Jakarta – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) RI menyoroti perubahan struktur penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi dinilai mulai mengambil peran lebih besar, sementara konsumsi masyarakat tetap menjadi penopang penting perekonomian.

Tenaga Ahli BAKOM RI Fithra Faisal mengatakan perubahan tersebut mulai terlihat dari kinerja perekonomian sejak kuartal IV 2025 hingga dua kuartal pertama 2026. Di tengah gejolak ekonomi global, perekonomian Indonesia dinilai tetap menunjukkan daya tahan.

“Kita sudah ada perubahan struktur yang tadinya fokus ke konsumsi sekarang bergerak ke investasi,” kata Fithra dalam sebuah dialog di stasiun televisi nasional, Kamis (24/9).

Ia menyebut konsumsi masih tumbuh di kisaran 5%, namun investasi mulai memberikan kontribusi semakin kuat terhadap pertumbuhan. Menurut Fithra, pergeseran tersebut mencerminkan transformasi ekonomi yang mulai bergerak menuju penciptaan nilai tambah.

Komitmen investasi dari sejumlah negara seperti Jepang, Jerman, Prancis, Rusia, dan China, kata Fithra, juga membuka peluang bagi penguatan industri nasional. Tantangannya adalah memastikan investasi tersebut memberikan dampak langsung terhadap masyarakat di daerah tujuan investasi.

Fithra menyoroti masih adanya wilayah penerima investasi yang tingkat kemiskinan dan penganggurannya belum banyak berubah. Karena itu, investasi perlu semakin diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja formal sekaligus menggerakkan perekonomian setempat.

Menurutnya, pemerintah harus mengutamakan warga yang paling membutuhkan. “Itu prinsip keadilan,” ujarnya.

Ia menambahkan, anggaran pendidikan, perlindungan sosial, kesehatan, dan ketahanan pangan diarahkan agar manfaat pembangunan kembali dirasakan masyarakat.

Di tempat yang sama, Pakar Ekonomi Universitas Indonesia Profesor Telisa Falianty turut mengapresiasi kemampuan pemerintah menjaga stabilitas makroekonomi. Perekonomian Indonesia pada kuartal II 2026 tercatat tumbuh 5,29% secara tahunan. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 berada di angka 4,68%.

“Kita cukup apresiasi pemerintah bisa menjaga itu bahkan lebih dari 5%,” kata Telisa.

Telisa menilai arah kebijakan pemerintah telah mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi. Meski demikian, manfaat pertumbuhan perlu semakin dirasakan kelas menengah dan pelaku usaha kecil. Pengawasan di lapangan juga perlu diperkuat, terutama terhadap pungutan liar dan hambatan perizinan yang dapat mengganggu kegiatan usaha. ****

Jakarta – Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, sejumlah indikator ekonomi dinilai menunjukkan capaian positif di tengah gejolak global. Meski demikian, penguatan kelas menengah dan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian.

Pakar Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Prof. Telisa Falianty menilai pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi, terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang bertahan di kisaran 5 persen, inflasi relatif terkendali, serta tingkat pengangguran terbuka yang terus menurun.

“Secara makro kita bisa menjaga stabilitas ekonomi minimal di 5 persen. Kita cukup apresiasi pemerintah bisa menjaga itu bahkan lebih dari 5 persen,” kata Prof Telisa dalam dialog di stasiun televisi swasta, Rabu (24/9).

Menurutnya, kemampuan menjaga inflasi di kisaran 3 persen juga patut dicatat di tengah El Nino dan gangguan rantai pasok global. Tren kemiskinan dan ketimpangan dalam beberapa tahun terakhir juga dinilainya masih menunjukkan arah yang relatif baik.

Telisa mengatakan kebijakan pemerintah telah mengarah pada penciptaan lapangan kerja dan investasi. Namun, pemerintah perlu memastikan manfaat pertumbuhan semakin dirasakan masyarakat, khususnya kelas menengah.

“PR kita bagaimana kebijakan dirasakan oleh kelas menengah, agar in this economy kita bisa menciptakan optimisme dan trust, tapi harus ada kerja bersama,” ujarnya.

Ia mendorong pengawasan lebih kuat di tingkat mikro, mulai dari akses lapangan kerja hingga pemberantasan pungutan liar yang menghambat UMKM. Kolaborasi pemerintah pusat, pemda, balai pelatihan, dan media juga dinilai penting agar kebijakan lebih efektif di lapangan.

Sementara itu, Tenaga Ahli Bakom RI Fithra Faisal mengatakan struktur pertumbuhan ekonomi mulai bergerak dari dominasi konsumsi menuju dukungan investasi.

“Kita sudah ada perubahan struktur yang tadinya fokus ke konsumsi, sekarang bergerak ke investasi,” kata Fithra.

Menurutnya, investasi perlu diarahkan untuk menciptakan ekonomi yang semakin inklusif dan memperluas pekerjaan formal. Hal tersebut menjadi penting terutama bagi kelompok kelas menengah.

“Cara membantu middle class bukan memberikan bansos, tetapi memberikan kesempatan kerja di sektor formal. Industrialisasi tujuannya menciptakan ruang kerja di sektor formal itu,” pungkasnya.

JAKARTA — Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, investasi semakin menjadi salah satu penggerak penting pertumbuhan ekonomi Indonesia. Arah kebijakan pemerintah dinilai tidak sekadar mengejar peningkatan investasi, tetapi juga memastikan masuknya modal mampu menciptakan lapangan kerja dan memperluas manfaat pembangunan.

Hal tersebut disampaikan dalam talkshow di salah satu stasiun televisi swasta nasional yang membahas perkembangan ekonomi Indonesia menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Tenaga Ahli Bakom RI Fithra Faisal, Ph.D. dan Pakar Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Telisa Falianty menyoroti perubahan struktur pertumbuhan, perkembangan investasi, stabilitas ekonomi, hingga pemerataan manfaat pembangunan.

Tenaga Ahli Bakom RI Fithra Faisal, Ph.D. mengatakan struktur pertumbuhan ekonomi mulai mengalami perubahan, dari sebelumnya lebih banyak ditopang konsumsi menuju penguatan investasi. Perubahan tersebut terlihat sejak kuartal IV 2025 hingga kuartal I dan II 2026.

“Komponen utama pertumbuhan ekonomi sudah mulai berubah. Konsumsi kita masih sekitar 5 persen, tetapi sudah mulai ditopang oleh pergerakan investasi. Maka kita bisa melihat di situ ada transformasi,” ujar Fithra Faisal, Ph.D.

Menurut Fithra, peluang investasi juga masih terbuka seiring komitmen investasi dari sejumlah negara, antara lain Jepang, Jerman, Prancis, Rusia, dan China. Potensi tersebut dinilai dapat memperkuat pembangunan berbasis nilai tambah.

“Investasi yang besar menunjukkan bahwa roadmap pembangunan bangsa ke depan berbasis nilai tambah, tetapi investasi juga harus mendatangkan ekonomi yang inklusif,” tegas Fithra Faisal, Ph.D.

Sementara itu, Prof. Telisa Falianty menilai stabilitas ekonomi menjadi modal penting untuk memperluas dampak kebijakan pemerintah. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi dapat dijaga di atas 5 persen, sementara inflasi dan tingkat pengangguran juga relatif terkendali.

“Secara makro tiga variabel utama yang konvensional bisa dibilang baik. Tinggal bagaimana kebijakan tersebut semakin dirasakan masyarakat di tingkat mikro,” ujar Prof. Telisa Falianty.

Telisa menambahkan, pemerintah perlu memperkuat pengawasan di lapangan, terutama terkait penciptaan lapangan kerja, kemudahan investasi, dan perlindungan UMKM.

“Program dan kebijakan di level makro sudah banyak. Pemerintah perlu lebih banyak melihat di lapangan agar multiplier effect-nya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Prof. Telisa Falianty. (*)

Jakarta – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai mulai bergeser. Investasi semakin mengambil peran sebagai motor pertumbuhan, melengkapi konsumsi masyarakat yang selama ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi nasional.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) RI, Fithra Faisal, Ph.D., mengatakan perkembangan tersebut terjadi di tengah dinamika ekonomi global. Sejumlah indikator makroekonomi Indonesia masih menunjukkan ketahanan dibandingkan rata-rata dalam satu dekade terakhir.

“Dari tiga variabel makro, di tengah gejolak ekonomi global, ini sudah di atas rata-rata 10 tahun terakhir,” kata Fithra di salah stasiun televisi nasional, Kamis (24/9).

Menurutnya, perubahan struktur pertumbuhan semakin terlihat dari meningkatnya kontribusi investasi. Tren positif tersebut tercatat sejak kuartal IV 2025 hingga kuartal I dan II 2026.

“Kita sudah ada perubahan struktur yang tadinya fokus ke konsumsi sekarang bergerak ke investasi. Dari kuartal IV tahun 2025 hingga kuartal I dan II 2026 tumbuh positif,” ujarnya.

Fithra mengatakan peluang investasi ke depan juga semakin terbuka melalui kerja sama dengan sejumlah negara, seperti Jepang, Jerman, Prancis, Rusia, dan China. Masuknya investasi strategis tersebut dinilai dapat mendorong pembangunan ekonomi berbasis nilai tambah.

“Melihat potensi investasi yang besar menunjukkan bahwa roadmap pembangunan bangsa ke depan berbasis nilai tambah,” katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan peningkatan investasi perlu diikuti pemerataan manfaat ekonomi. Masih terdapat wilayah dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang stagnan sehingga pertumbuhan perlu diarahkan agar semakin inklusif.

“Roadmap pembangunan bangsa bukan hanya investasi, tetapi juga mendatangkan ekonomi yang inklusif,” tegasnya.

Pakar Ekonomi Universitas Indonesia, Prof. Telisa Falianty, menilai stabilitas makro menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pertumbuhan. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi yang terjaga di atas lima persen, inflasi sekitar tiga persen, serta tingkat pengangguran terbuka 4,65 persen sebagai indikator yang relatif stabil.

“Secara makro kita bisa menjaga stabilitas ekonomi minimal di 5%. Kita cukup apresiasi pemerintah bisa menjaga itu bahkan lebih dari 5%,” kata Telisa.

Telisa menilai tantangan berikutnya berada pada tingkat mikro, terutama memastikan investasi menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, dan menghasilkan multiplier effect bagi masyarakat.

“Program dan policy di level makro sudah banyak, pemerintah perlu lebih banyak melihat di lapangannya,” ujarnya.

Dengan momentum investasi yang semakin kuat, peluang kerja sama global, serta penguatan industrialisasi dan UMKM, transformasi ekonomi diharapkan mampu membuka lebih banyak kesempatan kerja sekaligus memperluas manfaat pertumbuhan bagi masyarakat.

JAKARTA — Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) RI menyoroti capaian pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjaga stabilitas sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional menjelang dua tahun pemerintahan. Di tengah dinamika ekonomi global, berbagai indikator menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia, sementara pemerintah terus mendorong kebijakan yang diarahkan untuk memperluas manfaat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tenaga Ahli BAKOM RI, Fithra Faisal, mengatakan kondisi ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan di tengah gejolak ekonomi global. Menurutnya, struktur pertumbuhan ekonomi mulai mengalami perubahan dengan investasi yang semakin berperan dalam menopang perekonomian.

“Dari sisi consumption driven, konsumsi kita masih 5%-an. Tapi sudah mulai ditopang oleh pergerakan dari sisi investasi. Maka kita bisa melihat di situ ada transformasi,” ujar Fithra dalam sebuah dialog di stasiun televisi swasta.

Fithra menjelaskan, pertumbuhan investasi yang positif sejak kuartal IV 2025 hingga kuartal I dan II 2026 menjadi indikasi semakin kuatnya peran investasi dalam perekonomian. Komitmen investasi dari Jepang, Jerman, Prancis, Rusia, dan China juga dinilai membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan pembangunan berbasis nilai tambah.

Ia menambahkan, pemerintah tidak hanya mendorong masuknya investasi, tetapi juga memastikan penerimaan negara dapat kembali memberikan manfaat kepada masyarakat melalui berbagai program prioritas. “Uang pajak yang dikumpulkan masyarakat akan kembali ke masyarakat,” kata Fithra.

Pakar Ekonomi Universitas Indonesia, Prof. Telisa Falianty, juga menilai pemerintah mampu menjaga sejumlah indikator utama ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berada di sekitar 5 persen, sementara inflasi relatif terkendali di kisaran 3 persen.

“Secara makro kita bisa menjaga stabilitas ekonomi minimal di 5%. Kita cukup apresiasi pemerintah bisa menjaga itu bahkan lebih dari 5%,” ujar Telisa dalam sebuah dialog di stasiun televisi swasta.

Ia juga menyebut tingkat pengangguran terbuka telah berada di angka 4,65 persen. Sementara itu, tren kemiskinan secara umum terus menurun dan ketimpangan dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan membaik.

Telisa menilai arah kebijakan pemerintah yang mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja mulai memperkuat fondasi ekonomi masyarakat. “Yang penting terus dilakukan perbaikan agar multiplier effect dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Fithra menegaskan pembangunan ke depan perlu terus diarahkan pada transformasi ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja formal. Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat pertumbuhan yang inklusif serta memastikan capaian PRAGIB semakin dirasakan masyarakat.

Jakarta – Penyediaan rumah subsidi bagi pekerja di kawasan industri terus didorong sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendekatkan hunian dengan lokasi kerja.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, mengatakan perkembangan kawasan industri turut meningkatkan kebutuhan tenaga kerja sehingga penyediaan hunian yang terjangkau bagi pekerja menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan.

“Setiap kawasan industri menurut pandangan kami memerlukan sumber daya manusia yang mumpuni. Karena jumlah penyerapan pegawai dan kebutuhan pekerja akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya kawasan industri,” kata Sid.

Sid menyampaikan banyak penerima KPR subsidi dalam Program 3 Juta Rumah berasal dari kalangan pekerja di kawasan industri. Karena itu, BP Tapera mendorong kolaborasi dengan pengelola kawasan industri untuk mendukung pengembangan perumahan pekerja secara strategis dan terencana.

“Kami ingin berkolaborasi bagaimana secara strategis dan terencana, kami bisa mendukung kawasan industri ini dengan perkembangan perumahannya,” ungkap Sid.

Menurut Sid, KPR subsidi menawarkan sejumlah kemudahan yang dapat membantu pekerja memperoleh hunian, antara lain uang muka yang ringan dan suku bunga tetap hingga masa kredit berakhir.

“Melalui program ini DP-nya hanya perlu 1 persen saja. Suku bunganya 5 persen dan ini tidak berubah hingga KPR tersebut lunas dan rumah menjadi milik,” jelasnya.

Program KPR subsidi juga menyediakan tenor pembiayaan hingga 40 tahun sehingga cicilan dapat disesuaikan agar lebih terjangkau bagi masyarakat.

“Dengan 700 ribu rupiah per bulan, masyarakat sudah dapat menghuni rumah dan mencicil rumah tersebut hingga lunas,” tambah Sid.

Selain kemudahan pembiayaan tersebut, BP Tapera menyediakan sejumlah dukungan dalam program KPR subsidi, mulai dari bantuan uang muka sebesar Rp4 juta, pembebasan PPN, hingga dukungan premi asuransi dari perbankan. BP Tapera juga mengembangkan skema KPR rusun subsidi sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin memperoleh hunian lebih dekat dengan tempat kerja di kawasan perkotaan.

Untuk memperluas akses pembiayaan perumahan bagi pekerja, BP Tapera berkolaborasi dengan 43 mitra perbankan yang siap menyalurkan KPR subsidi. Hingga September 2026, penyaluran KPR Sejahtera FLPP telah mencapai sekitar 50.750 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp18,8 triliun.

Kolaborasi BP Tapera dengan pengelola kawasan industri, pengembang, dan perbankan diharapkan memperluas akses rumah terjangkau sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja. (*)

Jakarta – Pemerintah terus mendorong penyediaan rumah subsidi yang lebih dekat dengan pusat kegiatan ekonomi, khususnya kawasan industri yang menjadi lokasi utama penyerapan tenaga kerja. Integrasi hunian dengan kawasan industri dinilai penting agar pekerja tidak hanya mendapatkan akses kepemilikan rumah, tetapi juga memiliki tempat tinggal yang lebih dekat dengan lokasi kerja.

Komitmen tersebut salah satunya dilakukan melalui kolaborasi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan pengelola kawasan industri, pengembang, perbankan, dan investor. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi pekerja yang berada di sekitar kawasan industri.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, mengatakan perkembangan kawasan industri akan diikuti dengan peningkatan kebutuhan tenaga kerja. Karena itu, penyediaan rumah bagi pekerja perlu dirancang secara strategis agar pertumbuhan kawasan industri berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan pekerja.

“Setiap kawasan industri menurut pandangan kami memerlukan sumber daya manusia yang mumpuni. Karena jumlah penyerapan pegawai dan kebutuhan pekerja akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya kawasan industri,” ujarnya.

Menurutnya, kepemilikan rumah merupakan salah satu bentuk kesejahteraan yang diharapkan pekerja. BP Tapera karena itu membuka peluang kerja sama dengan pengelola kawasan industri untuk merancang dukungan perumahan secara lebih terencana, termasuk melalui skema KPR subsidi.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa penyediaan hunian bagi pekerja perlu dilakukan lebih dekat dengan kawasan industri. Menurutnya, pendekatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga dapat memberikan manfaat terhadap efisiensi mobilitas dan kualitas hidup pekerja.

“Kita ingin pekerja bisa tinggal dekat dengan tempat kerja. Ini bukan hanya soal hunian, tapi juga efisiensi waktu, biaya transportasi, dan peningkatan kualitas hidup,” ujarnya.

Dengan integrasi tersebut, pembangunan rumah subsidi diharapkan tidak lagi hanya berorientasi pada jumlah unit, tetapi juga memperhatikan lokasi, akses transportasi, kedekatan dengan pusat pekerjaan, serta ketersediaan fasilitas pendukung. Pendekatan ini dapat membantu pekerja memperoleh hunian yang lebih layak sekaligus mendukung efisiensi mobilitas tenaga kerja.

Pemerintah bersama BP Tapera, pengembang, perbankan, dan pengelola kawasan industri selanjutnya perlu memperkuat pemetaan kebutuhan hunian pekerja di setiap kawasan. Langkah tersebut penting agar pembangunan rumah subsidi dapat mengikuti perkembangan pusat industri nasional dan menciptakan ekosistem kawasan yang mend

Oleh : Aditya Anggara )*

Pembangunan kawasan industri selama ini menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan aktivitas investasi, sekaligus menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di berbagai daerah. Namun, pertumbuhan kawasan industri juga membawa kebutuhan baru yang tidak kalah penting, yakni tersedianya hunian layak dan terjangkau bagi para pekerja. Karena itu, kebijakan menghadirkan rumah subsidi di kawasan industri menunjukkan bahwa pembangunan tidak berhenti pada pembangunan pabrik dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat yang bekerja dan menggerakkan roda ekonomi.

Hunian yang dekat dengan tempat kerja memiliki arti penting bagi pekerja. Jarak tempat tinggal yang terlalu jauh dapat meningkatkan biaya transportasi dan waktu perjalanan, sementara akses terhadap rumah yang terjangkau masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat berpenghasilan rendah. Kehadiran rumah subsidi di sekitar kawasan industri dapat menjadi bagian dari solusi karena memungkinkan pekerja memperoleh tempat tinggal dengan skema pembiayaan yang lebih terjangkau sekaligus memperpendek jarak antara rumah dan lokasi pekerjaan.

Komitmen pemerintah terhadap penyediaan hunian pekerja kembali ditegaskan dalam agenda terbaru Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pentingnya inovasi, pembenahan, dan penyelesaian berbagai hambatan agar target penyaluran rumah subsidi dapat dicapai. Hingga 21 September 2026, realisasi FLPP tercatat 154.034 unit dari target 350.000 unit tahun ini.

Arah tersebut menunjukkan bahwa penyediaan rumah subsidi ditempatkan sebagai agenda yang membutuhkan percepatan dan penguatan tata kelola. Pemerintah tidak hanya mengejar jumlah unit, tetapi juga mendorong agar mekanisme pembiayaan, pengembang, perbankan, dan penyedia hunian dapat bekerja secara lebih efektif. Dalam konteks kawasan industri, pendekatan ini menjadi penting karena kebutuhan hunian akan terus mengikuti perkembangan investasi dan penyerapan tenaga kerja.

Narasi yang lebih spesifik mengenai hunian pekerja disampaikan Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma dalam ATTEC Global Investment Forum pada 18 September 2026. Pihaknya menjelaskan bahwa berkembangnya kawasan industri akan diikuti meningkatnya kebutuhan tenaga kerja sehingga kesejahteraan pekerja, termasuk akses terhadap kepemilikan rumah, perlu menjadi perhatian. Menurut Sid Herdi, salah satu bentuk kesejahteraan yang diharapkan pekerja adalah memiliki rumah sendiri, dan di situlah peran BP Tapera melalui pembiayaan perumahan menjadi penting.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa rumah pekerja tidak lagi ditempatkan sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Hunian menjadi bagian dari ekosistem kawasan industri. Ketika investasi masuk dan lapangan pekerjaan bertambah, kebutuhan terhadap rumah, transportasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta ruang publik juga ikut meningkat. Karena itu, pembangunan hunian yang terencana sejak awal dapat membantu menciptakan kawasan industri yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

BP Tapera juga mendorong kolaborasi strategis dengan pengelola kawasan industri, pengembang, perbankan, dan investor untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi pekerja. Sid Herdi menyampaikan keinginan BP Tapera untuk bekerja sama secara strategis dan terencana dalam mendukung perkembangan perumahan di kawasan industri. Pendekatan kolaboratif tersebut penting karena penyediaan hunian dalam jumlah besar membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari penyediaan lahan hingga pembiayaan dan pembangunan fisik.

Skema KPR subsidi juga memberikan sejumlah kemudahan bagi masyarakat. BP Tapera menjelaskan bahwa program tersebut antara lain menyediakan uang muka sebesar 1 persen, suku bunga tetap 5 persen hingga kredit lunas, serta tenor pembiayaan hingga 40 tahun. Dalam skema yang disampaikan BP Tapera, terdapat pula bantuan uang muka dan dukungan lain yang dapat meringankan beban masyarakat dalam memperoleh rumah.

Kebijakan hunian pekerja di kawasan industri juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Rumah yang lebih dekat dengan tempat kerja berpotensi mengurangi beban perjalanan harian dan memberikan waktu yang lebih banyak bagi pekerja bersama keluarga. Dari sisi kawasan, keberadaan hunian yang terintegrasi dengan pusat pekerjaan dapat mendukung terbentuknya lingkungan ekonomi baru yang tidak hanya berorientasi pada aktivitas produksi, tetapi juga memperhatikan kualitas kehidupan masyarakat.

Namun, pembangunan rumah subsidi tetap perlu disertai perhatian terhadap kualitas hunian dan fasilitas pendukung. Rumah yang terjangkau perlu berada dalam lingkungan yang memiliki akses transportasi, pendidikan, kesehatan, ruang terbuka, dan fasilitas publik yang memadai. Dengan demikian, masyarakat tidak sekadar mendapatkan bangunan untuk ditinggali, tetapi memperoleh lingkungan kehidupan yang mendukung kesejahteraan keluarga.

Rumah subsidi di kawasan industri dapat menjadi salah satu wujud konkret kehadiran negara dalam mempertemukan kepentingan pembangunan ekonomi dengan kesejahteraan pekerja. Negara tidak hanya hadir melalui pembangunan kawasan industri dan penciptaan lapangan pekerjaan, tetapi juga melalui kebijakan yang membantu pekerja memperoleh hunian layak dan terjangkau. Ketika pemerintah, BP Tapera, pengelola kawasan industri, pengembang, perbankan, dan pemerintah daerah bergerak bersama, pembangunan perumahan dapat menjadi bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi. Dengan pendekatan tersebut, pertumbuhan industri diharapkan berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang menjadi bagian penting dari proses pembangunan.

)* Pemerhati kebijakan publik

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Pertumbuhan kawasan industri membawa peluang kerja yang semakin luas, tetapi pada saat yang sama menghadirkan kebutuhan baru terhadap hunian yang terjangkau dan berada dalam jangkauan pekerja. Bagi pekerja berpenghasilan rendah, jarak antara rumah dan tempat kerja dapat menentukan besarnya pengeluaran rutin yang harus disiapkan setiap bulan.

Selama ini, persoalan perumahan sering dipandang terutama dari sisi kemampuan membeli atau membayar cicilan rumah. Padahal, keterjangkauan hunian juga berkaitan erat dengan ongkos perjalanan, waktu tempuh, akses terhadap fasilitas dasar, dan energi yang dikeluarkan pekerja setiap hari.

Gagasan menghadirkan rumah subsidi di sekitar kawasan industri karena itu memiliki relevansi yang kuat dengan kebutuhan masyarakat pekerja. Hunian yang lebih dekat dapat membantu mengurangi ketergantungan pada perjalanan jarak jauh sekaligus membuat pengeluaran rumah tangga lebih terukur.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma menjelaskan bahwa pemerintah tengah mendorong kolaborasi dengan pengelola kawasan industri, pengembang, dan perbankan untuk mendekatkan hunian kepada lokasi kerja. Menurut Sid, kebutuhan tenaga kerja di kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus akan terus berkembang sehingga penyediaan tempat tinggal bagi pekerja perlu dipersiapkan secara strategis.

Sid juga menyebut pekerja berpenghasilan rendah di sektor manufaktur sebagai salah satu kelompok yang dapat memperoleh manfaat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Integrasi lokasi hunian dengan kawasan kerja diharapkan mampu menekan biaya transportasi harian sekaligus mendukung produktivitas tenaga kerja.

Kedekatan hunian dengan kawasan industri juga berpotensi mengurangi waktu perjalanan yang selama ini menjadi bagian dari beban pekerja. Waktu yang lebih singkat di perjalanan dapat memberikan ruang lebih besar bagi keluarga, istirahat, maupun kegiatan sosial masyarakat.

Program rumah subsidi kemudian perlu dilihat sebagai bagian dari ekosistem pembangunan kawasan. Penyediaan jalan, transportasi umum, fasilitas kesehatan, sekolah, ruang terbuka, dan pusat layanan dasar perlu dipertimbangkan agar kawasan hunian benar-benar berfungsi sebagai lingkungan kehidupan.

Kebijakan pembiayaan juga menjadi faktor penting karena harga rumah bukan satu-satunya pertimbangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. BP Tapera menyediakan skema KPR subsidi dengan uang muka mulai 1 persen, suku bunga tetap 5 persen hingga lunas, serta tenor hingga 40 tahun dalam skema yang diberitakan September 2026.

Namun, kemudahan pembiayaan perlu berjalan bersama ketepatan lokasi dan kualitas rumah. Masyarakat akan lebih terbantu apabila rumah yang terjangkau secara finansial juga berada pada kawasan yang memiliki akses memadai terhadap pekerjaan dan kebutuhan sehari-hari.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara menempatkan percepatan penyaluran rumah subsidi sebagai agenda yang membutuhkan kerja bersama seluruh ekosistem perumahan. Ia mendorong percepatan realisasi FLPP dengan target 350.000 unit rumah subsidi pada 2026 melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, BP Tapera, perbankan, dan pengembang.

Data BP Tapera menunjukkan realisasi penyaluran FLPP mencapai 147.871 unit hingga 10 September 2026, dari target 350.000 unit pada tahun ini. Angka tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat ruang yang cukup besar untuk mempercepat penyaluran kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima.

Ara juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian. Pendekatan ekosistem membuat program perumahan dapat mempertemukan kebutuhan masyarakat, kapasitas pengembang, pembiayaan perbankan, serta dukungan pemerintah dalam satu rangkaian kebijakan.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyebut penguatan sinergi dengan bank penyalur dan pengembang sebagai bagian dari upaya mempercepat penyaluran rumah subsidi. Menurut Heru, koordinasi tersebut diperlukan agar pembiayaan dapat berjalan optimal sekaligus memastikan rumah yang tersedia sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

Heru juga menjelaskan bahwa pemerintah membuka pilihan pembiayaan dengan tenor hingga maksimal 40 tahun untuk meningkatkan keterjangkauan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pilihan tersebut dapat memberi ruang bagi calon penerima untuk menyesuaikan cicilan dengan kemampuan keuangan rumah tangga.

Kehadiran rumah susun subsidi juga dapat menjadi pilihan yang relevan bagi pekerja perkotaan yang menghadapi keterbatasan lahan. BP Tapera mencatat bahwa skema FLPP pada 2026 mencakup rumah tapak dan rumah susun sehingga pilihan hunian dapat disesuaikan dengan karakter wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Konsep hunian dekat kawasan industri perlu dikembangkan dengan perencanaan yang matang agar tidak menciptakan kawasan permukiman yang terpisah dari fasilitas publik. Transportasi umum, akses jalan, drainase, air bersih, sanitasi, dan ruang publik perlu hadir sejak awal perencanaan kawasan.

Dengan pendekatan seperti itu, rumah subsidi dapat berfungsi lebih luas sebagai bagian dari strategi meningkatkan kualitas hidup pekerja. Penghematan biaya perjalanan dapat membantu rumah tangga mengalokasikan pendapatan untuk kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, tabungan, dan kebutuhan produktif lainnya.

Dengan demikian, rumah subsidi di sekitar kawasan industri dapat menjadi jembatan antara agenda penyediaan hunian dan kebutuhan pembangunan ekonomi. Kebijakan ini memiliki peluang untuk membantu pekerja memperoleh rumah yang terjangkau sekaligus mengurangi salah satu pengeluaran rutin terbesar dalam kehidupan perkotaan, yakni biaya perjalanan dari rumah menuju tempat kerja.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi

Jakarta — Pemerintah memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Agustus 2026 masih berada dalam jalur yang sesuai target atau on track. Kondisi tersebut tercermin dari defisit anggaran yang tetap terkendali meski perekonomian global menghadapi tekanan akibat kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed) dan ketidakpastian geopolitik.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kinerja APBN tetap kuat dengan kondisi keseimbangan primer yang positif. Hingga akhir Agustus, pendapatan negara tercatat Rp2.055,6 triliun atau sekitar 65 persen dari target. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp2.295 triliun sehingga menghasilkan defisit Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Hingga akhir Agustus kinerja APBN itu tetap kuat dengan keseimbangan primer yang positif. Defisit tetap dalam batasan yang terkendali, dan ini artinya memang perjalanan APBN-nya relatively on track,” kata Suahasil.

Menurut Suahasil, pemerintah terus mencermati perkembangan ekonomi global sebagai dasar untuk menyiapkan langkah antisipasi melalui kebijakan fiskal. Kenaikan suku bunga The Fed hingga 5 persen dan ekspektasi suku bunga bertahan tinggi dalam jangka panjang menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Selain itu, eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah turut meningkatkan volatilitas pasar keuangan global.

“Memperhatikan apa yang terjadi di global itu menjadi penting untuk kita menyiapkan antisipasi perekonomian Indonesia, dan salah satu antisipasinya adalah antisipasi yang harus dilakukan oleh APBN,” ujar Suahasil.

Di tengah tantangan tersebut, pemerintah menilai fundamental ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketahanan. Pertumbuhan ekonomi pada semester I 2026 tercatat 5,45 persen, sementara inflasi berada pada level 3,19 persen.

“Kalau kita sudah lihat Indonesia semester I 5,45 persen, lalu kemudian kita dapat angka kemarin inflasi 3,19 persen. Itu adalah angka-angka yang cukup memberikan confidence kepada kita bahwa perekonomian Indonesia itu stay resilient,” tutur Suahasil.

Ia menambahkan, ketahanan ekonomi nasional juga ditopang aktivitas konsumsi masyarakat, transaksi ekonomi, dan investasi yang tetap bergerak positif. Pemerintah akan terus menggunakan APBN sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sekaligus merespons dinamika ekonomi global.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah menegaskan disiplin fiskal tetap dijaga agar belanja negara efektif, produktif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif. (*)