjukkan perannya sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Tidak hanya berfokus pada peningkatan gizi masyarakat, program ini dinilai menjadi instrumen nyata dalam memperkuat daya beli dan menghidupkan aktivitas ekonomi hingga ke lapisan paling bawah.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa MBG telah memberi dampak langsung terhadap perputaran ekonomi di masyarakat. “Dengan MBG, ekonomi kita hidup di mana-mana. Rakyat butuh telur, daging, sayur, susu, ikan. Ekonomi kita hidup, petani-petani kita dapat penghasilan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan keberpihakan pemerintah diakselerasi melalui kebijakan tersebut. “Kita gelontorkan ke rakyat. Apa yang salah?” sebagai bentuk komitmen menghadirkan keadilan ekonomi,” imbuhnya.

Lebih jauh, Kepala Negara menyebut MBG sebagai strategi pembangunan yang berangkat dari akar ekonomi masyarakat. Ia menilai program ini mendorong konsumsi rumah tangga sekaligus menggerakkan ekonomi desa dan kecamatan.

“Makan bergizi gratis telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga, di lapisan yang paling bawah dari ekonomi kita,” kata Prabowo.

Dengan cakupan penerima manfaat yang telah mencapai puluhan juta orang, pemerintah melihat MBG sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat. “Kita sudah memberi makan puluhan juta orang dan akan terus kita lanjutkan sampai tuntas,” tegasnya.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari kalangan pemerintah. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai MBG memiliki efek berganda yang signifikan.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi strategis bangsa, bahwa bukan sekedar komitmen kita kepada generasi muda yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul, tetapi juga berdampak ekonomi secara nyata,” ujar Menko PM.

Menurutnya, program ini menjadi bentuk nyata politik anggaran yang berpihak kepada rakyat, di mana setiap belanja negara diarahkan untuk memberikan dampak langsung dan merata.

“Politik anggaran inilah salah satu yang menjadi komitmen Presiden Prabowo, menggeser orientasi cara kerja pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Politik anggaran yang berdampak langsung sangatlah tepat melalui program MBG ini, di mana tidak sedikit yang mendapatkan manfaat,” ucap Menko Muhaimin.

Senada, Ketua Umum PC Jakarta Pusat Pemuda Muslimin Indonesia Amirullah Hijrian melihat MBG sebagai bentuk pertahanan ekonomi rakyat. Program ini dinilai mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dari bawah, sekaligus menciptakan ekosistem produksi dan distribusi yang melibatkan pelaku usaha lokal.

“Ketika negara membeli bahan pangan seperti beras, sayur, dan telur dari pasar lokal, terjadi perputaran ekonomi yang nyata. Petani, pedagang, dan pelaku usaha kecil mendapatkan kepastian permintaan,” jelas Amirullah.

Menurut dia, program MBG berpotensi membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja lintas usia, serta mendorong inovasi di sektor pangan. Program ini tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi kekuatan ekonomi di masa depan.

Program Sekolah Rakyat terus diperkuat sebagai upaya negara dalam memenuhi hak dasar pendidikan sekaligus mencegah komersialisasi akses belajar bagi masyarakat kurang mampu.

Pemerintah menegaskan bahwa program ini menyasar kelompok paling rentan melalui pendekatan jemput bola agar tidak ada anak yang tertinggal dari sistem pendidikan nasional.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menekankan bahwa Sekolah Rakyat tidak menggunakan mekanisme pendaftaran terbuka, melainkan sistem penjangkauan langsung kepada anak-anak yang membutuhkan.

“Sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran kita menjangkau, jadi, yang ada adalah penjangkauan-penjangkauan anak-anak yang diprioritaskan, yang tidak sekolah, belum sekolah putus sekolah maupun yang berpotensi putus sekolah,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa konsep Sekolah Rakyat berbeda dari sekolah konvensional karena menggunakan sistem berasrama dan fokus pada anak dari keluarga miskin ekstrem, khususnya desil satu dan dua.

Banyak siswa yang masuk memiliki latar belakang putus sekolah dalam waktu lama, bahkan sebagian sebelumnya hidup di jalanan.

“Banyak siswa-siswa rakyat itu yang dulunya adalah pengamen mengemis pemulung untuk sekolah mereka, tidak melanjutkan sekolah, kemudian ada bahkan yang tidak sekolah,” katanya.

Menurutnya, tantangan terbesar muncul pada awal masa pembelajaran karena kesenjangan kemampuan akademik siswa. Ia mengungkapkan masih terdapat siswa tingkat SMA yang belum bisa membaca.

“Dia belum bisa baca. Inilah tantangan di sekolah rakyat yang harus dikerjakan oleh para guru dengan sebaik baiknya,” tegasnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, tenaga pendidik dipilih melalui seleksi ketat agar mampu memberikan pendampingan intensif.

Di tempat terpisah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata pemenuhan hak anak, tidak hanya dalam aspek pendidikan, tetapi juga pengasuhan dan perlindungan.

“Program Sekolah Rakyat hadir dengan tujuan mulia, yaitu memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang layak, berkualitas, dan mudah diakses bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus pada akademik.

“Dalam penyelenggaraannya, Sekolah Rakyat berpedoman pada empat hak dasar anak, yakni hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi,” katanya.

Dukungan juga datang dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang menegaskan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan untuk memastikan program berjalan optimal.

“Anak-anak di Sekolah Rakyat adalah anak-anak brilian dan berlian yang perlu diidentifikasi, didampingi, serta dicarikan solusi atas berbagai persoalan sosial yang ada,” ujarnya.***

Program Sekolah Rakyat kembali ditegaskan sebagai wujud komitmen negara dalam memastikan pendidikan menjadi hak dasar seluruh anak, bukan komoditas yang hanya dapat diakses kelompok tertentu.

Pemerintah menempatkan program ini sebagai ruang pembinaan sekaligus perlindungan bagi anak-anak dari latar belakang rentan.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menekankan bahwa Sekolah Rakyat tidak sekadar menjadi tempat belajar, melainkan ruang tumbuh yang menekankan empati dan pelayanan.

“Ini saling belajar dengan semangat untuk bisa melayani sesuai tugas masing-masing dengan penuh empati. Mereka yang kita didik ini adalah siswa-siswa istimewa, titipan Tuhan dan negara,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmen kuat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif. Menurutnya, segala bentuk kekerasan tidak dapat ditoleransi di lingkungan sekolah.

“Tidak boleh ada bullying, tidak boleh ada kekerasan seksual maupun kekerasan fisik, dan tidak boleh ada intoleransi. Jika terbukti, bisa langsung diberhentikan,” tegasnya.

Data Kementerian Sosial menunjukkan sebanyak 59 Sekolah Rakyat telah terakreditasi dengan total 453 siswa yang diproyeksikan lulus pada 2026.

Dari jumlah tersebut, sebagian siswa mulai memiliki rencana masa depan, mulai dari melanjutkan pendidikan hingga bercita-cita menjadi aparat negara.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menambahkan bahwa program ini merupakan bagian dari visi nasional untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya.

“Keinginan Bapak Presiden adalah bagaimana seluruh anak Indonesia punya cita-cita, punya kesempatan melalui pendidikan yang layak, sehingga ke depan bisa memperbaiki kehidupan kita semua,” ujarnya.

Ia juga menyoroti masih adanya anak putus sekolah bahkan di sekitar pusat pemerintahan.

“Di tempat ini tidak jauh dari Pusat Pemerintahan sekitar 3-5 kilometer, masih ada anak putus sekolah, anak tidak sekolah. Ini masalah sejak lama,” katanya.

Sebagai bentuk dukungan, pemerintah menjamin kebutuhan dasar siswa melalui pendekatan terpadu.

“Percayalah, di tempat ini nanti anak-anak akan dijamin tempat tinggalnya, makanannya, gizinya, kesehatannya, serta mendapatkan pendidikan yang sangat amat layak,” tegas Teddy.

Di daerah, Pemerintah Kabupaten Kuningan turut mendorong program ini sebagai solusi konkret. Bupati Dian Rachmat Yanuar menyebut angka putus sekolah masih cukup tinggi.

“Kuningan memang persentasenya cukup lumayan, karena kebanyakan berasal dari keluarga yang kurang mampu,” ujarnya.

Ia menambahkan Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi efektif. “Mungkin salah satunya sekolah rakyat. salah satu solusi bagaimana putus sekolah bisa ditekan,” katanya. ***

Oleh: Tiana Pramesti )*

Kehadiran Sekolah Rakyat menjadi penegasan nyata bahwa negara mengambil peran aktif dalam menjamin hak dasar pendidikan bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan. Program ini dirancang tidak hanya sebagai solusi jangka pendek, tetapi sebagai strategi berkelanjutan dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendekatan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, memandang Sekolah Rakyat sebagai bentuk konkret pemenuhan hak anak yang mencakup pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Ia menilai bahwa program berbasis asrama ini mampu menghadirkan lingkungan yang aman sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Dalam pandangannya, pendidikan berkualitas merupakan hak mendasar yang telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Negara telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan menguatkannya melalui regulasi nasional, sehingga implementasi program seperti Sekolah Rakyat menjadi bagian dari tanggung jawab konstitusional. Dengan demikian, program ini tidak sekadar kebijakan sosial, tetapi juga pelaksanaan mandat hukum yang melekat pada negara.

Arifah Fauzi juga menekankan bahwa pendekatan pendidikan di Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada aspek akademik. Program ini dirancang untuk membentuk karakter, mengembangkan keterampilan sosial, serta memastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi, termasuk asupan nutrisi dan layanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mengadopsi pendekatan holistik dalam membangun kualitas generasi muda.

Selain itu, aspek pengasuhan tetap menjadi perhatian utama. Meskipun menggunakan sistem berasrama, peran orang tua tidak dihilangkan, melainkan diperkuat melalui kemitraan dengan sekolah. Pendekatan ini memastikan bahwa anak tetap mendapatkan perlindungan dan bimbingan yang selaras antara keluarga dan institusi pendidikan, sehingga proses tumbuh kembang berlangsung secara optimal.

Dalam pelaksanaannya, Sekolah Rakyat berpedoman pada empat hak dasar anak, yaitu hak untuk hidup, tumbuh kembang, mendapatkan perlindungan, dan berpartisipasi.

Pemerintah memastikan bahwa setiap siswa memperoleh fasilitas pendidikan tanpa biaya, makanan bergizi, pemeriksaan kesehatan rutin, serta perlindungan dari praktik eksploitasi seperti pekerja anak. Kebijakan ini mencerminkan keberpihakan negara terhadap kelompok yang selama ini kurang terjangkau layanan pendidikan formal.

Dukungan lintas sektor menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program ini. Kementerian terkait bekerja sama dalam penyusunan modul perlindungan anak, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta pelatihan bagi tenaga pendidik dan pengasuh. Sinergi ini memperlihatkan bahwa Sekolah Rakyat tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem kebijakan yang terintegrasi.

Apresiasi juga disampaikan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi program, mulai dari kepala sekolah, tenaga pendidik, hingga wali asrama. Dedikasi mereka dinilai menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa Sekolah Rakyat benar-benar menjadi ruang yang aman, ramah, dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh.

Di tingkat daerah, komitmen serupa ditunjukkan oleh pemerintah provinsi. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menilai bahwa anak-anak di Sekolah Rakyat memiliki potensi besar yang perlu dikembangkan melalui pendampingan yang tepat.

Khofifah menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya agar setiap persoalan yang dihadapi siswa dapat diselesaikan secara cepat dan efektif.

Pendekatan kolaboratif ini dinilai mampu memperkuat fungsi Sekolah Rakyat sebagai ruang pengembangan potensi, bukan sekadar tempat belajar. Dengan dukungan yang tepat, anak-anak dari latar belakang rentan dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi di masa depan.

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis yang digagas untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini tidak terlihat dalam sistem pendidikan. Program ini dirancang secara khusus untuk keluarga kurang mampu dengan pendekatan berbasis pemetaan potensi individu.

Saifullah memandang bahwa melalui sinergi lintas kementerian dan dukungan pemerintah daerah, Sekolah Rakyat mampu mencetak lulusan yang tidak hanya berpendidikan, tetapi juga memiliki karakter kuat dan kemandirian. Lulusan diharapkan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja sebagai tenaga terampil, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Lebih jauh, program Sekolah Rakyat ini diarahkan untuk menciptakan dampak jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan. Dengan memberikan akses pendidikan yang layak dan berkualitas, negara membuka peluang bagi anak-anak dari keluarga rentan untuk keluar dari keterbatasan ekonomi yang selama ini membelenggu.

Keseluruhan upaya yang telah dilakukan ini menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, melainkan instrumen strategis dalam pembangunan manusia. Negara hadir tidak hanya sebagai penyedia layanan, tetapi sebagai penjamin hak yang memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang setara untuk meraih masa depan.

Melalui pendekatan yang terintegrasi, dukungan lintas sektor, dan komitmen kuat dari pemerintah pusat hingga daerah, Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata bahwa pendidikan adalah hak dasar yang harus dipenuhi. Program ini mempertegas bahwa tidak ada alasan bagi anak Indonesia untuk tertinggal, karena negara hadir untuk memastikan setiap warga mendapatkan akses pendidikan yang layak dan bermartabat.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Hanif Ridho )*

Pemerintah terus memperkuat peran negara dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan melalui pengembangan program Sekolah Rakyat. Inisiatif ini diposisikan sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa akses pendidikan tidak lagi bergantung pada kemampuan ekonomi, melainkan menjadi hak dasar yang dapat dirasakan seluruh anak Indonesia, terutama dari kelompok miskin dan rentan.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat menunjukkan keseriusan negara dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan. Ia menjelaskan bahwa pada tahun ini sebanyak 97 gedung permanen tengah dibangun di berbagai wilayah, dengan target dapat difungsikan mulai pertengahan tahun.

Sebagian besar proyek pembangunan Sekolah Rakyat diproyeksikan selesai tepat waktu, sementara lokasi lain tetap akan dimanfaatkan secara fungsional agar kegiatan belajar mengajar dapat segera berjalan.

Keberadaan gedung permanen ini dirancang untuk menampung hingga seribu siswa dalam satu kompleks pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA. Fasilitas yang disiapkan tidak hanya ruang kelas, tetapi juga asrama, perpustakaan, laboratorium, serta sarana pendukung lain yang menunjang proses pembelajaran secara menyeluruh. Pendekatan ini menegaskan bahwa negara tidak hanya membuka akses, tetapi juga memastikan kualitas lingkungan pendidikan.

Saifullah Yusuf memandang Sekolah Rakyat sebagai bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam mengangkat anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Program ini diarahkan agar lulusan tidak hanya memperoleh pendidikan formal, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, pendidikan diposisikan sebagai instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan.

Pengembangan Sekolah Rakyat juga disertai target jangka panjang yang ambisius. Pemerintah mendorong kehadiran minimal satu sekolah di setiap kabupaten dan kota, sehingga kapasitas layanan pendidikan dapat menjangkau ratusan ribu siswa. Peningkatan jumlah peserta didik dari tahun ke tahun menjadi indikator bahwa program ini bergerak secara progresif dan memberikan dampak nyata terhadap pemerataan pendidikan nasional.

Di sisi lain, pemerintah tetap menghadapi tantangan dalam pembangunan, terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan. Saifullah Yusuf mengakui adanya kendala teknis seperti keterbatasan kontraktor dan biaya pembangunan yang lebih tinggi. Namun demikian, upaya penyelesaian terus dilakukan agar tidak ada wilayah yang tertinggal dalam memperoleh akses pendidikan yang layak.

Komitmen pembangunan juga diperkuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang memastikan kualitas infrastruktur Sekolah Rakyat tetap terjaga.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa pembangunan ratusan sekolah dilakukan secara terintegrasi dengan konsep modern berbasis teknologi. Setiap kawasan dirancang sebagai pusat pembelajaran yang lengkap, dilengkapi laboratorium keterampilan, pusat pembelajaran digital, fasilitas kesehatan, hingga ruang terbuka yang mendukung aktivitas siswa.

Pendekatan pembangunan yang komprehensif ini memperlihatkan bahwa negara tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas pendidikan. Kehadiran fasilitas yang memadai menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh anak Indonesia. Ia menyoroti bahwa persoalan putus sekolah masih terjadi, bahkan di wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya langkah percepatan yang sistematis dan berkelanjutan.

Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah mengusung pendekatan terpadu dengan menjamin kebutuhan dasar siswa. Ketersediaan tempat tinggal, makanan bergizi, dan layanan kesehatan menjadi bagian dari upaya menciptakan kondisi belajar yang optimal. Kebijakan ini menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Interaksi langsung pemerintah dengan calon siswa juga menunjukkan adanya pendekatan yang lebih humanis. Kisah anak-anak yang sebelumnya tidak memiliki akses pendidikan formal kini mulai memiliki harapan baru menjadi gambaran konkret dampak program ini.

Munculnya berbagai cita-cita dari para siswa mencerminkan bahwa akses pendidikan mampu membuka peluang masa depan yang lebih luas.

Secara keseluruhan, Sekolah Rakyat menjadi representasi nyata kehadiran negara dalam menjawab persoalan ketimpangan pendidikan. Program ini tidak hanya memperluas akses, tetapi juga memperkuat kualitas dan keberlanjutan pendidikan bagi kelompok rentan.

Dengan langkah yang terencana dan kolaboratif, pemerintah menunjukkan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab negara yang harus dipenuhi secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Keberlanjutan program Sekolah Rakyat menjadi kunci dalam memastikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah menempatkan program ini tidak sekadar sebagai solusi sementara, melainkan sebagai bagian dari strategi nasional dalam membangun generasi yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing.

Dengan penguatan tata kelola, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta perluasan jangkauan layanan hingga ke wilayah terpencil, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi fondasi kuat bagi pemerataan pendidikan. Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa negara hadir secara nyata dalam menjamin setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa Institute

Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat upaya perlindungan anak di ruang digital melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 sebagai langkah strategis menghadapi ancaman radikalisme dan penyalahgunaan teknologi. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan berpihak pada masa depan generasi muda Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa perlindungan anak di dunia maya merupakan prioritas utama pemerintah. Ia menyoroti bahwa fitur komunikasi digital, seperti percakapan dengan pihak yang tidak dikenal, kerap dimanfaatkan sebagai pintu masuk proses rekrutmen dan radikalisasi.

“Fitur komunikasi seperti chat dengan orang tidak dikenal merupakan titik rawan yang kerap dimanfaatkan untuk rekrutmen dan radikalisasi anak. Oleh karena itu, kami meminta tegas kepada platform digital dan game global seperti Roblox Corporation untuk segera menyesuaikan fiturnya, terutama dengan membatasi interaksi anak dengan pihak yang tidak dikenal,” ujarnya.

Menurut Meutya, kehadiran PP TUNAS merupakan tindak lanjut dari berbagai masukan lintas sektor, termasuk dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Regulasi ini dirancang untuk menutup celah digital yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan ideologi ekstrem kepada anak-anak.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga disampaikan oleh Kepala BNPT, Eddy Hartono, yang menilai PP TUNAS sebagai langkah tepat dan berani dalam melindungi anak dari ancaman sistem elektronik.

“PP TUNAS adalah langkah yang sangat tepat dan berani dari pemerintah. Ini merupakan implementasi nyata amanat undang-undang untuk melindungi anak dari bahaya sistem elektronik,” tegasnya.

Eddy mengungkapkan bahwa ancaman radikalisme di ruang digital semakin nyata, terutama melalui fitur komunikasi dalam platform game online. Ia mencontohkan keberhasilan BNPT bersama aparat penegak hukum dalam menggagalkan upaya rekrutmen terhadap 112 anak melalui platform digital.

“Fitur komunikasi dalam game online dapat menjadi celah digital grooming dan paparan ideologi radikal. Dengan PP TUNAS, kita perkuat pertahanan secara sistematis terhadap propaganda jaringan terorisme yang menyasar anak-anak,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan implementasi PP TUNAS memerlukan sinergi kuat antara pemerintah, platform digital, serta seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan perlindungan anak berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Pemerintah tidak akan tinggal diam. Melalui PP TUNAS, kita bangun benteng perlindungan yang lebih kuat demi masa depan anak-anak Indonesia yang bebas dari ancaman radikalisme,” pungkasnya.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis keamanan digital, PP TUNAS diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam melindungi generasi muda dari berbagai ancaman di ruang siber, sekaligus memperkuat ketahanan nasional di era digital.