Oleh: Rania Ismawari )*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran penting dalam mendorong investasi, memperkuat produksi nasional, dan memperluas kesempatan kerja selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kebijakan fiskal tidak hanya diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga perlu mendukung transformasi ekonomi agar menghasilkan nilai tambah dan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Sinergi antara belanja negara, investasi, dan pengembangan industri menjadi bagian penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa APBN dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan dua instrumen yang saling melengkapi dalam pengelolaan ekonomi Indonesia. APBN mengumpulkan penerimaan negara untuk kemudian dibelanjakan bagi kepentingan masyarakat, sedangkan Danantara mengonsolidasikan aset negara melalui badan usaha milik negara (BUMN) agar dapat dikelola secara lebih efisien dan produktif. Keduanya diharapkan bekerja secara terintegrasi untuk memperkuat kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui APBN, pemerintah dapat mendukung pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menyediakan berbagai layanan publik yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas usaha. Sementara itu, optimalisasi aset negara melalui Danantara diharapkan mendorong perusahaan negara meningkatkan produksi barang dan jasa serta memperluas perekrutan tenaga kerja. Kombinasi kedua instrumen tersebut menjadi relevan dalam membangun perekonomian yang tidak hanya bertumpu pada konsumsi, tetapi juga memiliki kapasitas produksi yang kuat.

Perkembangan investasi nasional menunjukkan meningkatnya kontribusi sektor hilirisasi terhadap struktur investasi Indonesia. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menyampaikan bahwa porsi investasi hilirisasi meningkat dari sekitar 25 persen menjadi 30 persen dalam dua tahun terakhir. Peningkatan ini mencerminkan penguatan kegiatan pengolahan sumber daya alam di dalam negeri sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah komoditas nasional.

Pada semester I tahun 2026, realisasi investasi Indonesia mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, investasi sektor hilirisasi tercatat sekitar Rp300,1 triliun, setara dengan 29,7 persen dari total investasi nasional. Keseluruhan realisasi investasi itu juga menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia, menunjukkan hubungan penting antara masuknya modal dan penciptaan kesempatan kerja.

Investasi hilirisasi turut memperluas aktivitas industri di luar Pulau Jawa. Lebih dari 75 persen investasi yang berkaitan dengan perkembangan hilirisasi terealisasi di luar Jawa, termasuk di wilayah yang memiliki sumber daya mineral. Maluku Utara menjadi salah satu contoh perkembangan kawasan industri pengolahan, dengan produk yang mencakup feronikel, nickel matte, Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), nickel sulfate, dan kobalt. Pengembangan ini membuka peluang peningkatan nilai tambah di dalam negeri, meskipun manfaat jangka panjangnya juga bergantung pada penyerapan tenaga kerja, keterlibatan industri lokal, dan keberlanjutan kegiatan produksi.

Untuk memperluas manfaat investasi, penguatan industri perlu diarahkan pada sektor yang mampu menyerap banyak pekerja. Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menilai transformasi ekonomi dari basis komoditas menuju basis industri menjadi langkah penting dalam memperluas kesempatan kerja. Menurutnya, Danantara akan memprioritaskan investasi pada sektor yang memiliki kapasitas besar untuk membuka lapangan pekerjaan, termasuk industri tekstil.

Industri tekstil dinilai memiliki potensi untuk menghidupkan kembali kegiatan manufaktur yang melibatkan banyak tenaga kerja. Pengembangan sektor ini juga membutuhkan dukungan investasi swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, agar pembiayaan dan kapasitas produksi tidak hanya bergantung pada pemerintah. Kolaborasi antara Danantara dan pelaku usaha diharapkan dapat memperkuat industri nasional sekaligus menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas.

Selain investasi, perbaikan iklim usaha menjadi faktor penting untuk mempercepat industrialisasi. Dony menekankan perlunya penyederhanaan regulasi dan evaluasi kebijakan perdagangan yang dapat memengaruhi daya saing industri domestik. Peninjauan terhadap arus masuk produk impor, termasuk pakaian bekas melalui perdagangan lintas batas, menjadi salah satu isu yang menurutnya perlu diperhatikan agar produsen dalam negeri memperoleh ruang bersaing yang lebih sehat.

Keberhasilan kebijakan fiskal tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau nilai investasi yang terealisasi. Dampaknya perlu terlihat melalui peningkatan kapasitas produksi, bertambahnya kesempatan kerja formal, berkembangnya industri lokal, dan semakin meratanya aktivitas ekonomi antardaerah. Karena itu, sinergi APBN, Danantara, dan sektor swasta perlu diarahkan pada kegiatan ekonomi yang produktif dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, langkah pemerintah dalam mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen pembangunan dan penggerak perekonomian patut mendapat apresiasi. Ke depan, konsistensi kebijakan, efektivitas belanja negara, dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat perlu terus diperkuat agar manfaat pembangunan semakin nyata dan merata. APBN berperan menyediakan dukungan pembangunan dan menjaga stabilitas, sementara investasi perlu memperkuat kapasitas usaha serta menghasilkan nilai tambah di dalam negeri. Dengan koordinasi kebijakan yang konsisten, keduanya dapat menjadi penggerak transformasi ekonomi Indonesia menuju pertumbuhan yang lebih produktif dan merata.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi

Oleh: Naufal Soni )*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga daya tahan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan berbagai program pembangunan tetap berjalan di tengah ketidakpastian global. Peran tersebut menuntut pengelolaan anggaran yang adaptif tanpa mengabaikan disiplin dan kredibilitas fiskal.

Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa APBN harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi dunia, termasuk dinamika geopolitik dan perkembangan ekonomi internasional. Fleksibilitas diperlukan agar pemerintah dapat merespons tekanan ekonomi, sementara tata kelola yang baik tetap menjadi landasan pelaksanaan anggaran. Dengan pendekatan tersebut, APBN dapat menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni melindungi masyarakat dari guncangan dan mendorong kegiatan ekonomi.

Fungsi perlindungan diwujudkan melalui subsidi dan kompensasi energi, subsidi pupuk, program perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur. Berbagai instrumen itu membantu menahan sebagian dampak perubahan ekonomi agar tidak seluruhnya dibebankan kepada masyarakat. Suahasil menekankan bahwa APBN harus terus berfungsi sebagai penyangga ketika kondisi global memengaruhi kehidupan ekonomi di dalam negeri.

Di sisi lain, APBN juga diarahkan untuk memperkuat sumber pertumbuhan melalui peningkatan konsumsi, investasi, produksi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja formal. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027, dengan investasi menjadi salah satu komponen penting untuk mencapai sasaran tersebut. Suahasil menyebut target itu membutuhkan kerja bersama pemerintah, sektor swasta, dan Danantara agar kebijakan fiskal dapat mendukung peningkatan aktivitas usaha dan kapasitas produksi nasional.

Upaya mendorong pertumbuhan tersebut tetap disertai perhatian terhadap kesehatan keuangan negara. Pemerintah berkomitmen menjaga defisit APBN di bawah 3 persen untuk mempertahankan kredibilitas fiskal. Penguatan penerimaan negara dan efisiensi belanja menjadi bagian penting agar pembiayaan program pembangunan tetap terjaga tanpa mengabaikan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran.

Peran APBN dalam mendukung kesejahteraan juga menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan APBN 2027 perlu diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat sektor riil, serta mempersempit kesenjangan sosial dan antarwilayah. Dalam pidato penutupan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026–2027 di Jakarta, ia menempatkan anggaran negara sebagai instrumen kebijakan untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial.

Dasco menilai pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar tercermin dalam indikator makroekonomi. Karena itu, penggunaan anggaran perlu memperhatikan manfaat setiap rupiah bagi kepentingan nasional. Arah tersebut menempatkan penciptaan kesempatan kerja dan pemerataan hasil pembangunan sebagai bagian penting dari kebijakan fiskal.

Penilaian terhadap kondisi anggaran juga disampaikan Executive Chairman B-Universe, Enggartiasto Lukita. Enggartiasto menilai kondisi APBN hingga September 2026 masih berada dalam batas yang dimungkinkan sesuai ketentuan. Ia berharap postur APBN 2027 yang telah disahkan DPR dapat diterapkan sesuai rencana sehingga mendukung prospek ekonomi nasional.

Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, tantangan pengelolaan APBN terletak pada kemampuan menjalankan kedua fungsi tersebut secara bersamaan. Belanja negara perlu memberi perlindungan ketika masyarakat menghadapi tekanan, sekaligus membuka ruang bagi dunia usaha untuk meningkatkan produksi dan menciptakan pekerjaan. Dengan menjaga fleksibilitas, disiplin fiskal, dan kualitas belanja, APBN diharapkan dapat menjadi instrumen yang menopang pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat.

Upaya menjaga kesehatan fiskal tersebut perlu diikuti dengan peningkatan efektivitas penggunaan anggaran. Selain memastikan pembiayaan pembangunan tetap terjaga, pemerintah juga mengarahkan belanja pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang. Dukungan terhadap pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperluas kesempatan ekonomi di berbagai daerah.

Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi berkala juga dilakukan untuk mengukur hasil penggunaan anggaran, sehingga belanja negara tidak hanya terserap sesuai target, tetapi juga menghasilkan dampak nyata. Dengan pengawasan yang memadai, sumber daya fiskal dapat digunakan secara lebih produktif.

Keseimbangan antara perlindungan sosial dan penguatan sektor produktif menjadi kunci agar manfaat APBN dirasakan secara luas. Melalui kebijakan yang terukur dan pelaksanaan yang konsisten, anggaran negara diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, memperkuat kegiatan usaha, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ke depan, keberhasilan kebijakan fiskal juga akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Sinergi pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar program pembangunan menjangkau masyarakat secara merata, termasuk kelompok yang membutuhkan dukungan lebih besar.

Di saat yang sama, kepastian kebijakan dan pengelolaan anggaran yang kredibel dapat memperkuat kepercayaan pelaku usaha untuk berinvestasi dan memperluas kegiatan ekonomi. Dengan demikian, APBN tidak hanya berperan sebagai alat pembiayaan pemerintahan, tetapi juga menjadi fondasi untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

)* Pengamat Ekonomi

Oleh: Naufal Soni )*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga daya tahan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan berbagai program pembangunan tetap berjalan di tengah ketidakpastian global. Peran tersebut menuntut pengelolaan anggaran yang adaptif tanpa mengabaikan disiplin dan kredibilitas fiskal.

Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa APBN harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi dunia, termasuk dinamika geopolitik dan perkembangan ekonomi internasional. Fleksibilitas diperlukan agar pemerintah dapat merespons tekanan ekonomi, sementara tata kelola yang baik tetap menjadi landasan pelaksanaan anggaran. Dengan pendekatan tersebut, APBN dapat menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni melindungi masyarakat dari guncangan dan mendorong kegiatan ekonomi.

Fungsi perlindungan diwujudkan melalui subsidi dan kompensasi energi, subsidi pupuk, program perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur. Berbagai instrumen itu membantu menahan sebagian dampak perubahan ekonomi agar tidak seluruhnya dibebankan kepada masyarakat. Suahasil menekankan bahwa APBN harus terus berfungsi sebagai penyangga ketika kondisi global memengaruhi kehidupan ekonomi di dalam negeri.

Di sisi lain, APBN juga diarahkan untuk memperkuat sumber pertumbuhan melalui peningkatan konsumsi, investasi, produksi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja formal. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027, dengan investasi menjadi salah satu komponen penting untuk mencapai sasaran tersebut. Suahasil menyebut target itu membutuhkan kerja bersama pemerintah, sektor swasta, dan Danantara agar kebijakan fiskal dapat mendukung peningkatan aktivitas usaha dan kapasitas produksi nasional.

Upaya mendorong pertumbuhan tersebut tetap disertai perhatian terhadap kesehatan keuangan negara. Pemerintah berkomitmen menjaga defisit APBN di bawah 3 persen untuk mempertahankan kredibilitas fiskal. Penguatan penerimaan negara dan efisiensi belanja menjadi bagian penting agar pembiayaan program pembangunan tetap terjaga tanpa mengabaikan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran.

Peran APBN dalam mendukung kesejahteraan juga menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan APBN 2027 perlu diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat sektor riil, serta mempersempit kesenjangan sosial dan antarwilayah. Dalam pidato penutupan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026–2027 di Jakarta, ia menempatkan anggaran negara sebagai instrumen kebijakan untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial.

Dasco menilai pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar tercermin dalam indikator makroekonomi. Karena itu, penggunaan anggaran perlu memperhatikan manfaat setiap rupiah bagi kepentingan nasional. Arah tersebut menempatkan penciptaan kesempatan kerja dan pemerataan hasil pembangunan sebagai bagian penting dari kebijakan fiskal.

Penilaian terhadap kondisi anggaran juga disampaikan Executive Chairman B-Universe, Enggartiasto Lukita. Enggartiasto menilai kondisi APBN hingga September 2026 masih berada dalam batas yang dimungkinkan sesuai ketentuan. Ia berharap postur APBN 2027 yang telah disahkan DPR dapat diterapkan sesuai rencana sehingga mendukung prospek ekonomi nasional.

Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, tantangan pengelolaan APBN terletak pada kemampuan menjalankan kedua fungsi tersebut secara bersamaan. Belanja negara perlu memberi perlindungan ketika masyarakat menghadapi tekanan, sekaligus membuka ruang bagi dunia usaha untuk meningkatkan produksi dan menciptakan pekerjaan. Dengan menjaga fleksibilitas, disiplin fiskal, dan kualitas belanja, APBN diharapkan dapat menjadi instrumen yang menopang pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat.

Upaya menjaga kesehatan fiskal tersebut perlu diikuti dengan peningkatan efektivitas penggunaan anggaran. Selain memastikan pembiayaan pembangunan tetap terjaga, pemerintah juga mengarahkan belanja pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang. Dukungan terhadap pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperluas kesempatan ekonomi di berbagai daerah.

Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi berkala juga dilakukan untuk mengukur hasil penggunaan anggaran, sehingga belanja negara tidak hanya terserap sesuai target, tetapi juga menghasilkan dampak nyata. Dengan pengawasan yang memadai, sumber daya fiskal dapat digunakan secara lebih produktif.

Keseimbangan antara perlindungan sosial dan penguatan sektor produktif menjadi kunci agar manfaat APBN dirasakan secara luas. Melalui kebijakan yang terukur dan pelaksanaan yang konsisten, anggaran negara diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, memperkuat kegiatan usaha, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ke depan, keberhasilan kebijakan fiskal juga akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Sinergi pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar program pembangunan menjangkau masyarakat secara merata, termasuk kelompok yang membutuhkan dukungan lebih besar.

Di saat yang sama, kepastian kebijakan dan pengelolaan anggaran yang kredibel dapat memperkuat kepercayaan pelaku usaha untuk berinvestasi dan memperluas kegiatan ekonomi. Dengan demikian, APBN tidak hanya berperan sebagai alat pembiayaan pemerintahan, tetapi juga menjadi fondasi untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

)* Pengamat Ekonomi

Halmahera Tengah, – Hilirisasi industri semakin berkontribusi terhadap investasi nasional selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pada semester pertama 2026, investasi Indonesia mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, serta menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, menyampaikan capaian tersebut dalam kegiatan pembangunan dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel serta ekspor perdana baterai kendaraan listrik di Kawasan Industri Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara.

“Investasi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, meningkat 7,2 persen, dan menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja,” ujar Rosan.

Ia menjelaskan bahwa kontribusi hilirisasi terhadap investasi nasional meningkat dari sekitar 25 persen menjadi 30 persen dalam dua tahun terakhir. Sektor industri logam dasar dan barang logam bukan mesin menjadi penyumbang utama, disusul jasa lainnya, pertambangan, transportasi, pergudangan, telekomunikasi, serta perumahan dan kawasan industri.

Maluku Utara menjadi salah satu contoh perkembangan industri tersebut. Produk ekspornya semakin beragam, mencakup feronikel, nickel matte, Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), nickel sulfate, dan cobalt. Perkembangan ini menunjukkan pergeseran dari ekspor bahan mentah menuju produk olahan bernilai tambah.

Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menilai nikel dan tembaga berpotensi mendukung industri kecerdasan artifisial (AI). Mineral tersebut diperlukan untuk baterai, peralatan listrik, jaringan transmisi, dan infrastruktur pusat data.

“Indonesia harus memastikan penyediaan bahan baku untuk transisi energi dan digital menghasilkan rantai nilai yang berkelanjutan bagi semua pihak,” kata Nezar.

Menurutnya, Indonesia memiliki posisi strategis karena menyumbang sekitar 62 persen produksi tambang nikel dunia. Namun, hilirisasi harus disertai perlindungan lingkungan, pengelolaan limbah, penggunaan energi rendah karbon, dan perhatian terhadap masyarakat sekitar.

“Hilirisasi tidak cukup hanya mengolah mineral di dekat tambang, tetapi juga harus memperhatikan lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat,” tegasnya.

Nezar menambahkan, pengembangan AI membutuhkan pasokan listrik, jaringan digital, infrastruktur memadai, dan tenaga ahli. Karena itu, hilirisasi perlu diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas, memperkuat kemampuan teknologi nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (*)

Halmahera Tengah, – Hilirisasi industri semakin berkontribusi terhadap investasi nasional selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pada semester pertama 2026, investasi Indonesia mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, serta menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, menyampaikan capaian tersebut dalam kegiatan pembangunan dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel serta ekspor perdana baterai kendaraan listrik di Kawasan Industri Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara.

“Investasi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, meningkat 7,2 persen, dan menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja,” ujar Rosan.

Ia menjelaskan bahwa kontribusi hilirisasi terhadap investasi nasional meningkat dari sekitar 25 persen menjadi 30 persen dalam dua tahun terakhir. Sektor industri logam dasar dan barang logam bukan mesin menjadi penyumbang utama, disusul jasa lainnya, pertambangan, transportasi, pergudangan, telekomunikasi, serta perumahan dan kawasan industri.

Maluku Utara menjadi salah satu contoh perkembangan industri tersebut. Produk ekspornya semakin beragam, mencakup feronikel, nickel matte, Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), nickel sulfate, dan cobalt. Perkembangan ini menunjukkan pergeseran dari ekspor bahan mentah menuju produk olahan bernilai tambah.

Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menilai nikel dan tembaga berpotensi mendukung industri kecerdasan artifisial (AI). Mineral tersebut diperlukan untuk baterai, peralatan listrik, jaringan transmisi, dan infrastruktur pusat data.

“Indonesia harus memastikan penyediaan bahan baku untuk transisi energi dan digital menghasilkan rantai nilai yang berkelanjutan bagi semua pihak,” kata Nezar.

Menurutnya, Indonesia memiliki posisi strategis karena menyumbang sekitar 62 persen produksi tambang nikel dunia. Namun, hilirisasi harus disertai perlindungan lingkungan, pengelolaan limbah, penggunaan energi rendah karbon, dan perhatian terhadap masyarakat sekitar.

“Hilirisasi tidak cukup hanya mengolah mineral di dekat tambang, tetapi juga harus memperhatikan lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat,” tegasnya.

Nezar menambahkan, pengembangan AI membutuhkan pasokan listrik, jaringan digital, infrastruktur memadai, dan tenaga ahli. Karena itu, hilirisasi perlu diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas, memperkuat kemampuan teknologi nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (*)

Halmahera Tengah, – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus memperkuat hilirisasi sebagai strategi untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan nilai tambah bagi sumber daya alam Indonesia. Langkah tersebut ditandai dengan ekspor perdana baterai kendaraan listrik serta peluncuran 11 proyek industri di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara, dengan total nilai investasi mencapai 10,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp180 triliun.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ekspor baterai kendaraan listrik menjadi salah satu bukti perkembangan kebijakan hilirisasi industri nasional. Menurutnya, pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi di dalam negeri merupakan langkah penting untuk memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.

“Ekspor perdana baterai kendaraan listrik ini menjadi pencapaian penting sekaligus membuktikan bahwa strategi hilirisasi yang kita terapkan berada di jalur yang tepat dan akan terus dilanjutkan,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam program tersebut, empat proyek industri memasuki tahap komersial, yakni Blue Sparking Energy, REPT Battero Indonesia, Pioneer Aluminium Industries, dan XCMG Indonesia Manufacturing. Sementara itu, tujuh proyek lainnya mulai dibangun, mencakup Guangqing Nickel Cobalt, Eno Prima Material, Tinci Materials Indonesia, Weda Bay Aluminium, Bintang Karya Aluminium, Flat Solar Energy Indonesia, serta Guangqing Motor Indonesia.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, melaporkan bahwa investasi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun. Nilai tersebut meningkat 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.

“Realisasi investasi nasional mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen, sekaligus membuka kesempatan kerja bagi lebih dari 1,4 juta orang,” ungkap Rosan.

Ia menjelaskan bahwa kontribusi investasi hilirisasi meningkat dari sekitar 25 persen menjadi 30 persen dari total investasi nasional. Selain itu, lebih dari 75 persen investasi terealisasi di luar Pulau Jawa, menunjukkan meluasnya aktivitas ekonomi ke berbagai wilayah Indonesia.

Melalui hilirisasi, pemerintah berupaya memperkuat industri nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemerataan manfaat investasi, penciptaan pekerjaan berkualitas, serta perlindungan lingkungan tetap perlu diperhatikan agar pembangunan industri memberikan dampak berkelanjutan bagi Indonesia. (*)

Halmahera Tengah, – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus memperkuat hilirisasi sebagai strategi untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan nilai tambah bagi sumber daya alam Indonesia. Langkah tersebut ditandai dengan ekspor perdana baterai kendaraan listrik serta peluncuran 11 proyek industri di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara, dengan total nilai investasi mencapai 10,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp180 triliun.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ekspor baterai kendaraan listrik menjadi salah satu bukti perkembangan kebijakan hilirisasi industri nasional. Menurutnya, pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi di dalam negeri merupakan langkah penting untuk memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.

“Ekspor perdana baterai kendaraan listrik ini menjadi pencapaian penting sekaligus membuktikan bahwa strategi hilirisasi yang kita terapkan berada di jalur yang tepat dan akan terus dilanjutkan,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam program tersebut, empat proyek industri memasuki tahap komersial, yakni Blue Sparking Energy, REPT Battero Indonesia, Pioneer Aluminium Industries, dan XCMG Indonesia Manufacturing. Sementara itu, tujuh proyek lainnya mulai dibangun, mencakup Guangqing Nickel Cobalt, Eno Prima Material, Tinci Materials Indonesia, Weda Bay Aluminium, Bintang Karya Aluminium, Flat Solar Energy Indonesia, serta Guangqing Motor Indonesia.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, melaporkan bahwa investasi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun. Nilai tersebut meningkat 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.

“Realisasi investasi nasional mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen, sekaligus membuka kesempatan kerja bagi lebih dari 1,4 juta orang,” ungkap Rosan.

Ia menjelaskan bahwa kontribusi investasi hilirisasi meningkat dari sekitar 25 persen menjadi 30 persen dari total investasi nasional. Selain itu, lebih dari 75 persen investasi terealisasi di luar Pulau Jawa, menunjukkan meluasnya aktivitas ekonomi ke berbagai wilayah Indonesia.

Melalui hilirisasi, pemerintah berupaya memperkuat industri nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemerataan manfaat investasi, penciptaan pekerjaan berkualitas, serta perlindungan lingkungan tetap perlu diperhatikan agar pembangunan industri memberikan dampak berkelanjutan bagi Indonesia. (*)

Oleh Ayu Lestari )*

Hilirisasi industri menjadi salah satu strategi utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengubah kekayaan alam Indonesia menjadi sumber kemakmuran yang lebih luas. Ekspor perdana baterai kendaraan listrik di kawasan industri Weda Bay, Maluku Utara, sekaligus peluncuran 11 proyek hilirisasi menandai langkah penting dalam memperkuat industri nasional, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, menarik investasi, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menilai keberhasilan ekspor perdana baterai kendaraan listrik sebagai bukti bahwa kebijakan hilirisasi berada pada jalur yang tepat. Dalam peluncuran program hilirisasi di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara, ia menegaskan bahwa pemerintah akan melanjutkan strategi tersebut secara konsisten. Menurut Presiden Prabowo, pengolahan sumber daya alam di dalam negeri merupakan langkah penting agar Indonesia tidak terus bergantung pada penjualan bahan mentah dengan nilai ekonomi yang terbatas.

Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa capaian pembangunan saat ini tidak terlepas dari fondasi yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya. Ia memandang pembangunan bangsa sebagai perjalanan panjang yang membutuhkan kesinambungan kebijakan, kerja keras, dan komitmen lintas generasi. Semangat pembangunan yang diwariskan para pemimpin terdahulu, menurutnya, perlu diteruskan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam agenda tersebut, Presiden meresmikan komersialisasi empat proyek industri, yaitu Blue Sparking Energy, REPT Battero Indonesia, Pioneer Aluminium Industries, dan XCMG Indonesia Manufacturing. Pemerintah juga mencanangkan pembangunan tujuh proyek baru, meliputi Guangqing Nickel Cobalt, Eno Prima Material, Tinci Materials Indonesia, Weda Bay Aluminium, Bintang Karya Aluminium, Flat Solar Energy Indonesia, serta Guangqing Motor Indonesia. Keseluruhan proyek itu memiliki nilai investasi mencapai 10,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp180 triliun.

Besarnya investasi tersebut memperlihatkan bahwa hilirisasi menjadi instrumen penting dalam transformasi ekonomi Indonesia. Memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran, pemerintah berupaya memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global, terutama pada sektor mineral, baterai kendaraan listrik, dan produk logam olahan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menyampaikan bahwa realisasi investasi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun. Angka tersebut meningkat 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan mampu menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja. Capaian ini menunjukkan bahwa aktivitas investasi tetap menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional, meskipun kualitas lapangan kerja dan pemerataan manfaatnya tetap perlu menjadi perhatian pemerintah.

Rosan menjelaskan bahwa kontribusi investasi hilirisasi juga mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir. Jika sebelumnya berada di kisaran 25 persen, porsinya kini mencapai sekitar 30 persen dari total realisasi investasi nasional. Perubahan tersebut menunjukkan semakin kuatnya peran industri pengolahan dalam arah pembangunan ekonomi. Berdasarkan sektor usaha, investasi semester pertama 2026 didominasi industri logam dasar dan barang logam bukan mesin beserta peralatannya, disusul jasa lainnya, pertambangan, transportasi, pergudangan dan telekomunikasi, serta perumahan, kawasan industri dan perkantoran.

Keberhasilan pemerintah selama setahun terakhir dalam mendorong investasi, memperluas kegiatan industri, dan memperkuat hilirisasi menjadi modal penting bagi agenda pembangunan berikutnya. Pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang terus bergerak. Namun, keberhasilan tersebut harus diikuti peningkatan keterampilan tenaga kerja, penguatan usaha mikro dan kecil, serta keterlibatan masyarakat setempat agar pertumbuhan industri tidak hanya dinikmati perusahaan besar dan investor.

Rosan turut menyoroti penyebaran investasi yang semakin luas ke luar Pulau Jawa. Ia melaporkan bahwa lebih dari 75 persen realisasi investasi berada di luar Jawa. Menurutnya, hilirisasi berpotensi memperkuat pemerataan pembangunan dengan menghadirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah. Maluku Utara menjadi salah satu contoh perubahan tersebut, dari wilayah penghasil tambang menjadi kawasan penting bagi industri pengolahan nasional.

Perubahan itu terlihat dari semakin beragamnya produk mineral yang dihasilkan. Ekspor Maluku Utara tidak lagi hanya bertumpu pada bijih mentah, tetapi berkembang menuju feronikel, nickel matte, Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), nickel sulfate, hingga cobalt. Diversifikasi produk tersebut membuka peluang peningkatan nilai ekonomi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam industri baterai dan kendaraan listrik. Meski demikian, pengembangan industri harus tetap memperhatikan perlindungan lingkungan, tata kelola pertambangan, serta keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, hilirisasi bukan semata-mata tentang besarnya investasi atau banyaknya proyek yang diresmikan. Ukuran keberhasilannya terletak pada kemampuan negara mengubah kekayaan alam menjadi pekerjaan yang layak, pendapatan masyarakat yang meningkat, industri nasional yang kuat, dan pembangunan yang lebih merata. Pemerintah terus berupaya menjaga kesinambungan kebijakan sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan hingga ke daerah penghasil sumber daya. Dengan pengawasan yang baik, pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, dan keberpihakan kepada rakyat, hilirisasi dapat menjadi jalan bagi Indonesia untuk mewujudkan kemakmuran yang berkelanjutan.

)* penulis merupakan pengamat ekonomi energi

Oleh Ayu Lestari )*

Hilirisasi industri menjadi salah satu strategi utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengubah kekayaan alam Indonesia menjadi sumber kemakmuran yang lebih luas. Ekspor perdana baterai kendaraan listrik di kawasan industri Weda Bay, Maluku Utara, sekaligus peluncuran 11 proyek hilirisasi menandai langkah penting dalam memperkuat industri nasional, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, menarik investasi, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menilai keberhasilan ekspor perdana baterai kendaraan listrik sebagai bukti bahwa kebijakan hilirisasi berada pada jalur yang tepat. Dalam peluncuran program hilirisasi di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara, ia menegaskan bahwa pemerintah akan melanjutkan strategi tersebut secara konsisten. Menurut Presiden Prabowo, pengolahan sumber daya alam di dalam negeri merupakan langkah penting agar Indonesia tidak terus bergantung pada penjualan bahan mentah dengan nilai ekonomi yang terbatas.

Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa capaian pembangunan saat ini tidak terlepas dari fondasi yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya. Ia memandang pembangunan bangsa sebagai perjalanan panjang yang membutuhkan kesinambungan kebijakan, kerja keras, dan komitmen lintas generasi. Semangat pembangunan yang diwariskan para pemimpin terdahulu, menurutnya, perlu diteruskan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam agenda tersebut, Presiden meresmikan komersialisasi empat proyek industri, yaitu Blue Sparking Energy, REPT Battero Indonesia, Pioneer Aluminium Industries, dan XCMG Indonesia Manufacturing. Pemerintah juga mencanangkan pembangunan tujuh proyek baru, meliputi Guangqing Nickel Cobalt, Eno Prima Material, Tinci Materials Indonesia, Weda Bay Aluminium, Bintang Karya Aluminium, Flat Solar Energy Indonesia, serta Guangqing Motor Indonesia. Keseluruhan proyek itu memiliki nilai investasi mencapai 10,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp180 triliun.

Besarnya investasi tersebut memperlihatkan bahwa hilirisasi menjadi instrumen penting dalam transformasi ekonomi Indonesia. Memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran, pemerintah berupaya memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global, terutama pada sektor mineral, baterai kendaraan listrik, dan produk logam olahan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menyampaikan bahwa realisasi investasi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun. Angka tersebut meningkat 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan mampu menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja. Capaian ini menunjukkan bahwa aktivitas investasi tetap menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional, meskipun kualitas lapangan kerja dan pemerataan manfaatnya tetap perlu menjadi perhatian pemerintah.

Rosan menjelaskan bahwa kontribusi investasi hilirisasi juga mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir. Jika sebelumnya berada di kisaran 25 persen, porsinya kini mencapai sekitar 30 persen dari total realisasi investasi nasional. Perubahan tersebut menunjukkan semakin kuatnya peran industri pengolahan dalam arah pembangunan ekonomi. Berdasarkan sektor usaha, investasi semester pertama 2026 didominasi industri logam dasar dan barang logam bukan mesin beserta peralatannya, disusul jasa lainnya, pertambangan, transportasi, pergudangan dan telekomunikasi, serta perumahan, kawasan industri dan perkantoran.

Keberhasilan pemerintah selama setahun terakhir dalam mendorong investasi, memperluas kegiatan industri, dan memperkuat hilirisasi menjadi modal penting bagi agenda pembangunan berikutnya. Pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang terus bergerak. Namun, keberhasilan tersebut harus diikuti peningkatan keterampilan tenaga kerja, penguatan usaha mikro dan kecil, serta keterlibatan masyarakat setempat agar pertumbuhan industri tidak hanya dinikmati perusahaan besar dan investor.

Rosan turut menyoroti penyebaran investasi yang semakin luas ke luar Pulau Jawa. Ia melaporkan bahwa lebih dari 75 persen realisasi investasi berada di luar Jawa. Menurutnya, hilirisasi berpotensi memperkuat pemerataan pembangunan dengan menghadirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah. Maluku Utara menjadi salah satu contoh perubahan tersebut, dari wilayah penghasil tambang menjadi kawasan penting bagi industri pengolahan nasional.

Perubahan itu terlihat dari semakin beragamnya produk mineral yang dihasilkan. Ekspor Maluku Utara tidak lagi hanya bertumpu pada bijih mentah, tetapi berkembang menuju feronikel, nickel matte, Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), nickel sulfate, hingga cobalt. Diversifikasi produk tersebut membuka peluang peningkatan nilai ekonomi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam industri baterai dan kendaraan listrik. Meski demikian, pengembangan industri harus tetap memperhatikan perlindungan lingkungan, tata kelola pertambangan, serta keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, hilirisasi bukan semata-mata tentang besarnya investasi atau banyaknya proyek yang diresmikan. Ukuran keberhasilannya terletak pada kemampuan negara mengubah kekayaan alam menjadi pekerjaan yang layak, pendapatan masyarakat yang meningkat, industri nasional yang kuat, dan pembangunan yang lebih merata. Pemerintah terus berupaya menjaga kesinambungan kebijakan sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan hingga ke daerah penghasil sumber daya. Dengan pengawasan yang baik, pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, dan keberpihakan kepada rakyat, hilirisasi dapat menjadi jalan bagi Indonesia untuk mewujudkan kemakmuran yang berkelanjutan.

)* penulis merupakan pengamat ekonomi energi

Oleh Dian Anita )*

Hilirisasi industri semakin memperkuat perannya sebagai penggerak investasi dan pembukaan pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, serta pengembangan industri pengolahan mineral di luar Pulau Jawa menunjukkan bahwa strategi peningkatan nilai tambah sumber daya alam mulai memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa realisasi investasi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun. Angka tersebut meningkat 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan berhasil menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja. Capaian itu disampaikan Rosan dalam acara groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel serta ekspor perdana baterai kendaraan listrik di Kawasan Industri Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Menurut Rosan, peningkatan investasi tersebut tidak hanya terlihat dari besarnya nilai modal yang masuk, tetapi juga dari semakin kuatnya kontribusi industri hilirisasi. Dalam dua tahun terakhir, porsi investasi hilirisasi yang sebelumnya berada di kisaran 25 persen telah meningkat menjadi sekitar 30 persen dari keseluruhan investasi nasional. Perubahan ini memperlihatkan bahwa kebijakan pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah semakin diperhitungkan oleh pelaku usaha dan investor.

Salah satu perkembangan penting terlihat dari penyebaran investasi ke luar Pulau Jawa. Rosan menyampaikan bahwa lebih dari 75 persen realisasi investasi berada di luar Jawa. Kondisi ini menjadi sinyal positif bagi upaya memperluas pemerataan ekonomi, mengingat aktivitas industri dan investasi selama bertahun-tahun cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu. Apabila didukung pembangunan infrastruktur, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan keterlibatan pelaku usaha lokal, hilirisasi berpeluang menciptakan pusat ekonomi baru di berbagai daerah.

Maluku Utara menjadi contoh perubahan tersebut. Wilayah yang selama ini dikenal sebagai penghasil mineral kini berkembang menjadi salah satu pusat pengolahan industri nasional. Produk ekspornya juga semakin beragam, mulai dari feronikel, nickel matte, Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), nickel sulfate hingga cobalt. Pergeseran dari ekspor bahan mentah menuju produk olahan memperlihatkan peluang Indonesia memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari kekayaan alamnya.

Pertumbuhan investasi, penyerapan lebih dari 1,4 juta tenaga kerja pada semester pertama 2026, peningkatan porsi investasi hilirisasi, serta pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik menjadi sejumlah capaian pemerintah selama setahun terakhir. Perkembangan tersebut menunjukkan arah kebijakan yang berupaya menghubungkan sumber daya alam dengan industri pengolahan dan kebutuhan teknologi masa depan. Meski demikian, keberhasilan jangka panjang juga harus diukur dari kualitas pekerjaan, peningkatan kemampuan industri nasional, pemerataan manfaat ekonomi, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, turut menekankan pentingnya menghubungkan hilirisasi mineral dengan pengembangan industri kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI). Nezar menyatakan bahwa pengolahan mineral Indonesia perlu diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur digital yang tangguh, efisien, dan berkelanjutan. Menurutnya, ketika dunia membutuhkan bahan baku untuk transisi energi dan digital, Indonesia harus memastikan rantai nilai yang terbentuk memberikan manfaat berkelanjutan bagi semua pihak.

Nezar menjelaskan bahwa nikel dan tembaga tidak semata-mata bernilai sebagai komoditas pertambangan. Kedua mineral tersebut memiliki peran penting dalam pembangunan ekosistem AI, mulai dari baterai dan peralatan kelistrikan hingga jaringan transmisi serta sistem pendukung pusat data. Dengan kontribusi sekitar 62 persen terhadap produksi tambang nikel dunia, Indonesia memiliki posisi strategis dalam rantai pasok mineral global. Akan tetapi, keunggulan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial agar manfaat ekonominya tidak menimbulkan beban jangka panjang.

Karena itu, Nezar mengingatkan bahwa hilirisasi harus melampaui aktivitas pengolahan mineral di dekat lokasi tambang. Proses tersebut perlu disertai peningkatan kinerja lingkungan, ketertelusuran bahan baku, praktik ketenagakerjaan yang bertanggung jawab, penggunaan energi rendah karbon, serta pengelolaan limbah dan air yang lebih baik. Kepentingan masyarakat sekitar juga harus menjadi bagian penting dalam setiap tahapan pengembangan industri.

Pengembangan AI sendiri membutuhkan lebih dari sekadar ketersediaan mineral. Pembangunan pusat data memerlukan pasokan listrik yang andal, jaringan serat optik, lahan, sistem pendingin, cip, tenaga ahli, serta tata kelola yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu, agenda digital harus berjalan seiring dengan kebijakan energi, industri, pembiayaan, dan perlindungan lingkungan. Indonesia memang memiliki peluang menjadi pusat AI regional berkat letak geografis, pertumbuhan ekonomi digital, dan ketersediaan talenta, tetapi peluang tersebut harus ditopang kesiapan infrastruktur dan kemampuan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

Hilirisasi dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran membuka kesempatan bagi Indonesia untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berdaya saing. Dengan tata kelola yang baik, perlindungan lingkungan, serta keberpihakan pada pengembangan tenaga kerja lokal, hilirisasi dapat menjadi fondasi bagi transformasi ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik