Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan meminta pemerintah mempercepat upaya pemadaman di sejumlah wilayah prioritas. Pemerintah mengoptimalkan operasi darat dan udara serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengendalikan kebakaran dan meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan, Presiden menargetkan penanganan karhutla dapat diselesaikan secepat mungkin. Hal tersebut disampaikan Dudung seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Negara.

“Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini,” ujar Dudung.

Dalam rapat tersebut, pemerintah menetapkan enam provinsi sebagai fokus penanganan, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Jambi, dan Riau. Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah juga menjadi perhatian khusus karena merupakan habitat satwa yang dilindungi.

Dudung menjelaskan, pemadaman dilakukan melalui operasi darat dan udara. Namun, asap tebal menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan operasi udara sehingga penanganan di lapangan lebih banyak mengandalkan pengerahan personel darat.

“Hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat. Karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal,” katanya.

Upaya pengendalian tersebut menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) hingga 8 Oktober 2026, jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional turun dari 1.176 menjadi 387 titik. Sementara itu, di enam provinsi prioritas, jumlahnya berkurang dari 543 menjadi 268 titik.

Meski demikian, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan dan melanjutkan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi kebakaran yang sebenarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pemerintah memperkuat keterlibatan dunia usaha dalam penanganan karhutla. Di Kalimantan Selatan, sekitar 350 perusahaan dilibatkan untuk mendukung penyediaan personel dan peralatan.

“Ini ada 350-an dunia usaha yang bergerak. Secara bertahap kita minta berkontribusi langsung dalam bentuk personel dan peralatan,” kata Hanif.

Melalui penguatan koordinasi, pengerahan sumber daya, dan keterlibatan berbagai pihak, pemerintah berupaya mempercepat pengendalian karhutla di wilayah prioritas. Masyarakat dan pelaku usaha juga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar serta mengikuti arahan resmi terkait kondisi udara dan keselamatan di wilayah terdampak.

​Banjarmasin— Pemerintah terus memperkuat langkah strategis dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Guna mengoptimalkan penanganan di daerah rawan, pemerintah memperluas keterlibatan dunia usaha dalam penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dengan menggerakkan sekitar 350 perusahaan untuk mendukung upaya pemerintah dan Satgas di lapangan.

​Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan penanganan karhutla berjalan lebih masif, efektif, dan terintegrasi.

“Penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak karena pemerintah tidak dapat bekerja sendiri menghadapi persoalan yang berdampak luas tersebut,” kata Hanif.

Menurutnya, keberadaan sektor swasta sangat krusial dalam memperkuat barisan pertahanan di titik-titik rawan pemandaman.

​Keterlibatan sektor swasta diarahkan pada penyediaan personel, sarana pemadaman, sumber air, alat berat, serta dukungan lain yang dibutuhkan sesuai kondisi wilayah.

“Ini ada 350-an dunia usaha yang bergerak. Secara bertahap kita minta berkontribusi langsung dalam bentuk personel dan peralatan,” tuturnya.

Langkah akselerasi ini diharapkan dapat mempercepat respons saat terjadi munculnya titik api sekaligus mencegah meluasnya dampak kebakaran.

​Hanif menjelaskan bahwa pemerintah menilai perusahaan, khususnya yang beroperasi di kawasan rawan kebakaran, mempunyai tanggung jawab penting dalam memperkuat pencegahan dan respons cepat.

“Keberhasilan dari Kalimantan Selatan ini harapan kami bisa direplikasi untuk daerah Kalimantan Tengah yang hari ini juga sangat krusial dan Sumatera Selatan juga sama krusial,” ungkap Hanif.

Untuk diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat penanganan karhutla.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta agar upaya penanganan karhutla diperkuat.

“Presiden meminta agar upaya penanganan karhutla terus diperkuat dan seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk mempercepat pemadaman serta mencegah meluasnya kebakaran,” tegasnya.

Pemerintah bergerak sigap memperkuat penanganan karhutla. Langkah cepat dan tegas Pemerintah merangkul ratusan perusahaan membuktikan komitmen nyata dan menjadi bukti keseriusan negara dalam menjaga lingkungan serta melindungi masyarakat dari ancaman bencana. [-RWA]

JAKARTA – Pemerintah Indonesia memperkuat komunikasi diplomatik dengan negara-negara tetangga menyusul kekhawatiran terhadap dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) lintas batas. Koordinasi internasional tersebut menjadi bagian dari penanganan karhutla yang melibatkan langkah pengendalian di dalam negeri serta komunikasi dengan negara terdampak.

Penanganan asap lintas batas tidak hanya berkaitan dengan upaya pemadaman, tetapi juga pertukaran informasi, pemantauan kondisi lingkungan, dan kerja sama regional. Karena itu, komunikasi antarpemerintah diperlukan agar perkembangan situasi dapat disampaikan secara terbuka dan respons penanganan berjalan terkoordinasi.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan apresiasi Indonesia terhadap perhatian dan tawaran dukungan dari negara sahabat, termasuk Malaysia dan Singapura.

“Indonesia dalam hal ini mengapresiasi perhatian dan tawaran dukungan dari negara-negara sahabat berkenaan dengan penanggulangan karhutla di Indonesia,” ujar Yvonne.

Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mengungkapkan bahwa pemerintah tengah membahas terkait penanganan karhutla dengan negara tetangga. Pembahasan tersebut diarahkan untuk menentukan bentuk kolaborasi yang dapat mendukung percepatan pemadaman di wilayah terdampak.

Jumhur menegaskan koordinasi tidak berhenti pada penyampaian tawaran bantuan, melainkan sedang ditindaklanjuti melalui pembahasan antarpihak.

“Bukan kapan, lagi dikerjain. Nanti dikabarin, saya kabarin. Ongoing ya, ongoing,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengakui adanya tanggapan negara tetangga terkait kabut asap. Pemerintah, menurutnya, telah mengerahkan berbagai unsur untuk menangani kebakaran.

“Ya memang ada tanggapan dari negara lain masalah kebakaran hutan ini, tetapi kita sudah maksimal berupaya,” kata Dudung.

“Kalau personel sudah dikerahkan, baik TNI, Polri, maupun satuan-satuan yang terkait. Tinggal memang lahan kita sangat luas ya,” lanjutnya.

Dudung menyebut Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan penanganan karhutla. Namun, tawaran bantuan asing belum dibahas dalam rapat tersebut sehingga belum ada keputusan mengenai pemanfaatannya.

Di tengah meningkatnya dampak kabut asap, komunikasi diplomatik dan operasi pemadaman perlu berjalan beriringan. Kerja sama kawasan melalui mekanisme ASEAN menjadi salah satu jalur untuk memperkuat pertukaran informasi, penanganan asap lintas batas, serta pencegahan kebakaran berulang.

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) guna mempercepat pemadaman serta meminimalkan dampak kabut asap terhadap masyarakat. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi pusat dan daerah, penambahan peralatan pemadam, serta peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan kebakaran.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, misalnya, menyiapkan dukungan peralatan pemadam bagi Kabupaten Sekadau yang belum menerima alokasi Bantuan Presiden (Banpres) untuk penanganan karhutla.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan, pemerintah provinsi siap menindaklanjuti kebutuhan peralatan yang diajukan pemerintah daerah, termasuk mesin pemadam jinjing, selang, dan konektor.

“Kesesuaian dan validitas data menjadi dasar penting dalam menentukan prioritas penanganan maupun penyaluran bantuan,” ujar Krisantus sebagaimana dikutip dari ANTARA, Minggu (11/10/2026).

Menurutnya, sinkronisasi data titik panas, luas lahan terdampak, dan kebutuhan mendesak menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran. Pemprov Kalbar juga telah mengusulkan tambahan bantuan pemerintah pusat bagi empat kabupaten yang belum menerima Banpres, termasuk Sekadau.

Sejalan dengan langkah tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas peralatan penanggulangan karhutla, mulai dari helikopter, pompa air, ekskavator, hingga pesawat modifikasi cuaca dan teknologi drone pemadam.

“Jadi, kita persiapan mengatasi dan mitigasi itu jangan menunggu kejadian, jauh sebelumnya kita siapkan,” tegas Prabowo sebagaimana diberitakan ANTARA.

Presiden juga mengarahkan agar peralatan pemadam berukuran kecil dapat ditempatkan di desa-desa yang memiliki riwayat kebakaran berulang sehingga penanganan awal dapat dilakukan lebih cepat sebelum api meluas.

Penguatan peralatan dan sinergi lintas pemerintahan tersebut diharapkan semakin meningkatkan efektivitas penanggulangan karhutla, sekaligus melindungi kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan menekan risiko kerugian akibat kebakaran.

JAKARTA – Pemerintah menegaskan larangan pembakaran lahan dalam bentuk apa pun selama masa darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebijakan ini ditujukan untuk mencegah munculnya titik api baru dan meluasnya kebakaran di tengah kondisi kemarau.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta gubernur, bupati, dan wali kota memastikan larangan diterapkan hingga tingkat desa, disertai pengawasan bersama aparat dan tokoh masyarakat.

“Saya mengeluarkan Instruksi Mendagri kepada seluruh kepala daerah, untuk melarang pembakaran dalam keadaan apa pun di saat darurat seperti ini,” kata Tito.

Menurut Tito, pembukaan lahan dengan cara membakar berisiko menimbulkan kebakaran yang sulit dikendalikan ketika vegetasi mengering. Karena itu, alasan adat atau kearifan lokal tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan pembakaran selama kondisi darurat.

Ia menekankan pentingnya kerja sama pemerintah daerah dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat pencegahan.

“Para pimpinan yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, kota turun ke bawah. Sosialisasikan sampai ke tingkat desa. Tidak ada yang boleh melakukan pembakaran dalam bentuk apa pun juga,” ujarnya.

Langkah tersebut turut ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Bupati Ikram Malan Sangadji menerbitkan instruksi yang melarang pembukaan lahan dengan pembakaran saat kondisi berisiko karhutla, termasuk membakar hutan, semak, vegetasi, dan sisa vegetasi.

Larangan berlaku pula terhadap pembakaran yang dilakukan atas alasan adat atau kebiasaan masyarakat dalam kondisi berisiko. Pemerintah kabupaten meminta perusahaan dan pelaku usaha tidak menggunakan api untuk membuka lahan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halmahera Tengah ditugaskan mengoordinasikan pencegahan dan penanggulangan karhutla, sementara camat diminta memperkuat sosialisasi di wilayah masing-masing.

Instruksi Bupati Halmahera Tengah Nomor 100.3.4/110/2026 tersebut sebagai tindak lanjut Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2026. Pelaksanaan kebijakan melibatkan perangkat daerah, kepala desa, dan unsur masyarakat setempat secara aktif.

Masyarakat juga diimbau tidak membakar sampah secara terbuka ketika cuaca panas, kering, atau berangin serta tidak meninggalkan bara, puntung rokok, maupun sumber api lain di area rentan terbakar.

Melalui koordinasi lintas sektor dan penyampaian informasi sampai tingkat desa, pemerintah berharap kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha meningkat. Pencegahan sejak awal dinilai penting untuk melindungi lingkungan, kesehatan warga, dan aktivitas ekonomi dari dampak kebakaran yang meluas. (*)

Jakarta – Pemerintah menyiapkan peningkatan jumlah polisi kehutanan (polhut) menjadi 70 ribu personel untuk memperkuat pengawasan kawasan hutan serta pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah rawan kebakaran.

Presiden menekankan pentingnya penguatan pengawasan yang disertai peningkatan kapasitas petugas agar potensi kebakaran dapat diantisipasi sejak dini.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penambahan personel diperlukan karena luasnya kawasan hutan Indonesia belum sebanding dengan jumlah petugas pengawas.

“Ke depan sesuai arahan Bapak Presiden akan ditambah polisi hutan kita menjadi 70 ribu. Ini tentu kabar menggembirakan untuk melindungi kawasan hutan dari berbagai ancaman,” katanya.

Raja Juli menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 4.500 polhut yang bertugas mengawasi kawasan hutan seluas puluhan juta hektare. Penambahan personel diharapkan memperluas jangkauan patroli, memperkuat deteksi dini, serta mempercepat penanganan karhutla maupun aktivitas ilegal.

Untuk mendukung rencana tersebut, Presiden juga meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Polri membantu pemenuhan kebutuhan personel. Pelatihan dengan melibatkan Polri atau TNI juga menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kapasitas petugas.

Sebelumnya, pemerintah telah mengerahkan 1.000 polhut ke tiga provinsi di Kalimantan untuk memperkuat penanganan karhutla. Personel tersebut bekerja bersama Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam mendukung operasi pemadaman.

“Seribu polhut BKO di Kalimantan ini masih bertugas hingga sekarang sampai karhutla benar-benar terkendali,” ujar Raja Juli.

Selain penguatan personel, pemerintah menyiapkan 200 unit pompa air serta anggaran Rp2 miliar untuk pembangunan 200 titik sumur bor. Sarana tersebut ditujukan untuk mempercepat pemadaman, terutama di kawasan rawa dan wilayah yang sulit dijangkau.

Presiden juga menekankan pentingnya pencegahan hingga tingkat desa melalui pelibatan masyarakat, akademisi, dan pakar lingkungan guna memperkuat deteksi dini serta mengurangi risiko kebakaran berulang.

Melalui penguatan polisi kehutanan dan dukungan sarana pemadaman, pemerintah berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus membangun sistem pencegahan dan penanganan karhutla yang lebih terpadu dan berkelanjutan.

JAKARTA – Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pemanfaatan inovasi teknologi dan sinergi lintas instansi. Strategi ini memadukan pemadaman darat dan udara, pengujian bahan pemadam, operasi modifikasi cuaca, serta pelibatan masyarakat untuk mempercepat pengendalian api sekaligus melindungi lingkungan dan aktivitas ekonomi warga.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa pemerintah mengoptimalkan berbagai metode pemadaman sesuai kondisi wilayah terdampak. Langkah tersebut mencakup pengerahan helikopter, personel pemadam, serta pengujian cairan pemadam asal Brasil di sejumlah wilayah, termasuk Sumatra Selatan dan Kalimantan.

“Pemerintah mengoptimalkan pemadaman karhutla melalui operasi darat dan udara, termasuk menguji penggunaan cairan pemadam untuk mendukung penanganan di wilayah terdampak,” ujar Dudung Abdurachman.

Pemanfaatan berbagai metode tersebut memungkinkan penanganan disesuaikan dengan karakteristik lahan, kondisi cuaca, vegetasi, dan akses menuju titik api. Operasi darat mendukung penanganan langsung oleh petugas, sedangkan dukungan udara membantu menjangkau kawasan yang sulit diakses.

Salah satu inovasi yang diuji ialah cairan pemadam Realiza Anti Chamas oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di kawasan lahan gambut Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan. Pengujian ini menjadi bagian dari upaya memperluas pilihan teknologi pemadaman dengan tetap memperhatikan efektivitas, keamanan, dan dampak terhadap lingkungan.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan TNI, Polri, pemerintah daerah, kementerian terkait, Manggala Agni, dan masyarakat untuk bersinergi dalam penanganan karhutla.

“Presiden menginstruksikan seluruh unsur terkait untuk memperkuat kerja sama dalam penanganan karhutla, mulai dari pemadaman hingga pencegahan dan edukasi kepada masyarakat,” ujar Listyo Sigit Prabowo.

Sinergi tersebut mendukung penyelarasan pengerahan personel, pertukaran informasi, dan penguatan kesiapsiagaan daerah. Masyarakat turut berperan melalui pelaporan dini titik api, kepatuhan terhadap aturan pembukaan lahan, serta partisipasi dalam pencegahan kebakaran.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa BNPB mendukung penanganan karhutla melalui berbagai langkah, termasuk rencana Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) selama satu bulan di Sumatra Selatan. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi atmosfer dan kebutuhan penanganan di wilayah terkait.

“BNPB mendukung upaya penanganan karhutla melalui berbagai langkah, termasuk Operasi Modifikasi Cuaca untuk membantu mendukung pengendalian kebakaran sesuai kondisi di lapangan,” ujar Suharyanto.

Selain pemadaman, edukasi masyarakat dan penguatan pencegahan terus menjadi bagian dari strategi pemerintah. Sosialisasi mengenai risiko pembakaran lahan serta perlindungan kawasan gambut diharapkan dapat mengurangi potensi kebakaran berulang.

Melalui perpaduan inovasi teknologi, pemadaman terpadu, dan sinergi lintas instansi, pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Pelaksanaan yang terkoordinasi diharapkan membantu melindungi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi di wilayah rawan kebakaran. (*)

Presiden Prabowo menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mengerahkan seluruh sumber daya guna mempercepat pemadaman karhutla, terutama di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.
Instruksi intensif tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) penanganan karhutla secara hibrida dari Istana Merdeka, Jakarta (12/10/26).

Presiden menegaskan Tanjung Puting harus dijaga serius karena merupakan kawasan taman nasional.
“Taman Tanjung Puting menjadi perhatian karena kawasan itu kawasan taman nasional” ujar Presiden Prabowo.

Lebih lanjut Presiden Prabowo menegaskan pentingnya memperkuat keberadaan polisi hutan untuk menjaga kawasan-kawasan hutan di Indonesia. Kepala Negara meminta penguatan jumlah dan kapasitas personel tersebut dilakukan secara bertahap agar upaya perlindungan dan pencegahan kebakaran dapat semakin efektif.

“Karena itu tolong sampaikan ke MenPANRB, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita,” ujar Presiden Prabowo.

Penanganan dilakukan melalui pengerahan lebih dari 70 ribu personel gabungan, operasi pemadaman darat dan water bombing, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Langkah terpadu ini bertujuan menekan perluasan kebakaran, mempercepat pemadaman, dan memperkuat pengendalian karhutla di wilayah prioritas.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), saat ini masih terdapat sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi prioritas yang dalam proses pemadaman aktif. Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan ditetapkan sebagai dua titik fokus penanganan utama.

Dalam rapat yang sama, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan kondisi lapangan di Tanjung Puting. Menurutnya, lokasi kebakaran tersebar, berada di kawasan rawa, dan sulit dijangkau kendaraan.

Salah satu kebutuhan utama di lapangan adalah pompa air berukuran kecil untuk mendukung pemadaman. Saat disinggung kebutuhan air Presiden langsung memutuskan untuk memberikan dukungan dalam jumlah lebih besar.

“Berapa kau butuh pompa air? 50? Saya kirim 200,” ujar Presiden.

Presiden juga mengintruksikan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat setempat guna memperkuat pencegahan agar kebakaran tidak kembali meluas.

Jakarta – Pemerintah memperkuat pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus menyalurkan bantuan bagi warga terdampak di Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo Subianto menyiapkan 200 pompa air dan Rp2 miliar untuk pembangunan 200 titik bor air, sementara Pemprov Kalimantan Tengah telah menyalurkan 1.000 paket pangan serta BLT kepada 164 keluarga penerima manfaat.

Dukungan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat perkembangan penanganan karhutla secara hibrida dari Istana Merdeka, Jakarta, beberapa waktu lalu. Peralatan tambahan dibutuhkan untuk membantu petugas menjangkau titik kebakaran yang tersebar di kawasan rawa.

Medan yang sulit dilalui kendaraan membuat petugas memerlukan pompa berukuran kecil untuk memadamkan api langsung di lokasi. Saat menerima laporan kebutuhan sekitar 50 pompa, Prabowo memutuskan memberikan dukungan sebanyak 200 unit.

“Berapa kau butuh pompa air? 50? Saya kirim 200,” ujar Presiden.

Selain pompa, Prabowo menyetujui anggaran pembangunan 200 titik bor air. Pengeboran dilakukan untuk memperoleh sumber air di kawasan rawa pada kedalaman sekitar 10 hingga 15 meter.

“Saya kirim Rp2 miliar, 200 titik,” kata Prabowo.

Presiden menegaskan penanganan kebakaran di Tanjung Puting harus mendapat perhatian khusus mengingat status kawasan tersebut sebagai taman nasional.

“Taman Nasional Tanjung Puting menjadi perhatian karena itu taman nasional,” ujar Presiden.

Sementara itu, Pemprov Kalimantan Tengah telah menyalurkan 1.000 paket pangan kepada warga terdampak karhutla di Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara.

Setiap paket berisi beras 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram, dan minyak goreng 1 liter. Pemprov juga menyalurkan BLT Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) sebesar Rp250 ribu kepada 164 keluarga penerima manfaat.

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran meminta bantuan pemerintah dipastikan menjangkau masyarakat yang membutuhkan melalui pendataan yang akurat.

“Kita ingin bantuan ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Data harus terus diperbaiki, diverifikasi dan divalidasi agar bantuan pemerintah tepat sasaran,” ujar Agustiar.

Agustiar menjelaskan, KHBS merupakan bagian dari perlindungan sosial untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Selain pangan dan uang tunai, program tersebut diarahkan untuk membantu kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Ia mengingatkan jajaran pemerintah daerah hingga desa agar memperkuat pendataan warga yang membutuhkan. Pelayanan dan bantuan pemerintah harus menjangkau seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun pilihan politik. ***

Jakarta – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan hot spot atau titik panas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat ini sudah menurun secara signifikan mencapai 789 titik dibandingkan beberapa hari lalu yang masih mencapai 1.176 hot spot.

“Hal tersebut berdasarkan data dari satelit NASA Terra/Aqua, NASA SNPP, dan NASA NOAA-20,” ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dihadapan awak Media di Jakarta.

Menurut Raja Juli, pada enam provinsi prioritas pengendalian karhutla, perkembangan hotspot high confidence tercatat antara lain:

• Sumatera Selatan: 130 titik, turun dari 224 titik;
• Kalimantan Tengah: 86 titik, turun dari 225 titik;
• Kalimantan Selatan: 37 titik, meningkat dari 31 titik;
• Kalimantan Barat: 12 titik, turun dari 47 titik;
• Jambi: 3 titik, turun dari 16 titik; dan
• Riau: nihil, tetap nihil.
  Secara keseluruhan, enam provinsi prioritas mencatat 268 hotspot high confidence, turun dari 543 titik sehari sebelumnya.

Lebih lanjut Menhut mengungkapkan penurunan tersebut merupakan perkembangan yang perlu terus dijaga.

“Kewaspadaan tidak dapat dikurangi karena dinamika karhutla dapat berubah dengan cepat dan kondisi antarwilayah tidak selalu sama,” tegasnya.

Sementara, “Sumatera Selatan saat ini mencatat hotspot tertinggi di antara enam provinsi prioritas, diikuti Kalimantan Tengah”, jelas Menhut.

Raja Juli mengingatkan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit dan tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran maupun luas areal yang terbakar.

“Satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot. Karena itu, seluruh indikasi tetap harus diverifikasi melalui groundcheck untuk memastikan kondisi aktual dan menentukan tindakan penanganan yang diperlukan,” tuturnya.

Ditambahkannya, operasi Darat dan Udara tetap diperkuat dalam pengendalian karhutla serta terus dilakukan secara terpadu oleh Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama BNPB, TNI, Polri, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dunia usaha, dan para pihak terkait.

“Pemerintah menyiagakan 61 unit armada udara, terdiri atas 17 unit untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta 44 unit untuk operasi water bombing,” ucapnya.

“Operasi udara berjalan bersama penanganan di darat melalui patroli, groundcheck, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, pembasahan, mopping up, dan pendinginan,” pungkasnya.

Disisi lain, Menhut Raja Juli menjelaskan perhatian khusus tetap diberikan pada kawasan gambut. Bara dapat bertahan dan menjalar di bawah permukaan meskipun api di atas tanah sudah tidak terlihat. Karena itu, proses pembasahan dan pendinginan harus terus dilakukan hingga lokasi benar-benar aman.

Pada kesempatan yang berbeda, Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan, Wahju Rudianto, mengatakan peran strategis penyuluh sebagai garda terdepan di tingkat tapak. Penyuluh kehutanan juga merupakan unsur penting yang berinteraksi langsung dengan masyarakat di tingkat tapak.

“Oleh karena itu, penguatan kapasitas penyuluh menjadi kunci dalam mendorong pencegahan karhutla melalui peningkatan kesadaran, kesiapsiagaan, dan partisipasi aktif masyarakat,” tutur Wahju.

Lebih lanjut, Wahju menyampaikan Karhutla tidak hanya berdampak pada kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, namun juga berpengaruh terhadap kualitas udara, kesehatan masyarakat, serta aktivitas sosial dan ekonomi.

“Upaya pencegahan dan deteksi dini perlu diperkuat melalui pelibatan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan,” tutupnya.