Jakarta – Pemerintah menetapkan skema pembiayaan haji 2027 yang lebih meringankan beban jemaah melalui pemberian subsidi langsung, di tengah ketidakpastian ekonomi global dan penyesuaian sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Berdasarkan hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) BPIH, rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M ditetapkan sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah. Dari jumlah tersebut, beban langsung jemaah melalui Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) ditetapkan sebesar 55,50 persen atau rata-rata Rp54.648.825. Sementara itu, 44,50 persen atau Rp43.817.526,35 bersumber dari Nilai Manfaat.

Skema tersebut juga memperhitungkan setoran awal sebesar Rp25 juta, perolehan Virtual Account (VA) sekitar Rp3,4 juta, serta subsidi pemerintah sekitar Rp3,2 juta. Dengan formula tersebut, rata-rata sisa pelunasan jemaah menjadi Rp23.048.825, atau turun sekitar Rp3,38 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal menilai kebijakan tersebut menjadi sinyal positif bagi masyarakat karena memberikan ruang lebih besar bagi jemaah untuk memenuhi kewajiban pelunasan.

“Alhamdulillah, ongkos haji 2027 meringankan masyarakat yang akan menjalankan ibadah haji sehingga tidak terlalu berat dalam melunasinya,” katanya.

Selain meringankan biaya, pemerintah dan DPR juga menyepakati peningkatan kualitas layanan jemaah selama berada di Arab Saudi, termasuk peningkatan paket layanan dari Paket D menjadi Paket C. Langkah tersebut diharapkan memberikan kenyamanan dan kekhusyukan bagi jemaah.

Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf menegaskan, struktur pembiayaan disusun dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, akuntabilitas, serta keberlangsungan keuangan haji.

“Pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR RI terus berupaya merumuskan skema pembiayaan yang proporsional dan akuntabel. Kami berkomitmen untuk memastikan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci tetap terjaga secara optimal, seimbang antara beban jemaah dan optimalisasi nilai manfaat,” ujar Irfan.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal efisiensi dalam setiap lini pelayanan jemaah, baik selama di Tanah Air maupun saat berada di Arab Saudi, guna memberikan perlindungan dan kenyamanan maksimal bagi para jemaah.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari dana haji, baik yang bersumber dari Bipih maupun dari Nilai Manfaat, dikelola secara transparan dan dikembalikan sepenuhnya dalam bentuk pelayanan terbaik bagi jemaah. Aspek kenyamanan, akomodasi, konsumsi, hingga pembinaan jemaah menjadi prioritas utama kami,” pungkasnya.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Kabar baik datang bagi calon jemaah haji Indonesia yang dijadwalkan berangkat pada 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Pemerintah bersama DPR RI telah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) rata-rata sebesar Rp98,47 juta per jemaah. Angka ini lebih rendah dibandingkan usulan awal pemerintah yang mencapai sekitar Rp107,34 juta.

Yang paling terasa bagi calon jemaah adalah turunnya beban pembayaran langsung. Komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) ditetapkan rata-rata Rp54,65 juta atau 55,50 persen dari total BPIH. Sementara 44,50 persen atau sekitar Rp43,82 juta bersumber dari Nilai Manfaat pengelolaan keuangan haji. Berdasarkan penjelasan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), struktur pembayaran tersebut mencakup setoran awal Rp25 juta, Nilai Manfaat pada Virtual Account sekitar Rp3,4 juta, subsidi pemerintah Rp3,2 juta, dan setoran pelunasan rata-rata Rp23,05 juta. Dengan skema tersebut, pelunasan jemaah turun sekitar Rp3,38 juta dibandingkan rata-rata pelunasan pada 2026.

Kebijakan subsidi menjadi perhatian karena pemerintah mengambil langkah untuk menekan beban masyarakat ketika berbagai biaya penyelenggaraan haji tetap menghadapi tekanan. Tirto melaporkan bahwa kebijakan tersebut dipandang sebagai bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan peran negara dalam meringankan biaya haji. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal juga menilai keputusan itu menunjukkan kehadiran negara, sekaligus mengapresiasi perhatian Presiden terhadap calon jemaah.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan bahwa struktur pembiayaan disusun dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan keuangan haji. Ia menekankan bahwa pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR terus mencari skema pembiayaan yang proporsional agar beban jemaah dapat ditekan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan di Tanah Suci.

Pesan tersebut penting karena penurunan biaya tidak seharusnya dipahami sebagai pemangkasan layanan. Pemerintah justru menyatakan efisiensi dilakukan tanpa mengurangi perlindungan, kenyamanan, akomodasi, konsumsi, dan pembinaan jemaah. Tirto juga melaporkan adanya peningkatan paket layanan di Arab Saudi dari Paket D menjadi Paket C, sehingga penghematan biaya berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan kenyamanan jemaah.

Informasi mengenai penurunan pelunasan juga mendapat perhatian publik melalui pemberitaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Beranda Indonesia. Pemberitaan tersebut sama-sama menempatkan kebijakan pembiayaan haji 2027 sebagai kabar positif bagi calon jemaah, terutama karena nominal yang harus disiapkan pada tahap pelunasan menjadi lebih ringan. Namun, angka yang beredar di sejumlah pemberitaan perlu dibaca hati-hati karena terdapat perbedaan penyebutan nominal subsidi dan pelunasan. Data resmi BPKH menjadi rujukan yang paling jelas untuk struktur final, yakni subsidi pemerintah Rp3,2 juta dan rata-rata pelunasan Rp23,05 juta.

Di balik kabar menggembirakan tersebut, terdapat tanggung jawab besar untuk menjaga keberlanjutan dana haji. BPKH menyatakan Nilai Manfaat yang dialokasikan untuk penyelenggaraan haji 2027 mencapai sekitar Rp8,83 triliun. Dana tersebut menjadi bagian penting dari skema pembiayaan sehingga jemaah tidak menanggung seluruh biaya riil penyelenggaraan secara langsung.

Karena itu, subsidi haji perlu dilihat bukan semata sebagai angka pengurang biaya, tetapi sebagai kebijakan publik yang menyangkut keadilan antargenerasi. Dana haji harus dikelola secara hati-hati agar manfaatnya dapat dirasakan jemaah yang berangkat sekarang tanpa mengorbankan hak jemaah yang masih berada dalam masa tunggu.

Penetapan biaya 2027 juga memberi kepastian lebih awal bagi calon jemaah untuk mempersiapkan kebutuhan keberangkatan. Dengan rata-rata pelunasan sekitar Rp23 juta, perencanaan keuangan keluarga menjadi relatif lebih ringan. Bagi sebagian masyarakat, selisih beberapa juta rupiah dapat menentukan kemampuan memenuhi kewajiban pelunasan tanpa mengganggu kebutuhan pokok lainnya.

Kepastian ini juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola haji. Masyarakat membutuhkan informasi yang sederhana, konsisten, dan mudah diverifikasi mengenai komponen biaya, sumber subsidi, serta penggunaan Nilai Manfaat. Transparansi tersebut akan membantu calon jemaah memahami bahwa biaya yang mereka bayarkan merupakan bagian dari skema pembiayaan yang besar, bukan keseluruhan biaya penyelenggaraan.

Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan seragam di seluruh daerah, termasuk dalam penyampaian informasi kepada jemaah. Jangan sampai kabar mengenai subsidi menimbulkan kebingungan akibat perbedaan angka atau penafsiran.

Kebijakan ini memperkuat kepastian bagi masyarakat. Kabar baik ini pada akhirnya bukan hanya tentang murahnya biaya haji. Yang lebih penting adalah hadirnya kebijakan yang berusaha menyeimbangkan tiga kepentingan sekaligus: kemampuan masyarakat, keberlanjutan keuangan haji, dan kualitas pelayanan ibadah.

Jika pelaksanaannya konsisten, subsidi haji 2027 dapat menjadi contoh bahwa efisiensi anggaran tidak harus berujung pada penurunan kualitas layanan. Negara justru dituntut memastikan setiap rupiah yang dikelola untuk penyelenggaraan haji memberikan manfaat maksimal bagi jemaah.

Bagi calon jemaah, keputusan ini layak disambut dengan rasa syukur sekaligus sikap realistis. Biaya memang lebih ringan, tetapi persiapan ibadah tetap membutuhkan perencanaan, kesiapan fisik, administrasi, dan mental. Tujuan utama kebijakan tersebut bukan sekadar membuat perjalanan menuju Tanah Suci lebih terjangkau, melainkan memastikan semakin banyak jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Bagas Nurahman)*

Keberangkatan menuju Tanah Suci menjadi momen yang dinantikan masyarakat setelah melewati masa tunggu yang panjang. Pada 2027, calon jemaah haji mendapatkan kabar yang semakin melegakan setelah pemerintah bersama DPR RI menyepakati pemberian subsidi pelunasan sebesar Rp3 juta per jemaah. Kebijakan tersebut menjadi bentuk perhatian negara untuk meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan calon jemaah dapat mempersiapkan perjalanan ibadah dengan lebih tenang.

Pemberian subsidi memiliki arti penting karena biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi geopolitik internasional menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi penyelenggaraan perjalanan haji. Dalam situasi tersebut, pemerintah mengambil langkah untuk memastikan perubahan kondisi global tidak sepenuhnya dirasakan oleh jemaah melalui tambahan beban biaya. Kehadiran subsidi menjadi bentuk perlindungan sekaligus kepedulian negara terhadap masyarakat yang telah lama menantikan keberangkatan.

Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa pemerintah memberikan subsidi agar dampak situasi geopolitik di luar negeri tidak membebani calon jemaah haji. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa negara hadir untuk menjaga keterjangkauan biaya keberangkatan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat yang akan menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Bagi jemaah yang memperoleh porsi keberangkatan pada 2027, subsidi tersebut menjadi kabar positif setelah penantian panjang. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mengatakan bahwa jemaah yang berangkat pada 2027 merupakan mereka yang telah memperoleh porsi sesuai antrean di daerah masing-masing. Secara umum, masa tunggu jemaah berada pada kisaran 13 hingga 15 tahun. Dengan demikian, subsidi diberikan kepada masyarakat yang sudah mendapatkan kepastian untuk menjalankan ibadah haji pada tahun tersebut.

Dukungan tersebut juga memberikan kesempatan bagi jemaah untuk mengalokasikan persiapan secara lebih terukur menjelang keberangkatan. Keringanan Rp3 juta dapat membantu mengurangi kebutuhan dana yang harus disiapkan pada tahap pelunasan, sehingga jemaah memiliki ruang untuk memenuhi kebutuhan persiapan lainnya. Dengan kepastian biaya dan dukungan negara, perjalanan menuju Tanah Suci dapat dipersiapkan dengan lebih mantap, baik dari sisi finansial maupun kesiapan ibadah.

Penantian belasan tahun tentu membuat keberangkatan ke Tanah Suci memiliki nilai yang sangat berarti. Karena itu, kebijakan subsidi tidak hanya dapat dilihat sebagai pengurangan nominal pembayaran, tetapi juga sebagai bentuk dukungan negara pada tahap akhir perjalanan panjang calon jemaah menuju keberangkatan. Ketika kepastian jadwal telah diperoleh, keringanan biaya memberikan ruang lebih besar bagi jemaah untuk memusatkan perhatian pada persiapan ibadah.

Pemerintah menetapkan biaya pelunasan yang harus dibayarkan jemaah haji 2027 sebesar Rp23.248.825. Besaran tersebut telah memperhitungkan subsidi pemerintah sebesar Rp3 juta, sehingga jemaah memperoleh keringanan dibandingkan apabila seluruh kebutuhan pelunasan harus ditanggung sendiri. Selain subsidi, pembiayaan juga didukung oleh setoran awal dan nilai manfaat yang telah diperhitungkan dalam skema penyelenggaraan haji.

Dari keseluruhan biaya, Bipih 2027 ditetapkan sebesar Rp54.648.825. Jemaah telah memiliki setoran awal sebesar Rp25 juta, kemudian memperoleh subsidi pemerintah Rp3 juta serta dukungan nilai manfaat sekitar Rp3,4 juta dalam perhitungan pelunasan. Setelah seluruh komponen tersebut diperhitungkan, jemaah cukup memenuhi pelunasan sebesar Rp23.248.825. Skema ini memperlihatkan upaya pemerintah untuk menjaga biaya langsung yang harus disiapkan jemaah tetap terjangkau.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa besaran pelunasan Bipih jemaah haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi telah disepakati pemerintah dan DPR RI. Kesepakatan tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai kewajiban biaya yang harus dipenuhi sebelum keberangkatan.

Secara keseluruhan, BPIH 2027 ditetapkan sebesar Rp98.466.351,35, sedangkan Bipih berada pada angka Rp54.648.825. Selisih pembiayaan tersebut ditopang melalui nilai manfaat sebesar Rp43.817.526,35. Struktur pembiayaan tersebut menunjukkan adanya mekanisme bersama dalam menopang penyelenggaraan ibadah haji agar tetap dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan pelayanan kepada jemaah.

Kebijakan subsidi juga memberikan gambaran bahwa peningkatan biaya penyelenggaraan tidak sepenuhnya diteruskan kepada masyarakat. Pemerintah mengambil bagian dalam menjaga kemampuan jemaah melalui dukungan anggaran. Langkah tersebut menjadi semakin penting bagi calon jemaah yang telah mempersiapkan dana selama bertahun-tahun untuk memenuhi panggilan ibadah haji.

Bagi jemaah yang baru mendaftar, subsidi pelunasan Rp3 juta belum diberlakukan karena kebijakan tersebut diperuntukkan bagi jemaah yang mendapatkan porsi keberangkatan pada 2027. Ketentuan ini sekaligus memberikan kejelasan mengenai sasaran kebijakan sehingga subsidi dapat diarahkan kepada masyarakat yang memang akan berangkat ke Tanah Suci pada tahun tersebut. Perbedaan masa tunggu di setiap daerah juga menjadi bagian dari mekanisme penentuan jemaah yang memperoleh porsi keberangkatan.

Kebijakan tersebut memberikan napas lega bagi jemaah yang telah menunggu belasan tahun untuk memenuhi panggilan ke Tanah Suci. Dengan adanya dukungan pemerintah sebesar Rp3 juta, kepastian biaya pelunasan, serta sinergi bersama DPR RI, calon jemaah dapat melangkah menuju keberangkatan dengan persiapan yang lebih mantap. Kehadiran negara dalam skema pembiayaan tersebut menjadi bukti bahwa perjalanan ibadah masyarakat mendapat perhatian dan dukungan, sehingga harapan menuju Tanah Suci dapat diwujudkan dengan rasa lebih tenang.

)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta

Jakarta – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan pemerintah menyiapkan program pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan kapasitas mencapai 7 gigawatt (GW) sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Pengembangan PLTN menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memastikan ketersediaan energi yang cukup, andal, kompetitif, dan berkelanjutan. Hashim menyebut program nuklir tersebut telah masuk dalam master plan energi nasional.

“Indonesia akan memulai program pengembangan nuklir yang sangat ambisius. Yang terakhir saya dengar dari Pak Darmawan (Direktur Utama PT PLN) adalah target 7 GW masuk dalam master plan energi nasional,” ujar Hashim.

Selain PLTN, pemerintah juga memiliki target pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt peak (GWp). Pengembangan berbagai sumber energi tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi.

“Pemerintah harus menyediakan listrik, energi untuk rakyatnya. Sehingga mereka bisa menerangi rumah, sehingga anak-anak bisa belajar pada malam hari, sehingga rumah sakit dan klinik di daerah terpencil teraliri listrik saat mereka membutuhkannya,” ucapnya.

Rencana PLTN juga berkaitan dengan proyeksi peningkatan kebutuhan listrik nasional. Pemerintah memperkirakan kebutuhan listrik dapat mencapai 600 terawatt jam (TWh), dengan konsumsi mendekati 2.000 kilowatt jam (kWh) per kapita pada 2030.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan pemerintah masih mempertahankan target PLTN mulai beroperasi atau on-stream pada 2032. Target tersebut telah tercantum dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

“Sekarang ini kan sudah menjadi keputusan kalau PLTN on-stream di tahun 2032. Ya sudah, kita tunggu saja sampai nanti kita bisa achieve pada tahun yang dimaksud,” ujar Satya.

Ia menyebut terdapat sekitar 28 lokasi yang dinilai potensial untuk pengembangan PLTN. Untuk tahap awal, Bangka Belitung dan Kalimantan Barat menjadi wilayah yang dipertimbangkan. Pembangunan tahap awal juga diarahkan menggunakan teknologi small modular reactor (SMR).

Dari sisi kesiapan, Indonesia telah memiliki sejumlah landasan regulasi dan peta jalan pengembangan energi nuklir. Roadmap tersebut memuat skenario peningkatan kapasitas nuklir hingga 2060, termasuk target 7 GW pada 2040.

Pengembangan tersebut mencakup kesiapan teknologi, lokasi, regulasi, sumber daya manusia, dan konsolidasi kelembagaan agar pemanfaatan energi nuklir dapat dipersiapkan secara bertahap.

[w.R]

JAKARTA — Upaya memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil kini turut menempatkan nuklir dalam peta jalan kelistrikan nasional.

Pemerintah menyiapkan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) secara bertahap, dimulai dari kapasitas awal yang terbatas sebelum diperbesar sesuai kebutuhan sistem.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut nuklir sebagai salah satu pilar program energi nasional. Target PLTN sebesar 7 gigawatt (GW) disebutnya telah masuk dalam pembahasan rencana induk energi bersama PT PLN (Persero).

“Pilar lain dari program energi kita adalah nuklir. Pemerintah Indonesia akan memulai program nuklir yang sangat ambisius,” kata Hashim dalam Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2026 di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Menurut Hashim, nuklir akan berjalan beriringan dengan program energi bersih lain, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 GW, panas bumi, hidro, hingga bahan bakar hayati.

Seluruh program itu, tegasnya, dijalankan tanpa mematikan industri batu bara nasional.

“Pemerintah harus menyediakan listrik, energi untuk rakyatnya. Sehingga mereka bisa menerangi rumah, sehingga anak-anak bisa belajar pada malam hari,” ujar Hashim.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 mencantumkan PLTN berkapasitas 500 megawatt (MW) berbasis small modular reactor (SMR).

Adapun draf RUPTL hingga 2040 membuka ruang pengembangan hingga sekitar 7 GW.

“Karena 500 MW dalam RUPTL itu hanyalah tahap pertama dan untuk nanti sedang pembahasan RUPTL sampai 2040 bisa sampai sekitar 7 GW,” kata Darmawan.

Darmawan juga mendorong payung hukum yang lebih kuat melalui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Ia menambahkan, pembangunan jaringan transmisi untuk menyalurkan listrik dari PLTN memerlukan dukungan finansial pemerintah, dengan kebutuhan dana sekitar Rp434 triliun.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan, pemerintah masih mempertahankan target PLTN beroperasi pada 2032 sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Energi Nasional dan RUPTL.

Tahap awal diperkirakan berlokasi di Bangka Belitung dan Kalimantan Barat dari 28 lokasi potensial yang dikaji BRIN.

Dalam forum di Tokyo, Jepang, Satya memaparkan bahwa Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional memproyeksikan PLTN menyumbang sekitar 14,2 persen produksi listrik nasional pada 2060, dengan kapasitas dikembangkan bertahap hingga sekitar 35 GW.

“Pengembangan nuklir adalah usaha monumental yang membutuhkan tata kelola terintegrasi, regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang terampil, kepercayaan publik yang berkelanjutan, serta pelaksanaan proyek yang bertanggung jawab,” ujar Satya.

Saat ini, Indonesia berada pada Fase 1 milestone persiapan PLTN menurut pedoman International Atomic Energy Agency (IAEA).

Draf Peraturan Presiden tentang pembentukan organisasi pelaksana program energi nuklir tengah diajukan kepada Presiden, sementara kerja sama dengan Jepang telah dituangkan dalam nota kerja sama sejak Maret 2026. (*)

Oleh: Sjaichul Anwari *)

Ketahanan energi menjadi salah satu penentu kemampuan Indonesia menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan ketidakpastian pasokan global. Dalam menghadapi tantangan tersebut, energi nuklir mulai memperoleh tempat dalam perencanaan nasional sebagai sumber listrik rendah emisi yang dapat mendukung pasokan secara stabil.

Namun, pemanfaatan nuklir menuntut persiapan yang jauh lebih kompleks daripada pembangunan pembangkit listrik pada umumnya. Keselamatan, kepastian regulasi, kesiapan teknologi, dan kompetensi manusia harus menjadi fondasi agar pengembangan energi nuklir benar-benar memperkuat kepentingan nasional.

Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir, menekankan pentingnya memperkuat kerja sama Indonesia-Jepang dalam pengembangan kapasitas energi nuklir yang aman dan bertanggung jawab. Kolaborasi tersebut membuka ruang bagi Indonesia untuk mempelajari teknologi, tata kelola, serta pengembangan sumber daya manusia dari negara yang memiliki pengalaman panjang dalam pemanfaatan energi nuklir.

Kerja sama internasional memiliki arti penting karena Indonesia sedang menyiapkan fondasi untuk memasuki industri nuklir secara bertahap. Pengalaman negara mitra dapat menjadi bahan pembelajaran, tetapi standar keselamatan dan desain kebijakan tetap harus disesuaikan dengan kondisi geografis, kelembagaan, serta kebutuhan sistem kelistrikan nasional.

Energi nuklir menawarkan karakteristik pasokan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan listrik secara konsisten ketika pembangkit energi terbarukan seperti surya dan angin mengalami perubahan produksi. Kombinasi berbagai sumber energi dapat memperkuat ketahanan sistem, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan mendukung target pengurangan emisi.

Anggota Dewan Energi Nasional periode 2026–2030, Satya Widya Yudha, menjelaskan bahwa energi nuklir telah ditempatkan dalam perencanaan ketenagalistrikan Indonesia sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi jangka panjang. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pengembangannya memerlukan kesiapan regulasi, penerimaan masyarakat, pendanaan, lokasi yang sesuai, dan penguatan sistem jaringan listrik.

Tantangan geografis Indonesia membuat pemilihan lokasi menjadi salah satu keputusan paling menentukan. Kajian harus memperhitungkan risiko gempa bumi, tsunami, kondisi geologi, ketersediaan air, serta jarak dari pusat kebutuhan listrik agar keselamatan dan keandalan pasokan dapat dijaga.

Pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) juga membutuhkan kerangka hukum yang jelas dan lembaga pengawas yang kuat. Setiap tahap, mulai dari pemilihan teknologi dan perizinan hingga konstruksi, pengoperasian, serta pengelolaan limbah, harus mengikuti standar keselamatan yang ketat dan dapat diawasi secara independen.

Kepercayaan publik menjadi unsur penting dalam keseluruhan proses tersebut. Pemerintah perlu menyediakan informasi yang terbuka mengenai manfaat, risiko, prosedur keselamatan, dan mekanisme penanganan keadaan darurat agar masyarakat dapat memahami keputusan pengembangan nuklir berdasarkan pengetahuan yang memadai.

Kesiapan sumber daya manusia juga menentukan apakah teknologi yang dipilih dapat dikelola secara bertanggung jawab. Indonesia membutuhkan tenaga ahli dalam bidang reaktor, keselamatan radiasi, pengawasan, rekayasa, keamanan siber, hingga pengelolaan bahan bakar dan limbah nuklir.

Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Amarulla Octavian, menyoroti pentingnya menyiapkan SDM untuk mendukung rencana PLTN pertama Indonesia. Kebutuhan tenaga kompeten perlu dipenuhi sejak tahap persiapan dan meningkat ketika proyek memasuki fase komisioning, yakni proses pengujian untuk memastikan fasilitas bekerja sesuai desain dan persyaratan keselamatan.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan pemerintah mulai menempatkan energi nuklir sebagai salah satu pilar strategis dalam kebijakan energi nasional. Target pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir hingga 7 gigawatt (GW)* telah dimasukkan ke dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan perencanaan ketenagalistrikan nasional. Menurut Hashim, langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung transisi menuju energi bersih. Pemerintah juga mendorong pengembangan biofuel untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, terutama dari kawasan yang rentan terhadap konflik geopolitik.

Sementara itu, CEO Rosatom Alexey Likhachev menyampaikan kesiapan perusahaan nuklir Rusia untuk mendukung Indonesia melalui pengembangan PLTN skala besar, reaktor modular kecil, hingga unit pembangkit terapung. Kerja sama juga diarahkan pada pembangunan infrastruktur nuklir, pelatihan sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi nuklir untuk kepentingan nonenergi. Bagi Indonesia, pola kerja sama tersebut berpotensi mempercepat pembentukan ekosistem nuklir nasional sekaligus mendorong transfer pengetahuan dan kemampuan teknologi.

Dari sisi regulasi, Plt. Ketua Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Zainal Arifin, menyatakan Indonesia terus mengembangkan kerangka pengawasan untuk memastikan pemanfaatan energi nuklir berlangsung aman dan sesuai standar. Pembahasan dengan Rosatom antara lain mencakup kesiapan regulasi, perizinan, serta koordinasi lintas sektor untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir terapung. Sebelumnya, Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir Bapeten, Nur Syamsi Syam, juga menjelaskan bahwa pembahasan mengenai floating power unit telah berjalan sejak awal 2026 melalui lokakarya dan koordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait. Penguatan regulasi ini menjadi krusial agar ambisi pengembangan energi nuklir tidak hanya bertumpu pada target kapasitas, tetapi juga dibangun di atas fondasi keselamatan, kesiapan kelembagaan, dan pengawasan yang kuat.

Dengan arah kebijakan yang semakin jelas, pengembangan energi nuklir dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mempercepat penguasaan teknologi strategis. Kuncinya adalah memastikan setiap langkah berjalan hati-hati, transparan, dan berstandar keselamatan tinggi agar nuklir benar-benar menjadi bagian dari solusi energi nasional yang berkelanjutan.

*) Pengamat Energi Terbarukan

Oleh: Nadira Citra Maheswari)*

Indonesia memasuki babak baru dalam membangun sistem energi nasional yang tangguh, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan jangka panjang. Pengembangan energi nuklir menjadi salah satu bagian dari arah tersebut melalui target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berkapasitas 7 gigawatt (GW).

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa Indonesia menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berkapasitas 7 gigawatt (GW). Pembangunan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Di samping pengembangan energi nuklir, pemerintah juga menetapkan target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas hingga 100 gigawatt peak (GWp). Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan ketersediaan energi yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Target tersebut hadir di tengah kebutuhan listrik Indonesia yang terus meningkat. Pemerintah memproyeksikan kebutuhan listrik nasional akan meningkat secara signifikan hingga mencapai 600 TWh pada 2030, sementara konsumsi listrik per kapita diperkirakan mendekati 2.000 kWh. Peningkatan kebutuhan tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, perluasan industri, pembangunan kawasan baru, serta meningkatnya aktivitas masyarakat yang bergantung pada energi listrik.

Hashim menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk dikembangkan sebagai sumber energi baru dan terbarukan (EBT). Menurutnya, pemerintah berkewajiban menyediakan pasokan listrik yang andal sehingga masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil, dapat memperoleh akses terhadap fasilitas dasar.

Dalam konteks tersebut, energi nuklir menjadi salah satu pilihan untuk memperkuat bauran pembangkitan nasional. PLTN dapat memasok listrik secara berkesinambungan dan melengkapi sumber energi terbarukan yang produksinya dipengaruhi kondisi alam. Pengembangan PLTN 7 GW juga berjalan beriringan dengan target PLTS hingga 100 GWp sebagai bagian dari diversifikasi sumber pembangkitan.

Diversifikasi energi menjadi penting bagi Indonesia yang memiliki wilayah geografis luas dengan karakteristik sumber daya dan kebutuhan energi yang berbeda. Pemanfaatan berbagai teknologi pembangkitan dapat memperkuat sistem kelistrikan sekaligus mendukung perluasan akses listrik bagi masyarakat.

Selaras dengan arah kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan penetapan lokasi atau tapak pembangunan PLTN di Indonesia pada 2026 dan paling lambat 2027. Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi menyampaikan bahwa penentuan tapak akan disesuaikan dengan teknologi nuklir yang nantinya dipilih.

Penetapan tapak menjadi tahapan penting karena berkaitan dengan teknologi yang digunakan serta berbagai pertimbangan teknis dan keselamatan. Proses tersebut juga menunjukkan bahwa pengembangan energi nuklir membutuhkan perencanaan jangka panjang dan tata kelola yang terintegrasi.

Elen menyebutkan, sejumlah negara telah menyatakan ketertarikannya untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam pengembangan teknologi nuklir, antara lain Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Rusia. Kerja sama tersebut dapat menjadi bagian dari proses membangun kemampuan nasional dalam mengelola teknologi nuklir untuk tujuan damai.

Pengembangan PLTN membutuhkan sumber daya manusia berkompetensi tinggi, sistem regulasi yang kuat, infrastruktur pendukung, serta tata kelola keselamatan yang ketat. Karena itu, pembangunan PLTN tidak hanya menyangkut pendirian pembangkit, tetapi juga pengembangan ekosistem teknologi, peningkatan kapasitas tenaga ahli, dan penguatan industri pendukung.

Kebutuhan terhadap pasokan listrik yang stabil semakin penting ketika elektrifikasi menjadi bagian dari transformasi ekonomi. Pertumbuhan industri, pusat data, layanan publik, transportasi berbasis listrik, serta berbagai kegiatan ekonomi digital akan meningkatkan kebutuhan terhadap sistem pembangkitan yang mampu menjaga kontinuitas pasokan.

Pengembangan energi nuklir juga memiliki relevansi dengan agenda transisi energi. Selain mengurangi ketergantungan pada satu sumber pembangkitan, energi nuklir dapat menghasilkan listrik dengan emisi operasional yang rendah. Kehadirannya dapat melengkapi pengembangan energi surya dan berbagai sumber energi lainnya dalam membangun sistem kelistrikan yang lebih beragam.

Di sisi lain, pembangunan PLTN dapat memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri konstruksi dan manufaktur, serta peningkatan kebutuhan terhadap tenaga ahli di bidang teknik, keselamatan, penelitian, pengawasan, dan pengoperasian pembangkit.

Kemandirian energi tidak berarti Indonesia hanya mengandalkan satu jenis sumber energi. Kemandirian dapat dibangun melalui kemampuan memanfaatkan berbagai sumber daya sekaligus mengembangkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan nasional. Indonesia memiliki potensi energi surya, hidro, panas bumi, bioenergi, serta sumber daya yang dapat mendukung pengembangan energi nuklir.

Dalam kerangka tersebut, energi nuklir dapat menjadi bagian dari perjalanan menuju sistem kelistrikan nasional yang lebih kuat. Target PLTN 7 GW dan PLTS 100 GWp menunjukkan upaya memperluas kapasitas pembangkitan sekaligus mempersiapkan sistem energi menghadapi peningkatan kebutuhan listrik.

Dengan proyeksi kebutuhan listrik mencapai 600 TWh pada 2030, Indonesia membutuhkan sistem energi yang mampu tumbuh seiring perkembangan ekonomi. Industri memerlukan kepastian pasokan listrik, masyarakat membutuhkan akses energi yang semakin luas, sementara pembangunan rendah emisi membutuhkan sumber energi yang lebih berkelanjutan.

Energi nuklir menjadi salah satu pilihan dalam menjawab kebutuhan tersebut melalui penguatan ketahanan energi, diversifikasi sumber listrik, pengembangan teknologi, dan dukungan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pengembangannya membutuhkan perencanaan matang, standar keselamatan yang kuat, serta kesiapan sumber daya manusia dan teknologi nasional.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

JAKARTA — Ancaman bencana hidrometeorologi masih menjadi perhatian pemerintah di tengah fenomena El Nino yang diprediksi bertahan hingga awal 2027. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat 529 zona musim atau 61,08 persen wilayah Indonesia berpotensi mengalami kemunduran awal musim hujan 2026/2027. Kondisi ini membuat kesiapsiagaan terhadap kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, hingga longsor perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marjuki mengatakan dampak El Nino masih perlu diwaspadai meski sejumlah daerah mulai memasuki periode hujan. Menurut dia, kondisi atmosfer dan laut menyebabkan kemarau berlangsung lebih panjang dan kering sehingga risiko karhutla tetap terbuka.

“Musim kemarau kita secara umum akan menjadi lebih panjang dan menjadi lebih kering,” ujar Marjuki.

Marjuki menjelaskan El Nino diprediksi bertahan hingga awal 2027 dan dapat membuat awal musim hujan mundur dari kondisi normal. Pada Oktober, wilayah selatan ekuator masih cenderung mengalami curah hujan rendah, sementara perbaikan secara bertahap diperkirakan mulai terlihat pada November.

Kondisi berbeda mulai terlihat di sejumlah daerah yang memasuki masa peralihan. Di Bengkulu, misalnya, musim hujan diperkirakan mulai berlangsung pada pertengahan Oktober. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bengkulu I Made Ardana mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi peningkatan intensitas hujan.

“Menjelang musim penghujan yang diperkirakan BMKG akan terjadi pada Oktober 2026, maka antisipasi yang dilakukan oleh BPBD mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk membersihkan saluran air dari sampah, menjaga kebersihan lingkungan guna mengantisipasi terjadinya banjir,” kata I Made.

Sementara itu, Kepala Stasiun Klimatologi BMKG NTB Nuga Putrantijo mengingatkan pola musim di Nusa Tenggara Barat juga mengalami perubahan. Seluruh zona musim di NTB diprakirakan mengalami kemunduran awal musim hujan.

“El Nino kita adalah El Nino yang sangat kuat. Ini menyebabkan panjangnya musim kemarau di tahun 2026,” kata Nuga.

Ia menambahkan, musim hujan yang datang lebih lambat berpotensi berlangsung lebih singkat dengan intensitas hujan lebih tinggi.

“Karena pendek, kita memprediksi nanti curah hujan akan lebih tinggi intensitasnya. Inilah yang biasanya memicu bencana hidrometeorologis, biasanya banjir dan tanah longsor,” ujarnya.

Data BNPB menunjukkan karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah pada awal Oktober, sementara laporan banjir juga muncul di beberapa daerah. Pemerintah bersama BPBD dan unsur terkait terus melakukan pemantauan serta penanganan sesuai perkembangan di lapangan.

Dengan penguatan informasi cuaca, koordinasi pusat dan daerah, serta kesiapsiagaan masyarakat, potensi dampak El Nino dan perubahan pola musim dapat diantisipasi lebih dini sehingga perlindungan masyarakat dan keberlanjutan aktivitas nasional tetap terjaga.(*)

Jakarta – Pemerintah terus meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai ancaman bencana hidrometeorologi yang berpotensi terjadi akibat pergeseran pola musim 2026-2027. Risiko yang menjadi perhatian meliputi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, hingga longsor.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Prof. Teuku Faisal Fathani, menjelaskan musim hujan 2026-2027 diperkirakan memiliki curah hujan dalam kategori normal, tetapi berlangsung dengan periode yang lebih singkat. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena hujan dalam waktu relatif pendek dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi basah, khususnya banjir dan longsor.

“Karakter hujan pada musim 2026-2027 diperkirakan masih normal, tetapi waktunya lebih singkat. Kondisi ini harus diantisipasi karena dapat meningkatkan ancaman banjir dan longsor di sejumlah wilayah,” kata Faisal.

BMKG memperkirakan sebagian besar daerah di Indonesia akan mengalami keterlambatan memasuki musim hujan dibandingkan kebiasaan sebelumnya. Fenomena El Nino yang kuat serta Indian Ocean Dipole (IOD) menjadi faktor yang memengaruhi kondisi tersebut. Sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada November hingga Desember, sementara periode puncaknya diprediksi berlangsung pada Desember, Januari, dan Februari.

“Sebagian wilayah diperkirakan baru memasuki musim hujan pada November dan Desember, sedangkan puncaknya kemungkinan terjadi pada Desember, Januari, hingga Februari,” ujar Faisal.

Faisal menambahkan bahwa pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga harus mempertimbangkan kondisi atmosfer. Rendahnya pertumbuhan awan konvektif pada musim kemarau membuat rekayasa cuaca tidak dapat dilakukan secara terus-menerus.

Di Banten, Gubernur Andra Soni menyatakan Pemprov Banten bersama BMKG telah menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi keterlambatan musim hujan dan ancaman kekeringan.

“Keterlambatan musim hujan dan dampak kekeringan harus dipersiapkan sedini mungkin. Kami ingin seluruh langkah penanganannya tersusun secara terarah,” kata Andra.

Pemprov Banten juga berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memetakan wilayah yang membutuhkan penanganan prioritas, termasuk memastikan pasokan air bersih bagi masyarakat. Pemerintah daerah turut menyiapkan opsi Teknologi Modifikasi Cuaca untuk membantu meningkatkan ketersediaan air di waduk, termasuk Bendungan Karian.

“Jika kondisi mengharuskan adanya rekayasa cuaca, pemerintah daerah siap bekerja sama dengan BMKG untuk melaksanakannya,” tegas Andra. (*)

Oleh Aditya Hartanto )*

Kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi dinilai semakin penting seiring meningkatnya risiko banjir, kekeringan, kebakaran, hingga dampak cuaca ekstrem yang dapat terjadi secara bergantian. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menilai penguatan mitigasi berbasis risiko, pemanfaatan informasi ilmiah, serta kolaborasi lintas sektor menjadi langkah utama untuk membangun ketangguhan masyarakat.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan bahwa kesiapsiagaan tidak seharusnya hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi, melainkan harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Faisal menjelaskan bahwa, pada kondisi hidrometeorologi basah, curah hujan tinggi dapat meningkatkan potensi banjir beserta berbagai dampak turunannya.

Sebaliknya, ketika kondisi lebih kering berlangsung, risiko kekeringan, kebakaran, serta penurunan kualitas udara dapat meningkat. Karena itu, keseimbangan kondisi cuaca menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan.

BMKG selama ini menyediakan informasi cuaca dan iklim yang dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil keputusan. Dukungan juga diberikan melalui Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC bersama pemerintah daerah dan lembaga terkait sesuai kondisi atmosfer serta kebutuhan wilayah.

Namun, Faisal mengingatkan bahwa OMC tidak dapat ditempatkan sebagai satu-satunya solusi dalam menghadapi persoalan hidrometeorologi. Menurutnya, rekayasa cuaca harus berjalan bersama langkah struktural seperti normalisasi sungai, pengerukan waduk, penataan bantaran sungai, pengelolaan sumber daya air, dan penegakan tata ruang.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan kebijakan jangka panjang, bukan hanya respons ketika ancaman sudah berada di depan mata. Mitigasi yang dilakukan sejak awal dinilai lebih efektif dalam mengurangi potensi korban jiwa maupun kerugian ekonomi.

Dalam menghadapi aktivitas gunung api, BMKG juga memiliki peran penting dalam memantau kondisi atmosfer, terutama arah serta kecepatan angin yang dapat memengaruhi pergerakan abu vulkanik. Sementara pemantauan aktivitas vulkanologi menjadi kewenangan Badan Geologi Kementerian ESDM, informasi atmosfer dari BMKG dapat digunakan untuk mendukung keselamatan penerbangan, pelayaran, dan masyarakat.

Faisal menilai koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting agar informasi yang tersedia dapat diterjemahkan menjadi tindakan yang cepat dan tepat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi mengenai ancaman, tetapi juga mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika kondisi darurat terjadi.

Ancaman gempa bumi juga menjadi perhatian serius karena Indonesia berada di wilayah pertemuan lempeng tektonik aktif. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan Indonesia memiliki tingkat aktivitas kegempaan tinggi karena berada di pertemuan empat lempeng tektonik utama.

Kondisi tersebut membuat kesiapan bangunan dan pemahaman masyarakat terhadap mitigasi menjadi sangat penting. Menurut Wijayanto, mitigasi gempa harus mencakup pemahaman terhadap sumber ancaman, penyediaan informasi peringatan yang cepat dan akurat, penyampaian informasi kepada pihak yang membutuhkan, serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam melakukan penyelamatan dan evakuasi.

BMKG memperkuat sistem tersebut melalui ribuan perangkat observasi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk instrumen pemantauan gempa dan tsunami. Sistem Indonesia Tsunami Early Warning System juga terus mendukung penyebaran informasi peringatan dini secara cepat sehingga masyarakat dan pemerintah memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan penyelamatan.

Kondisi ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Dalam setahun terakhir, pemerintah juga menunjukkan sejumlah upaya untuk memperkuat pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, perlindungan masyarakat, serta program sosial dan ekonomi yang dapat mendukung ketahanan nasional.

Berbagai program tersebut menjadi modal penting karena ketangguhan menghadapi bencana tidak hanya ditentukan oleh alat pendeteksi, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur, kemampuan pemerintah merespons keadaan darurat, serta daya tahan masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai persoalan kebencanaan harus menjadi perhatian utama, terutama bagi Jakarta sebagai kota global yang menghadapi risiko kompleks. Potensi kebakaran ketika musim kering, pengaruh El Niño, serta kepadatan permukiman membuat kesiapsiagaan harus terus diperkuat.

Pramono menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BNPB, BMKG, TNI, Polri, Forkopimda, dunia usaha, masyarakat, dan relawan. Kolaborasi tersebut diperlukan agar setiap informasi dapat segera ditindaklanjuti dan tidak berhenti sebagai data semata.

Selain bencana, pemanfaatan informasi cuaca dan iklim juga mulai diarahkan untuk mendukung sektor kesehatan. BMKG bersama Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengembangkan informasi prediksi penyakit berbasis iklim, seperti demam berdarah, malaria, dan diare hingga tingkat kecamatan.

Langkah tersebut memperlihatkan bahwa data meteorologi dapat digunakan untuk mengantisipasi dampak perubahan kondisi lingkungan terhadap kehidupan masyarakat. Informasi berbasis wilayah juga dapat membantu pemerintah menyusun langkah pencegahan yang lebih terarah dan sesuai dengan kondisi lapangan.

Kesiapsiagaan menghadapi bencana harus menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara konsisten. Pemerintah daerah, lembaga negara, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat perlu menjadikan informasi resmi sebagai dasar tindakan serta memperkuat budaya mitigasi sejak dini.

Dengan koordinasi yang semakin solid, pembangunan yang memperhatikan risiko, dan literasi kebencanaan yang terus ditingkatkan, target menciptakan masyarakat yang lebih tangguh hingga mencapai zero victim dalam setiap kejadian bencana bukan sekadar harapan, melainkan tujuan yang harus diperjuangkan bersama.

)* penulis merupakan pengamat cuaca dan bencana