Jakarta, Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.

Upaya penanganan tidak hanya difokuskan pada pemadaman, tetapi juga mencakup pencegahan melalui edukasi, perbaikan regulasi, hingga penguatan kelembagaan.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Listyo Sigit mengatakan bahwa langkah penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Udara dan Satgas Darat.

“Kami sedang melaksanakan berbagai macam pantauan. Yang jelas ini menjadi kajian untuk mengambil langkah yang terbaik,” ujarnya usai Ratas bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026 lalu.

Ditambahkannya bahwa Presiden juga telah menginstruksikan TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga Manggala Agni untuk bersama-sama menangani Karhutla.

“Yang jelas Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, termasuk
masyarakat, untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian Karhutla,” imbuhnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah belum akan menetapkan Karhutla sebagai bencana nasional.

“Belum, belum. Kita masih mampu mengatasi Karhutla ini,” kata Dudung.

Meski belum menetapkan status bencana nasional, Menko Polkam mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Presiden Prabowo sangat konsentrasi dengan permasalahan Karhutla.

“Ya Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini,” jelasnya. [*]

Jakarta — Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pemerintah terus memperkuat pengawalan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengawasan tidak hanya diarahkan pada makanan yang diterima penerima manfaat, tetapi mencakup seluruh rantai penyelenggaraan, mulai dari bahan baku, pengolahan, distribusi, hingga penyajian.

Komitmen tersebut salah satunya terlihat dari langkah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang menyiapkan anggaran Rp509 miliar untuk mendukung pengawasan MBG pada 2027. Anggaran itu mencakup pengawasan keamanan pangan bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan pengawasan dilakukan berdasarkan Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.

“Di Pasal 24 ayat (2) sampai (7) itu sangat tegas bahwa kita mulai dari pengawalan keamanan bahan bakunya, edukasinya, kemudian pengelolaannya hingga distribusi dan penyajiannya, hingga mitigasi kalau terjadi (insiden),” ujar Ikrar.

Untuk memastikan pengawasan berjalan dari hulu hingga hilir, BPOM membagi kegiatan pada 2027 ke dalam tiga kelompok, yakni preventif, penelusuran dan tindak lanjut perbaikan, serta surveilans. Salah satu bentuknya ialah pengambilan dan pengujian sampel makanan untuk memetakan wilayah yang berisiko.

Pengawasan tersebut kemudian berjalan beriringan dengan upaya Badan Gizi Nasional (BGN) memperbaiki tata kelola melalui pembelajaran dari praktik negara lain.

Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan Indonesia mempelajari pengalaman Jepang dalam mengelola program makan sekolah, termasuk keterlibatan berbagai pihak dan model penyediaan makanan melalui Central Kitchen.

“Yang kita cari adalah model seperti apa yang kemudian terbaik yang bisa kita lakukan dengan yang sekarang sudah ada. Tinggal kita adopsi sedikit dan kita sesuaikan,” ujar Sudaryono.

Pembelajaran tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memastikan pengembangan MBG tidak hanya berfokus pada perluasan cakupan penerima manfaat, tetapi juga peningkatan kualitas penyelenggaraan dan efektivitas tata kelola.

Penguatan kualitas penyelenggaraan juga membutuhkan dukungan bahan pangan yang terjamin. Untuk itu, pemerintah menyiapkan beras premium Bulog sebagai salah satu bahan pangan untuk kebutuhan MBG.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan beras yang digunakan nantinya merupakan BerasKita Premium.

“Kalau beras MBG sesuai arahan Pak Mentan maupun Pak Menko, tetap menggunakan beras premium. Jadi BerasKita Premium judulnya, tidak ada lagi yang fortifikasi-fortifikasi,” ujar Rizal.

Rangkaian langkah tersebut menunjukkan pengawalan MBG dilakukan secara berlapis, mulai dari pengawasan keamanan pangan, pembenahan tata kelola, pembelajaran praktik internasional, hingga penyiapan bahan pangan. (*)

Jakarta — Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya berjalan semakin terukur, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan peserta didik. Perbaikan dilakukan melalui penguatan evaluasi layanan, pengawasan hingga pengembangan pendidikan pangan dan gizi.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan aplikasi khusus untuk mengevaluasi kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Melalui aplikasi Rating MBG, kepala sekolah dan guru dapat memberikan penilaian secara langsung menggunakan skala satu hingga lima bintang serta menyampaikan catatan apabila terdapat pelayanan yang belum sesuai.

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, mengatakan mekanisme tersebut dibuat agar suara sekolah dapat menjadi bagian langsung dari evaluasi pemerintah.

“Melalui aplikasi rating MBG, kami ingin memastikan suara dari sekolah dapat tersampaikan secara langsung dan menjadi bagian dari proses evaluasi layanan,” ujar Tysa.

Penilaian mencakup ketepatan waktu distribusi, kelayakan makanan, dan kualitas hidangan. Data tersebut akan digunakan BGN untuk mengidentifikasi SPPG yang membutuhkan perbaikan.

Sekolah juga tetap dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal yang tersedia dan meneruskannya kepada BGN apabila laporan belum mendapat tindak lanjut.

Penguatan tata kelola juga diarahkan pada peningkatan pengalaman siswa. BGN bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) mengembangkan MBG-JICA Pilot dengan mengadaptasi konsep shokuiku dari Jepang, yakni pendidikan pangan dan gizi yang menggabungkan pengetahuan dengan pengalaman praktis.

Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, mengatakan pendekatan tersebut diharapkan membuat makanan tidak sekadar dikonsumsi siswa, tetapi menjadi bagian dari proses pembelajaran.

“Makanan bukan hanya diterima dan dikonsumsi, melainkan juga dapat menjadi bagian dari proses belajar mengenai pangan, gizi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaannya,” ujar Prima.

Di sisi lain, aspek jaminan kehalalan turut menjadi perhatian dalam pembenahan tata kelola MBG. Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, mengapresiasi langkah BGN sekaligus mendorong percepatan sertifikasi halal bagi seluruh fasilitas penyedia makanan.

“Untuk membangun kepercayaan publik serta menjamin kepatuhan pada undang-undang, perlu didorong akselerasi sertifikasi halal bagi MBG,” ujar Niam.

Langkah evaluasi layanan, penguatan edukasi pangan dan gizi, serta percepatan sertifikasi halal menjadi bagian dari upaya memastikan MBG tidak hanya berjalan dalam skala besar, tetapi juga memiliki tata kelola yang semakin akuntabel dan berorientasi pada kualitas layanan bagi peserta didik.

Oleh: Nadia Prameswari )*

Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat melalui penataan pelaksanaan dan pengawasan di lapangan. Salah satu perhatian utama pemerintah adalah memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan, kebersihan, serta kebutuhan gizi. Penguatan itu tidak hanya dilakukan melalui penambahan cakupan program, tetapi juga dengan memberikan konsekuensi terhadap satuan pelayanan yang belum memenuhi persyaratan.

Sikap tegas terlihat ketika Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kebijakan itu diambil setelah BGN melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap puluhan ribu dapur yang menjalankan MBG. Berdasarkan pembaruan data per 7 September 2026, BGN menemukan ribuan dapur yang bahkan belum melakukan proses pendaftaran SLHS di dinas kesehatan setempat.

Kepala BGN, Sudaryono, menempatkan kepatuhan terhadap SLHS dan standar sanitasi sebagai persyaratan yang tidak dapat ditawar dalam penyelenggaraan dapur MBG. Dari jumlah awal 27.485 dapur, hasil penyisiran sementara BGN mencatat 27.022 dapur, sebelum kemudian dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap kepatuhan masing-masing SPPG. Penutupan 1.999 dapur dilakukan untuk memberikan ruang bagi investigasi dan evaluasi terhadap pemenuhan standar yang berlaku.

Langkah yang dilakukan BGN memperlihatkan bahwa perluasan program tidak ditempatkan di atas aspek keselamatan penerima manfaat. Dapur yang belum memenuhi persyaratan dasar justru dihentikan sementara untuk diperiksa, sehingga operasional MBG tetap berada dalam koridor standar yang ditetapkan. Bagi program yang menyentuh kebutuhan pangan dalam jumlah besar, mekanisme pengawasan semacam ini menjadi bagian penting untuk mengendalikan risiko sejak tingkat penyedia layanan.

Ketegasan pengelolaan MBG juga diarahkan pada kelompok penerima yang memiliki kebutuhan berbeda. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, meminta Tim Pendamping Keluarga (TPK) ikut mengawasi penyaluran MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B. Pemerintah tidak menyamakan kebutuhan kelompok ini dengan anak sekolah karena kondisi gizi dan tahapan pertumbuhan penerima memiliki karakteristik masing-masing.

Pendampingan TPK diperkuat melalui standar operasional prosedur yang mengatur peran tenaga pendamping dalam memastikan makanan diterima oleh sasaran yang tepat. Bidan, tenaga kesehatan, dan kader PKK dilibatkan dalam pemantauan keluarga sasaran, termasuk kelompok pada periode seribu hari pertama kehidupan. Sistem pendampingan berbasis data juga dirancang agar pembagian keluarga yang menjadi tanggung jawab setiap TPK lebih terstruktur.

Pengawasan pada kelompok 3B memperlihatkan bahwa MBG mulai diarahkan pada pendekatan yang lebih spesifik berdasarkan kebutuhan penerima. Menu yang diberikan kepada balita, misalnya, tidak dapat diperlakukan sama dengan makanan untuk anak sekolah karena kebutuhan gizi dan kemampuan konsumsi keduanya berbeda. Penyesuaian itu juga berkaitan dengan agenda pencegahan stunting yang membutuhkan ketepatan sasaran serta pemantauan secara berkelanjutan.

Aspek keamanan juga menjadi perhatian dalam penyelenggaraan MBG secara keseluruhan. Penutupan SPPG yang belum mendaftarkan SLHS menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan persyaratan administratif dan sanitasi sebagai instrumen pengendalian, bukan sekadar formalitas. BGN menyatakan dapur yang dihentikan sementara akan menjalani investigasi lebih lanjut sebelum dapat kembali menjalankan layanan sesuai ketentuan.

Kebijakan pengawasan itu menjadi semakin penting seiring bertambahnya kebutuhan bahan pangan untuk MBG. Perum Bulog memastikan beras premium dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan program sesuai arahan pemerintah. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyebut pasokan itu akan menggunakan identitas Beras Kita Premium, sementara mekanisme volume dan distribusi khusus untuk MBG masih menunggu pengaturan lebih lanjut.

Penggunaan beras premium dari Bulog juga menunjukkan bahwa kualitas bahan pangan menjadi bagian dari rantai penyelenggaraan yang perlu diperhatikan sejak awal. Bahan makanan yang masuk ke dalam sistem MBG harus mendukung standar penyajian yang ditetapkan bagi penerima manfaat. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berhenti pada dapur sebagai tempat produksi, tetapi juga berkaitan dengan bahan yang digunakan dalam penyediaan makanan.

Rangkaian kebijakan itu menunjukkan perubahan pendekatan dalam pengelolaan MBG. Program tidak cukup hanya dinilai dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan setiap tahapan memenuhi standar yang ditetapkan. Penertiban SPPG, pendampingan kelompok 3B, serta pengaturan bahan pangan menjadi bagian dari upaya membangun sistem yang lebih terkendali.

Dalam konteks dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, langkah terhadap SPPG yang belum memenuhi persyaratan menjadi salah satu contoh bagaimana standar pelaksanaan ditempatkan sebagai bagian penting dalam keberlanjutan MBG. Ketika dapur belum memenuhi ketentuan, operasional dapat dihentikan sementara untuk diperiksa dan diperbaiki. Mekanisme itu memberikan penekanan bahwa perluasan manfaat program perlu berjalan seiring dengan penguatan kualitas layanan.

Ke depan, tantangan MBG bukan hanya mempertahankan skala distribusi, tetapi memastikan seluruh jaringan pelayanan mampu memenuhi standar secara konsisten. Pengawasan yang berkelanjutan, pendampingan penerima manfaat, serta kepastian kualitas bahan pangan akan menentukan bagaimana program ini berjalan dalam skala yang semakin luas. Pemerintah melalui BGN dan kementerian terkait telah menempatkan kepatuhan terhadap standar sebagai salah satu instrumen utama untuk menjaga keamanan dan kualitas MBG.

)* Penulis dan Pengamat Kebijakan Pangan dan Gizi

Oleh: Rizky Adhitya )*

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diarahkan tidak sekadar memperluas cakupan penerima manfaat, tetapi juga memperkuat kualitas dan keamanan penyelenggaraannya. Pemerintah membangun pengawasan dari berbagai sisi, mulai dari keamanan bahan pangan, proses pengolahan, distribusi, hingga kesesuaian makanan dengan kebutuhan penerima manfaat.

Penguatan pengawasan menjadi penting karena cakupan MBG melibatkan kelompok penerima dengan kebutuhan berbeda. Anak sekolah memiliki kebutuhan gizi yang tidak sepenuhnya sama dengan ibu hamil, ibu menyusui, maupun balita, sehingga penyelenggaraan program membutuhkan pengawasan yang menyesuaikan karakteristik masing-masing kelompok.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi salah satu institusi yang memperkuat fungsi pengawasan melalui penyiapan anggaran Rp509 miliar untuk mendukung pengawasan MBG pada 2027. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menjelaskan anggaran itu menjadi bagian dari pagu BPOM 2027 sebesar Rp1,93 triliun dan dialokasikan khusus untuk mendukung pengawasan program prioritas nasional tersebut.

Pengawasan BPOM tidak berhenti pada pemeriksaan makanan setelah sampai kepada penerima manfaat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, pengawasan dilakukan sejak bahan baku, proses pengolahan, pengelolaan, distribusi, hingga makanan disajikan. Rangkaian pengawasan itu juga mencakup langkah mitigasi apabila ditemukan persoalan keamanan pangan.

Untuk 2027, BPOM merancang pengawasan melalui tiga pendekatan, yakni kegiatan preventif, penelusuran dan tindak lanjut perbaikan, serta surveilans. Langkah preventif dilakukan melalui pendampingan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), edukasi keamanan pangan, pencegahan risiko berdasarkan kajian, serta penguatan kapasitas unit pelaksana teknis BPOM di daerah.

Ketika persoalan muncul, mekanisme pengawasan dilanjutkan dengan investigasi dan penelusuran. BPOM akan menelusuri rantai pasok, melakukan tindakan koreksi, serta mengawasi pelaksanaan perbaikan setelah ditemukan masalah. Pendekatan ini membuat pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi diarahkan untuk mengetahui sumber persoalan dan mencegah kejadian serupa berulang.

Pengawasan juga diperkuat melalui surveilans dengan mengambil dan menguji sampel makanan MBG. Data hasil pengujian dapat memberikan gambaran mengenai wilayah yang memiliki potensi kerawanan sehingga penelusuran dapat dilakukan secara lebih terarah. Bagi program dengan cakupan penerima manfaat yang luas, kemampuan mendeteksi risiko secara cepat menjadi bagian penting dari upaya menjaga keamanan pangan.

Aspek pengawasan juga menyentuh penerima manfaat di luar lingkungan sekolah. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, mendorong Tim Pendamping Keluarga (TPK) ikut mengawal pelaksanaan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B. Pendampingan diperlukan agar makanan yang diterima sesuai dengan kebutuhan gizi sekaligus memperhatikan aspek keamanan pangan.

TPK yang terdiri atas bidan, tenaga kesehatan, dan kader PKK memiliki posisi penting karena berhubungan langsung dengan keluarga sasaran. Kemendukbangga/BKKBN juga telah menyiapkan standar operasional prosedur yang mengatur pendampingan, termasuk bagi kelompok dalam periode seribu hari pertama kehidupan. Data penerima manfaat digunakan untuk menentukan pembagian pendampingan sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih terstruktur.

Kebutuhan untuk menyesuaikan menu dengan karakteristik penerima manfaat juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan MBG. Pemerintah melihat kebutuhan balita, terutama anak usia dini, tidak dapat disamakan begitu saja dengan kebutuhan anak sekolah. Karena itu, penyesuaian kebijakan dan menu menjadi bagian dari proses penyempurnaan agar manfaat program dapat diterima sesuai kebutuhan kelompok sasaran.

Di sisi lain, kualitas MBG juga diperkuat melalui pembelajaran dari praktik penyelenggaraan makan sekolah di negara lain. Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) mengembangkan pendekatan shokuiku yang mengintegrasikan pendidikan pangan dan gizi dengan pengalaman makan di sekolah. Konsep ini tidak hanya menempatkan makanan sebagai asupan, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran siswa mengenai pangan dan gizi.

Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, menjelaskan kerja sama itu dikembangkan melalui MBG-JICA Pilot. Program percontohan tersebut mencakup shokkan trial di tingkat SPPG dan kegiatan shokuiku di sekolah, dengan perhatian pada pengurangan sampah makanan, peningkatan proses pengiriman dan penyajian, serta keterlibatan siswa dalam kegiatan makan.

Pendekatan yang dilakukan BGN memperlihatkan bahwa kualitas layanan MBG tidak hanya ditentukan oleh kandungan makanan, tetapi juga oleh bagaimana makanan diproduksi, dikirim, disajikan, dan diterima siswa. Pengalaman penerima manfaat menjadi bagian yang dapat digunakan untuk melihat apakah proses penyediaan makanan telah berjalan sesuai tujuan program.

Dengan pengawasan BPOM yang mencakup rantai penyediaan pangan, pendampingan TPK bagi kelompok 3B, serta pengembangan tata kelola melalui pembelajaran internasional, pemerintah membangun sistem pengamanan MBG secara lebih menyeluruh. Setiap lapisan memiliki fungsi berbeda, tetapi saling melengkapi untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat aman, layak, dan sesuai kebutuhan.

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, penguatan MBG akhirnya tidak hanya dapat dilihat dari seberapa luas program menjangkau penerima manfaat. Kualitas pengawasan, kemampuan mendeteksi dan menangani risiko, ketepatan sasaran, serta penyesuaian makanan dengan kebutuhan penerima menjadi bagian penting dari keberlanjutan program. Langkah itu sekaligus menjadi dasar agar MBG berkembang sebagai program pemenuhan gizi yang semakin terukur dan bertanggung jawab.

)* Pengamat Kebijakan Publik dan Pemerintahan

Jakarta – Indonesia optimistis mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada semester II 2026 di tengah ketidakpastian dan tekanan ekonomi global. Keyakinan tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,45 persen pada semester pertama, melampaui pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan berada di kisaran 3 persen. Kekuatan pasar domestik, besarnya populasi usia produktif, serta kekayaan sumber daya alam dinilai menjadi modal utama untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kinerja ekonomi Indonesia masih menunjukkan daya tahan meskipun kondisi global menghadapi berbagai tantangan. Ia berharap pertumbuhan pada semester kedua tetap terjaga dan mampu mendekati pencapaian pada enam bulan pertama.

“Sejumlah lembaga internasional, termasuk IMF dan World Bank, memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya berada di kisaran 3 persen. Namun, Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan hingga 5,45 persen. Kami berharap kinerja pada semester kedua dapat dipertahankan agar tidak jauh berbeda dari capaian semester pertama,” ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, capaian tersebut menjadi indikator bahwa perekonomian nasional memiliki fondasi yang cukup kuat untuk menghadapi gejolak internasional.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menilai perekonomian Indonesia masih mempunyai peluang untuk berkembang lebih tinggi. Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan saat ini belum mencapai potensi maksimal sehingga diperlukan kebijakan yang mampu mengoptimalkan berbagai sumber pertumbuhan nasional.

Penilaian tersebut menjadi salah satu pertimbangan Bank Indonesia dalam menentukan kebijakan moneter. Di tengah kenaikan suku bunga oleh sejumlah bank sentral utama dunia, BI memilih mempertahankan suku bunga acuan sebesar 5,75 persen untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan kebutuhan pertumbuhan. Destry menegaskan, kebijakan suku bunga perlu disesuaikan dengan kondisi domestik agar tidak menahan laju perekonomian.

“Pertumbuhan ekonomi kita masih memiliki ruang untuk meningkat. Karena itu, peluang tersebut perlu dimanfaatkan tanpa memicu tekanan berlebihan terhadap perekonomian,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pasar domestik yang luas, jumlah penduduk usia produktif, dan kekayaan sumber daya alam merupakan keunggulan Indonesia. Potensi tersebut perlu dikelola melalui peningkatan produktivitas dan penguatan industri nasional. Dengan koordinasi kebijakan yang konsisten, Indonesia diharapkan mampu mempertahankan pertumbuhan, memperkuat daya saing, dan menghadapi tekanan global secara lebih tangguh. (*)

Jakarta – Ketahanan perekonomian Indonesia tercermin dari keyakinan konsumen yang tetap berada pada zona optimistis pada September 2026. Harapan masyarakat terhadap prospek ekonomi, terutama penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja, menjadi modal penting untuk menjaga konsumsi rumah tangga dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia (BI), Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) September 2026 tercatat sebesar 118,1. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi Indonesia tetap kuat.

“Survei Konsumen Bank Indonesia pada September 2026 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat,” ujar Ramdan.

Optimisme masyarakat turut tercermin dari kenaikan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) dari 127,6 pada Agustus menjadi 128,7 pada September 2026. Peningkatan ini menunjukkan harapan positif konsumen terhadap kondisi ekonomi dalam enam bulan mendatang, khususnya terkait penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja.

Sementara itu, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) tercatat sebesar 107,5 dan tetap berada di zona optimistis. Komponen pembentuknya meliputi Indeks Penghasilan Saat Ini sebesar 114,6, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja sebesar 101,1, serta Indeks Pembelian Barang Tahan Lama sebesar 106,7. Secara spasial, peningkatan IKE tertinggi tercatat di Pontianak, Medan, dan Makassar.

Sementara itu, Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan bahwa optimisme konsumen perlu didukung penguatan aktivitas ekonomi agar harapan masyarakat dapat terealisasi.

“Artinya, optimisme konsumen saat ini lebih banyak ditopang harapan terhadap kondisi ke depan daripada perbaikan yang sudah dirasakan. Kesenjangan ini perlu dijaga karena jika harapan tersebut tidak segera terwujud, optimisme bisa cepat terkoreksi,” ujar Yusuf.

Yusuf memperkirakan konsumsi rumah tangga tetap tumbuh dan berperan penting dalam menopang perekonomian nasional. Ia menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah dan pekerja informal.

“Untuk mengejar pertumbuhan 6% tahun depan, menjaga daya beli perlu diarahkan terutama kepada kelompok berpenghasilan rendah dan pekerja informal, sekaligus menjaga stabilitas rupiah agar tekanan dari harga barang impor tidak semakin besar,” pungkasnya.

Terjaganya keyakinan konsumen dan meningkatnya ekspektasi ekonomi menjadi modal penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Oleh Anindya Pramitha )*

Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi berbagai negara. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen pada semester I 2026 menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga momentum pembangunan pada paruh kedua tahun ini. Di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan hanya berada di kisaran 3 persen, capaian tersebut memperlihatkan bahwa perekonomian nasional masih memiliki fondasi yang cukup kuat. Optimisme pemerintah pun didukung oleh potensi pasar domestik, ketersediaan sumber daya alam, serta besarnya jumlah penduduk usia produktif yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester II 2026 masih dapat terjaga. Ia menilai, capaian pada enam bulan pertama menjadi indikator bahwa Indonesia mampu bertahan menghadapi tekanan eksternal. Airlangga menjelaskan bahwa proyeksi pertumbuhan global dari berbagai lembaga internasional, termasuk IMF dan Bank Dunia, masih berada di sekitar 3 persen. Sementara itu, Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi hingga 5,45 persen. Menurutnya, pemerintah berharap kinerja tersebut dapat dipertahankan sehingga pertumbuhan pada semester kedua tidak berbeda jauh dari capaian sebelumnya.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih mempunyai daya tahan di tengah perlambatan ekonomi dunia. Meski demikian, optimisme perlu disertai upaya nyata untuk menjaga konsumsi masyarakat, memperkuat investasi, meningkatkan produktivitas industri, dan memperluas kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak cukup hanya dilihat dari angka statistik, tetapi juga harus mampu menciptakan manfaat yang dirasakan masyarakat secara luas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa aktivitas ekonomi terus bergerak, terutama melalui penguatan sektor produktif dan peningkatan nilai tambah komoditas dalam negeri.

Pandangan serupa disampaikan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti. Ia menilai perekonomian nasional masih mempunyai ruang untuk tumbuh lebih tinggi dibandingkan tingkat potensinya saat ini. Menurut Destry, potensi tersebut perlu didorong melalui kebijakan yang tepat agar berbagai sumber pertumbuhan dapat dimanfaatkan secara optimal. Penilaian Bank Indonesia ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan arah kebijakan moneter, terutama ketika bank sentral harus menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan kebutuhan mendorong aktivitas usaha.

Pada September 2026, ketika sejumlah bank sentral utama dunia menaikkan suku bunga, Bank Indonesia memilih mempertahankan suku bunga acuannya pada level 5,75 persen. Keputusan tersebut mencerminkan pertimbangan terhadap kondisi ekonomi domestik yang dinilai masih membutuhkan dukungan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan. Destry menjelaskan bahwa kenaikan suku bunga yang dilakukan terlalu cepat berpotensi menahan aktivitas ekonomi ketika pertumbuhan masih memiliki ruang untuk meningkat. Oleh karena itu, kebijakan moneter perlu mempertimbangkan perkembangan ekonomi secara menyeluruh, termasuk kebutuhan menjaga stabilitas sekaligus memberikan kesempatan bagi dunia usaha untuk berkembang.

Menurut Destry, pertumbuhan ekonomi yang masih berada di bawah potensi menunjukkan bahwa Indonesia belum mencapai batas kemampuan ekonominya. Ruang tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan produksi, meningkatkan investasi, dan memperluas penciptaan lapangan kerja tanpa memicu tekanan ekonomi yang berlebihan. Namun, langkah tersebut tetap membutuhkan pengawasan terhadap inflasi, stabilitas nilai tukar, serta perkembangan kondisi keuangan global. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang.

Optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia juga didukung oleh karakteristik domestik yang menjadi keunggulan tersendiri. Indonesia memiliki pasar yang besar, jumlah penduduk usia produktif yang melimpah, serta kekayaan sumber daya alam yang beragam. Potensi tersebut dapat menjadi kekuatan apabila dikelola melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan industri pengolahan, dan pengembangan investasi bernilai tambah. Untuk itu, hilirisasi menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan nilai ekonomi komoditas, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Keberhasilan pemerintah selama setahun juga perlu menjadi pijakan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap arah pembangunan nasional. Berbagai kebijakan yang mendukung investasi, pembangunan infrastruktur, penguatan industri, dan peningkatan aktivitas ekonomi perlu terus dievaluasi agar memberikan hasil yang terukur. Tantangan global, mulai dari ketidakpastian kebijakan moneter internasional hingga perubahan permintaan pasar, menuntut pemerintah untuk menjaga koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Di sisi lain, dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi, kemudahan berusaha, serta iklim investasi yang kondusif agar dapat memperluas kegiatan produktif dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Optimisme ekonomi Indonesia harus dibangun melalui perpaduan antara keyakinan dan kerja nyata. Pertumbuhan 5,45 persen pada semester I 2026 memberikan alasan untuk melihat prospek ekonomi secara positif, tetapi capaian tersebut tetap perlu dijaga melalui kebijakan yang konsisten, pengelolaan sumber daya yang tepat, dan pemerataan manfaat pembangunan. Dengan menjaga stabilitas sekaligus mendorong produktivitas, Indonesia memiliki peluang untuk mempertahankan pertumbuhan di tengah tekanan global serta mewujudkan perekonomian yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi

Oleh Putra Wiratama )*

Perekonomian Indonesia memiliki peluang besar untuk terus tumbuh dengan mengandalkan kekuatan dalam negeri, mulai dari aktivitas ekonomi daerah, konsumsi rumah tangga, hingga pengembangan industri dan investasi. Optimisme tersebut didukung oleh capaian pertumbuhan sejumlah wilayah yang melampaui rata-rata nasional. Untuk menjaga momentum tersebut, pemerintah memastikan agar daya beli masyarakat tetap kuat, investasi terus berkembang, dan manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo meyakini Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027. Keyakinan tersebut didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan sejumlah daerah berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas angka tersebut. Menurutnya, capaian daerah dapat menjadi modal penting untuk mendorong perekonomian nasional menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Apabila momentum positif itu mampu dipertahankan, target pertumbuhan ekonomi 6 persen dinilai sangat mungkin dicapai, bahkan berpeluang melampaui perkiraan.

Dradjad juga memandang target Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen bukanlah sesuatu yang mustahil. Akan tetapi, pencapaian tersebut membutuhkan konsistensi kebijakan, peningkatan produktivitas, serta penguatan berbagai sektor yang menjadi penopang ekonomi nasional. Pemerintah perlu memastikan investasi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi juga mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru. Dengan begitu, ekspansi ekonomi dapat membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat daya saing Indonesia.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa sebanyak 99 kabupaten dan kota mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen sepanjang semester pertama 2026. Menurut Amalia, pertumbuhan ekonomi nasional merupakan hasil akumulasi kinerja ekonomi daerah, mulai dari tingkat kabupaten dan kota hingga provinsi. Oleh sebab itu, keberhasilan pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari kemampuan setiap daerah mengembangkan potensi unggulannya. Data tersebut sekaligus menunjukkan bahwa daerah memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.

Beberapa daerah bahkan berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen. Kabupaten Kendal menjadi salah satu wilayah yang memperoleh dorongan dari sektor industri manufaktur, sedangkan Kabupaten Batang didukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa industrialisasi dan investasi dapat menjadi penggerak ekonomi daerah.

Pandangan positif terhadap prospek ekonomi Indonesia juga terlihat dari proyeksi Bank Dunia yang menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 menjadi 5,2 persen, dari sebelumnya 4,7 persen. Dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 juga diperkirakan mencapai 5,2 persen. Kenaikan proyeksi tersebut menjadi sinyal positif di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kendati demikian, optimisme perlu disertai langkah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat permintaan domestik, dan mendorong dunia usaha agar lebih percaya diri mengembangkan bisnis.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menyambut baik peningkatan proyeksi Bank Dunia tersebut. Menurutnya, perkiraan itu menunjukkan adanya optimisme terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Namun, Shinta mengingatkan bahwa angka pertumbuhan makroekonomi perlu dilihat bersama kondisi yang dirasakan masyarakat. Daya beli masih perlu diperhatikan karena berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga sekaligus keputusan pelaku usaha dalam meningkatkan produksi dan memperluas kegiatan bisnis. Selain itu, setiap sektor memiliki perkembangan berbeda sehingga kebijakan ekonomi perlu mempertimbangkan kebutuhan masing-masing bidang usaha.

BPS mencatat perekonomian Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Pada periode yang sama, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen dan berkontribusi sebesar 53,32 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, inflasi September 2026 tercatat sebesar 3,28 persen secara tahunan, dengan inflasi bulanan 0,30 persen dan inflasi tahun kalender 2,17 persen. Angka tersebut menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga agar peningkatan aktivitas ekonomi tidak diikuti penurunan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam melihat keberhasilan pemerintah selama setahun, penguatan fondasi ekonomi melalui dukungan investasi, pembangunan industri, dan pengembangan potensi daerah menjadi bagian penting dari upaya menjaga ketahanan nasional. Akan tetapi, keberhasilan tersebut perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Shinta menjelaskan bahwa mid-year outlook Apindo menunjukkan pelaku usaha mulai memandang prospek ekonomi 2027 dengan lebih optimistis, meskipun masih berhati-hati dalam mengambil keputusan ekspansi. Karena itu, kepastian regulasi, kemudahan berusaha, dan terjaganya daya beli perlu menjadi perhatian agar kepercayaan dunia usaha dapat berkembang menjadi investasi produktif.

Ketangguhan ekonomi Indonesia bergantung pada kemampuan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi domestik secara berkelanjutan. Pertumbuhan tinggi perlu dibarengi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengendalian inflasi, serta penguatan konsumsi rumah tangga. Dengan kebijakan yang konsisten dan kolaborasi berbagai pihak, optimisme menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat diwujudkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan investasi dan pengembangan industri bernilai tambah. Realisasi investasi nasional serta percepatan hilirisasi menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat aktivitas ekonomi dan memperluas kesempatan kerja.

Presiden Prabowo menyebut investasi sepanjang 2025 telah memberikan kontribusi nyata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional.

“Ini 2,7 juta lapangan kerja baru 2025. Nah, sekarang, ini ilmu makroekonomi. Bahwa satu persen pertumbuhan itu menghasilkan 400 ribu lapangan kerja,” ungkap Presiden Prabowo.

Di samping dari investasi, Presiden Prabowo juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai penggerak penyerapan tenaga kerja melalui operasional dapur dan jaringan pemasok. Pemerintah menargetkan pengembangan hingga 30 ribu dapur, yang menurut Presiden Prabowo berpotensi membuka lebih banyak pekerjaan bagi masyarakat.

Kemudian pada semester I 2026, realisasi investasi Indonesia mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut diikuti penyerapan 1.448.862 tenaga kerja, sementara investasi sektor hilirisasi tercatat Rp300,1 triliun atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional.

“Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, dan tantangannya adalah bagaimana mengolah kekayaan tersebut menjadi produk bernilai tambah tinggi, memperkuat industri nasional, serta menciptakan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat,” ujar akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika, Dr. Sarlina Sari.

Menurut Sarlina, pengembangan industri hilir dapat memperkuat rantai pasok domestik sekaligus membuka peluang bagi tenaga kerja lokal. Karena itu, keberhasilan investasi perlu dinilai melalui dampaknya terhadap keterampilan pekerja, pertumbuhan industri pendukung, dan keterlibatan perusahaan nasional.

Salah satu perkembangan terbaru ialah peluncuran 11 proyek ekosistem hilirisasi nikel di Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara, pada 8 Oktober 2026. Proyek yang mencakup pengembangan industri material baterai, aluminium, dan sektor pendukung energi tersebut diperkirakan bernilai Rp180 triliun.

Sarlina menilai manfaat investasi dan program ekonomi pemerintah perlu diperluas melalui kemitraan dengan UMKM, pendidikan vokasi, serta pemasok lokal. Dengan dukungan regulasi yang konsisten, infrastruktur memadai, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja, investasi diharapkan mampu memperkuat daya saing industri sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat. (*)