Jakarta – Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menunjukkan upaya penguatan lapangan kerja melalui percepatan hilirisasi, peningkatan investasi, dan pengembangan ekosistem industri nasional.

Upaya tersebut ditunjukkan melalui peluncuran 11 proyek hilirisasi oleh Presiden Prabowo Subianto di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara. Dengan nilai investasi mencapai 10,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp180 triliun, proyek-proyek tersebut diproyeksikan menciptakan lebih dari 10.000 lapangan kerja.

Proyek tersebut mencakup industri baterai, material berbasis nikel, aluminium, alat berat berbasis listrik, serta industri pendukung energi surya.

Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bina Sarana Informatika, Sarlina Sari mengapresiasi langkah pemerintah dalam mempercepat hilirisasi dan mendorong investasi nasional. Menurutnya, strategi tersebut penting untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan memperkuat industri dalam negeri.

“Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, dan tantangannya adalah bagaimana mengolah kekayaan tersebut menjadi produk bernilai tambah tinggi, memperkuat industri nasional, serta menciptakan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat,” ujar Sarlina.

Menurutnya, optimalisasi hilirisasi perlu diiringi dengan pengembangan kompetensi SDM, alih teknologi, kepastian regulasi, dan partisipasi industri dalam negeri untuk memastikan investasi mampu membuka peluang kerja bagi tenaga kerja lokal serta memperkuat keterlibatan pemasok domestik.

“Kita berharap investasi tidak berhenti pada pembangunan fasilitas industri, tetapi juga membuka peluang bagi tenaga kerja lokal, memperkuat pemasok domestik, dan mendorong tumbuhnya industri pendukung nasional,” terang Sarlina.

Berdasarkan laporan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi Indonesia pada semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun. Angka tersebut tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan menyerap 1.448.862 tenaga kerja.

Sarlina menilai pemerataan manfaat investasi perlu diperkuat melalui kemitraan industri besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perguruan tinggi, serta pemerintah daerah. Perguruan tinggi juga dapat berkontribusi melalui riset, inovasi, dan pendidikan vokasi sesuai kebutuhan industri.

“Investasi yang berkualitas adalah investasi yang memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Karena itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat perlu diperkuat. Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui riset, inovasi, pendidikan vokasi, dan pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri,” pungkasnya.

Oleh: Anggoro Utomo

Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pembangunan ketenagakerjaan menjadi salah satu agenda strategis untuk memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tantangan pembangunan tidak lagi sebatas menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, tetapi juga memastikan pekerjaan tersebut mampu memberikan penghasilan yang layak, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

Arah pembangunan tersebut semakin relevan di tengah perubahan struktur ekonomi, perkembangan teknologi, dan persaingan global yang semakin kompetitif. Pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan investasi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, kesempatan kerja yang tercipta tidak hanya menjadi sarana memperoleh penghasilan, tetapi juga menjadi jalan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan berkontribusi terhadap kemajuan nasional.

Perkembangan positif terlihat dari realisasi investasi yang terus mendorong penyerapan tenaga kerja. Realisasi investasi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau 49,5 persen dari target tahunan sebesar Rp2.041,3 triliun. Investasi tersebut menyerap 1.448.862 tenaga kerja, meningkat sekitar 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan bahwa aktivitas investasi memiliki peran penting dalam memperluas kesempatan kerja dan memperkuat kegiatan ekonomi di berbagai wilayah.

Penyerapan tenaga kerja tersebut juga ditopang oleh distribusi investasi yang relatif seimbang antara Jawa dan luar Jawa. Kondisi ini membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan potensi ekonominya, mulai dari sektor industri pengolahan, pertanian, perkebunan, hingga kegiatan usaha berbasis sumber daya lokal. Apabila diikuti penguatan infrastruktur, pendidikan vokasi, dan kemudahan berusaha, investasi di daerah dapat mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pekerjaan.

Namun, keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan tidak cukup diukur dari jumlah pekerja yang terserap. Kualitas pekerjaan dan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri menjadi faktor penting agar tenaga kerja mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan ekonomi. Karena itu, penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan kemampuan para pencari kerja.

Upaya tersebut terlihat melalui pengembangan Program Magang Nasional. Pemerintah telah membuka pendaftaran angkatan kedua program tersebut pada akhir September dengan target 150 ribu peserta. Program ini diarahkan untuk membantu lulusan perguruan tinggi, khususnya lulusan baru, memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan kesiapan memasuki dunia profesional. Melalui keterlibatan langsung di lingkungan kerja, peserta diharapkan dapat mengembangkan keterampilan teknis, kedisiplinan, kemampuan berkomunikasi, serta pemahaman mengenai kebutuhan industri.

Kemnaker menargetkan tingkat kebekerjaan lulusan Pelatihan Vokasi Nasional mencapai 70 persen. Target tersebut sejalan dengan transformasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas agar program pelatihan semakin relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Orientasi ini penting karena keberhasilan pelatihan semestinya tidak berhenti pada jumlah peserta yang lulus, melainkan juga pada kemampuan mereka memperoleh pekerjaan dan mengembangkan karier.

Selain keterampilan konvensional, transformasi digital turut membuka ruang peningkatan produktivitas tenaga kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, menekankan bahwa adopsi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di dunia kerja harus berorientasi pada manusia. Pemanfaatan teknologi diharapkan membantu pekerja menyelesaikan tugas secara lebih efisien, meningkatkan kualitas hasil kerja, dan memperkuat daya saing perusahaan. Dengan peningkatan kompetensi digital, tenaga kerja Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pekerjaan.

Sementara itu, transisi menuju ekonomi hijau menghadirkan peluang baru bagi penciptaan lapangan kerja berkelanjutan. Pengembangan kendaraan listrik, energi terbarukan, dan praktik produksi yang lebih ramah lingkungan membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Kemnaker menyoroti potensi pekerjaan hijau atau green jobs seiring meningkatnya kebutuhan kompetensi yang mendukung transformasi tersebut. Peluang ini dapat dimanfaatkan untuk menyiapkan tenaga kerja masa depan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih memperhatikan kelestarian lingkungan.

Ke depan, sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan pekerja menjadi kunci untuk memastikan manfaat pembangunan ketenagakerjaan dirasakan secara luas. Perluasan akses pelatihan, penguatan perlindungan pekerja, peningkatan kualitas hubungan industrial, serta pemerataan investasi harus terus berjalan beriringan. Perhatian terhadap pekerja informal, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok muda juga diperlukan agar pertumbuhan kesempatan kerja semakin inklusif.

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk memperkuat arah pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Capaian investasi dan berbagai program peningkatan keterampilan memberikan fondasi penting bagi perluasan kesempatan kerja. Tantangan berikutnya adalah memastikan fondasi tersebut berkembang menjadi pekerjaan yang lebih layak, produktif, adaptif terhadap teknologi, dan berkelanjutan. Dengan konsistensi kebijakan serta kolaborasi lintas sektor, pembangunan ketenagakerjaan diharapkan mampu memperkuat daya saing Indonesia sekaligus menghadirkan kesejahteraan yang semakin nyata bagi masyarakat.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Raka Wicaksana )*

Pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur melalui angka produk domestik bruto, besarnya investasi, atau stabilitas indikator makroekonomi. Bagi masyarakat, keberhasilan pembangunan justru paling nyata ketika tersedia pekerjaan yang layak, pendapatan yang memadai, dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu ukuran penting untuk menilai sejauh mana pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Karena itu, strategi pemerintah yang menghubungkan investasi, industrialisasi, dan pembangunan kawasan ekonomi perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari agenda pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan yang mampu menyerap tenaga kerja akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih inklusif.

Dalam konteks tersebut, pemerintah terus memperluas kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan pembangunan industri, termasuk mendorong operasionalisasi pabrik-pabrik baru di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kehadiran fasilitas produksi baru tidak hanya meningkatkan kapasitas industri nasional, tetapi juga membuka kebutuhan tenaga kerja dalam berbagai bidang, mulai dari operasional, logistik, hingga jasa penunjang. Dampak ekonomi tersebut dapat meluas ke lingkungan sekitar melalui pertumbuhan usaha kecil, penyediaan bahan baku, dan peningkatan aktivitas perdagangan. Dengan demikian, KEK berpotensi menjadi penggerak ekonomi daerah apabila pembangunan industrinya terhubung dengan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal. Tantangan pemerintah berikutnya ialah memastikan investasi tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur, melainkan berkembang menjadi kegiatan produktif yang berkelanjutan.

Sejalan dengan upaya tersebut, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif agar komitmen penanaman modal dapat diwujudkan menjadi kegiatan usaha produktif. Pandangan ini menempatkan investasi bukan semata-mata sebagai arus modal, melainkan instrumen untuk memperkuat industri nasional dan menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kepastian regulasi, kemudahan perizinan, ketersediaan infrastruktur, serta kualitas sumber daya manusia menjadi faktor yang menentukan keputusan investor untuk merealisasikan rencana bisnisnya. Ketika investasi benar-benar berjalan, kebutuhan tenaga kerja dapat meningkat dan rantai pasok domestik memperoleh peluang untuk berkembang. Oleh sebab itu, konsistensi pemerintah dalam menjaga kepastian berusaha perlu diikuti pengawasan terhadap realisasi investasi dan dampaknya terhadap penciptaan pekerjaan.

Namun, bertambahnya kesempatan kerja harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap pekerja agar pertumbuhan tidak hanya menguntungkan pemilik modal. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyoroti pentingnya penguatan perlindungan pekerja melalui regulasi ketenagakerjaan. Dalam hubungan industrial, mekanisme pemberitahuan dan perundingan bipartit menjadi bagian penting untuk mencegah pemutusan hubungan kerja dilakukan secara sewenang-wenang serta membuka ruang penyelesaian perselisihan antara perusahaan dan pekerja. Perlindungan tersebut perlu dipahami sebagai unsur pembentuk kepastian hubungan kerja, bukan semata-mata beban bagi dunia usaha. Dengan aturan yang jelas dan dialog yang berjalan, perusahaan memiliki pedoman dalam mengambil keputusan, sementara pekerja memperoleh ruang untuk memperjuangkan haknya secara proporsional.

Lebih jauh, penciptaan lapangan kerja juga membutuhkan pendekatan pembangunan yang mampu menjangkau wilayah di luar pusat-pusat industri utama. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mendorong revisi Undang-Undang Transmigrasi dengan orientasi yang tidak lagi bertumpu pada jumlah penduduk yang dipindahkan atau luas kawasan, melainkan pada penciptaan kesempatan kerja. Pendekatan ini membuka peluang untuk menghubungkan pengembangan kawasan transmigrasi dengan investasi, industrialisasi, dan hilirisasi sesuai potensi ekonomi daerah. Apabila dirancang secara terpadu, kawasan tersebut dapat berkembang menjadi pusat kegiatan produktif yang menyerap tenaga kerja sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi formal. Dengan demikian, transmigrasi berpeluang menjadi instrumen pembangunan wilayah yang berorientasi pada produktivitas dan kesejahteraan, bukan sekadar perpindahan penduduk.

Di sisi lain, keberhasilan agenda penciptaan pekerjaan sangat bergantung pada kesiapan tenaga kerja menghadapi perubahan kebutuhan industri. Pembangunan pabrik baru tidak otomatis menyelesaikan persoalan pengangguran apabila keterampilan pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pemerintah karena itu perlu memperkuat pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi keterampilan, serta kemitraan antara lembaga pendidikan dan dunia usaha. Pemerintah daerah juga perlu dilibatkan untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja agar masyarakat setempat memperoleh akses yang lebih besar terhadap peluang kerja baru. Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa investasi tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi turut memperluas mobilitas sosial dan meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia.

Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, agenda penciptaan lapangan kerja menjadi penghubung strategis antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Pengembangan KEK, penguatan iklim investasi, perlindungan pekerja, serta pembaruan pendekatan transmigrasi menunjukkan pentingnya kebijakan yang menghubungkan kegiatan ekonomi dengan kebutuhan masyarakat. Konsistensi pelaksanaan, koordinasi pusat dan daerah, serta pengawasan terhadap hasil nyata akan menentukan keberhasilan agenda tersebut. Apabila investasi mampu membuka pekerjaan produktif, perlindungan pekerja berjalan efektif, dan keterampilan tenaga kerja terus ditingkatkan, pertumbuhan ekonomi akan memiliki dampak yang lebih luas. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya terlihat dari seberapa tinggi ekonomi tumbuh, melainkan dari semakin banyaknya masyarakat yang memperoleh kesempatan bekerja, membangun kehidupan yang lebih baik, dan berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia.

*) Peneliti Ekonomi dan Investasi

Jakarta – Pemerintah mempercepat penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), realisasi penyaluran FLPP mencapai 177.161 unit per 9 Oktober 2026, atau 50,62 persen dari target 350.000 unit sepanjang tahun ini. Capaian tersebut terdiri atas 177.140 unit rumah tapak dan 21 unit rumah susun.

Dengan sisa waktu hingga akhir tahun, percepatan realisasi menjadi perhatian pemerintah agar target penyaluran dapat didekati secara optimal. Upaya ini tidak hanya menyangkut jumlah unit yang dibiayai, tetapi juga memastikan calon penerima yang memenuhi persyaratan memperoleh akses pembiayaan secara tepat waktu.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan pihaknya memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), bank penyalur, serta pengembang untuk mempercepat realisasi program. Menurut Heru, diperlukan konsentrasi dan penanganan serius terhadap berbagai hambatan agar target penyaluran FLPP 2026 dapat dikejar.

“Ini tentunya perlu perhatian, perlu konsentrasi, dan perlu membangun sense of crisis yang disampaikan Pak Menteri. Bagaimana kami di BP Tapera dengan segenap jajaran fokus untuk pencapaian target FLPP di 2026,” ujar Heru.

Ia menjelaskan, koordinasi tersebut diarahkan untuk memetakan potensi pasokan dan permintaan rumah di setiap wilayah, sekaligus mengidentifikasi kendala yang menghambat proses pembiayaan.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa orientasi utama program perumahan adalah menyediakan hunian bagi rakyat. Ia mengapresiasi kerja sama pengembang, perbankan, dan konsumen, serta menekankan pentingnya kolaborasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah subsidi.

“Tujuan kita adalah membangun perumahan bagi rakyat. Kita harus menjadi tim yang baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pengembang, perbankan, dan seluruh pihak yang telah bekerja sama. Kepada para konsumen, saya juga menerima dan menghargai setiap masukan yang disampaikan,” ujar Maruarar.

Melalui penguatan koordinasi dan percepatan administrasi, pemerintah berupaya memastikan program FLPP memberikan akses pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk meningkatkan realisasi penyaluran hingga akhir 2026, sekaligus memperkuat upaya penyediaan hunian yang terjangkau. (*)

JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempermudah akses hunian layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Langkah ini diwujudkan melalui penguatan strategi percepatan program rumah subsidi, baik dari sisi penyaluran pembiayaan, penyederhanaan perizinan, hingga peningkatan kualitas infrastruktur pendukung.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan hunian adalah prioritas utama pemerintah.

“Kebutuhan akan hunian adalah hak mendasar setiap warga negara. Melalui sinergi antar-lembaga, perbankan, dan pengembang, kami optimis penyaluran rumah subsidi bagi MBR dapat melampaui target yang ditetapkan, sekaligus menjaga kualitas bangunan sesuai standar keselamatan,” ujarnya.

Kementerian PKP bersama Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum terus menyelaraskan langkah untuk mengejar target penyediaan pemukiman yang aman, selaras, dan berkelanjutan. Skema pembiayaan seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dipastikan tepat sasaran guna menjangkau pekerja sektor formal maupun informal.

Plt. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Dedy Gunawan, menambahkan bahwa kemudahan skema pembiayaan akan diimbangi dengan efisiensi birokrasi.

“Selain dukungan pembiayaan, percepatan ini difokuskan pada digitalisasi sistem perizinan untuk memangkas durasi pengurusan dokumen pembangunan, sehingga pengembang dapat mempercepat siklus konstruksi di lapangan,” jelas Dedy.

Langkah ini juga diimbangi dengan jaminan bahwa setiap perumahan subsidi dilengkapi infrastruktur dasar, seperti akses air bersih, sanitasi layak, jalan lingkungan, dan penerangan.

Kerja sama intensif dengan perbankan penyalur turut ditingkatkan untuk memastikan proses verifikasi pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi berjalan transparan, cepat, dan responsif. Penggunaan platform digital terus dioptimalkan agar masyarakat di berbagai wilayah Indonesia dapat mengakses informasi serta mengajukan hunian subsidi secara efisien.

Pemerintah berharap penguatan strategi ini tidak hanya menyelesaikan persoalan backlog perumahan nasional, tetapi juga memberikan efek ganda (multiplier effect) terhadap perekonomian lokal melalui penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi dan UMKM bahan bangunan.

Melalui integrasi kebijakan, pembiayaan yang berkelanjutan, serta pengawasan mutu yang ketat, pemerintah berkomitmen menghadirkan solusi konkret demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan rumah yang layak.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Pemerintah terus mempercepat penyaluran rumah subsidi memperluas akses kepemilikan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui penguatan pembiayaan, pelaksanaan akad massal, serta kolaborasi dengan perbankan dan pengembang, program perumahan nasional diarahkan agar tidak berhenti pada pencapaian target administratif, tetapi benar-benar menghasilkan rumah yang dapat dimiliki dan ditempati masyarakat.

Percepatan tersebut terlihat dari realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Berdasarkan data BP Tapera yang diberitakan Bisnis.com, hingga 9 Oktober 2026 penyaluran mencapai 177.161 unit atau 50,62 persen dari target 350.000 unit sepanjang tahun. Capaian tersebut mencakup 177.140 rumah tapak dan 21 rumah susun, sekaligus menunjukkan semakin luasnya akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat.

Perkembangan terbaru menunjukkan penyaluran terus bertambah. BP Tapera mencatat realisasi FLPP mencapai 179.268 unit dengan nilai pembiayaan Rp22,3 triliun per 12 Oktober 2026. Penyaluran tersebut melibatkan 39 bank, 22 asosiasi, dan 8.233 pengembang di Indonesia. Peningkatan ini menjadi modal penting untuk memperkuat percepatan penyediaan hunian hingga akhir tahun.

Salah satu langkah konkret pemerintah diwujudkan melalui penyelenggaraan akad massal KPR subsidi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kegiatan yang dipusatkan di Perumahan Puri Delta City Side tersebut melibatkan puluhan ribu debitur dari berbagai provinsi, sekaligus memperlihatkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan rumah yang terjangkau.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan penyelenggaraan akad massal merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan pembiayaan perumahan. Menurutnya, kegiatan tersebut melanjutkan pelaksanaan akad serupa di Cileungsi dan Serang pada 2025, dengan cakupan penerima manfaat yang meningkat.

Pelaksanaan akad massal juga memperlihatkan bahwa program rumah subsidi menjangkau berbagai kelompok pekerjaan. Penerima manfaat mencakup pekerja swasta, guru, tenaga kesehatan, pengemudi ojek daring, pelaku usaha kecil, hingga masyarakat dengan penghasilan tidak tetap. Kondisi tersebut mempertegas pentingnya kebijakan pembiayaan yang inklusif agar kepemilikan rumah tidak hanya terbuka bagi pekerja formal.

Selain memperluas akses pembiayaan, pemerintah menempatkan kualitas bangunan sebagai perhatian utama. Hal tersebut tercermin dalam kunjungan Heru ke Perumahan AFIKA Park Residence, Sulawesi Tenggara. Heru mengapresiasi kualitas hunian yang dinilai cukup baik, termasuk ketersediaan air bersih dan kemudahan akses menuju kawasan perumahan.

Keberhasilan program rumah subsidi tidak cukup diukur dari jumlah unit yang tersalurkan. Masyarakat juga membutuhkan hunian yang aman, nyaman, dan memiliki fasilitas dasar memadai. Karena itu, pengembang didorong menjaga standar konstruksi sekaligus memastikan lingkungan perumahan mendukung kehidupan penghuninya.

Manfaat program tersebut turut dirasakan Hakiman, seorang pekerja bengkel motor yang menjadi penerima KPR Sejahtera FLPP. Ia mengaku terbantu oleh kemudahan pembiayaan sehingga mampu memiliki rumah sendiri. Pengalamannya menunjukkan bahwa program subsidi dapat memberikan kesempatan kepemilikan hunian bagi pekerja sektor informal yang sebelumnya menghadapi keterbatasan akses pembiayaan.

Melalui FLPP, masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh fasilitas KPR dengan bunga tetap sebesar 5 persen dan uang muka mulai 1 persen. Skema ini menjadi instrumen penting untuk menjaga keterjangkauan cicilan sekaligus memberikan kepastian pembayaran bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Di tengah percepatan tersebut, kalangan pengembang juga mendorong inovasi kebijakan perumahan. Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Ari Tri Priyono, mengusulkan perluasan pilihan harga rumah subsidi serta pengembangan skema bunga KPR tetap selama 10 tahun pertama untuk segmen pembiayaan tertentu.

Ari menilai penyesuaian kebijakan diperlukan untuk menjawab tantangan daya beli, kenaikan biaya pembangunan, serta kebutuhan hunian yang lebih dekat dengan pusat aktivitas ekonomi. Namun, berbagai usulan tersebut masih memerlukan kajian pemerintah agar perluasan pilihan rumah tetap sejalan dengan kemampuan finansial masyarakat.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh dan terobosan konkret untuk mempercepat realisasi FLPP. Dalam rapat evaluasi bersama BP Tapera, perbankan, dan pengembang, ia mendorong penyelesaian berbagai hambatan agar target penyaluran dapat dikejar secara optimal.

Percepatan penyaluran yang berjalan pesat kini didukung oleh sistem pengawasan yang makin kuat guna memastikan ketepatan sasaran dan kesiapan hunian. Calon pembeli mendapatkan akses informasi yang makin jelas serta transparan mengenai syarat penghasilan, rincian biaya, lokasi, hingga kualitas bangunan sejak awal. Sinergi yang kuat antara bank penyalur dan pengembang juga terbukti sukses memangkas alur administrasi, sehingga proses bagi keluarga yang memenuhi ketentuan berjalan lebih cepat dan mudah. Langkah ini memastikan setiap pembiayaan menghadirkan manfaat maksimal berupa rumah yang layak, aman, serta sesuai dengan kemampuan finansial penerima secara berkelanjutan.

Melalui kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah, perbankan, dan pengembang, program rumah subsidi terus memberikan dampak positif yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan ini terwujud secara konkret dari banyaknya keluarga Indonesia yang meraih kepastian tempat tinggal yang aman dan nyaman. Dari target pembangunan hingga proses penyerahan kunci, program rumah subsidi menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Bagas Nurahman)*

Program percepatan rumah subsidi menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak, nyaman, dan terjangkau. Melalui Program Tiga Juta Rumah, pemerintah memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketersediaan rumah, mempermudah akses pembiayaan, serta menghadirkan lingkungan tempat tinggal yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut terlihat dalam Perumahan Buana Subang Raya 2 di Kabupaten Subang, Jawa Barat, oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho. Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pembangunan rumah subsidi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, baik dari sisi jumlah unit, kualitas bangunan, maupun ketersediaan fasilitas pendukung.

Perumahan Buana Subang Raya 2 dikembangkan di atas lahan seluas 13 hektare sejak Maret 2025. Kawasan tersebut direncanakan menyediakan 1.300 unit rumah, terdiri atas 1.100 unit rumah subsidi dan 200 unit rumah komersial. Pengembangan kawasan ini direncanakan menyediakan 1.300 unit rumah, yang terdiri atas 1.100 unit subsidi dan 200 unit komersial, sebagai bagian dari upaya memperluas pilihan hunian bagi masyarakat Kabupaten Subang. Pengembangan tersebut menjadi langkah untuk memperluas pilihan hunian sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan tempat tinggal masyarakat di Kabupaten Subang.

Dalam rangkaian kegiatan, penanaman pohon di kawasan perumahan turut menjadi bagian dari perhatian terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Upaya tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan hunian tidak hanya berorientasi pada penyediaan bangunan, tetapi juga pada penciptaan kawasan yang asri dan nyaman bagi masyarakat.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan masyarakat telah merasakan manfaat dari program pembiayaan perumahan, terutama dalam memperoleh hunian yang layak dan nyaman. Berdasarkan hasil peninjauan, rumah yang telah dihuni dinilai memenuhi aspek kelayakan. Lokasinya yang strategis, dengan akses menuju fasilitas umum seperti terminal dan rumah sakit, turut memberikan kemudahan bagi warga. Selain itu, kondisi lingkungan yang bebas banjir serta ketersediaan air yang berfungsi dengan baik semakin mendukung kenyamanan penghuni.

Pengembangan kawasan turut mencakup penyelesaian fasilitas pendukung, termasuk masjid, untuk melengkapi kebutuhan sosial dan ibadah warga. Pengembang berkomitmen melanjutkan pembangunan fasilitas ibadah tersebut agar dapat segera dimanfaatkan warga. Pemenuhan fasilitas sosial ini menjadi bagian penting dalam membangun kawasan perumahan yang semakin lengkap dan menunjang aktivitas sehari-hari.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait mendorong penguatan kerja sama antara pemerintah, perbankan, dan pengembang untuk mempercepat penyediaan rumah. Menurutnya, peningkatan pasokan hunian dan perluasan akses pembiayaan menjadi bagian penting dalam memperkuat pelaksanaan program perumahan bagi masyarakat. Jaringan perbankan dan dukungan pembiayaan menjadi unsur penting untuk memperluas akses kepemilikan rumah subsidi.

Selanjutnya, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pentingnya memastikan penyediaan rumah tidak hanya berfokus pada jumlah unit, tetapi juga kualitas hunian dan lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang diperlukan agar masyarakat mendapatkan rumah yang terjangkau serta nyaman untuk ditempati. Pendekatan tersebut memperkuat upaya menghadirkan perumahan yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi MBR.

Penguatan akses pembiayaan dilakukan BP Tapera bersama Bank bjb melalui sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kabupaten Subang. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan pembiayaan sekaligus memperkuat ekosistem perumahan di Jawa Barat.

Berdasarkan data backlog kepemilikan rumah tahun 2026 yang disampaikan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Data backlog kepemilikan rumah di Jawa Barat menjadi dasar bagi penguatan pembiayaan dan peningkatan penyediaan hunian agar semakin banyak masyarakat dapat mengakses rumah milik sendiri. Di Kabupaten Subang, backlog kepemilikan tercatat sebanyak 17.980 rumah tangga atau 3,76 persen. Data tersebut menjadi landasan bagi penguatan program pembiayaan dan peningkatan ketersediaan rumah sesuai kebutuhan masyarakat.

Pemerintah memperluas dukungan kepemilikan rumah melalui peningkatan kuota FLPP menjadi 350 ribu unit pada 2026 serta berbagai kemudahan pembiayaan dan perizinan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan. Berbagai kebijakan tersebut diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pembiayaan sesuai kemampuan finansial.

BP Tapera mencatat realisasi penyaluran FLPP pada 2026 mencapai 166.938 unit rumah senilai Rp20,79 triliun. Jawa Barat menjadi provinsi dengan kontribusi penyaluran tertinggi, yakni 39.140 unit rumah. Secara nasional, Bank bjb telah menyalurkan 17.154 unit rumah senilai Rp2,1 triliun, termasuk 1.099 unit senilai Rp133 miliar di Jawa Barat. Sementara itu, realisasi penyaluran FLPP di Kabupaten Subang mencapai 1.115 unit rumah.

Perluasan akses rumah subsidi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan kawasan perumahan mendorong aktivitas sektor konstruksi, membuka peluang usaha bagi pelaku usaha lokal, serta meningkatkan kebutuhan tenaga kerja dan bahan bangunan. Dengan dukungan pembiayaan yang semakin luas dan ketersediaan hunian yang terus dikembangkan, program ini berpotensi menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat.

Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa percepatan rumah subsidi membutuhkan kesinambungan antara pembangunan fisik, kemudahan pembiayaan, dan kualitas lingkungan. Melalui sinergi Kementerian PKP, BP Tapera, perbankan, pemerintah daerah, serta pengembang, Program Tiga Juta Rumah diharapkan semakin mendekatkan MBR pada kepemilikan hunian layak dan terjangkau. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan perumahan di Indonesia.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta

JAKARTA — Pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) menjadi momentum untuk memperkuat kesejahteraan sekaligus menyederhanakan tata kelola guru di Indonesia. Pembaruan ini diarahkan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan menjamin kesetaraan hak bagi seluruh tenaga pendidik.

Anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf mendorong penghapusan dikotomi status kepegawaian antara guru aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN melalui penggunaan satu nomenklatur, yakni “Guru Indonesia”. Usulan tersebut mencakup guru ASN, honorer, paruh waktu, swasta, hingga guru madrasah.

“Di Indonesia itu hanya ada satu istilah guru: Guru Indonesia. Sudah itu, tidak ada nama lain. Mau ASN, guru paruh waktu, guru honorer, guru swasta, kalau banyak istilah jadi bingung penataannya,” tegas Furtasan.

Penyatuan nomenklatur tersebut diharapkan menyederhanakan tata kelola pendidikan sekaligus mengakhiri diskriminasi akibat perbedaan status kepegawaian. Dengan demikian, seluruh pendidik dapat memperoleh pengakuan dan kesetaraan hak tanpa membedakan statusnya.

Selain penataan status, kesejahteraan guru non-ASN turut menjadi perhatian. Komisi X DPR RI bersama Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas menyepakati perlunya memasukkan ketentuan standar upah minimum bagi guru non-ASN ke dalam batang tubuh rancangan undang-undang tersebut.

Kebijakan ini diharapkan menjamin penghasilan yang layak dan mengurangi kesenjangan pendapatan, terutama bagi guru honorer, swasta, madrasah, serta pendidik lain yang masih menerima upah rendah.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat sipil dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) menjadi bahan pertimbangan pembahasan RUU Sisdiknas.

“Masukan hari ini sungguh sangat bagus, luar biasa. Ini menjadi tambahan pertimbangan kami dalam memutuskan kebijakan di revisi undang-undang itu. Nah, termasuk kesejahteraan guru ini, sudah saatnya kita harus pikirkan. Kalau tadi masukan dari teman-teman, itu wajib dibunyikan di pasal,” ujar Lalu.

Pengaturan standar upah minimum memerlukan perumusan yang matang, termasuk mekanisme pelaksanaan, pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan anggaran. Kejelasan regulasi dan pengawasan diperlukan agar kebijakan dapat diterapkan secara konsisten.

Melalui pembaruan Sisdiknas, penyatuan status dan peningkatan kesejahteraan guru diharapkan berjalan beriringan dengan peningkatan mutu pendidikan. Kepastian hak, penghasilan layak, dan tata kelola yang adil menjadi fondasi penting untuk mendukung profesionalisme pendidik serta pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

JAKARTA — Pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) menjadi momentum untuk memperkuat kesejahteraan sekaligus menyederhanakan tata kelola guru di Indonesia. Pembaruan ini diarahkan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan menjamin kesetaraan hak bagi seluruh tenaga pendidik.

Anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf mendorong penghapusan dikotomi status kepegawaian antara guru aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN melalui penggunaan satu nomenklatur, yakni “Guru Indonesia”. Usulan tersebut mencakup guru ASN, honorer, paruh waktu, swasta, hingga guru madrasah.

“Di Indonesia itu hanya ada satu istilah guru: Guru Indonesia. Sudah itu, tidak ada nama lain. Mau ASN, guru paruh waktu, guru honorer, guru swasta, kalau banyak istilah jadi bingung penataannya,” tegas Furtasan.

Penyatuan nomenklatur tersebut diharapkan menyederhanakan tata kelola pendidikan sekaligus mengakhiri diskriminasi akibat perbedaan status kepegawaian. Dengan demikian, seluruh pendidik dapat memperoleh pengakuan dan kesetaraan hak tanpa membedakan statusnya.

Selain penataan status, kesejahteraan guru non-ASN turut menjadi perhatian. Komisi X DPR RI bersama Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas menyepakati perlunya memasukkan ketentuan standar upah minimum bagi guru non-ASN ke dalam batang tubuh rancangan undang-undang tersebut.

Kebijakan ini diharapkan menjamin penghasilan yang layak dan mengurangi kesenjangan pendapatan, terutama bagi guru honorer, swasta, madrasah, serta pendidik lain yang masih menerima upah rendah.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat sipil dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) menjadi bahan pertimbangan pembahasan RUU Sisdiknas.

“Masukan hari ini sungguh sangat bagus, luar biasa. Ini menjadi tambahan pertimbangan kami dalam memutuskan kebijakan di revisi undang-undang itu. Nah, termasuk kesejahteraan guru ini, sudah saatnya kita harus pikirkan. Kalau tadi masukan dari teman-teman, itu wajib dibunyikan di pasal,” ujar Lalu.

Pengaturan standar upah minimum memerlukan perumusan yang matang, termasuk mekanisme pelaksanaan, pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan anggaran. Kejelasan regulasi dan pengawasan diperlukan agar kebijakan dapat diterapkan secara konsisten.

Melalui pembaruan Sisdiknas, penyatuan status dan peningkatan kesejahteraan guru diharapkan berjalan beriringan dengan peningkatan mutu pendidikan. Kepastian hak, penghasilan layak, dan tata kelola yang adil menjadi fondasi penting untuk mendukung profesionalisme pendidik serta pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Jakarta,- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi X terus melakukan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dengan menyerap aspirasi berbagai organisasi pendidikan. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola pendidikan nasional sekaligus menjawab persoalan yang dihadapi guru, terutama terkait kesejahteraan, status kepegawaian, perlindungan hukum, dan kepastian karier.

Anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali, menegaskan bahwa sistem pendidikan nasional ke depan perlu memberikan perhatian yang adil kepada seluruh guru tanpa membedakan status kepegawaian maupun tempat mereka mengajar. Menurutnya, guru merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia sehingga hak dan perlindungannya perlu menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi pendidikan.

“Saya punya cita-cita di Indonesia itu hanya ada satu istilah guru. Guru Indonesia. Tidak ada guru ASN, guru paruh waktu guru swasta, atau guru honorer. Sudah, guru saja,” tuturnya.

Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya membangun sistem yang menempatkan profesi guru sebagai satu kesatuan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Perbedaan status kepegawaian dan tempat kerja perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan agar tidak menghambat pemenuhan hak, pengembangan kompetensi, serta kesempatan berkarier bagi tenaga pendidik.

Komisi X DPR RI juga menekankan bahwa penyempurnaan RUU Sisdiknas tidak cukup hanya mengatur status guru. Regulasi tersebut diharapkan mampu menjawab persoalan nyata di lapangan dan memberikan perlindungan bagi seluruh unsur dalam ekosistem pendidikan.

“Komisi X DPR RI mendorong agar RUU (Sisdiknas) ini tidak berhenti pada pengaturan status guru, tetap mampu menjawab persoalan nyata di lapangan serta memberikan perlindungan bagi seluruh ekosistem pendidikan,” tegas DPR RI.

Sejumlah persoalan menjadi perhatian dalam penyempurnaan regulasi tersebut. Pertama, peningkatan dan kepastian kesejahteraan guru agar mereka dapat menjalankan tugas secara layak. Kedua, jaminan perlindungan hukum ketika guru melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Ketiga, kejelasan jenjang karier dan pemerataan distribusi guru di berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah yang masih membutuhkan tenaga pendidik.

Penyempurnaan RUU Sisdiknas menjadi ruang untuk membahas kebutuhan guru secara menyeluruh melalui penyerapan aspirasi dan perumusan ketentuan yang relevan. Namun, pemenuhan harapan tersebut tetap bergantung pada substansi akhir regulasi, mekanisme pelaksanaan, serta dukungan anggaran dan kebijakan pemerintah.

Dengan menempatkan kesejahteraan, perlindungan, dan kepastian karier guru sebagai perhatian utama, pembahasan RUU Sisdiknas diharapkan dapat menghasilkan kerangka kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan tenaga pendidik dan mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional.