*) Oleh : Kurniawan Aprianto

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman serius di berbagai wilayah Indonesia, terutama ketika musim kemarau tiba. Dampaknya tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi, hingga dunia pendidikan akibat kabut asap. Karena itu, kehadiran negara dalam mencegah karhutla menjadi bentuk nyata perlindungan terhadap keselamatan warga. Pemerintah melalui berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat terus memperkuat langkah pencegahan melalui patroli terpadu, edukasi masyarakat, pemantauan titik panas, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Upaya tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak lagi hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi lebih mengutamakan pencegahan agar bencana tidak terjadi.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, pencegahan merupakan langkah paling efektif dalam mengurangi risiko karhutla. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah memperkuat sistem deteksi dini melalui pemantauan satelit, patroli lapangan, serta koordinasi lintas instansi agar setiap potensi kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas. Hanif juga mengingatkan bahwa menjaga hutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan menjadi kewajiban bersama karena hutan memiliki fungsi penting sebagai penyimpan air, penyerap karbon, dan penyangga kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah terus meningkatkan pengawasan terhadap kawasan rawan serta mendorong pengelolaan lahan tanpa pembakaran.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, menjelaskan bahwa kesiapsiagaan menjadi faktor utama dalam mengurangi dampak karhutla. BNPB telah mengoordinasikan berbagai langkah mulai dari apel kesiapsiagaan, patroli darat dan udara, penyiapan personel serta peralatan pemadaman, hingga operasi modifikasi cuaca apabila kondisi memungkinkan. Menurutnya, pemerintah tidak ingin menunggu kebakaran membesar baru bertindak karena hal tersebut akan meningkatkan risiko terhadap keselamatan masyarakat. Dengan kesiapan yang baik, potensi kebakaran dapat ditekan sejak awal sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan normal dan kualitas udara tetap terjaga.

Selain mengandalkan teknologi dan kesiapsiagaan aparat, pemerintah juga memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) di berbagai daerah rawan. Kelompok ini diberikan pelatihan mengenai teknik pencegahan, pemadaman dini, serta pelaporan apabila ditemukan titik api. Kehadiran MPA membuktikan bahwa masyarakat bukan hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam menjaga lingkungan. Pendekatan partisipatif ini terbukti mampu mempercepat penanganan di lapangan sekaligus meningkatkan kesadaran warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, mengingatkan bahwa perubahan iklim menyebabkan musim kemarau di beberapa wilayah menjadi lebih panjang dan kering sehingga meningkatkan risiko munculnya kebakaran hutan dan lahan. BMKG secara rutin menyampaikan prakiraan cuaca, informasi tingkat kekeringan, serta peringatan dini mengenai potensi karhutla kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Informasi tersebut menjadi dasar bagi berbagai instansi untuk meningkatkan kesiapsiagaan sebelum terjadi kebakaran. Menurut Dwikorita, kolaborasi antara data ilmiah, respons cepat pemerintah, dan partisipasi masyarakat merupakan kunci utama dalam meminimalkan dampak bencana.

Upaya pencegahan juga diperkuat melalui penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Pemerintah bersama aparat penegak hukum terus melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap individu maupun korporasi yang terbukti melakukan pembakaran secara sengaja. Langkah hukum tersebut bertujuan memberikan efek jera sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam melindungi lingkungan hidup dan hak masyarakat untuk memperoleh udara yang bersih. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan mampu mengurangi praktik pembakaran lahan yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya karhutla.

Keberhasilan mencegah karhutla tidak hanya diukur dari berkurangnya luas lahan yang terbakar, tetapi juga dari terjaganya kesehatan masyarakat, keberlangsungan aktivitas ekonomi, serta kelestarian ekosistem. Ketika pemerintah mampu mengendalikan potensi kebakaran sejak dini, masyarakat dapat beraktivitas tanpa terganggu kabut asap, anak-anak tetap belajar dengan nyaman, transportasi berjalan lancar, dan sektor pertanian maupun perkebunan dapat terus berproduksi. Dengan demikian, pencegahan karhutla merupakan investasi jangka panjang dalam menjaga kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari ancaman karhutla. Negara telah menunjukkan kehadirannya melalui berbagai kebijakan, teknologi, edukasi, kesiapsiagaan, hingga penegakan hukum yang terintegrasi. Namun, keberhasilan tersebut akan semakin optimal apabila seluruh masyarakat ikut menjaga lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan segera melaporkan apabila menemukan potensi kebakaran. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, upaya melindungi hutan berarti juga melindungi kehidupan, kesehatan, dan masa depan seluruh warga Indonesia.

Ke depan, penguatan sistem pencegahan karhutla perlu terus menjadi prioritas nasional seiring meningkatnya tantangan perubahan iklim yang berpotensi memicu cuaca ekstrem dan musim kemarau yang lebih panjang. Investasi pada teknologi pemantauan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan lahan yang berkelanjutan, serta edukasi kepada masyarakat harus berjalan secara berkesinambungan agar upaya pencegahan semakin efektif. Kehadiran negara dalam melindungi hutan dan masyarakat bukan hanya diwujudkan melalui respons saat bencana terjadi, tetapi juga melalui kebijakan yang mampu mencegah munculnya risiko sejak dini. Dengan komitmen tersebut, Indonesia dapat menjaga kelestarian sumber daya alam, melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman kabut asap, sekaligus mewariskan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

*) Peneliti Isu Kehutanan dan Mitigasi Bencana Lingkungan

JAKARTA — Pemerintah meningkatkan langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring memasuki puncak musim kemarau.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta unsur terkait untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla guna meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan arahan Presiden menitikberatkan pada upaya pencegahan agar karhutla tidak berkembang menjadi bencana yang berdampak luas.

Menurutnya, pemerintah berupaya memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi meningkatnya titik api akibat kondisi cuaca.

“Perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto jelas, pemerintah siap melindungi warga negara kita dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Negara hadir untuk mencegah kebakaran hutan,” kata Raja Juli Antoni.

Ia mengingatkan bahwa karhutla tidak hanya menyebabkan kerusakan kawasan hutan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, perekonomian, hingga transportasi.

Karena itu, langkah pencegahan dinilai menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan selama musim kemarau.

Raja Juli Antoni juga menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan luas kebakaran dapat ditekan meskipun fenomena El Nino diperkirakan datang lebih cepat tahun ini.

Menurutnya, pengalaman penanganan karhutla dalam beberapa tahun terakhir menjadi modal untuk meningkatkan efektivitas pengendalian di lapangan melalui kolaborasi pemerintah, aparat, dan masyarakat.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mengatakan penanganan karhutla di sejumlah wilayah rawan terus dilakukan melalui operasi darat, pengintaian, serta kesiapan operasi modifikasi cuaca (OMC).

Ia menilai penanganan sejak dini menjadi faktor penting agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.

“Saya yakin bahwa kita semua ingin menyelesaikan masalah karhutla ini. Pantau terus, jangan sampai ada titik api lagi. Kita lebih baik menyelesaikannya saat titik api masih kecil,” ujar Djamari Chaniago.

Menurutnya, koordinasi antarinstansi serta dukungan masyarakat diperlukan agar upaya pengendalian dapat berjalan lebih efektif.

Selain itu, keselamatan petugas di lapangan juga harus menjadi perhatian dalam setiap operasi pemadaman.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan pemerintah pusat terus menyiapkan dukungan tambahan berupa operasi modifikasi cuaca, armada udara, serta kebutuhan logistik dan peralatan pemadaman apabila diperlukan sesuai perkembangan situasi di lapangan.

“Kami akan terus menambah dukungan apabila diperlukan. Mudah-mudahan hujan segera turun sehingga proses pemadaman dapat berlangsung lebih efektif,” kata Suharyanto.

Ia menambahkan bahwa evaluasi terhadap kekuatan personel dan sarana pendukung terus dilakukan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan penanganan berlangsung optimal.

Sejumlah wilayah juga terus dipantau guna mengantisipasi munculnya titik api baru selama periode puncak musim kemarau.

Upaya penanganan karhutla tahun ini dilakukan melalui kombinasi langkah pencegahan, pemantauan, dan respons cepat yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat menekan luas kebakaran sekaligus mengurangi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi, dan kelestarian lingkungan.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring datangnya musim kemarau. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk mengedepankan upaya pencegahan melalui kolaborasi lintas sektor guna melindungi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan arahan Presiden Prabowo menjadi landasan utama dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi ancaman karhutla. Menurutnya, pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan ketika kebakaran terjadi, tetapi juga mengutamakan berbagai langkah pencegahan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Perintah Bapak Presiden Prabowo jelas, pemerintah siap melindungi warga negara kita dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Negara hadir untuk mencegah kebakaran hutan,” kata Raja Juli Antoni.

Ia menambahkan bahwa pengendalian karhutla merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, akademisi, masyarakat, hingga mitra internasional. Karena itu, komunikasi yang intensif dan koordinasi antarlembaga harus terus diperkuat agar upaya pencegahan berjalan efektif.

“Terus jalin komunikasi dan kolaborasi yang baik. Hanya dengan kolaborasi, persoalan besar seperti karhutla dapat kita selesaikan bersama,” ujar Raja Juli Antoni.

Komitmen memperkuat kapasitas nasional juga diwujudkan melalui kerja sama Indonesia dan Korea Selatan dalam pembangunan Indonesia Forest and Land Fire Management Center di Daops Manggala Agni Sumatra XVII/OKI, Sumatra Selatan. Co-Director Jeong Cheol-Ho menjelaskan bahwa pusat pengendalian ini merupakan hasil kemitraan erat antara Indonesia dan Korea Selatan yang telah terjalin selama lima tahun terakhir. Selama periode tersebut, kedua negara aktif bertukar pengalaman, teknologi, dan praktik terbaik dalam pengelolaan kebakaran hutan.

“Lima tahun lalu kita duduk bersama untuk mencari cara terbaik mengatasi kebakaran hutan di Indonesia. Kita berbagi ide, teknologi, dan pengalaman. Hari ini hasil dari kerja keras kita adalah Pusat Manajemen Kebakaran Hutan ini. Tapi yang lebih berharga dari fasilitas ini adalah semangat, pikiran, dan kerja sama yang ada di dalamnya,” ungkap Jeong.

Ia memastikan Korea Selatan akan terus mendukung Indonesia dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta pemeliharaan keberlanjutan program pengendalian karhutla. Sinergi internasional tersebut diharapkan semakin memperkuat sistem pencegahan nasional sehingga risiko kebakaran dapat ditekan, masyarakat terlindungi, dan kelestarian hutan Indonesia tetap terjaga di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks. (*)

Jakarta – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026 diharapkan menjadi momentum bagi seluruh masyarakat untuk merayakan kemerdekaan dengan penuh kegembiraan, persatuan, dan suasana yang kondusif.

Di tengah berbagai dinamika sosial dan aspirasi masyarakat, penyampaian pendapat secara damai serta penguatan dialog dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga suasana bulan kemerdekaan tetap aman dan positif.

Sikap tersebut salah satunya ditunjukkan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Presiden KSPI Said Iqbal memastikan kelompok buruh tidak akan menggelar aksi unjuk rasa besar maupun mogok kerja sepanjang Agustus hingga September 2026.

“Untuk mempertegas posisi menyikapi isu-isu yang menyatakan ada potensi aksi besar kaum buruh, itu tidak benar. Atau ada isu-isu yang menyatakan ada potensi kerusuhan. Aksi di bulan Agustus hingga September 2026 itu juga tidak benar,” katanya.

Said menjelaskan kalangan buruh memilih mengedepankan dialog dengan pemerintah dan DPR dalam membahas sejumlah agenda ketenagakerjaan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan pekerja melalui komunikasi dan pembahasan kebijakan.

Semangat serupa terlihat dalam pertemuan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Kapolri mendengarkan aspirasi buruh terkait RUU Ketenagakerjaan.

“Dan tentunya saya akan membantu juga untuk menjadi jembatan untuk menyampaikan terkait dengan poin-poin yang kemudian kita harapkan ini bisa diselesaikan oleh rekan-rekan buruh bersama-sama dengan tim yang ada di DPR,” ujar Kapolri.

Sigit menegaskan aspirasi buruh akan ditampung dan diperjuangkan melalui proses diplomasi maupun dialog sehingga berbagai persoalan dapat dibahas secara terbuka dan konstruktif.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengingatkan masyarakat agar bijak menyikapi informasi di media sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang belum terverifikasi.

“Jadi sekali lagi saya mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang beredar yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya,” ucapnya.

Agus menilai penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan belakangan berlangsung cukup masif sehingga masyarakat perlu memastikan kebenaran informasi sebelum mengambil sikap ataupun menyebarkannya.

Momentum HUT ke-81 RI diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan melalui berbagai kegiatan positif, serta menyelesaikan berbagai perbedaan melalui cara-cara yang damai dan konstruktif.

Jakarta – Pemerintah mengajak masyarakat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia dengan riang gembira dan menjadikan momentum kemerdekaan sebagai ruang kebersamaan.

Di tengah tingginya antusiasme publik, masyarakat juga diminta tetap waspada terhadap informasi bohong dan provokasi di media sosial yang berpotensi mengganggu suasana perayaan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan pemerintah ingin perayaan kemerdekaan lebih dekat dengan masyarakat. Partisipasi warga dibuka seluas-luasnya dalam berbagai rangkaian kegiatan HUT ke-81 RI.

“Kita ingin bulan kemerdekaan menjadi ruang perayaan milik kita semua. Sebuah ruang partisipasi publik yang benar-benar terbuka dan inklusif,” kata Qodari.

Semangat tersebut terlihat dari berbagai agenda yang melibatkan masyarakat, mulai dari pemilihan logo resmi hingga Pesta Rakyat di kawasan Monumen Nasional (Monas) dan Bundaran Hotel Indonesia. Kegiatan akan diisi hiburan, perlombaan tradisional, pertunjukan, serta pembagian makanan gratis.

“Kita pastikan perayaan kemerdekaan ini benar-benar hidup dan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali,” ujar Qodari.

Antusiasme masyarakat juga terlihat dari tingginya minat mengikuti upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sekitar 336.000 orang mendaftar secara daring dalam empat hari, jauh melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 kursi.

Melihat tingginya minat tersebut, Istana memutuskan menambah sekitar 3.400 kursi serta menyiapkan fasilitas tambahan di luar pagar Istana bagi masyarakat yang ingin menyaksikan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi.

“Ya, pasti ada perbedaan ya. Kalau masalah kejutannya, ya ditunggu nanti. Namanya juga kejutan,” kata Prasetyo Hadi.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi informasi yang beredar di media sosial, terutama narasi yang belum terverifikasi dan mengarah pada demonstrasi hingga kerusuhan selama Agustus 2026.

Masyarakat diminta lebih bijak menyikapi setiap informasi serta memastikan kebenarannya sebelum mempercayai maupun menyebarkannya kepada pihak lain.

“Jadi sekali lagi saya mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang beredar yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya,” ucap Agus.

Jakarta – Pemerintah memastikan stabilitas keamanan nasional tetap terkendali menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Upaya menjaga kondisi tersebut juga dilakukan di ruang digital yang dinilai berperan penting dalam membentuk situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan pemerintah bersama aparat keamanan telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif untuk memastikan rangkaian peringatan kemerdekaan berlangsung aman dan tertib.

“Sampai saat ini pemerintah menegaskan bahwa stabilitas keamanan nasional dalam kondisi yang mantap dan terkendali,” kata Qodari.

Dia menegaskan tidak terdapat peningkatan ancaman keamanan. Menurutnya, pengamanan yang terlihat di sejumlah ruang publik merupakan bagian dari mitigasi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan selama momentum HUT RI.

“Berbagai langkah pengamanan yang dilakukan di ruang publik merupakan bagian dari upaya mitigasi dan manajemen risiko yang lazim diterapkan untuk melindungi masyarakat, bukan serta-merta mencerminkan adanya peningkatan ancaman keamanan,” bebernya.

Qodari juga meminta masyarakat tetap menjalankan aktivitas secara normal dan merujuk informasi dari sumber resmi. Pemerintah, kata dia, akan terus menyampaikan perkembangan situasi secara terbuka.

“Pemerintah akan terus menyampaikan informasi secara terbuka, cepat, dan berbasis fakta,” tegasnya.

Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat juga diminta tidak terburu-buru mempercayai konten yang beredar di media sosial. Pemeriksaan terhadap sumber, waktu, dan konteks informasi menjadi penting sebelum sebuah kabar dibagikan kembali.

“Penting bagi kita semua untuk selalu memeriksa sumber, waktu, dan konteks suatu informasi sebelum menyimpulkan atau menyebarkannya. Ruang digital yang sehat merupakan tanggung jawab bersama,” kata Qodari.

Sebelumnya, Menko Polkam Djamari Chaniago menyatakan pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap dinamika ruang digital. Penanganan hukum akan dilakukan apabila ditemukan konten yang masuk kategori pelanggaran pidana.

“Aparat penegak hukum akan mengambil tindakan yang terukur untuk menangani penyebaran konten tersebut,” kata Menko Djamari.

Pemerintah tetap menghormati kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat sesuai konstitusi. Namun, pelaksanaannya diharapkan berlangsung damai, tertib, dan mengikuti ketentuan hukum.

Menjelang HUT ke-81 RI, masyarakat pun diajak menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, serta menggunakan ruang digital secara bijak agar suasana kemerdekaan tetap aman dan kondusif. ***

Jakarta – Menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah capaian pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Capaian tersebut mencakup ketahanan pangan, stabilitas energi, pembangunan infrastruktur desa, hingga peningkatan pendapatan Danantara.

Presiden Prabowo menilai berbagai capaian tersebut menjadi modal penting Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global. Ia menyebut kinerja pemerintah selama dua tahun terakhir menunjukkan hasil yang positif.

“Terus terang saja, saya dua tahun ini kita baru berprestasi. Tapi, saya kira dua tahun boleh lah kita, ya. Rapor kita oke menurut saya, ya,” ujar Prabowo.

Di sektor pangan, pemerintah terus mendorong terwujudnya swasembada sekaligus memastikan ketersediaan pangan nasional tetap aman di tengah ancaman krisis global.

“Swasembada, swasembada pangan nyata. Periksa gudang semua. Kita siap. Ancaman di dunia, kita siap. Swasembada pangan, kita menuju dan kita lebih kuat dari banyak negara lain saudara-saudara,” tegasnya.

Prabowo juga menyoroti stabilitas energi, termasuk kemampuan pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi di tengah gejolak ekonomi dunia. Selain itu, pembangunan infrastruktur desa terus dipercepat. Pemerintah kini mendekati pembangunan 2.500 jembatan di berbagai desa.

Pada sektor investasi, Prabowo menyampaikan bahwa pendapatan Danantara berdasarkan laporan yang diterimanya meningkat sekitar 400 persen dalam satu tahun operasional. Meski demikian, ia menekankan angka tersebut masih harus melalui proses audit dan verifikasi.

“Kita juga tadi disinggung, dalam satu tahun beroperasi Danantara kita, saya dapat laporan bahwa revenue, penghasilan dari Danantara sudah naik 400 persen saudara-saudara, kurang lebih,” ungkapnya.

Sejalan dengan penguatan ekonomi nasional, BRI turut memperluas inklusi keuangan melalui BRILink Agen yang menjadi ujung tombak layanan keuangan masyarakat hingga pelosok daerah.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya mengatakan BRILink Agen dikembangkan dengan konsep sharing economy untuk memberdayakan warung, kios pasar, dan pelaku usaha ultra mikro.

“Pada momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, BRI memaknai kemerdekaan sebagai kesempatan yang setara bagi setiap masyarakat untuk tumbuh dan berkembang, tanpa dibatasi letak geografis,” kata Akhmad dalam keterangan, Selasa (11/8/2026).

BRILink Agen kini berkembang menjadi pusat layanan komunitas yang menyediakan berbagai kebutuhan transaksi, mulai pembayaran tagihan, pembelian pulsa, layanan asuransi hingga referensi pinjaman. Melalui pendampingan dan edukasi berkelanjutan, BRI mendorong agen semakin mandiri sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari kontribusi BRI dalam memperkokoh ketahanan ekonomi nasional dan memastikan manfaat pembangunan serta akses layanan keuangan semakin merata di seluruh Indonesia.

Jakarta – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, masyarakat diimbau lebih waspada terhadap berbagai informasi mengenai demonstrasi yang beredar di media sosial. Informasi yang belum terverifikasi dikhawatirkan memicu keresahan hingga mengganggu suasana kondusif.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap narasi yang beredar, khususnya informasi yang mengarah pada aksi demonstrasi dan kerusuhan sepanjang Agustus 2026.

Menurut Agus, informasi yang belum memiliki kepastian kebenaran belakangan beredar cukup masif. Bahkan, sejumlah konten yang beredar di media sosial membawa-bawa nama institusi TNI.

“Ya banyak ya, tentang TNI dan sebagainya. Jadi berita itu kan beredar sangat masif dan tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Jenderal Agus

Karena itu, Agus meminta masyarakat melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum mempercayai maupun menyebarluaskan informasi. Sikap kritis diperlukan agar masyarakat tidak ikut menyebarkan kabar yang ternyata tidak sesuai fakta.

“Jadi sekali lagi saya mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang beredar yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan hal serupa. Dirinya mengajak masyarakat dan media massa bersama-sama menangkal hoaks serta disinformasi yang muncul menjelang HUT ke-81 RI.

Meutya menyoroti beredarnya video demonstrasi yang ternyata merupakan rekaman lama, hasil penyuntingan, atau ditempatkan dalam konteks yang keliru.

“Teman-teman media silakan meliput dan memberitakan yang benar dengan cepat agar tidak memberi ruang kepada disinformasi yang masuk,” ujar Meutya Hafid.

Dia menekankan pentingnya peran media dalam menghadirkan informasi faktual dan berimbang. Masyarakat juga diminta tidak sembarangan mempercayai poster atau ajakan demonstrasi yang tidak jelas sumbernya.

“Informasi yang benar adalah tanggung jawab bersama. Media memiliki peran penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan fakta, bukan informasi yang sengaja dibuat untuk menimbulkan ketakutan,” ujarnya.

Dengan semakin cepatnya penyebaran informasi di ruang digital, masyarakat diharapkan mengedepankan verifikasi sebelum membagikan setiap konten, terutama informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan.****

Jakarta – Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat diajak bersama-sama menjaga persatuan, kerukunan, dan situasi yang kondusif. Masyarakat juga diingatkan agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terkonfirmasi atau berbagai narasi yang berpotensi memicu perpecahan di tengah suasana perayaan kemerdekaan.

Ajakan tersebut menjadi bagian dari semangat Bulan Kemerdekaan 2026 yang disiapkan Kementerian Sekretariat Negara. Dengan mengangkat tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan diarahkan untuk memperkuat kebersamaan serta membangun partisipasi masyarakat dalam menyambut HUT ke-81 RI.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-81 RI tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan kemerdekaan, tetapi juga kesempatan untuk memperkokoh semangat kebangsaan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Juri, tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” merefleksikan semangat kebangsaan sekaligus upaya nyata pemerintah dalam mewujudkan cita-cita Indonesia. “Tahun ini, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI mengusung tema ‘Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur’. Tema ini menggambarkan semangat dan kerja nyata pemerintah mewujudkan cita-cita kebangsaan kita,” kata Juri di Jakarta.

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri menegaskan bahwa menjaga keamanan Jakarta merupakan bagian dari menjaga Indonesia.

“Menjaga Jakarta berarti menjaga Indonesia. Melalui semangat kebangsaan, kita bangun kekuatan bersama antara unsur pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta persatuan,” ujarnya.

Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi turut mengingatkan pentingnya stabilitas ibu kota. “Jakarta adalah wajah Indonesia. Ketika Jakarta aman, Indonesia semakin kuat,” ujarnya.

Dalam apel tersebut, masyarakat membacakan Deklarasi Jaga Jakarta untuk Indonesia yang memuat komitmen menolak provokasi, intoleransi, kekerasan, dan perpecahan serta memperkuat gotong royong.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengajak masyarakat terus menjaga kedamaian dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

“Apel Kebangsaan ini menjadi momentum memperkuat persatuan, sinergitas, dan kebersamaan lintas suku maupun agama. Kami mengajak seluruh masyarakat menjaga Jakarta tetap damai dan kondusif,” ujarnya.

Menjelang 17 Agustus, masyarakat diharapkan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif, memasang Bendera Merah Putih, mempererat silaturahmi, serta menjaga lingkungan tetap aman dan tertib. Perbedaan pandangan hendaknya tidak menjadi alasan mengorbankan persatuan. Dengan sinergi pemerintah dan masyarakat, HUT ke-81 RI diharapkan berlangsung aman, damai, dan penuh sukacita.

Jakarta – Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,3 persen. Capaian tersebut menunjukkan tingginya apresiasi publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah sepanjang semester I 2026 yang dinilai memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI), Novriansyah, mengatakan hasil survei menunjukkan masyarakat memberikan penilaian positif terhadap sejumlah agenda prioritas pemerintah, khususnya stabilitas harga kebutuhan pokok, pemberantasan korupsi, pembangunan sektor pertanian, serta program sosial.

“Berdasarkan hasil survei kami, masyarakat menilai berbagai kebijakan pemerintah selama semester I 2026 telah memberikan dampak positif. Komitmen pemberantasan korupsi, perhatian terhadap sektor pertanian dan kesejahteraan petani, keberhasilan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta berbagai program sosial pemerintah menjadi faktor utama yang membentuk tingkat kepuasan publik,” ujar Novriansyah di Jakarta.

Stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi aspek dengan tingkat kepuasan tertinggi, yakni 85,8 persen. Sementara kepuasan terhadap kemampuan pemerintah menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok mencapai 84,7 persen. Kebijakan pemberantasan korupsi juga mendapat apresiasi dengan tingkat kepuasan 83,2 persen.

Pada sektor pertanian, sebanyak 78,4 persen responden menyatakan puas terhadap kebijakan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Sementara itu, program sosial pemerintah memperoleh tingkat kepuasan 82,1 persen.

“Pada sektor pertanian, sebanyak 78,4 persen responden menyatakan puas terhadap kebijakan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” tuturnya.

Survei juga mencatat 80,2 persen responden menilai pemerintah mampu menjaga persatuan nasional dan stabilitas politik. Perhatian Presiden terhadap berbagai kesulitan masyarakat memperoleh kepuasan 76,8 persen.

Di bidang pemberantasan korupsi, 69,9 persen responden menilai kondisinya berada dalam kategori baik atau sangat baik. Sebanyak 60,2 persen responden juga berpandangan pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

Novriansyah menilai capaian tersebut menjadi modal positif bagi pemerintah untuk melanjutkan pembangunan nasional. Momentum HUT ke-81 RI dapat menjadi penguat optimisme publik terhadap keberlanjutan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan persatuan nasional.

Survei LKPI dilaksanakan pada 18–28 Juli 2026 terhadap 1.557 responden di seluruh Indonesia dengan metode multistage random sampling dan margin of error sekitar 2,47 persen.