JAKARTA — Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra menilai Indonesia membutuhkan aturan khusus untuk menghadapi spionase dan intervensi asing. Menurutnya, ancaman tersebut nyata, sementara regulasi yang ada belum secara spesifik mengatur aktivitas spionase.

Hal itu disampaikan Herindra dalam seminar nasional bertema Kedaulatan di Garis Depan: Kebijakan Nasional Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing yang digelar ASEAN Study Center FISIP Universitas Indonesia di salah satu hotel Jakarta, Kamis (27/8/2026).

“Menurut saya, Indonesia, khususnya dari kacamata keamanan, terlalu terbuka. Mungkin dari kacamata lain berbeda pandangannya. Tetapi dari apa yang saya lihat, kita terlalu terbuka, terlalu ‘telanjang’, kalau boleh dikatakan begitu,” kata Herindra.

Herindra mengatakan aktivitas intervensi asing maupun spionase bukan sekadar ancaman hipotetis. Menurut dia, pihak asing dapat memanfaatkan celah hukum dan bermain di wilayah abu-abu sehingga penindakannya menjadi sulit.

“Padahal menurut saya, kegiatan intervensi asing maupun spionase itu riil ada,” ujarnya.

Dia mengingatkan penguatan regulasi tidak boleh dimaknai sebagai upaya membatasi kebebasan sipil. Herindra mengakui Indonesia memiliki pengalaman masa lalu ketika intelijen pernah digunakan sebagai instrumen kekuasaan. Namun, menurutnya, kondisi saat ini telah berubah seiring Indonesia menganut sistem demokrasi.

“Kita harus sedikit lebih tegas. Tidak perlu berlebihan, tetapi jangan terlalu baik sampai kemudian kita berada di posisi yang dirugikan,” tutur Herindra.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mendukung penguatan regulasi tersebut. Dia menyebut kebutuhan aturan khusus sudah mendesak karena UU Intelijen Negara Nomor 17 Tahun 2011 belum secara spesifik mengatur spionase.

“Kalau melihat urgensinya, menurut saya memang sudah sangat harus begitu. Sudah sangat perlu sekali, karena tidak ada undang-undang di dalam yang berbicara tentang spionase,” kata Nurul.

Nurul menjelaskan ancaman modern telah berkembang dari spionase konvensional menjadi aktivitas siber, ekonomi, informasi, hingga operasi pengaruh. Karena itu, dia menilai pembentukan regulasi antispionase dapat memperkuat kemampuan negara mendeteksi, mencegah, dan menindak aktivitas intelijen asing tanpa mengorbankan kebebasan sipil.

Seminar tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh antara lain Andi Widjajanto, S.Sos., M.Sc selaku
Penasihat Senior LAB 45 dan Ardi Sutedja ,Kepala Indonesia Cyber Security Forum

Selain itu, terdapat juga Adrian Panggaban selaku konsultan keuangan dan Edy Prasetyono, Direktur ASEAN Studi FISIP UI.***

JAKARTA – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra menekankan pentingnya penguatan kerangka hukum nasional dalam menghadapi ancaman spionase dan intervensi asing yang semakin berkembang di tengah persaingan geopolitik global.

Hal tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional bertajuk “Kedaulatan di Garis Depan: Kebijakan Nasional Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing” yang diselenggarakan ASEAN Study Center (ASC) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) di Hotel JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2026).

Dalam sambutannya, Herindra menilai aktivitas spionase dan intervensi asing merupakan realitas yang perlu dihadapi secara serius. Menurut dia, sejumlah aktivitas tersebut kerap bergerak di wilayah abu-abu sehingga sulit dijangkau oleh instrumen hukum konvensional.

“Indonesia jangan terlalu naif. Kita harus tetap terbuka, tetapi keterbukaan itu harus disertai kewaspadaan dan ketegasan dalam menjaga kepentingan nasional,” ujar Herindra.

Ia memandang Indonesia memerlukan regulasi yang jelas untuk memperkuat perlindungan terhadap kepentingan strategis nasional. Gagasan mengenai Undang-Undang Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing, menurutnya, perlu dikaji secara komprehensif dengan tetap menjaga keseimbangan antara keamanan negara, demokrasi, dan kebebasan sipil.

Herindra juga menekankan pentingnya penguatan kontraintelijen dan koordinasi antarlembaga dalam mendeteksi berbagai bentuk pengaruh asing yang berpotensi mengganggu kedaulatan dan keselamatan warga negara.

Sementara itu, Dekan FISIP UI Prof. Evi Fitriani menilai seminar tersebut relevan dengan kondisi global saat ini. Ia mengatakan perguruan tinggi harus mampu memberikan kontribusi nyata melalui kajian dan rekomendasi kebijakan bagi negara.

“Untuk apa menjadi menara gading kalau tidak ada gunanya bagi masyarakat dan negara?” kata Evi. Ia berharap forum tersebut menghasilkan pandangan yang konstruktif dari berbagai perspektif politik, ekonomi, keamanan, dan sosial.

Seminar menghadirkan akademisi, praktisi, pejabat pemerintah, parlemen, serta pakar dari dalam dan luar negeri. Sejumlah pembicara yang terlibat antara lain Hj. Nurul Arifin, Mayjen TNI Ari Yulianto, Andi Widjajanto, Ardi Sutedja, Christopher Hariman Rianto, Nobuhiro Aizawa, dan Ken Conboy.

Melalui forum tersebut, ASC FISIP UI mendorong dialog lintas pemangku kepentingan guna merumuskan kebijakan nasional yang adaptif terhadap perkembangan ancaman spionase, intervensi asing, keamanan siber, dan dinamika geopolitik global, dengan tetap berlandaskan pada prinsip demokrasi dan kepentingan nasional.

JAKARTA — Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra, M.A, M.Sc. mendorong penguatan kebijakan nasional untuk menghadapi perkembangan spionase dan intervensi asing yang semakin kompleks. Hal tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional FISIP Universitas Indonesia bertema “Kedaulatan di Garis Depan: Kebijakan Nasional Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing” yang diselenggarakan bersama ASEAN Study Center FISIP UI.

Menurut Muhammad Herindra, aktivitas spionase dan intervensi asing merupakan ancaman nyata yang perlu diantisipasi melalui pendekatan hukum dan penguatan kontra-intelijen. Perkembangan ancaman tersebut dinilai semakin sulit dikenali karena banyak aktivitas berlangsung di wilayah abu-abu.

“Intervensi asing maupun spionase itu ada. Persoalannya, kita tidak memiliki sebuah aturan yang membatasi atau mengatur hal tersebut,” ujar Muhammad Herindra.

Ia menekankan, kebutuhan regulasi tidak diarahkan untuk membatasi kebebasan sipil, melainkan menciptakan keseimbangan antara perlindungan keamanan nasional dan penghormatan terhadap hak warga negara. Menurutnya, sejumlah negara demokratis telah memiliki aturan yang mengatur aktivitas intelijen asing.

Pandangan tersebut sejalan dengan HJ. Nurul Qomaril Arifin, M.Si., Anggota Komisi I DPR RI, yang menilai perkembangan teknologi telah mengubah pola spionase dari metode konvensional menuju bentuk digital dan multidimensi.

“Indonesia memang sudah sangat perlu memiliki pengaturan khusus mengenai spionase, karena saat ini belum ada undang-undang yang secara spesifik berbicara tentang spionase,” tegas HJ. Nurul Qomaril Arifin, M.Si.

Ia menjelaskan, regulasi yang ada saat ini telah mengatur sejumlah aspek intelijen dan keamanan, tetapi ketentuannya masih tersebar dalam berbagai aturan sektoral. Kondisi tersebut perlu diperkuat agar negara memiliki instrumen yang lebih jelas dalam mencegah, mendeteksi, dan menindak aktivitas yang berpotensi mengganggu kepentingan nasional.

Forum seminar yang digelar ASEAN Study Center FISIP UI menjadi ruang akademik untuk mempertemukan pemerintah, DPR, aparat keamanan, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Pembahasan diarahkan pada upaya memperkuat kedaulatan Indonesia sekaligus memastikan setiap kebijakan tetap berjalan dalam koridor demokrasi dan hukum.

Penguatan regulasi diharapkan dapat memberikan kepastian bagi negara dalam menghadapi ancaman modern, termasuk spionase siber, pencurian data strategis, operasi pengaruh, serta intervensi melalui jaringan ekonomi dan teknologi.

Muhammad Herindra juga menegaskan pentingnya membangun kesadaran bersama agar Indonesia tidak bersikap naif terhadap dinamika persaingan antarnegara.

“Jangan sampai ini dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan sipil. Kita berbicara mengenai masalah negara,” tutup Muhammad Herindra. (*)

Oleh : Dimas Aryaputra

Gempa bumi yang mengguncang sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menguji kesigapan pemerintah dalam menghadapi bencana sekaligus memastikan negara hadir bagi masyarakat terdampak. Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Bali menuju NTT pada Rabu pagi, 26 Agustus 2026, untuk melihat langsung kondisi pengungsi serta perkembangan penanganan pascagempa di sejumlah daerah Pulau Flores.

Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda pemerintahan, tetapi menjadi sinyal bahwa persoalan warga terdampak bencana tidak boleh berhenti pada laporan administratif dari pusat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kunjungan Presiden Prabowo merupakan bagian dari upaya memastikan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait berjalan efektif dalam menangani dampak gempa.

Menurut Prasetyo Hadi, sejak hari pertama bencana, Prabowo telah memerintahkan agar bantuan disalurkan secara cepat, terarah, dan merata kepada masyarakat di wilayah terdampak. Langkah tersebut terlihat dari penyaluran bantuan pada 15 hingga 24 Agustus 2026 yang mencapai 204,22 ton sembako, 27,71 ton makanan siap saji, 10,29 ton air mineral, obat-obatan, tenda, selimut, matras, perangkat komunikasi, serta dua unit rumah sakit lapangan.

Penguatan layanan kesehatan juga dilakukan melalui pengerahan fasilitas kesehatan tanggap bencana. Pras, sapaan Prasetyo Hadi, menjelaskan KRI Soeharso-990 milik TNI Angkatan Laut telah bersandar di Pelabuhan Reo, Kabupaten Manggarai, dan difungsikan sebagai rumah sakit lapangan. Sementara itu, RS Kapal Ksatria Airlangga berada di Teluk Nangalirang, Kabupaten Manggarai Timur, untuk membantu pelayanan kesehatan masyarakat terdampak.

Di tingkat daerah, rumah sakit lapangan juga telah beroperasi di RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai, khususnya untuk pelayanan operatif. Sebanyak 29 tindakan operasi telah dilakukan secara kumulatif. Rumah sakit lapangan lainnya berada di RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekeo, guna mendukung pelayanan kesehatan darurat, tindakan operasi, dan perawatan korban gempa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa respons pemerintah tidak hanya bertumpu pada distribusi logistik, tetapi juga menyentuh kebutuhan mendasar warga, terutama keselamatan dan kesehatan.

Namun, ujian sebenarnya justru berada setelah masa tanggap darurat berakhir. Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah akan melanjutkan pemulihan secara bertahap melalui rehabilitasi fasilitas dan layanan yang terdampak serta rekonstruksi infrastruktur dan kehidupan masyarakat secara lebih baik dan berkelanjutan. Komitmen tersebut penting karena masyarakat korban bencana membutuhkan kepastian jangka panjang, bukan sekadar bantuan sesaat ketika perhatian publik sedang tinggi.

Dukungan anggaran menjadi bagian penting dari penanganan tersebut. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan tambahan belanja tidak terduga (BTT) berupa bantuan kemasyarakatan Presiden telah ditransfer pada Senin, 24 Agustus 2026. Total dana yang disalurkan mencapai Rp200 miliar, terdiri atas Rp40 miliar untuk Rekening Kas Umum Daerah Provinsi NTT serta masing-masing Rp20 miliar bagi delapan kabupaten, yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Flores Timur.

Menurut Tito Karnavian, seluruh tambahan BTT tersebut telah ditransfer sehingga pemerintah daerah dapat segera menggunakannya sesuai kebutuhan penanggulangan bencana. Penyaluran dana itu diharapkan mempercepat kebutuhan mendesak sekaligus memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menangani dampak gempa. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga penting agar bantuan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang paling membutuhkan.

Kehadiran pemerintah di lapangan juga memiliki nilai psikologis bagi warga yang sedang menghadapi ketidakpastian. Setelah kehilangan tempat tinggal, akses layanan, atau sumber penghasilan, masyarakat membutuhkan bukan hanya bantuan material, tetapi juga kepastian bahwa pemulihan akan dilakukan secara terencana. Karena itu, kunjungan Presiden dan keterlibatan langsung berbagai kementerian serta lembaga perlu diikuti langkah konkret yang terukur, mulai dari pendataan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sekolah dan fasilitas umum, hingga penguatan kembali aktivitas ekonomi masyarakat. Pendekatan tersebut akan membuat penanganan bencana lebih menyeluruh dan tidak berhenti pada fase darurat.

Dalam perspektif lebih luas, respons terhadap gempa NTT menjadi momentum menilai konsistensi pemerintahan Prabowo selama setahun menjalankan mandatnya. Keberhasilan pemerintah tidak semestinya hanya diukur dari pembangunan dan kebijakan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan negara bergerak cepat ketika masyarakat menghadapi situasi darurat. Koordinasi lintas lembaga, pengiriman bantuan dalam jumlah besar, penguatan fasilitas kesehatan, serta dukungan anggaran daerah menunjukkan upaya membangun pemerintahan yang lebih responsif.

Pada akhirnya, kehadiran Prabowo di NTT harus dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan korban gempa tidak menghadapi bencana seorang diri. Pemerintah pusat dan daerah perlu menjaga koordinasi, transparansi, serta kecepatan pelayanan agar bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Masyarakat pun diharapkan ikut mengawal proses pemulihan sehingga setiap rupiah anggaran dan setiap bantuan memberikan manfaat nyata. Bencana memang tidak dapat dicegah sepenuhnya, tetapi negara dapat memastikan warga terdampak memiliki alasan untuk percaya bahwa pemerintah hadir, bekerja, dan tidak meninggalkan mereka hingga proses pemulihan selesai.

*) Analis Kebijakan Penanggulangan Bencana

Oleh: Ilham Kurniawan

Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi penegasan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada laporan administratif, tetapi harus terlihat langsung di tengah masyarakat. Pada Rabu (26/8/2026), Prabowo meninjau kondisi warga terdampak gempa di Pulau Flores sekaligus memastikan bantuan, pelayanan kesehatan, pemulihan fasilitas umum, serta koordinasi antarlembaga berjalan tepat sasaran.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kehadiran Presiden dimaksudkan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat sekaligus memastikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait bergerak dalam satu koordinasi. Sejak awal bencana, Prabowo telah memerintahkan agar kebutuhan darurat masyarakat segera dipenuhi.

Prasetyo menjelaskan, melalui Sekretariat Presiden, pada 15 hingga 24 Agustus telah disalurkan 204,22 ton sembako, 27,71 ton makanan siap saji, 10,29 ton air mineral, obat-obatan, tenda, selimut, matras, perlengkapan komunikasi, hingga dua set rumah sakit lapangan. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi darurat.

Dukungan kesehatan juga diperkuat melalui pengerahan berbagai fasilitas medis. KRI Soeharso-990 milik TNI AL bersandar di Pelabuhan Reo, Kabupaten Manggarai, sebagai rumah sakit lapangan, sedangkan Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga berada di Teluk Nangalirang, Kabupaten Manggarai Timur.

Dua rumah sakit lapangan turut melayani masyarakat, masing-masing di RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai, yang telah melakukan 29 tindakan operasi secara kumulatif, dan RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekeo, untuk pelayanan kesehatan darurat serta tindakan operasi bagi korban gempa. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan penanganan bencana bukan sekadar soal besarnya bantuan, melainkan seberapa cepat bantuan hadir dan menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.

Pemerintah juga menegaskan bahwa penanganan tidak berhenti setelah masa tanggap darurat. Prasetyo menyampaikan pemulihan akan dilanjutkan melalui rehabilitasi fasilitas dan layanan terdampak serta rekonstruksi infrastruktur dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan agar warga dapat kembali menjalani aktivitas secara normal.

Dari sektor pendidikan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti memastikan sekolah terdampak gempa di Flores menjadi prioritas program Revitalisasi satuan pendidikan. Saat berkunjung ke Kabupaten Nagekeo pada Senin (24/8), Abdul Mu’ti menyampaikan bantuan awal berupa 9.400 buku nonteks, 495 school kit, 30 family kit, 1.000 kaos, dan 1.650 paket makanan untuk sekolah dan warga sekolah di Nagekeo serta Ngada.

Pemerintah juga menyiapkan voucher tunai senilai Rp860 juta bagi 61 sekolah. Abdul Mu’ti menekankan pentingnya optimisme, kerja sama, dan dukungan bersama dalam memulihkan kondisi pascabencana. Menurutnya, masyarakat tidak boleh kehilangan semangat karena pemulihan merupakan pekerjaan bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.

Pendataan kerusakan terus dilakukan sebagai dasar penentuan sekolah yang akan memperoleh revitalisasi pada 2026. Setelah verifikasi dan validasi selesai, Kemendikdasmen akan menyiapkan perjanjian kerja sama sebelum pembangunan dimulai setelah dana ABT tahap kedua masuk DIPA dan disalurkan kepada sekolah.

Di sisi lain, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan bantuan logistik yang masuk ke wilayah terdampak gempa M7,7 di Flores telah mencapai 1.225 ton. Sebanyak 869 ton diterima melalui Labuan Bajo dan 356 ton melalui Maumere, dengan distribusi dikendalikan melalui Posko Nasional di Halim Perdanakusuma dan Posko Aju di Labuan Bajo serta Maumere.

Tujuh kabupaten terdampak menjadi sasaran distribusi sekaligus pemulihan layanan dasar. Pola ini penting karena wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam pengiriman bantuan, terutama ketika akses transportasi dan fasilitas umum ikut terganggu.

Menurut Suharyanto, koordinasi semakin lancar setelah posko nasional dan daerah terbentuk. Pemulihan juga menunjukkan perkembangan penting. Pasokan listrik di Pulau Flores telah kembali 100 persen, sedangkan Pulau Palue mencapai 84,59 persen.

Seluruh 56 SPBU di Flores telah beroperasi, dengan satu SPBU di Manggarai menggunakan skema darurat. Sementara itu, jaringan BTS telah pulih sepenuhnya. Pemulihan utilitas dasar tersebut menjadi modal penting bagi masyarakat untuk kembali beraktivitas dan mempercepat proses pemulihan ekonomi lokal.

Capaian ini dapat dibaca sebagai bagian dari kerja pemerintah selama setahun terakhir yang berupaya menjaga kehadiran negara melalui penguatan layanan publik, pembangunan, perlindungan masyarakat, dan respons cepat ketika menghadapi keadaan darurat. Dalam konteks bencana NTT, keberhasilan itu tentu tidak cukup diukur dari angka bantuan, tetapi dari kesinambungan pemulihan dan kemampuan negara memastikan masyarakat tidak tertinggal setelah perhatian publik beralih.

Karena itu, kunjungan Prabowo menjadi momentum untuk memastikan seluruh bantuan benar-benar sampai kepada korban, pemulihan dilakukan secara transparan, dan pembangunan kembali memberi manfaat jangka panjang. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta seluruh unsur kemanusiaan perlu menjaga gotong royong agar NTT segera bangkit.

Pada akhirnya, kehadiran negara paling bermakna ketika benar-benar dirasakan langsung oleh warga. Bantuan yang tepat sasaran, layanan dasar yang kembali normal, sekolah yang pulih, serta pembangunan kembali yang lebih kuat dan berkelanjutan harus menjadi tujuan bersama agar masyarakat NTT dapat segera bangkit dan menjalani kehidupan secara normal.

*) Pengamat Penanggulangan Bencana dan Pemulihan Daerah

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto mengunjungi wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu (26/8/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penanganan bencana, penyaluran bantuan, pelayanan kesehatan, serta pemulihan masyarakat terdampak berjalan optimal sesuai kebutuhan di lapangan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo akan melihat langsung kondisi masyarakat terdampak gempa di Pulau Flores. Kehadiran Presiden sekaligus memastikan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan berbagai unsur terkait berjalan efektif.

“Kunjungan ini juga akan menjadi bagian dari upaya memastikan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait berjalan efektif dalam menangani dampak gempa di Pulau Flores, NTT,” ujar Prasetyo.

Menurut Prasetyo, pemerintah telah menyalurkan bantuan sejak awal masa tanggap darurat. Melalui Sekretariat Presiden, bantuan yang dikirim pada 15 hingga 24 Agustus 2026 meliputi 204,22 ton sembako, 27,71 ton makanan siap saji, dan 10,29 ton air mineral. Pemerintah juga menyediakan obat-obatan, tenda, selimut, matras, peralatan komunikasi, serta dua set rumah sakit lapangan.

Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan melalui pengerahan fasilitas medis. KRI Soeharso-990 milik TNI AL telah bersandar di Pelabuhan Reo, Kabupaten Manggarai, untuk menjalankan fungsi rumah sakit lapangan. Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga juga berada di Teluk Nangalirang, Kabupaten Manggarai Timur. Rumah sakit lapangan turut beroperasi di RSUD Ruteng dan RSUD Aeramo. Di RSUD Ruteng, tercatat 29 tindakan operasi telah dilakukan bagi warga terdampak.

Pemerintah memastikan penanganan tidak berhenti pada masa tanggap darurat. Rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilanjutkan untuk memulihkan fasilitas publik sekaligus kehidupan masyarakat.

Di sektor pendidikan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti memastikan sekolah terdampak menjadi prioritas revitalisasi. Kemendikdasmen menyalurkan 9.400 buku nonteks, 495 school kit, 30 family kit, 1.000 kaos, dan 1.650 paket makanan, serta menyiapkan voucher Rp860 juta untuk 61 sekolah.

“Yang terpenting adalah kita saling bekerja sama, saling mendukung, dan bersama-sama memulihkan kondisi setelah bencana ini,” tutur Abdul Mu’ti.

Dengan dukungan lintas sektor, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan pemulihan NTT berlangsung bertahap, terarah, dan berkelanjutan agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Bali menuju Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, 26 Agustus 2026, untuk meninjau langsung kondisi masyarakat terdampak gempa bumi sekaligus memastikan penanganan pengungsi dan proses pemulihan berjalan efektif. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat koordinasi penanganan bencana di Pulau Flores.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kunjungan Presiden Prabowo bertujuan memastikan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta unsur terkait berjalan optimal. Koordinasi diperlukan agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani secara cepat dan tepat sasaran.

“Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait berjalan efektif dalam menangani gempa di Pulau Flores, NTT,” ujar Prasetyo Hadi.

Sejak bencana terjadi, Prabowo telah menginstruksikan penyaluran bantuan secara cepat, terarah, dan merata. Pada 15 hingga 24 Agustus 2026, pemerintah mengirim 204,22 ton sembako, 27,71 ton makanan siap saji, 10,29 ton air mineral, obat-obatan, tenda, selimut, matras, peralatan komunikasi, serta dua rumah sakit lapangan ke wilayah terdampak.

Dukungan kesehatan diperkuat dengan pengerahan KRI Soeharso-990 milik TNI Angkatan Laut yang bersandar di Pelabuhan Reo, Kabupaten Manggarai, dan difungsikan sebagai rumah sakit lapangan. RS Kapal Ksatria Airlangga juga ditempatkan di Teluk Nangalirang, Kabupaten Manggarai Timur.

“KRI Soeharso-990 milik TNI Angkatan Laut telah bersandar di Pelabuhan Reo, Kabupaten Manggarai, yang difungsikan sebagai RS lapangan, sementara RS Kapal Ksatria Airlangga telah berada di Teluk Nangalirang, Kabupaten Manggarai Timur, untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat,” kata Prasetyo.

Di sisi lain, BNPB mencatat total bantuan logistik yang telah masuk ke wilayah terdampak gempa M7,7 di Flores mencapai 1.225 ton. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut 869 ton bantuan diterima melalui Labuan Bajo dan 356 ton melalui Maumere. Distribusi bantuan semakin lancar setelah posko nasional dan daerah beroperasi.

“Untuk pendorongan logistik, untuk komando pengendalian, di hari ini sudah semakin lancar ya karena terbentuknya posko-posko baik nasional, daerah,” ujar Suharyanto.

Pemulihan layanan dasar juga terus berlangsung. Pasokan listrik di Flores telah pulih 100 persen, sedangkan Pulau Palue mencapai 84,59 persen. Sebanyak 56 SPBU di Flores telah kembali beroperasi, sementara jaringan telekomunikasi BTS telah pulih sepenuhnya.

Melalui peninjauan langsung dan koordinasi lintas lembaga, pemerintah memastikan masyarakat terdampak gempa di NTT memperoleh bantuan, pelayanan, serta pendampingan hingga proses pemulihan berjalan menyeluruh dan berkelanjutan. (*)

Oleh : Antonius Utomo

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih dipengaruhi konflik geopolitik, dinamika perdagangan internasional, serta fluktuasi pasar keuangan dunia, perekonomian Indonesia kembali menunjukkan daya tahan yang kuat. Berbagai indikator ekonomi pada tahun 2026 memperlihatkan bahwa fondasi ekonomi nasional tetap kokoh dan mampu menjaga momentum pertumbuhan di tengah tekanan eksternal yang tidak ringan. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa arah kebijakan pemerintah berjalan secara terukur, adaptif, dan berorientasi pada stabilitas jangka panjang.

Kinerja ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencatatkan hasil yang menggembirakan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi triwulan I mencapai 5,61 persen secara tahunan, sementara triwulan II tumbuh sebesar 5,29 persen. Dengan capaian tersebut, pertumbuhan ekonomi semester I 2026 berada pada level yang tetap kuat dibandingkan banyak negara lain yang masih menghadapi perlambatan ekonomi. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa mesin-mesin ekonomi domestik masih bekerja secara optimal dan mampu menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi nasional.

Salah satu faktor utama yang menopang ketahanan ekonomi Indonesia adalah kuatnya konsumsi rumah tangga. Sebagai kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), konsumsi masyarakat tetap tumbuh positif dan menjadi penyangga utama ketika kondisi ekonomi global mengalami tekanan. Kementerian Keuangan mencatat konsumsi rumah tangga pada triwulan II 2026 tumbuh 5,06 persen secara tahunan. Angka tersebut menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga, sekaligus mencerminkan efektivitas berbagai kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti menilai pertumbuhan ekonomi 5,29 persen merupakan capaian yang positif, namun perlu terus diiringi penguatan sektor produktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara merata. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan menjaga pertumbuhan perlu dibarengi dengan reformasi struktural yang berkelanjutan.

Selain konsumsi, investasi juga menunjukkan perkembangan yang positif. Pertumbuhan investasi yang berada di kisaran 6 persen hingga hampir 7 persen menunjukkan bahwa kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Di tengah kompetisi global dalam menarik modal dan investasi, Indonesia tetap mampu menjadi tujuan yang menarik berkat konsistensi kebijakan pembangunan, percepatan hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, serta upaya penyederhanaan regulasi. Investasi yang terus tumbuh tidak hanya memberikan tambahan kapasitas produksi, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Belanja pemerintah juga memainkan peran penting dalam menjaga momentum pertumbuhan. Pada triwulan I 2026, pengeluaran pemerintah tumbuh signifikan dan memberikan efek berganda terhadap berbagai sektor ekonomi. Kebijakan fiskal yang diarahkan pada program-program prioritas, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta penguatan perlindungan sosial terbukti mampu menjaga perputaran ekonomi di tengah tantangan global. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan angka semata, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengatakan stabilitas makroekonomi yang terjaga, inflasi yang terkendali, serta peningkatan investasi menjadi modal penting bagi dunia usaha untuk terus melakukan ekspansi. Konsistensi pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri, memperluas akses pasar ekspor, dan memperkuat iklim investasi dipandang memberikan kepastian yang dibutuhkan pelaku usaha dalam mengambil keputusan bisnis jangka panjang. Sejumlah indikator seperti pertumbuhan kredit investasi dan realisasi investasi yang terus meningkat memperkuat optimisme terhadap prospek ekonomi nasional pada semester berikutnya.

Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari berbagai kalangan. Sejumlah analis dan ekonom menilai bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 merupakan pencapaian yang patut diapresiasi karena berlangsung di tengah berbagai tantangan global, mulai dari perang dagang, gangguan rantai pasok, hingga volatilitas pasar keuangan internasional. Kemampuan Indonesia menjaga stabilitas ekonomi dalam situasi tersebut menunjukkan bahwa fondasi ekonomi domestik semakin kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh gejolak eksternal jangka pendek.

Kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia juga tercermin dari tetap terjaganya peringkat kredit investasi Indonesia dengan prospek yang stabil. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa fundamental fiskal dan kemampuan pemerintah dalam mengelola ekonomi masih dipandang positif oleh pasar dan lembaga internasional. Kepercayaan ini menjadi modal penting untuk menjaga arus investasi dan memperkuat optimisme dunia usaha terhadap prospek ekonomi Indonesia ke depan.

Tentu berbagai tantangan masih perlu diantisipasi. Ketidakpastian ekonomi global belum sepenuhnya mereda dan perkembangan geopolitik dunia masih berpotensi memengaruhi perdagangan serta arus investasi internasional. Namun, pengalaman selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas yang semakin baik dalam menghadapi berbagai tekanan tersebut.

Dengan berbagai capaian tersebut, ekonomi Indonesia pada 2026 menunjukkan bahwa ketahanan bukan sekadar slogan, melainkan hasil dari kebijakan yang dirancang secara terukur dan dijalankan secara konsisten. Pertumbuhan yang tetap terjaga, konsumsi yang kuat, investasi yang meningkat, serta kepercayaan pasar yang tetap tinggi menjadi bukti bahwa arah pembangunan nasional berada pada jalur yang tepat. Di tengah tantangan global yang terus berubah, Indonesia memperlihatkan kemampuan untuk tetap tumbuh, menjaga optimisme, dan melangkah maju menuju ekonomi yang semakin kuat, inklusif, dan berdaya saing.

)* Pengamat Kebijakan Publik

*) Oleh: Ahmad Zulfikar

Perekonomian global memasuki fase yang semakin kompleks, ditandai oleh ketidakpastian geopolitik, perubahan arah kebijakan perdagangan, volatilitas harga komoditas, serta perlambatan di sejumlah negara besar. Dalam situasi tersebut, Indonesia memiliki tantangan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memastikan stabilitas ekonomi domestik tetap terpelihara. Pemerintah merespons tekanan tersebut dengan memperkuat fondasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, hilirisasi sumber daya alam, investasi, pengembangan manufaktur, dan penguatan ekosistem digital. Arah kebijakan ini penting karena ketahanan ekonomi tidak cukup dibangun dengan kemampuan bertahan menghadapi guncangan, tetapi harus ditopang kapasitas untuk terus tumbuh ketika lingkungan eksternal berubah.

Di tengah tekanan tersebut, ketahanan permintaan domestik menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi Indonesia. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia pada 2026 diproyeksikan tetap tumbuh solid dengan permintaan domestik sebagai penopang utama. Optimisme tersebut memperoleh pijakan dari pertumbuhan ekonomi triwulan II 2026 sebesar 5,29 persen yang menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi nasional masih memiliki daya tahan kuat. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan bahwa konsumsi dan investasi domestik dapat menjadi bantalan ketika tekanan eksternal mengganggu perdagangan maupun arus modal global.

Lebih lanjut, prospek tersebut tidak terlepas dari sinergi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Ramdan Denny Prakoso menilai bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran terus diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Sinergi semacam ini menjadi semakin penting ketika perekonomian harus menghadapi ketidakpastian global tanpa mengorbankan momentum pemulihan domestik. Dengan konsumsi, investasi, dan dukungan kebijakan yang bergerak secara simultan, ruang bagi Indonesia untuk mempertahankan pertumbuhan tetap terbuka.

Namun, ketahanan ekonomi tidak boleh hanya bergantung pada konsumsi. Karena itu, pemerintah perlu terus memperdalam struktur produksi nasional agar pertumbuhan memiliki fondasi yang lebih kuat dan menghasilkan nilai tambah di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menempatkan penguatan sektor manufaktur dan rantai pasok sebagai bagian penting dari strategi tersebut, sekaligus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Kebijakan hilirisasi menjadi instrumen strategis karena mengubah orientasi ekonomi dari sekadar mengekspor bahan mentah menuju pengembangan industri pengolahan dan produk turunan bernilai tinggi.

Dalam kerangka tersebut, hilirisasi bukan semata kebijakan perdagangan, melainkan strategi transformasi struktural ekonomi nasional. Pengembangan industri pengolahan, termasuk baterai dan kendaraan listrik, membuka peluang untuk memperluas investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Airlangga Hartarto juga menekankan pentingnya perluasan pasar ekspor melalui kerja sama perdagangan serta penguatan kemitraan teknologi dan ekonomi digital. Strategi ini membuat perekonomian Indonesia tidak hanya bertumpu pada kekuatan pasar domestik, tetapi juga memiliki kapasitas lebih besar untuk menangkap peluang dari perubahan konfigurasi ekonomi dunia.

Selanjutnya, transformasi industri membutuhkan fondasi teknologi yang memadai. Perkembangan kecerdasan artifisial, big data, komputasi awan, dan Internet of Things menciptakan peluang baru untuk meningkatkan efisiensi serta produktivitas industri nasional. Karena itu, pengembangan kapasitas data center dan infrastruktur digital perlu dipandang sebagai bagian dari infrastruktur ekonomi, bukan sekadar fasilitas teknologi. Airlangga Hartarto menilai penguatan ekosistem digital akan semakin penting dalam memperkuat keterhubungan industri Indonesia dengan rantai pasok global sekaligus menciptakan model pertumbuhan baru yang berbasis inovasi.

Di sisi lain, kekuatan terbesar Indonesia tetap berada pada pasar domestik yang besar. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyebut konsumsi domestik yang berada di kisaran 54–55 persen dari perekonomian sebagai modal penting untuk memperkuat industri nasional. Besarnya pasar dalam negeri memberikan ruang bagi produsen untuk meningkatkan kapasitas, memperluas jaringan pemasok, dan menciptakan skala ekonomi yang lebih kompetitif. Dengan demikian, konsumsi domestik tidak semestinya berhenti sebagai mesin pertumbuhan, tetapi harus ditransformasikan menjadi kekuatan yang mendorong produksi nasional dan memperbesar kandungan lokal.

Karena itu, tantangan kebijakan ekonomi ke depan adalah memastikan pertumbuhan yang tercipta benar-benar berkualitas. Pemerintah menyampaikan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 dapat bergerak menuju kisaran 6 persen, tetapi angka tersebut harus diterjemahkan menjadi manfaat konkret bagi masyarakat. Pertumbuhan harus menghasilkan pekerjaan yang lebih luas, pendapatan yang meningkat, daya beli yang terjaga, kesempatan berusaha yang semakin terbuka, serta pelayanan publik yang lebih baik. Pada titik inilah kualitas pertumbuhan diuji, yakni ketika ekspansi ekonomi mampu mengurangi kemiskinan dan memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Di tengah dunia yang bergerak cepat dan penuh ketidakpastian, Indonesia memiliki modal penting berupa pasar domestik yang besar, sumber daya alam yang strategis, basis industri yang terus berkembang, serta ruang transformasi digital yang luas. Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi harus berjalan bersama disiplin menjaga stabilitas, memperkuat produktivitas, dan memastikan pembangunan berlangsung inklusif serta berkelanjutan. Dengan arah kebijakan yang konsisten dan sinergi lintas sektor yang semakin kuat, ketahanan ekonomi Indonesia bukan hanya menjadi kemampuan menghadapi tekanan global, tetapi menjadi fondasi untuk melompat menuju perekonomian yang lebih mandiri, kompetitif, dan berdaya tahan.

*) Pakar Ekonomi Makro

JAKARTA — Ketahanan ekonomi nasional dinilai semakin solid di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi, ditopang oleh pertumbuhan yang stabil pada semester I 2026 dan derasnya realisasi investasi ke berbagai sektor.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh kuat meski dibayangi kenaikan harga energi, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, dan ketegangan geopolitik.

“Ekonomi kita pada semester pertama tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat,” kata Prabowo.

Berdasarkan data yang disampaikan, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,61 persen pada kuartal I-2026 dan sekitar 5,45 persen pada semester I-2026, dengan proyeksi pemerintah menuju kisaran 6 persen sepanjang tahun.

Realisasi investasi pada periode yang sama mencapai sekitar Rp1.010,6 triliun dan menyerap 1,45 juta tenaga kerja langsung, termasuk investasi hilirisasi senilai Rp300,1 triliun.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan penguatan fondasi ekonomi nasional turut didorong oleh peningkatan produktivitas, hilirisasi sumber daya alam, serta pengembangan ekosistem industri yang menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

“Pada semester pertama tahun ini, Indonesia tumbuh sebesar 5,5 persen, dan inflasi kita juga tetap rendah, yakni 2,88 persen. Dan menurut saya, ketahanan tersebut terus meningkat di tengah pergeseran ekonomi global,” ujar Airlangga

Airlangga menambahkan investasi pada semester I-2026 tumbuh sekitar 7,2 persen secara tahunan, sementara sekitar 25 juta usaha mikro dan kecil kini terintegrasi dalam ekosistem digital, didukung program Kredit Usaha Rakyat yang menjangkau 4,6 juta debitur.

Pemerintah menyatakan berbagai capaian tersebut akan terus diperkuat melalui agenda transformasi ekonomi, termasuk pengembangan pusat keuangan internasional, energi surya hingga 100 gigawatt, dan penguatan struktur industri nasional, agar pertumbuhan yang dicapai dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, juga menambahkan bahwa kekuatan pasar domestik menjadi salah satu modal penting bagi pengembangan industri nasional.

“Ketahanan ekonomi Indonesia juga ditopang oleh kekuatan pasar domestik yang memberikan basis permintaan bagi industri nasional. Dengan konsumsi domestik yang mencapai sekitar 54–55 persen dari perekonomian, Indonesia memiliki ruang yang besar untuk memperkuat kapasitas produksi, memperluas rantai pasok, dan meningkatkan nilai tambah industri di dalam negeri. Hal ini penting agar kekuatan pasar domestik tidak hanya menjadi penopang pertumbuhan, tetapi juga mendorong penguatan struktur industri nasional,” imbuh Haryo.