Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmen nyata dalam menggerakkan perekonomian dari tingkat akar rumput melalui percepatan operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyatakan bahwa pemerintah menargetkan sebanyak 17.200 lebih koperasi yang saat ini telah memiliki bangunan fisik siap beroperasi secara penuh pada September atau awal Oktober 2026.

“Sebanyak 17.288 KDKMP telah siap menjalani verifikasi dan validasi dan 7.028 koperasi saat ini sedang menjalani proses tersebut dengan melibatkan tim di tingkat provinsi serta kabupaten/kota,” kata Ferry.

Kehadiran fisik tersebut menjadi modal awal yang kuat untuk langsung menyerap potensi ekonomi lokal.

Langkah strategis ini diambil guna memastikan pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

“Sampai dengan tahun ini, sudah bisa, seperti yang ditargetkan oleh Bapak Presiden, bisa ke angka 30.000 koperasi (operasional),” kata Ferry,” tambahnya.

Proses verifikasi data, serah terima aset, hingga penempatan manajer profesional terus disiapkan secara matang.

“28.626 manajer telah direkrut dan surat keputusan (SK) pengangkatannya akan segera diterbitkan, menyusul terbitnya Peraturan Presiden tentang Tata Kelola KDKMP,” jelas Ferry.

Langkah komprehensif ini dilakukan agar koperasi tidak sekadar berdiri, tetapi benar-benar mampu menjalankan kegiatan usaha yang produktif, efisien, dan berdaya saing tinggi.

Dengan beroperasinya Kopdes Merah Putih secara serentak, pemerintah optimistis rantai pasok di desa akan menjadi lebih pendek, harga komoditas lebih stabil, serta kesejahteraan masyarakat desa meningkat signifikan.

Program KDMP diharapkan menjadi pilar penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional yang dimulai dari desa. [-RWA]

Jakarta, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Prof. Dr. Dudung Abdurachman, menerima audiensi dari jajaran Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu lalu. Pertemuan digelar guna mendengarkan aspirasi serta catatan strategis terkait implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Dalam audiensi tersebut, Dudung menegaskan bahwa KSP akan terus mendorong koordinasi dan pengawalan agar implementasi KDMP berjalan partisipatif, proporsional, dan sesuai karakteristik masing-masing desa. Dengan demikian, program ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

“KSP akan menyelaraskan koordinasi antar-lembaga guna memastikan program KDMP berjalan secara optimal dan tepat sasaran,” kata Dudung.

Dudung juga mengatakan bahwa lembaganya akan mengawal program KDMP berjalan sesuai target. Selain itu juga memastikan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebagai KSP, tugasnya adalah memastikan bahwa program prioritas presiden ini bisa berjalan dengan sesuai dengan target dan juga berdampak kepada masyarakat,” tambah Dudung.

Sementara itu, salah seorang perwakilan APDESI menyampaikan sejumlah masukan krusial, terutama mengenai keterbatasan kapasitas fiskal desa di tengah besarnya kebutuhan pembiayaan untuk berbagai program prioritas nasional. APDESI berharap pelaksanaan dan penguatan KDMP tetap berjalan optimal tanpa mengganggu pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat desa.

“Kami berhara dukungan terhadap KDMP tetap berjalan tanpa mengurangi kemampuan desa dalam memenuhi pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa,” ujarnya.

Kendati memberikan catatan terkait kondisi fiskal, APDESI menegaskan komitmen penuh seluruh pemerintah desa dalam mendukung KDMP sebagai instrumen penguat ekonomi warga. Namun, mereka menekankan pentingnya pendekatan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah.

“Komitmen pemerintah desa sangat jelas untuk mendukung KDMP sebagai penggerak ekonomi desa. Namun, implementasinya diharapkan tetap mempertimbangkan kondisi dan kemampuan fiskal di tiap-tiap desa,” lanjutnya.

Selain itu, APDESI juga mengusulkan agar pemerintah desa dilibatkan secara lebih substantif dan menyeluruh sejak tahap awal pembangunan hingga pengoperasian koperasi. Hal ini penting agar kendala teknis maupun administratif di lapangan dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara lebih cepat.

“Pada akhirnya, kami mendorong pelibatan pemerintah desa sejak tahap perencanaan, penyiapan lokasi, pembangunan, hingga operasionalisasi KDMP,” pungkasnya.

Melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait, diharapkan KDMP dapat berjalan secara efektif serta memberikan manfaat nyata bagi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di desa. [*]

Pemerintah menyiapkan berbagai alternatif sumber modal kerja Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, antara lain melalui modal penyertaan, konsinyasi, dan dukungan LPDB. Skema tersebut disiapkan untuk mendukung kegiatan usaha koperasi setelah beroperasi, sekaligus menjaga keberlanjutan fungsi KDKMP dalam mendukung distribusi barang dan aktivitas ekonomi masyarakat desa.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menyebut pemerintah akan memaksimalkan modal penyertaan dan konsinyasi sebagai sumber modal kerja Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) setelah koperasi mulai beroperasi.

“Soal modal kerja untuk pembelian barang-barang yang nanti bisa diperjualbelikan, tadi sudah dijelaskan modal itu bisa berasal dari konsinyasi atau modal penyertaan, termasuk dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB),” kata Farida

Lebih lanjut Farida menyampaikan saat ini Pemerintah, masih akan memaksimalkan modal penyertaan dan konsinyasi yang telah diuji coba oleh PT Agrinas Pangan Nusantara selaku penanggung jawab operasionalisasi KDKMP sambil mengevaluasi pelaksanaan kegiatan usaha koperasi.

Modal kerja dan sumber pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bersumber dari kombinasi pinjaman perbankan, modal penyertaan, dan skema kerja sama. Adapun plafon pinjaman hingga Rp3 miliar per KDKMP disiapkan untuk pembiayaan pembangunan gudang dan gerai hingga siap beroperasi serta pengadaan barang untuk tahap awal kegiatan usaha.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberhasilan KDKMP akan memberikan dampak ekonomi sampai tingkat gressrot. KDKMP sebagai sarana rantai pasok utama ke tingkat desa dan keberadaan koperasi tersebut diharapkan dapat memangkas rantai distribusi sehingga masyarakat bisa mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

“Dan ini nanti efeknya akan terasa saya kira beberapa bulan, mungkin tahun 2027, 2028 akhir. Ini kurang lebih,” ujar Presiden Prabowo.

Saat ini, pemerintah masih dalam proses merealisasikan program KDKMP. Presiden mengatakan hingga saat ini baru sekitar 6.000 KDKMP yang telah beroperasi. Ia meyakini dampak ekonomi dari program tersebut akan semakin terasa seiring bertambahnya jumlah koperasi yang dibangun.

KDKMP sendiri merupakan terobosan baru karena membuka ruang bagi sistem rantai pasok yang lebih efisien. Melalui koperasi tersebut, produsen dapat menyalurkan produknya kepada konsumen tanpa harus melalui perantara berlapis-lapis.

Sebagai contoh, Prabowo menyebut hasil panen petani selama ini harus melewati sekitar lima perantara sebelum sampai ke tangan konsumen. Para perantara tersebut mengambil margin keuntungan yang cukup tinggi, bahkan bisa mencapai 30 hingga 40 persen.

Kondisi tersebut dinilainya tidak ideal karena konsumen harus membeli bahan pangan dengan harga lebih mahal, sementara petani belum memperoleh penghasilan yang optimal. Sementara itu, sebagian besar keuntungan justru dinikmati oleh para perantara.

“Dengan KDKMP, petani hanya ada satu perantara sampai ke konsumen,” kata dia.
“Ada tambahan (penghasilan) untuk petani, tapi konsumen juga hemat. Jadi ini kurang lebih gagasan intinya,” imbuh Prabowo.

Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa pembangunan ekosistem ekonomi berbasis desa tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Oleh : Abdul Razak)*

Pendidikan yang bermartabat tidak cukup dimaknai sebagai tersedianya ruang kelas dan akses belajar. Lebih dari itu, pendidikan harus mampu menjamin setiap anak memperoleh kesempatan berkembang secara utuh, tanpa kehilangan hak untuk memperoleh lingkungan belajar yang aman, berkualitas, dan mendukung masa depan. Dalam perspektif tersebut, pengembangan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan sekaligus memperkuat intervensi sosial bagi anak-anak dari keluarga rentan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan perkembangan Sekolah Rakyat dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Saat ini, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 182 titik dengan jumlah siswa lebih dari 44.000 orang. Lebih dari 90 titik telah menggunakan gedung permanen. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa program mulai bergerak dari tahap pengembangan menuju penguatan kapasitas layanan pendidikan.

Menurut Gus Ipul, proses konsolidasi masih terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia serta melengkapi sarana dan prasarana. Namun, secara umum proses pembelajaran di berbagai titik Sekolah Rakyat telah berjalan dengan baik. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak sekolah dibangun, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan kualitas proses pendidikan berlangsung secara konsisten.

Karakteristik peserta didik menjadi alasan penting mengapa Sekolah Rakyat membutuhkan pendekatan yang berbeda. Gus Ipul menjelaskan bahwa siswa berasal dari keluarga rentan dengan pengalaman hidup yang beragam. Sebagian pernah mengalami putus sekolah selama satu hingga dua tahun, sebagian pernah bekerja dalam kondisi yang tidak semestinya, sementara sebagian lainnya membutuhkan proses rehabilitasi dan pendampingan sebelum dapat mengikuti pembelajaran secara optimal.

Gus Ipul juga menempatkan pendidikan karakter sebagai bagian penting dari pengembangan Sekolah Rakyat. Hal tersebut terlihat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat Ngawi yang mulai dibuka pada 19 September 2026. Sekolah tersebut menampung 220 siswa, mayoritas berasal dari keluarga prasejahtera, dengan konsep pendidikan berasrama yang memungkinkan pembentukan kebiasaan dan karakter berlangsung secara lebih terstruktur.

Menurut Gus Ipul, lingkungan asrama dapat menjadi ruang pembelajaran sosial yang mendorong siswa membangun tanggung jawab, disiplin, solidaritas, dan kemandirian. Pendidikan karakter juga diperkuat melalui aktivitas budaya seperti tari tradisional, pencak silat, paduan suara, dan pembacaan puisi. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pendidikan tidak hanya diarahkan pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan identitas, kreativitas, serta kemampuan hidup bersama.

Keterlibatan keluarga menjadi unsur lain yang tidak kalah penting. Pengalaman Sartini, dokter Kementerian Sosial sekaligus orang tua siswa Sekolah Rakyat Ngawi, menggambarkan bagaimana keberadaan sekolah tersebut memberikan peluang pendidikan bagi keluarga kurang mampu dan anak-anak yang sebelumnya menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan.

Dari sisi pembangunan fisik, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menempatkan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Kementerian PU membangun sembilan Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan yang tersebar di Makassar, Tana Toraja, Sidrap, Wajo, Soppeng, Barru, Takalar, Sinjai, dan Bone. Kesembilan lokasi tersebut dirancang untuk menampung 11.340 siswa dari jenjang SD hingga SMA.

Pandangan Menteri PU tersebut memperlihatkan pentingnya infrastruktur dalam membentuk ekosistem pendidikan. Pembangunan tidak berhenti pada ruang kelas, tetapi mencakup asrama siswa, rumah susun guru, kantin, dapur, gudang, gedung serbaguna, rumah ibadah, hingga fasilitas olahraga. Di Kabupaten Barru, misalnya, kawasan Sekolah Rakyat dibangun di atas lahan 7,93 hektare dengan luas bangunan sekitar 27.474 meter persegi dan kapasitas 1.260 siswa.

Sementara itu, rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo menunjukkan bahwa agenda pemerataan pendidikan ditempatkan dalam cakupan yang lebih luas. Pemerintah membahas perluasan pendidikan gratis dan bermutu mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi negeri, termasuk sekolah dan madrasah negeri. Presiden juga mendorong penguatan kualitas guru serta kajian mengenai kebutuhan anggaran untuk pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi bagian dari koordinasi lintas sektor tersebut. Keterlibatan berbagai kementerian menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan membutuhkan kebijakan yang terintegrasi, karena persoalan akses pendidikan berkaitan dengan kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, kapasitas guru, infrastruktur, hingga keberlanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, Sekolah Rakyat dapat dipahami sebagai bagian dari ekosistem kebijakan yang menghubungkan fungsi pendidikan dan perlindungan sosial.

Pendidikan yang bermartabat adalah pendidikan yang memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk berkembang sesuai potensinya. Sekolah Rakyat memiliki posisi strategis ketika akses pendidikan, pembentukan karakter, fasilitas, dukungan keluarga, dan perlindungan sosial dapat berjalan dalam satu ekosistem. Dengan pendekatan terintegrasi tersebut, sekolah tidak sekadar menjadi tempat belajar, tetapi menjadi ruang untuk memulihkan kesempatan, membangun kemandirian, dan menyiapkan generasi muda yang mampu berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa.

)* Analis Kebijakan

JAKARTA – Program Sekolah Rakyat mulai menunjukkan perubahan pada aspek karakter dan prestasi siswa setelah berjalan sekitar satu tahun. Selain memberikan akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, program ini mengintegrasikan pembelajaran akademik dengan pembinaan karakter, pengembangan minat dan bakat, serta kehidupan berasrama.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya kepercayaan diri, kedisiplinan, semangat belajar, hingga keberanian siswa tampil di depan publik.

“Siswa di Sekolah Rakyat mengalami perkembangan cukup signifikan. Mereka menjadi lebih percaya diri, disiplin, dan berani,” kata Gus Ipul.

Pada kesempatan lain, Gus Ipul menyebut perkembangan tersebut juga tercermin dari capaian siswa. Selama satu tahun operasional, siswa Sekolah Rakyat telah menorehkan ratusan prestasi pada tingkat daerah, provinsi, nasional, hingga internasional.

Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi menilai pendidikan berkualitas perlu berjalan bersama pembentukan karakter dan kepercayaan diri agar peserta didik mampu mengembangkan potensi secara optimal.

“Kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas harus diikuti dengan pembinaan karakter, motivasi, dan kepercayaan diri. Dengan begitu, anak-anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, berprestasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” ujar Unifah.

Pandangan tersebut menempatkan keberhasilan pendidikan bukan semata pada capaian akademik, tetapi juga pada kemampuan siswa mengenali potensi dan membangun kemandirian. Aspek tersebut menjadi relevan dalam model Sekolah Rakyat yang menggabungkan pendidikan formal dengan pembinaan kehidupan sehari-hari di lingkungan asrama.

Pengamat pendidikan UPI Prof. Cecep Darmawan menilai pengembangan potensi siswa membutuhkan lingkungan yang mendukung kreativitas, kepemimpinan, dan kemampuan sosial.

“Program seperti Sekolah Rakyat memiliki nilai strategis karena memberikan ruang bagi siswa untuk mengenali potensi dirinya, membangun rasa percaya diri, serta meningkatkan kemampuan hidup yang akan menjadi bekal penting di masa depan,” katanya.

jumlah peserta didik Sekolah Rakyat telah mencapai sekitar 45 ribu siswa setelah pemerintah menambah alokasi 30 ribu peserta didik. Program ini diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga rentan, termasuk mereka yang tidak sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berorientasi pada perluasan akses pendidikan, tetapi juga pembentukan karakter dan pengembangan potensi. Dengan evaluasi berkelanjutan dan penguatan kualitas pembelajaran, program ini menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas kesempatan pendidikan sekaligus menyiapkan generasi yang lebih percaya diri, mandiri, dan berprestasi. (*)

JAKARTA – Sekolah Rakyat Terintegrasi di Jakarta Selatan memperlihatkan perkembangan peserta didik dalam akademik, kedisiplinan, kepercayaan diri, dan keterampilan. Program pendidikan berasrama ini membuka akses pendidikan bagi anak dari keluarga rentan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan perkembangan program saat melaporkan pelaksanaan Sekolah Rakyat kepada Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 182 titik dengan lebih dari 44.000 siswa, sementara lebih dari 90 titik telah menggunakan gedung permanen.

“Ya tentu kami akan sedikit melaporkan tentang perkembangan Sekolah Rakyat yang sekarang sudah beroperasi di 182 titik, 90 lebih itu menggunakan gedung permanen. Di mana siswanya sekarang sudah lebih dari 44 ribu,” kata Saifullah.

Ia menambahkan, pemerintah masih melakukan konsolidasi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Namun, proses pembelajaran telah berjalan dengan baik.

Saifullah menyampaikan perkembangan karakter peserta didik. Menurutnya, siswa Sekolah Rakyat mulai lebih percaya diri, memiliki minat dan tekad pada bidang tertentu, serta memanfaatkan kesempatan pendidikan yang diberikan.

“Siswa mulai lebih percaya diri, dia sudah memiliki minat dan tekad di bidang tertentu dan lebih penting lagi adalah anak-anak sudah memiliki kesadaran memanfaatkan kesempatan yang ada agar mereka benar-benar menjadi siswa yang memiliki ilmu, berkarakter dan pintar,” ujarnya.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Muhammad Nuh menempatkan program ini sebagai investasi sosial jangka panjang. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah lulusan, tetapi juga nilai sosial yang dihasilkan bagi masyarakat.

“Sekolah Rakyat bukan profit oriented, tapi investasi sosial, maka yang kita ukur adalah SROI-nya berapa. Sehingga dari situ tidak hanya diukur dari jumlah lulusannya berapa, tetapi nilai sosial berapa yang bisa kita telurkan dari Sekolah Rakyat itu,” kata Nuh.

Perkembangan peserta didik terlihat saat Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 Jakarta di Margaguna, Jakarta Selatan. Ia melihat perkembangan mental, kedisiplinan, kemampuan bahasa, seni, olahraga hingga aktivitas keagamaan peserta didik.

“Dari yang saya saksikan, perkembangan itu nyata adanya. Anak-anak tampil ceria, yang tadinya tidak bisa berbahasa Inggris, kini dengan percaya diri berbicara dan berdialog dengan bahasa Inggris,” ujar Hidayat.

Perkembangan tersebut menunjukkan pendidikan berasrama dapat memperkuat kemampuan sekaligus membentuk karakter peserta didik. Dengan perluasan akses, Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan generasi kompeten dan berdaya saing.

Oleh Andini Putri )*

Pemerintah membuka ruang kebijakan baru untuk memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional melalui insentif fiskal, dukungan pembiayaan, serta pembangunan kawasan industri terpadu dari hulu hingga hilir. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing industri yang selama ini berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan ekspor, sekaligus menghadapi tantangan bahan baku, struktur tarif, serta kebutuhan pembaruan mesin.

CEO Danantara Rosan Roeslani menyampaikan pemerintah sedang mempertimbangkan pemberian kembali tax holiday bagi industri tekstil, terutama untuk mendorong investasi dan penguatan kapasitas produksi. Menurut Rosan, skema tax holiday selama ini lebih banyak diterapkan pada investasi baru, tetapi sektor tekstil kini menjadi salah satu bidang yang dipertimbangkan untuk memperoleh fasilitas tersebut.

Menurut Rosan, pemberian insentif tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengurangan beban pajak. Kebijakan itu diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang memungkinkan industri melakukan ekspansi, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperbarui teknologi yang digunakan dalam proses manufaktur.

Selain insentif perpajakan, Rosan menjelaskan Danantara juga menyiapkan gagasan kawasan khusus yang mengintegrasikan kegiatan industri dari sektor hulu hingga hilir. Kawasan tersebut dirancang dengan dukungan teknologi agar rantai produksi menjadi lebih efisien dan produk tekstil Indonesia memiliki daya saing lebih kuat di pasar internasional.

Upaya tersebut dinilai penting karena industri TPT memiliki hubungan langsung dengan penciptaan lapangan kerja, kegiatan ekspor, serta pengembangan manufaktur nasional. Jika rantai industri dari bahan baku hingga produk jadi dapat diperkuat, manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar, tetapi juga dapat membuka peluang bagi berbagai pelaku usaha yang berada dalam ekosistem industri tekstil.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan posisi industri TPT masih strategis bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, sektor tersebut memberikan kontribusi sekitar 0,97 persen terhadap Produk Domestik Bruto, menyerap sekitar empat juta tenaga kerja, dan mencatat nilai ekspor sekitar 12 miliar dolar AS.

Pertumbuhan industri TPT juga disebut mencapai 5,6 persen, sedangkan industri barang kulit dan alas kaki tumbuh lebih tinggi hingga 8,25 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa sektor berbasis manufaktur dan padat karya masih mempunyai ruang untuk dikembangkan, meski berbagai persoalan struktural perlu diselesaikan secara konsisten.

Airlangga menyoroti kebutuhan harmonisasi tarif dari hulu hingga hilir, termasuk persoalan bea masuk anti-dumping yang menjadi perhatian pelaku industri garmen. Persoalan tarif tersebut menjadi penting karena struktur biaya produksi akan berpengaruh terhadap kemampuan industri dalam menghadapi persaingan dengan negara produsen tekstil lainnya.

Indonesia tercatat sebagai net eksportir produk pakaian jadi dengan nilai ekspor sekitar 8,7 miliar dolar AS dan impor sekitar 690 juta dolar AS. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa penguatan industri tekstil tidak cukup hanya dilakukan pada sisi hilir, tetapi juga membutuhkan pembenahan rantai pasok dari bahan baku hingga produk jadi.

Dengan demikian, kebijakan insentif menjadi relevan ketika pemerintah tidak berhenti pada pemberian fasilitas fiskal, melainkan memastikan manfaatnya diterjemahkan menjadi investasi nyata, peningkatan kapasitas produksi, dan perluasan pasar ekspor. Industri tekstil juga menghadapi persaingan global yang membuat efisiensi biaya dan kualitas produk menjadi faktor penting.

Karena itu, insentif sebaiknya berjalan bersama evaluasi yang jelas mengenai investasi, penggunaan teknologi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kandungan produksi dalam negeri. Pemerintah juga perlu menjaga agar kebijakan dari sektor hulu sampai hilir tidak saling bertentangan sehingga pelaku usaha memiliki kepastian dalam mengambil keputusan bisnis.

Bagi pelaku industri, momentum ini dapat menjadi kesempatan untuk memperbarui mesin, memperkuat manajemen produksi, dan memperluas jaringan pasar. Bagi pekerja, keberlanjutan industri berarti menjaga kesempatan kerja sekaligus membuka peluang peningkatan keterampilan.

Capaian investasi nasional dalam setahun terakhir juga menjadi salah satu indikator yang relevan. Pemerintah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp1.931 triliun dan menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Pada semester pertama 2026, realisasi investasi kembali mencapai sekitar Rp1.010,6 triliun dengan penyerapan hampir 1,45 juta tenaga kerja.

Capaian tersebut menjadi modal bagi pemerintah untuk memperluas kebijakan investasi ke sektor manufaktur padat karya, termasuk tekstil. Namun, keberhasilan menarik investasi perlu diikuti dengan peningkatan produktivitas, kepastian bahan baku, pembaruan teknologi, dan akses pembiayaan agar investasi benar-benar memperkuat kapasitas industri dalam jangka panjang.

Karena itu, rencana tax holiday dan kawasan industri terpadu perlu dilihat sebagai bagian dari paket kebijakan yang lebih luas, bukan sebagai solusi tunggal. Pemerintah dan pelaku usaha tetap perlu memastikan harmonisasi tarif, pengawasan impor, modernisasi mesin, serta penguatan tenaga kerja berjalan bersama.

Jika berbagai langkah tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten dan terukur, industri tekstil memiliki peluang untuk memperbesar kontribusinya terhadap ekspor dan lapangan kerja. Untuk itu, penguatan TPT diarahkan pada terciptanya industri nasional yang lebih produktif, kompetitif, dan mampu memberi manfaat ekonomi yang luas, dengan kebijakan pemerintah dan kesiapan dunia usaha yang berjalan beriringan.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi

Oleh Yudi Ilham Saputra )*

Rencana pemerintah memberikan insentif perpajakan bagi industri tekstil dan garmen berorientasi ekspor menjadi salah satu langkah yang dapat membuka ruang penguatan investasi sekaligus menjaga penyerapan tenaga kerja. Kebijakan yang sedang dikaji tersebut mencakup fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kegiatan outsourcing dan percepatan restitusi pajak. Di tengah persaingan industri manufaktur global yang semakin ketat, kemudahan fiskal semacam ini dapat menjadi instrumen untuk membantu perusahaan menjaga efisiensi produksi, memenuhi pesanan ekspor, serta mempertahankan keberlangsungan usaha.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa rencana pemberian fasilitas tersebut telah dibicarakan bersama Menteri Keuangan. Pemerintah masih melakukan pengkajian mengenai bentuk dan mekanisme insentif yang tepat, dengan harapan sejumlah industri dapat memperoleh kemudahan pada tahun ini. Bagi industri tekstil, kebijakan tersebut menjadi penting karena karakter produksinya sangat bergantung pada dinamika pesanan pasar internasional yang tidak selalu memiliki volume dan periode pengerjaan sama.

Airlangga menjelaskan bahwa salah satu fasilitas yang sedang dibahas berkaitan dengan kegiatan outsourcing. Industri tekstil yang berorientasi ekspor dapat menghadapi perubahan kebutuhan produksi sesuai musim dan permintaan pasar, misalnya untuk pesanan koleksi musim dingin (winter), musim panas (summer), musim semi (spring), maupun musim gugur (autumn). Ketika volume pesanan meningkat atau berubah dalam waktu tertentu, perusahaan dapat menggunakan tenaga atau fasilitas outsourcing untuk menyesuaikan kapasitas produksinya. Karena itu, pemerintah mempertimbangkan pemberian fasilitas PPN agar biaya yang muncul dalam proses tersebut tidak semakin membebani perusahaan.

Menurut Airlangga, bentuk fasilitas PPN yang akan diterapkan masih berada dalam tahap pembahasan. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pembebasan PPN untuk kegiatan outsourcing tertentu. Kebijakan tersebut, apabila diterapkan dengan mekanisme yang tepat, dapat memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengelola biaya produksi secara lebih fleksibel. Pada akhirnya, efisiensi tersebut diharapkan dapat mendukung kemampuan industri dalam mempertahankan pasar ekspor sekaligus meningkatkan daya saing produk tekstil Indonesia.

Selain fasilitas PPN, pemerintah juga membahas percepatan proses restitusi pajak bagi perusahaan tekstil yang memiliki orientasi ekspor. Airlangga menilai perusahaan eksportir pada umumnya membutuhkan proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak berlarut-larut. Kecepatan restitusi menjadi bagian penting dari pengelolaan arus kas karena dana yang kembali dapat digunakan perusahaan untuk mendukung kebutuhan produksi, pembelian bahan baku, pembayaran tenaga kerja, hingga pengembangan kapasitas usaha.

Pembahasan mengenai insentif tersebut sebelumnya mengemuka setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah mengevaluasi ketentuan PPN bagi industri tekstil dan garmen berorientasi ekspor sebagai bagian dari upaya menjaga daya saing sektor tersebut. Langkah ini menunjukkan bahwa kebijakan industri tidak hanya diarahkan untuk menarik investasi baru, tetapi juga memberikan perhatian kepada perusahaan yang telah menjalankan kegiatan produksi di Indonesia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita turut menyampaikan bahwa pelaku industri menyambut positif rencana pemberian insentif. Menurut Agus Gumiwang Kartasasmita, dukungan pemerintah dibutuhkan oleh perusahaan tekstil yang sudah beroperasi karena sektor ini menghadapi berbagai tekanan sekaligus memiliki karakter sebagai industri padat karya. Dengan demikian, menjaga keberlangsungan perusahaan existing memiliki kaitan langsung dengan perlindungan lapangan pekerjaan.

Ekonomi nasional selama setahun terakhir juga memberikan gambaran bahwa investasi dan penciptaan lapangan kerja terus menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen pada semester I 2026, sementara realisasi investasi mencapai Rp1.010,6 triliun dan menyerap hampir 1,45 juta tenaga kerja. Dalam periode setahun terakhir, pemerintah juga mencatat penciptaan sekitar 1,9 juta lapangan kerja, disertai penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,68 persen pada data yang disampaikan pada pertengahan 2026. Capaian tersebut dapat menjadi modal untuk memperkuat kebijakan industri yang berorientasi pada investasi produktif dan penyerapan tenaga kerja.

Industri tekstil sendiri tetap dipandang strategis karena memiliki rantai produksi dari sektor hulu hingga hilir serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, ekspor, dan tenaga kerja. Pemerintah juga menyatakan sektor industri memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing nasional. Karena itu, insentif perpajakan perlu dilihat sebagai bagian dari ekosistem kebijakan yang lebih luas, bukan sekadar pengurangan beban perusahaan. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada ketepatan sasaran, kepastian aturan, pengawasan, serta kemampuan industri memanfaatkan fasilitas untuk meningkatkan produktivitas.

Dengan demikian, rencana insentif perpajakan bagi industri tekstil dan garmen berorientasi ekspor dapat menjadi momentum untuk memperkuat investasi dan menjaga lapangan kerja jika dilaksanakan secara terukur. Pemerintah berupaya memastikan fasilitas PPN dan percepatan restitusi benar-benar memberikan kepastian bagi pelaku usaha, sementara perusahaan diharapkan menggunakan ruang tersebut untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, kualitas tenaga kerja, dan daya saing ekspor. Dengan kolaborasi pemerintah dan dunia usaha, penguatan industri tekstil tidak hanya dapat menjaga perusahaan yang sudah ada, tetapi juga membuka peluang tumbuhnya investasi dan kesempatan kerja baru di masa mendatang.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Jakarta – Pemerintah tengah mengkaji pemberian insentif perpajakan bagi industri tekstil dan garmen yang berorientasi ekspor. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi beban usaha, mendorong investasi, menjaga keberlangsungan produksi, serta memperkuat daya saing industri tekstil Indonesia di pasar global. Fasilitas yang dibahas mencakup pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kegiatan outsourcing dan percepatan proses restitusi pajak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut telah dibahas bersama Menteri Keuangan. Saat ini, pemerintah masih melakukan kajian mengenai bentuk dan mekanisme kebijakan yang akan diterapkan.

“Pembahasannya sudah dilakukan bersama Menteri Keuangan. Saat ini masih dalam proses kajian. Dalam waktu dekat, beberapa industri akan mendapatkan kemudahan sesuai arahan Presiden dan kami berharap kebijakan tersebut dapat diterapkan tahun ini,” kata Airlangga.

Menurut Airlangga, fasilitas PPN untuk kegiatan outsourcing diperlukan karena industri tekstil memiliki pola produksi yang mengikuti permintaan pasar ekspor. Pesanan dari pasar internasional dapat berubah berdasarkan musim sehingga kebutuhan produksi dan tenaga kerja perusahaan tidak selalu sama.

“Insentifnya berkaitan dengan outsourcing. Industri tekstil memiliki siklus produksi yang berbeda karena perusahaan yang berorientasi ekspor menerima pesanan berdasarkan musim, seperti winter, summer, autumn, dan fall,” jelasnya.

Perubahan volume pesanan tersebut membuat perusahaan tekstil terkadang membutuhkan tenaga outsourcing untuk menyesuaikan kapasitas produksi. Pemerintah kemudian membahas kemungkinan pemberian fasilitas PPN terhadap kegiatan tersebut.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan percepatan restitusi pajak bagi perusahaan tekstil berorientasi ekspor. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan membantu menjaga arus kas perusahaan.

“Perusahaan yang berorientasi ekspor biasanya mengajukan restitusi. Karena itu, proses restitusi tersebut diharapkan tidak membutuhkan waktu yang terlalu panjang,” kata Airlangga.

Evaluasi ketentuan PPN sebelumnya turut dibahas setelah rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menilai evaluasi diperlukan untuk menjaga daya saing industri tekstil dan garmen nasional.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, insentif dapat membantu perusahaan tekstil menghadapi tekanan usaha. Dukungan pemerintah penting karena industri tekstil merupakan sektor padat karya yang berperan dalam penyerapan tenaga kerja.

“Insentif itu akan menyasar perusahaan tekstil, tidak hanya BUMN tapi juga swasta,” ujarnya.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap industri tekstil dapat mempertahankan produksi, memperkuat investasi, memenuhi kebutuhan ekspor, dan menjaga keberlanjutan lapangan kerja. (*)

Jakarta – Pemerintah terus menyiapkan strategi untuk memperkuat kembali industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional melalui insentif fiskal, dukungan pembiayaan, serta pengembangan kawasan industri yang terintegrasi. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, memperkuat produksi dalam negeri, dan memperluas penyerapan tenaga kerja.

CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan pemberian fasilitas tax holiday bagi sektor tekstil. Insentif tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat investasi sekaligus membantu industri TPT menghadapi persaingan yang semakin ketat. Selama ini, tax holiday lebih banyak diberikan untuk investasi baru.

“Nah, untuk industri tekstil ini akan dipertimbangkan untuk diberikan kembali tax holiday. Itu menjadi salah satu opsi yang sedang dibahas,” ujar Rosan.

Selain kebijakan perpajakan, Danantara menyiapkan rencana pembangunan kawasan khusus yang menghubungkan industri tekstil dari sektor hulu hingga hilir. Kawasan tersebut nantinya didukung teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi sekaligus memperkuat kemampuan industri dalam menghasilkan produk yang kompetitif.

“Jadi, inisiatif ini dibuat agar produk tekstil dan garmen kita bisa kembali menjadi salah satu industri yang maju, memberikan dampak positif dan besar bagi perekonomian, termasuk melalui penciptaan lapangan pekerjaan,” kata Rosan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan industri TPT memiliki peran penting terhadap perekonomian Indonesia. Sektor tersebut berkontribusi sekitar 0,97 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja, serta menghasilkan nilai ekspor sekitar US$12 miliar.

Airlangga menyebut pertumbuhan industri TPT masih mencapai 5,6 persen, sedangkan industri barang kulit dan alas kaki tumbuh 8,25 persen. Namun, sejumlah persoalan masih harus diselesaikan, salah satunya berkaitan dengan harmonisasi tarif dari sektor hulu hingga hilir.

“Khusus untuk persoalan industri tekstil dan produk tekstil, salah satunya tentu adalah harmonisasi tarif dari hulu sampai hilir,” jelas Airlangga.

Di sisi lain, utilisasi pabrik tekstil masih berada di kisaran 75 persen sehingga masih terdapat peluang untuk memperluas kapasitas produksi. Indonesia tercatat masih mengimpor bahan baku tekstil senilai US$8,4 miliar, sementara ekspornya sekitar US$3,1 miliar.

Berbeda dengan bahan baku, produk pakaian jadi Indonesia mencatat surplus perdagangan. Nilai ekspornya mencapai US$8,7 miliar, sedangkan impor sekitar US$690 juta.

“Artinya, untuk industri dari hulu sampai tengah kita masih menjadi net importir, sedangkan untuk produk garmen kita merupakan net eksportir,” tutur Airlangga. (*)