Jakarta – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, transformasi sektor energi nasional menunjukkan arah yang semakin jelas menuju pengembangan energi bersih dan berkelanjutan. Berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah memperlihatkan komitmen kuat dalam mempercepat transisi energi guna memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung target pembangunan berkelanjutan.

Peneliti sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, menilai capaian pemerintah selama dua tahun terakhir menunjukkan perkembangan positif. Menurutnya, langkah yang ditempuh pemerintah telah memberikan sinyal yang kuat mengenai arah kebijakan energi Indonesia di masa depan.

“Rapornya cukup baik, arah yang jelas menuju energi bersih,” ujar Yayan.

Penilaian tersebut didasarkan pada target pemerintah dalam mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga mencapai kapasitas 100 gigawatt peak (GWp). Target ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperbesar porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

“Target ini menempatkan Indonesia di antara program surya terbesar dunia,” ucap Yayan.

Selain memperluas pemanfaatan energi surya, pemerintah juga terus mendorong pengurangan penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap. Langkah tersebut menjadi bagian penting dari upaya menekan emisi karbon serta menciptakan sistem energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pemerintah menilai transisi menuju energi hijau dan pembangunan digital sebagai mesin ganda (twin engine) penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pemerintah berkomitmen mengorkestrasikan transisi energi dan pembangunan digital sebagai twin engine penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sinergi antara ketersediaan energi bersih yang terjangkau dan akselerasi infrastruktur digital menjadi kunci utama menciptakan iklim investasi berdaya saing global sekaligus mempercepat pencapaian target pertumbuhan jangka panjang,” kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto.

Haryo memandang keandalan energi hijau menjadi prasyarat mutlak menopang kebutuhan listrik yang diproyeksikan mencapai 700–800 Terawatt-hour (TWh) pada 2030, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kapasitas pembangkit hingga 100 Gigawatt (GW) peak berbasis energi terbarukan.

“Optimalisasi potensi energi hijau dan digitalisasi secara terpadu merupakan golden moment bagi Indonesia untuk menegaskan posisinya sebagai tuan rumah energi dan pemain utama transisi energi global,” kata Juru Bicara Haryo.

Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berhasil meletakkan fondasi penting bagi percepatan transisi energi, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih modern, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Jakarta – Pemerintah memperkuat pengembangan energi bersih dan energi baru terbarukan (EBT) sebagai bagian dari strategi menghadapi tekanan geopolitik, perubahan iklim, serta ketidakpastian rantai pasok energi global. Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Presiden Prabowo sejak awal menempatkan kedaulatan energi sebagai salah satu agenda penting. Dalam pidato penyampaian RUU APBN 2026, Presiden Prabowo menegaskan bahwa transisi menuju energi bersih perlu dipercepat dengan mengembangkan pembangkit surya, hidro, panas bumi, dan bioenergi.

“Kita perkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Produksi minyak dan gas kita tingkatkan, harga energi kita jaga, dan transisi menuju energi bersih kita percepat,” ujar Prabowo

Arah tersebut kemudian diterjemahkan melalui percepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW), dengan tahap awal pembangunan 17 GW yang didukung sistem penyimpanan energi baterai sekitar 33 GW.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia mengatakan penguatan transisi energi tidak dapat dipisahkan dari dinamika geopolitik dan ekonomi global. Menurutnya, kebutuhan terhadap energi bersih semakin meningkat sehingga agenda hilirisasi dan transisi energi perlu dijalankan secara terpadu.

“Dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu dan konstelasi dinamika ekonomi dunia yang menuntut terjadinya energi yang bersih, program hilirisasi dan transisi energi harus dilakukan secara komprehensif dan terukur”. Ujar Bahlil.

Selain energi surya, pemerintah juga memperkuat pemanfaatan bahan bakar nabati. Program mandatori Biodiesel B50 yang diluncurkan pada Juli 2026 ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar, menghemat devisa hingga Rp170 triliun, sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca.

Pemerintah juga menyiapkan pengembangan E50 setelah implementasi B50. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber energi domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor di tengah perubahan kondisi geopolitik global.

Penguatan energi bersih menunjukkan bahwa ketahanan energi tidak hanya ditempuh melalui peningkatan produksi energi konvensional, tetapi juga diversifikasi sumber energi. Dengan memperbesar kapasitas EBT, memperkuat industri energi domestik, dan mengurangi ketergantungan impor, pemerintah berupaya membangun sistem energi yang lebih mandiri sekaligus adaptif terhadap tekanan global.

Oleh: Aisha Gita )*

Transformasi sektor energi menjadi salah satu agenda strategis dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat dan dinamika geopolitik global, pemerintah mengarahkan kebijakan energi pada penguatan ketahanan, pengurangan ketergantungan impor, optimalisasi sumber daya domestik, serta percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan.

Arah tersebut menempatkan kemandirian energi tidak sekadar sebagai upaya memenuhi kebutuhan listrik dan bahan bakar, tetapi juga bagian dari penguatan fondasi ekonomi nasional. Indonesia memiliki beragam sumber energi, mulai dari minyak dan gas bumi, batu bara, panas bumi, tenaga air, tenaga surya, hingga sumber energi berbasis nabati. Tantangannya adalah memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Peneliti sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, menilai Indonesia menunjukkan arah yang semakin jelas menuju pengembangan energi bersih selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, komitmen tersebut tercermin dari target pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas hingga 100 gigawatt peak (GWp), serta upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil secara bertahap.

Di sisi kelistrikan, pemerintah meluncurkan program PLTS 100 GWp pada Agustus 2026. Tahap awal mencakup 14 PLTS dengan total kapasitas 5,3 GWp yang tersebar di sejumlah provinsi. Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas pembangkit nasional sekaligus memperbesar kontribusi energi terbarukan dalam sistem kelistrikan.

Pengembangan energi surya memiliki arti strategis karena sumber daya tersebut tersedia di berbagai wilayah Indonesia dan dapat dikembangkan secara bertahap sesuai kebutuhan sistem kelistrikan. Kehadiran pembangkit surya dalam skala besar juga memperluas diversifikasi sumber energi sehingga sistem kelistrikan tidak terlalu bergantung pada satu jenis pembangkit.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang dipimpin Bahlil Lahadalia. Kehadiran kementerian tersebut dinilai dapat memperkuat dan mempercepat transformasi kekayaan mineral Indonesia menjadi fondasi bagi pengembangan industri energi masa depan.

Potensi produksi nikel yang besar, ditambah dengan pengembangan hilirisasi komoditas tembaga, emas, dan bauksit, dinilai menjadi modal penting bagi Indonesia untuk membangun industri baterai, kendaraan listrik, energi surya, serta berbagai industri berbasis teknologi di dalam negeri. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, menilai integrasi agenda hilirisasi dengan transisi energi merupakan langkah strategis untuk memperkuat struktur industri nasional. Pengembangan nikel, tembaga, emas, dan bauksit secara terpadu dinilai berpotensi memperluas basis industrialisasi sekaligus mendorong peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

Keterkaitan hilirisasi dan transformasi energi juga terlihat dalam pengembangan industri baterai serta kendaraan listrik. Pemerintah mendorong pembangunan ekosistem kendaraan listrik sebagai bagian dari perubahan struktur konsumsi energi. Pengembangan industri baterai domestik sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk mengambil posisi lebih kuat dalam rantai pasok kendaraan listrik global.

Selain energi listrik, pemerintah memperkuat pemanfaatan sumber energi domestik melalui implementasi mandatori biodiesel B50 pada 2026. Kebijakan tersebut meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap solar impor. Langkah ini juga memberikan ruang bagi penguatan industri nasional melalui peningkatan pemanfaatan bahan baku dan pengolahan di dalam negeri.

Transformasi energi berjalan bersama penguatan sektor hulu dan hilir melalui peningkatan produksi energi domestik, modernisasi kilang, pengembangan bahan baku dalam negeri, serta pembangunan industri pengolahan. Strategi tersebut diarahkan agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna sumber daya energi, tetapi mampu meningkatkan nilai tambah melalui kegiatan industri di dalam negeri.

Elektrifikasi sektor transportasi juga menjadi bagian dari arah transformasi. Pergeseran penggunaan energi menuju listrik membuka ruang bagi pemanfaatan sumber energi domestik dalam berbagai aktivitas ekonomi. Semakin besar kontribusi energi terbarukan dalam sistem kelistrikan, semakin besar pula peluang mengurangi penggunaan bahan bakar fosil pada sektor yang dapat dialihkan ke tenaga listrik.

Dalam perspektif kemandirian energi, penguatan cadangan dan ketahanan pasokan juga menjadi bagian penting. Ketersediaan energi yang stabil diperlukan untuk menjaga aktivitas industri, transportasi, pelayanan publik, dan kegiatan ekonomi. Upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar dilakukan melalui peningkatan produksi, modernisasi kilang, pemanfaatan bahan baku domestik, dan pengembangan energi alternatif.

Dengan demikian, transformasi energi dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan pendekatan yang menggabungkan ketahanan energi dengan agenda transisi. Penguatan sumber energi domestik berjalan bersamaan dengan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan dan hilirisasi sumber daya mineral.

Kemandirian energi juga memiliki keterkaitan erat dengan kemandirian industri. Pengembangan biodiesel, kendaraan listrik, baterai, pembangkit surya, hingga industri pendukungnya menciptakan peluang membangun rantai nilai di dalam negeri. Energi tidak hanya menjadi komoditas yang harus tersedia, tetapi juga menjadi penggerak kegiatan industri dan penciptaan nilai tambah. Dengan kesinambungan kebijakan dan penguatan industri nasional, transformasi energi berpotensi menjadi fondasi ketahanan ekonomi sekaligus membuka peluang pertumbuhan baru bagi Indonesia.

*) Penulis adalah Content Writer di Clash of Politics Strategy

Oleh: Sjaichul Anwari *)

Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk melihat bagaimana Indonesia menyiapkan fondasi ekonomi di tengah perubahan lanskap energi dunia. Salah satu arah yang semakin menonjol adalah penguatan energi bersih sebagai bagian dari strategi ketahanan energi, investasi, dan daya saing jangka panjang.

Perubahan menuju energi bersih tidak hanya berkaitan dengan pengurangan emisi, tetapi telah menjadi bagian dari persaingan ekonomi global. Negara yang mampu membangun energi terbarukan, memperkuat industrinya, dan menyediakan listrik yang kompetitif akan memiliki posisi lebih baik dalam menarik investasi serta mengembangkan industri masa depan.

Peneliti sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menilai Indonesia memiliki arah yang cukup jelas menuju energi bersih selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia melihat target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt peak (GWp) sebagai salah satu indikator kuat dari arah tersebut.

Menurut Yayan, target tersebut menempatkan Indonesia pada salah satu program pengembangan energi surya berskala besar. Rencana pengurangan penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap juga menunjukkan bahwa transisi energi mulai ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional.

Transisi energi juga memiliki hubungan erat dengan industrialisasi karena kebutuhan listrik bersih semakin diperhitungkan dalam keputusan investasi perusahaan global. Indonesia memiliki peluang untuk menghubungkan pengembangan energi terbarukan dengan kawasan industri, pusat data, manufaktur, serta industri yang membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah besar.

Peluang tersebut menjadi semakin penting ketika Indonesia ingin meningkatkan kualitas investasi yang masuk. Investor akan mempertimbangkan kepastian energi, biaya produksi, infrastruktur, serta kemampuan suatu negara memenuhi tuntutan keberlanjutan dalam rantai pasok global.

Pemerintah kemudian memperkuat koordinasi kebijakan melalui pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Langkah ini menunjukkan bahwa agenda transisi energi mulai ditempatkan dalam kerangka lintas sektor yang membutuhkan koordinasi kebijakan secara lebih terintegrasi.

Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pembentukan posisi tersebut berkaitan dengan ketidakpastian geopolitik dan dinamika ekonomi global yang semakin mendorong kebutuhan energi bersih. Menurut Bahlil, hilirisasi dan transisi energi merupakan program prioritas yang sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement.

Bahlil juga menilai agenda hilirisasi dan transisi energi tidak dapat dikerjakan secara parsial karena melibatkan berbagai sektor dan kementerian. Karena itu, koordinasi diperlukan agar program tersebut berjalan secara komprehensif, terukur, dan memiliki target yang dapat diwujudkan.

Arah koordinasi tersebut memiliki arti strategis bagi Indonesia yang sedang mengejar peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Hilirisasi membutuhkan energi dalam jumlah besar, sehingga ketersediaan energi yang kompetitif dan semakin bersih akan menentukan keberlanjutan industri pengolahan di dalam negeri.

Hubungan antara hilirisasi dan transisi energi juga dapat menciptakan rantai ekonomi baru. Pengembangan pembangkit energi terbarukan membutuhkan teknologi, komponen, pembiayaan, tenaga ahli, sistem penyimpanan, serta infrastruktur jaringan yang dapat membuka ruang bagi tumbuhnya industri pendukung.

Karena itu, energi bersih sebaiknya dipandang sebagai fondasi daya saing industri Indonesia dalam beberapa dekade mendatang. Kebijakan energi yang konsisten dapat membantu dunia usaha memperoleh kepastian sekaligus mendorong investasi pada sektor-sektor yang memiliki prospek pertumbuhan tinggi.

Dunia usaha sendiri mulai melihat transisi energi sebagai peluang ekonomi yang besar. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menilai Indonesia memiliki kesempatan besar untuk menarik investasi dalam ekonomi hijau seiring meningkatnya kebutuhan global terhadap energi bersih dan teknologi rendah karbon.

Menurut Anindya, peluang investasi yang berkaitan dengan transisi menuju net zero sangat besar hingga 2050, dengan kajian Kadin memperkirakan potensi investasi Indonesia dapat mencapai sekitar 3,8 triliun dollar AS. Besarnya peluang tersebut menunjukkan bahwa agenda energi bersih dapat menjadi sumber pertumbuhan baru ketika pemerintah mampu menciptakan iklim investasi dan regulasi yang mendukung.

Angka tersebut tentu perlu dibaca sebagai potensi yang membutuhkan kerja nyata agar dapat diwujudkan. Indonesia perlu memperkuat kepastian regulasi, kesiapan jaringan listrik, mekanisme pembiayaan, kualitas sumber daya manusia, dan kemampuan industri domestik untuk menjadi bagian dari rantai pasok energi bersih.

Anindya juga menekankan pentingnya peran sektor swasta dalam mempercepat transisi energi melalui investasi, inovasi, pembiayaan hijau, pengembangan pasar karbon, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja. Pandangan itu memperlihatkan bahwa transformasi energi membutuhkan keterlibatan dunia usaha sejak tahap pengembangan teknologi hingga komersialisasi.

Bagi Indonesia, peluang tersebut semakin besar karena memiliki sumber daya energi terbarukan yang beragam. Tenaga surya, panas bumi, air, angin, serta sumber energi lainnya dapat dikembangkan sesuai karakteristik wilayah sehingga transisi energi sekaligus menjadi instrumen penguatan ekonomi daerah.

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa energi bersih mulai bergerak dari isu sektoral menuju agenda pembangunan yang lebih luas. Target energi surya, penguatan kelembagaan transisi energi, dan meningkatnya perhatian dunia usaha memberikan dasar bagi Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih tahan terhadap perubahan global.

*) Pengamat Energi Terbarukan

PAPUA — Sejumlah tokoh Papua mengingatkan masyarakat agar mewaspadai narasi yang disampaikan kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), terutama menjelang rencana pelaksanaan upacara rekonsiliasi di Port Vila, Vanuatu, pada November 2026. Masyarakat diimbau tidak mudah terpengaruh informasi yang berpotensi memicu perbedaan dan mengganggu persatuan di Papua.

Rencana kegiatan tersebut dikaitkan dengan pertemuan International Parliament for West Papua (IPWP) dan disebut melibatkan sejumlah pihak di Vanuatu, antara lain Berghof Foundation, Pacific Conference of Churches, Malvatumauri National Council of Chiefs, serta Vanuatu National Council of Women. Pemerintah Vanuatu disebut akan menjadi tuan rumah agenda yang berkaitan dengan upaya menyatukan suara masyarakat West Papua.

Tokoh pemuda Papua Max Abner Ohee mengatakan masyarakat perlu mencermati setiap narasi mengenai Papua dan tidak serta-merta menganggap pandangan kelompok tertentu sebagai representasi seluruh masyarakat Papua. Ia menegaskan bahwa status Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki dasar hukum dan sejarah yang jelas.

“Papua adalah Indonesia, hal ini sudah sah dan final yang dinyatakan dalam Resolusi PBB No 25/24, bahwa Irian Barat dulu sekarang Papua dan Papua Barat sudah sah menjadi bagian dari NKRI, tidak bisa diganggu gugat,” ujar Max.

Menurut Max, masyarakat Papua memiliki kepentingan yang lebih luas, terutama terkait pembangunan, pendidikan, kesejahteraan, dan masa depan generasi muda. Karena itu, masyarakat perlu menyaring informasi secara cermat agar tidak mudah terbawa narasi yang dapat memengaruhi situasi sosial dan keamanan.

Tokoh Papua sekaligus Ondofolo Yanto Eluay turut menyoroti narasi mengenai isu hak asasi manusia yang berkembang terkait Papua. Ia menilai masyarakat perlu melihat persoalan tersebut secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah di Papua.

“Isu-isu Pelanggaran HAM di Papua merupakan propaganda yang dimainkan oleh kelompok ULMWP dan simpatisannya untuk membohongi rakyat Papua pada umumnya, faktanya pemerintah Indonesia melakukan pembangunan SDM, infrastruktur dan ekonomi di tanah Papua,” kata Yanto.

Yanto menilai pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, dan ekonomi merupakan bagian penting dalam memperkuat masa depan masyarakat Papua. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah menerima informasi tanpa mengetahui sumber serta konteks yang melatarbelakanginya.

Para tokoh tersebut berharap masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai narasi politik yang berkembang. Penguatan pendidikan, pembangunan, persatuan, serta kecermatan dalam menerima informasi dinilai penting untuk menjaga stabilitas dan memastikan masyarakat Papua dapat terus berfokus pada masa depan serta kesejahteraan generasi berikutnya.

Oleh: Rachmat Hidayat*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berkembang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Seiring dengan semakin luasnya cakupan penerima manfaat dan bertambahnya jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan penyempurnaan tata kelola agar pelaksanaan program semakin efektif, tertib, transparan, dan tepat sasaran. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada perluasan jangkauan, tetapi juga memastikan kualitas pelayanan terus meningkat.

Perbaikan tata kelola merupakan bagian penting dari proses penguatan program berskala nasional. Dengan jumlah penerima manfaat yang besar dan keterlibatan berbagai pihak, diperlukan sistem kerja yang mampu menghubungkan perencanaan, pendataan, pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, distribusi, hingga evaluasi secara terintegrasi. Karena itu, pembaruan mekanisme kerja sama antara BGN, yayasan, mitra, dan pengelola dapur SPPG menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh unsur yang terlibat menjalankan fungsi secara profesional dan memberikan kontribusi yang terukur.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa pembenahan tata kelola dilakukan untuk memastikan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal bagi penerima manfaat. Menurutnya, setiap pihak yang terlibat dalam MBG harus memiliki peran dan kontribusi yang jelas. Penataan hubungan kemitraan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pelaksanaan MBG yang semakin sehat, profesional, dan berorientasi pada kualitas pelayanan.

Semangat pembenahan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki mekanisme evaluasi yang berjalan secara berkelanjutan. Hal-hal yang telah berjalan baik terus diperkuat, sementara aspek yang masih membutuhkan penyempurnaan segera ditata. Pendekatan semacam ini penting bagi program publik berskala besar karena kebutuhan masyarakat terus berkembang dan pelaksanaan di lapangan memiliki karakteristik yang beragam.

Penguatan tata kelola juga dilakukan melalui penertiban data penerima manfaat. BGN memperkuat pendataan hingga mencakup identitas penerima, nomor induk kependudukan, sekolah, dan kelas. Sistem berbasis data tersebut memungkinkan penyaluran MBG dilakukan secara lebih presisi sehingga setiap makanan yang diproduksi dapat dipertanggungjawabkan kepada penerima yang jelas. Langkah ini sekaligus menjadi fondasi penting bagi pemerintah untuk mengukur perkembangan penerima manfaat secara berkelanjutan.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa konsep pendataan berbasis nama dan alamat atau by name by address memungkinkan pemerintah mengetahui secara lebih akurat siapa yang memperoleh manfaat MBG. Dengan basis data yang semakin tertib, evaluasi program dapat dilakukan secara lebih terukur. Pemerintah tidak hanya dapat mengetahui jumlah penerima, tetapi juga membangun sistem penelusuran untuk melihat perkembangan penerima manfaat setelah memperoleh asupan makanan bergizi secara rutin.

Pembenahan tersebut menjadi semakin relevan karena skala pelaksanaan MBG terus meningkat. Hingga 2026, jumlah dapur SPPG yang beroperasi telah mencapai puluhan ribu unit. Besarnya jaringan pelayanan tersebut menunjukkan kapasitas negara dalam membangun sistem distribusi pangan dan gizi secara luas. Pada saat yang sama, skala tersebut membutuhkan standar operasional yang konsisten agar kualitas pelayanan tetap terjaga di berbagai daerah.

Penguatan standar juga menjadi bagian dari proses pengawasan terhadap dapur SPPG. BGN melakukan evaluasi terhadap kelayakan fasilitas, sanitasi, pengelolaan limbah, keamanan pangan, serta kesiapan operasional sebelum sebuah dapur memperoleh kewenangan penuh untuk melayani penerima manfaat. Mekanisme tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah dalam memastikan bahwa ekspansi program berjalan sejalan dengan standar pelayanan.

Dukungan terhadap agenda perbaikan tata kelola juga disampaikan Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Sulawesi Tenggara La Ode Abdul Muis. Ia menilai pembenahan mekanisme kemitraan merupakan langkah positif untuk memastikan anggaran MBG memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Menurut Muis, hubungan antara BGN, yayasan, dan mitra pengelola dapur perlu dibangun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pembagian peran yang jelas agar seluruh pihak dapat bekerja secara optimal.

Muis juga melihat MBG memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Pelibatan petani, peternak, nelayan, UMKM pangan, dan koperasi lokal sebagai bagian dari rantai pasok dapat menciptakan pasar yang lebih stabil bagi produk pangan daerah. Dengan demikian, manfaat MBG dapat bergerak dari meja makan penerima manfaat menuju penguatan ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

Perbaikan tata kelola pada akhirnya memperlihatkan bahwa MBG merupakan program yang terus belajar dan berkembang. Pemerintah tidak berhenti pada pencapaian jumlah penerima manfaat, tetapi bergerak menuju sistem pelayanan yang semakin presisi, terukur, dan berkelanjutan. Penguatan data, standar dapur, mekanisme kemitraan, digitalisasi, serta pengawasan menjadi fondasi untuk membawa MBG menuju tahap pelaksanaan yang semakin matang.

Dengan pendekatan tersebut, MBG memiliki peluang besar untuk menjadi lebih dari sekadar program penyediaan makanan bergizi. Program ini dapat menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi pangan lokal. Komitmen pemerintah untuk terus melakukan penyempurnaan menunjukkan bahwa keberhasilan MBG dipandang sebagai proses jangka panjang. Semakin kuat tata kelolanya, semakin besar pula peluang program ini memberikan manfaat yang luas, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi generasi penerus bangsa.

*Penulis merupakan Peneliti Kebijakan Pangan dan Pembangunan Manusia

Oleh Yulianti )*

Upaya Badan Gizi Nasional (BGN) meningkatkan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui uji coba sistem prasmanan patut diapresiasi. Langkah ini menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG tidak berhenti pada perluasan jumlah penerima manfaat, tetapi juga memberi perhatian lebih besar pada mutu makanan, kesegaran, keamanan pangan, serta pengalaman makan yang diterima anak-anak di sekolah.

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menguji model tersebut di sebagian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga awal Oktober, lebih dari 60 dapur telah menjalankan skema prasmanan di kelas. Makanan dibawa dalam kondisi hangat, kemudian disajikan kepada siswa dengan mekanisme yang lebih dekat dengan waktu konsumsi.

Kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh kandungan gizinya. Jarak waktu antara proses memasak, distribusi, hingga makanan dikonsumsi juga menentukan rasa, kesegaran, dan keamanan pangan. Semakin panjang jeda tersebut, semakin besar pula tantangan untuk mempertahankan mutu makanan.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa model prasmanan yang tengah diuji antara lain ditujukan untuk memangkas jeda tersebut. Pendekatan dapur terpusat atau central kitchen yang sedang dikaji mengambil sejumlah pelajaran dari sistem makan sekolah di Jepang. Makanan diupayakan tiba lebih dekat dengan waktu makan sehingga dapat dikonsumsi dalam kondisi lebih hangat dan segar.

Langkah ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas MBG tidak hanya dilakukan dari sisi menu, tetapi juga sistem distribusi. Dalam program berskala besar, kualitas memang sering kali ditentukan oleh hal-hal yang terlihat teknis. Waktu memasak, jarak distribusi, wadah penyimpanan, suhu makanan, kebersihan peralatan, hingga cara makanan disajikan dapat menentukan apakah standar yang dirancang di atas kertas benar-benar diterima anak dalam bentuk makanan yang layak.

Model prasmanan juga menawarkan peluang mengurangi makanan terbuang. Siswa dapat mengambil makanan sesuai kebutuhannya. Jika masih kurang, mereka dapat menambah selama makanan tersedia. Pola seperti ini berbeda dengan porsi seragam yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan setiap anak.

Laporan awal yang diterima BGN menunjukkan tingkat sisa makanan dapat ditekan dalam pelaksanaan uji coba. Jika temuan tersebut konsisten, sistem prasmanan dapat memberi manfaat ganda: menjaga kualitas makanan sekaligus mengurangi pemborosan pangan.

Di SPPG Garuda Trowulan, Mojokerto, yang dikelola Yayasan Segoro Agung, konsep prasmanan juga diarahkan menjadi bagian dari pendidikan karakter. Pendiri sekaligus Pembina Pondok Pesantren Segoro Agung, KH Bimo Agus Sunarno, melihat meja makan sebagai ruang pembelajaran sederhana tetapi penting.

Menurutnya, anak dapat belajar mengantre, mengambil makanan secara tertib, memilih porsi secukupnya, memperhatikan kebutuhan teman, serta bertanggung jawab terhadap makanan yang telah diambil. Kebiasaan tersebut dapat menanamkan disiplin, kejujuran, kepedulian, dan penghargaan terhadap makanan.

Perspektif ini penting. MBG memang berangkat dari persoalan pemenuhan gizi, tetapi pelaksanaannya dapat dirancang agar memberikan manfaat pendidikan yang lebih luas.

Febrian Candra, Mitra SPPG Ngawen 1, juga menempatkan sistem prasmanan sebagai pengembangan dari studi terhadap sistem makan sekolah Jepang atau Kyushoku. Dalam pendekatan tersebut, aktivitas makan di sekolah tidak dipisahkan dari proses pendidikan. Di dalamnya terdapat edukasi gizi, kebersihan, keterlibatan siswa, pengendalian sisa makanan, serta pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat.

BGN sendiri belum memastikan kapan sistem prasmanan akan diterapkan lebih luas. Evaluasi masih dilakukan terhadap kesiapan dapur, tenaga pelaksana, sekolah, jumlah penerima manfaat, hingga karakteristik wilayah. Sikap ini penting karena inovasi dalam program publik berskala besar seharusnya tidak diburu oleh target perluasan semata.

Keberhasilan model prasmanan nantinya sangat bergantung pada standar operasional yang disiplin. Mekanisme penyajian harus menjamin kebersihan tangan, peralatan, tempat penyajian, pengendalian suhu, pengaturan antrean, hingga pengawasan terhadap porsi makanan. Pelatihan bagi petugas dapur, pihak sekolah, dan siswa juga menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan.

Dengan kata lain, prasmanan bukan sekadar memindahkan makanan dari wadah individual ke meja saji. Jika dilaksanakan dengan standar yang baik, model ini dapat menjadi bagian dari transformasi kualitas MBG: makanan lebih hangat, lebih segar, lebih sedikit terbuang, sekaligus menghadirkan pengalaman pendidikan yang positif.

Tujuan akhirnya tetap sama, yakni memastikan anak mendapatkan nutrisi yang mendukung kesehatan, pertumbuhan, dan kemampuan belajar. KH Bimo menekankan bahwa MBG tidak boleh berhenti pada tujuan membuat anak kenyang. Makanan yang diberikan harus benar-benar menyediakan nutrisi yang dibutuhkan untuk menunjang tumbuh kembang dan kesiapan mereka mengikuti pembelajaran.

Program sebesar MBG bukan hanya persoalan berapa banyak porsi yang dapat diproduksi setiap hari. Ukuran kualitasnya terletak pada apa yang akhirnya sampai ke meja makan anak: apakah cukup bergizi, aman, hangat, segar, disukai, dan tidak terbuang.

Karena itu, uji coba prasmanan layak dipandang sebagai kesempatan memperbaiki rantai pelayanan MBG secara menyeluruh. Evaluasi yang terbuka dan berbasis data perlu terus dilakukan sebelum model tersebut dikembangkan dalam skala yang lebih luas.

Investasi gizi adalah investasi sumber daya manusia. Ketika makanan yang baik dipadukan dengan kebiasaan makan yang baik, sekolah tidak hanya membantu membentuk anak yang lebih sehat, tetapi juga generasi yang lebih disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan siap belajar. Di situlah peningkatan kualitas MBG memperoleh makna yang sesungguhnya.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Oleh: Rizky Nurkholis *)

Arah kebijakan pembangunan nasional saat ini semakin menunjukkan fokus yang nyata, sistematis, dan terukur. Langkah strategis negara tidak lagi berhenti pada angka-angka pertumbuhan ekonomi makro di tingkat pusat, melainkan menyasar langsung perbaikan kualitas hidup rakyat di seluruh pelosok daerah. Di tengah tantangan ekonomi global serta kebutuhan mendesak akan penguatan kapasitas sumber daya manusia, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjelma sebagai instrumen transformasi sosial yang memberikan dampak menyeluruh, berkelanjutan, serta menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara langsung dan tepat sasaran.

Keberhasilan implementasi kebijakan ini bukan sekadar wacana teknokratis atau retorika politik, melainkan hadir dalam wujud pelayanan konkret sehari-hari. Pelaksanaannya di berbagai wilayah menunjukkan penetrasi yang makin meluas dan presisi. Sebagai contoh, di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, intervensi gizi ini telah menjangkau sebanyak 45.476 peserta didik per 30 September 2026. Penjangkauan yang mencakup siswa dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas dan kejuruan tersebut membuktikan bahwa penyediaan asupan bernutrisi di sekolah secara efektif meringankan beban harian keluarga secara berkesinambungan.

Bagi para siswa, kehadiran program MBG menghadirkan kepastian gizi selama jam belajar sekaligus membawa perubahan positif pada kebiasaan konsumsi harian. Uang saku yang sebelumnya dipakai untuk membeli jajanan kini dapat disisihkan untuk tabungan, membeli perlengkapan sekolah, atau memenuhi kebutuhan pendidikan pendukung lainnya. Manfaat langsung ini menegaskan fungsi ganda dari program MBG, yaitu menjaga kesehatan fisik serta daya konsentrasi anak di kelas, sekaligus mengurangi beban pengeluaran rumah tangga berpenghasilan menengah ke bawah di berbagai daerah.

Dari sisi ketersediaan sarana pendukung, peningkatan infrastruktur di tingkat nasional berjalan sangat cepat dan masif. Langkah Badan Gizi Nasional (BGN) mengaktifkan 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di 16 provinsi wilayah Indonesia bagian timur menjadi bukti nyata pemerataan akses kesehatan anak bangsa. Penambahan secara bertahap ini membawa total operasional dapur SPPG di seluruh tanah air menembus angka 27.022 unit. Berdirinya dapur-dapur gizi hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mempertegas komitmen pemerintah dalam mengikis ketimpangan fasilitas antardaerah.

Terkait dengan ekspansi layanan tersebut, Kepala BGN Sudaryono menegaskan pentingnya jangkauan yang tepat sasaran, terutama di wilayah-wilayah yang masih memiliki angka kekerdilan anak atau stunting yang tinggi. Pemetaan masalah gizi yang presisi menjadi kunci utama untuk memotong rantai kemiskinan antargenerasi. Dengan hadirnya pasokan nutrisi yang merata melalui unit SPPG, seluruh anak Indonesia berkesempatan mendapatkan tumbuh kembang yang optimal tanpa terkendala batasan geografis maupun latar belakang status sosial ekonomi keluarga.

Dampak positif MBG juga merambah ke sektor ekonomi produktif di tingkat lokal. Skala pelaksanaan yang masif di berbagai daerah secara otomatis menciptakan efek ganda yang menggerakkan roda perekonomian rakyat. Kebutuhan bahan pangan harian dalam jumlah besar; seperti beras, sayur, telur, daging, ikan, dan susu; membuka ruang pasok yang stabil bagi para pelaku usaha di daerah. Para petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperoleh jaminan pasar yang pasti dan berkelanjutan. Penyerapan produk lokal ini memutar roda ekonomi desa, membuka lapangan kerja baru, dan menaikkan pendapatan masyarakat di tingkat akar rumput secara signifikan.

Tingginya keandalan kebijakan ini sejalan dengan hasil pengukuran persepsi publik di tengah masyarakat. Direktur Eksekutif Indonesia Network Election Survey (INES) Andri Gunawan menyampaikan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan nasional berada pada angka 79,3 persen. Kepercayaan tersebut berbanding lurus dengan dukungan terhadap program prioritas, di mana sebanyak 78,2 persen responden menghendaki agar MBG terus dilanjutkan dan diperluas. Tingginya angka dukungan ini menegaskan adanya konsensus bersama dari seluruh lapisan masyarakat bahwa investasi gizi anak merupakan langkah jangka panjang yang sangat krusial bagi masa depan bangsa.

Pandangan senada diutarakan Ketua Umum Relawan Barisan Pembaharuan 08 (BP-08) Syafrudin Budiman, yang menilai bahwa besarnya apresiasi publik harus dijadikan dorongan moral untuk terus menjaga kualitas pelaksanaan di lapangan. Tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi perlu dirawat melalui pengawasan yang ketat, transparan, dan akuntabel. Efektivitas program berskala besar ini menuntut keterlibatan aktif semua pihak agar setiap alokasi anggaran negara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi penerima sasaran, sekaligus mencegah timbulnya kebocoran atau ketidaktepatan sasaran dalam proses distribusi di lapangan.

Keberlanjutan MBG juga terbukti memperkuat ketahanan sosial keluarga Indonesia. Dengan terjaminnya pemenuhan gizi anak-anak di sekolah, perhatian orang tua dapat difokuskan pada peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Integrasi antara kebijakan kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi lokal ini menjadikan MBG bukan sekadar program bantuan sosial biasa, melainkan model pembangunan manusia terpadu yang menyentuh akar tantangan bangsa secara komprehensif dan berkelanjutan.

*) Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu bagian penting dari upaya memperkuat pembangunan sumber daya manusia secara merata. Papua mendapat perhatian dalam perluasan tersebut melalui penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Perluasan MBG ke Papua menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan manusia menjadi bagian dari agenda nasional. Program pemenuhan gizi tidak hanya diarahkan kepada wilayah dengan akses yang relatif mudah, tetapi juga terus diperluas ke kawasan yang memiliki karakter geografis dan tantangan pelayanan tersendiri. Dengan demikian, anak-anak Papua memperoleh kesempatan yang semakin luas untuk mendapatkan manfaat dari program nasional tersebut.

Badan Gizi Nasional (BGN) telah memperluas jaringan pelayanan melalui peresmian 480 SPPG di 16 provinsi wilayah Indonesia Timur. Enam di antaranya berada di Tanah Papua, yakni Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat dan Papua Barat Daya. Perluasan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat pemerataan layanan gizi sekaligus memastikan pembangunan sumber daya manusia menjangkau berbagai wilayah Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan bahwa penempatan SPPG dilakukan berdasarkan pemetaan objektif yang mengacu pada basis data terpadu BGN, terutama dengan mempertimbangkan wilayah dengan angka stunting kategori tinggi hingga sangat tinggi. Pendekatan berbasis data tersebut memperlihatkan bahwa perluasan MBG dirancang untuk memberikan manfaat secara tepat sasaran sekaligus memperkuat intervensi gizi pada wilayah yang memiliki kebutuhan besar.

Kehadiran MBG di Papua memiliki arti strategis karena pemenuhan gizi merupakan bagian penting dalam pembangunan generasi masa depan. Anak-anak yang tumbuh sehat memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara optimal dan mengikuti proses pendidikan dengan baik. Karena itu, program pemenuhan gizi dapat dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Di Provinsi Papua, BGN juga menghadirkan 13 SPPG baru untuk memperluas jangkauan MBG. Dari jumlah tersebut, 10 SPPG berada di wilayah 3T dan tiga lainnya berada di wilayah non-3T. Penambahan tersebut semakin memperkuat jaringan pelayanan MBG sekaligus menunjukkan semakin luasnya cakupan program di Papua.

Direktur Penyediaan dan Penyaluran BGN Wilayah II Nurjaeni menjelaskan bahwa penambahan 13 SPPG di Provinsi Papua merupakan bagian dari komitmen memperluas akses masyarakat terhadap layanan MBG. Penempatan sebagian besar SPPG di wilayah 3T memperlihatkan perhatian pemerintah terhadap pemerataan pelayanan hingga kawasan yang membutuhkan jangkauan program lebih luas.

Perluasan MBG di Papua juga menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Pemerintah Kota Jayapura turut mendukung pembangunan SPPG sebagai sarana pelayanan pemenuhan gizi. Kolaborasi tersebut menjadi kekuatan penting dalam memastikan program nasional dapat berjalan secara efektif sesuai dengan karakteristik daerah.

Secara keseluruhan, 36 SPPG dipersiapkan di wilayah Papua Raya untuk mendukung pelaksanaan MBG. Pengembangan jaringan pelayanan tersebut menjadi bagian dari proses memperkuat akses masyarakat terhadap makanan bergizi sekaligus memperluas manfaat program hingga kawasan Indonesia Timur.

Kehadiran SPPG di wilayah 3T memiliki nilai strategis karena memperkuat prinsip pemerataan. Pembangunan nasional tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga melalui semakin luasnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Pemenuhan gizi merupakan salah satu bagian penting dari pelayanan yang berkaitan langsung dengan pembangunan manusia.

Perluasan MBG juga berjalan bersama penguatan tata kelola. BGN terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program agar setiap SPPG memenuhi ketentuan dan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan perluasan cakupan berjalan seiring dengan kualitas pelayanan.

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana menyampaikan bahwa BGN telah melakukan langkah tegas dan terukur terhadap SPPG yang tidak memenuhi ketentuan operasional dan standar keamanan pangan. Pada 2026, empat SPPG dihentikan secara permanen, termasuk SPPG Jayapura Depapre Waiya di Kabupaten Jayapura, Papua. Langkah tersebut memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjaga standar pelaksanaan MBG.

Penguatan pengawasan sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat memperoleh manfaat program secara aman dan berkualitas. Perluasan program berskala nasional membutuhkan tata kelola yang konsisten agar manfaat yang diterima masyarakat semakin optimal.

Nurjaeni juga menjelaskan bahwa pengawasan terhadap kelayakan SPPG terus diperkuat sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan MBG. Fasilitas pelayanan yang memerlukan pembenahan mendapatkan tindak lanjut agar dapat memenuhi ketentuan kesehatan dan keamanan sebelum menjalankan pelayanan secara penuh.

Dengan demikian, perluasan MBG di Papua tidak hanya berbicara mengenai bertambahnya jumlah SPPG, tetapi juga mengenai semakin kuatnya sistem pelayanan gizi di kawasan Indonesia Timur. Pemerintah secara bertahap membangun jaringan pelayanan yang lebih luas, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan memastikan standar pelayanan tetap menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program.

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk melihat semakin luasnya jangkauan program MBG sebagai bagian dari upaya memperkuat pemerataan pembangunan. Dengan bertambahnya SPPG, semakin luasnya jangkauan ke wilayah 3T dan semakin kuatnya koordinasi pusat serta daerah, MBG terus diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

JAKARTA — Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus memperluas jangkauan layanan hingga kawasan Indonesia timur, termasuk Papua dan sejumlah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Perluasan tersebut ditandai dengan peresmian 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 16 provinsi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan layanan pemenuhan gizi secara lebih merata sehingga anak-anak di berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah dengan tantangan geografis dan akses pelayanan yang lebih kompleks, dapat memperoleh manfaat program.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan penempatan SPPG dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan gizi masyarakat. Lokasi layanan antara lain diarahkan ke daerah dengan angka stunting kategori tinggi hingga sangat tinggi.

Menurut Sudaryono, pemetaan lokasi SPPG menggunakan basis data terpadu BGN agar pelaksanaan intervensi gizi dapat dilakukan secara terukur dan tepat sasaran.

“Langkah strategis ini berlandaskan pada pemetaan objektif yang merujuk sepenuhnya pada basis data terpadu BGN. Penentuan lokasi dilakukan secara independen, terukur, dan transparan,” kata Sudaryono.

Sebanyak 480 SPPG tersebut tersebar di 16 provinsi, antara lain Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Barat Daya, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Perluasan ke Papua menjadi bagian penting dari pemerataan manfaat MBG karena karakteristik geografis dan tantangan konektivitas di wilayah tersebut membutuhkan pendekatan pelayanan yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Kehadiran SPPG di kawasan timur Indonesia menunjukkan bahwa agenda pemenuhan gizi tidak hanya berfokus pada wilayah dengan akses layanan yang relatif mudah.

“Melalui perluasan jangkauan ini, BGN terus bergerak hadir di garis terdepan untuk menjamin pemenuhan hak gizi anak-anak bangsa demi mewujudkan generasi masa depan yang sehat, kuat, dan cerdas secara merata di seluruh Indonesia,” ujar Sudaryono.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa ekspansi layanan MBG berjalan bersamaan dengan pengawasan terhadap kualitas pelaksanaan. Dengan demikian, perluasan program tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah SPPG, tetapi juga dari upaya memastikan layanan gizi memenuhi standar dan memberikan manfaat secara optimal kepada masyarakat.

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, perluasan MBG hingga Papua dan wilayah 3T menjadi salah satu gambaran upaya pemerintah memperkuat pemerataan akses gizi. Program tersebut diarahkan agar manfaat pembangunan manusia dapat dirasakan lebih luas, termasuk oleh anak-anak di kawasan yang selama ini menghadapi tantangan akses pelayanan dasar.