JAKARTA – Penguatan layanan kesehatan menjadi salah satu perhatian utama dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk tambahan dana Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan, yang diharapkan semakin meningkatkan akses dan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan program JKN telah memberikan manfaat besar dalam membantu masyarakat memperoleh pembiayaan kesehatan.

Menurut dia, penguatan sistem tetap diperlukan agar program yang telah memberikan manfaat luas tersebut dapat berjalan semakin optimal dan menjangkau kebutuhan masyarakat.

“Masih banyak persoalan, tetapi ini yang dicoba didorong bahwa program yang sudah baik harus satu-satu diselesaikan secara sistemik. Tetapi tidak bisa dilakukan hanya oleh BPJS Kesehatan,” ujar Timbul

Sejalan dengan upaya tersebut, Timbul menilai peningkatan kualitas JKN perlu dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, rumah sakit, hingga BPJS Kesehatan.

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan JKN juga mendapat perhatian langsung dari pemerintah. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan Presiden Prabowo meminta pelayanan BPJS Kesehatan terus ditingkatkan, terutama dalam memberikan pengalaman layanan yang lebih cepat dan nyaman bagi masyarakat.

“Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan, antreannya bisa lebih pendek lagi. Kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik,” kata Budi.

Perhatian pemerintah tidak hanya diarahkan pada kecepatan layanan, tetapi juga pada kesetaraan perlakuan bagi seluruh peserta. Budi mengatakan Presiden Prabowo menekankan agar status kepesertaan tidak menjadi pembeda dalam memperoleh pelayanan di rumah sakit.

“Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit-rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS,” kata Budi.

Komitmen tersebut kemudian diperkuat BPJS Kesehatan melalui agenda penyempurnaan layanan yang menyesuaikan perkembangan kebutuhan kesehatan masyarakat.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan berbagai faktor, termasuk perubahan pola penyakit dan peningkatan pemanfaatan layanan, menjadi pertimbangan dalam melakukan perbaikan.

“Inflasi medis, pertumbuhan penduduk, pergeseran penyakit, utilisasi meningkat dengan itu semua. Kemudian beberapa hal kecil kita akan perbaiki, fraud dalam pelayanan, dan ini juga penting, perilaku yang volume-based,” kata Prihati.

JAKARTA – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penguatan kesehatan masyarakat terus dilakukan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan peningkatan layanan BPJS Kesehatan.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pemeriksaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Praktisi Kesehatan Masyarakat Health Collaborative Center (HCC), dr. Ray Wagiu Basrowi, mengatakan CKG menjadi bantalan perlindungan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tengah menyesuaikan pengeluaran rumah tangga. Menurut dia, pemeriksaan gratis dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatan sejak dini tanpa menambah beban biaya.

“Kalau biaya menjadi alasan untuk menunda pemeriksaan, manfaatkan CKG. Sudah gratis, sayang sekali jika tidak digunakan. Datanglah sebelum sakit, bukan setelah penyakit menimbulkan komplikasi,” kata Ray.

Ray menilai CKG penting untuk menjaring faktor risiko penyakit tidak menular yang kerap berkembang tanpa gejala. Hipertensi, diabetes, anemia, hingga gangguan fungsi organ dapat tidak disadari meski seseorang merasa sehat dan tetap beraktivitas normal.

Secara nasional, CKG telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Capaian tersebut menunjukkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan gratis sebagai langkah pencegahan dan deteksi dini penyakit.

Di DKI Jakarta, sebanyak 4.030.702 orang telah mengikuti CKG hingga akhir September 2026 atau mencapai 36,46 persen dari sasaran.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengatakan capaian itu telah melampaui target Triwulan III sebesar 36 persen.

“Hingga akhir September 2026, capaian CKG DKI Jakarta telah mencapai 4.030.702 orang atau 36,46 persen sehingga telah melampaui target Triwulan III sebesar 36 persen,” kata Ani.

Meski demikian, Pemprov DKI masih mengejar target cakupan 46 persen hingga akhir 2026.

“Target hingga akhir 2026 adalah 46 persen, sehingga masih perlu menjangkau sekitar 1,05 juta orang,” ujarnya.

Penguatan kesehatan juga dilakukan melalui perbaikan layanan BPJS Kesehatan. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan Presiden Prabowo meminta kualitas pelayanan BPJS ditingkatkan, termasuk dengan memperpendek waktu antrean.

“Harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antreannya bisa lebih pendek lagi,” ujar Budi.

Prabowo juga meminta rumah sakit tidak membedakan pasien BPJS dengan pasien umum. Langkah tersebut menegaskan komitmen pemerintah memperkuat akses, kualitas, dan kesetaraan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Oleh: Rina Maharani )*

Pembangunan sumber daya manusia menjadi bagian penting dari agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam dua tahun terakhir. Di sektor kesehatan, investasi manusia dilakukan melalui perluasan pemeriksaan preventif, pembenahan fasilitas pelayanan, penguatan tenaga medis, hingga percepatan penanganan penyakit menular. Rangkaian kebijakan itu menempatkan kesehatan sebagai fondasi untuk membentuk masyarakat Indonesia yang produktif dan unggul.

Salah satu program yang paling luas menjangkau masyarakat adalah Cek Kesehatan Gratis (CKG). Sepanjang 2025, program ini mencatat 72,7 juta pemanfaat, sementara pemerintah menargetkan cakupannya meningkat menjadi 130 juta orang pada 2026. Perluasan pemeriksaan memberi kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini tanpa harus menunggu penyakit berkembang.

Program CKG juga dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia melalui puskesmas, sekolah, dan kegiatan komunitas. Pada 2026, pemerintah memfokuskan tindak lanjut pemeriksaan pada tiga faktor risiko penyakit tidak menular, yakni hipertensi, gula darah tinggi, dan kolesterol tinggi. Ketiganya memiliki kaitan erat dengan penyakit serius seperti jantung, stroke, dan gagal ginjal sehingga penemuan lebih awal dapat membuka peluang penanganan sebelum kondisi semakin berat.

Pentingnya pendekatan preventif semakin terlihat dari pola masyarakat dalam mencari informasi kesehatan. Studi Health Collaborative Center (HCC) pada Maret-Mei 2026 terhadap 448 responden urban menemukan hampir 60 persen anak muda berusia di bawah 40 tahun memilih melakukan swadiagnosis ketika mengalami keluhan. Temuan itu menunjukkan akses pemeriksaan yang mudah dan terpercaya menjadi semakin penting di tengah derasnya informasi kesehatan digital.

Praktisi Kesehatan Masyarakat HCC, dr. Ray Wagiu Basrowi, menilai CKG dapat menjadi perlindungan penting bagi masyarakat yang ingin menjaga kesehatan tanpa menambah beban pengeluaran rumah tangga. Ia mendorong masyarakat memanfaatkan layanan itu sebagai langkah deteksi dini, terutama bagi mereka yang selama ini menunda pemeriksaan karena alasan biaya.

Dari sisi fasilitas, pemerintah menargetkan renovasi 10.000 puskesmas dan penyelesaian seluruh prosesnya pada 2029. Penguatan juga diarahkan pada rumah sakit umum daerah (RSUD) di 514 kabupaten/kota, dengan 22 RSUD lengkap telah beroperasi pada 2026 dan ditargetkan seluruh RSUD lengkap dapat beroperasi pada 2029.

Penguatan infrastruktur kesehatan memiliki arti lebih besar bagi masyarakat di daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Kehadiran fasilitas yang lebih lengkap dapat mendekatkan pelayanan kepada warga sekaligus mengurangi kebutuhan untuk mencari layanan kesehatan jauh dari tempat tinggal. Pemerataan fasilitas pada akhirnya menjadi bagian dari upaya memastikan kualitas kesehatan tidak ditentukan oleh lokasi geografis seseorang.

Agenda transformasi juga mencakup persoalan penyakit infeksi yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sugiono, menyebut pemerintah memberikan perhatian pada penuntasan tuberkulosis bersamaan dengan penguatan pemeriksaan kesehatan gratis. Langkah ini menunjukkan pembangunan kesehatan tidak hanya diarahkan pada penyakit tidak menular, tetapi juga pada pengendalian penyakit menular yang berdampak luas terhadap produktivitas masyarakat.

Ketersediaan tenaga kesehatan menjadi komponen lain yang menentukan keberhasilan transformasi. Dalam 21 bulan terakhir, pemerintah telah membuka sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis. Program pendidikan spesialis juga untuk pertama kalinya hadir di 11 provinsi, membuka peluang pemerataan dokter dengan kompetensi khusus di berbagai wilayah Indonesia.

Perluasan pendidikan kedokteran merupakan investasi jangka panjang karena kebutuhan tenaga medis tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembangunan fasilitas. Rumah sakit dan puskesmas membutuhkan tenaga profesional yang memadai agar peningkatan sarana dapat diikuti kualitas pelayanan. Dengan memperluas akses pendidikan dokter dan spesialis, pemerintah membangun fondasi tenaga kesehatan yang diharapkan mampu menopang sistem pelayanan dalam jangka panjang.

Perlindungan pembiayaan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari investasi kesehatan. Pemerintah menanggung penuh iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,8 juta warga miskin dan tidak mampu. Dukungan ini menjaga agar kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi tetap dapat memperoleh pelayanan ketika membutuhkan pemeriksaan maupun pengobatan.

Di tingkat daerah, manfaat perluasan layanan preventif tercermin dari tingginya partisipasi masyarakat. Provinsi Banten telah mencatat 7,2 juta warga yang terjangkau CKG, sedangkan di Kota Serang cakupannya mencapai 56 persen atau sekitar 419 ribu warga. Gubernur Banten, Andra Soni, melihat tingginya partisipasi itu sebagai tanda meningkatnya perhatian masyarakat terhadap kondisi kesehatan mereka.

Kabupaten Tangerang bahkan mencatat capaian yang melampaui target nasional, dengan 1,876 juta warga telah menerima manfaat CKG dari target sekitar 1,6 juta orang. Mayoritas peserta berasal dari masyarakat umum dan pelajar, dengan kelompok anak sekolah mencapai sekitar 700 ribu hingga 800 ribu jiwa. Hasil pemeriksaan menemukan hipertensi sebagai salah satu kondisi yang dominan, sementara karies gigi banyak ditemukan pada kelompok pelajar.

Rangkaian program dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan bahwa investasi SDM dimulai dari memastikan masyarakat tetap sehat dan memiliki akses terhadap pelayanan yang memadai. Pemeriksaan gratis memperkuat pencegahan, pembangunan fasilitas memperluas akses, pengembangan tenaga medis menopang kualitas layanan, sementara perlindungan pembiayaan menjaga keberlanjutan akses bagi kelompok rentan. Dengan fondasi kesehatan yang semakin kuat, pembangunan manusia Indonesia memiliki modal lebih besar untuk tumbuh menjadi generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

)* Pengamat Kesehatan Masyarakat

Oleh: Andi Prasetyo )*

Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan arah kebijakan kesehatan yang semakin menempatkan pencegahan sebagai bagian penting dari perlindungan masyarakat. Pendekatan preventif tidak hanya berbicara tentang pengobatan ketika warga sudah sakit, tetapi juga memastikan penyakit dapat dikenali lebih awal agar penanganan dilakukan sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi salah satu wujud paling nyata dari perubahan pendekatan itu.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa CKG yang diluncurkan pada Februari 2025 telah menjangkau 108 juta orang. Jangkauan itu didukung ketersediaan layanan di 10.255 puskesmas yang tersebar di 38 provinsi, sehingga pemeriksaan kesehatan dasar dapat diakses masyarakat secara lebih luas. Besarnya cakupan memperlihatkan bahwa upaya deteksi dini tidak lagi ditempatkan sebagai layanan yang hanya dimanfaatkan ketika seseorang merasakan keluhan.

Melalui CKG, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan sebelum muncul gejala yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Pemeriksaan mencakup sejumlah indikator penting seperti gula darah, tekanan darah, kolesterol total, trigliserida, High-Density Lipoprotein (HDL), hingga pemeriksaan paru-paru atau toraks. Informasi dari pemeriksaan itu menjadi dasar untuk mengenali faktor risiko dan mendorong masyarakat mengambil langkah kesehatan yang lebih cepat.

Manfaat pendekatan preventif tersebut terlihat di Provinsi Banten yang mencatat CKG telah menjangkau 7,2 juta warga. Tingginya partisipasi menunjukkan masyarakat semakin terbuka terhadap pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari upaya menjaga kondisi tubuh, bukan semata-mata mencari pengobatan ketika penyakit sudah muncul. Gubernur Banten, Andra Soni, menyebut tingginya minat warga sebagai tanda meningkatnya perhatian terhadap kesehatan.

Di Kota Serang, misalnya, cakupan CKG telah mencapai 56 persen atau setara dengan 419 ribu warga. Andra menilai capaian itu memperlihatkan bahwa pemeriksaan kesehatan gratis memiliki posisi penting dalam mendorong masyarakat mengenali kondisi kesehatannya masing-masing. Menurut dia, CKG juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun kebiasaan hidup sehat di tengah masyarakat.

Gambaran serupa terlihat di Kabupaten Tangerang dengan cakupan yang bahkan telah melampaui target nasional. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mencatat sebanyak 1,876 juta warga telah memanfaatkan CKG, melampaui target sebelumnya sekitar 1,6 juta orang atau 46 persen dari total sekitar 3,5 juta penduduk. Kepala Dinkes Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, mengatakan capaian itu menunjukkan respons masyarakat yang tinggi terhadap layanan pemeriksaan gratis.

Besarnya cakupan di Tangerang juga memperlihatkan bahwa CKG mampu menjangkau kelompok masyarakat yang beragam. Mayoritas penerima manfaat berasal dari masyarakat umum dan pelajar, dengan jumlah peserta dari kalangan anak sekolah berkisar 700 ribu hingga 800 ribu jiwa. Pelibatan kelompok usia sekolah penting karena kebiasaan menjaga kesehatan dapat dibangun sejak dini sekaligus memungkinkan berbagai persoalan kesehatan dikenali lebih cepat.

Hasil pemeriksaan di Kabupaten Tangerang memberikan gambaran mengapa deteksi dini menjadi penting. Hipertensi menjadi salah satu temuan dominan dengan sekitar lima persen dari jumlah cakupan CKG, sementara karies gigi banyak ditemukan pada kelompok anak atau pelajar. Temuan itu menunjukkan bahwa pemeriksaan preventif dapat membuka persoalan kesehatan yang mungkin sebelumnya tidak dianggap serius oleh masyarakat.

Penguatan preventif juga berjalan bersamaan dengan perluasan kapasitas pelayanan kesehatan di daerah. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, dengan 20 rumah sakit baru di antaranya telah beroperasi. Kehadiran fasilitas tersebut memperkuat kesinambungan layanan ketika hasil deteksi dini menunjukkan kebutuhan pemeriksaan atau penanganan lanjutan.

Perlindungan kesehatan masyarakat turut diperkuat melalui pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional. Pemerintah menanggung penuh iuran JKN bagi 96,8 juta warga miskin dan tidak mampu, sehingga kemampuan ekonomi tidak menjadi penghalang utama untuk memperoleh layanan kesehatan. Kebijakan ini melengkapi pendekatan preventif dengan memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap memiliki perlindungan ketika harus mendapatkan pelayanan medis.

Ketersediaan tenaga medis juga menjadi bagian dari penguatan sistem kesehatan. Dalam 21 bulan terakhir, pemerintah telah membuka sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis. Untuk pertama kalinya, program studi spesialis juga hadir di 11 provinsi, memperluas kesempatan pendidikan kedokteran sekaligus mendukung pemerataan tenaga kesehatan dalam jangka panjang.

Rangkaian kebijakan yang telah dilakukan itu menunjukkan bahwa kehadiran negara dalam bidang kesehatan semakin diarahkan dari hulu hingga hilir. CKG memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui risiko kesehatan lebih awal, fasilitas dan tenaga medis diperkuat untuk mendukung tindak lanjut, sementara pembiayaan JKN menjaga agar akses pelayanan tetap tersedia bagi kelompok yang membutuhkan. Dalam kerangka itu, kesehatan tidak hanya dipandang sebagai urusan pengobatan, tetapi sebagai investasi untuk menjaga kualitas hidup masyarakat.

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dengan demikian memperlihatkan upaya membangun sistem kesehatan yang lebih mengutamakan pencegahan. Ketika jutaan warga dapat memeriksa kondisi kesehatan sebelum penyakit berkembang, negara hadir bukan hanya saat masyarakat membutuhkan pertolongan, tetapi sejak sebelum sakit datang. Pendekatan preventif inilah yang membuat perlindungan kesehatan semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

)* Pengamat Kebijakan Kesehatan

Jakarta – Pemerintah terus mendorong Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan inklusif dinilai penting karena peserta didik memiliki latar belakang, kemampuan, serta kebutuhan yang beragam.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, proses pendidikan di Sekolah Rakyat tidak dapat dilakukan dengan pola yang seragam. Setiap siswa perlu mendapatkan pendampingan berdasarkan kondisi dan kebutuhannya masing-masing.

Gus Ipul mengingatkan jajaran Kementerian Sosial bahwa asesmen siswa harus menjadi dasar dalam menentukan bentuk pendampingan. Asesmen diperlukan untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan setiap anak sehingga layanan pendidikan dapat diberikan secara tepat.

“Di sekolah rakyat, asesmen bukan formalitas administratif. Asesmen adalah yang menentukan dukungan belajar seperti apa yang diberikan, pengasuhan seperti apa yang dibutuhkan, dan rehabilitasi sosial seperti apa yang harus dijalankan untuk setiap anak,” kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan, hasil asesmen perlu menjadi rujukan bagi guru, wali asuh, wali asrama, dan Sentra Kemensos dalam memberikan layanan kepada siswa. Pemetaan tersebut diharapkan membantu sekolah menyesuaikan proses pembelajaran dengan perkembangan masing-masing peserta didik.

“Tanpa asesmen yang benar, guru bisa salah mengajar, wali asuh bisa salah mendampingi. Maka seluruh proses yang akan saya jelaskan ini sesungguhnya berputar pada satu poros, data dan asesmen yang akurat tentang setiap anak,” ujarnya.

Sekolah Rakyat menerima siswa berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama kelompok Desil 1 dan 2, tanpa seleksi akademik. Kondisi tersebut membuat pemetaan kemampuan dan kebutuhan siswa menjadi semakin penting agar proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada capaian akademik.

Pendekatan individual juga memungkinkan sekolah memberikan dukungan yang lebih sesuai terhadap kondisi sosial, psikologis, dan kemampuan belajar siswa. Guru berperan dalam pembelajaran akademik, sementara wali asuh dan wali asrama mendukung aspek pengasuhan serta kehidupan siswa di lingkungan sekolah.

Model tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan pendidikan bukan sekadar memberikan kesempatan bersekolah. Kesetaraan juga membutuhkan layanan yang mampu merespons perbedaan kondisi setiap peserta didik.

Melalui pembelajaran yang fleksibel, asesmen yang akurat, dan pendampingan yang terintegrasi, Sekolah Rakyat diarahkan menjadi ruang pendidikan yang memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk berkembang sesuai potensi dan kebutuhannya secara adil, bertahap, terukur, dan berkelanjutan. (*)

Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat (SR) memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya, yang sudah dimanfaatkan ratusan anak anak dari keluarga prasejahtera, mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA.

Guna membuktikan fasilitas dan sarana prasara SR ini, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makanan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.

“Banyak sekali masyarakat yang tidak mampu, tidak bisa menyekolahkan anak anaknya, sekarang bisa ditampung di Sekolah Rakyat. Ternyata mereka mereka menjadi generasi yang luar biasa, mereka ini anak anak yang cerdas, semangat, luar biasa,” katanya.

Program SR merupakan gebrakan Pemerintah untuk menjadikan generasi muda, sebagai aset negara yakni Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas. Pihaknya mengapreasi program prioritas yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak boleh dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi keluarga maupun daerah asal seorang anak. Ia menilai setiap anak Indonesia perlu memperoleh kesempatan pendidikan yang setara.

“Pendidikan berkualitas tidak boleh menjadi kemewahan. Tidak boleh hanya menjadi milik mereka yang lahir di kota-kota besar atau keluarga mampu saja. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pendidikan. Pendidikan adalah hak untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa,” ujar Zulhas.

Senada dengan hal tersebut, Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Eka Chandra Buana mengatakan pemerintah terus mendorong peningkatan indeks modal manusia, salah satunya melalui penguatan mutu dan pemerataan akses pendidikan.

Upaya tersebut antara lain diwujudkan melalui program Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Selain memberikan kesempatan belajar, sistem pendidikan berasrama dirancang untuk menanamkan nilai kedisiplinan, kemandirian, dan kebersamaan kepada peserta didik.

“Jadi anak-anak jalanan yang belum pernah terjangkau itu dimasukkan ke dalam sekolah yang dormitory dan lain-lain. Di situ mereka diajarkan bagaimana disiplin, bagaimana kebersamaan. Sehingga kualitasnya nanti bisa sama,” ucap Eka.

Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan. Sekolah Rakyat juga diarahkan menjangkau anak-anak yang berisiko putus sekolah atau belum memperoleh akses pendidikan secara optimal. Dengan lingkungan belajar yang terintegrasi, peserta didik diharapkan mendapatkan dukungan untuk berkembang secara akademik maupun sosial.

Penguatan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan yang lebih inklusif. Melalui akses pendidikan yang luas dan dukungan pembelajaran yang menyeluruh, pemerintah berupaya menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh anak Indonesia sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia nasional.

Oleh: Yandi Arya Adinegara)*

Kesetaraan pendidikan sering kali diukur dari seberapa luas anak-anak memperoleh kesempatan untuk bersekolah. Padahal, persoalan pendidikan jauh lebih kompleks daripada sekadar tersedianya ruang kelas. Anak yang tumbuh dalam keluarga dengan keterbatasan ekonomi dapat menghadapi persoalan yang saling berkaitan, mulai dari akses terhadap fasilitas belajar, lingkungan pengasuhan, kemampuan akademik, hingga kondisi psikososial. Karena itu, pemerataan pendidikan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya membuka pintu sekolah, tetapi juga memastikan anak memperoleh dukungan untuk berkembang.

Dalam kerangka tersebut, Sekolah Rakyat menawarkan model yang menarik untuk dilihat bukan semata sebagai program pendidikan gratis, melainkan sebagai intervensi sosial melalui pendidikan. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 menempatkan Sekolah Rakyat sebagai satuan pendidikan formal berbasis asrama pada jenjang dasar dan menengah. Model ini menekankan pembentukan karakter dan kecakapan hidup, dengan biaya penyelenggaraan pendidikan ditanggung pemerintah.

Desain tersebut memiliki arti penting karena kelompok sasaran Sekolah Rakyat berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Dengan pembiayaan yang ditanggung negara serta sistem asrama, hambatan ekonomi yang selama ini dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan berusaha dikurangi. Anak tidak hanya memperoleh layanan pembelajaran, tetapi juga lingkungan tempat tinggal, pengasuhan, pembinaan karakter, dan dukungan sosial dalam satu ekosistem.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf melihat asesmen sebagai fondasi penting dalam proses tersebut. Menurutnya, siswa Sekolah Rakyat memiliki latar belakang yang beragam karena penerimaan tidak didasarkan pada seleksi akademik, melainkan terutama menyasar keluarga dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Karena itu, pemetaan kondisi fisik, kemampuan akademik dasar, mental, dan kerentanan psikososial diperlukan agar dukungan yang diberikan tidak disamaratakan.

Pandangan tersebut menunjukkan satu prinsip penting dalam pendidikan yang berkeadilan: perlakuan yang sama belum tentu menghasilkan kesempatan yang sama. Anak dengan kemampuan akademik berbeda membutuhkan strategi pembelajaran berbeda. Begitu pula anak yang menghadapi persoalan psikososial membutuhkan pendampingan yang tidak dapat digantikan hanya dengan tambahan jam pelajaran. Dalam konteks Sekolah Rakyat, hasil asesmen idealnya menjadi dasar bagi rencana perkembangan individual setiap siswa.

Konsekuensinya, keberhasilan sekolah tidak cukup dinilai dari capaian akademik. Saifullah menekankan bahwa Sekolah Rakyat juga diarahkan membangun karakter, keterampilan, kemampuan teknologi, dan kesiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Orientasi tersebut membuat pendidikan ditempatkan sebagai proses mempersiapkan anak menghadapi kehidupan, bukan sekadar menyelesaikan jenjang sekolah.

Sistem asrama kemudian menjadi bagian penting dari pendekatan tersebut. Pendidikan berlangsung bukan hanya ketika guru menyampaikan pelajaran, tetapi juga melalui kebiasaan yang dibangun setiap hari. Kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, interaksi sosial, dan kemampuan mengelola diri dapat dilatih melalui kehidupan bersama. Namun, model ini sekaligus menuntut kualitas pengasuhan yang kuat karena ruang pendidikan menjadi jauh lebih luas daripada kelas.

Pengalaman di Sekolah Rakyat Terintegrasi I Sukoharjo memberikan gambaran mengenai tantangan tersebut. Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai sistem boarding memberikan ruang strategis untuk membangun karakter peserta didik. Ia melihat masa awal siswa tinggal di asrama sebagai periode adaptasi yang penting karena mereka harus belajar mengurus diri sendiri, menjaga lingkungan, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, serta menjalani aktivitas bersama.

Dimensi pemerataan juga terlihat dari pelaksanaan Sekolah Rakyat di daerah. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyoroti keberadaan 180 siswa di Sekolah Rakyat Kabupaten Natuna yang berasal dari jenjang SD hingga SMA. Mayoritas siswa berasal dari keluarga desil 1 dan 2. Menurut Muzani, fasilitas yang tersedia perlu dimanfaatkan secara optimal karena program tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia.

Perspektif tersebut memperluas makna Sekolah Rakyat. Program ini tidak hanya berbicara mengenai bagaimana anak dari keluarga miskin dapat bersekolah, tetapi juga mengenai bagaimana negara menciptakan kondisi agar mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk mengubah masa depan. Pendidikan menjadi titik masuk untuk memutus kemungkinan berulangnya kemiskinan antargenerasi.

Meski demikian, tantangan terbesar Sekolah Rakyat justru dimulai ketika program memasuki tahap pelaksanaan secara luas. Kualitas pendidikan harus dijaga agar tidak timpang antarwilayah. Sistem asesmen harus benar-benar digunakan untuk menentukan intervensi, bukan berhenti sebagai administrasi. Jalur pendidikan lanjutan dan dunia kerja juga perlu disiapkan secara realistis. Di saat yang sama, evaluasi terhadap kehidupan asrama harus dilakukan secara berkala agar kebutuhan sosial dan perkembangan peserta didik tetap menjadi perhatian.

Kesetaraan pendidikan pada akhirnya bukan tentang memberikan sesuatu yang sama kepada semua anak, melainkan memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang cukup untuk mencapai potensinya. Sekolah Rakyat memiliki kerangka untuk bergerak ke arah tersebut karena pendidikan, pengasuhan, dan dukungan sosial ditempatkan dalam satu ekosistem. Tantangannya adalah menjaga agar gagasan itu konsisten diterjemahkan menjadi layanan yang berkualitas, terukur, dan berkelanjutan. Dengan begitu, pemerataan pendidikan dapat bergerak dari wacana kebijakan menjadi pengalaman nyata bagi anak-anak yang paling membutuhkan.

)*Penulis Merupakan Pengamat Sosial

Oleh: Bara Winatha *)

Kesetaraan pendidikan menjadi salah satu kunci untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam membangun masa depan. Keterbatasan ekonomi, kondisi keluarga, maupun hambatan sosial tidak semestinya menjadi alasan seorang anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Melalui pengembangan Sekolah Rakyat dan Sanggar Kegiatan Belajar, pemerintah menunjukkan upaya menghadirkan jalur pendidikan yang lebih inklusif sekaligus menjadikan pendidikan sebagai instrumen untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan bahwa kehadiran Sanggar Kegiatan Belajar menjadi bagian dari upaya pemerintah memfasilitasi anak-anak yang belum dapat mengikuti Sekolah Rakyat karena sejumlah kondisi, seperti usia maupun kemampuan akademik. SKB menjadi alternatif agar anak yang belum memperoleh kesempatan bersekolah tetap dapat melanjutkan pendidikan melalui jalur yang sesuai dengan kebutuhannya.

Agus menjelaskan bahwa SKB dirancang sebagai pintu gerbang bagi anak yang sebelumnya tidak bersekolah, putus sekolah, atau belum mendapatkan kesempatan pendidikan. Melalui pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C, anak-anak dapat memperoleh pendidikan yang setara dengan jenjang SD, SMP, hingga SMA. Sistem tersebut juga memberikan fleksibilitas sehingga akses pendidikan dapat menjangkau masyarakat dengan kondisi yang beragam.

Di Sentra Terpadu Inten Soeweno Cibinong, Bogor, sebanyak 92 siswa mengikuti kegiatan pembelajaran melalui SKB. Mereka terdiri atas 36 siswa jenjang SD, 41 siswa jenjang SMP, dan 15 siswa jenjang SMA. Komposisi tersebut menggambarkan bahwa kebutuhan terhadap jalur pendidikan alternatif masih nyata dan harus dijawab melalui kebijakan yang mampu menjangkau anak-anak dari berbagai kelompok masyarakat.

Agus menilai pendidikan memiliki peran strategis dalam memutus transmisi kemiskinan antargenerasi. Anak dari keluarga kurang mampu perlu mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dirinya agar tidak terus mewarisi keterbatasan ekonomi orang tua. Karena itu, pemerintah berupaya menjemput kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan dan memastikan mereka tetap memiliki ruang untuk belajar, berkembang, serta meningkatkan kemandirian.

Konsep tersebut juga menjadi salah satu dasar pengembangan Sekolah Rakyat. Program ini tidak sekadar menyediakan ruang kelas, tetapi dirancang sebagai ekosistem pendidikan yang menggabungkan pembelajaran, pembentukan karakter, pengasuhan, dan kehidupan berasrama. Dengan pendekatan tersebut, peserta didik mendapatkan lingkungan yang mendukung perkembangan akademik sekaligus membangun kemandirian dalam kehidupan sehari-hari.

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan bahwa Sekolah Rakyat potensi besar untuk menjadi wadah pembentukan karakter peserta didik. Sistem pendidikan berasrama memberikan pengalaman tambahan bagi siswa karena mereka tidak hanya mengikuti kegiatan belajar mengajar, tetapi juga belajar mengurus diri, menjaga kebersihan lingkungan, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan menjalankan aktivitas keagamaan bersama.

Hetifah melihat proses adaptasi tersebut sebagai bagian penting dari pendidikan karakter. Pada tahap awal, peserta didik memang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan pola kehidupan sekolah dan asrama. Namun, pengalaman tersebut dapat membentuk kebiasaan positif seperti disiplin, tanggung jawab, kemandirian, serta kemampuan hidup bersama dengan orang lain.

Pengalaman Sekolah Rakyat dapat menjadi pembelajaran bagi pengembangan program di berbagai daerah. Program yang masih relatif baru membutuhkan evaluasi berkelanjutan agar pengelolaan sekolah, kegiatan belajar, pengasuhan, dan kebutuhan peserta didik semakin baik. Keberlanjutan program juga membutuhkan kolaborasi sekolah, keluarga, masyarakat, serta dunia usaha dan dunia industri agar lulusan memiliki pilihan melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

Apresiasi terhadap Sekolah Rakyat juga disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid yang menilai kelengkapan fasilitas di Sekolah Rakyat mampu mendukung proses pembelajaran secara lebih optimal. Wachid menilai fasilitas teknologi seperti perangkat komputer, laptop, iPad, laboratorium komputer, dan perpustakaan memberikan dukungan terhadap proses pembelajaran. Keberadaan lapangan sepak bola, bola basket, dan bola voli juga memberikan ruang bagi peserta didik mengembangkan potensi nonakademik.

Sekolah Rakyat memiliki fungsi yang lebih luas daripada pendidikan formal karena diarahkan untuk membantu memutus mata rantai kemiskinan. Jika dilihat secara utuh, Sekolah Rakyat dan SKB memperlihatkan bahwa kesetaraan pendidikan membutuhkan lebih dari sekadar penambahan jumlah sekolah. Kesetaraan membutuhkan keberpihakan kepada anak yang menghadapi hambatan ekonomi, sosial, geografis, maupun akademik.

Pendidikan juga menjadi sarana penting untuk mengubah masa depan keluarga. Ketika anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses pembelajaran yang layak, peluang mereka untuk meningkatkan kompetensi dan memperoleh kehidupan yang lebih baik semakin terbuka. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi ekonomi keluarga dan lingkungan sosialnya.

Melalui Sekolah Rakyat dan SKB, pesan kebijakan yang dibangun pemerintah menjadi semakin jelas, yaitu tidak membiarkan keterbatasan ekonomi menentukan masa depan seorang anak. Kesetaraan pendidikan menjadi investasi untuk menciptakan generasi yang lebih berpengetahuan, mandiri, berkarakter, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah sekolah atau peserta didik yang ditampung, tetapi dari kemampuan program tersebut menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan anak dan keluarganya.

*) Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Jakarta,- Pemerintah Indonesia terus memperkuat agenda pembangunan sektor pertanian dengan menempatkan kedaulatan pangan sebagai salah satu prioritas. Langkah tersebut diarahkan melalui percepatan program pertanian, perluasan area produktif, peningkatan kesejahteraan petani, serta pembenahan tata kelola distribusi pangan.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa menyatakan bahwa arahan strategis Presiden Prabowo Subianto telah diterjemahkan ke dalam langkah konkret yang perlu dilaksanakan secara bersama. Dalam menjalankan agenda tersebut, Saleh akan bekerja bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor pertanian.

“Ini merupakan tugas negara yang harus kita laksanakan. Presiden sudah memberikan arahan kepada Pak Mentan dan saya. Selanjutnya, kita tinggal menjalankan arahan tersebut bersama-sama,” ujar Saleh.

Percepatan program pertanian mencakup penguatan kapasitas produksi dari sisi hulu serta peluang pembukaan lahan pertanian baru. Pemerintah juga menempatkan peningkatan kesejahteraan petani sebagai bagian penting dari agenda tersebut. Upaya itu membutuhkan koordinasi lintas sektor agar kebijakan dan program dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan bahwa peningkatan kecepatan kerja diperlukan untuk mengejar target pembangunan pertanian dan memperkuat agenda swasembada pangan sesuai arahan Presiden.

Selain meningkatkan produksi, pemerintah juga memberi perhatian pada tata kelola perdagangan dan distribusi pangan. Penindakan terhadap dugaan praktik mafia pangan ditempatkan dalam kerangka penegakan hukum dengan tetap mengedepankan proses yang profesional dan berdasarkan bukti.

“Pemberantasan mafia pangan harus mengedepankan penegakan hukum. Jika terbukti melakukan pelanggaran, tentu harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Namun, penindakan juga harus didasarkan pada bukti yang kuat agar proses hukum berjalan secara tepat dan akuntabel,” tegas Saleh.

Pembenahan tata kelola tersebut diharapkan berjalan beriringan dengan peningkatan produksi sehingga ketersediaan pangan tidak hanya ditopang oleh kapasitas produksi, tetapi juga sistem distribusi yang tertib. Dengan sinergi pemerintah, petani, pemerintah daerah, aparat terkait, dan pelaku usaha, percepatan program pertanian diarahkan untuk memperkuat keberlanjutan produksi serta mendukung kesejahteraan masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sistem pangan nasional yang lebih kuat, sekaligus menjaga kepentingan produsen dan konsumen melalui peningkatan produksi, perluasan lahan, penguatan tata kelola, dan penegakan hukum yang akuntabel. (*)

Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmen memperkuat kedaulatan pangan dengan mendorong peningkatan produksi sekaligus menjaga kesejahteraan petani melalui berbagai akselerasi di sektor pertanian, termasuk pemanfaatan teknologi.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa mengatakan tantangan mewujudkan kedaulatan pangan ke depan tidak ringan. Karena itu, pemerintah mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas produksi, membuka lahan pertanian, dan memperkuat kesejahteraan petani.

“Pesan Presiden, tugas ke depan cukup berat. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian harus bekerja bersama untuk membangun kedaulatan pangan. Pembukaan lahan dan peningkatan kesejahteraan petani juga menjadi hal penting yang harus kita dorong,” kata Saleh.

Menurutnya, berbagai tantangan tersebut perlu dijawab dengan pemanfaatan teknologi dan optimalisasi sumber daya pertanian. Ia menekankan bahwa target yang sebelumnya dianggap sulit dicapai tetap dapat diwujudkan melalui kerja keras dan kolaborasi.

Salah satu langkah untuk meningkatkan produktivitas dilakukan melalui Program Makmur Pangan Amran Sulaiman (PM-AAS). Program ini menggabungkan penggunaan varietas unggul spesifik lokasi, mekanisasi, pengelolaan hara dan air, serta pendampingan budidaya dalam satu sistem produksi.

Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Fadjry Djufry mengatakan hasil uji coba PM-AAS di sejumlah daerah menunjukkan potensi peningkatan produktivitas. Karena itu, program tersebut mulai diperluas secara nasional dengan target penerapan satu juta hektare pada 2026.

“Pilot project yang kami lakukan di berbagai daerah menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan. Karena itu tahun ini PM-AAS mulai diperluas di seluruh Indonesia dengan target penerapan mencapai satu juta hektare. Harapannya, produktivitas meningkat dan pendapatan petani ikut terdongkrak,” terang Fadjry.

Kementerian Pertanian mencatat produktivitas padi melalui penerapan teknologi PM-AAS dapat mencapai 10,43 ton per hektare. Pengembangan program tersebut mencakup pengaturan jarak tanam, pemupukan berimbang, pengelolaan air, hingga mekanisasi pertanian.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mengatakan kebijakan harga tersebut turut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

“Saat ini dengan petani mendapatkan harga gabah Rp6.500, itu sudah 34 persen dari ongkos produksi, yang mana itu meningkatkan NTP kita menjadi 129. Tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Artinya bahwa ini ada peningkatan di kesejahteraan di level petani. Ini yang penting,” ungkap Amran.

Penguatan produksi, teknologi, dan kesejahteraan petani menjadi fondasi pemerintah dalam mendorong kedaulatan pangan. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.