JAYAPURA — Tokoh Adat Tabi Papua Hironimus Taime mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat semangat perdamaian dan menjaga suasana tetap kondusif khususnya terhadap provokasi maupun ajakan demonstrasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Menurutnya, stabilitas dan kedamaian merupakan modal penting bagi masyarakat Papua untuk melanjutkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan.

Hironimus menekankan pentingnya masyarakat mengedepankan dialog, komunikasi terbuka, dan penyampaian aspirasi secara tertib. Ia juga mengajak masyarakat meningkatkan literasi informasi agar dapat menyaring berbagai informasi yang beredar serta tidak mudah terpengaruh oleh provokasi.

“Papua harus damai supaya maju. Tidak bisa menyelesaikan masalah dengan perang atau saling tembak, karena pada akhirnya tidak ada yang benar-benar menang dan tidak ada yang benar-benar kalah,” ujar Hironimus.

Ia menilai suasana yang aman dan damai akan memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, menjalankan kegiatan ekonomi, serta berpartisipasi dalam pembangunan. Karena itu, seluruh pihak diharapkan bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung kemajuan Papua.

Hironimus juga mendorong masyarakat adat, pemerintah, TNI, dan Polri memperkuat komunikasi serta membangun ruang perjumpaan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Menurut dia, setiap aspirasi dapat disampaikan melalui mekanisme dialog yang terbuka, konstruktif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Sebagai Ketua Umum DPP LSM Pijar Keadilan Demokrasi, Hironimus menyatakan siap berkontribusi dalam membangun komunikasi antarpihak melalui mekanisme mediator yang disepakati bersama.

“Kalau diterima, saya Hironimus Taime sebagai Orang Asli Papua, dalam kedudukan sebagai Ketua Umum DPP LSM Pijar Keadilan Demokrasi, siap menjadi mediator atau penengah untuk mengatur pertemuan di Jayapura,” katanya.

Ia berharap media massa turut memperkuat literasi publik dengan menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan membangun. Menurutnya, masyarakat yang memiliki informasi memadai akan lebih mampu menjaga ketenangan serta menentukan sikap secara bijaksana.

“Ini salah satu usulan upaya Papua damai. Mari kita membuka jalan dialog demi keselamatan masyarakat dan masa depan Papua,” ujar Hironimus.

Ia menegaskan bahwa perdamaian merupakan ruang bersama untuk memperkuat persatuan, menjaga aktivitas masyarakat, dan memastikan pembangunan Papua terus berjalan.

“Papua membutuhkan kedamaian agar masyarakat dapat membangun masa depan dengan lebih baik,” pungkasnya.

Menjaga perdamaian bukan berarti menghilangkan perbedaan, melainkan memastikan perbedaan dapat disampaikan melalui cara-cara demokratis, tertib, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, wilayah Papua dapat terus aman, kondusif, dan tetap mendukung keberlanjutan pembangunan.

Menjaga kondusifitas sangat penting di tengah beredarnya seruan aksi massa oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Gedung DPR/MPR RI pada 27 Agustus 2026. Menyikapi hal tersebut sejumlah elemen mahasiswa memastikan tidak akan turut ambil bagian dalam aksi demonstrasi tersebut. Bahkan KAMMI mengimbau agar publik tetap tenang, mengedepankan dialog damai, dan menolak cara-cara provokatif yang mengancam persatuan nasional.

Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI, Muhammad Amri Akbar, menekankan stabilitas keamanan dan kedaulatan simbol negara merupakan harga mati yang harus dijaga oleh seluruh elemen bangsa.

“Kami menolak aksi itu demi menjaga kondusifitas, keutuhan persatuan nasional. Itu prinsip fundamental KAMMI, tak bisa ditawar-tawar,” kata Muhammad Amri Akbar.

Penolakan didasarkan atas komitmen sebagai elemen mahasiswa yang ingin tetap menjaga ketertiban umum serta persatuan dan kesatuan.

Pernyataan yang mengarah akan menyandera terhadap anggota DPR jika tuntutan mengenai pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati merupakan pemikiran yang tidak beradab.

“Pernyataan yang mengarah, berniat menyandera atau mengancam anggota DPR itu merupakan bentuk eskalasi yang tak bisa dibenarkan. Negara ini ada di alam demokrasi yang beradab,” katanya.

KAMMI menolak segala bentuk manuver yang mengatasnamakan aspirasi rakyat tetapi berpotensi menjurus pada provokasi, tindakan koersif, dan ancaman terhadap simbol-simbol kenegaraan dan pejabat publik. KAMMI menyatakan tetap mendukung agenda pemberantasan korupsi, termasuk mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset.

Sedangkan Koordinator Pusat BEM SI periode 2026-2027, Andira Yofi Sulendra, menegaskan organisasinya masih melakukan konsolidasi setelah musyawarah nasional (Munas).

Andira menegaskan, BEM SI tidak ingin gerakan mahasiswa dibangun secara reaksioner atau sekadar mengikuti isu yang sedang ramai diperbincangkan publik. Gerakan mahasiswa adalah merupakan gerakan intelektual yang bermoral setiap keputusan untuk turun kejalan harus melalui konsolidasi yang matang.

“Kami tidak ingin gerakan BEM SI sifatnya reaksioner atau sekadar ikut karena sedang ramai. Prinsip kami tetap, mahasiswa itu punya peran sebagai gerakan intelektual dan gerakan moral,” katanya.

Sebagai elemen mahasiswa mengingatkan agar publik berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial. menilai mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang diterima sebelum menyebarkan maupun mengambil sikap.

Jakarta – Sejumlah elemen mahasiswa menunjukkan sikap hati-hati menyikapi berbagai seruan aksi demonstrasi yang direncanakan berlangsung di Jakarta pada akhir Agustus 2026. Kalangan mahasiswa menegaskan gerakan mereka tidak boleh dibangun secara reaksioner, apalagi terseret dalam provokasi yang berpotensi mengganggu ketertiban dan persatuan masyarakat.

Salah satu sikap tersebut disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Koordinator Pusat BEM SI periode 2026–2027, Andira Yofi Sulendra, mengatakan organisasinya masih melakukan konsolidasi setelah Musyawarah Nasional dan tidak ingin terburu-buru mengikuti seruan aksi hanya karena isu tersebut sedang ramai.

“Kami tidak ingin gerakan BEM SI sifatnya reaksioner atau sekadar ikut karena sedang ramai. Prinsip kami tetap, mahasiswa itu punya peran sebagai gerakan intelektual dan gerakan moral,” kata Andira.

Menurut Andira, keputusan mahasiswa untuk turun ke jalan harus didasarkan pada pembacaan persoalan serta konsolidasi yang matang. BEM SI tetap membuka ruang untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi apabila hasil konsolidasi menunjukkan terdapat persoalan yang memang perlu dikawal melalui aksi massa.
Ia juga mengingatkan mahasiswa agar tidak mudah terpengaruh informasi yang viral di media sosial.

“Jangan sampai karena sebuah isu viral, kita langsung ikut menyebarkan atau mengambil sikap tanpa tahu kebenarannya,” ujarnya.

Semangat serupa disampaikan Ketua Umum PB Pelajar Islam Indonesia (PII), Kevin Prayoga. Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan bagian wajar dalam kehidupan demokrasi, tetapi mobilisasi publik harus dijaga agar tidak berkembang menjadi ruang provokasi, politik kebencian, disinformasi maupun agitasi yang mempertajam polarisasi masyarakat.

“Penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dari demokrasi, tetapi harus senantiasa ditempatkan dalam kerangka kepentingan publik, penghormatan terhadap hukum, serta komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Kevin.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dan menjaga ketertiban bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Mahasiswa dan kelompok pemuda tetap dapat menjalankan fungsi kritisnya dengan mengedepankan argumentasi, verifikasi informasi, konsolidasi yang matang, serta cara-cara damai dan konstitusional.

Menjelang sejumlah rencana aksi pada 27 Agustus, pendekatan tersebut menjadi penting agar ruang demokrasi tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin mendorong provokasi ataupun tindakan anarkis.

NABIRE – Masyarakat adat di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, menegaskan penolakan terhadap segala bentuk provokasi yang dapat mendorong demonstrasi berkembang menjadi tindakan anarkis dan mengganggu keamanan masyarakat. Sikap tersebut menjadi bagian dari komitmen menjaga Papua tetap kondusif, terutama dengan mengedepankan persatuan, kedamaian, serta penyampaian aspirasi secara tertib dan bertanggung jawab.

Korwil Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Tengah Yona Kogoya mengatakan keberagaman suku, budaya, dan agama di Nabire merupakan kekuatan besar yang harus dijaga. Menurutnya, perbedaan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memancing emosi masyarakat atau menciptakan konflik melalui provokasi, termasuk dalam momentum penyampaian pendapat di muka umum.

“Keberagaman suku, budaya, dan agama merupakan kekuatan utama masyarakat Nabire untuk menjaga persaudaraan dan kedamaian,” ujar Yona Kogoya.

Ia menilai masyarakat perlu semakin bijak dalam menyikapi berbagai informasi, khususnya narasi yang belum jelas kebenarannya dan berpotensi mengajak masyarakat melakukan tindakan yang merugikan ketenteraman umum. Masyarakat adat memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman agar penyampaian aspirasi tidak disusupi kepentingan yang mengarah pada kekerasan dan konflik.

Dalam komitmen yang disampaikan, masyarakat adat Nabire juga menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban sebagai fondasi kehidupan bersama. Aspirasi masyarakat tetap dapat disampaikan melalui cara-cara damai, sedangkan ajakan untuk melakukan kekerasan, perusakan, atau tindakan yang memecah persatuan harus ditolak secara tegas.

Mewakili Bupati Nabire, Asisten I Setda Nabire La Halim mengapresiasi peran LMA sebagai mitra strategis dalam menjaga ketertiban sosial dan memperkuat persatuan. Menurutnya, setiap perbedaan pandangan harus dikelola secara dewasa tanpa membuka ruang bagi provokasi yang dapat memperuncing situasi.

“Perbedaan harus menjadi perekat persaudaraan, bukan sumber perpecahan,” pungkas La Halim.

Komitmen masyarakat adat Nabire tersebut menjadi pesan kuat bahwa menjaga Papua tetap kondusif membutuhkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk provokasi. Penolakan terhadap demonstrasi anarkis dan hasutan yang memecah belah diharapkan dapat memperkuat budaya damai, sehingga keamanan, persaudaraan, dan pembangunan di Papua Tengah terus berjalan dalam suasana yang harmonis. (*)

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir untuk menjaga kedaulatan pangan nasional. Kebijakan tersebut dijalankan melalui pengembangan lahan, perbaikan irigasi, mekanisasi, penyediaan benih dan pupuk, pendampingan petani, serta penguatan penyerapan hasil panen.

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menilai arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR, menunjukkan langkah Indonesia membangun kemandirian di tengah ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok, dan ketidakpastian ekonomi global.

“Saya menginterpretasikan satu pesan besar dari pidato Presiden, Indonesia sedang bergerak serentak di berbagai lini untuk mandiri. Ini adalah efek berantai,” ujar Tamsil.

Menurut Tamsil, swasembada pangan menjadi ukuran mendasar dari kemampuan negara memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri. Capaian itu tidak hanya berkaitan dengan produksi pertanian, tetapi juga mencerminkan strategi menjaga kedaulatan nasional.

“Bangsa yang tidak mampu memberi makan rakyatnya sendiri akan selalu memiliki ketergantungan kepada bangsa lain. Karena itu, swasembada pangan bukan kebijakan pertanian biasa. Tapi ekspresi strategi politik kedaulatan,” imbuhnya.

Penguatan produksi turut diarahkan ke wilayah potensial di luar sentra pertanian yang selama ini berkembang. Pada 2026, Kementerian Pertanian mengalokasikan sekitar Rp5 triliun untuk pengembangan pertanian di Papua, termasuk Rp1,33 triliun di Papua Selatan.

Anggaran tersebut digunakan untuk pengembangan lahan, irigasi, alat dan mesin pertanian, benih, pupuk, serta pembentukan brigade pangan. Pemanfaatan teknologi seperti drone pertanian, rice transplanter, combine harvester, dan traktor juga diperluas.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kebijakan itu telah meningkatkan intensitas penanaman di Merauke.

“Di Merauke, indeks pertanaman meningkat dari 1,05 menjadi 1,82 hingga 2,00. Peningkatan tersebut membuat petani yang sebelumnya rata-rata hanya menanam sekali dalam setahun kini mampu melakukan penanaman hingga dua kali,” jelas Amran.

Produktivitas padi di Papua juga meningkat dari sekitar tiga ton menjadi tujuh ton per hektare. Secara nasional, penguatan sektor pertanian ditopang penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen dan kebijakan penyerapan gabah petani oleh Perum Bulog.

Pemerintah menilai kenaikan produksi harus diikuti distribusi yang efisien, kepastian penyerapan hasil panen, stabilitas harga, dan peningkatan pendapatan petani. Ekosistem yang terintegrasi diperlukan agar swasembada berkembang menjadi fondasi kedaulatan pangan yang berkelanjutan.

Jakarta – Capaian swasembada delapan komoditas strategis menjadi benteng penting bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman perubahan iklim, ketidakpastian geopolitik, serta potensi krisis pangan global. Penguatan produksi dan cadangan nasional membuat kebutuhan masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan dari luar negeri.

Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, menyampaikan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras, jagung pakan, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, bawang merah, daging ayam, dan telur ayam.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan capaian swasembada tersebut berhasil diwujudkan lebih cepat dibandingkan target awal pemerintah.

“Kado ulang tahun dari Kementerian Pertanian untuk Republik Indonesia adalah Indonesia sudah mencapai swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya, dari target empat tahun menjadi satu tahun,” ujar Amran.

Berdasarkan proyeksi neraca pangan 2026, produksi beras nasional diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, sedangkan kebutuhan dalam negeri berada di kisaran 31,10 juta ton. Dengan perhitungan tersebut, Indonesia diproyeksikan mencatat surplus beras sekitar 3,67 juta ton.

Cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog hingga pertengahan Agustus 2026 juga telah mencapai 5,25 juta ton. Ketersediaan cadangan dalam jumlah besar diperlukan untuk menghadapi potensi gangguan produksi, menjaga pasokan antardaerah, serta meredam gejolak harga ketika terjadi cuaca ekstrem.

Proyeksi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO menyebut produksi beras Indonesia dapat mencapai 38,6 juta ton pada 2026/2027. Angka itu menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di ASEAN dan peringkat keempat dunia.

Capaian produksi tersebut turut membuka kembali peluang ekspor beras ke Malaysia. Pengiriman awal ditargetkan mencapai 1.000 ton, dengan potensi permintaan berkembang menjadi 200.000 ton hingga satu juta ton.

Keberhasilan swasembada tidak hanya diukur berdasarkan surplus produksi tahunan. Keberlanjutannya juga bergantung pada peningkatan produktivitas, ketersediaan pupuk dan benih, perlindungan pendapatan petani, kemampuan Bulog menyerap hasil panen, serta stabilitas harga di tingkat konsumen.

Amran menekankan keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor, mulai dari petani, penyuluh, pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga kementerian dan lembaga.

“Tidak pernah terjadi selama Republik Indonesia merdeka. Di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, ini luar biasa, sektor pertanian mengalami kebangkitan,” pungkasnya.

Oleh: Demas Pranata *)

Keberhasilan Indonesia meraih status swasembada pangan untuk berbagai komoditas strategis menandai tonggak sejarah baru dalam memperkokoh kedaulatan ekonomi nasional. Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberhasilan negara mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan utama di tengah himpitan krisis geopolitik global dan tantangan perubahan iklim El Nino. Pengakuan kenegaraan ini mengonfirmasi bahwa arah pembangunan ekonomi berbasis pertanian telah berjalan efektif. Indonesia kini tidak lagi bergantung pada pasokan luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya, melainkan berdiri tegak di atas kemampuan produksi dalam negeri yang mandiri dan berdaya saing.

Keberhasilan pencapaian swasembada ini mencakup komoditas vital yang menjadi penopang utama konsumsi masyarakat harian. Laporan Badan Pangan Nasional mencatat bahwa dari sebelas komoditas pangan strategis, delapan di antaranya telah berhasil dipenuhi secara mandiri dari hasil bumi nusantara. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung pakan, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, bawang merah, daging ayam, dan telur ayam. Penguasaan produksi pada komoditas-komoditas inti ini terbukti menjadi perisai kuat dalam menjaga stabilitas harga pangan domestik, menekan laju inflasi, serta mengamankan daya beli masyarakat di seluruh lapisan sosial.

Kemandirian pangan yang makin solid ini ditopang oleh kinerja produksi beras nasional yang melampaui angka kebutuhan konsumsi dalam negeri. Data proyeksi neraca pangan menunjukkan angka produksi beras nasional berhasil menyentuh 34,69 juta ton, mengalami kenaikan sebesar 13,29 persen dibandingkan periode sebelumnya dan berada di atas tingkat konsumsi nasional sebesar 31,16 juta ton. Keberhasilan menaikkan angka produksi ini diimbangi oleh kemampuan pemerintah menumpuk cadangan beras nasional di gudang Perum Bulog hingga mencapai rekor tertinggi sebanyak 5,24 juta ton. Ketersediaan cadangan yang besar ini sekaligus menekan volume impor beras khusus dan kebutuhan industri secara drastis dari angka jutaan ton pada tahun-tahun sebelumnya menjadi hanya ratusan ribu ton.

Di balik kesuksesan swasembada multi komoditas ini, pemerintah terus memperkuat dukungan anggaran dan perbaikan regulasi tata kelola pertanian. Alokasi anggaran ketahanan pangan nasional yang menembus angka Rp210,4 triliun difokuskan untuk menjaga ketahanan pembiayaan sektor pertanian, keberlanjutan subsidi pupuk, hingga optimalisasi penyerapan hasil panen rakyat melalui Perum Bulog dengan penetapan Harga Pembelian Pemerintah gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Penataan regulasi distribusi pupuk yang diperbarui lewat Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Pertanian menjamin bahwa sarana produksi vital dapat diterima oleh para petani secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Komitmen pemerintah untuk menjamin kesejahteraan pelaku usaha tani juga tecermin dari membaiknya indikator ekonomi di tingkat tapak. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggarisbawahi bahwa peningkatan produktivitas nasional berdampak langsung pada kenaikan Nilai Tukar Petani yang bergerak naik hingga menyentuh angka 127,73. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa kebijakan pemerintah berhasil menciptakan efisiensi biaya tanam sekaligus memberikan harga jual yang adil bagi para petani. Kenaikan NTP menjadi sinyal positif bahwa profesi petani makin memiliki kepastian ekonomi yang menjanjikan dalam struktur perekonomian nasional.

Capaian swasembada pangan multi komoditas ini memberikan dampak sistemik yang sangat positif bagi penguatan struktur ekonomi makro Indonesia. Dengan berkurangnya ketergantungan pada impor bahan pangan pokok, tekanan terhadap cadangan devisa negara dapat ditekan secara signifikan. Anggaran negara yang sebelumnya teralokasi untuk membeli komoditas pangan luar negeri kini dapat dialihkan untuk membiayai infrastruktur dasar, peningkatan mutu pendidikan, serta penguatan jaring pengaman sosial. Kemandirian pangan ini pada akhirnya menciptakan kemandirian fiskal yang membuat perekonomian Indonesia jauh lebih tahan terhadap guncangan eksternal.

Penguatan basis produksi pangan juga dibarengi dengan komitmen pemerintah untuk terus menuntaskan pemenuhan komoditas yang masih mengalami defisit secara bertahap. Fokus kerja lintas kementerian kini diarahkan pada peningkatan produksi kedelai, bawang putih, dan daging sapi melalui program intensifikasi dan pembukaan kawasan pertanian baru. Melalui dukungan pembiayaan yang kuat, perbaikan jaringan irigasi, dan penetapan teknologi modern di wilayah-wilayah potensial seperti Papua Selatan, pemerintah optimistis bahwa ketergantungan impor pada komoditas yang tersisa dapat segera diatasi dalam waktu yang tidak lama lagi.

Pencapaian swasembada pangan multi komoditas ini mempertegas pesan kepada dunia bahwa Indonesia telah memasuki era baru kemandirian ekonomi. Swasembada bukan sekadar target angka tahunan, melainkan wujud kontrak jangka panjang antara negara dan sektor pertanian untuk melindungi hak dasar seluruh rakyat atas pangan yang terjangkau dan berkualitas. Sinergi yang solid antara kepemimpinan nasional yang visioner, kecukupan anggaran publik, serta kerja keras jutaan petani di lapangan menjadi pondasi utama yang memastikan Indonesia tumbuh makin mandiri, berdaulat, dan tangguh menghadapi krisis pangan global di masa depan.

*) Pengamat Kebijakan Publik /Petani Milenial

Oleh: Syarif Ahmad *)

Keberhasilan Indonesia meraih kembali kemandirian pangan dalam waktu yaang relatif singkat menjadi bukti nyata dari komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan nasional yang berdikari. Momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa kian bermakna dengan hadirnya kado kebangkitan sektor pertanian nasional. Target awal pencapaian swasembada yang semula dirancang memakan waktu empat tahun secara mengejutkan berhasil direalisasikan hanya dalam waktu satu tahun. Akselerasi luar biasa ini menjadi cerminan dari efektifnya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai pilar utama kedaulatan negara, sekaligus hasil nyata kerja kolaboratif lintas sektor.

Transformasi cepat ini terukur secara konkret melalui data produksi dan cadangan pangan nasional yang sangat solid. Berdasarkan proyeksi neraca pangan nasional, produksi beras domestik diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, sementara tingkat kebutuhan konsumsi dalam negeri berada pada angka 31,10 juta ton. Kalkulasi tersebut memastikan bahwa Indonesia mengantongi surplus beras yang sangat signifikan, yakni mencapai sekitar 3,67 juta ton. Keyakinan atas kebangkitan produksi ini semakin diperkuat oleh data proyeksi Badan Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO yang mencatat produksi beras Indonesia berpotensi menyentuh 38,6 juta ton. Angka ini memosisikan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di kawasan ASEAN sekaligus menempatkan negara ini di peringkat keempat dunia.

Sokongan cadangan pangan nasional yang melimpah turut memberikan rasa aman bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di seluruh pelosok negeri. Stok cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Perum Bulog tercatat menembus angka 5,25 juta ton. Ketersediaan stok dalam jumlah besar ini tidak hanya berfungsi sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ketidakpastian iklim global maupun dinamika geopolitik, melainkan juga membuka kembali peluang emas bagi Indonesia untuk bertindak sebagai penyuplai pangan regional. Kepastian pasokan ini menjadi landasan proaktif pemerintah untuk kembali membidik pasar ekspor ke Malaysia, dengan tahap awal pengiriman sebesar 1.000 ton dan potensi permintaan berlanjut yang dapat berkembang hingga mencapai 200 ribu ton bahkan 1 juta ton.

Capaian impresif di sektor hulu pertanian ini diimbangi dengan perbaikan kesejahteraan para petani sebagai garda terdepan produksi nasional. Indikator Nilai Tukar Petani pada Juli tercatat melonjak hingga mencapai angka 127,84, yang merupakan tingkat tertinggi dalam kurun waktu 34 tahun terakhir. Lompatan kesejahteraan ini didukung oleh kebijakan pro-petani yang digulirkan pemerintah, termasuk langkah konkret menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen guna menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi usaha tani. Selain itu, kinerja ekspor sektor pertanian yang menyumbang nilai sekitar Rp166 triliun serta penurunan angka impor sebesar Rp41 triliun memberikan nilai tambah ekonomi tidak kurang dari Rp200 triliun bagi perekonomian nasional.

Penguatan ekosistem pertanian modern di wilayah terluar juga menjadi kunci utama di balik akselerasi swasembada yang merata ini. Pemerintah mengalokasikan anggaran strategis senilai Rp1,33 triliun untuk pengembangan sektor pertanian di Papua Selatan dari total alokasi Rp5 triliun untuk kawasan Papua secara keseluruhan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa penyaluran dana tersebut difokuskan pada perluasan lahan, perbaikan sistem irigasi, penyediaan alat dan mesin pertanian modern, hingga penyaluran benih dan pupuk berkualitas. Penerapan teknologi mekanisasi seperti traktor modern, rice transplanter, combine harvester, hingga pengoperasian drone pertanian terbukti mentransformasi pola kerja petani lokal dari sistem tradisional menuju era pertanian modern yang jauh lebih efisien.

Dampak dari modernisasi pertanian di wilayah Merauke dan sekitarnya menunjukkan peningkatan produktivitas yang signifikan bagi masyarakat setempat. Indeks pertanaman di wilayah tersebut berhasil ditingkatkan dari yang semula berada di kisaran 1,05 naik pesat menjadi 1,82 hingga 2,00. Peningkatan indeks ini memungkinkan para petani yang sebelumnya hanya mampu melakukan penanaman sekali dalam setahun kini dapat menanam hingga dua kali dalam periode yang sama.

Keberhasilan menggapai lompatan produktivitas ini sekaligus menepis keraguan publik mengenai kemampuan negara dalam mengelola ketahanan pangannya secara mandiri. Integrasi kebijakan dari tingkat pusat hingga ke posko-posko desa membuktikan bahwa sinergisitas antarlembaga mampu mengatasi hambatan birokrasi yang selama ini menghambat penyaluran bantuan sarana produksi. Dengan berjalannya modernisasi secara masif, pemuda di kawasan perdesaan kini makin tertarik untuk terjun ke sektor pertanian modern yang menjanjikan secara finansial, sehingga keberlanjutan regenerasi petani nasional makin terjamin.

Keberhasilan mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target ini membuktikan bahwa strategi pembangunan pertanian nasional berada di jalur yang sangat tepat. Kolaborasi erat antara kebijakan fiskal yang berpihak pada petani, modernisasi teknologi pertanian di wilayah potensial seperti Papua, serta kepemimpinan nasional yang fokus pada kedaulatan pangan telah melahirkan kebangkitan nyata bagi sektor pertanian. Dengan fondasi produksi yang kokoh dan kelembagaan yang solid, Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan seluruh rakyatnya secara mandiri, tetapi juga siap kembali tampil sebagai lumbung pangan yang diperhitungkan di tingkat dunia.

*) Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Pemerintah memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) terus diperkuat dengan tetap mengutamakan kecukupan gizi, keamanan pangan, dan kualitas makanan bagi penerima manfaat. Kondisi geografis dan tantangan distribusi menjadi perhatian agar masyarakat di wilayah 3T tetap memperoleh manfaat program secara optimal.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa wilayah dengan risiko gizi tinggi menjadi prioritas dalam pengembangan MBG. Menurutnya, perluasan program harus tetap memperhatikan kebutuhan gizi masyarakat di setiap wilayah.

“Pengembangan Program MBG diprioritaskan pada wilayah dengan risiko gizi tinggi,” ujar Sudaryono.

Sudaryono menjelaskan, pelaksanaan MBG di daerah dengan kondisi geografis dan akses yang berbeda membutuhkan penyesuaian teknis. Namun, penyesuaian tersebut tetap harus dilakukan dengan menjaga standar gizi dan kualitas makanan bagi penerima manfaat.

Ia menambahkan bahwa BGN terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan para ahli untuk memastikan pelaksanaan MBG berbasis standar gizi serta kebutuhan kelompok sasaran. Kolaborasi tersebut juga mencakup perhatian terhadap wilayah 3T dan daerah yang memiliki risiko masalah gizi lebih tinggi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai pelaksanaan MBG perlu terus diperbaiki melalui penguatan tata kelola dan pengawasan. Menurutnya, program tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dilaksanakan secara tepat sasaran.

“Program MBG harus terus kita perbaiki dan kita awasi bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah juga terus memperhatikan ketersediaan bahan pangan, kondisi rantai pasok, kemampuan distribusi, serta kesiapan sarana dan sumber daya manusia di daerah. Penyesuaian pola pelaksanaan diperlukan agar layanan MBG dapat menjangkau wilayah yang memiliki tantangan geografis lebih berat.

Pemerintah memastikan perluasan MBG dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah. Dengan penguatan pengawasan dan koordinasi lintas sektor, program diharapkan mampu menjangkau masyarakat 3T sekaligus mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia Indonesia. (*)

Jakarta – Pemerintah memprioritaskan percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan gizi tinggi. Langkah tersebut dilakukan melalui penataan dan percepatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah prioritas.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah telah menetapkan seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Papua sebagai prioritas percepatan SPPG 3T. Keputusan itu merupakan hasil rapat yang dipimpinnya dua pekan sebelumnya.

“Memang sudah keputusan rapat yang saya pimpin dua minggu yang lalu, 3T, NTT seluruhnya, Maluku seluruhnya, Papua seluruhnya,” ujarnya.

Zulhas mengingatkan percepatan MBG di wilayah 3T tetap harus memenuhi standar gizi yang ditetapkan pemerintah. Ia menegaskan keterbatasan daerah tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi menu maupun kandungan gizi.

“Tolong jangan dikurang-kurangi menunya. Tidak boleh mengurangi ketentuan dan tidak boleh mengurangi gizi yang sudah standar dalam MBG,” ungkapnya.

Seperti diketahui, pemerintah melakukan penataan terhadap 8.617 SPPG di daerah terpencil, termasuk 1.703 SPPG 3T. Di NTT, tercatat 1.123 pengajuan SPPG 3T, dengan 170 SPPG telah tervalidasi dan siap beroperasi.

Percepatan tersebut menjadi perhatian karena prevalensi stunting di NTT berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 mencapai 37 persen. Sejumlah daerah seperti Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, dan Timor Tengah Utara juga tercatat memiliki prevalensi stunting tinggi.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan daerah 3T menjadi prioritas penerima manfaat MBG setelah ditetapkan anggaran program MBG mencapai Rp40 triliun pada 2027. Saat ini, sekitar 1.703 SPPG telah tersebar di Papua, Maluku, Nias, dan NTT.

“Harapan kita semua ini juga 3T akan menjadi prioritas kita di daerah-daerah yang jauh, yang betul-betul membutuhkan,” kata Sudaryono.

BGN juga berencana membuka 284 dapur SPPG baru di daerah 3T. Data penerima manfaat telah diselaraskan dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memastikan program tepat sasaran.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, BGN akan menyusun peraturan untuk membakukan standar operasional dapur agar lebih komprehensif dan terjamin kelayakan konsumsinya.

“Ini saya harus keluarkan peraturan Badan Gizi, saya keluarkan aturan-aturan sehingga pada saat kick-off (dapur MBG di 3T) itu secara regulasi sudah bisa operasional,” pungkasnya.