*) Oleh : Devin Antoni

Pemerintah memperkuat penindakan terhadap perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tersebut dilakukan tidak hanya untuk menghentikan kebakaran, tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak asap, menjaga kawasan hutan dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas. Presiden Prabowo Subianto pada 16 September 2026 menginstruksikan agar perusahaan yang berdasarkan hasil verifikasi terbukti bertanggung jawab ditindak tegas, termasuk melalui pencabutan izin dan penyelidikan unsur pidana. Sekretariat Negara

Presiden Prabowo juga meminta Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengerahkan jajaran kepolisian untuk mendalami kemungkinan adanya unsur pidana dalam kasus karhutla yang melibatkan perusahaan. Menurut Presiden, pencabutan izin saja belum cukup apabila dari hasil penyelidikan ditemukan dugaan tindak pidana, sehingga proses hukum perlu dilanjutkan berdasarkan bukti yang diperoleh aparat penegak hukum. Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas mengenai penanganan karhutla di Sumatra dan Kalimantan pada 16 September 2026.

Dari sisi penegakan hukum, Polri mencatat perkembangan signifikan dalam penanganan perkara karhutla. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Mohammad Irhamni mengatakan bahwa hingga 16 September 2026, Polri telah menangani 219 perkara karhutla yang tersebar di 12 kepolisian daerah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 162 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus paling banyak ditangani di Kalimantan Barat sebanyak 65 perkara, disusul Riau 57 perkara, Kalimantan Tengah 25 perkara, Sumatra Selatan 24 perkara, Kalimantan Timur 16 perkara, Jambi 14 perkara dan Kalimantan Selatan sembilan perkara. Data tersebut memperlihatkan bahwa proses penegakan hukum berlangsung di sejumlah wilayah yang menghadapi tekanan karhutla cukup tinggi.

Penindakan terhadap perusahaan juga menjadi perhatian karena dampak karhutla tidak berhenti pada kawasan yang terbakar. Asap dapat menurunkan kualitas udara dan mengganggu aktivitas masyarakat, sementara kerusakan vegetasi, gambut dan ekosistem dapat membutuhkan waktu panjang untuk dipulihkan. Dalam konteks tersebut, pemerintah perlu memastikan bahwa perusahaan pemegang konsesi menjalankan kewajiban pencegahan kebakaran, termasuk menyediakan personel, peralatan, sumber air dan sistem pemantauan yang memadai. Pemerintah juga perlu membedakan antara wilayah yang terbakar akibat faktor alam, kelalaian, pembukaan lahan maupun tindakan yang dilakukan dengan sengaja sehingga proses hukum dapat diarahkan berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan lapangan.

Menko Polkam, Djamari Chaniago menegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap pihak yang menyebabkan karhutla. Penegakan hukum menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kebakaran tidak hanya ditangani dari sisi pemadaman, tetapi juga melalui proses penyelidikan terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab. Pendekatan tersebut penting agar penanganan karhutla tidak sekadar bersifat darurat, melainkan juga menyentuh penyebab dan pihak yang harus mempertanggungjawabkan terjadinya kebakaran berdasarkan ketentuan hukum.

Dalam perkembangan terbaru, pemerintah juga telah mengambil langkah administratif terhadap sejumlah perusahaan yang berkaitan dengan karhutla. Lima perusahaan di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan dikenai pencabutan izin usaha, dengan total konsesi mencapai sekitar 92.464 hektare. Di antara perusahaan tersebut terdapat kawasan yang tercatat mengalami kebakaran dengan luasan berbeda-beda. Langkah administratif tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memastikan perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pengelolaan dan pencegahan kebakaran tidak terus menjalankan kegiatan tanpa evaluasi. Apabila hasil penyelidikan menemukan unsur pidana, penanganannya dapat berjalan melalui mekanisme hukum pidana secara terpisah sesuai bukti yang diperoleh.

Penguatan penindakan juga perlu diikuti dengan pencegahan yang konsisten. Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan bahwa strategi penanggulangan karhutla perlu dilakukan secara lebih menyeluruh, terencana dan mengutamakan pencegahan. Pendekatan preventif menjadi penting karena biaya sosial dan lingkungan akibat kebakaran dapat jauh lebih besar ketika api sudah meluas dan asap menyebar ke permukiman. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan pengelola konsesi perlu memiliki sistem pemantauan bersama sehingga indikasi kebakaran dapat segera diverifikasi dan ditangani sebelum berkembang menjadi kejadian yang lebih besar.

Pencegahan juga perlu diperkuat melalui pengawasan terhadap kawasan yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi, terutama lahan gambut dan area konsesi perusahaan. Pemerintah dapat meningkatkan patroli terpadu, pemantauan titik panas, kesiapan sumber air serta pemeriksaan sarana dan prasarana pemadaman yang dimiliki perusahaan. Langkah tersebut penting untuk memastikan setiap indikasi kebakaran dapat segera ditindaklanjuti dan tidak berkembang menjadi kebakaran besar yang berdampak pada permukiman, kesehatan masyarakat dan ekosistem di sekitarnya. Dengan pengawasan yang dilakukan sejak sebelum api muncul, pemerintah dan perusahaan dapat mengurangi risiko kebakaran sekaligus menekan kerugian sosial, ekonomi dan lingkungan.

Konsistensi antara pencegahan, pemadaman, pemulihan dan penegakan hukum menjadi kunci agar perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan dapat berjalan secara menyeluruh. Penanganan perusahaan harus didasarkan pada pemeriksaan dan bukti yang memadai sehingga pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi sesuai tingkat kesalahannya, sementara perusahaan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran tidak menjadi sasaran penindakan tanpa dasar hukum. Dengan arahan Presiden, proses penegakan hukum Polri dan koordinasi lintas lembaga, pemerintah berupaya memastikan karhutla tidak dipandang semata sebagai persoalan kebakaran, tetapi juga sebagai persoalan perlindungan warga, keberlanjutan hutan dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

)* Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh: Mahmud Sutramitajaya)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi bagian dari strategi pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa. Kedua program tersebut memiliki peran penting dalam menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya Generasi Emas 2045.

Tenaga Ahli Bakom RI, Hariqo Satria mengatakan pembangunan SDM perlu didukung pemenuhan kebutuhan dasar, terutama kesehatan dan gizi. Menurutnya, masyarakat membutuhkan dukungan agar dapat menjalani kehidupan yang sehat, produktif, dan sejahtera dalam jangka panjang. Upaya tersebut juga berjalan melalui Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan secara berkala.

Namun, perhatian terhadap pembangunan SDM juga perlu berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat. Dalam konteks tersebut, KDMP diarahkan untuk memperkuat perputaran ekonomi di desa dan kelurahan sehingga aktivitas usaha tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Keberadaan koperasi diharapkan dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha sekaligus memperkuat rantai pasok berbagai komoditas lokal.

Menurut Tenaga Ahli Bakom RI Hariqo Satria, penguatan ekonomi desa dapat mendorong masyarakat untuk tetap tinggal dan mengembangkan kehidupan di daerah asal. Perputaran ekonomi yang semakin kuat di desa dapat membuka peluang usaha sekaligus mendukung terbentuknya ekosistem ekonomi lokal yang lebih produktif.

Sementara itu, MBG memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Program tersebut terus dikembangkan melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP), pengawasan, serta perbaikan tata kelola. Keterlibatan masyarakat, orang tua, guru, akademisi, organisasi mahasiswa, dan berbagai kelompok masyarakat menjadi bagian penting dalam mendorong penyempurnaan pelaksanaan program.

MBG juga memberikan dampak ekonomi melalui keterlibatan petani, peternak, pekebun, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebutuhan bahan pangan untuk program tersebut membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk masuk ke dalam rantai pasok. Dengan demikian, manfaat MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Keterlibatan UMKM dalam rantai pasok MBG terus berkembang. Tenaga Ahli Bakom RI Hariqo Satria menyebut lebih dari 80 persen dapur MBG telah melibatkan sedikitnya satu UMKM yang berada di sekitar lokasi SPPG. Rata-rata dapur tersebut juga melibatkan beberapa UMKM. Kondisi ini menunjukkan terbukanya peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pelaksanaan MBG.

Pengawasan terhadap pelaksanaan MBG turut diperkuat melalui pemanfaatan teknologi. Sejumlah inovasi seperti Kurir MBG, aplikasi Kurir MBG, dan Radar MBG dikembangkan untuk mendukung pemantauan pelaksanaan program. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk melihat kesesuaian menu dengan kebutuhan gizi sekaligus mendukung pengawasan terhadap rantai pasok bahan pangan.

Pengembangan sistem digital juga diarahkan untuk mendukung transparansi dan efisiensi. Rencana pengembangan marketplace dapat menjadi bagian dari upaya mempertemukan kebutuhan dapur MBG dengan pemasok secara lebih terstruktur. Langkah tersebut sekaligus memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk terhubung dengan kebutuhan program secara lebih luas.

Di sisi lain, KDMP memiliki peran dalam memperkuat rantai distribusi komoditas masyarakat desa. Koperasi dapat menjadi salah satu sarana untuk mempertemukan hasil produksi petani dan pelaku usaha dengan kebutuhan masyarakat. Sejumlah KDMP di berbagai daerah telah menunjukkan perkembangan usaha yang dapat menjadi contoh bagi koperasi lainnya.

Beberapa koperasi bahkan mencatat pertumbuhan omzet dalam waktu relatif singkat. Koperasi Kelurahan Merah Putih di Banjarsari, misalnya, disebut telah mencatat omzet sekitar Rp300 juta dalam enam bulan. Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih di Wonokerto, Sukorejo, Pasuruan, mengalami peningkatan omzet dari modal awal Rp2 juta menjadi rata-rata Rp260 juta per bulan. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya peluang bagi koperasi desa untuk menjadi bagian dari penggerak ekonomi lokal.

Pengembangan KDMP tetap perlu memperhatikan potensi masing-masing daerah. Wilayah pesisir memiliki karakter ekonomi yang berbeda dengan kawasan pertanian, perkebunan, maupun daerah yang dekat dengan sentra peternakan. Karena itu, pengelolaan koperasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat agar manfaat ekonominya semakin optimal.

Kolaborasi tersebut diperlukan karena pembangunan SDM dan ekonomi desa memiliki keterkaitan yang erat. Pemenuhan gizi menjadi fondasi bagi masyarakat yang produktif, sementara penguatan ekonomi desa memberikan dukungan agar masyarakat memiliki kesempatan untuk berkembang di daerahnya. MBG dan KDMP dengan demikian saling melengkapi dalam membangun kualitas manusia sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.

Tenaga Ahli Bakom RI Hariqo Satria menilai investasi pada kesehatan, gizi, dan penguatan ekonomi masyarakat merupakan bagian dari upaya mempersiapkan generasi Indonesia menuju 2045. Dengan sinergi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan, MBG dan KDMP diharapkan terus memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas SDM, memperkuat ekonomi desa, serta mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.

)* Penulis adalah mahasiswa Bandung tinggal di Jakarta

Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi bagian penting dari investasi jangka panjang Indonesia dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat hingga tingkat desa.

Kedua program tersebut diarahkan agar manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di perkotaan, tetapi semakin dirasakan masyarakat pedesaan dan kelompok ekonomi bawah.

Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Hariqo Satria, mengatakan KDMP memiliki visi besar untuk memperkuat perputaran ekonomi di desa dan kelurahan.

“Nah, agar perputaran uang di desa ini juga banyak, perputaran uang di kelurahan ini juga banyak, maka pemerintah itu membangun koperasi desa merah putih, kampung nelayan,” ujar Hariqo.

Menurut Hariqo, keberadaan KDMP juga dapat menjadi instrumen untuk memperpendek rantai pasok dan memperkuat posisi masyarakat sebagai pelaku ekonomi.

“Koperasi Desa Merah Putih ini membuat para petani yang selama ini tidak sejahtera karena adanya tengkulak, ini kita langsung dibeli oleh Koperasi Desa Merah Putih ini. Jadi rantai pasoknya itu yang dipotong,” katanya.

Di sisi lain, MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi melalui keterlibatan petani, peternak, pekebun, nelayan, dan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok.

“MBG ini memang terbukti mengurangi pengeluaran orang tua. Kemudian menambah pendapatan dari para petani, peternak, pekebun, nelayan, dan UMKM,” ujarnya.

Hariqo menilai penguatan kedua program tersebut membutuhkan partisipasi dan pengawasan masyarakat.

“Program ini program kita semua, dan dijalankan menggunakan uang rakyat,” lanjutnya.

Karena itu, kritik dan saran masyarakat dinilai penting agar pelaksanaan MBG dan KDMP semakin transparan, tepat sasaran, serta terus mengalami perbaikan.

Pemerintah juga memperkuat pengawasan MBG melalui pemanfaatan teknologi dan kanal pelaporan. BGN, misalnya, tengah menyiapkan aplikasi rating agar sekolah dapat memberikan penilaian langsung terhadap layanan SPPG, termasuk kualitas menu dan ketepatan waktu pengiriman.

Hariqo menegaskan bahwa keberhasilan MBG dan KDMP membutuhkan sinergi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha.

“Sinergi ini kekuatan terbesar kita hari ini,” katanya.

Dengan pendekatan tersebut, MBG dan KDMP dapat dipandang sebagai investasi pembangunan yang manfaatnya tidak berhenti pada kebutuhan hari ini, tetapi diarahkan untuk membangun generasi yang lebih sehat, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta menciptakan ekosistem ekonomi desa yang semakin mandiri dan berkelanjutan.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai bukan sekadar program jangka pendek, tetapi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat, terutama di pedesaan dan kelompok berpenghasilan rendah.

Tenaga Ahli Bakom RI, Hariqo Satria, mengatakan MBG memiliki dampak luas karena berkaitan langsung dengan kualitas generasi masa depan. Menurutnya, pemenuhan gizi anak perlu dipandang sebagai investasi untuk membentuk generasi sehat dan produktif.

“Program seperti MBG tidak bisa semata-mata dilihat sebagai pengeluaran. Ini adalah investasi kita untuk 20 tahun yang akan datang, untuk Generasi Emas 2045,” ujar Hariqo.

Ia menjelaskan, kualitas gizi anak saat ini akan berpengaruh terhadap kesehatan dan produktivitas masyarakat pada masa mendatang. Karena itu, investasi pada gizi dan kesehatan penting untuk mengurangi beban kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas SDM.

Di sisi lain, KDMP diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat desa dengan memperpendek rantai pasok dan meningkatkan perputaran uang di daerah. Hariqo menyebut koperasi dapat membantu petani dan pelaku usaha desa memperoleh akses pasar yang lebih baik.

“Koperasi Desa Merah Putih ini membuat para petani yang selama ini tidak sejahtera karena adanya tengkulak bisa langsung dibeli oleh koperasi. Jadi, rantai pasoknya dipotong,” katanya.

Menurut Hariqo, penguatan ekonomi desa penting agar masyarakat tidak selalu bergantung pada pusat-pusat ekonomi di perkotaan. Keberadaan koperasi diharapkan menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus membuka peluang bagi petani, peternak, nelayan, pekebun, dan UMKM.

“Program ini untuk kesejahteraan masyarakat kita di desa-desa dan agar uang lebih banyak berputar di desa, tidak hanya berputar di kota,” ujar Hariqo.

Menurutnya, sinergi kedua program juga dapat memperkuat ekosistem ekonomi lokal. MBG menciptakan kebutuhan bahan pangan yang dapat dipenuhi dari produksi masyarakat sekitar, sementara koperasi dapat membantu menghubungkan produsen dengan pasar. Dengan demikian, manfaat program tidak berhenti pada penerima makanan bergizi, tetapi turut mengalir kepada pelaku usaha dan keluarga di desa. Pengawasan bersama tetap menjadi kunci agar pelaksanaannya tepat sasaran.

Ia menambahkan, keberhasilan MBG dan KDMP tetap membutuhkan pengawasan, kritik, dan peningkatan kapasitas SDM agar manfaat program dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dinilai tidak semata-mata sebagai program bantuan pemerintah, tetapi bagian dari investasi jangka panjang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat hingga ke tingkat desa.

Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Hariqo Satria mengatakan kedua program tersebut memiliki keterkaitan dengan agenda pembangunan manusia dan pemerataan aktivitas ekonomi. Menurutnya, pembangunan nasional harus diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat, termasuk kelompok bawah dan warga di pedesaan.

Hariqo menilai MBG memiliki dimensi investasi SDM karena pemenuhan gizi sejak dini akan menentukan kualitas generasi Indonesia dalam jangka panjang. Program tersebut juga dinilai dapat memberikan dampak ekonomi melalui keterlibatan petani, peternak, pekebun, nelayan, hingga pelaku UMKM sebagai bagian dari rantai pasok.

“Program-program seperti CKG, MBG, dengan Koperasi Desa Merah Putih, dengan Kampung Nelayan, dengan berbagai program yang langsung ke daerah-daerah itu, kita optimis cita-cita kita bisa tercapai,” ujar Hariqo.

Di sisi lain, KDMP diarahkan untuk memperkuat perputaran ekonomi di desa sehingga masyarakat tidak selalu bergantung pada pusat-pusat ekonomi perkotaan. Keberadaan koperasi dapat menjadi instrumen untuk memperpendek rantai pasok dan memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi produktif. Pemerintah juga telah menempatkan KDMP sebagai bagian dari upaya membangun ekonomi rakyat dari tingkat desa.

Menurut Hariqo, keberhasilan koperasi di sejumlah daerah menunjukkan adanya peluang untuk memperkuat model ekonomi berbasis potensi lokal. Namun, ia menekankan keberhasilan tersebut tidak dapat dicapai secara instan karena membutuhkan peningkatan kapasitas SDM, tata kelola, serta pengawasan untuk mencegah penyimpangan. Karena karakter setiap wilayah berbeda, pengembangan koperasi juga perlu menyesuaikan potensi ekonomi lokal, baik pertanian, perkebunan, perikanan maupun sektor lainnya.

Hariqo juga menilai manfaat MBG akan semakin besar apabila belanja program mampu menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar. Kebijakan pemerintah yang mendorong SPPG melibatkan pemasok dari desa, koperasi, BUMDes, dan UMKM menunjukkan upaya menghubungkan program pemenuhan gizi dengan pemberdayaan ekonomi lokal.

“Program ini program kita semua, dan untuk kesejahteraan masyarakat kita di desa-desa, dan agar uang itu lebih banyak berputar di desa,” kata Hariqo.

Penguatan pengawasan, keterbukaan terhadap kritik, dan perbaikan tata kelola menjadi faktor penting agar manfaat kedua program tersebut semakin luas, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan masyarakat. Dengan demikian, uang yang dibelanjakan untuk pemenuhan kebutuhan program dapat menciptakan efek berganda bagi masyarakat.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan perekonomian di tingkat desa. Kedua program tersebut dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk mendukung terwujudnya Generasi Emas 2045.

Tenaga Ahli Bakom RI Hariqo Satria mengatakan MBG dan KDMP tidak hanya perlu dilihat dari manfaat saat ini, tetapi juga sebagai bagian dari investasi untuk masa depan Indonesia. Menurutnya, berbagai program yang menyentuh langsung masyarakat perlu diarahkan untuk memberikan manfaat jangka panjang.

“Program MBG tidak bisa semata-mata dilihat sebagai pengeluaran, tetapi ini adalah investasi kita untuk 20 tahun yang akan datang. Untuk tahun 2045, untuk Generasi Emas tahun 2045,” ujar Hariqo.

Hariqo mengatakan pelaksanaan MBG setelah 80 tahun Indonesia merdeka menjadi langkah penting dalam mendukung peningkatan kualitas generasi mendatang. Program tersebut juga terus dikembangkan melalui keterlibatan masyarakat, orang tua, guru, pakar, dan berbagai organisasi.

Ia menyebut lebih dari 26 ribu dapur MBG tidak pernah mengalami kasus keracunan. Menurutnya, kondisi tersebut didukung penerapan SOP secara disiplin serta masukan dan pengawasan dari berbagai pihak. Pelaksanaan MBG juga memberikan manfaat ekonomi dengan mengurangi pengeluaran orang tua serta meningkatkan pendapatan petani, peternak, pekebun, nelayan, dan UMKM.

Keterlibatan UMKM juga menjadi bagian dari dampak ekonomi MBG. Hariqo menyebut lebih dari 80 persen dapur MBG telah memiliki sedikitnya satu UMKM di sekitar lokasi. Rata-rata setiap dapur tersebut menggandeng sekitar tiga UMKM.

Penguatan tata kelola turut dilakukan melalui pemanfaatan teknologi. Hariqo menyebut adanya Kurir MBG, aplikasi Kurir MBG, dan Radar MBG yang dapat digunakan untuk mengecek menu serta kesesuaiannya dengan angka kecukupan gizi.

Sementara itu, KDMP dinilai dapat memperpendek rantai pasok dengan membeli langsung hasil produksi petani. Hariqo mencontohkan Koperasi Kelurahan Merah Putih Banjarsari yang mencatat omzet Rp300 juta dalam enam bulan. Koperasi Desa Merah Putih Wonokerto di Sukorejo, Pasuruan, juga disebut meningkatkan omzet dari modal awal Rp2 juta menjadi rata-rata Rp260 juta per bulan.

“Jadi rantai pasoknya itu yang dipotong. Dengan dukungan kita bersama, kita mampu. Kesuksesan-kesuksesan ini harus dipelajari juga oleh tempat-tempat lain,” kata Hariqo.

Menurut Hariqo, berbagai capaian tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi koperasi di daerah lain dengan tetap menyesuaikan karakter dan potensi wilayah masing-masing. Sinergi antara kementerian, lembaga, badan, pelaku usaha, dan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam memperluas manfaat MBG dan KDMP.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus menggerakkan perekonomian di tingkat desa. Kedua program tersebut juga dipandang sebagai bagian dari investasi jangka panjang untuk mempersiapkan generasi Indonesia menuju 2045.

Tenaga Ahli Bakom RI Hariqo Satria mengatakan MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi berbagai kelompok masyarakat. Menurutnya, program tersebut dapat mengurangi pengeluaran orang tua sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat yang terlibat dalam rantai pasok.

“MBG ini memang terbukti mengurangi pengeluaran orang tua. Kemudian menambah pendapatan dari para petani, peternak, pekebun, nelayan, dan UMKM,” kata Hariqo Satria.

Hariqo menilai keterlibatan pelaku UMKM dalam ekosistem MBG menjadi bagian penting dalam memperkuat perputaran ekonomi di daerah. Berdasarkan data yang disampaikan, lebih dari 80 persen dapur MBG telah memiliki sedikitnya satu UMKM di sekitar lokasi SPPG. Rata-rata setiap dapur tersebut menggandeng sekitar tiga UMKM.

Penguatan tata kelola juga terus dilakukan melalui pemanfaatan teknologi. Hariqo menyebut adanya Kurir MBG, aplikasi Kurir MBG, serta Radar MBG yang dapat digunakan untuk memantau menu dan memastikan kesesuaian dengan kebutuhan gizi. Ke depan, marketplace juga disiapkan untuk mendukung transparansi pemasok bahan baku.

Sementara itu, KDMP dinilai dapat memperkuat posisi masyarakat desa dalam rantai pasok. Koperasi dapat membeli hasil produksi masyarakat secara langsung sehingga rantai pasok menjadi lebih pendek. Sejumlah koperasi juga telah menunjukkan perkembangan usaha di daerah masing-masing.

“Sinergi ini merupakan kekuatan terbesar kita. Dengan dukungan bersama dan peningkatan kapasitas, keberhasilan di sejumlah daerah dapat menjadi pembelajaran bagi koperasi di daerah lainnya,” ujar Hariqo Satria.

Menurut Hariqo, keberhasilan MBG dan KDMP perlu terus diperkuat melalui sinergi berbagai kementerian, lembaga, badan, masyarakat, serta pelaku usaha. Setiap daerah juga memiliki karakteristik berbeda sehingga pelaksanaannya perlu menyesuaikan kondisi dan potensi wilayah masing-masing.

Hariqo menegaskan MBG dan KDMP merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia.

“Program seperti MBG itu tidak bisa semata-mata dilihat sebagai pengeluaran, tetapi ini adalah investasi kita untuk 20 tahun yang akan datang, untuk tahun 2045, untuk Generasi Emas 2045,” pungkasnya.

Oleh: Alexander Royce*)

Di tengah dinamika geopolitik global yang kian tidak menentu dan ancaman krisis energi yang membayangi banyak negara, Indonesia justru mengambil langkah kuda yang begitu visioner. Ketergantungan pada bahan bakar minyak fosil impor selama berdekade-dekade telah menjadi beban struktural bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, narasi pesimisme itu kini dipatahkan secara meyakinkan. Kesuksesan implementasi program biodiesel lima puluh persen atau B50 telah membuktikan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri. Tidak berhenti pada zona nyaman tersebut, kabinet pemerintahan Presiden Prabowo saat ini segera memacu langkah strategis berikutnya dengan menyiapkan bioetanol lima puluh persen atau E50. Ini bukan sekadar kebijakan teknis semata, melainkan sebuah lompatan peradaban menuju kedaulatan energi mutlak bagi Ibu Pertiwi.

Di garis depan eksekusi transisi ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia secara progresif telah memetakan jalan menuju implementasi E50. Ia memaparkan bahwa pasca keberhasilan program B50 yang telah teruji di lapangan, pemerintah kini tengah mematangkan peta jalan kesiapan industri untuk segera mengadopsi E50 sebagai senjata utama mengurangi kecanduan negara terhadap bensin impor. Langkah ini dinilai sangat rasional mengingat besarnya devisa yang selama ini menguap hanya untuk menambal kebutuhan energi dari luar negeri. Lebih jauh, sang menteri juga mengindikasikan bahwa percepatan investasi di sektor pembangunan kilang bioetanol sedang dikawal ketat agar ekosistem hilirisasi energi nabati ini dapat diproduksi secara massal dan manfaatnya dinikmati rakyat dalam waktu dekat.

Transformasi energi mahakarya ini tentunya tidak akan berjalan optimal tanpa adanya kepastian pasokan bahan baku dari sektor hulu. Bioetanol menuntut ketersediaan komoditas pertanian berskala raksasa seperti tebu dan singkong. Maka di sinilah letak kejeniusan desain rancang bangun kebijakan kabinet saat ini. Program energi nasional diintegrasikan secara harmonis dengan program ketahanan pangan. Sinergi ini tidak hanya menciptakan perisai terhadap fluktuasi harga minyak mentah dunia, tetapi juga menyerap jutaan tenaga kerja baru, terutama di pedesaan, dengan mengubah lanskap pertanian tradisional menjadi sebuah agroindustri modern yang memiliki nilai tambah ekonomi bernilai sangat tinggi.

Menyadari vitalnya peran sektor hulu tersebut, Menteri Pertanian Amran Sulaiman memberikan perhitungan logis yang amat optimis mengenai dampak ekonomi dari kebijakan ini. Ia memproyeksikan bahwa keberhasilan kolosal dari integrasi berkesinambungan antara B50 dan E50 berpotensi menyelamatkan keuangan negara hingga mencapai lima ratus triliun rupiah. Angka penghematan yang sangat fantastis ini, menurut perhitungannya, tidak hanya sekadar menambal kebocoran devisa APBN, tetapi sirkulasi uangnya akan mengalir deras langsung ke kantong-kantong petani lokal di berbagai pelosok daerah. Sang menteri juga memastikan bahwa produktivitas lahan pertanian kini sedang dipacu tajam melalui mekanisasi dan teknologi mutakhir agar pasokan bahan baku energi terpenuhi tanpa harus mengorbankan lumbung pangan nasional.

Orkestrasi kebijakan lintas kementerian yang bergerak dalam satu harmoni ini bukanlah sebuah kebetulan semata. Kekompakan antara sektor energi dan pertanian ini merupakan buah dari kepemimpinan yang kuat dan terarah di tingkat puncak. Di saat banyak negara maju masih meraba-raba formula transisi energi yang tepat sasaran, kepemimpinan nasional Indonesia telah berani mengambil risiko untuk mengeksekusi cetak biru kemandirian energi berbasis kekayaan alam Nusantara. Harmonisasi ini membuktikan bahwa pemerintah bekerja sistematis, terukur, dan benar-benar menanggalkan ego sektoral yang selama ini kerap menjadi benalu penghambat laju pembangunan negara.

Segala terobosan radikal ini berakar dari ketegasan visi Kepala Negara. Presiden Prabowo Subianto berulang kali menekankan kepada seluruh jajaran kabinetnya bahwa kemandirian energi adalah harga mati sekaligus pilar utama pertahanan dan keamanan nasional. Beliau secara khusus menginstruksikan seluruh jajarannya agar fokus pembangunan saat ini diarahkan pada pematangan kesiapan E50, sebagai kelanjutan dari pencapaian gemilang B50. Presiden Prabowo Subianto sangat meyakini bahwa kemandirian energi adalah satu-satunya jalan untuk memutus rantai hegemoni asing yang kerap mendikte arah ekonomi bangsa. Komitmen ini merupakan manifestasi kerja nyata yang kini direalisasikan secara presisi demi memastikan bangsa ini memiliki pijakan geopolitik yang kokoh.

Rangkaian kebijakan strategis dari hulu hingga hilir ini memperlihatkan sebuah arsitektur tata kelola pemerintahan, terutama dalam sektor energi, yang tidak hanya responsif, tetapi juga sangat tangguh menghadapi tantangan masa depan. Kemandirian energi Indonesia kini bukan lagi sekadar retorika atau utopia di atas kertas, melainkan realitas sejarah yang sedang dibangun oleh keringat anak bangsa. Penyelamatan anggaran ratusan triliun rupiah yang dibarengi dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah bukti tidak terbantahkan bahwa pemerintahan saat ini bekerja sepenuh hati untuk melindungi dan menyejahterakan rakyatnya. Melalui kebijakan yang sangat berani dan pro-rakyat ini, pemerintahan Presiden Prabowo tengah berupaya mengukir warisan emas, membawa Indonesia melesat sebagai negara adidaya energi hijau yang berdaulat, mandiri, dan berjaya di mata dunia.

*) Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Sosial

JAKARTA – Pemerintah mulai menyiapkan pengembangan bahan bakar bensin campuran bioetanol 50 persen atau E50 sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Merdeka.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pengembangan E50 akan disusun dengan mempelajari pengalaman penerapan biodiesel B50. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber energi domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan BBM dari luar negeri.

“Kami mendapat arahan langsung dari Bapak Presiden untuk mempelajari kesuksesan B50 dan menerapkannya untuk E50. Dan Bapak Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50,” ujar Bahlil.

Bahlil menyebut konsumsi solar nasional saat ini berada di kisaran 39 juta kiloliter per tahun, sedangkan konsumsi bensin mencapai sekitar 39-40 juta kiloliter per tahun. Karena itu, diversifikasi sumber bahan bakar dinilai menjadi salah satu instrumen yang perlu dipersiapkan untuk menjaga kecukupan energi dalam negeri.

Selain pengembangan biofuel, pemerintah juga menyiapkan peningkatan produksi minyak melalui eksplorasi cekungan dan blok migas baru serta optimalisasi sekitar 45 ribu sumur tua dengan dukungan teknologi. Pengelolaan sumur tersebut juga diarahkan agar dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan.

Dari sisi penyediaan bahan baku, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut pengembangan bioetanol membutuhkan dukungan lahan sekitar 1-2 juta hektare, terutama untuk komoditas tebu, singkong, dan jagung. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan fasilitas pengolahan etanol dengan melibatkan BUMN dan sektor swasta.

“Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50 dengan B50 itu US$30 miliar. Artinya kurang lebih Rp500 triliun per tahun kita hemat devisa,” kata Amran.

Implementasi E50 sendiri tidak diarahkan berlangsung secara sekaligus. Pemerintah menyiapkan peningkatan bauran etanol secara bertahap, dengan E20 disebut sebagai salah satu tahapan awal sebelum menuju tingkat pencampuran yang lebih tinggi.

Di sisi kelembagaan, pemerintah juga membahas penguatan tata kelola sektor migas melalui RUU Migas, termasuk rencana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Keseluruhan langkah tersebut menjadi bagian dari penataan sistem energi nasional untuk memperkuat pasokan, meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik, dan menjaga ketahanan energi di tengah dinamika geopolitik global. (*)

Jakarta – Pemerintah menyiapkan pengembangan bahan bakar minyak (BBM) berbasis etanol hingga E50 sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber energi domestik dan memperkuat ketersediaan BBM di dalam negeri.

Arahan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Dewan Energi Nasional (DEN) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Pemerintah mendorong DEN menyusun strategi penerapan BBM dengan campuran etanol mulai dari E20 hingga E50.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pengembangan E20 dan E50 ditujukan untuk memperkuat ketersediaan BBM dalam negeri.

“Ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri,” ujar Bahlil.

E20 merupakan BBM dengan kandungan 20 persen etanol, sedangkan E50 mengandung 50 persen etanol. Pengembangan BBM berbasis etanol tersebut memerlukan kesiapan bahan baku, rantai pasok, infrastruktur, industri, serta kendaraan yang sesuai.

Pengembangan E20 hingga E50 menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas penggunaan sumber energi domestik. Kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan BBM dari luar negeri.

Pengembangan BBM berbasis etanol dilakukan seiring dengan kebijakan pemerintah meningkatkan pemanfaatan sumber energi dalam negeri. Sebelumnya, pemerintah mulai menerapkan program B50 pada 1 Juli 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan penggunaan bahan bakar berbasis sumber daya domestik.

Menurut Bahlil, penerapan B50 diperkirakan dapat menghemat devisa sekitar Rp170 triliun pada 2026. Pemerintah juga mendorong peningkatan produksi minyak melalui eksplorasi sejumlah cekungan dan blok minyak.

“Di samping itu, kita juga akan mendorong eksplorasi besar-besaran terhadap cekungan-cekungan, blok-blok minyak,” kata Bahlil.

Sementar itu, Presiden Prabowo mengatakan peningkatan pemanfaatan sumber energi domestik merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional. Ia juga menyebut penerapan B50 telah mendukung pemenuhan kebutuhan solar dari dalam negeri.

“Kita mulai 1 Juli yang lalu kita tidak impor solar dari luar negeri. Solar kita sekarang sudah mandiri,” ujar Prabowo.

Selain pengembangan bahan bakar alternatif, pemerintah juga berupaya meningkatkan produksi minyak melalui optimalisasi sumur-sumur yang telah ada. Pemerintah telah menginventarisasi sekitar 45.000 sumur rakyat untuk dikembangkan dan dikelola secara lebih profesional guna mendukung peningkatan produksi energi nasional.

Pengembangan E50, peningkatan produksi energi, dan optimalisasi sumber daya domestik menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional.