Oleh: Yohanes Wandikbo )*

Stabilitas keamanan merupakan salah satu fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan di Tanah Papua. Situasi yang aman memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, mengakses pelayanan publik, dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Karena itu, upaya aparat keamanan dalam menghadapi ancaman kelompok bersenjata menjadi bagian penting dari perlindungan masyarakat sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pembangunan daerah.

Perkembangan situasi keamanan di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, menjadi perhatian setelah personel gabungan TNI terlibat kontak tembak dengan kelompok bersenjata di kawasan hutan sebelah utara Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur, Jumat (9/10/2026). Dalam peristiwa tersebut, tiga orang yang dilaporkan sebagai anggota kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) tewas. Salah satunya diidentifikasi sebagai Manfret Fatem, yang disebut menjabat sebagai Komandan Operasi OPM Kodap IV/Sorong Raya.

Panglima Komando Operasi TNI Habema, Brigjen TNI Riyanto, menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi ketika personel gabungan melaksanakan kegiatan pengamanan wilayah. Berdasarkan laporan sementara, tidak ada personel TNI yang menjadi korban. Adapun identitas dua korban lainnya, yakni Yesias Fatem dan Antonius Assem alias Anton Fatem, masih diverifikasi untuk memastikan identitas serta keterkaitan mereka dengan struktur kelompok bersenjata tersebut.

Dalam operasi itu, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain senjata api jenis AK-101, munisi berbagai kaliber, telepon seluler, atribut kelompok OPM, bendera Bintang Kejora, dan dokumen yang berkaitan dengan kelompok tersebut. Langkah pengamanan lokasi dan pemantauan situasi dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan lanjutan serta menjaga kondisi wilayah tetap terkendali.

Penindakan terhadap sosok yang disebut sebagai komandan operasi kelompok bersenjata menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan. Langkah ini perlu dipahami dalam konteks perlindungan masyarakat dari ancaman kekerasan yang dapat mengganggu ketenteraman dan aktivitas warga. Situasi yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar agar masyarakat dapat menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa dibayangi gangguan keamanan.

Brigjen TNI Riyanto menjelaskan bahwa operasi pengamanan dilaksanakan secara selektif, terukur, dan profesional sesuai ketentuan hukum serta aturan pelibatan yang berlaku. Upaya pengamanan tersebut juga disertai pembinaan teritorial, dialog, dan sinergi dengan pemerintah daerah serta tokoh masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya memadukan langkah pengamanan dengan keterlibatan berbagai unsur masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Keamanan dan pembangunan memiliki hubungan yang saling mendukung. Infrastruktur yang semakin baik, pelayanan pendidikan yang menjangkau masyarakat, fasilitas kesehatan yang mudah diakses, serta kegiatan ekonomi yang berkembang membutuhkan lingkungan yang aman. Ketika situasi wilayah terjaga, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, aparatur pemerintahan, dan pelaku usaha memiliki ruang yang lebih baik untuk menjalankan peran masing-masing.

Bagi Maybrat dan wilayah Papua Barat Daya secara lebih luas, stabilitas keamanan juga menjadi modal untuk mengoptimalkan potensi daerah. Pengembangan ekonomi lokal, peningkatan konektivitas antarkampung, serta perluasan kesempatan bagi generasi muda membutuhkan dukungan keamanan dan kerja sama yang berkelanjutan. Dengan demikian, upaya menjaga ketertiban tidak hanya berkaitan dengan kondisi saat ini, tetapi juga mendukung terbukanya peluang kesejahteraan masyarakat pada masa mendatang.

Peran masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan kondisi tersebut. Tokoh adat, tokoh agama, pemimpin masyarakat, dan generasi muda dapat berkontribusi melalui komunikasi yang baik, penguatan kebersamaan, serta dukungan terhadap penyelesaian persoalan secara damai dan sesuai hukum. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan dapat memperkuat ketahanan sosial serta membantu mencegah berkembangnya gangguan keamanan.

Penyampaian informasi yang akurat juga diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang proporsional mengenai perkembangan situasi di wilayahnya. Informasi yang bersumber dari keterangan resmi dan telah diverifikasi membantu mencegah beredarnya kabar yang belum terkonfirmasi. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat menyikapi perkembangan keamanan secara tenang sekaligus melanjutkan aktivitas sehari-hari.

Pada saat yang sama, pembangunan perlu terus menjadi perhatian bersama. Peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan pelayanan kesehatan, pengembangan usaha masyarakat, dan pembukaan kesempatan kerja merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan di Papua. Program pembangunan yang berjalan berkesinambungan akan memberikan manfaat lebih luas ketika didukung oleh situasi yang aman dan partisipasi aktif masyarakat.

Penindakan di Maybrat pada akhirnya perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yakni menjaga keamanan sebagai prasyarat bagi kemajuan daerah. Ketegasan dalam menghadapi ancaman kekerasan, pelaksanaan tugas sesuai ketentuan hukum, dan penguatan hubungan dengan masyarakat merupakan unsur penting dalam mendukung stabilitas wilayah.

Dengan keamanan yang terpelihara, masyarakat Maybrat dapat memiliki ruang yang lebih luas untuk beraktivitas, mengembangkan potensi ekonomi, dan memperoleh manfaat pembangunan. Sinergi aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar stabilitas dan kesejahteraan berjalan beriringan. Upaya tersebut menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mendorong kemajuan Papua Barat Daya dan pembangunan Tanah Papua secara berkelanjutan.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Oleh: Marthen Yikwa )*

Perlindungan masyarakat, khususnya warga sipil, merupakan tanggung jawab penting negara dalam menjaga keamanan dan menciptakan kehidupan yang damai di Tanah Papua. Warga harus dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta mengembangkan kegiatan ekonomi tanpa dibayangi ancaman kekerasan. Karena itu, upaya aparat keamanan dalam menghadapi kelompok bersenjata perlu ditempatkan dalam kerangka menjaga keselamatan warga, mencegah gangguan keamanan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan.

Komitmen tersebut tercermin dalam operasi pengamanan yang dilakukan personel gabungan TNI di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Dalam kontak tembak di kawasan hutan sebelah utara Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur, Jumat (9/10/2026), tiga orang yang dilaporkan sebagai anggota kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) tewas. Salah satu korban diidentifikasi sebagai Manfret Fatem, yang menurut keterangan TNI menjabat sebagai Komandan Operasi OPM Kodap IV/Sorong Raya.

Panglima Komando Operasi TNI Habema, Brigjen TNI Riyanto, menjelaskan bahwa kontak tembak tersebut terjadi ketika personel gabungan melaksanakan kegiatan pengamanan wilayah. Berdasarkan laporan sementara, tidak terdapat personel TNI yang menjadi korban. Sementara itu, dua korban lainnya, yakni Yesias Fatem dan Antonius Assem alias Anton Fatem, masih menjalani proses verifikasi identitas dan keterkaitan dengan struktur kelompok bersenjata tersebut.

Dalam operasi itu, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain satu pucuk senjata api jenis AK-101, munisi berbagai kaliber, dua telepon seluler, atribut kelompok OPM, bendera Bintang Kejora, dan dokumen yang berkaitan dengan kelompok tersebut. Pengamanan lokasi serta pemantauan situasi dilanjutkan untuk mengantisipasi potensi gangguan lanjutan dan menjaga agar kondisi di sekitar lokasi tetap terkendali.

Penindakan terhadap sosok yang disebut sebagai komandan operasi kelompok bersenjata menjadi bagian dari upaya aparat menghadapi ancaman keamanan. Dalam konteks perlindungan warga sipil, upaya tersebut berkaitan dengan pencegahan kekerasan yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat, mengganggu mobilitas warga, dan menghambat pelayanan publik. Masyarakat yang tinggal di wilayah rawan membutuhkan jaminan keamanan agar dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa terus-menerus dibayangi risiko konflik.

Brigjen TNI Riyanto menjelaskan bahwa pengamanan wilayah tidak hanya berorientasi pada penanganan ancaman bersenjata, tetapi juga pada perlindungan masyarakat. TNI turut mengedepankan dialog, pembinaan teritorial, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan upaya pengamanan berjalan seiring dengan pemeliharaan hubungan sosial dan penciptaan suasana kondusif di tengah masyarakat.

Perlindungan warga sipil juga perlu diwujudkan melalui perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Anak-anak membutuhkan lingkungan yang aman untuk belajar, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan memerlukan kondisi yang mendukung pelaksanaan tugas, sedangkan pelaku usaha membutuhkan kepastian agar kegiatan ekonomi dapat berjalan. Ketika gangguan keamanan dapat dicegah, pelayanan publik memiliki ruang lebih besar untuk berlangsung secara konsisten dan masyarakat dapat mengakses berbagai fasilitas tanpa hambatan yang tidak perlu.

Keamanan dan pembangunan memiliki hubungan yang saling mendukung. Maybrat dan wilayah Papua Barat Daya memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui peningkatan konektivitas, pemerataan pendidikan, perluasan pelayanan kesehatan, serta penguatan ekonomi lokal. Namun, manfaat berbagai upaya tersebut akan lebih optimal apabila masyarakat berada dalam lingkungan yang aman. Karena itu, sinergi aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat perlu terus diperkuat untuk menjaga ketenteraman sekaligus mendukung kemajuan daerah.

Dalam pelaksanaannya, perlindungan warga sipil harus tetap menjadi perhatian pada setiap tahapan pengamanan. Profesionalisme aparat, tindakan yang terukur, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, serta perhatian terhadap keselamatan masyarakat merupakan prinsip penting. Pendekatan tersebut membantu memastikan bahwa upaya menjaga keamanan tetap berorientasi pada perlindungan manusia dan kepentingan masyarakat luas.

Masyarakat juga memiliki peran dalam memelihara situasi yang kondusif. Kerukunan antarwarga, komunikasi dengan aparat dan pemerintah daerah, serta penyampaian informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dapat membantu mencegah berkembangnya gangguan keamanan. Informasi resmi yang akurat juga penting agar warga memahami perkembangan situasi tanpa terpengaruh kabar yang belum terverifikasi.

Pada saat yang sama, pembangunan harus terus diarahkan untuk memperluas kesempatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Penguatan pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi lokal menjadi bagian dari upaya menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda. Situasi keamanan yang terjaga memberikan dukungan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses tersebut.

Penindakan di Maybrat pada akhirnya perlu dipahami dalam konteks upaya menjaga stabilitas dan memperkuat perlindungan masyarakat Papua. Keamanan bukan semata-mata persoalan pengendalian ancaman, melainkan juga tentang memastikan warga sipil dapat hidup, bekerja, belajar, dan memperoleh pelayanan secara aman. Dengan mengutamakan keselamatan masyarakat, menjalankan tugas sesuai hukum, serta memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan warga, upaya pengamanan dapat berjalan seiring dengan pembangunan yang berkelanjutan di Tanah Papua.

)* Penulis merupakan Pengamat Sosial Kemasyarakatan Papua

JAKARTA — Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Digital. Regulasi yang disahkan Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi landasan baru untuk menata ekosistem transportasi digital, termasuk ojek online (ojol), sekaligus memperkuat perlindungan bagi para pengemudi.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko mengatakan Perpres tersebut mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari pengaturan ekosistem transportasi berbasis digital, UMKM, hingga jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Hari ini secara resmi pemerintah merilis Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Digital. Di dalamnya termasuk UMKM, jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Bambang.

Menurut dia, pemerintah bersama DPR telah menyusun regulasi tersebut untuk memberikan kepastian dalam pengelolaan transportasi digital. Salah satu aspek yang diatur adalah tarif ojol untuk layanan pengangkutan orang, barang, dan makanan.

Bambang menambahkan, sejumlah kementerian juga akan menyiapkan aturan turunan untuk memastikan implementasi Perpres berjalan efektif. Aturan pelaksanaan dari kementerian terkait ditargetkan selesai paling lambat 31 Desember 2026.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penyusunan Perpres dilakukan melalui proses sinkronisasi dan harmonisasi dengan mempertimbangkan aspirasi para pekerja ojol. Regulasi tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola yang lebih baik, termasuk mengenai tarif serta layanan pengangkutan orang, barang, dan makanan.

“Mengakomodasi aspirasi dari yang beraktivitas menyelenggarakan ojek online, setelah sekian lama kemudian melakukan sinkronisasi, harmonisasi, agar didapat satu aturan yang dapat mengatur dengan baik,” ujar Dasco.

Untuk memperkuat koordinasi, Kementerian UMKM, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk forum komunikasi atau sekretariat bersama. Forum tersebut akan diketuai Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Maman mengatakan Kementerian UMKM juga akan mengawal perjanjian kemitraan antara aplikator dan pengemudi ojol. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan hubungan kemitraan berjalan secara adil dan memberikan kepastian bagi kedua pihak.

“Saya pikir ini sebuah kolaborasi yang positif,” ujar Maman.

Penerbitan Perpres ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah membangun ekosistem transportasi digital yang lebih tertata dan berkelanjutan. Dengan pembagian kewenangan yang jelas, kebijakan diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terintegrasi. Kepastian mengenai tarif, kemitraan, dan jaminan sosial juga diharapkan memberi perlindungan lebih baik bagi pengemudi sekaligus menjaga keberlangsungan layanan bagi masyarakat. (*)

Jakarta – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital yang memberikan kepastian bagi pengemudi ojek online (ojol), konsumen, pelaku UMKM, dan perusahaan aplikator. Regulasi tersebut menjadi payung hukum untuk membangun ekosistem transportasi digital yang lebih adil, transparan, aman, dan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan pengemudi ojol melalui pengaturan pembagian pendapatan yang lebih adil serta perlindungan sosial. Dalam kebijakan tersebut, porsi pendapatan pengemudi ditingkatkan menjadi minimal 92 persen, sementara biaya platform dibatasi maksimal 8 persen.

“Kita juga telah tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online, yang tadi saya bicara, harus diberi jaminan kecelakaan kerja, akan diberikan BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan. Juga, tadi pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi, sekarang menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi,” kata Prabowo.

Regulasi yang resmi dirilis pemerintah dan DPR tersebut tidak hanya mengatur transportasi penumpang, tetapi juga pengantaran barang dan makanan. Perluasan cakupan ini dinilai penting karena layanan berbasis platform telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk mendukung distribusi produk jutaan pelaku UMKM kepada konsumen.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah telah melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan regulasi, termasuk pengemudi dan perusahaan aplikator. Ia menilai aturan tersebut menjadi langkah penting untuk menciptakan hubungan kemitraan yang lebih seimbang.

“Ini sebuah langkah terobosan yang positif. Perpres ini sudah kita bicarakan bersama seluruh pihak, baik aplikator maupun pengemudi ojol. Harapannya, ini memberikan kemanfaatan yang positif dan besar bagi seluruh ekosistem,” kata Maman.

Ia menjelaskan, pengemudi ojol tetap berstatus sebagai mitra dengan hak dan kewajiban yang diperjelas. Kementerian UMKM selanjutnya akan mengawal serta memonitor perjanjian kemitraan antara pengemudi dan aplikator agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah juga memastikan perlindungan sosial serta kepastian terkait aspek perpajakan bagi pengemudi berpenghasilan di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Di sisi konsumen, perusahaan aplikasi diwajibkan menyediakan pusat layanan pengaduan yang mudah diakses, responsif, transparan, dan terdokumentasi. Sementara itu, pengaturan biaya platform dan tarif transportasi menjadi bagian dari kewenangan Kementerian Perhubungan, sedangkan layanan pengantaran barang dan makanan akan diperkuat melalui ketentuan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Oleh : Adi Hertanto )*

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan pola kerja baru yang semakin penting bagi perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah pekerjaan sebagai pengemudi ojek online (ojol) yang kini menjadi bagian tidak terpisahkan dari mobilitas masyarakat sekaligus menopang aktivitas ekonomi digital. Karena itu, kehadiran negara untuk memastikan ekosistem transportasi berbasis platform digital berjalan secara adil, transparan, dan berkelanjutan menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Langkah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital menunjukkan bahwa pemerintah tidak membiarkan perkembangan teknologi berjalan tanpa memperhatikan kesejahteraan para pekerja di dalamnya.

Perpres tersebut menjadi tonggak penting karena mengatur berbagai aspek yang selama ini menjadi perhatian pengemudi ojol, mulai dari kemitraan, sistem transportasi digital, jaminan sosial, ketenagakerjaan, tarif, hingga hubungan antara pengemudi dan perusahaan aplikator. Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap layanan pengantaran barang dan makanan yang menjadi bagian besar dari aktivitas ekonomi digital. Dengan demikian, regulasi ini tidak sekadar mengatur keberadaan ojol sebagai moda transportasi, tetapi membangun kerangka perlindungan yang lebih menyeluruh bagi ekosistem ekonomi berbasis platform.

Kebijakan tersebut juga merupakan bentuk konkret dari komitmen Presiden Prabowo untuk memastikan kemajuan ekonomi digital memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Sebelumnya, Presiden telah menegaskan bahwa pengemudi ojol merupakan pekerja yang menghadapi risiko tinggi dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Pemerintah kemudian mendorong pembagian pendapatan yang lebih adil serta perlindungan sosial yang lebih kuat. Dalam kebijakan yang disampaikan pemerintah, porsi pendapatan pengemudi diarahkan menjadi lebih besar, sementara biaya platform bagi aplikator ditetapkan maksimal 8 persen.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pengemudi ojol tetap berstatus sebagai mitra perusahaan aplikasi. Menurut Maman, kepastian tersebut merupakan bagian penting untuk membangun hubungan kerja sama yang lebih berimbang antara pengemudi dan perusahaan aplikator. Ia juga menjelaskan bahwa pengemudi tidak dikenakan pajak penghasilan apabila pendapatannya masih berada di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah berupaya menghadirkan perlindungan tanpa menghilangkan karakter fleksibel dari pekerjaan berbasis platform.

Hal yang tidak kalah penting adalah perhatian pemerintah terhadap keterkaitan ekosistem ojol dengan sektor UMKM. Jutaan pelaku usaha memanfaatkan platform digital untuk memasarkan dan mendistribusikan produk mereka. Karena itu, kebijakan mengenai ojol tidak dapat dilihat hanya dari kepentingan pengemudi, tetapi harus memperhitungkan kepentingan UMKM, konsumen, perusahaan teknologi, serta perekonomian secara keseluruhan. Maman sebelumnya menegaskan bahwa kebijakan ojol perlu disusun secara terintegrasi agar tidak berjalan secara terpisah dari regulasi ketenagakerjaan dan lalu lintas.

Dari sisi parlemen, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai proses penyusunan Perpres tersebut merupakan hasil sinkronisasi dan harmonisasi antara pemerintah dan berbagai kementerian terkait. Pernyataan ini penting karena keberhasilan sebuah regulasi tidak hanya ditentukan oleh penerbitannya, tetapi juga oleh koordinasi dalam implementasinya. Untuk memastikan pelaksanaan berjalan efektif, pemerintah dan DPR mendorong pembentukan forum komunikasi atau sekretariat bersama yang melibatkan Kementerian UMKM, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Komunikasi dan Digital. Forum tersebut akan diketuai Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Model koordinasi lintas kementerian tersebut menjadi kekuatan tersendiri dari kebijakan pemerintah. Persoalan ojol memang memiliki dimensi yang luas. Kementerian Perhubungan berkaitan dengan transportasi dan tarif, Kementerian UMKM mengawal aspek kemitraan, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki peran dalam ekosistem platform serta layanan pengantaran barang dan makanan. Dengan pembagian tugas yang jelas, regulasi diharapkan tidak berhenti sebagai aturan administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak kepada pengemudi di lapangan.

Kehadiran Perpres Nomor 27 Tahun 2026 juga menunjukkan bahwa pemerintah mulai memberikan perhatian serius terhadap karakter dunia kerja yang berubah akibat digitalisasi. Pekerja digital membutuhkan pola perlindungan yang mampu mengikuti perkembangan teknologi tanpa mematikan inovasi. Dalam konteks tersebut, negara memiliki peran penting sebagai penyeimbang agar hubungan antara platform, pekerja, konsumen, dan pelaku usaha dapat berlangsung secara sehat.

Lebih jauh, kebijakan ini juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat budaya dialog antara pemerintah, pengemudi, aplikator, dan masyarakat. Perlindungan pekerja digital tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi membutuhkan komunikasi yang terbuka serta evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaannya. Pemerintah perlu memastikan aspirasi pengemudi tetap menjadi bagian dari proses evaluasi, sementara perusahaan aplikator memperoleh kepastian dalam menjalankan inovasi dan pengembangan layanan.

Kebijakan Presiden Prabowo mengenai perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital merupakan langkah nyata dalam memastikan transformasi digital berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perpres ini memberikan kepastian hukum, memperkuat posisi pengemudi, mendorong transparansi, serta membuka ruang koordinasi antarlembaga. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh aturan turunannya dapat diterapkan secara konsisten dan tepat waktu. Dengan implementasi yang kuat, kebijakan ini dapat menjadi fondasi penting bagi terciptanya ekosistem ekonomi digital Indonesia yang tidak hanya inovatif dan kompetitif, tetapi juga adil, inklusif, dan mampu memberikan perlindungan nyata bagi para pekerja digital.

)* Pemerhati Isu-Isu Ekonomi

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital menjadi langkah pemerintah dalam memberikan kepastian hukum terhadap perkembangan ekonomi digital, khususnya bagi pengemudi ojek online (ojol) dan pelaku UMKM yang bergantung pada layanan berbasis platform. Regulasi tersebut tidak hanya mengatur transportasi orang, tetapi juga mencakup pengantaran barang dan makanan sehingga memberikan kerangka perlindungan yang lebih luas bagi seluruh pelaku dalam ekosistem digital.

Kehadiran Perpres tersebut menunjukkan upaya pemerintah menata hubungan antara pengemudi, perusahaan aplikasi, dan pelaku UMKM agar berkembang dalam ekosistem yang lebih teratur. Kepastian mengenai kemitraan, perlindungan sosial, pembagian peran, hingga keberlanjutan usaha menjadi bagian penting dari kebijakan tersebut. Pemerintah berupaya memastikan perkembangan ekonomi digital tetap memberikan ruang yang proporsional bagi masyarakat yang menjadi bagian penting dari ekosistemnya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa penyusunan dan pelaksanaan regulasi tersebut melibatkan sejumlah kementerian, yaitu Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Sekretariat Negara. Keterlibatan lintas kementerian memperlihatkan bahwa pengaturan transportasi berbasis platform digital membutuhkan koordinasi menyeluruh karena menyentuh aspek transportasi, teknologi, kemitraan, UMKM, dan perlindungan sosial.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko mengatakan bahwa Perpres tersebut mencakup berbagai aspek transportasi digital, mulai dari sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, jaminan sosial, ketenagakerjaan, hingga ketentuan mengenai penerbitan peraturan pelaksanaan. Pemerintah juga menargetkan seluruh peraturan turunan yang diperlukan dapat diterbitkan paling lambat pada 31 Desember 2026. Langkah ini penting agar ketentuan dalam Perpres dapat segera diterjemahkan menjadi mekanisme yang dapat diterapkan secara konkret.

Salah satu substansi penting dalam regulasi tersebut adalah penegasan mengenai kedudukan pengemudi ojol sebagai mitra. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan bahwa Perpres Nomor 27 Tahun 2026 menjadi landasan untuk membangun ekosistem transportasi digital yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Kejelasan status kemitraan menjadi penting karena memberikan dasar yang lebih jelas mengenai hubungan antara pengemudi dengan perusahaan penyedia aplikasi.

Menurut Maman, kepastian mengenai status tersebut sejalan dengan aspirasi yang disampaikan komunitas dan asosiasi pengemudi selama proses pembahasan regulasi. Kejelasan hubungan kemitraan diharapkan dapat menciptakan hubungan yang lebih berimbang dengan memperjelas hak, kewajiban, serta bentuk perlindungan yang dapat diperoleh masing-masing pihak.

Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pengaturan tarif dan potongan yang berkaitan dengan aplikator. Dalam Perpres tersebut, Kementerian Perhubungan akan mengawal penerapan potongan tarif sebesar delapan persen bagi aplikator agar ketentuan yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai aturan. Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan mekanisme ekonomi dalam platform digital tetap memperhatikan kepentingan pengemudi sebagai salah satu aktor utama dalam layanan transportasi daring.

Tidak berhenti pada layanan transportasi penumpang, cakupan Perpres juga diperluas terhadap layanan pengantaran barang dan makanan. Perluasan ini memiliki arti strategis karena layanan tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas UMKM yang semakin banyak memanfaatkan platform digital untuk memasarkan dan mengirimkan produk kepada konsumen. Kementerian Komunikasi dan Digital akan berperan dalam mengatur aspek pengantaran barang dan makanan agar penghasilan pengemudi dapat tetap terjamin dan layak.

Kebijakan tersebut sekaligus memperkuat keterhubungan antara ekonomi digital dan sektor UMKM. Bagi pelaku usaha kecil, keberadaan layanan pengantaran menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan pasar. Dengan ekosistem yang lebih tertata, UMKM memperoleh ruang untuk mengembangkan kegiatan usaha, sementara pengemudi memiliki kepastian yang lebih baik dalam menjalankan layanan pengantaran.

Aspek perlindungan sosial juga menjadi perhatian pemerintah. Kementerian UMKM berkomitmen mengawal dan memonitor perjanjian kemitraan antara aplikator dan pengemudi untuk memastikan manfaat perlindungan yang telah diatur benar-benar tersampaikan. Pengawasan tersebut menjadi penting agar regulasi tidak berhenti sebagai aturan administratif, tetapi dapat memberikan dampak nyata terhadap hubungan kemitraan di lapangan.

Dalam persoalan perpajakan, pemerintah juga memberikan kejelasan bagi pengemudi ojol. Maman menegaskan bahwa pengemudi tidak dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilannya masih berada di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Ketentuan tersebut memberikan kejelasan bagi pengemudi mengenai kewajiban perpajakan sekaligus menghindarkan munculnya kekhawatiran yang tidak perlu terhadap aktivitas ekonomi mereka.

Penerbitan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 memperlihatkan bahwa pemerintah berupaya mengikuti perkembangan ekonomi digital melalui kebijakan yang memberikan kepastian bagi para pelakunya. Regulasi yang mencakup kemitraan, perlindungan sosial, transportasi, pengantaran barang dan makanan, serta aspek perpajakan menjadi fondasi untuk membangun ekosistem yang lebih tertata.

Keberadaan regulasi tersebut juga menunjukkan pentingnya sinergi pemerintah, DPR, kementerian terkait, perusahaan aplikasi, pengemudi, dan pelaku UMKM dalam menjaga keberlanjutan ekonomi digital. Dengan kepastian hukum dan pengawasan yang berjalan, transformasi digital dapat diarahkan agar tidak hanya memperluas layanan dan aktivitas ekonomi, tetapi juga memberikan ruang perlindungan yang lebih jelas bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari ekosistem tersebut. Perpres Ojol menjadi bagian dari langkah pemerintah membangun kemitraan yang lebih transparan, memberikan kepastian bagi pengemudi, sekaligus menjaga keberlangsungan UMKM dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital.

*) Pemerhati sosial

Jakarta – Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pemerintah memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) dengan mencegah keberangkatan non-prosedural yang berisiko menjerumuskan pekerja menjadi korban eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Pengamat hubungan internasional Universitas Budi Luhur, Andrea Abdul Rahman Azzqy, menilai pembentukan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) sebagai langkah positif pemerintah dalam memperkuat perlindungan PMI. Kehadiran kementerian tersebut dapat menyederhanakan birokrasi dengan memperjelas pembagian fungsi yang sebelumnya beririsan antara urusan diplomasi dan regulasi di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) serta aspek ketenagakerjaan.

“Perlindungan WNI bukan lagi sekadar instrumen pemadam kebakaran saat ada krisis, melainkan telah dinaikkan kelasnya menjadi institusionalisasi perlindungan,” jelas Andrea.

Penguatan perlindungan tersebut juga dilakukan melalui upaya pencegahan sejak sebelum calon pekerja migran Indonesia (CPMI) berangkat ke luar negeri. Di KP2MI, ekosistem pelindungan tidak hanya diarahkan untuk mencegat dan menindak pihak yang memberangkatkan CPMI secara ilegal, tetapi juga mencegah mereka terjebak dalam eksploitasi dan TPPO.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani mengatakan KP2MI juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan takedown terhadap 7.907 konten ilegal berupa iklan lowongan kerja luar negeri fiktif, atau sekitar 75,3 persen dari 10.504 laporan yang masuk.

“Kita ada unit Patroli Siber yang kerjanya memonitor iklan-iklan lowongan kerja fiktif, yang biasanya dikemas sedemikian rupa sehingga menarik, yang sebetulnya ini juga masyarakat harus mewaspadai,” kata Christina.

Pengawasan terhadap PMI non-prosedural juga diperkuat melalui pemeriksaan keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kepulauan Riau, mencatat sebanyak 1.009 orang yang diduga PMI non-prosedural ditunda keberangkatannya di sejumlah TPI sepanjang September 2026.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Wahyu Eka Putra, menyampaikan bahwa penundaan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan keimigrasian untuk memastikan setiap warga negara yang hendak bepergian ke luar negeri telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

“Upaya pencegahan pekerja migran Indonesia nonprosedural merupakan bagian dari komitmen kami untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pemeriksaan dilakukan secara cermat untuk memastikan setiap orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri memenuhi persyaratan dan memiliki tujuan perjalanan yang sesuai,” ujar Wahyu. (*)

Jakarta – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penguatan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), dengan memastikan masyarakat berangkat melalui jalur prosedural, legal, dan sesuai kompetensi. Pemerintah menempatkan pencegahan keberangkatan non-prosedural sebagai bagian penting untuk menekan risiko eksploitasi, penipuan, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin mengatakan, sejak Oktober 2024 hingga 5 Oktober 2026, pemerintah telah mencegah 6.555 calon PMI yang berpotensi ditempatkan secara non-prosedural. Angka tersebut menunjukkan bahwa pelindungan tidak hanya dilakukan ketika masalah terjadi di negara tujuan, tetapi dimulai sejak tahap sebelum keberangkatan.

“Pelindungan PMI tidak dimulai ketika mereka sudah berada di luar negeri. Pelindungan dimulai sejak sebelum berangkat. Karena itu, kita terus memperkuat pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban penempatan non-prosedural,” ujarnya.

Selain pencegahan, pemerintah juga memperkuat mekanisme penanganan bagi PMI yang telah menghadapi persoalan. Dalam dua tahun terakhir, KP2MI memfasilitasi kepulangan 43.671 PMI bermasalah dan 1.234 jenazah PMI dari berbagai negara penempatan. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pelindungan dijalankan dari hulu hingga hilir, mulai dari pencegahan, penempatan, penanganan masalah, hingga kepulangan.

Penguatan pengawasan juga dilakukan terhadap perusahaan penempatan. Direktur Pengawasan, Pencegahan, dan Penindakan KP2MI, Brigjen Pol. Guritno Wibowo mengatakan pihaknya memberikan sanksi kepada dua Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang melanggar ketentuan dan tidak memenuhi hak pekerja migran. Kepatuhan terhadap prosedur sangat penting agar kontrak kerja, jenis pekerjaan, negara tujuan, serta hak PMI dapat diverifikasi sejak awal

“Perusahaan tidak diizinkan melakukan rekrutmen untuk sementara waktu, sampai semua hak-hak dari pekerja migran dipenuhi,” ujar Guritno.

Pemerintah juga mempercepat pembaruan kerja sama penempatan dan pelindungan PMI dengan negara tujuan, termasuk Malaysia. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola penempatan melalui sistem digital terpusat sekaligus memperluas peluang kerja formal dan terampil.

Dengan pendekatan tersebut, pelindungan PMI pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tidak semata berorientasi pada penanganan kasus, tetapi membangun sistem pencegahan yang kuat. Masyarakat didorong memahami prosedur resmi, meningkatkan kompetensi, dan memastikan seluruh dokumen penempatan terpenuhi sebelum bekerja ke luar negeri. (*)

*) Oleh : Gavin Asadit

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi salah satu perhatian dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemerintah membangun pendekatan yang lebih terintegrasi agar masyarakat yang bekerja di luar negeri dapat berangkat melalui jalur resmi, memperoleh perlindungan selama bekerja, serta mendapatkan pendampingan hingga kembali ke tanah air.

Penguatan tersebut ditandai dengan hadirnya Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) sebagai institusi khusus yang menangani penempatan dan perlindungan PMI. Perubahan kelembagaan ini diarahkan untuk membuat pelayanan lebih terfokus sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perwakilan RI di luar negeri, aparat penegak hukum, dan negara tujuan.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin menilai negara harus hadir sejak sebelum pekerja berangkat hingga setelah kembali ke Indonesia. Menurutnya, keberhasilan perlindungan PMI tidak hanya diukur dari jumlah pekerja yang ditempatkan, tetapi dari kemampuan pemerintah memastikan mereka berangkat secara prosedural, bekerja dengan aman, memperoleh hak-haknya, dan kembali dengan kondisi yang lebih baik.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan pencegahan penempatan nonprosedural. Dalam periode Oktober 2024 hingga 5 Oktober 2026, KP2MI mencatat telah mencegah 6.555 calon PMI yang akan ditempatkan secara nonprosedural. Pada periode yang sama, pemerintah juga memfasilitasi 43.671 pemulangan PMI bermasalah dan 1.234 pemulangan jenazah pekerja migran ke Indonesia.

Angka tersebut menunjukkan bahwa perlindungan PMI dilakukan pada dua sisi sekaligus. Pemerintah berupaya mencegah masyarakat masuk ke jalur penempatan ilegal, sekaligus tetap memberikan pelayanan ketika persoalan sudah terjadi. Pendekatan ini penting karena pekerja yang berada dalam sistem resmi memiliki akses perlindungan hukum dan layanan pemerintah yang lebih jelas.

Selain itu, Permen P2MI/BP2MI Nomor 3 Tahun 2026 mengatur standar, penandatanganan, dan verifikasi perjanjian kerja PMI. Ketentuan tersebut penting karena kontrak kerja menjadi salah satu instrumen utama untuk memastikan pekerja mengetahui hak, kewajiban, jenis pekerjaan, serta kondisi kerja sebelum berangkat ke negara tujuan.

Pemerintah juga menerbitkan regulasi mengenai kerja sama penempatan, persyaratan mitra usaha, serta verifikasi pemberi kerja atau prinsipal. Dengan mekanisme tersebut, proses penempatan tidak hanya menilai kesiapan calon pekerja, tetapi juga memastikan pihak yang merekrut dan mempekerjakan PMI memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Sementara, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai perlindungan PMI perlu dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Menurutnya, negara harus memastikan perlindungan sejak proses rekrutmen dan penempatan, selama pekerja berada di luar negeri, sampai kepulangan mereka ke Indonesia agar berbagai risiko seperti kekerasan, pelanggaran kontrak, dan tidak terpenuhinya hak upah dapat ditekan.

Penguatan kualitas PMI juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah. Pada 2026, KP2MI mendorong program peningkatan kompetensi dan penempatan tenaga kerja ke pasar global, termasuk melalui program SMK Go Global. Kebijakan ini diarahkan agar pekerja yang dikirim ke luar negeri memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar sehingga peluang memperoleh pekerjaan formal dan kondisi kerja yang lebih baik semakin terbuka.

Di sisi lain, kerja sama dengan negara tujuan terus diperkuat. Indonesia dan Malaysia, misalnya, meningkatkan komunikasi mengenai penempatan dan perlindungan PMI. Malaysia merupakan salah satu negara tujuan utama PMI sehingga koordinasi antarpemerintah menjadi penting untuk memastikan proses penempatan berlangsung aman, prosedural, dan sesuai ketentuan.

Kementerian Luar Negeri juga memperkuat peran perwakilan RI dalam memberikan perlindungan kepada PMI. Pada Juli 2026, Kemlu mendorong penyusunan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Komite PBB untuk Perlindungan Hak Pekerja Migran.

Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha juga menempatkan penguatan tata kelola perlindungan PMI sebagai bagian dari kerja bersama pemerintah. Menurutnya, koordinasi antara kementerian, lembaga, dan perwakilan RI di luar negeri diperlukan agar pelayanan perlindungan dapat berlangsung secara lebih terintegrasi, terutama ketika PMI menghadapi persoalan hukum, ketenagakerjaan, maupun situasi darurat.

Perlindungan juga diperkuat melalui kehadiran pemerintah di negara penempatan. Pada 2026, berbagai perwakilan RI memfasilitasi pemulangan PMI bermasalah, memberikan pendampingan hukum, serta melakukan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pekerja. Langkah tersebut menunjukkan bahwa perlindungan tidak berhenti setelah PMI meninggalkan Indonesia.

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan bahwa pekerja migran ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi ketenagakerjaan dan perlindungan warga negara. Peluang bekerja di luar negeri tidak hanya diarahkan untuk membuka lapangan kerja, tetapi juga harus memberikan kepastian bahwa pekerja memperoleh hak dan perlakuan yang layak.

Ke depan, tantangannya adalah memastikan seluruh daerah memiliki akses terhadap informasi dan layanan migrasi yang resmi. Masyarakat harus mengetahui jalur penempatan yang legal, memahami kontrak kerja, memiliki kompetensi yang sesuai, serta mengetahui ke mana harus mencari bantuan ketika menghadapi persoalan.

Bekerja ke luar negeri bukan sekadar persoalan memperoleh penghasilan. PMI merupakan warga negara yang tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan negara. Melalui penataan kelembagaan, regulasi, jaminan sosial, peningkatan kompetensi, dan penguatan diplomasi perlindungan, pemerintah berupaya memastikan PMI dapat bekerja secara aman, legal, dan bermartabat serta kembali membawa manfaat bagi keluarga dan pembangunan Indonesia.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh : Abdul Razak)*

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bukan semata persoalan ketenagakerjaan. Di balik keberangkatan jutaan warga Indonesia untuk bekerja di luar negeri terdapat persoalan yang lebih mendasar: bagaimana negara memastikan warganya memperoleh pekerjaan secara aman, legal, bermartabat, dan terbebas dari perdagangan orang.

Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pendekatan pelindungan PMI menunjukkan arah yang semakin menekankan pencegahan. Negara tidak cukup hadir ketika pekerja telah menghadapi masalah di negara penempatan, tetapi harus membangun benteng sejak sebelum keberangkatan.

Capaian Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memberi gambaran penting mengenai pendekatan tersebut. Sepanjang Oktober 2024 hingga 5 Oktober 2026, pemerintah mencatat telah mencegah 6.555 calon PMI yang akan ditempatkan ke luar negeri secara nonprosedural. Dalam periode yang sama, pemerintah juga memfasilitasi pemulangan 43.671 PMI bermasalah dan 1.234 jenazah pekerja migran, dengan total 51.460 layanan kepulangan.

Angka itu tidak boleh dipandang sekadar statistik administratif. Setiap keberangkatan nonprosedural yang berhasil dicegah pada dasarnya merupakan upaya memutus potensi eksploitasi sejak dari hulu. Jalur ilegal membuat pekerja lebih rentan terhadap pemalsuan dokumen, jeratan utang, pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, kekerasan, penahanan dokumen, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Karena itu, ketegasan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin bahwa pelindungan harus dimulai sebelum pekerja berangkat menemukan relevansinya. Pencegahan adalah lapisan pertama perlindungan negara. Semakin kuat prosedur keberangkatan, semakin sempit ruang bagi sindikat untuk memanfaatkan kerentanan calon pekerja.

Pendekatan tersebut juga mulai diperluas ke ruang digital. Sepanjang Januari hingga 31 Agustus 2026, KP2MI bersama Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan takedown terhadap 7.907 konten ilegal berupa iklan lowongan kerja luar negeri fiktif atau sekitar 75,3 persen dari 10.504 laporan yang diterima. Pada periode tersebut, 2.208 aduan PMI juga telah ditangani, 20 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia bermasalah ditindak, dan 17 shelter aktif dioperasikan untuk memberikan perlindungan darurat.

Langkah ini penting karena pola perdagangan orang terus beradaptasi. Perekrut tidak lagi selalu bekerja melalui jaringan konvensional. Media sosial, aplikasi percakapan, dan iklan digital kini menjadi pintu masuk untuk menawarkan pekerjaan bergaji tinggi tanpa prosedur jelas. Karena itu, perang terhadap TPPO juga harus berlangsung di ruang digital.

Penguatan pelindungan juga perlu berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola penempatan. Salah satu langkah strategis yang sedang ditempuh adalah pembaruan nota kesepahaman penempatan dan pelindungan PMI antara Indonesia dan Malaysia. Pembahasan mencakup pelindungan sosial, batas usia pekerja, hak cuti, mekanisme penempatan, hingga struktur biaya agar proses keberangkatan lebih transparan.

Malaysia juga menawarkan skema pelindungan sosial melalui PERKESO/SOCSO serta sistem pengelolaan pekerja migran secara terintegrasi. Sementara Indonesia tengah mengembangkan layanan digital terpadu untuk menghubungkan proses penempatan dan pelindungan PMI.

Kerja sama bilateral semacam ini penting karena pelindungan pekerja migran tidak mungkin ditanggung negara asal seorang diri. Negara penempatan memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan kontrak dihormati, upah dibayarkan, hak sosial terpenuhi, dan pekerja memperoleh akses terhadap bantuan ketika menghadapi persoalan.

Pada saat yang sama, pemerintah mulai mendorong pergeseran paradigma penempatan PMI dari pekerja low-skill menuju medium dan high-skill. Upaya meningkatkan keterampilan bukan hanya berkaitan dengan besaran upah, tetapi juga daya tawar. Pekerja yang memiliki kompetensi, sertifikasi, pengetahuan mengenai hak-haknya, dan akses terhadap jalur resmi memiliki posisi lebih kuat menghadapi risiko eksploitasi.

Pelindungan PMI juga tidak dapat dilepaskan dari diplomasi pelindungan WNI secara lebih luas. Dalam dua tahun terakhir, Kementerian Luar Negeri terus menjalankan pemantauan, deteksi dini, pendampingan hukum dan kekonsuleran, evakuasi, serta pemulangan WNI dalam berbagai situasi darurat di luar negeri. Penguatan KP2MI dengan demikian tidak menggantikan diplomasi pelindungan Kemlu, melainkan mempertegas pembagian peran agar pelindungan berlangsung sejak sebelum keberangkatan hingga ketika warga negara berada di luar negeri.

Pengamat Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur, Andrea Abdul Rahman Azzqy menilai pelindungan WNI telah bergeser dari pola “pemadam kebakaran” menjadi institusionalisasi pelindungan, terutama setelah pembentukan KP2MI. Ia menyebut langkah itu sebagai diplomasi modern yang adaptif. Pandangan tersebut penting karena persoalan perdagangan orang memang tidak dapat hanya direspons setelah korban ditemukan. Pencegahan harus dimulai sejak tahap perekrutan, penyiapan dokumen, pelatihan, hingga keberangkatan.

TPPO tidak selalu bermula dari penculikan atau kekerasan. Ia sering dimulai dari satu iklan pekerjaan palsu, janji gaji besar, dokumen yang tidak lengkap, biaya penempatan yang tidak transparan, atau keberangkatan melalui jalur yang tidak semestinya.

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan fondasi menuju sistem pelindungan yang lebih preventif mulai diperkuat. Pencegahan penempatan nonprosedural, penindakan perekrutan ilegal, penguatan kerja sama bilateral, peningkatan kompetensi, dan diplomasi pelindungan berjalan bersama, negara sedang membangun benteng yang lebih kokoh. Pelindungan PMI adalah memastikan setiap warga negara berangkat dengan hak yang jelas, bekerja dengan aman, memperoleh perlindungan ketika menghadapi persoalan, dan kembali ke tanah air dengan martabat yang tetap terjaga. Di situlah pelindungan PMI menjadi salah satu benteng terpenting Indonesia dalam melawan perdagangan orang.

)* Analis Kebijakan