Oleh Dian Anita )*

Hilirisasi industri semakin memperkuat perannya sebagai penggerak investasi dan pembukaan pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, serta pengembangan industri pengolahan mineral di luar Pulau Jawa menunjukkan bahwa strategi peningkatan nilai tambah sumber daya alam mulai memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa realisasi investasi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun. Angka tersebut meningkat 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan berhasil menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja. Capaian itu disampaikan Rosan dalam acara groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel serta ekspor perdana baterai kendaraan listrik di Kawasan Industri Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Menurut Rosan, peningkatan investasi tersebut tidak hanya terlihat dari besarnya nilai modal yang masuk, tetapi juga dari semakin kuatnya kontribusi industri hilirisasi. Dalam dua tahun terakhir, porsi investasi hilirisasi yang sebelumnya berada di kisaran 25 persen telah meningkat menjadi sekitar 30 persen dari keseluruhan investasi nasional. Perubahan ini memperlihatkan bahwa kebijakan pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah semakin diperhitungkan oleh pelaku usaha dan investor.

Salah satu perkembangan penting terlihat dari penyebaran investasi ke luar Pulau Jawa. Rosan menyampaikan bahwa lebih dari 75 persen realisasi investasi berada di luar Jawa. Kondisi ini menjadi sinyal positif bagi upaya memperluas pemerataan ekonomi, mengingat aktivitas industri dan investasi selama bertahun-tahun cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu. Apabila didukung pembangunan infrastruktur, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan keterlibatan pelaku usaha lokal, hilirisasi berpeluang menciptakan pusat ekonomi baru di berbagai daerah.

Maluku Utara menjadi contoh perubahan tersebut. Wilayah yang selama ini dikenal sebagai penghasil mineral kini berkembang menjadi salah satu pusat pengolahan industri nasional. Produk ekspornya juga semakin beragam, mulai dari feronikel, nickel matte, Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), nickel sulfate hingga cobalt. Pergeseran dari ekspor bahan mentah menuju produk olahan memperlihatkan peluang Indonesia memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari kekayaan alamnya.

Pertumbuhan investasi, penyerapan lebih dari 1,4 juta tenaga kerja pada semester pertama 2026, peningkatan porsi investasi hilirisasi, serta pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik menjadi sejumlah capaian pemerintah selama setahun terakhir. Perkembangan tersebut menunjukkan arah kebijakan yang berupaya menghubungkan sumber daya alam dengan industri pengolahan dan kebutuhan teknologi masa depan. Meski demikian, keberhasilan jangka panjang juga harus diukur dari kualitas pekerjaan, peningkatan kemampuan industri nasional, pemerataan manfaat ekonomi, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, turut menekankan pentingnya menghubungkan hilirisasi mineral dengan pengembangan industri kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI). Nezar menyatakan bahwa pengolahan mineral Indonesia perlu diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur digital yang tangguh, efisien, dan berkelanjutan. Menurutnya, ketika dunia membutuhkan bahan baku untuk transisi energi dan digital, Indonesia harus memastikan rantai nilai yang terbentuk memberikan manfaat berkelanjutan bagi semua pihak.

Nezar menjelaskan bahwa nikel dan tembaga tidak semata-mata bernilai sebagai komoditas pertambangan. Kedua mineral tersebut memiliki peran penting dalam pembangunan ekosistem AI, mulai dari baterai dan peralatan kelistrikan hingga jaringan transmisi serta sistem pendukung pusat data. Dengan kontribusi sekitar 62 persen terhadap produksi tambang nikel dunia, Indonesia memiliki posisi strategis dalam rantai pasok mineral global. Akan tetapi, keunggulan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial agar manfaat ekonominya tidak menimbulkan beban jangka panjang.

Karena itu, Nezar mengingatkan bahwa hilirisasi harus melampaui aktivitas pengolahan mineral di dekat lokasi tambang. Proses tersebut perlu disertai peningkatan kinerja lingkungan, ketertelusuran bahan baku, praktik ketenagakerjaan yang bertanggung jawab, penggunaan energi rendah karbon, serta pengelolaan limbah dan air yang lebih baik. Kepentingan masyarakat sekitar juga harus menjadi bagian penting dalam setiap tahapan pengembangan industri.

Pengembangan AI sendiri membutuhkan lebih dari sekadar ketersediaan mineral. Pembangunan pusat data memerlukan pasokan listrik yang andal, jaringan serat optik, lahan, sistem pendingin, cip, tenaga ahli, serta tata kelola yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu, agenda digital harus berjalan seiring dengan kebijakan energi, industri, pembiayaan, dan perlindungan lingkungan. Indonesia memang memiliki peluang menjadi pusat AI regional berkat letak geografis, pertumbuhan ekonomi digital, dan ketersediaan talenta, tetapi peluang tersebut harus ditopang kesiapan infrastruktur dan kemampuan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

Hilirisasi dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran membuka kesempatan bagi Indonesia untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berdaya saing. Dengan tata kelola yang baik, perlindungan lingkungan, serta keberpihakan pada pengembangan tenaga kerja lokal, hilirisasi dapat menjadi fondasi bagi transformasi ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan Republik Arab Mesir melalui peningkatan kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi, serta pertahanan.

Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah memperluas jejaring kemitraan internasional yang saling menguntungkan sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kepentingan nasional.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kunjungan kenegaraan tersebut menjadi tonggak penting hubungan bilateral.

“Kemitraan tersebut memerlukan kerja sama yang konkret, yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita,” ujar Prabowo.

Di sektor ekonomi, kedua negara mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement (EPA) guna memperluas akses pasar, meningkatkan perdagangan, dan membuka peluang investasi. Presiden Prabowo juga menyambut inisiatif pembentukan Joint Investment Fund untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis.

“Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita, untuk mendorong investasi pada proyek-proyek strategis,” lanjutnya.

Sementara itu, kerja sama pertahanan diarahkan pada pengembangan industri pertahanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan, dan latihan bersama.

“Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerja sama khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama,” kata Prabowo.

Presiden El-Sisi juga mengatakan kedua negara memberikan perhatian khusus pada kerja sama ekonomi dan bisnis dengan penyesuaian kemampuan dua negara yang besar.

“Dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai lima miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan,” katanya.

Selain itu, kedua pemimpin turut membahas proyek-proyek hilirisasi yang melibatkan perusahaan dari kedua negara.

“Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika, dan Eropa,” tambahnya.

Terkait geopolitik dunia, Presiden El-Sisi menyampaikan bahwa dirinya dan Presiden Prabowo saling bertukar pikiran mengenai konflik yang terjadi di sejumlah wilayah di dunia. Menurutnya, Indonesia dan Mesir sepakat untuk memastikan bahwa konflik dapat diselesaikan dengan dialog dan jalur diplomasi.

“Dari sini kita juga telah sepakat untuk memastikan bahwa semua diselesaikan dengan dialog dan jalur diplomasi dengan menghormati semua kedaulatan negara dan tidak intervensi di dalam urusan negara lain,” tutur Presiden El-Sisi.

Melalui diplomasi yang aktif dan berorientasi pada hasil, Presiden Prabowo mendorong Indonesia semakin berperan dalam kemitraan internasional. Kerja sama Indonesia–Mesir diharapkan memperluas kesempatan usaha, memperkuat kapasitas pertahanan, serta menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat kedua negara.

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan Republik Arab Mesir melalui peningkatan kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi, serta pertahanan.

Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah memperluas jejaring kemitraan internasional yang saling menguntungkan sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kepentingan nasional.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kunjungan kenegaraan tersebut menjadi tonggak penting hubungan bilateral.

“Kemitraan tersebut memerlukan kerja sama yang konkret, yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita,” ujar Prabowo.

Di sektor ekonomi, kedua negara mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement (EPA) guna memperluas akses pasar, meningkatkan perdagangan, dan membuka peluang investasi. Presiden Prabowo juga menyambut inisiatif pembentukan Joint Investment Fund untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis.

“Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita, untuk mendorong investasi pada proyek-proyek strategis,” lanjutnya.

Sementara itu, kerja sama pertahanan diarahkan pada pengembangan industri pertahanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan, dan latihan bersama.

“Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerja sama khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama,” kata Prabowo.

Presiden El-Sisi juga mengatakan kedua negara memberikan perhatian khusus pada kerja sama ekonomi dan bisnis dengan penyesuaian kemampuan dua negara yang besar.

“Dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai lima miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan,” katanya.

Selain itu, kedua pemimpin turut membahas proyek-proyek hilirisasi yang melibatkan perusahaan dari kedua negara.

“Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika, dan Eropa,” tambahnya.

Terkait geopolitik dunia, Presiden El-Sisi menyampaikan bahwa dirinya dan Presiden Prabowo saling bertukar pikiran mengenai konflik yang terjadi di sejumlah wilayah di dunia. Menurutnya, Indonesia dan Mesir sepakat untuk memastikan bahwa konflik dapat diselesaikan dengan dialog dan jalur diplomasi.

“Dari sini kita juga telah sepakat untuk memastikan bahwa semua diselesaikan dengan dialog dan jalur diplomasi dengan menghormati semua kedaulatan negara dan tidak intervensi di dalam urusan negara lain,” tutur Presiden El-Sisi.

Melalui diplomasi yang aktif dan berorientasi pada hasil, Presiden Prabowo mendorong Indonesia semakin berperan dalam kemitraan internasional. Kerja sama Indonesia–Mesir diharapkan memperluas kesempatan usaha, memperkuat kapasitas pertahanan, serta menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat kedua negara.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement (EPA) atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi antara Indonesia dan Mesir sebagai langkah strategis memperluas akses pasar, meningkatkan investasi, serta memperkuat hubungan perdagangan kedua negara. Dorongan tersebut disampaikan Prabowo dalam pernyataan bersama Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi seusai pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta.

“Kami sepakat untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi. Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir,” ujar Prabowo.

Pembentukan EPA diharapkan menjadi instrumen penting dalam membuka peluang ekonomi yang lebih luas, sekaligus meningkatkan keterlibatan pelaku usaha Indonesia dan Mesir. Kerja sama tersebut juga berpotensi memperkuat daya saing produk nasional melalui perluasan jaringan perdagangan internasional.

Selain mendorong EPA, Prabowo menyambut positif inisiatif Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bersama The Sovereign Fund of Egypt (TSFE) untuk membentuk dana investasi bersama atau joint investment fund.

“Saya menyambut baik inisiatif pembentukan joint investment fund oleh lembaga investasi kedua negara kita untuk mendorong investasi pada proyek-proyek strategis,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan penguatan hubungan Indonesia dan Mesir membutuhkan kerja sama konkret. Hal tersebut agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat kedua negara.

Kolaborasi investasi tersebut diharapkan mampu memperkuat pembiayaan proyek strategis dan membuka peluang kemitraan bisnis yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat kedua negara.

Penguatan hubungan bilateral juga mencakup sektor kelautan dan perikanan, termasuk pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan penangkapan ikan ilegal, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.

Pertemuan kedua pemimpin sekaligus menjadi kelanjutan kemitraan strategis Indonesia-Mesir yang disepakati pada April 2025. Kemitraan tersebut diarahkan untuk menghasilkan kerja sama konkret yang berdampak langsung terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Bagi Indonesia, penguatan hubungan ekonomi dengan Mesir berpotensi membuka akses perdagangan yang lebih luas, termasuk peluang menjangkau pasar kawasan Afrika dan Timur Tengah. Namun, realisasi manfaat tersebut tetap membutuhkan tindak lanjut perundingan dan implementasi kerja sama yang terukur.

Melalui dorongan pembentukan EPA, pemerintah menunjukkan komitmen memperluas kemitraan ekonomi internasional, meningkatkan peluang investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerja sama yang saling menguntungkan.

Langkah ini diharapkan menjadi fondasi penguatan hubungan ekonomi jangka panjang sekaligus menghadirkan peluang baru bagi pelaku usaha kedua negara.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement (EPA) atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi antara Indonesia dan Mesir sebagai langkah strategis memperluas akses pasar, meningkatkan investasi, serta memperkuat hubungan perdagangan kedua negara. Dorongan tersebut disampaikan Prabowo dalam pernyataan bersama Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi seusai pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta.

“Kami sepakat untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi. Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir,” ujar Prabowo.

Pembentukan EPA diharapkan menjadi instrumen penting dalam membuka peluang ekonomi yang lebih luas, sekaligus meningkatkan keterlibatan pelaku usaha Indonesia dan Mesir. Kerja sama tersebut juga berpotensi memperkuat daya saing produk nasional melalui perluasan jaringan perdagangan internasional.

Selain mendorong EPA, Prabowo menyambut positif inisiatif Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bersama The Sovereign Fund of Egypt (TSFE) untuk membentuk dana investasi bersama atau joint investment fund.

“Saya menyambut baik inisiatif pembentukan joint investment fund oleh lembaga investasi kedua negara kita untuk mendorong investasi pada proyek-proyek strategis,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan penguatan hubungan Indonesia dan Mesir membutuhkan kerja sama konkret. Hal tersebut agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat kedua negara.

Kolaborasi investasi tersebut diharapkan mampu memperkuat pembiayaan proyek strategis dan membuka peluang kemitraan bisnis yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat kedua negara.

Penguatan hubungan bilateral juga mencakup sektor kelautan dan perikanan, termasuk pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan penangkapan ikan ilegal, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.

Pertemuan kedua pemimpin sekaligus menjadi kelanjutan kemitraan strategis Indonesia-Mesir yang disepakati pada April 2025. Kemitraan tersebut diarahkan untuk menghasilkan kerja sama konkret yang berdampak langsung terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Bagi Indonesia, penguatan hubungan ekonomi dengan Mesir berpotensi membuka akses perdagangan yang lebih luas, termasuk peluang menjangkau pasar kawasan Afrika dan Timur Tengah. Namun, realisasi manfaat tersebut tetap membutuhkan tindak lanjut perundingan dan implementasi kerja sama yang terukur.

Melalui dorongan pembentukan EPA, pemerintah menunjukkan komitmen memperluas kemitraan ekonomi internasional, meningkatkan peluang investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerja sama yang saling menguntungkan.

Langkah ini diharapkan menjadi fondasi penguatan hubungan ekonomi jangka panjang sekaligus menghadirkan peluang baru bagi pelaku usaha kedua negara.

Oleh : Samuel Setiawan )*

Hubungan Indonesia dan Mesir memasuki babak baru melalui penguatan kemitraan strategis yang mencakup ekonomi, perdagangan, investasi, industri pertahanan, pendidikan, serta kelautan dan perikanan. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah el-Sisi di Istana Merdeka, Jakarta, pada 11 Oktober 2026, menjadi momentum untuk menerjemahkan hubungan diplomatik kedua negara menjadi kerja sama yang lebih konkret.

Kunjungan kenegaraan Presiden El-Sisi pada 10 – 11 Oktober 2026 tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian pertemuan tingkat tinggi yang sebelumnya berlangsung di Mesir. Kedua negara menyepakati penguatan kemitraan strategis yang telah ditingkatkan pada April 2025, dengan menempatkan kepentingan bersama dan manfaat bagi masyarakat sebagai landasan hubungan bilateral.

Presiden Prabowo Subianto menilai penguatan hubungan dengan Mesir perlu diwujudkan melalui kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara. Menurut Presiden, perluasan hubungan di bidang ekonomi, investasi, pertahanan, dan pendidikan menjadi bagian dari upaya membangun kemitraan yang lebih produktif sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan internasional.

Di bidang ekonomi, kedua negara mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement (EPA) untuk memperluas akses pasar, mempermudah keterlibatan dunia usaha, dan membuka peluang investasi baru. Kesepakatan tersebut menjadi langkah penting untuk meningkatkan hubungan perdagangan yang selama ini memiliki ruang pengembangan, terutama melalui perluasan pasar bagi produk unggulan masing-masing negara.

Indonesia memiliki potensi produk industri, pertanian, makanan olahan, dan komoditas kelautan yang dapat dikembangkan di pasar Mesir. Sebaliknya, hubungan perdagangan yang lebih erat juga membuka kesempatan bagi pelaku usaha Indonesia untuk menjajaki jaringan distribusi di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah.

Kedua negara turut menyambut inisiatif pembentukan Joint Investment Fund atau Dana Investasi Bersama oleh lembaga investasi masing-masing. Skema ini diarahkan untuk mendukung proyek-proyek strategis dan memperkuat keterlibatan investor dalam kegiatan ekonomi produktif. Implementasinya akan membutuhkan penentuan proyek prioritas, pengaturan pembiayaan, serta mekanisme pengawasan agar investasi memberikan manfaat yang terukur.

Selain perdagangan dan investasi, industri pertahanan menjadi salah satu pilar penting dalam kemitraan baru tersebut. Indonesia dan Mesir sepakat meningkatkan kerja sama industri pertahanan, memperluas pendidikan dan latihan bersama, serta mendorong pertukaran kunjungan pimpinan dan pakar kedua negara.

Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi memandang penguatan hubungan bilateral sebagai peluang untuk memperluas koordinasi dan kerja sama strategis antara kedua negara. Melalui kemitraan tersebut, Indonesia dan Mesir berkomitmen memperkuat hubungan pertahanan dan keamanan serta meningkatkan kapasitas nasional masing-masing melalui kolaborasi yang disepakati bersama.

Kerja sama pertahanan ini memiliki arti penting karena penguatan kemampuan nasional tidak hanya bergantung pada pengadaan peralatan, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kapasitas industri. Pendidikan serta latihan bersama dapat menjadi sarana memperkuat kompetensi personel, sementara hubungan antarpakar membuka peluang pertukaran pengalaman dan teknologi sesuai kebutuhan kedua negara.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Mesir terhadap kapal-kapal TNI Angkatan Laut yang bertugas menjalankan misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di kawasan Timur Tengah. Dukungan fasilitas bagi pelaksanaan misi tersebut mencerminkan pentingnya kerja sama praktis dalam menunjang tugas internasional dan menjaga kesinambungan operasi perdamaian.

Pada sektor kelautan dan perikanan, Indonesia dan Mesir sepakat memperkuat kolaborasi dalam pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan penangkapan ikan ilegal, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Kerja sama ini membuka ruang bagi kedua negara untuk berbagi pengalaman mengenai pengelolaan perikanan, pengawasan wilayah laut, dan pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menjadi salah satu pejabat yang terlibat dalam penguatan kerja sama tersebut melalui penandatanganan nota kesepahaman bidang kelautan dan perikanan bersama pihak Mesir. Kesepakatan ini memberikan landasan bagi pengembangan program kolaborasi yang dapat mendukung tata kelola perikanan, pertukaran keahlian, serta pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Hubungan kedua negara juga diperkuat melalui pendidikan. Mesir selama ini menjadi salah satu tujuan penting mahasiswa Indonesia, khususnya yang menempuh studi di Universitas Al-Azhar. Kedua pemerintah mendorong pertukaran mahasiswa, kemitraan ant universitas, dan riset bersama. Mesir juga menawarkan tambahan beasiswa bagi mahasiswa Indonesia, terutama pada bidang kedokteran, teknik, dan sains.

Dalam kunjungan tersebut, kedua negara menyaksikan pertukaran sejumlah dokumen bilateral. Kesepakatan yang diumumkan mencakup rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas sesuai ketentuan, kerja sama statistik, serta nota kesepahaman bidang kelautan dan perikanan. Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar untuk memperjelas agenda tindak lanjut dan koordinasi antarlembaga.

Penguatan hubungan politik turut dilakukan melalui komitmen mengadakan konsultasi tingkat tinggi secara berkala dan mengoptimalkan mekanisme bilateral, termasuk pertemuan komisi bersama. Jalur komunikasi ini diperlukan untuk memantau pelaksanaan kesepakatan, menyelesaikan hambatan, dan memastikan agenda kerja sama berkembang sesuai kebutuhan kedua negara.

Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan kesepakatan menjadi program yang dapat diukur hasilnya. Perluasan perdagangan membutuhkan akses pasar yang efektif, sedangkan investasi memerlukan kepastian aturan dan kesiapan proyek. Di sektor pertahanan, pendidikan serta latihan bersama perlu dirancang berdasarkan kebutuhan yang jelas. Sementara itu, kerja sama pendidikan dan kelautan perlu membuka kesempatan partisipasi yang lebih luas bagi lembaga serta masyarakat kedua negara.

Melalui rangkaian kesepakatan tersebut, hubungan Indonesia dan Mesir bergerak melampaui diplomasi seremonial menuju kemitraan yang mencakup kepentingan ekonomi, keamanan, dan pembangunan manusia. Jika ditindaklanjuti secara konsisten, kerja sama ini berpotensi membuka peluang pasar baru bagi pelaku usaha, memperkuat kapasitas industri pertahanan, serta memperluas pertukaran pengetahuan.

Babak baru hubungan Indonesia – Mesir pada akhirnya akan ditentukan oleh pelaksanaan nyata dari kesepakatan yang telah dicapai. Dengan koordinasi pemerintah, keterlibatan dunia usaha, dan penguatan hubungan antarmasyarakat, kemitraan strategis kedua negara memiliki landasan untuk berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi Indonesia maupun Mesir.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh : Samuel Setiawan )*

Hubungan Indonesia dan Mesir memasuki babak baru melalui penguatan kemitraan strategis yang mencakup ekonomi, perdagangan, investasi, industri pertahanan, pendidikan, serta kelautan dan perikanan. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah el-Sisi di Istana Merdeka, Jakarta, pada 11 Oktober 2026, menjadi momentum untuk menerjemahkan hubungan diplomatik kedua negara menjadi kerja sama yang lebih konkret.

Kunjungan kenegaraan Presiden El-Sisi pada 10 – 11 Oktober 2026 tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian pertemuan tingkat tinggi yang sebelumnya berlangsung di Mesir. Kedua negara menyepakati penguatan kemitraan strategis yang telah ditingkatkan pada April 2025, dengan menempatkan kepentingan bersama dan manfaat bagi masyarakat sebagai landasan hubungan bilateral.

Presiden Prabowo Subianto menilai penguatan hubungan dengan Mesir perlu diwujudkan melalui kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara. Menurut Presiden, perluasan hubungan di bidang ekonomi, investasi, pertahanan, dan pendidikan menjadi bagian dari upaya membangun kemitraan yang lebih produktif sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan internasional.

Di bidang ekonomi, kedua negara mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement (EPA) untuk memperluas akses pasar, mempermudah keterlibatan dunia usaha, dan membuka peluang investasi baru. Kesepakatan tersebut menjadi langkah penting untuk meningkatkan hubungan perdagangan yang selama ini memiliki ruang pengembangan, terutama melalui perluasan pasar bagi produk unggulan masing-masing negara.

Indonesia memiliki potensi produk industri, pertanian, makanan olahan, dan komoditas kelautan yang dapat dikembangkan di pasar Mesir. Sebaliknya, hubungan perdagangan yang lebih erat juga membuka kesempatan bagi pelaku usaha Indonesia untuk menjajaki jaringan distribusi di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah.

Kedua negara turut menyambut inisiatif pembentukan Joint Investment Fund atau Dana Investasi Bersama oleh lembaga investasi masing-masing. Skema ini diarahkan untuk mendukung proyek-proyek strategis dan memperkuat keterlibatan investor dalam kegiatan ekonomi produktif. Implementasinya akan membutuhkan penentuan proyek prioritas, pengaturan pembiayaan, serta mekanisme pengawasan agar investasi memberikan manfaat yang terukur.

Selain perdagangan dan investasi, industri pertahanan menjadi salah satu pilar penting dalam kemitraan baru tersebut. Indonesia dan Mesir sepakat meningkatkan kerja sama industri pertahanan, memperluas pendidikan dan latihan bersama, serta mendorong pertukaran kunjungan pimpinan dan pakar kedua negara.

Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi memandang penguatan hubungan bilateral sebagai peluang untuk memperluas koordinasi dan kerja sama strategis antara kedua negara. Melalui kemitraan tersebut, Indonesia dan Mesir berkomitmen memperkuat hubungan pertahanan dan keamanan serta meningkatkan kapasitas nasional masing-masing melalui kolaborasi yang disepakati bersama.

Kerja sama pertahanan ini memiliki arti penting karena penguatan kemampuan nasional tidak hanya bergantung pada pengadaan peralatan, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kapasitas industri. Pendidikan serta latihan bersama dapat menjadi sarana memperkuat kompetensi personel, sementara hubungan antarpakar membuka peluang pertukaran pengalaman dan teknologi sesuai kebutuhan kedua negara.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Mesir terhadap kapal-kapal TNI Angkatan Laut yang bertugas menjalankan misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di kawasan Timur Tengah. Dukungan fasilitas bagi pelaksanaan misi tersebut mencerminkan pentingnya kerja sama praktis dalam menunjang tugas internasional dan menjaga kesinambungan operasi perdamaian.

Pada sektor kelautan dan perikanan, Indonesia dan Mesir sepakat memperkuat kolaborasi dalam pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan penangkapan ikan ilegal, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Kerja sama ini membuka ruang bagi kedua negara untuk berbagi pengalaman mengenai pengelolaan perikanan, pengawasan wilayah laut, dan pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menjadi salah satu pejabat yang terlibat dalam penguatan kerja sama tersebut melalui penandatanganan nota kesepahaman bidang kelautan dan perikanan bersama pihak Mesir. Kesepakatan ini memberikan landasan bagi pengembangan program kolaborasi yang dapat mendukung tata kelola perikanan, pertukaran keahlian, serta pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Hubungan kedua negara juga diperkuat melalui pendidikan. Mesir selama ini menjadi salah satu tujuan penting mahasiswa Indonesia, khususnya yang menempuh studi di Universitas Al-Azhar. Kedua pemerintah mendorong pertukaran mahasiswa, kemitraan ant universitas, dan riset bersama. Mesir juga menawarkan tambahan beasiswa bagi mahasiswa Indonesia, terutama pada bidang kedokteran, teknik, dan sains.

Dalam kunjungan tersebut, kedua negara menyaksikan pertukaran sejumlah dokumen bilateral. Kesepakatan yang diumumkan mencakup rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas sesuai ketentuan, kerja sama statistik, serta nota kesepahaman bidang kelautan dan perikanan. Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar untuk memperjelas agenda tindak lanjut dan koordinasi antarlembaga.

Penguatan hubungan politik turut dilakukan melalui komitmen mengadakan konsultasi tingkat tinggi secara berkala dan mengoptimalkan mekanisme bilateral, termasuk pertemuan komisi bersama. Jalur komunikasi ini diperlukan untuk memantau pelaksanaan kesepakatan, menyelesaikan hambatan, dan memastikan agenda kerja sama berkembang sesuai kebutuhan kedua negara.

Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan kesepakatan menjadi program yang dapat diukur hasilnya. Perluasan perdagangan membutuhkan akses pasar yang efektif, sedangkan investasi memerlukan kepastian aturan dan kesiapan proyek. Di sektor pertahanan, pendidikan serta latihan bersama perlu dirancang berdasarkan kebutuhan yang jelas. Sementara itu, kerja sama pendidikan dan kelautan perlu membuka kesempatan partisipasi yang lebih luas bagi lembaga serta masyarakat kedua negara.

Melalui rangkaian kesepakatan tersebut, hubungan Indonesia dan Mesir bergerak melampaui diplomasi seremonial menuju kemitraan yang mencakup kepentingan ekonomi, keamanan, dan pembangunan manusia. Jika ditindaklanjuti secara konsisten, kerja sama ini berpotensi membuka peluang pasar baru bagi pelaku usaha, memperkuat kapasitas industri pertahanan, serta memperluas pertukaran pengetahuan.

Babak baru hubungan Indonesia – Mesir pada akhirnya akan ditentukan oleh pelaksanaan nyata dari kesepakatan yang telah dicapai. Dengan koordinasi pemerintah, keterlibatan dunia usaha, dan penguatan hubungan antarmasyarakat, kemitraan strategis kedua negara memiliki landasan untuk berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi Indonesia maupun Mesir.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Ricky Rinaldi*)

Dinamika geopolitik global yang kian bergerak dinamis serta diwarnai ketidakpastian memicu penataan ulang strategi diplomasi luar negeri berbagai negara di dunia. Bagi Indonesia, peran aktif dalam menjaga perdamaian dunia yang diamanatkan oleh pembukaan konstitusi menuntut jangkauan kepemimpinan diplomasi yang tidak hanya berfokus pada kawasan tradisional di Asia Tenggara, melainkan merambah ke poros-poros strategis di Timur Tengah dan Afrika. Dalam konteks pemetaan geopolitik mutakhir tersebut, hubungan bilateral antara Indonesia dan Mesir memasuki babak baru yang sangat bernilai strategis. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, penguatan kerja sama bilateral di sektor ekonomi dan pertahanan antara Jakarta dan Kairo kini bertransformasi menjadi ruang baru diplomasi bebas aktif yang konkret, saling menguntungkan, serta berorientasi pada ketahanan nasional jangka panjang.

Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta mengatakan pemerintah berkomitmen penuh memperdalam kemitraan strategis dengan Mesir sebagai salah satu gerbang utama perdagangan dan diplomasi Indonesia di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Menurutnya, Mesir bukan hanya sekadar mitra sejarah yang menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, melainkan juga mitra ekonomi dan keamanan yang memegang posisi geopolitik sangat vital di Terusan Suez dan kawasan Mediterania. Kebijakan diplomasi proaktif yang diusung Presiden Prabowo diarahkan untuk mengonversi kedekatan historis tersebut menjadi kerja sama ekonomi konkret yang mendongkrak volume perdagangan, investasi manufaktur, dan ketahanan pertahanan kedua negara secara berkelanjutan.

Anis menjelaskan bahwa penguatan kerja sama ekonomi Indonesia-Mesir difokuskan pada pembentukan perjanjian perdagangan komprehensif atau Preferential Trade Agreement (PTA) guna memangkas hambatan tarif dan non-tarif bagi komoditas unggulan nasional. Mesir merupakan pasar tujuan ekspor yang sangat potensial bagi minyak kelapa sawit mentah (CPO), produk turunan kelautan, kopi, rempah-rempah, serta hasil manufaktur otomotif Indonesia. Sebaliknya, Indonesia memanfaatkan pasokan komoditas gandum, fosfat untuk bahan baku pupuk pertanian, serta produk kimia dari Mesir guna memperkuat pilar ketahanan pangan dan industri dalam negeri.

Menjadikan sektor ekonomi dan pertahanan sebagai fokus utama diplomasi Indonesia-Mesir merupakan langkah visioner yang merefleksikan doktrin tetangga baik (good neighbor policy) dan kepemimpinan Indonesia di panggung Selatan-Selatan. Posisi Mesir sebagai hub logistik maritim dunia melalui Terusan Suez memberikan keuntungan strategis bagi produk-produk ekspor Indonesia untuk merambah pasar Afrika Barat, Eropa Selatan, dan kawasan Teluk secara lebih efisien dari segi waktu dan biaya logistik. Diversifikasi jalur perdagangan ini menjadi instrumen penting bagi Indonesia dalam mengantisipasi guncangan fragmentasi ekonomi global dan pembatasan arus perdagangan internasional oleh negara-negara barat.

Menurut Anis, penguatan hubungan bilateral ini juga diimbangi dengan akselerasi kerja sama di bidang industri pertahanan dan keamanan maritim. Presiden Prabowo memposisikan Mesir sebagai mitra strategis dalam membangun stabilitas keamanan kawasan serta pengembangan kapasitas industri strategis nasional.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan kerja sama pertahanan Indonesia-Mesir terus ditingkatkan mencakup pertukaran perwira siswa, pendidikan intelijen strategis, hingga pengembangan bersama alat utama sistem persenjataan (alutsista) antar-industri pertahanan kedua negara. Menurutnya, pengalaman ekstensif Angkatan Bersenjata Mesir dalam menjaga stabilitas kawasan perbatasan dan pengamanan jalur maritim komersial memberikan nilai tambah yang sangat signifikan bagi penguatan kapasitas operasional TNI.

Sjafrie memaparkan bahwa Kementerian Pertahanan bersama badan usaha milik negara (BUMN) industri pertahanan, seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia, terus mengeksplorasi peluang ekspor kendaraan taktis, kapal patroli cepat, dan pesawat angkut ringan ke pasar Mesir dan kawasan sekitarnya. Selain itu, keterpaduan pandangan antara Indonesia dan Mesir dalam isu-isu kemanusiaan di Timur Tengah, khususnya penanganan krisis kemanusiaan di Palestina, memperkuat posisi tawar diplomasi internasional kedua negara dalam mendorong terciptanya perdamaian abadi yang berkeadilan di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Keterpaduan kerja sama di bidang pertahanan dan diplomasi kemanusiaan ini turut dibuktikan lewat pengiriman bantuan medis, kapal rumah sakit TNI, dan logistik darurat Indonesia melalui teritori Mesir menuju kawasan konflik. Peran Mesir sebagai jembatan kemanusiaan utama menegaskan betapa pentingnya menjaga koordinasi pertahanan dan intelijen yang erat serta berkelanjutan di antara kedua pemerintah secara intensif.

Ditinjau dari kacamata analitis hubungan internasional, diplomasi aktif Presiden Prabowo di poros Indonesia-Mesir menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai negara besar yang tidak memihak pada pakta militer mana pun (non-aligned), namun selalu hadir menawarkan solusi damai dan kemitraan ekonomi yang setara. Keseimbangan kerja sama antara penguatan nilai ekspor ekonomi riil dan peningkatan kapabilitas industri pertahanan nasional menciptakan daya tahan geometris yang kokoh bagi diplomasi Indonesia di era multipolar.

Langkah Presiden Prabowo memperkuat kerja sama ekonomi dan pertahanan dengan Mesir merupakan strategi diplomasi yang tepat. Penjualan produk lokal, industri pertahanan, misi kemanusiaan, dan hubungan sejarah menjadi pondasi penting dalam kerja sama ini. Upaya ini bertujuan menjaga kedaulatan negara, memperkuat ekonomi nasional, serta memperkokoh posisi Indonesia di mata dunia.

*) Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis

Oleh: Ricky Rinaldi*)

Dinamika geopolitik global yang kian bergerak dinamis serta diwarnai ketidakpastian memicu penataan ulang strategi diplomasi luar negeri berbagai negara di dunia. Bagi Indonesia, peran aktif dalam menjaga perdamaian dunia yang diamanatkan oleh pembukaan konstitusi menuntut jangkauan kepemimpinan diplomasi yang tidak hanya berfokus pada kawasan tradisional di Asia Tenggara, melainkan merambah ke poros-poros strategis di Timur Tengah dan Afrika. Dalam konteks pemetaan geopolitik mutakhir tersebut, hubungan bilateral antara Indonesia dan Mesir memasuki babak baru yang sangat bernilai strategis. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, penguatan kerja sama bilateral di sektor ekonomi dan pertahanan antara Jakarta dan Kairo kini bertransformasi menjadi ruang baru diplomasi bebas aktif yang konkret, saling menguntungkan, serta berorientasi pada ketahanan nasional jangka panjang.

Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta mengatakan pemerintah berkomitmen penuh memperdalam kemitraan strategis dengan Mesir sebagai salah satu gerbang utama perdagangan dan diplomasi Indonesia di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Menurutnya, Mesir bukan hanya sekadar mitra sejarah yang menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, melainkan juga mitra ekonomi dan keamanan yang memegang posisi geopolitik sangat vital di Terusan Suez dan kawasan Mediterania. Kebijakan diplomasi proaktif yang diusung Presiden Prabowo diarahkan untuk mengonversi kedekatan historis tersebut menjadi kerja sama ekonomi konkret yang mendongkrak volume perdagangan, investasi manufaktur, dan ketahanan pertahanan kedua negara secara berkelanjutan.

Anis menjelaskan bahwa penguatan kerja sama ekonomi Indonesia-Mesir difokuskan pada pembentukan perjanjian perdagangan komprehensif atau Preferential Trade Agreement (PTA) guna memangkas hambatan tarif dan non-tarif bagi komoditas unggulan nasional. Mesir merupakan pasar tujuan ekspor yang sangat potensial bagi minyak kelapa sawit mentah (CPO), produk turunan kelautan, kopi, rempah-rempah, serta hasil manufaktur otomotif Indonesia. Sebaliknya, Indonesia memanfaatkan pasokan komoditas gandum, fosfat untuk bahan baku pupuk pertanian, serta produk kimia dari Mesir guna memperkuat pilar ketahanan pangan dan industri dalam negeri.

Menjadikan sektor ekonomi dan pertahanan sebagai fokus utama diplomasi Indonesia-Mesir merupakan langkah visioner yang merefleksikan doktrin tetangga baik (good neighbor policy) dan kepemimpinan Indonesia di panggung Selatan-Selatan. Posisi Mesir sebagai hub logistik maritim dunia melalui Terusan Suez memberikan keuntungan strategis bagi produk-produk ekspor Indonesia untuk merambah pasar Afrika Barat, Eropa Selatan, dan kawasan Teluk secara lebih efisien dari segi waktu dan biaya logistik. Diversifikasi jalur perdagangan ini menjadi instrumen penting bagi Indonesia dalam mengantisipasi guncangan fragmentasi ekonomi global dan pembatasan arus perdagangan internasional oleh negara-negara barat.

Menurut Anis, penguatan hubungan bilateral ini juga diimbangi dengan akselerasi kerja sama di bidang industri pertahanan dan keamanan maritim. Presiden Prabowo memposisikan Mesir sebagai mitra strategis dalam membangun stabilitas keamanan kawasan serta pengembangan kapasitas industri strategis nasional.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan kerja sama pertahanan Indonesia-Mesir terus ditingkatkan mencakup pertukaran perwira siswa, pendidikan intelijen strategis, hingga pengembangan bersama alat utama sistem persenjataan (alutsista) antar-industri pertahanan kedua negara. Menurutnya, pengalaman ekstensif Angkatan Bersenjata Mesir dalam menjaga stabilitas kawasan perbatasan dan pengamanan jalur maritim komersial memberikan nilai tambah yang sangat signifikan bagi penguatan kapasitas operasional TNI.

Sjafrie memaparkan bahwa Kementerian Pertahanan bersama badan usaha milik negara (BUMN) industri pertahanan, seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia, terus mengeksplorasi peluang ekspor kendaraan taktis, kapal patroli cepat, dan pesawat angkut ringan ke pasar Mesir dan kawasan sekitarnya. Selain itu, keterpaduan pandangan antara Indonesia dan Mesir dalam isu-isu kemanusiaan di Timur Tengah, khususnya penanganan krisis kemanusiaan di Palestina, memperkuat posisi tawar diplomasi internasional kedua negara dalam mendorong terciptanya perdamaian abadi yang berkeadilan di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Keterpaduan kerja sama di bidang pertahanan dan diplomasi kemanusiaan ini turut dibuktikan lewat pengiriman bantuan medis, kapal rumah sakit TNI, dan logistik darurat Indonesia melalui teritori Mesir menuju kawasan konflik. Peran Mesir sebagai jembatan kemanusiaan utama menegaskan betapa pentingnya menjaga koordinasi pertahanan dan intelijen yang erat serta berkelanjutan di antara kedua pemerintah secara intensif.

Ditinjau dari kacamata analitis hubungan internasional, diplomasi aktif Presiden Prabowo di poros Indonesia-Mesir menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai negara besar yang tidak memihak pada pakta militer mana pun (non-aligned), namun selalu hadir menawarkan solusi damai dan kemitraan ekonomi yang setara. Keseimbangan kerja sama antara penguatan nilai ekspor ekonomi riil dan peningkatan kapabilitas industri pertahanan nasional menciptakan daya tahan geometris yang kokoh bagi diplomasi Indonesia di era multipolar.

Langkah Presiden Prabowo memperkuat kerja sama ekonomi dan pertahanan dengan Mesir merupakan strategi diplomasi yang tepat. Penjualan produk lokal, industri pertahanan, misi kemanusiaan, dan hubungan sejarah menjadi pondasi penting dalam kerja sama ini. Upaya ini bertujuan menjaga kedaulatan negara, memperkuat ekonomi nasional, serta memperkokoh posisi Indonesia di mata dunia.

*) Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis

JAKARTA — Pemerintah menetapkan subsidi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp3.184.981 per jemaah untuk penyelenggaraan ibadah haji 2027. Kebijakan tersebut membuat rata-rata sisa pelunasan jemaah haji reguler turun menjadi Rp23.248.825, dari sebelumnya Rp26.433.806 pada 2026.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan penurunan biaya tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap calon jemaah haji di tengah kondisi ekonomi global yang turut memengaruhi sejumlah komponen biaya penyelenggaraan, termasuk harga avtur.

Menurut Cucun, kebijakan subsidi tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam membantu masyarakat menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto atas komitmennya meringankan beban calon jemaah melalui subsidi langsung.

“Apresiasi yang sangat tinggi kami haturkan kepada Presiden Prabowo atas komitmen dan kehadiran negara dalam meringankan biaya haji di tengah ketidakpastian global saat ini melalui subsidi langsung,” kata Cucun.

Penurunan biaya pelunasan tersebut tidak serta merta menurunkan kualitas layanan. Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah justru menyepakati peningkatan paket layanan jemaah selama berada di Arab Saudi, dari Paket D menjadi Paket C. Peningkatan tersebut diharapkan memberikan fasilitas yang lebih baik sehingga jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.

Dukungan terhadap kebijakan subsidi juga disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh. Ia menilai pemberian subsidi melalui APBN dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan bentuk kehadiran negara dalam memfasilitasi kehidupan beragama masyarakat.

“Orang yang berangkat haji dibiayai secara keseluruhan saja sah dan kewajiban hajinya sudah gugur, apalagi ini oleh negara,” ujar Prof Niam.

Prof Niam menambahkan, subsidi pembiayaan haji merupakan salah satu bentuk fasilitasi negara di bidang keagamaan. Ia juga mengapresiasi pemerintah dan DPR yang telah menyelesaikan pembahasan BPIH dan Bipih 2027 lebih awal agar persiapan penyelenggaraan haji dapat dilakukan secara optimal dan terstruktur.

Selain memberikan keringanan dari sisi pembiayaan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan persiapan penyelenggaraan haji 2027 dilakukan sejak awal. Penetapan BPIH, Bipih, dan skema subsidi lebih dini dinilai dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyiapkan layanan jemaah secara lebih matang, mulai dari aspek akomodasi, kesehatan, hingga kebutuhan selama berada di Tanah Suci. (*)