Jakarta – Pakar Ekonomi UI Prof Telisa Falianty mengatakan kinerja pemerintahan Prabowo – Gibran sekitar dua tahun ini patut diapresiasi namun agar lebih maksimal lagi perlu diperkuat pengawasan program – program dilapangan.

“Program – program pemerintah untuk masyarakat khususnya kalangan menengah dan menengah kebawah sudah baik namun perlu ada penguatan pengawasan dilapangan agar lebih terarah dan dirasakan masyarakat hingga tingkat bawah,” ujar pakar ekonomi UI Prof. Telisa Falianty saat berdialog di televisi swasta nasional, di Jakarta.

Menurut pakar ekonomi Prof Telisa Falianty, secara
Makro sekitar 2 tahun pemerintahan Prabowo – Gibran telah berhasil menjaga stabilitas ekonomi lebih dari 5 persen.

“Secara makro pemerintah bisa menjaga stabilitas ekonomi minimal di 5%. Kita cukup apresiasi pemerintah bisa menjaga itu bahkan lebih dari 5%”, ungkap Prof Telisa.

Pakar ekonomi UI Prof Telisa Falianty menilai pemerintah cukup berhasil menjaga inflasi meski ada dampak dari kondisi makro.

“Inflasi kita terjaga, meski ada el nino dan supply chain disruption di Selat Hormuz. Tapi setidaknya dulu kan inflasi kita itu rata-rata 7 – 8%, 6%, sekarang rata-rata inflasi itu di angka 3%. Nah itu pun meskipun naik turun ya ada harga-harga yang naik tapi tidak setinggi dulu,” tuturnya.

“Kita masih bisa menjaga harga-harga kebutuhan pokok, meskipun ada beberapa nanti yang mulai naik karena adanya low season ya, ada seasonal effect ya. Tapi secara umum relatif lebih stabil. Jadi masih bisa menjaga harga kebutuhan pokok dan inflasi pada tingkat yang stabil di tengah supply chain disruption yang sedang bergejolak”, jelasnya.

Sementara itu, Prof Telisa Falianty menyebutkan tingkat pengangguran terus menurun hingga kisaran 4,6 persen.

“Tingkat pengangguran terbuka itu sebenarnya terus turun di angka 4,65. Sehingga secara makro tiga variabel utama yang konvesional itu bisa dibilang baik”, tandasnya.

Disisi mikro, melihat kualitas ketimpangan dan kemiskinan, Pakar Ekonomi UI tersebut menilai trendnya terus menurun.

“Overall tingkat kemiskinan kita itu trendnya memang menurun. Terus yang kedua ketimpangan juga juga dilihat koefisiennya secara trend itu menurun. Secara keseluruhan trend dalam 5 tahun terakhir itu masih oke”, ucap Prof Telisa.

Pakar Ekonomi UI Prof Telisa Falianty mengungkapkan arah kebijakan pemerintah saat ini sudah dirasakan oleh masyarakat. Namun disisi lain penting untuk pemerintah datangkan investasi yang besar, tetap menjaga tarif listrik dan menjaga fiskal tetap stabil.

“Saat ini kebijakan pemerintah telah menyentuh masyarakat bawah namun perlu ada upaya lebih untuk mendatangkan investasi, kemudian tarif listrik ditahan agar tidak naik, dan menjaga fiskal agar program prioritas ini bisa terus berjalan”, katanya.

Lebih lanjut disampaikan prof Telisa bahwa pemerintah memiliki “PR” untuk kelas menengah karena terkena dampak geopolitik dan harus memberikan stimulus ya sesuai dengan kebutuhannya.

“Kelas menengah perlu dipikirkan oleh pemerintah dengan stimulusnya yang tepat, kelompok ini yang semakin terhimpit dari guncangan geopolitik. PR pemerintah bagaimana kebijakan dirasakan oleh kelas menengah, agar in this economy kita bisa menciptakan optimisme dan trust tapi harus ada kerja bersama,” tutupnya.

Jakarta – Pakar Ekonomi UI Prof Telisa Falianty mengatakan kinerja pemerintahan Prabowo – Gibran sekitar dua tahun ini patut diapresiasi namun agar lebih maksimal lagi perlu diperkuat pengawasan program – program dilapangan.

“Program – program pemerintah untuk masyarakat khususnya kalangan menengah dan menengah kebawah sudah baik namun perlu ada penguatan pengawasan dilapangan agar lebih terarah dan dirasakan masyarakat hingga tingkat bawah,” ujar pakar ekonomi UI Prof. Telisa Falianty saat berdialog di televisi swasta nasional, di Jakarta.

Menurut pakar ekonomi Prof Telisa Falianty, secara
Makro sekitar 2 tahun pemerintahan Prabowo – Gibran telah berhasil menjaga stabilitas ekonomi lebih dari 5 persen.

“Secara makro pemerintah bisa menjaga stabilitas ekonomi minimal di 5%. Kita cukup apresiasi pemerintah bisa menjaga itu bahkan lebih dari 5%”, ungkap Prof Telisa.

Pakar ekonomi UI Prof Telisa Falianty menilai pemerintah cukup berhasil menjaga inflasi meski ada dampak dari kondisi makro.

“Inflasi kita terjaga, meski ada el nino dan supply chain disruption di Selat Hormuz. Tapi setidaknya dulu kan inflasi kita itu rata-rata 7 – 8%, 6%, sekarang rata-rata inflasi itu di angka 3%. Nah itu pun meskipun naik turun ya ada harga-harga yang naik tapi tidak setinggi dulu,” tuturnya.

“Kita masih bisa menjaga harga-harga kebutuhan pokok, meskipun ada beberapa nanti yang mulai naik karena adanya low season ya, ada seasonal effect ya. Tapi secara umum relatif lebih stabil. Jadi masih bisa menjaga harga kebutuhan pokok dan inflasi pada tingkat yang stabil di tengah supply chain disruption yang sedang bergejolak”, jelasnya.

Sementara itu, Prof Telisa Falianty menyebutkan tingkat pengangguran terus menurun hingga kisaran 4,6 persen.

“Tingkat pengangguran terbuka itu sebenarnya terus turun di angka 4,65. Sehingga secara makro tiga variabel utama yang konvesional itu bisa dibilang baik”, tandasnya.

Disisi mikro, melihat kualitas ketimpangan dan kemiskinan, Pakar Ekonomi UI tersebut menilai trendnya terus menurun.

“Overall tingkat kemiskinan kita itu trendnya memang menurun. Terus yang kedua ketimpangan juga juga dilihat koefisiennya secara trend itu menurun. Secara keseluruhan trend dalam 5 tahun terakhir itu masih oke”, ucap Prof Telisa.

Pakar Ekonomi UI Prof Telisa Falianty mengungkapkan arah kebijakan pemerintah saat ini sudah dirasakan oleh masyarakat. Namun disisi lain penting untuk pemerintah datangkan investasi yang besar, tetap menjaga tarif listrik dan menjaga fiskal tetap stabil.

“Saat ini kebijakan pemerintah telah menyentuh masyarakat bawah namun perlu ada upaya lebih untuk mendatangkan investasi, kemudian tarif listrik ditahan agar tidak naik, dan menjaga fiskal agar program prioritas ini bisa terus berjalan”, katanya.

Lebih lanjut disampaikan prof Telisa bahwa pemerintah memiliki “PR” untuk kelas menengah karena terkena dampak geopolitik dan harus memberikan stimulus ya sesuai dengan kebutuhannya.

“Kelas menengah perlu dipikirkan oleh pemerintah dengan stimulusnya yang tepat, kelompok ini yang semakin terhimpit dari guncangan geopolitik. PR pemerintah bagaimana kebijakan dirasakan oleh kelas menengah, agar in this economy kita bisa menciptakan optimisme dan trust tapi harus ada kerja bersama,” tutupnya.

JAKARTA – Pemerintah dinilai mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di atas 5% di tengah ketidakpastian ekonomi global. Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan tersebut semakin dirasakan masyarakat secara luas.

Tenaga Ahli Bakom RI, Fithra Faisal, mengatakan struktur pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan perubahan. Jika sebelumnya pertumbuhan lebih banyak ditopang konsumsi, kini investasi mulai memberikan kontribusi yang semakin kuat.

“Kalau kita bisa zoom in ke variabel pertumbuhan ekonomi tadi, ada yang biasa disebut sebagai investasi. Itu pertumbuhannya di kuartal ke-IV tahun 2025 tumbuhnya 6,12%, di kuartal satu tahun 2026 tumbuhnya 5,96%, dan tahun ini kuartal duanya itu 6,87%,” ujar Fithra dalam dialog di stasiun televisi nasional, (24/9).

Fithra menyebut peningkatan investasi juga terlihat dari realisasi penanaman modal asing. Investasi asing pada kuartal II 2026 disebut tumbuh 27,4% dan secara semester I tumbuh 17%.

“Sehingga pada akhirnya kita bisa melihat roadmap pembangunan Indonesia ke depan itu tidak hanya berbasis komoditas, tetapi juga berbasis nilai tambah,” katanya.

Fithra menambahkan realisasi investasi semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun dan menyerap 1,45 juta tenaga kerja. Menurutnya, tantangan selanjutnya memastikan investasi memiliki daya serap yang kuat terhadap tenaga kerja dan mendorong ekonomi inklusif.

“Roadmap pembangunan bangsa ini bukan hanya mengundang investasi, tetapi apa yang di balik angka-angka itu, apakah dia bisa mendatangkan ekonomi inklusif yang menyejahterakan masyarakat,” jelas Fithra.

Sementara itu, Pakar Ekonomi UI, Prof. Telisa Falianty mengatakan stabilitas ekonomi tidak hanya dapat dilihat dari pertumbuhan, tetapi juga inflasi dan kondisi ketenagakerjaan.

“Secara makro tiga variabel indikator utama yang konvensional itu kita baik,” ungkapnya.

Ia menjelaskan tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 4,65%. Menurutnya, tren kemiskinan dan ketimpangan juga menunjukkan perbaikan, meski masih terdapat pekerjaan rumah untuk memastikan ukuran ekonomi semakin sesuai dengan kondisi masyarakat.

Telisa menekankan pentingnya memperkuat dampak pertumbuhan ekonomi di tingkat masyarakat. Menurut dia, kebijakan pemerintah perlu terus dievaluasi agar manfaat investasi dan penciptaan lapangan kerja dapat dirasakan kelompok masyarakat yang lebih luas.

“Bagaimana kebijakan-kebijakan supaya ini dirasakan oleh masyarakat,” singkatnya.

Pemerintah selanjutnya perlu memastikan berbagai kebijakan dan program ekonomi dapat semakin memperluas manfaat pertumbuhan hingga ke tingkat Masyarakat melalui penguatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta kebijakan yang menjaga keterjangkauan kebutuhan masyarakat.

Jakarta – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Profesor Telisa Falianty menilai fondasi ekonomi nasional tetap terjaga. Namun, ia mengingatkan pertumbuhan harus semakin terasa melalui pekerjaan, harga kebutuhan yang terjangkau, dan peluang usaha.

“Kita cukup apresiasi pemerintah bisa menjaga itu bahkan lebih dari 5%,” kata Telisa, dalam sebuah dialog di stasiun televisi nasional, (24/9).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi tumbuh 5,29 persen pada kuartal II 2026. Inflasi tahunan Agustus tercatat 3,19 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka Februari berada di angka 4,68 persen.

Telisa menyebut stabilitas itu penting di tengah gangguan rantai pasok global. Dari sisi kesejahteraan, ia melihat kemiskinan cenderung menurun, meski perhatian terhadap kelompok menengah tetap diperlukan. BPS mencatat tingkat kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen. Rasio gini pada periode yang sama tercatat 0,368, naik tipis dari September 2025 tetapi lebih rendah dibanding Maret 2025.

“Saya melihat kebijakan pemerintah sudah mengarah ke penciptaan lapangan kerja dan investasi,” ujar Telisa.

Menurutnya, pemerintah telah berupaya menjaga daya beli dan keberlanjutan program prioritas. Tantangan berikutnya ialah memastikan manfaat kebijakan sampai ke masyarakat, terutama generasi muda yang mencari pekerjaan dan kelas menengah yang menghadapi tekanan biaya hidup. Baginya, ukuran keberhasilan berikutnya bukan hanya angka pertumbuhan, melainkan perbaikan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Ia mencontohkan besarnya minat terhadap program magang sebagai sinyal kebutuhan lapangan kerja. Karena itu, pengawasan pelaksanaan program perlu diperkuat bersama pemerintah daerah dan balai pelatihan. Telisa juga meminta pungutan liar yang menghambat perizinan dan usaha mikro, kecil, dan menengah ditindak.

Di tempat yang sama, Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) RI Fithra Faisal melihat investasi semakin berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Konsumsi, menurut dia, masih tumbuh sekitar 5 persen, sementara investasi mulai memperkuat struktur pertumbuhan.

“Kita sudah ada perubahan struktur yang tadinya fokus ke konsumsi sekarang bergerak ke investasi,” kata Fithra.

Meski begitu, Fithra menekankan investasi harus membuka peluang kerja dan menekan kemiskinan di daerah tujuan. Ia menyebut industrialisasi sebagai jalan memperluas pekerjaan formal bagi kelas menengah. Menurutnya, belanja negara untuk pendidikan, perlindungan sosial, kesehatan, dan pangan juga perlu memastikan hasil pertumbuhan kembali dirasakan masyarakat.

“Pemerintah hadir hari ini untuk memberikan paling banyak pada yang menerima paling sedikit,” ujarnya.****

Jakarta, Menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran (Pragib), arah kebijakan ekonomi nasional di bawah pemerintahan Pragib dinilai sudah berada di jalur yang tepat untuk membangun optimisme ekonomi Indonesia.

Pakar Ekonomi UI, Prof. Telisa Falianty dan Tenaga Ahli Bakom RI, Fithra Faisal, Ph.D. mengungkapkan hal ini dalam diskusi bertema ”Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Bangun Optimisme Ekonomi Indonesia”. Keduanya menyoroti strategi fiskal, stimulus domestik, serta ketahanan fundamental yang krusial bagi masa depan ekonomi nasional.

Prof. Telisa Falianty mengatakan kita bicara makro dan mikro, namun lihat makronya dulu. Secara makro kita bisa menjaga stabilitas ekonomi minimal di 5%. Kita cukup apresiasi pemerintah bisa menjaga itu bahkan lebih dari 5%.

”Inflasi kita terjaga, meski ada Elnino dan supply chain disruption di Selat Hormuz. Kita masih bisa menjaga harga-harga kebutuhan pokok, meskipun ada beberapa nanti yang mulai naik karena adanya low season,” katanya di salah satu stasiun TV swasta nasional, di Jakarta, Kamis (24/9) petang.

Sementara dari sisi mikro dan kualitas melihat ketimpangan dan kemiskinan. Overall tingkat kemiskinan kita trendnya memang menurun, begitu juga dari sisi ketimpangan koefisien kita secara trend ikut menurun.

”Meskipun setahun terakhir ini ada naik tapi naiknya kecil banget. Tapi overall trend dalam 5 tahun terakhir itu masih oke,” lanjutnya.

Arah kebijakan pemerintah saat ini sudah dirasakan oleh masyarakat, bagaimana mendatangkan investasi, kemudian iuran BPJS, tarif listrik ditahan agar tidak naik, dan menjaga fiskal agar program prioritas ini bisa terus berjalan.

”Jika dikaitkan program prioritas sudah ada perbaikan. Wajar jika desain awal ada kekurangan tapi yang penting terus dilakukan perbaikan agar multiplier effect dirasakan Masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Fithra Faisal, Ph.D. mengatakan bahwa komponen utama pertumbuhan ekonomi sudah mulai berubah. yang tadinya fokus ke konsumsi sekarang ke investasi. Dari kuartal IV tahun 2025 hingga kuartal I dan II 2026 tumbuh positif.

”Jika zoom in ke variabel pertumbuhan kita bisa lihat ke investasi, dimana komponen utama pertumbuhan ekonomi sudah mulai berubah mulai ditopang oleh investasi,” ujarnya.

Kita juga sudah ada perubahan struktur. Investasi yang lain akan terus berdatangan dari hasil berkunjung ke Jepang, Jerman, Perancis, Rusia, dan China. Negara-negara ini memiliki komitmen investasi yang sangat strategis.

“Melihat potensi investasi yang besar menunjukkan bahwa roadmap pembangunan bangsa ke depan berbasis nilai tambah,” ucap Fithra.

Fithra juga mengungkapkan bahwa terdapat masalah juga, yaitu investasi masuk tapi ada beberapa tempat yang tingkat kemiskinan dan pengangguran stagnan. Ini menjadi concern presiden.

”Oleh karena itu, pentingnya roadmap pembangunan bangsa bukan hanya investasi tetapi juga mendatangnan ekonomi yang inklusif,” pungkasnya. [*]

Jakarta – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah kebijakan ekonomi pemerintah dinilai sudah dirasakan masyarakat.

Pakar Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Prof. Telisa Falianty mengatakan, sejumlah kebijakan pemerintah telah diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong investasi dan kesinambungan program prioritas.

Hal itu disampaikan Telisa saat menjadi narasumber dalam dialog ekonomi yang ditayangkan salah satu stasiun televisi swasta. Ia mencontohkan upaya pemerintah dalam mendatangkan investasi, menjaga iuran BPJS, menahan tarif listrik agar tidak naik, serta mempertahankan kondisi fiskal.

“Arah kebijakan pemerintah saat ini sudah dirasakan oleh masyarakat, bagaimana mendatangkan investasi, kemudian iuran BPJS, tarif listrik ditahan agar tidak naik, dan menjaga fiskal agar program prioritas ini bisa terus berjalan,” kata Telisa.

Menurut dia, pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah juga terus mengalami penyempurnaan.

Telisa menilai kekurangan dalam desain awal sebuah program merupakan hal yang wajar. Namun, perbaikan perlu terus dilakukan agar manfaat kebijakan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Sebenarnya jika dikaitkan program prioritas sudah ada perbaikan. Wajar jika desain awal ada kekurangan, tapi yang penting terus dilakukan perbaikan agar multiplier effect dirasakan masyarakat, yaitu bagaimana akses pekerjaan, harga terjangkau, ada tabungan masyarakat, itu sedang diupayakan,” ujarnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI), Fithra Faisal mengatakan, struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai menunjukkan perubahan.

Menurut Fithra, investasi kini semakin berperan dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jika zoom in ke variabel pertumbuhan, bisa kita lihat ke investasi, di mana komponen utama pertumbuhan ekonomi sudah mulai berubah, mulai ditopang oleh investasi,” kata Fithra.

Ia mengatakan, perubahan struktur tersebut mulai terlihat sejak kuartal IV 2025 dan berlanjut pada kuartal I serta kuartal II 2026 dengan pertumbuhan positif.

Fithra juga menyebut peluang investasi masih terbuka dari sejumlah negara, antara lain Jepang, Jerman, Perancis, Rusia, dan China.

Menurut dia, negara-negara tersebut memiliki komitmen investasi strategis yang dapat mendukung pembangunan nasional.

“Melihat potensi investasi yang besar menunjukkan bahwa roadmap pembangunan bangsa ke depan berbasis nilai tambah,” pungkasnya. (*)

JAKARTA — Pakar ekonomi menyoroti arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran yang menempatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja sebagai fokus utama di tengah dinamika global.

Pakar Ekonomi UI, Prof. Telisa Falianty, menilai indikator makroekonomi nasional berada dalam kondisi yang baik.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi terjaga di atas 5 persen, inflasi terkendali di kisaran 3 persen, dan tingkat pengangguran terbuka turun ke angka 4,65 persen.

“Arah kebijakann pemerintah saat ini sudah dirasakan oleh masyarakat, bagaimana mendatangkan investasi, kemudian iuran bpjs, tarif listrik ditahan agar tidak naik, dan menjaga fiskal agar program prioritas ini bisa terus berjalan,” kata Prof. Telisa dalam acara dialog di salah satu stasiun TV swasta di Jakarta (24/09).

Dari sisi mikro, tren kemiskinan dan ketimpangan dalam lima tahun terakhir menunjukkan perbaikan.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya pengawasan di lapangan, khususnya untuk memastikan program lapangan kerja seperti pemagangan tersosialisasi dengan baik melalui kerja sama bersama pemerintah daerah dan media.

“Program lapangan kerja, kemarin ada program magang yang banyak peminatnya. Artinya generasi muda banyak yang membutuhkan,” ungkapnya.

Pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus serta stimulus bagi kelompok kelas menengah yang rentan terhadap guncangan geopolitik.

Senada dengan itu, Tenaga Ahli Bakom RI, Fithra Faisal, Ph.D., mengungkapkan adanya transformasi struktur ekonomi yang kini mulai ditopang oleh investasi, bukan lagi sekadar consumption-driven.

“Kita sudah ada perubahan struktur yang tadinya fokus ke konsumsi sekarang bergerak ke investasi. Dari kuartal IV tahun 2025 hingga kuartal I dan II 2026 tumbuh positif,” kata Fithra.

Komitmen investasi strategis dari berbagai negara seperti Jepang, Jerman, Prancis, Rusia, dan China menunjukkan pergeseran menuju roadmap pembangunan berbasis nilai tambah.

“Investasi yang lain akan terus berdatangan dari hasil anjang ke Jepang, Jerman, Perancis, Rusia, dan China. Negara-negara ini memiliki komitmen investasi yang sangat strategis,” jelasnya.

Fithra juga mengingatkan agar pertumbuhan investasi tetap diiringi dengan ekonomi yang inklusif untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran di sejumlah daerah, sejalan dengan fokus utama presiden untuk melakukan transformasi menyeluruh demi keadilan sosial.

Kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran yang berfokus pada investasi dan penciptaan lapangan kerja dinilai mampu memperkuat fondasi makroekonomi sekaligus mendorong pembangunan inklusif yang berkeadilan sosial bagi masyarakat. [-RWA]

JAKARTA – Capaian dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan arah transformasi ekonomi yang semakin bertumpu pada investasi produktif. Stabilitas ekonomi yang tetap terjaga di tengah tekanan global dinilai menjadi modal untuk menarik investasi sekaligus memperluas kapasitas produksi nasional.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) RI Fithra Faisal Hastiadi mengatakan komponen pertumbuhan ekonomi mulai memperlihatkan perubahan. Konsumsi tetap berperan penting, namun investasi semakin menguat sebagai sumber pertumbuhan.

“Kita sudah ada perubahan struktur yang tadinya fokus ke konsumsi, sekarang bergerak ke investasi. Dari kuartal IV tahun 2025 hingga kuartal I dan II 2026 tumbuh positif,” kata Fithra dalam sebuah dialog di stasiun televisi swasta.

Menurutnya, peluang investasi juga terbuka dari hubungan ekonomi Indonesia dengan Jepang, Jerman, Prancis, Rusia dan China.

“Melihat potensi investasi yang besar menunjukkan bahwa roadmap pembangunan bangsa ke depan berbasis nilai tambah,” ujarnya.

Fithra menekankan investasi bukan tujuan akhir. Modal yang masuk menghasilkan industrialisasi, pekerjaan formal dan pertumbuhan yang menjangkau masyarakat lebih luas. Ia juga menekankan pentingnya mempertahankan transisi menuju perekonomian yang ditopang investasi produktif dan peningkatan kualitas SDM.

Sementara itu, Guru Besar FEB Universitas Indonesia Prof. Telisa Aulia Falianty menilai pemerintah mampu mempertahankan sejumlah indikator makro di tengah gejolak eksternal.

“Secara makro kita bisa menjaga stabilitas ekonomi minimal di 5 persen. Kita cukup apresiasi pemerintah bisa menjaga itu bahkan lebih dari 5 persen,” kata Telisa.

Ia juga menyoroti inflasi yang relatif terkendali dan tren pengangguran yang menurun. Menurutnya, capaian makro harus semakin diterjemahkan menjadi manfaat di tingkat rumah tangga.

“Saya melihat kebijakan pemerintah sudah mengarah ke penciptaan lapangan kerja dan investasi,” ujarnya.

Telisa mendukung pemerintah memperkuat implementasi di lapangan, khususnya akses pekerjaan bagi generasi muda dan kelas menengah, pengawasan perizinan, pemberantasan pungutan liar, serta perlindungan UMKM.

Dengan demikian, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan upaya menjaga stabilitas sekaligus menggeser mesin pertumbuhan menuju investasi yang makin dipercaya dunia.

Oleh: Raka Wibisono*

Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, arah pembangunan ekonomi Indonesia mulai menunjukkan hasil yang semakin relevan dengan kehidupan masyarakat. Capaian tersebut tidak hanya dapat dilihat dari indikator makroekonomi, tetapi juga dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga, membuka kesempatan kerja, mendorong investasi, melindungi daya beli, serta memastikan penerimaan negara kembali memberikan manfaat kepada masyarakat. Di tengah dinamika ekonomi global, konsistensi pemerintah menjaga fondasi ekonomi menjadi modal penting untuk membangun optimisme dan kepercayaan publik.

Pakar Ekonomi Universitas Indonesia, Prof. Telisa Falianty, dalam sebuah dialog di stasiun televisi nasional, melihat kemampuan pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 persen sebagai salah satu capaian penting. Menurutnya, secara makro stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga, bahkan mampu berada di atas 5 persen. Stabilitas tersebut menjadi fondasi bagi berbagai program pembangunan karena perekonomian yang tumbuh secara konsisten memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan agenda prioritas sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha.

Capaian lain yang tidak kalah penting adalah kemampuan menjaga inflasi. Dalam pandangan Telisa, tingkat inflasi saat ini relatif lebih terkendali dibandingkan periode ketika inflasi berada pada kisaran 6 hingga 8 persen. Rata-rata inflasi yang berada di sekitar 3 persen menunjukkan adanya upaya menjaga harga kebutuhan pokok agar tetap relatif stabil. Kondisi tersebut menjadi penting karena stabilitas harga berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun terdapat sejumlah komoditas yang dapat mengalami kenaikan akibat faktor musiman, secara umum pemerintah dinilai mampu menjaga stabilitas harga di tengah berbagai gangguan rantai pasok.

Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka yang berada pada angka 4,65 persen juga menjadi indikator penting. Telisa melihat tiga variabel makro utama, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran, berada dalam kondisi yang relatif baik. Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak berdiri sendiri, tetapi berjalan bersamaan dengan upaya menjaga stabilitas harga dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Perkembangan positif juga terlihat dari sisi kemiskinan dan ketimpangan. Telisa menyampaikan bahwa secara keseluruhan tren tingkat kemiskinan terus menurun. Sementara dari sisi ketimpangan, tren dalam lima tahun terakhir juga menunjukkan perbaikan, meskipun dalam satu tahun terakhir terdapat sedikit kenaikan. Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi secara bertahap diarahkan agar manfaat pertumbuhan dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat.

Kebijakan pemerintah juga mulai mengarah pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi. Telisa menilai program-program prioritas telah menunjukkan perbaikan dan terus disempurnakan. Hal yang paling penting adalah memastikan multiplier effect pembangunan dapat dirasakan masyarakat melalui akses pekerjaan, harga yang terjangkau, serta meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memiliki tabungan. Upaya pemerintah mendatangkan investasi, menjaga tarif listrik agar tidak meningkat, serta mempertahankan keberlanjutan fiskal menjadi bagian dari kebijakan yang mendukung tujuan tersebut.

Tenaga Ahli Bakom RI, Fithra Faisal, melihat adanya perubahan struktur dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika sebelumnya konsumsi menjadi salah satu penopang utama, kini investasi mulai memiliki peran yang semakin besar. Perubahan tersebut menunjukkan adanya transformasi dalam struktur perekonomian nasional. Investasi yang masuk membuka peluang bagi pembangunan industri dan penciptaan nilai tambah sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada konsumsi masyarakat.

Menurut Fithra, potensi investasi yang besar juga menunjukkan bahwa roadmap pembangunan Indonesia ke depan semakin diarahkan pada penciptaan nilai tambah. Komitmen investasi dari berbagai negara menjadi modal untuk memperkuat fondasi ekonomi sekaligus membuka kesempatan kerja. Namun, manfaat investasi harus terus diarahkan agar semakin inklusif, terutama bagi wilayah dan kelompok masyarakat yang masih menghadapi persoalan kemiskinan dan pengangguran.

Di sinilah pentingnya kebijakan pemerintah yang menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan. Fithra menegaskan bahwa uang pajak yang dikumpulkan dari masyarakat pada akhirnya dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai sektor prioritas, seperti pendidikan, perlindungan sosial, kesehatan, dan ketahanan pangan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak semata-mata mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan hasil pembangunan kembali kepada masyarakat.

Bagi kelas menengah, pendekatan yang diperlukan adalah penciptaan kesempatan ekonomi. Fithra menilai penguatan kelas menengah tidak cukup dilakukan melalui bantuan sosial, melainkan melalui penciptaan lapangan kerja formal. Industrialisasi menjadi salah satu jalan untuk membuka ruang pekerjaan sekaligus meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.

Pada akhirnya, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dapat dibaca sebagai fase konsolidasi dan transformasi ekonomi. Stabilitas pertumbuhan, pengendalian inflasi, penurunan pengangguran dan kemiskinan, penguatan investasi, serta keberlanjutan program prioritas menunjukkan arah pembangunan yang semakin berorientasi pada manfaat masyarakat. Pekerjaan berikutnya adalah memastikan kebijakan yang sudah berjalan semakin kuat di tingkat lapangan.

Penguatan pelaksanaan program, perluasan akses pekerjaan, pemberdayaan UMKM, peningkatan kemudahan berusaha, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga pelatihan akan semakin memperkuat manfaat capaian makro bagi masyarakat. Melalui kolaborasi dan penyempurnaan kebijakan secara berkelanjutan, transformasi ekonomi diharapkan semakin membuka peluang, menghadirkan kesejahteraan, serta memperkuat optimisme dan kepercayaan masyarakat terhadap arah pembangunan nasional.

*Penulis merupakan Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik

Jakarta – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penguatan investasi dan penciptaan lapangan kerja formal menjadi bagian penting dalam menjaga daya tahan kelas menengah. Arah tersebut dinilai menjadi salah satu cara agar pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat yang semakin luas kepada masyarakat.

Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Fithra Faisal mengatakan struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai menunjukkan perubahan dengan investasi yang semakin berperan menopang perekonomian.

“Kita sudah ada perubahan struktur yang tadinya fokus ke konsumsi sekarang bergerak ke investasi. Dari kuartal IV tahun 2025 hingga kuartal I dan II 2026 tumbuh positif,” ujar Fithra.

Menurutnya, potensi investasi dari sejumlah negara juga masih besar. Namun, investasi yang masuk perlu diarahkan agar mampu menciptakan pertumbuhan yang inklusif sekaligus memperluas kesempatan kerja.

Fithra menilai penguatan kelas menengah akan lebih efektif melalui terbukanya pekerjaan produktif di sektor formal.

“Cara membantu middle class bukan memberikan bansos, itu akan menghilangkan martabatnya, tetapi memberikan kesempatan kerja di sektor formal. Industrialisasi tujuannya menciptakan ruang kerja di sektor formal itu,” katanya.

Sementara itu, Pakar Ekonomi Universitas Indonesia, Prof. Telisa Falianty menilai kondisi makroekonomi Indonesia relatif terjaga di tengah gejolak global. Pertumbuhan ekonomi tetap berada di kisaran 5 persen, inflasi lebih terkendali, serta tingkat pengangguran menunjukkan tren penurunan.

Menurut Telisa, kebijakan pemerintah juga telah bergerak ke arah penciptaan lapangan kerja dan investasi. Tantangan berikutnya adalah memastikan manfaat kebijakan tersebut semakin terasa di tingkat masyarakat.

“Kelas menengah sedang dipikirkan oleh pemerintah bagaimana stimulusnya, kelompok ini yang semakin terhimpit dari guncangan geopolitik. PR kita bagaimana kebijakan dirasakan oleh kelas menengah, agar in this economy kita bisa menciptakan optimisme dan trust tapi harus ada kerja bersama,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah perlu terus memperkuat pengawasan di lapangan, kemudahan memperoleh pekerjaan, pelatihan tenaga kerja, serta memberantas pungutan liar yang dapat menghambat investasi dan UMKM.

Penguatan investasi yang disertai perluasan lapangan kerja formal diharapkan semakin memperluas kesempatan kerja, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat daya tahan kelas menengah sebagai salah satu penopang perekonomian nasional.