JAKARTA – Penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) terus diarahkan untuk memperluas aktivitas ekonomi produktif di perdesaan. Keterlibatan generasi muda dinilai penting dalam mendorong inovasi, digitalisasi usaha, serta pengembangan potensi lokal agar koperasi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mendorong Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mengambil peran strategis dalam mempercepat operasional Kopdes Merah Putih. Menurutnya, jaringan kepemudaan hingga tingkat desa dapat menjadi motor penggerak koperasi yang produktif.

“Kita berharap jaringan pemuda, dan KNPI sampai desa menjadi penggeraknya, motornya, untuk pergerakan aktivasi Koperasi Desa Merah Putih,” kata Farida.

Farida menjelaskan, pengembangan koperasi tidak terbatas pada penyediaan kebutuhan pokok. Gerai Potensi Desa juga diharapkan memperkuat pemasaran produk lokal sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan Daerah Martayadi Tajuddin menilai Kopdes Merah Putih merupakan peluang membenahi struktur perekonomian desa.

“Fakta strukturalnya sederhana, ekonomi desa adalah ekonomi yang bocor,” ungkap Martayadi.

Menurutnya, koperasi dapat memperkuat distribusi, penyimpanan hasil pertanian, serta akses usaha produktif masyarakat.

“Ini bukan bansos, melainkan modal produktif,” tegasnya.

Martayadi menambahkan pengembangan koperasi memerlukan tata kelola profesional agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan.

“Negara meminjamkan sistem, bukan sekadar uang,” tuturnya.

Di sisi lain, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung menyoroti keberlanjutan Kopdes Merah Putih sebagai komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“MBG dan koperasi itu kan janji kampanye. Bagaimana dibatalkan?” kata Rocky.

Menurutnya, pelaksanaan program merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah memenuhi komitmen kepada masyarakat.

“Itu janji presiden mesti dia kerjakan, konsekuensinya yang dihitung itu,” ujarnya.

Rocky juga mengingatkan pentingnya penilaian rasional terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

“Tapi kita hanya ingin mengatakan, bahwa ini negeri harus dikembalikan pada akal sehat,” jelasnya.

Penguatan Kopdes Merah Putih melalui keterlibatan pemuda diharapkan mampu memperluas kesempatan usaha, meningkatkan daya saing produk lokal, serta menciptakan kegiatan ekonomi desa yang lebih mandiri. Keberhasilannya tetap memerlukan pendampingan, transparansi, dan pengawasan agar manfaat koperasi benar-benar menjangkau masyarakat.

Jakarta – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung mengatakan program koperasi desa (Kopdes) Merah Putih yang direalisasikan pemerintah di seluruh wilayah di Indonesia merupakan aksi nyata pemerintah dalam menjawab persoalan masyarakat khususnya dibidang sosial ekonomi.

“Koperasi Desa tidak sekadar dipahami sebagai institusi atau bangunan fisik, namun harus diwujudkan sebagai sebuah aksi nyata secara bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat untuk menata ulang kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang lebih sejahtera dan merata,” ujar anggota Watimpres Rocky Gerung di Jakarta.

Rocky Gerung menekankan bahwa Koperasi Desa dapat tumbuh menjadi gerakan ekonomi rakyat yang kuat dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

“Gagasan koperasi memiliki keterkaitan kuat dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia melalui semangat kebersamaan dan solidaritas yang menjadi fondasi koperasi sejalan dengan nilai-nilai Pancasila,” jelasnya.

“Mulai dari sila pertama hingga kelima di dalam Pancasila, semuanya memiliki makna yang dalam yang relevan dengan apa yang terkandung di dalam nilai-nilai koperasi,” ucapnya.

Rocky menilai semangat Presiden Prabowo menegakkan ekonomi konstitusi melalui Kopdes harus dimaknai sebagai sebuah transformasi ekonomi untuk meredam dominasi sektor swasta dan BUMN.

“Konstitusi kita mengenal korporasi, BUMN dan swasta, dimana koperasi untuk menghasilkan solidaritas, sehingga tidak ada dominasi swasta dan BUMN,” pungkasnya.

Penguatan Kopdes, sambungnya, sudah seharusnya membutuhkan dukungan pemerintah agar gerakan koperasi memiliki fondasi yang kuat dan mampu berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kopdes, kata dia, tidak hanya menjadi wadah kelembagaan di desa dan kelurahan, tetapi dapat berkembang sebagai gerakan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada solidaritas, kemandirian, dan penyelesaian berbagai persoalan ekonomi dari tingkat paling dekat dengan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap Kopdes akan terbangun seiring pelayanan yang dijalankan secara transparan, adil, dan berorientasi pada kepentingan anggota.

Menurutnya, manajer Kopdes dituntut menjadi pemimpin yang melayani, berintegritas, serta mampu menjembatani aspirasi warga dengan pengelolaan koperasi yang terbuka dan profesional.

“Manajer Kopdes bukan sekadar pegawai yang ditempatkan untuk menjaga sebuah gerai. Anda adalah pemimpin generasi baru koperasi Indonesia. Jadilah profesional yang berintegritas, pemimpin yang melayani, sekaligus intelektual organik yang bekerja bersama rakyat”, tuturnya.

“Ditangan manajer bukan hanya terdapat masa depan Kopdes, tetapi di sana juga dititipkan harapan besar untuk membangun ekonomi rakyat yang lebih adil, demokratis, dan bermartabat,” tutup Suroto.

Pemerintah memperkuat operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui penyiapan tenaga manajer profesional yang ditempatkan secara bertahap di berbagai wilayah. Tahapan yang disiapkan pemerintah untuk memastikan KDMP dapat mulai beroperasi, termasuk penempatan sementara sejumlah manajer, mekanisme distribusi, hingga skema pembiayaan sebelum koperasi nantinya mampu berjalan secara mandiri.

Pada awal Oktober 2026 sebagian manajer mulai memasuki tahapan administrasi dan penempatan, meski prosesnya masih menyesuaikan kesiapan fisik masing-masing koperasi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau sering dipanggil Zulhas menjelaskan pembangunan KDMP dilakukan secara bertahap. Pada saat program tersebut berlangsung, lebih dari 25.000 koperasi disebut telah siap, sementara pemerintah menargetkan jumlah tersebut terus bertambah hingga sekitar 35.000. Jumlah manajer juga yang telah mengikuti pelatihan sudah mencapai lebih dari 33.000 orang.

“Karena manajer lebih banyak dari koperasi yang sudah jadi, tentu akhirnya ada yang sudah siap koperasinya di tempat yang direkrut. Jadi kalau saya rekrut misalnya di kabupaten ini, kecamatan ini, oh sudah ada orangnya, koperasinya sudah ada,” kata Zulhas.

Lebih lanjut Zulhas menjelaskan bahwa sebagian manajer untuk sementara ditempatkan di lokasi yang tidak sesuai dengan domisili awalnya. Menurutnya langkah tersebut dilakukan agar para manajer dapat mulai bekerja sembari menunggu koperasi di daerah asal mereka selesai dibangun.

Penyesuaian penempatan tersebut ditargetkan dapat dilakukan secara bertahap hingga sekitar akhir Desember. Setelah manajer mulai masuk ke koperasi, tahap berikutnya adalah mempersiapkan kegiatan operasional dan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, maupun BUMN yang berkaitan dengan penyaluran sejumlah barang bersubsidi.

“Ujung tombaknya kan di desa, karena itu, kesiapan operasional tidak hanya berkaitan dengan bangunan koperasi, tetapi juga kesiapan manajer, logistik, serta akses distribusi di masing-masing wilayah” ujarnya.

Pemerintah memastikan penempatan manajer dilakukan untuk mempercepat aktivasi koperasi sekaligus membangun pengelolaan usaha yang lebih profesional. Kehadiran manajer diharapkan memperkuat administrasi, tata kelola bisnis, pengembangan produk, serta koordinasi antara koperasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah.

Mimika – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penguatan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Papua terus diarahkan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal. Program ini diharapkan membuka akses pasar bagi produk masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi hingga tingkat kampung.

Di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kopdes Merah Putih Limau Asri Timur mulai dipersiapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Koperasi tersebut diarahkan untuk menampung dan memasarkan hasil pertanian, khususnya produksi padi yang berpotensi memenuhi kebutuhan pasar di Timika.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika Samuel Yogi menekankan pentingnya pemanfaatan komoditas unggulan kampung agar koperasi mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Potensi lokal harus digali. Tujuannya bagaimana menggerakkan ekonomi lokal supaya tumbuh,” ujarnya.

Samuel juga mendorong keterlibatan masyarakat sebagai anggota sekaligus pemilik koperasi. Partisipasi warga dinilai penting untuk membangun tata kelola yang transparan sekaligus memastikan manfaat usaha dapat dirasakan masyarakat setempat.

Pengembangan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menjadikan Kopdes Merah Putih sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan koperasi akan mengintegrasikan berbagai program pemerintah dengan kegiatan ekonomi masyarakat.

“Koperasi ini dipastikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat berbelanja, tetapi akan menjadi simpul distribusi berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial, pupuk bersubsidi, hingga penyerapan hasil pertanian dan perikanan,” ujarnya.

Untuk mendukung pelaksanaan program, pemerintah terus memperkuat kesiapan operasional koperasi secara nasional. Sebanyak 28.620 calon manajer telah menerima surat keputusan penempatan pada September 2026, dengan lebih dari 85 persen menyatakan kesediaan bertugas.

Sementara itu, Asisten Deputi Pengawasan Penataan Usaha Kementerian Koperasi Naslindo Sirait menegaskan bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fasilitas, tetapi juga kemampuan pengurus mengembangkan kegiatan usaha.

“Di samping berfungsi menjadi gerai, kita juga berharap tempat ini dimanfaatkan untuk mendorong bagaimana ekonomi masyarakat bisa tumbuh,” katanya.

Kopdes Merah Putih Limau Asri Timur saat ini masih menjalani proses verifikasi dan validasi serta melengkapi sejumlah fasilitas pendukung sebelum beroperasi.

Melalui penguatan tata kelola, pemanfaatan potensi lokal, dan keterlibatan masyarakat, Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung di Papua.

Jakarta – Pembangunan fisik dan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kini diperketat melalui mekanisme pengawasan dan audit berlapis lintas instansi guna mencegah penyimpangan (moral hazard) serta mengunci transparansi sejak tahap awal.

Langkah pengawasan ini digalakkan seiring rampungnya pembangunan puluhan ribu unit gerai dan gudang Kopdes di seluruh Indonesia menjelang target operasional penuh pada Oktober 2026 ini.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah kerjasama pengawasan antara Ombudsman RI dengan PT Agrinas Pangan Nusantara terkait pelaksanaan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan serta operasional KDMP.

Anggota Ombudsman RI, Radian Syam menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen mengawal pelaksanaan program KDMP guna memastikan penyelenggaraannya berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari potensi maladministrasi. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Kami ingin membantu program-program prioritas Presiden. Itu menjadi yang utama yang kami akan lakukan. Namun ketika dalam proses perjalanan ada persoalan atau ada kendala, di situlah menjadi peran fungsi kita semua untuk memecahkannya,” ujar Radian di Jakarta, Kamis (8/10) lalu.

Dalam kerja sama ini, Radian juga menanyakan sejumlah hal terkait pelaksanaan program, salah satunya mengenai pengelolaan Command Center. Radian ingin mengetahui bagaimana proses monitoring dan pengawasan operasional seluruh koperasi di berbagai daerah serta kendala apa yang dihadapi.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota menyampaikan keterbukaannya terhadap pengawasan dan masukan Ombudsman RI. pihaknya mengapresiasi koordinasi yang dilakukan Ombudsman sebagai bagian dari upaya dalam meningkatkan pelayanan.

“Kami sangat berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan Ombudsman RI. Kami sangat terbuka terhadap masukan dan koreksi,” katanya.

Sebagai informasi, pengawasan ini diberlakukan karena proyek nasional KDMP bersifat top-down dengan alokasi anggaran fantastis dari APBN dan Dana Desa. Audit terpadu diharapkan mampu menjawab berbagai kritik publik, mengusut isu selisih harga pengadaan di beberapa wilayah, serta memastikan infrastruktur ini benar-benar siap menjadi motor baru ekonomi kerakyatan. [*]

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat peran dan fungsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai pilar ekonomi kerakyatan sekaligus layanan kesehatan.

Melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, pemerintah memastikan bahwa penguatan ekonomi desa ini berjalan seiring dengan perlindungan kesehatan masyarakat melalui pengawasan ketat keamanan pangan dan obat-obatan yang beredar di jaringan koperasi tersebut.

Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, menegaskan bahwa pengawasan terhadap obat dan makanan tidak hanya sekadar pemenuhan standar teknis, melainkan memiliki dimensi yang jauh lebih luas bagi pembangunan nasional.

“Pengawasan produk yang beredar di masyarakat bukan lagi sebatas urusan formalitas regulasi dari pusat, melainkan isu vital yang berdampak pada aspek sosial dan ketahanan bangsa,” kata Taruna Ikrar.

Langkah strategis ini menjadi wujud nyata komitmen BPOM dalam mengawal seluruh produk pangan olahan maupun produk kesehatan yang nantinya dipasarkan melalui jaringan KDKMP di seluruh Indonesia.

“Salah satu bentuk dukungan kami untuk Koperasi Merah Putih adalah percepatan perizinan obat dan makanan,” ungkapnya.

Melalui integrasi pengawasan BPOM ke dalam rantai pasok KDKMP, pengembangan koperasi kini tidak lagi hanya berorientasi pada perputaran ekonomi semata.

“Ekonomi yang kuat adalah ketika masyarakat mendapatkan manfaat dari pertumbuhan itu dengan rasa aman, pelaku usahanya tumbuh dengan standar yang baik, dan produk yang mereka hasilkan memperoleh kepercayaan,” tutur Taruna.

Dirinya menyebut bahwa kunci utama pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan terletak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk yang mereka konsumsi.

“Produk yang dibuat sesuai standar keselamatan tidak hanya menjamin kesehatan warga, tetapi juga mempermudah UMKM desa untuk naik kelas dan menembus pasar yang lebih luas,” katanya.

Disisi lain, terkait pengawasan KDKMP, Ombudsman RI berkomitmen mengawal pelaksanaan program prioritas Presiden sekaligus memastikan penyelenggaraannya berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari potensi maladministrasi, termasuk dalam pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Hal tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Anggota Ombudsman RI, Radian Syam mengatakan hal tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Kami datang ingin sama-sama membantu program-program prioritas Presiden. Itu menjadi yang utama yang kami akan lakukan. Namun ketika dalam proses perjalanan program prioritas Presiden itu ada persoalan atau ada kendala, di situlah menjadi peran fungsi kita semua untuk memecahkannya,” tegas Radian.

Dengan hadirnya pengawasan komprehensif dari hulu hingga hilir, pemerintah optimistis dapat meningkatkan kepercayaan publik secara signifikan terhadap layanan koperasi desa. [RWA]

Jakarta – Pemerintah memastikan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan menggusur warung kelontong maupun mengambil alih pasar usaha masyarakat desa. Sebaliknya, pemerintah mendorong koperasi tersebut menjadi pusat aktivitas ekonomi yang memperkuat usaha lokal, memperluas akses pasar, dan menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat.

Pemerintah menyampaikan penegasan tersebut untuk menjawab kekhawatiran masyarakat yang menganggap Kopdes Merah Putih akan beroperasi layaknya supermarket dan bersaing langsung dengan pedagang kecil di pedesaan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih memiliki fungsi berbeda dari warung maupun toko ritel. Pemerintah merancang koperasi sebagai infrastruktur ekonomi yang mendukung distribusi kebutuhan masyarakat sekaligus menyerap hasil produksi petani.

“Enggak ada (persaingan), justru malah saling melengkapi. Ini (Kopdes) bukan warung. Ini koperasi ini, bukan supermarket. Dia sebagai infrastruktur pemerintah dan offtaker,” jelas Zulhas.

Menurut Zulhas, koperasi akan membantu memperkuat rantai distribusi dan menghubungkan hasil produksi masyarakat dengan pasar yang lebih luas. Dengan demikian, keberadaan Kopdes Merah Putih dapat mendorong pertumbuhan usaha masyarakat tanpa menghilangkan peran pedagang lokal.

Zulhas juga berharap koperasi mampu menggerakkan aktivitas ekonomi produktif di setiap desa, khususnya dengan melibatkan generasi muda dalam berbagai kegiatan usaha.

“Kita ingin setiap desa itu ada lilin-lilin yang menyala, itu ya koperasi. Menjawab tantangan-tantangan di desa itu sehingga anak-anak muda di situ juga punya aktivitas, punya kegiatan,” pungkas Zulhas.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto memastikan pemerintah mengembangkan Kopdes Merah Putih melalui kolaborasi dengan pelaku usaha setempat. Koperasi akan mendukung penyaluran komoditas bersubsidi, penyerapan hasil produksi warga, serta pertukaran barang antarwilayah.

“Kopdes Merah Putih adalah infrastruktur pemerintah. Jadi barang-barang bersubsidi semua akan disalurkan melalui KDMP, artinya nanti masyarakat akan benar-benar menikmati subsidi pemerintah itu,” ujar Yandri.

Melalui skema tersebut, pemerintah berupaya membangun ekosistem ekonomi desa yang saling mendukung. Warung rakyat tetap menjalankan aktivitas perdagangan, sementara koperasi membantu memperkuat pasokan, distribusi, dan pemasaran produk lokal.

Pemerintah berharap sinergi antara koperasi, pedagang, petani, dan pelaku UMKM mampu meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi desa secara merata dan berkelanjutan. (*)

Oleh: Anak Pegunungan Papua

Hati saya mendidih dan dada ini sesak luar biasa menyaksikan kelakuan biadab gerombolan bersenjata di tanah kelahiran kita sendiri. Selama bertahun-tahun, mereka berkoar-koar menjual narasi suci tentang perjuangan kemerdekaan dan pembelaan hak-hak Orang Asli Papua (OAP). Namun, tragedi berdarah yang menimpa saudara-saudari kita di Distrik Jila, Mimika, membuka topeng kemunafikan mereka selebar-lebarnya. Ini bukan perjuangan bangsa, melainkan aksi kriminalitas biadab dari sekumpulan penjahat bersenjata yang tega menginjak-injak harkat dan martabat tanah leluhur!

Tengoklah apa yang mereka perbuat pada momentum 17 Agustus lalu. Gerombolan faksi John Lokbere dan Prisko Lokbere tidak hanya menyerang pos aparat keamanan, tetapi melampiaskan kebiadaban mereka kepada kaum yang paling lemah: mama-mama dan anak-anak gadis kita. Mereka mendatangi honai perempuan dan mencegat anak-anak perempuan Suku Amungme yang hendak beraktivitas damai di kampungnya sendiri. Sebanyak sembilan anak gadis kita diseret secara paksa. Ketika seorang ibu, Mama Neregingget Magai, berusaha sekuat tenaga melindungi dan menahan anak perempuannya agar tidak dibawa lari, moncong senjata mereka tanpa ampun memuntahkan peluru ke perut sang mama hingga roboh bersimbah darah dan tewas seketika. Jenazahnya diseret layaknya binatang ke semak-semak, sementara seorang warga lainnya yang mencoba mengejar dijatuhkan ke jurang hingga patah kaki.

Di mana letak perikemanusiaan dan nilai adat yang selama ini diagung-agungkan? Adat suku mana di seluruh pelosok Tanah Papua yang menghalalkan membunuh mama-mama tak berdosa dan menculik anak gadis orang dari kampung halamannya?

Fakta membuktikan kebusukan niat mereka. Mereka membawa lari para sandera perempuan ini menembus hutan rimba belantara bukan untuk revolusi, melainkan demi nafsu bejat: merebut perempuan untuk dikawini paksa di bawah todongan laras senjata! Korban Deremina Uamang bahkan baru dilepaskan setelah kelompok itu mengetahui dirinya dalam kondisi hamil dan sudah memiliki suami. Sementara anak-anak gadis yang belum bersuami tetap ditahan dan dijadikan tawanan pelampiasan nafsu. Saudarinya, Yosina Senawatme, meregang nyawa di tengah belantara basah Gunung Bela karena kelelahan dan kelaparan selama 15 hari pelarian yang penuh teror ketakutan.

Lebih menjijikkan lagi, para pengecut ini membungkus kejahatan kemanusiaan tersebut dengan video propaganda murahan. Mereka mendudukkan anak-anak perempuan kita di bawah todongan senjata di Markas Olunmu, lalu memaksa mereka membaca narasi palsu bahwa mereka “sukarela bergabung dengan perjuangan”. Seluruh keluarga di Timika tahu persis itu adalah dusta besar. Siapa yang percaya anak gadis melarikan diri ke hutan dengan sukarela jika pada awalnya mereka ditarik paksa dari honai dan mama kandungnya ditembak mati di tempat?

Perilaku ini murni perangai bandit liar yang haus legitimasi kekuasaan. Demi mendirikan kodap baru di luar kendali pimpinan mereka sendiri, demi ambisi menguasai pendulangan tambang emas dan rute penyelundupan senjata, mereka rela menumbalkan darah sesama orang Papua. Bahkan sesama kelompok bersenjata pun kini muak dan mengutuk kelakuan kelompok kriminal ini sebagai aksi pemerkosaan tatanan adat dan tindakan terorisme terhadap warga sendiri.

Kepada seluruh masyarakat di Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan pesisir: buka mata kalian lebar-lebar! Jangan pernah lagi tertipu oleh propaganda kosong yang mengatasnamakan pembelaan rakyat Papua. Mereka tidak sedang membela kita, mereka sedang memangsa darah dan kehormatan anak-anak perempuan kita sendiri. Sudah saatnya kita bangkit bersuara mengutuk kekejian ini dan menuntut para bajingan bertopeng pejuang itu membebaskan seluruh perempuan Jila tanpa syarat!

MAYBRAT – Perlindungan keselamatan masyarakat menjadi perhatian dalam upaya menjaga keamanan di Papua. Operasi pengamanan yang dilakukan personel gabungan TNI di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, merupakan bagian dari upaya menghadapi ancaman kelompok bersenjata sekaligus menjaga agar aktivitas masyarakat tidak terganggu oleh kekerasan.

Dalam kontak tembak di kawasan hutan sebelah utara Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur, Jumat (9/10/2026), tiga orang yang dilaporkan sebagai anggota kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) tewas. Salah satunya adalah Manfret Fatem, yang menurut keterangan TNI menjabat sebagai Komandan Operasi OPM Kodap IV/Sorong Raya.

Panglima Komando Operasi TNI Habema Brigjen TNI Riyanto menjelaskan bahwa kontak tembak terjadi saat personel gabungan melaksanakan pengamanan wilayah. Berdasarkan laporan sementara, tidak terdapat personel TNI yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut.

“Dalam peristiwa tersebut, tiga orang dari kelompok bersenjata OPM dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian,” kata Riyanto.

Dua korban lainnya disebut bernama Yesias Fatem dan Antonius Assem alias Anton Fatem. Keduanya diduga memiliki jabatan dalam struktur kelompok OPM Kodap IV/Sorong Raya. Proses verifikasi identitas dan keterkaitan masing-masing korban masih dilakukan.

Selain itu, aparat mengamankan sejumlah barang dari lokasi kejadian, termasuk satu pucuk senjata api jenis AK-101, munisi berbagai kaliber, dua telepon seluler, atribut kelompok OPM, bendera Bintang Kejora, dan dokumen OPM.

Pengamanan lokasi dan pemantauan situasi dilanjutkan untuk mengantisipasi gangguan lanjutan. Langkah tersebut penting untuk mengurangi risiko terhadap masyarakat sipil dan memastikan situasi di sekitar lokasi tetap terkendali.

Riyanto menegaskan bahwa pengamanan wilayah tidak hanya berorientasi pada penanganan ancaman bersenjata, tetapi juga perlindungan masyarakat. TNI turut mengedepankan dialog, pembinaan teritorial, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.

“Tujuan utama pelaksanaan tugas bukan sekadar mengatasi gangguan keamanan, melainkan memastikan masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan aman, tanpa rasa takut, serta memperoleh pelayanan dan kesempatan membangun masa depan yang lebih baik,” pungkas Riyanto.

Keamanan yang terjaga menjadi salah satu fondasi bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Karena itu, perlindungan warga perlu berjalan beriringan dengan pembangunan agar manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat Papua. (*)

MAYBRAT – Stabilitas keamanan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan dan aktivitas masyarakat di Papua. Operasi pengamanan yang dilakukan personel gabungan TNI di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, menjadi bagian dari upaya menghadapi ancaman kelompok bersenjata dan mempertahankan situasi wilayah agar tetap terkendali.

Dalam kontak tembak di kawasan hutan sebelah utara Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur, Jumat (9/10/2026), tiga orang yang dilaporkan sebagai anggota kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) tewas. Salah satunya, Manfret Fatem, disebut menjabat sebagai Komandan Operasi OPM Kodap IV/Sorong Raya.

Panglima Komando Operasi TNI Habema Brigjen TNI Riyanto mengatakan insiden tersebut terjadi ketika personel gabungan melaksanakan kegiatan pengamanan wilayah. Berdasarkan laporan sementara, tidak ada personel TNI yang menjadi korban.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lapangan, satu orang dari tiga korban telah teridentifikasi sebagai Manfret Fatem yang menjabat sebagai Danops OPM Kodap IV/Sorong Raya,” ungkap Riyanto.

Dua korban lainnya disebut bernama Yesias Fatem dan Antonius Assem alias Anton Fatem. Aparat masih melakukan verifikasi untuk memastikan identitas dan keterkaitan keduanya dengan struktur kelompok tersebut.

Dalam operasi itu, aparat juga mengamankan senjata api jenis AK-101, munisi berbagai kaliber, telepon seluler, atribut kelompok OPM, bendera Bintang Kejora, dan dokumen OPM. Pengamanan lokasi serta pemantauan situasi terus dilakukan untuk mengantisipasi gangguan lanjutan.

Riyanto menyatakan bahwa operasi pengamanan dilaksanakan secara selektif, terukur, dan profesional sesuai ketentuan hukum serta aturan pelibatan yang berlaku. TNI juga mengedepankan pembinaan teritorial, dialog, dan sinergi dengan pemerintah daerah serta tokoh masyarakat.

“Pengamanan wilayah akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan melindungi masyarakat dari dampak aksi kekerasan,” tegas Riyanto.

Stabilitas keamanan mendukung kelancaran pelayanan publik dan kegiatan ekonomi masyarakat. Kondisi yang aman juga memberi ruang bagi pelaksanaan program pendidikan, kesehatan, konektivitas, dan pengembangan potensi ekonomi lokal.

Sinergi aparat, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi kondusif sehingga masyarakat Papua dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dan memperoleh manfaat pembangunan secara berkelanjutan. (*)