Oleh: Rofila Safitri )*

Pemerintah memperkuat strategi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah kondisi cuaca kering yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan. Penanganan dilakukan secara terpadu, mulai dari pemantauan hotspot, deteksi dini, patroli, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pemadaman darat, hingga pengerahan helikopter water bombing.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menjelaskan OMC menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk meningkatkan peluang hujan di wilayah rawan karhutla. Pelaksanaan penyemaian awan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer dan keberadaan awan potensial.

Ristianto menegaskan OMC tidak berdiri sendiri dalam pengendalian karhutla. Operasi itu tetap didukung pemadaman melalui jalur darat, patroli, deteksi dini, serta koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah yang telah menjalankan OMC. Operasi melalui Posko Pontianak berlangsung pada 13-17 Agustus 2026 dengan sembilan sorti penerbangan dan estimasi volume curah hujan di wilayah penyemaian mencapai 10,92 juta meter kubik.

Peluang pelaksanaan OMC kembali terbuka pada 23-27 Agustus 2026 berdasarkan prakiraan cuaca terbaru. BMKG bersama pihak terkait terus memantau kondisi atmosfer untuk memastikan operasi dapat dilakukan secara efektif.

Situasi di Kalimantan Tengah menghadapi tantangan berbeda. OMC telah dilakukan dalam dua periode, yaitu 27 Juli-4 Agustus serta 11-15 Agustus 2026. Total pelaksanaan mencapai 13 sorti penerbangan dengan estimasi volume curah hujan sekitar 4,8 juta meter kubik.

Ristianto menyampaikan kondisi Kalimantan Tengah hingga akhir Agustus diperkirakan masih didominasi cuaca kering dengan pertumbuhan awan hujan yang terbatas. Kondisi itu membuat kesempatan melaksanakan OMC dalam waktu dekat menjadi lebih kecil.

Pemantauan atmosfer tetap dilakukan untuk mencari peluang penyemaian apabila awan potensial mulai terbentuk. Sementara di Kalimantan Selatan, pemerintah memantau perkembangan cuaca, hotspot, dan kondisi karhutla sebagai dasar menentukan kebutuhan OMC.

Pelaksanaan OMC memiliki batasan teknis karena keberhasilannya bergantung pada kondisi atmosfer. Penyemaian hanya dapat dilakukan ketika terdapat awan yang memenuhi persyaratan untuk dimodifikasi.

Karena itu, pemerintah tidak hanya mengandalkan upaya menghasilkan hujan. Pemadaman darat, patroli terpadu, penyekatan, pembasahan, pendinginan, serta penguatan personel tetap menjadi bagian penting dalam memutus penyebaran api.

Dukungan udara digunakan untuk melengkapi pekerjaan satuan tugas di lapangan. Helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing, dan helikopter water bombing disiapkan untuk menjangkau wilayah yang sulit didatangi melalui jalur darat.

Ristianto menjelaskan penambahan armada udara ditujukan untuk memperluas jangkauan operasi, terutama di lokasi yang membutuhkan pembasahan dari udara. Pengoperasian armada tetap mempertimbangkan jarak pandang, kondisi asap, cuaca, serta aspek keselamatan penerbangan.

BNPB turut memperkuat operasi udara dengan menempatkan puluhan armada di enam provinsi prioritas. Wilayah itu meliputi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan distribusi armada dilakukan secara terukur berdasarkan kebutuhan penanganan. Kekuatan udara dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi di masing-masing wilayah.

Berton menilai kekuatan udara harus berjalan beriringan dengan kemampuan tim darat. Personel BPBD, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, pemadam kebakaran, TNI-Polri, serta relawan tetap dibutuhkan untuk memastikan api dapat ditangani hingga tuntas.

Efektivitas water bombing juga dipengaruhi ketersediaan sumber air dan kondisi cuaca. BNPB bekerja sama dengan BMKG untuk memantau pertumbuhan awan hujan yang berpotensi mendukung pelaksanaan OMC.

Pemerintah daerah di enam provinsi prioritas diminta memperkuat sistem deteksi dini dan memastikan sarana pemadaman selalu siap digunakan. Pemantauan hotspot dan laporan masyarakat menjadi bagian penting untuk menemukan potensi kebakaran sedini mungkin.

Pencegahan juga diperkuat melalui keterlibatan masyarakat. BNPB mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas pembakaran di wilayah rawan dan segera melaporkan apabila menemukan kebakaran kepada otoritas setempat.

Langkah serupa diterapkan di Kalimantan Selatan melalui patroli terpadu yang dilakukan PT Hasnur Citra Terpadu bersama BPBD Kabupaten Tapin. Kegiatan itu diarahkan untuk memantau kawasan rawan sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mendeteksi potensi karhutla.

Estate Department Head Coordinator PT HCT, Roni Yansyah, menjelaskan patroli tidak hanya berfungsi sebagai pemantauan. Kegiatan itu juga menjadi sarana membangun sinergi antara perusahaan, masyarakat, pemerintah, aparat, dan pemangku kepentingan dalam mencegah kebakaran.

Roni menilai pencegahan harus dilakukan sebelum api muncul. Edukasi mengenai bahaya pembakaran lahan dan pentingnya pelaporan dini menjadi bagian dari upaya mempercepat respons ketika ditemukan potensi kebakaran.

Pemerintah terus mengevaluasi perkembangan cuaca, titik panas, kondisi api, serta keamanan operasi udara. Penyesuaian itu diperlukan agar sumber daya yang tersedia dapat diarahkan ke lokasi dengan tingkat kebutuhan paling tinggi.

Melalui kombinasi deteksi dini, pencegahan, patroli, pemadaman darat, OMC, dan water bombing, pemerintah berupaya menekan risiko karhutla meluas. Strategi terpadu menjadi penting agar penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga memastikan titik api dapat dikendalikan sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar.

*) Pengamat Penanganan Bencana Alam

Oleh: Yasa Saputra )*

Pemerintah memperkuat operasi terpadu untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meluas di tengah kondisi cuaca kering yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Kalimantan. Penanganan dilakukan dengan memadukan operasi modifikasi cuaca (OMC), deteksi dini, patroli, pemadaman darat, hingga dukungan armada udara.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menjelaskan OMC menjadi salah satu instrumen dalam strategi pengendalian karhutla. Operasi ini diarahkan untuk meningkatkan peluang hujan dan membantu membasahi wilayah yang memiliki risiko kebakaran.

Ristianto menekankan bahwa OMC tidak berjalan sendiri. Pelaksanaannya tetap disertai pemadaman darat, patroli terpadu, deteksi dini, serta koordinasi antara kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah.

Di Kalimantan Barat, OMC telah berlangsung pada 13-17 Agustus 2026 melalui Posko Pontianak. Dalam periode itu, tercatat sembilan sorti penerbangan dengan estimasi volume curah hujan di wilayah penyemaian mencapai 10,92 juta meter kubik.

Peluang pelaksanaan OMC kembali terbuka pada 23-27 Agustus 2026 berdasarkan prakiraan cuaca terkini. BMKG berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kondisi atmosfer mendukung operasi penyemaian awan.

Kondisi berbeda terjadi di Kalimantan Tengah. OMC telah dilaksanakan dalam dua periode, yaitu 27 Juli-4 Agustus dan 11-15 Agustus 2026. Operasi itu mencakup 13 sorti penerbangan dengan estimasi volume curah hujan sekitar 4,8 juta meter kubik.

Ristianto menyebut kondisi Kalimantan Tengah hingga akhir Agustus masih diprakirakan kering dengan pertumbuhan awan hujan yang terbatas. Situasi itu membuat peluang OMC dalam waktu dekat relatif kecil, meskipun pemantauan atmosfer tetap dilakukan untuk mencari kesempatan penyemaian.

Pemerintah juga terus memantau kondisi Kalimantan Selatan dengan memperhatikan perkembangan cuaca, hotspot, dan situasi karhutla. Pelaksanaan OMC akan ditentukan berdasarkan kebutuhan di lapangan serta keberadaan awan yang memenuhi persyaratan teknis.

Dukungan udara turut diperbesar untuk membantu satuan tugas darat menjangkau lokasi yang sulit diakses. Kementerian Kehutanan bersama BNPB memperkuat penggunaan helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing, dan helikopter water bombing sesuai kondisi lapangan.

Ristianto menyampaikan bahwa penambahan armada udara diarahkan untuk memperluas jangkauan operasi, terutama pada titik yang membutuhkan pembasahan dari udara. Namun, pengerahan armada tetap memperhitungkan jarak pandang, ketebalan asap, kondisi cuaca, dan keselamatan penerbangan.

BNPB juga memastikan puluhan armada udara disiagakan di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Armada itu terdiri atas helikopter patroli, pesawat OMC, serta helikopter water bombing.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan distribusi armada dilakukan berdasarkan kebutuhan penanganan di masing-masing daerah. Penempatan kekuatan udara dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan.

Di Kalimantan Tengah, misalnya, BNPB menyiagakan satu helikopter patroli, satu pesawat OMC, dan empat helikopter water bombing. Kalimantan Barat mendapat dukungan dua helikopter patroli, satu pesawat OMC, serta lima helikopter water bombing.

Efektivitas operasi udara tetap membutuhkan dukungan tim darat. Personel BPBD, Manggala Agni, pemadam kebakaran, TNI-Polri, dan relawan berperan dalam memastikan pemadaman dapat dilanjutkan setelah titik api dijangkau dari udara.

BNPB juga berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau pertumbuhan awan hujan yang berpotensi digunakan dalam OMC. Pendekatan ini memungkinkan penempatan sumber daya disesuaikan dengan perkembangan cuaca dan kebutuhan penanganan karhutla.

Upaya pencegahan diperkuat melalui sistem deteksi dini. Pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan sarana pemadaman sekaligus meningkatkan pemantauan terhadap wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Langkah serupa dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Gubernur, Rudy Mas’ud, menerbitkan Surat Edaran Nomor 300.2.3/4477/BPBD-II pada 18 Agustus 2026 untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kekeringan dan karhutla yang berkaitan dengan ancaman El Niño.

Rudy meminta seluruh bupati dan wali kota memperkuat koordinasi antarlembaga, melakukan pengecekan lapangan, serta memperbarui dan menyimulasikan rencana kontingensi. Sistem peringatan dini kekeringan dari BMKG juga diminta menjadi salah satu dasar dalam menentukan langkah antisipasi.

Pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim diarahkan mengidentifikasi wilayah yang berpotensi terdampak serta menjaga ketersediaan air melalui pengelolaan daerah aliran sungai secara berkelanjutan. Danau, waduk, embung, dan kolam retensi juga perlu dipastikan tetap berfungsi sebagai sumber cadangan air.

Ketersediaan logistik menjadi bagian lain dari kesiapsiagaan. Pemerintah daerah diminta menyiapkan tangki air dan pompa, sekaligus mempertimbangkan pembangunan sumur bor serta pengaturan distribusi air apabila kondisi kering semakin panjang.

Pengawasan terhadap lahan gambut juga diperkuat melalui pemantauan tinggi muka air tanah. Pendekatan ini penting untuk mengurangi risiko kebakaran dan memastikan wilayah rawan tetap mendapatkan pembasahan yang memadai.

Pemerintah daerah juga didorong melibatkan masyarakat dalam pencegahan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar, pelaporan titik api, serta pengawasan lingkungan menjadi bagian penting dari deteksi dini.

Pendekatan terpadu menjadi kunci untuk mencegah titik api berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar. Dengan penguatan deteksi dini, kesiapan darat, dukungan udara, dan koordinasi lintas sektor, pemerintah berupaya memastikan respons terhadap karhutla berlangsung berkelanjutan selama kondisi kemarau masih menjadi tantangan.

*) Pengamat Isu Lingkungan

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati, termasuk penerapan mandatori biodiesel B50 yang direncanakan mulai 2027. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber energi domestik.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan besarnya kebutuhan devisa Indonesia untuk memenuhi impor BBM. Menurut Prabowo, nilai impor BBM nasional selama ini mencapai sekitar Rp535 triliun per tahun sehingga diperlukan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan tersebut.

“Impor BBM kita Rp535 triliun setahun,” ujar Presiden Prabowo.

Pemerintah kemudian mendorong penggunaan bahan bakar berbasis sumber daya domestik sebagai salah satu jalan keluar untuk menekan beban impor dan memperkuat kemandirian energi.

Dalam perkembangan terbaru, Prabowo menyebut implementasi B50 berpotensi memberikan penghematan devisa hingga sekitar Rp170 triliun. Kebijakan ini sekaligus memperluas pemanfaatan minyak sawit domestik sebagai bahan baku biodiesel dan memperkuat keterkaitan sektor energi dengan sektor perkebunan nasional.

“Kalau kita bisa mengurangi impor BBM, kita bisa hemat devisa sangat besar,” kata Presiden Prabowo.

Penghematan tersebut dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar sekaligus mengurangi tekanan terhadap kebutuhan devisa untuk membiayai impor energi. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melihat energi dari sisi ketersediaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham menilai arah kebijakan energi pemerintah sejalan dengan semangat Presiden Prabowo untuk membangun kepercayaan diri nasional. Menurutnya, pemanfaatan sumber daya dalam negeri menunjukkan keberanian pemerintah mengambil langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar.

“Pidato Presiden membangun kepercayaan diri nasional,” ujar Idrus.

Ia menilai kebijakan yang berorientasi pada pemanfaatan kekuatan domestik dapat menjadi fondasi bagi Indonesia menghadapi ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Penguatan energi nasional dinilai penting agar Indonesia memiliki daya tahan lebih kuat ketika terjadi perubahan harga komoditas dan gangguan rantai pasok internasional.

Di sisi lain, Guru Besar Ilmu Kajian Daur Hidup Universitas Muhammadiyah Mataram, Joni Safaat Adiansyah, menilai penerapan B50 juga menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap agenda lingkungan. Menurutnya, peningkatan penggunaan biodiesel dapat menjadi bagian dari transisi energi apabila implementasinya memperhatikan seluruh siklus produksi dan dampak lingkungannya.

“Implementasi B50 merupakan bentuk keberpihakan pemerintah pada lingkungan,” kata Joni.

Ia menilai kebijakan tersebut perlu dibarengi pengelolaan bahan baku berkelanjutan agar manfaat ekonomi dan lingkungan dapat berjalan beriringan. Penguatan biodiesel juga perlu ditempatkan dalam kerangka energi yang lebih luas, termasuk pengembangan bioetanol dan energi baru terbarukan. Diversifikasi sumber energi akan membuat Indonesia memiliki pilihan yang lebih banyak sekaligus mengurangi risiko akibat gejolak harga energi global.

Dengan kebijakan yang konsisten, pemanfaatan energi domestik dapat menjadi penggerak ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan nasional. Langkah pemerintah mendorong B50, bioetanol, dan EBT menunjukkan komitmen membangun sistem energi yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan tahan terhadap tekanan eksternal. (*)

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional melalui strategi peningkatan produksi minyak dan gas bumi sekaligus percepatan pengembangan energi bersih. Arah tersebut tercermin dalam target lifting migas dan pengembangan energi terbarukan yang menjadi bagian dari agenda energi nasional 2027.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai target lifting minyak sebesar 610 ribu barel per hari (bph) dan lifting gas sekitar 950 ribu barel setara minyak per hari dalam RAPBN 2027 masih realistis dicapai. Menurutnya, optimalisasi lapangan produksi dan pengembangan sumur baru menjadi langkah penting menjaga pasokan energi domestik.

“Upaya itu juga penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi dari luar negeri,” kata Bambang.

Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Saleh Abdurrahman menilai target lifting migas 2027 masih memiliki peluang untuk dicapai melalui optimalisasi produksi. Pemerintah dinilai memiliki ruang untuk menahan laju penurunan produksi alamiah melalui pengelolaan sumur eksisting dan pengembangan sumur baru.

“Sebetulnya target tersebut itu cukup realistik. Pemerintah optimis bisa menahan laju penurunan alamiah,” ujar Saleh.

Saleh juga menekankan pentingnya investasi sektor hulu, termasuk pengembangan wilayah frontier dan penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR). Langkah tersebut diperlukan untuk mempertahankan produksi sekaligus membuka sumber pertumbuhan produksi baru. Kepastian investasi dan penyederhanaan proses perizinan juga menjadi faktor penting agar pengembangan lapangan migas dapat berjalan lebih cepat dan menarik investasi baru.

Penguatan ketahanan energi juga diarahkan pada diversifikasi sumber energi. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt menjadi langkah penting dalam memperkuat fondasi energi bersih nasional.

“Apabila terlaksana dengan baik, proyek ini akan menjadi inisiatif elektrifikasi desa dan program pembangkit energi terbarukan terdistribusi yang terbesar di Asia Tenggara serta akan mengatasi tantangan penyediaan energi yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Fabby

Pengembangan energi surya dinilai dapat memperluas pemanfaatan sumber energi domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor. Implementasinya membutuhkan dukungan investasi, infrastruktur jaringan, penyimpanan energi, serta regulasi yang mendukung.

Kombinasi peningkatan lifting migas dan percepatan energi terbarukan menunjukkan strategi berimbang dalam menghadapi kebutuhan energi nasional. Produksi migas berperan menjaga kecukupan pasokan dalam jangka menengah, sementara energi bersih dipersiapkan sebagai fondasi sistem energi yang lebih berkelanjutan.

Dengan strategi tersebut, agenda energi 2027 diarahkan tidak hanya untuk memastikan ketersediaan pasokan, tetapi juga memperkuat kemandirian dan ketahanan energi Indonesia menghadapi dinamika pasar global. Diversifikasi sumber energi diharapkan turut meningkatkan daya tahan ekonomi nasional terhadap gejolak harga dan pasokan energi internasional.

.

Oleh: Aziz Rahman*)

Ketika ketidakpastian geopolitik dan gejolak harga energi global terus membayangi perekonomian, pilihan Indonesia untuk memperkuat sumber energi domestik menjadi semakin relevan. Kebijakan transformasi energi yang diarahkan menuju 2027 bukan sekadar agenda teknis sektor energi, melainkan bagian dari strategi mengurangi ketergantungan pada impor, menjaga devisa, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Arah tersebut semakin terlihat setelah pemerintah menerapkan mandatori Biodiesel B50. Kebijakan yang mulai berlaku nasional pada 1 Juli 2026 itu mewajibkan pencampuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis minyak sawit ke dalam solar. Pemerintah memproyeksikan B50 mampu menghemat devisa hingga Rp170 triliun, sekaligus menghentikan impor solar. Capaian ini menjadi pijakan penting untuk membawa transformasi energi ke tahap berikutnya.

Presiden Prabowo Subianto melihat kebijakan tersebut sebagai bagian dari perjuangan membangun kemandirian energi. Saat meluncurkan B50, Prabowo menegaskan bahwa penghematan Rp170 triliun menunjukkan semakin kuatnya kemampuan Indonesia memanfaatkan sumber daya sendiri. Menurutnya, penghematan devisa tersebut harus dilihat sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk membangun fondasi ekonomi yang mandiri dan makmur.

Pernyataan tersebut memiliki makna strategis. Selama kebutuhan energi masih sangat bergantung pada pasokan dari luar negeri, perekonomian Indonesia akan lebih mudah terpengaruh oleh perubahan harga minyak dan konflik geopolitik. Ketika sebagian kebutuhan energi dapat dipenuhi dari sumber domestik, ruang fiskal dan ketahanan ekonomi menjadi lebih kuat. Devisa yang sebelumnya digunakan untuk membayar impor juga dapat dipertahankan di dalam negeri dan diarahkan untuk kegiatan produktif.

Dari perspektif politik dan pembangunan nasional, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham menilai arah kebijakan pemerintahan Prabowo menunjukkan keberanian membangun kepercayaan diri nasional. Menurut Idrus, pesan kemandirian yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan dan berbagai kebijakan strategis memperlihatkan bahwa Indonesia harus memiliki keyakinan terhadap kemampuan sendiri. Energi menjadi salah satu sektor penting untuk menerjemahkan keyakinan tersebut ke dalam kebijakan yang konkret.

Pandangan itu sejalan dengan kebutuhan Indonesia menghadapi perubahan lanskap global. Ketika rantai pasok dunia mudah terganggu, negara yang memiliki sumber daya domestik dan kapasitas pengolahan akan memiliki posisi tawar lebih kuat. Karena itu, pengembangan energi berbasis bahan baku lokal bukan hanya persoalan substitusi impor, tetapi juga strategi memperkuat daya tahan nasional terhadap tekanan eksternal.

Wakil Menteri Luar Negeri Muhammad Anis Matta juga menekankan pentingnya pemanfaatan bahan lokal untuk menghadapi guncangan geopolitik. Menurutnya, bisnis yang berbasis pada sumber daya domestik memiliki daya tahan lebih baik ketika kondisi internasional berubah. Dalam konteks energi, pemanfaatan bahan baku lokal dapat mengurangi kerentanan Indonesia terhadap gangguan perdagangan dan perubahan harga komoditas global.

Perspektif tersebut memperluas makna transformasi energi. Indonesia tidak cukup hanya menjadi konsumen teknologi energi baru, tetapi perlu membangun rantai nilai dari hulu hingga hilir. Pengembangan bahan bakar nabati, industri pengolahan, teknologi, distribusi, dan riset harus berjalan bersama. Dengan demikian, kebijakan energi dapat menghasilkan nilai tambah di dalam negeri sekaligus membuka kesempatan kerja dan memperkuat industri nasional.

Ekonom Universitas Negeri Manado Robert Winerungan menilai B50 dapat memperkuat kemandirian energi sekaligus mendorong transformasi ekonomi. Penghematan devisa memberi ruang bagi negara untuk mengalokasikan sumber daya pada sektor lain yang produktif. Pada saat bersamaan, peningkatan pemanfaatan sawit sebagai bahan baku biodiesel memberikan kepastian pasar bagi industri dan petani, sehingga manfaat kebijakan dapat menyebar ke sektor ekonomi yang lebih luas.

Data pemerintah menunjukkan dampak B50 tidak berhenti pada penghematan devisa. Program ini diproyeksikan meningkatkan nilai tambah industri CPO menjadi sekitar Rp23,49 triliun, menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja, dan menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 44,46 juta ton CO2 pada 2026. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan energi dapat dirancang sekaligus sebagai instrumen industrialisasi dan penguatan ekonomi domestik.

Namun, transformasi menuju 2027 tetap membutuhkan konsistensi. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan baku, kualitas produk, kesiapan infrastruktur, efisiensi distribusi, serta pengembangan teknologi berjalan seimbang. Pengawasan juga diperlukan agar kebijakan substitusi impor benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan tidak menciptakan beban baru dalam rantai pasok.

Presiden Prabowo sendiri telah mendorong agar inovasi tidak berhenti pada B50. Ia meminta para ilmuwan dan pelaku industri terus mengembangkan teknologi, bahkan membuka peluang menuju B60. Dorongan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memandang kebijakan energi sebagai proses berkelanjutan, bukan pencapaian satu tahap.

Pada akhirnya, transformasi energi menuju 2027 dapat menjadi salah satu bukti bahwa negara bergerak dari ketergantungan menuju kemandirian. Pengurangan impor, penghematan devisa, pemanfaatan bahan baku lokal, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan industri merupakan satu rangkaian kebijakan yang saling berkaitan. Jika konsistensi tersebut dipertahankan, agenda energi pemerintahan Prabowo tidak hanya memperkuat ketahanan nasional, tetapi juga membuka jalan menuju Indonesia yang lebih mandiri, tangguh, dan mampu menentukan masa depannya sendiri.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh: Hanan Alfawazi*)

Ketahanan energi merupakan salah satu fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Tanpa pasokan energi yang cukup, terjangkau, dan dapat diandalkan, pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menghadapi berbagai hambatan. Karena itu, arah kebijakan energi Indonesia pada 2027 memiliki arti strategis, bukan sekadar sebagai agenda sektoral, melainkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian nasional.

Kebutuhan energi terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, sementara produksi minyak nasional menghadapi tekanan penurunan alamiah. Pada saat yang sama, dinamika geopolitik global membuat harga dan pasokan energi semakin sulit diprediksi. Kondisi tersebut membuat penguatan sumber energi domestik menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Dalam konteks tersebut, target lifting minyak sebesar 610 ribu barel per hari dan lifting gas sekitar 950 ribu barel setara minyak per hari dalam RAPBN 2027 menjadi salah satu instrumen penting. Target tersebut dinilai realistis oleh Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, terutama dengan melihat peluang optimalisasi lapangan produksi yang telah ada serta pengembangan sumur-sumur baru.

Namun, peningkatan lifting tidak dapat dicapai hanya dengan menetapkan target. Sektor hulu migas membutuhkan investasi, teknologi, kepastian regulasi, serta proses pengembangan lapangan yang efisien. Tantangan natural decline juga harus dihadapi secara serius karena sebagian lapangan migas nasional telah memasuki fase produksi yang matang.

Anggota Dewan Energi Nasional Saleh Abdurrahman melihat masih terdapat ruang untuk menahan laju penurunan alamiah tersebut melalui optimalisasi sumur eksisting dan pengembangan sumur baru. Pengembangan wilayah frontier serta penggunaan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) juga menjadi bagian dari pilihan strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi nasional.

Artinya, kebijakan peningkatan lifting harus ditempatkan sebagai agenda jangka panjang. Pemerintah tidak cukup hanya mengejar angka produksi dalam satu tahun anggaran, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan investasi dan penemuan cadangan baru. Jika investasi hulu berjalan konsisten, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat ekosistem industri migas nasional.

Di sinilah pentingnya menciptakan iklim investasi yang kompetitif. Industri migas membutuhkan modal besar dan memiliki tingkat risiko tinggi, terutama dalam kegiatan eksplorasi. Karena itu, kepastian hukum, penyederhanaan perizinan, kejelasan skema investasi, serta insentif yang tepat menjadi faktor penting untuk menarik investor. Kebijakan tersebut bukan berarti memberikan kelonggaran tanpa batas, melainkan menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara, investor, dan keberlanjutan sumber daya.

Target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 100 gigawatt menjadi salah satu langkah yang memiliki arti strategis. Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai target tersebut dapat menjadi fondasi penting bagi peningkatan ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor.

Pengembangan energi surya juga memiliki keunggulan karena memanfaatkan sumber daya yang tersedia di dalam negeri. Dengan wilayah geografis yang luas dan tingkat paparan matahari yang relatif tinggi, Indonesia memiliki ruang besar untuk mengembangkan PLTS, baik melalui pembangkit berskala besar maupun pemanfaatan PLTS atap.

Namun, target 100 GW tentu membutuhkan lebih dari sekadar pembangunan panel surya. Pemerintah perlu memastikan kesiapan jaringan transmisi dan distribusi, sistem penyimpanan energi, ketersediaan pembiayaan, penguatan industri pendukung, serta kepastian regulasi. Tanpa infrastruktur yang memadai, tambahan kapasitas pembangkit belum tentu dapat dimanfaatkan secara optimal.

Karena itu, transisi energi perlu dipandang sebagai proses bertahap dan realistis. Indonesia masih membutuhkan minyak dan gas untuk menopang berbagai aktivitas ekonomi, transportasi, industri, dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, investasi energi bersih harus terus diperbesar agar ketergantungan terhadap energi fosil dapat dikurangi secara gradual.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa ketahanan dan transisi energi dapat berjalan beriringan. Penguatan migas menopang kebutuhan jangka menengah, sementara energi terbarukan membangun diversifikasi jangka panjang. Kemandirian energi berarti memperkuat kemampuan nasional mengelola sumber daya, memenuhi kebutuhan domestik, menarik investasi, dan mengurangi kerentanan terhadap pasokan global.

Dalam perspektif tersebut, 2027 dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat fondasi kemandirian energi Indonesia. Target lifting migas memberikan dorongan bagi peningkatan produksi domestik, sementara agenda energi terbarukan membuka jalan menuju diversifikasi sumber energi. Keduanya membutuhkan kebijakan yang konsisten dan koordinasi lintas sektor.

Keberhasilan agenda tersebut akan berdampak luas terhadap perekonomian melalui penguatan pasokan energi, kepastian bagi industri, peningkatan investasi, dan daya saing nasional. Tantangannya adalah memastikan target diterjemahkan menjadi program terukur melalui kesinambungan kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta investasi yang memberi manfaat optimal bagi kepentingan nasional.

Dengan produksi domestik yang semakin kuat dan sumber energi yang semakin beragam, Indonesia dapat mengurangi kerentanan terhadap gejolak geopolitik dan harga energi global. Pada akhirnya, ketahanan energi 2027 bukan hanya tentang memastikan lampu tetap menyala atau bahan bakar tetap tersedia, tetapi tentang membangun kemampuan nasional untuk menentukan masa depan energinya sendiri.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Jakarta – Transformasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus didorong melalui proses streamlining atau penyederhanaan yang dikawal Danantara untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan. Langkah tersebut diarahkan agar aset-aset negara yang dikelola BUMN dapat ditata dan dimanfaatkan secara lebih optimal, produktif, serta mampu memberikan nilai tambah bagi negara.

Presiden Prabowo Subianto menyebut efisiensi biaya operasional BUMN telah mencapai sekitar Rp50 triliun, sementara laba sejumlah BUMN pada semester I 2026 juga meningkat signifikan.

“Pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai Rp326 triliun, naik 75,3% dari tahun 2024. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai Rp142,3 triliun, naik 67% dari tahun 2024,” terang Prabowo.

Presiden Prabowo menargetkan efisiensi biaya BUMN terus meningkat hingga akhir 2026 sebagai bagian dari restrukturisasi korporasi guna memperkuat efisiensi dan mengoptimalkan nilai aset negara.

Hal senada disampaikan COO Danantara, Dony Oskaria. Ia menegaskan streamlining bukan merupakan tujuan akhir, melainkan langkah untuk memastikan aset BUMN yang telah ditata dapat dikelola secara lebih optimal dan produktif sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi negara.

“Streamlining itu bukan tujuan akhir. Yang paling penting adalah bagaimana aset-aset BUMN yang sudah ditata bisa dikelola lebih optimal, lebih produktif, dan benar-benar menciptakan nilai tambah buat negara,” tegas Dony.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyampaikan transformasi BUMN menjadi salah satu agenda penting yang harus terus dikawal. Proses efisiensi dan streamlining BUMN perlu diarahkan agar BUMN lebih sehat, produktif, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

“Yang paling penting bukan sekadar berapa banyak yang diefisienkan, tetapi seberapa besar perubahan itu mampu meningkatkan kinerja BUMN dan menghadirkan manfaat ekonomi bagi rakyat. Itu yang akan menjadi perhatian kami di Komisi VI,” ujar Andre.

Andre mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo terhadap agenda transformasi BUMN. Ia berharap arahan tersebut segera ditindaklanjuti dengan kebijakan yang konkret dan terukur.

“Pidato Presiden memberikan energi positif sekaligus pekerjaan rumah yang besar. Kami di Komisi VI siap mengawal agar visi tersebut tidak berhenti sebagai kebijakan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk program yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Langkah pemerintah dalam mendorong transformasi dan restrukturisasi BUMN dinilai menjadi upaya positif untuk memperkuat efisiensi, meningkatkan produktivitas, serta mengoptimalkan aset negara. Konsistensi kebijakan tersebut diharapkan semakin memperkuat kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (*)

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) terus memperkuat perannya sebagai instrumen investasi strategis untuk mendorong transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. Sepanjang 2026, Danantara diarahkan tidak hanya mengoptimalkan aset negara, tetapi juga mengorkestrasi investasi pada sektor yang memiliki dampak besar terhadap hilirisasi, ketahanan energi dan pangan, infrastruktur, pariwisata, serta penguatan industri nasional.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Danantara harus menjadi instrumen pembangunan jangka panjang yang mampu memperkuat kapasitas bangsa. Dalam penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan pada 14 Agustus 2026, Prabowo menyampaikan rencana pembentukan Danantara Development Management Fund (DDMF) sebagai instrumen untuk menyiapkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang belum dapat dibiayai melalui investasi komersial jangka pendek.

“Danantara adalah dana kedaulatan kita, Danantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang,” ujar Prabowo.

Sejalan dengan arah tersebut, Danantara mempercepat investasi pada sektor hilirisasi. Pada Februari 2026, Danantara meresmikan enam proyek hilirisasi fase pertama dengan nilai investasi hingga US$7 miliar. Proyek tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus memperkuat kapasitas industri nasional.

Pada Juli 2026, Danantara kembali mempercepat pengembangan 26 proyek hilirisasi dengan nilai sekitar US$12,4 miliar atau Rp225 triliun. Proyek tersebut mencakup pengolahan aluminium, baja nirkarat, tembaga, bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau SAF, bioetanol, kelapa sawit, industri kelapa, hingga peternakan unggas terintegrasi.

CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan investasi harus memberikan manfaat ekonomi luas dengan tetap memperhatikan tata kelola dan keberlanjutan. Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir menilai investasi strategis membutuhkan sinergi erat antara pemerintah dan sektor swasta.

“Investasi yang disiplin, terarah, dan berorientasi jangka panjang harus mampu menghasilkan nilai ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Pandu.

Penguatan investasi juga diperluas ke sektor pariwisata. Pada Agustus 2026, Danantara dan Kementerian Pariwisata menandatangani kesepahaman untuk memperkuat investasi dan pengembangan pariwisata berkualitas.

Pemerintah berharap investasi Danantara mampu menciptakan industri baru, memperluas lapangan kerja, meningkatkan ekspor produk bernilai tambah, mengurangi ketergantungan impor, serta menjadikan aset negara sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang produktif dan berkelanjutan.

Oleh : Nofer Saputro

Pengelolaan kekayaan negara memasuki babak baru ketika aset dan investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak lagi semata-mata dipandang sebagai kumpulan entitas bisnis yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kekuatan ekonomi yang dapat diorkestrasi untuk menghasilkan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membawa harapan bahwa investasi negara dapat dikelola secara lebih terintegrasi, produktif, dan berorientasi jangka panjang. Dengan pendekatan tersebut, keuntungan finansial tidak berhenti sebagai angka dalam laporan perusahaan, tetapi diterjemahkan menjadi nilai tambah berupa lapangan kerja, peningkatan produktivitas, penguatan industri nasional, serta kesejahteraan rakyat.

Optimisme tersebut memperoleh pijakan dari kinerja BUMN sepanjang 2025. Laba bersih gabungan BUMN dilaporkan mencapai Rp326 triliun atau meningkat 75,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI pada 14 Agustus 2026 menilai capaian tersebut merupakan hasil pembenahan dan kerja keras, bukan sekadar permainan angka. Bagi publik, peningkatan kinerja ini penting karena menunjukkan bahwa reformasi tata kelola perusahaan negara mulai memberikan hasil yang dapat diukur. Perbaikan tersebut sekaligus memperkuat keyakinan bahwa aset negara dapat dikelola secara lebih profesional untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Sejumlah BUMN mencatatkan pertumbuhan yang menonjol. Pelindo tumbuh 169 persen, Pertamina 79,6 persen, Pegadaian 87,2 persen, dan BTN 43,9 persen. Sementara itu, Krakatau Steel berhasil berbalik dari posisi merugi menjadi mencatatkan keuntungan setelah menjalani restrukturisasi dan penataan model bisnis. Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade menilai langkah Danantara terhadap Krakatau Steel telah berada di jalur yang tepat karena perusahaan tersebut sebelumnya menghadapi kesulitan memperoleh pembiayaan. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa restrukturisasi dan perbaikan tata kelola dapat mengubah perusahaan yang sebelumnya menjadi beban menjadi aset yang kembali produktif.

Namun, keberhasilan Danantara tidak semestinya hanya diukur dari peningkatan laba BUMN. Justru tantangan yang lebih besar adalah memastikan keuntungan dan pertumbuhan nilai aset negara memiliki hubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan bahwa BUMN bukan sekadar mesin pencetak uang. Orientasi terhadap rakyat harus menjadi bagian penting dari transformasi tersebut, termasuk melalui keberpihakan perbankan pelat merah terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Akses pembiayaan dengan biaya yang lebih terjangkau akan memberikan ruang bagi UMKM untuk berkembang, menciptakan pekerjaan, meningkatkan produksi, dan masuk ke dalam rantai pasok industri yang lebih besar.

Pada titik inilah Danantara dapat memainkan peran strategis. Pengelolaan aset negara secara terintegrasi memungkinkan perusahaan-perusahaan pelat merah dipandang sebagai sebuah portofolio yang saling melengkapi. Aset yang kurang produktif dapat ditata, perusahaan yang membutuhkan restrukturisasi dapat diperkuat, sementara investasi baru dapat diarahkan kepada sektor yang memiliki dampak berantai terhadap perekonomian. Ekonom CORE Indonesia Dipo Satria Ramli menilai investasi strategis tidak cukup dinilai berdasarkan besarnya keuntungan finansial, tetapi juga berdasarkan kemampuan menciptakan multiplier effect, lapangan kerja formal, peningkatan produktivitas, dan industrialisasi.

Pandangan tersebut menjadi relevan ketika Indonesia tengah mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Target pertumbuhan 5,8–6,5 persen pada 2027 dan 8 persen pada 2029 membutuhkan mobilisasi investasi dalam skala besar. Dalam kondisi tersebut, Danantara dapat menjadi jembatan antara kekayaan negara, kebutuhan investasi, dan agenda pembangunan. Optimalisasi aset BUMN berpotensi memperluas sumber pembiayaan pembangunan sehingga pemerintah tidak hanya bergantung pada APBN. Modal negara dapat digunakan sebagai pengungkit untuk menarik investasi swasta dan global, terutama ke sektor-sektor strategis yang membutuhkan modal besar dan memiliki dampak luas.

Karena itu, pilihan investasi harus menjadi perhatian utama. Danantara idealnya memprioritaskan sektor yang menjadi penghambat atau bottleneck bagi perkembangan industri nasional, seperti bahan baku, komponen, infrastruktur pendukung, energi, dan sektor hilirisasi. Investasi pada sektor semacam itu tidak hanya menghasilkan imbal hasil bagi negara, tetapi juga membuka peluang bagi munculnya industri turunan. Ketika satu investasi mampu memunculkan banyak kegiatan ekonomi baru, manfaatnya menjadi jauh lebih besar daripada sekadar keuntungan perusahaan.

Hilirisasi menjadi salah satu contoh konkret bagaimana investasi negara dapat menciptakan nilai tambah. Pengelolaan sumber daya tidak seharusnya berhenti pada ekspor komoditas mentah. Dengan investasi pada pengolahan dan industri lanjutan, Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemampuan teknologi, memperluas basis industri, serta memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar dari sumber daya yang dimiliki. Pada saat yang sama, kemitraan dengan investor asing perlu diarahkan agar menghasilkan transfer teknologi dan pengetahuan, sehingga tenaga kerja Indonesia semakin memiliki kompetensi dan posisi kuat dalam rantai nilai global.

Danantara memiliki peluang besar untuk mengubah cara negara memandang investasi. Dari sekadar mengelola aset menjadi menciptakan nilai, dari mengejar keuntungan jangka pendek menjadi membangun kekayaan nasional berkelanjutan, serta dari mengelola perusahaan secara terpisah menjadi mengorkestrasi kekuatan ekonomi secara terpadu. Dengan konsistensi tata kelola, profesionalisme, transparansi, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat dapat dijaga, Danantara berpotensi menjadi instrumen penting untuk memastikan kekayaan negara benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, kemandirian industri, dan kesejahteraan yang semakin luas.

*) Penulis adalah Pengamat Ekonomi

Oleh: Ricky Rinaldi*)

Pemerintah terus memperkuat transformasi ekonomi nasional dengan menempatkan investasi sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan jangka panjang. Dalam arah kebijakan menuju 2027, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memperoleh peran strategis sebagai instrumen untuk mengoptimalkan aset negara, memperkuat investasi, dan mendorong pembangunan sektor-sektor strategis. Kehadiran Danantara menunjukkan upaya pemerintah membangun sumber pertumbuhan baru yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi tersebut dalam penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 14 Agustus 2026 lalu. Presiden menyebut Danantara sebagai dana kedaulatan yang harus menjadi instrumen untuk membangun kapasitas bangsa dalam jangka panjang. Danantara karena itu diarahkan bukan sekadar sebagai pengelola aset negara, melainkan sebagai bagian dari strategi investasi dan pembangunan sektor strategis yang memberikan manfaat berkelanjutan.

Arah tersebut memperlihatkan perubahan pendekatan dalam mengelola kekuatan ekonomi nasional. Aset negara perlu ditempatkan pada kegiatan produktif yang mampu meningkatkan kapasitas industri, mempercepat hilirisasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan nasional. Melalui pengelolaan yang terintegrasi, Danantara diharapkan mampu menghubungkan kekayaan negara dengan kebutuhan investasi serta proyek pembangunan yang memiliki nilai strategis dan manfaat jangka panjang.

Peran Danantara semakin penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa konsolidasi aset Danantara dapat menjadi katalis peningkatan investasi. Danantara dapat memaksimalkan aset dan proyek untuk menarik partisipasi sektor swasta dan pelaku ekonomi nonpemerintah. Dengan demikian, investasi negara dapat menciptakan efek crowd-in, yakni mendorong dunia usaha meningkatkan ekspansi, membuka fasilitas produksi baru, dan memperluas kegiatan bisnis.

Pendekatan tersebut menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan tanggung jawab bersama seluruh pelaku ekonomi. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyedia anggaran, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan sektor swasta berkembang. Investasi Danantara dapat menjadi pemicu awal yang kemudian diikuti modal swasta sehingga kapasitas ekonomi nasional meningkat secara lebih luas. Sinergi tersebut juga berpotensi memperbesar penciptaan lapangan kerja dan memperkuat aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Strategi investasi Danantara diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki nilai strategis dan potensi dampak luas. Delapan sektor utama yang menjadi fokus meliputi energi terbarukan, mineral, infrastruktur digital, infrastruktur dan utilitas, real estat, layanan keuangan, pangan dan pertanian, serta layanan kesehatan. Pemilihan sektor tersebut sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat ketahanan nasional, dan membangun fondasi pertumbuhan baru yang lebih bernilai tambah.

Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir menjelaskan bahwa mandat investasi Danantara mencakup penciptaan imbal hasil berkelanjutan sekaligus memberikan dampak ekonomi positif dan memperkuat ketahanan nasional. Fokus investasi antara lain diarahkan pada hilirisasi dan pembangunan industri yang tangguh. Orientasi tersebut memperlihatkan bahwa investasi negara tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi juga harus menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas melalui peningkatan kapasitas industri dan penciptaan pekerjaan berkualitas.

Penguatan fungsi Danantara juga tercermin dalam rencana pembentukan Danantara Development Management Fund (DDMF). Presiden Prabowo menjelaskan bahwa instrumen tersebut akan menyiapkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tetapi belum dapat dibiayai melalui investasi komersial jangka pendek dan tidak menggunakan dana APBN. Contoh yang disampaikan Presiden antara lain rencana mobil nasional, motor listrik nasional, serta pembangunan giant sea wall sepanjang 575 kilometer di Pantai Utara Jawa.

Kehadiran DDMF membuka ruang bagi Indonesia untuk mengembangkan proyek-proyek strategis yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang. Instrumen tersebut dapat menjadi penghubung antara kebutuhan pembangunan nasional dengan kapasitas investasi negara. Dengan demikian, pembangunan proyek strategis tidak hanya bergantung pada pembiayaan konvensional, tetapi dapat memanfaatkan kekuatan aset dan investasi yang dikelola secara lebih terarah.

Optimalisasi Danantara juga perlu berjalan bersama dengan perbaikan iklim investasi. Suahasil menekankan pentingnya pembenahan perizinan, logistik, sistem hukum, dan berbagai aspek lain untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Danantara akan semakin optimal apabila didukung ekosistem investasi yang memberikan kepastian dan mendorong pelaku usaha meningkatkan ekspansi. Sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan investasi menjadi fondasi penting untuk mencapai pertumbuhan yang lebih kuat.

Kinerja ekonomi 2026 memberikan modal positif bagi agenda tersebut. Suahasil menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45 persen. Pemerintah berharap pertumbuhan pada paruh kedua tahun ini dapat berada di atas 5,5 persen sehingga menjadi pijakan menuju target pertumbuhan rata-rata 6 persen pada 2027. Dalam konteks tersebut, peningkatan investasi menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat kapasitas produksi dan memperluas aktivitas ekonomi.

Dengan demikian, Danantara dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kemandirian dan kapasitas ekonomi nasional. Optimalisasi aset, investasi pada sektor strategis, hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, serta keterlibatan sektor swasta merupakan rangkaian kebijakan yang saling memperkuat. Jika dikelola dengan tata kelola yang baik dan prinsip kehati-hatian, Danantara berpotensi menjadi katalis pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat pembangunan kapasitas industri Indonesia.

Dengan mendorong investasi produktif dan menciptakan efek crowd-in bagi dunia usaha, Danantara dapat berperan dalam membuka sumber pertumbuhan baru, memperkuat ketahanan nasional, dan mendukung pencapaian target ekonomi 2027. Kehadirannya menjadi bagian penting dari upaya membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat, mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan.

*)Pengamat Isu Strategis