Jakarta – Di tengah meningkatnya dinamika dan ketidakpastian ekonomi global, nilai tukar rupiah menunjukkan ketahanan yang solid. Stabilitas ini tidak terlepas dari kuatnya fondasi ekonomi nasional yang terus dijaga oleh pemerintah bersama otoritas moneter melalui kebijakan yang terukur dan responsif.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti mengatakan BI memastikan akan terus menjaga stabilitas nilai tukar dengan mengoptimalkan berbagai instrumen moneter.

“Kami akan mengoptimalkan semua instrumen operasi moneter yang kami miliki. Jadi yang sekarang ini yang terus dilakukan oleh kami adalah secara terukur, terus menerus ya, dan juga timely. Kami lihat timing-nya. BI akan terus berada di market,” ujarnya.

Destry menjelaskan bahwa intervensi tidak hanya dilakukan di pasar domestik, tetapi juga di pasar offshore melalui instrumen non-deliverable forward (NDF). Langkah ini dinilai penting untuk merespons pergerakan nilai tukar yang sering kali dipengaruhi transaksi di luar negeri.

“Kadang rupiah di dalam negeri masih stabil, tapi di pasar NDF offshore sudah bergerak di atas Rp17.100 per USD. Kalau tidak diintervensi, itu bisa langsung berdampak ke pasar spot,” jelasnya.

Selain intervensi pasar, BI juga memastikan likuiditas rupiah tetap terjaga guna mendukung aktivitas ekonomi. Hal ini tercermin dari pertumbuhan uang primer (base money) yang saat ini berada di atas 12 persen, menunjukkan kebijakan ekspansi likuiditas masih berlangsung.

“Target kami adalah base money itu tidak akan di bawah 10%. Base money sekarang pertumbuhannya sudah di atas 12-an persen. Jadi itu adalah M0. Itu adalah hal yang menunjukkan bahwa bank sentral akan tetap melakukan ekspansi,” tambah Destry.

Senada, Chief Economist Bank Central Asia (BCA), David Sumual, menyampaikan bahwa stabilitas Rupiah tidak hanya dilihat dari level nilai tukar, tetapi juga dari stabilitas volatilitasnya.

“Bagi pasar, yang menjadi perhatian utama bukan hanya level nilai tukar, tetapi juga stabilitas volatilitasnya. Stabilitas tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keyakinan investor dan pelaku usaha,” ujar David.

Sebagai bagian dari penguatan stabilitas, Bank Indonesia juga memperkuat tata kelola dalam transaksi valas domestik dengan mewajibkan transaksi valas di atas USD50 ribu untuk disertai dengan dokumen underlying yang lengkap. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan transaksi yang dilakukan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi.

Dengan fondasi ekonomi yang kokoh dan kebijakan yang adaptif, Indonesia dinilai mampu menghadapi berbagai tantangan global dengan optimisme. Stabilitas rupiah bukan hanya mencerminkan kekuatan ekonomi saat ini, tetapi juga menjadi indikator kepercayaan terhadap prospek jangka panjang Indonesia yang semakin menjanjikan.

Oleh : Abdul Razak)*

Ketidakpastian global kembali menjadi tantangan nyata bagi perekonomian dunia. Eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, fluktuasi harga komoditas, hingga arah kebijakan moneter negara maju yang sulit diprediksi menciptakan tekanan berlapis terhadap pasar keuangan global. Dalam konteks ini, stabilitas nilai tukar rupiah tidak lagi sekadar persoalan teknis, melainkan menjadi indikator utama kepercayaan pasar terhadap ketahanan ekonomi nasional.

Dalam sebuah forum Seminar Nasional Ketahanan Ekonomi Indonesia Menghadapi Volatilitas Nilai Tukar Global di Jakarta pada April 2026, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menegaskan bahwa kondisi global saat ini tergolong tidak biasa dan membutuhkan respons kebijakan yang konsisten, pre-emptive, serta terukur. Bank Indonesia, menurut Destry, terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter yang dimiliki secara terukur, berkelanjutan, dan tepat waktu, sekaligus memastikan kehadiran aktif di pasar guna menjaga stabilitas nilai tukar.

Pendekatan ini tercermin dalam bauran kebijakan yang komprehensif, mulai dari intervensi di pasar offshore melalui Non-Deliverable Forward (NDF), intervensi di pasar domestik melalui spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga pembelian Surat Berharga Negara di pasar sekunder. Strategi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas rupiah dijaga melalui berbagai kanal secara simultan, mencerminkan kehati-hatian sekaligus ketegasan dalam merespons tekanan eksternal.

Tekanan terhadap rupiah sendiri sempat terlihat dari pelemahan hingga menyentuh level Rp17.122 per dolar AS. Angka tersebut menempatkan rupiah sebagai salah satu mata uang dengan tekanan terdalam di kawasan Asia. Meski demikian, pergerakan selanjutnya menunjukkan adanya stabilisasi jangka pendek, dengan rupiah sempat menguat ke kisaran Rp17.168 per dolar AS.

Analis Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange, Muhammad Amru Syifa, menilai bahwa penguatan tersebut tidak lepas dari kombinasi sentimen domestik dan global yang meski masih memberikan tekanan, namun diimbangi oleh faktor stabilisasi jangka pendek. Ia menambahkan bahwa komitmen Bank Indonesia dalam menjaga nilai tukar, yang didukung oleh cadangan devisa yang relatif kuat, turut menjaga kepercayaan investor.

Dalam situasi seperti ini, stabilitas nilai tukar tidak hanya diukur dari level kurs, melainkan juga dari tingkat volatilitasnya. Fluktuasi yang terlalu tajam berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha, terutama dalam perencanaan impor bahan baku, pengelolaan utang luar negeri, hingga pengambilan keputusan investasi jangka panjang. Oleh karena itu, langkah Bank Indonesia dalam meredam gejolak jangka pendek menjadi sangat krusial untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif.

Selain intervensi pasar, Bank Indonesia juga memastikan likuiditas rupiah tetap terjaga. Destry Damayanti menyampaikan bahwa pertumbuhan uang primer atau base money saat ini berada di atas 12 persen, mencerminkan kebijakan ekspansi likuiditas yang masih berlangsung. Target bank sentral adalah menjaga pertumbuhan base money agar tidak berada di bawah 10 persen sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Langkah strategis lainnya adalah pengetatan tata kelola transaksi valuta asing domestik, termasuk kewajiban dokumen underlying untuk transaksi di atas 50 ribu dolar AS. Kebijakan ini dipandang sebagai upaya menjaga kualitas transaksi tanpa menghambat aktivitas ekonomi riil. Di sisi lain, Bank Indonesia juga mendorong diversifikasi penggunaan mata uang melalui Local Currency Transaction (LCT), yang nilainya telah mencapai 25,72 miliar dolar AS pada akhir 2025. Inisiatif ini menjadi bagian penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam jangka menengah.

Dari sisi ketahanan eksternal, posisi cadangan devisa Indonesia yang mencapai 148,3 miliar dolar AS pada akhir Maret 2026 menjadi bantalan penting dalam menghadapi gejolak global. Cadangan ini memberikan ruang bagi otoritas moneter untuk melakukan intervensi secara terukur tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap fundamental ekonomi.

Namun demikian, stabilitas nilai tukar tidak dapat hanya mengandalkan cadangan devisa. Penguatan fundamental ekonomi tetap menjadi kunci utama. Dalam hal ini, pemerintah juga mengambil peran strategis melalui kebijakan fiskal yang adaptif dan berorientasi pada pertumbuhan.

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa Indonesia tengah menggeser fokus pembangunan ekonomi dari sekadar menjaga stabilitas menuju pertumbuhan yang lebih produktif dan berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah mendorong industri hilir, memperkuat sektor manufaktur, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan efisiensi agar pertumbuhan ke depan tidak hanya stabil, tetapi juga lebih tangguh dan terdiversifikasi.

Menurut Purbaya, kinerja ekonomi Indonesia saat ini relatif kuat dibandingkan negara G20 dan negara berkembang lainnya, didukung oleh pertumbuhan yang stabil, inflasi yang terkendali, serta defisit dan rasio utang yang terjaga. Optimisme ini tercermin dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5,4 hingga 6 persen pada 2026, di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas rupiah ke depan. APBN tetap berfungsi sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat, sementara kebijakan moneter memastikan stabilitas pasar keuangan tetap terjaga.

Ke depan, tantangan utama bukan hanya menjaga rupiah agar tidak melemah, tetapi memastikan stabilitas tersebut kredibel dan berkelanjutan. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, konsistensi kebijakan, komunikasi yang transparan, serta koordinasi yang solid antar-otoritas menjadi fondasi utama.

Pada akhirnya, stabilitas nilai tukar adalah soal menjaga ekspektasi. Ketika ekspektasi pasar terkelola dengan baik, kepercayaan akan terjaga, dan dari situlah ketahanan ekonomi nasional dapat terus diperkuat di tengah tekanan global yang tidak kunjung mereda.

)* Analis Kebijakan

Oleh : Reska R )*

Situasi ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir bergerak dengan ritme yang sulit diprediksi. Ketegangan geopolitik di berbagai wilayah, perubahan arah kebijakan suku bunga di negara maju, serta fluktuasi harga energi dan pangan dunia menciptakan tekanan yang terasa hingga ke pasar negara berkembang. Banyak mata uang mengalami pelemahan karena derasnya arus modal yang mencari aset aman. Namun di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian tersebut, rupiah Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup kuat dan konsisten, mencerminkan fondasi ekonomi yang semakin solid.

Bank Indonesia menyebutkan bahwa meskipun rupiah sempat tertekan oleh kondisi global, pergerakannya tetap berada dalam kisaran yang sejalan dengan fundamental ekonomi Indonesia. Pada awal 2026, rupiah bergerak di level belasan ribu per dolar AS dengan fluktuasi yang lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti ketidakpastian geopolitik dan arah kebijakan suku bunga global. BI juga menilai rupiah masih cenderung undervalued, sehingga berbagai langkah stabilisasi terus dilakukan.

Stabilitas ini didukung oleh kebijakan moneter yang konsisten, inflasi yang terjaga dalam sasaran, serta koordinasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang semakin solid. Inflasi sempat naik secara musiman, tetapi inflasi inti tetap rendah sehingga daya beli masyarakat relatif terjaga. Kondisi tersebut menjadi salah satu fondasi utama yang membantu menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan global.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Sujantoro mengatakan meski kondisi global sedang tidak stabil, pemerintah berupaya mengelola APBN dengan baik. pemerintah terus mengoptimalkan berbagai instrumen fiskal, antara lain melalui optimalisasi penerimaan, penguatan kualitas belanja, optimalisasi penerimaan, serta pengelolaan pembiayaan dengan hati-hati. Sehingga APBN tetap sehat dan dapat berfungsi efektif sebagai penyerap guncangan atau shock absorber.

Menariknya, meskipun tekanan global meningkat, Indonesia masih mampu mempertahankan fundamental ekonomi yang relatif kuat. Pertumbuhan ekonomi tetap berada di kisaran sekitar lima persen, ditopang oleh konsumsi domestik, investasi, dan ekspor yang stabil. Laporan dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa sektor perbankan juga tetap resilien dengan tingkat permodalan yang kuat dan risiko kredit yang terkendali.

Tidak dapat dipungkiri bahwa gejolak global tetap memberikan dampak terhadap rupiah. Ketegangan geopolitik, seperti konflik di beberapa kawasan dunia, sempat memicu arus keluar modal dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam beberapa momen, rupiah bahkan sempat menyentuh level psikologis tertentu akibat tekanan tersebut. Namun yang menarik, pelemahan tersebut cenderung bersifat sementara dan tidak menunjukkan tren penurunan yang tidak terkendali. Bank Indonesia secara aktif melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas, baik melalui pasar spot maupun instrumen derivatif, sehingga fluktuasi dapat diredam.

Dari perspektif global, kondisi ini sebenarnya cukup positif. Banyak negara berkembang lain mengalami depresiasi mata uang yang lebih dalam, terutama yang sangat bergantung pada arus modal asing jangka pendek. Indonesia, dengan struktur ekonomi yang lebih seimbang dan cadangan devisa yang cukup besar, mampu menjaga daya tahannya lebih baik. Selain itu, surplus neraca perdagangan yang berkelanjutan juga memberikan bantalan tambahan terhadap tekanan eksternal.

Peran kebijakan fiskal juga tidak kalah penting. Pemerintah terus menjaga disiplin anggaran dengan defisit yang masih berada dalam batas aman, sambil tetap mengalokasikan belanja untuk program-program strategis yang mendukung daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter ini menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih stabil dan adaptif terhadap perubahan global.

Di tengah situasi global yang sarat ketidakpastian, dipengaruhi dinamika geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta perubahan arah kebijakan moneter dunia, stabilitas rupiah menjadi salah satu indikator penting bahwa fondasi ekonomi Indonesia tetap terjaga. Nilai tukar tidak hanya merefleksikan kondisi pasar keuangan, tetapi juga mencerminkan kepercayaan terhadap prospek ekonomi nasional. Dalam konteks ini, rupiah menunjukkan ketahanan yang semakin solid, seiring dengan membaiknya koordinasi kebijakan dan penguatan instrumen stabilisasi.

Analis Mata Uang dari Doo Financial Futures, Lukman Leong, mengatakan bahwa penguatan rupiah kali ini sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global, terutama munculnya optimisme terkait peluang kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Nilai tukar rupiah menunjukkan performa positif, Mata uang Garuda tercatat menguat 42 poin atau sekitar 0,24 persen, bertengger di posisi Rp17.126 per dolar AS.

Penguatan fundamental ekonomi domestik menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas jangka panjang. Peningkatan produktivitas, diversifikasi ekspor, serta penguatan industri dalam negeri akan menjadi faktor penentu ketahanan rupiah di masa mendatang. Stabilitas rupiah di tengah dunia yang bergejolak bukan hanya soal angka di pasar valuta asing, tetapi juga cerminan dari kepercayaan terhadap ekonomi nasional. Kepercayaan ini terbentuk dari konsistensi kebijakan, ketahanan sektor keuangan, serta kemampuan Indonesia menjaga keseimbangan di tengah tekanan eksternal. Selama fondasi ini terus diperkuat, rupiah akan tetap menjadi salah satu simbol stabilitas ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang terus bergerak.

)* Pengamat Kebijakan Ekonomi

Jakarta – Pemerintah terus mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari strategi memperkuat akses gizi dan layanan dasar, khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Langkah ini diperkuat melalui pembangunan Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan perbatasan negara salah satunya di PLBN Wini dan Motamasin. Kehadiran fasilitas ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memastikan masyarakat perbatasan mendapatkan layanan gizi yang merata dan berkualitas.

Pembangunan SPPG difokuskan pada wilayah dengan kebutuhan layanan gizi yang mendesak. Selain mendukung pemenuhan nutrisi, dapur MBG di kawasan perbatasan juga berfungsi sebagai penguat layanan dasar sekaligus penggerak aktivitas ekonomi lokal. Dengan demikian, kehadiran MBG tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga memperluas manfaat pembangunan hingga ke wilayah perbatasan.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa program MBG merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional yang berdampak luas.

“Program MBG adalah amanat Presiden untuk memastikan generasi Indonesia tumbuh sehat dan cerdas. Di sisi lain, program ini juga memperkuat ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, dan pelaku UMKM, sehingga manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan SPPG di perbatasan mencerminkan kehadiran negara dalam memperkuat layanan dasar.

“Kehadiran fasilitas ini menunjukkan komitmen negara dalam menjamin akses gizi yang layak, menjaga stabilitas pangan, serta memastikan ketersediaan layanan dasar bagi masyarakat di wilayah perbatasan,” tambah Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo.

Secara teknis, SPPG di PLBN Wini dan Motamasin dilengkapi dengan fasilitas yang memenuhi standar kebersihan dan keberlanjutan lingkungan, mulai dari dapur utama, area pencucian, gudang penyimpanan, hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Fasilitas pendukung seperti jaringan air bersih, area parkir, serta penataan kawasan juga disiapkan untuk menunjang operasional yang optimal.

Sementara itu, Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara (Tasbara) BNPP, Budi Setyono, menekankan pentingnya kesiapan operasional pascapembangunan.

“Arahan Sekretaris BNPP menegaskan agar SPPG yang telah dibangun dapat segera dioperasikan. Oleh karena itu, kesiapan aspek teknis dan manajerial, termasuk penetapan mitra pengelola dan penyusunan SOP, menjadi hal yang krusial,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pengelolaan SPPG di kawasan PLBN memerlukan koordinasi lintas sektor.

“Perencanaan operasional harus mencakup pemetaan kebutuhan pangan, distribusi, hingga kesiapan tenaga kerja agar layanan berjalan efektif dan berkelanjutan,” tambah Budi Setyono.

Melalui percepatan ini, pemerintah bersama BNPP menegaskan komitmennya untuk menghadirkan MBG di perbatasan sebagai upaya memperkuat akses gizi dan layanan dasar. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan dampak positifnya, termasuk di wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste. Tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, program ini juga terbukti mampu menggerakkan roda ekonomi lokal dengan melibatkan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan bahwa program MBG memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi.

“Program MBG adalah amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Program ini juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM. Dengan demikian, MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional,” ujar Dody.

Melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pemerintah telah menyelesaikan pembangunan dua unit Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Kedua fasilitas tersebut berlokasi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini dan PLBN Motamasin, Nusa Tenggara Timur.

Kehadiran dapur MBG di kawasan perbatasan ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan akses gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat peran PLBN sebagai pusat pelayanan sekaligus penggerak kesejahteraan warga. Pembangunan fasilitas difokuskan pada wilayah yang memiliki kebutuhan layanan gizi mendesak, termasuk daerah perbatasan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.

Dody mengatakan pembangunan fasilitas ini merupakan wujud nyata kehadiran negara di kawasan perbatasan.

“Ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan akses gizi yang layak, menjaga stabilitas harga, serta menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat perbatasan,” kata Dody.

Secara teknis, kedua SPPG tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung yang memenuhi standar kebersihan dan keberlanjutan lingkungan. Mulai dari dapur utama, area pencucian alat dan bahan makanan, gudang kering dan basah, hingga ruang penyimpanan peralatan. Selain itu, tersedia pula fasilitas parkir, jaringan air bersih, serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Infrastruktur tambahan seperti ruang panel, tempat pembuangan sampah (TPS), serta penataan lanskap kawasan turut dibangun guna mendukung operasional yang optimal.

Ke depan, model implementasi MBG di perbatasan ini dinilai dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, petani, dan UMKM menjadi kunci keberhasilan yang perlu terus dijaga dan ditingkatkan.

Dengan pendekatan yang tepat, MBG tidak sekadar menjadi program bantuan, melainkan instrumen strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi lokal. Di perbatasan Indonesia–Timor Leste, langkah ini telah membuktikan bahwa pembangunan dari pinggiran dapat menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan nasional yang berkelanjutan. (*)

Oleh : Ricky Rinaldi *)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menjadi instrumen peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam menghadirkan kesejahteraan secara merata hingga ke wilayah perbatasan. Selama ini, kawasan perbatasan kerap menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar, termasuk pemenuhan gizi yang layak. Melalui MBG, negara menunjukkan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti di pusat, melainkan harus menjangkau seluruh wilayah hingga titik terluar.

Wilayah perbatasan memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai batas geografis, tetapi juga sebagai wajah kedaulatan negara. Kesejahteraan masyarakat di kawasan ini menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kehadiran program seperti MBG memiliki makna yang lebih luas, yakni memperkuat kehadiran negara sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan harus bersifat inklusif dan merata. Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal dalam proses pembangunan, termasuk kawasan perbatasan. MBG menjadi salah satu bentuk konkret dari komitmen tersebut, dengan memastikan bahwa anak-anak di daerah terluar pun mendapatkan akses terhadap makanan bergizi yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pelaksanaan MBG di wilayah perbatasan juga menghadapi tantangan tersendiri. Akses logistik, keterbatasan infrastruktur, serta kondisi geografis menjadi faktor yang harus diatasi melalui perencanaan yang matang. Pemerintah merespons tantangan ini dengan pendekatan yang adaptif, memanfaatkan potensi lokal serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar distribusi program dapat berjalan efektif.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menekankan bahwa pendekatan berbasis wilayah menjadi kunci keberhasilan implementasi MBG di daerah perbatasan. Program ini tidak hanya mengandalkan distribusi dari pusat, tetapi juga mendorong pemanfaatan sumber daya lokal dalam penyediaan bahan pangan. Dengan cara ini, keberlanjutan program dapat terjaga sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.

Selain meningkatkan kualitas gizi, MBG di wilayah perbatasan juga berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal. Kebutuhan bahan pangan untuk program ini membuka peluang bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil untuk terlibat dalam rantai pasok. Aktivitas ekonomi yang tercipta dari program ini membantu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Program ini juga memiliki dimensi sosial yang penting. Kehadiran MBG di wilayah perbatasan memperkuat rasa keadilan dan kebersamaan dalam pembangunan nasional. Masyarakat di daerah terpencil merasakan bahwa negara hadir dan memberikan perhatian yang setara. Hal ini berkontribusi pada penguatan rasa kebangsaan dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas gizi di wilayah perbatasan akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi yang baik akan memiliki kemampuan belajar yang lebih optimal serta kesehatan yang lebih terjaga. Hal ini menjadi modal penting dalam menciptakan generasi yang mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Namun demikian, keberhasilan MBG di wilayah perbatasan memerlukan komitmen yang berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa program ini tidak hanya berjalan dalam jangka pendek, tetapi menjadi bagian dari sistem yang terintegrasi dalam pembangunan daerah. Pengawasan dan evaluasi yang konsisten diperkuat untuk menjaga kualitas pelaksanaan program.

Peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam mendukung implementasi MBG. Dengan memahami kondisi lokal, pemerintah daerah dapat membantu memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Selain itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan program. Keterlibatan masyarakat dalam penyediaan bahan pangan, pengelolaan distribusi, serta pengawasan program akan memperkuat efektivitas MBG. Dengan kolaborasi yang baik, manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Program MBG di wilayah perbatasan juga berperan dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Selama ini, disparitas antara pusat dan daerah pinggiran menjadi tantangan dalam pembangunan nasional. Dengan intervensi yang tepat sasaran seperti MBG, kesenjangan tersebut dapat ditekan secara bertahap. Program ini menunjukkan bahwa pemerataan bukan sekadar konsep, tetapi dapat diwujudkan melalui kebijakan yang konkret dan berkelanjutan.

Selain aspek ekonomi dan sosial, MBG di wilayah perbatasan juga memperkuat ketahanan nasional dalam arti yang lebih luas. Masyarakat yang sejahtera dan sehat akan memiliki rasa keterikatan yang lebih kuat terhadap negara. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, potensi kerentanan sosial dapat diminimalkan, sehingga stabilitas wilayah perbatasan dapat terjaga dengan lebih baik. Ini menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara dari berbagai tantangan non-militer.

Program MBG menjadi simbol bahwa kesejahteraan nasional harus dibangun dari seluruh wilayah, termasuk dari perbatasan. Dengan memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap gizi yang baik, negara sedang menyiapkan fondasi bagi masa depan yang lebih kuat. Dari perbatasan, kesejahteraan dapat tumbuh dan menyebar ke seluruh penjuru negeri, memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh.

*) Pengamat Isu Strategis

Oleh : Nayaka Mayangsari

Transformasi wilayah perbatasan tidak lagi semata dipandang sebagai agenda pembangunan fisik, melainkan telah berkembang menjadi strategi komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperkuat melalui pembangunan Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan perbatasan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik. Dari wilayah yang selama ini kerap diasosiasikan dengan keterbatasan akses, perbatasan kini diarahkan menjadi beranda depan negara yang maju, sehat, dan produktif.

Pembangunan dua unit SPPG di Pos Lintas Batas Negara Wini dan Motamasin di Nusa Tenggara Timur mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan layanan dasar hingga ke wilayah terluar. Infrastruktur tersebut bukan sekadar fasilitas pendukung program MBG, melainkan simbol kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat terhadap gizi yang layak. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan fasilitas ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mencetak generasi yang sehat dan cerdas. Ia juga memandang bahwa program MBG memiliki peran penting dalam menggerakkan sektor ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, nelayan, dan pelaku UMKM di daerah.

Wilayah perbatasan selama ini menghadapi tantangan kompleks, mulai dari keterbatasan akses pangan bergizi hingga minimnya infrastruktur layanan dasar. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak yang menjadi generasi penerus bangsa. Melalui MBG, pemerintah berupaya memutus mata rantai permasalahan tersebut dengan memastikan ketersediaan makanan bergizi secara berkelanjutan. Dody Hanggodo juga menekankan bahwa pembangunan SPPG difokuskan pada wilayah dengan kebutuhan gizi tinggi, termasuk kawasan perbatasan, sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin akses pangan bergizi, menjaga stabilitas harga, serta memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat setempat.

Kehadiran SPPG yang dilengkapi fasilitas modern seperti dapur higienis, ruang penyimpanan bahan makanan, area pencucian, gudang, hingga instalasi pengolahan air limbah menunjukkan bahwa standar pelayanan di perbatasan kini tidak lagi tertinggal dibandingkan wilayah lain. Infrastruktur pendukung seperti jaringan air bersih, tempat pembuangan sampah, hingga penataan lingkungan kawasan memperkuat fungsi SPPG sebagai pusat layanan gizi yang berkelanjutan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa pembangunan di wilayah perbatasan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berorientasi pada output fisik, tetapi juga kualitas layanan.

Lebih jauh, pembangunan SPPG juga memiliki dimensi ekonomi yang signifikan. Program MBG dirancang untuk melibatkan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan, sehingga menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Petani, nelayan, dan UMKM memperoleh peluang baru untuk meningkatkan pendapatan melalui keterlibatan langsung dalam penyediaan bahan pangan. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi lokal serta mendorong kemandirian wilayah perbatasan.

Di sisi lain, dukungan legislatif terhadap program MBG turut memperkuat legitimasi dan keberlanjutan kebijakan ini. Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina memandang MBG sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan gizi anak yang selama ini menjadi perhatian nasional. Ia menilai bahwa pemenuhan gizi seimbang memiliki dampak besar terhadap perkembangan otak, kemampuan berpikir, serta pertumbuhan fisik anak, yang pada akhirnya menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Perspektif ini menegaskan bahwa intervensi di sektor gizi merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa.

Arzeti juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran dan pengawasan dalam pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Sosialisasi yang berkelanjutan dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman publik sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu meminimalkan potensi kesalahpahaman serta memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam keberhasilan transformasi wilayah perbatasan melalui MBG. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga ahli, dan masyarakat menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan program. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk Badan Gizi Nasional dan kalangan akademisi, menunjukkan bahwa pendekatan berbasis data dan keilmuan menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap intervensi memberikan dampak yang nyata dan terukur.

Dengan demikian, MBG dan pembangunan SPPG di wilayah perbatasan merupakan langkah konkret menuju masa depan yang lebih baik. Pernyataan Menteri PU Dody Hanggodo yang menekankan pentingnya pembangunan ini sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi lokal mempertegas arah kebijakan pemerintah. Transformasi ini menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang tepat dan pelaksanaan yang terintegrasi, wilayah perbatasan dapat berkembang menjadi kawasan yang maju, mandiri, dan berdaya saing, sekaligus menjadi simbol keberhasilan pemerataan pembangunan nasional.

*Penulis adalah Pengamat Sosial

Aceh — Upaya mendorong hilirisasi industri kreatif sebagai strategi peningkatan nilai tambah ekonomi menjadi sorotan dalam Relaunching Anak Muda Aceh Unggul Hebat (AMANAH) bertema “Sinergi Muda Berdaya: Menciptakan Ekosistem Kreatif Anak Muda Aceh Unggul dan Hebat Menuju Indonesia Mandiri.” Momentum ini sekaligus menegaskan peran pemuda Aceh dalam memperkuat daya saing ekonomi berbasis kreativitas.

Kegiatan ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku industri kreatif, akademisi, hingga komunitas pemuda, sebagai bentuk komitmen bersama membangun ekosistem kreatif yang kolaboratif dan berkelanjutan di Aceh.

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menegaskan bahwa AMANAH sejalan dengan arah pembangunan nasional. “Mengacu pada Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin ke-3 tentang peningkatan tenaga kerja berkualitas melalui pengembangan industri kreatif, AMANAH memiliki posisi strategis dalam menyiapkan generasi muda yang kompeten,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa industri kreatif menjadi sektor penting dalam menciptakan lapangan kerja berbasis keterampilan. “Industri kreatif dipandang sebagai sektor strategis untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas berbasis skill yang harus terus diasah. Kehadiran AMANAH di Aceh diharapkan menjadi wadah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM kreatif daerah,” lanjutnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya hilirisasi ekonomi kreatif. “Asta Cita poin ke-5 menekankan pentingnya hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah ekonomi. Hilirisasi tidak hanya berlaku untuk sektor tambang, tetapi juga industri kreatif,” tegasnya. Ia menjelaskan bentuk hilirisasi tersebut, seperti fashion asing menjadi produk lokal, parfum asing menjadi produk lokal, film asing menjadi produksi lokal, hingga aplikasi asing menjadi karya lokal.

“Target utama adalah menjadikan Indonesia, termasuk Aceh, sebagai pemain industri kreatif di tingkat global,” tambahnya.

Gubernur Aceh menyampaikan bahwa relaunching ini juga menandai peresmian gedung AMANAH sebagai pusat kolaborasi. “Relaunching AMANAH menjadi momentum peresmian gedung sebagai pusat kegiatan bersama yang mendukung kolaborasi lintas sektor di Aceh,” ujarnya.

“Gedung AMANAH diharapkan menjadi wadah sinergi antara pemerintah, pelaku ekonomi kreatif, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Momen ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi,” lanjutnya.

Sementara Ketua Yayasan AMANAH, Dr. Saifullah Muhammad, menyebut relaunching ini sebagai langkah konsolidasi. “Relaunching AMANAH menjadi momentum strategis konsolidasi pengurus dan badan pekerja dalam memperkuat peran pemuda Aceh yang unggul, produktif, dan berdaya saing,” ujarnya.

Melalui sinergi yang kuat, AMANAH diharapkan menjadi katalis lahirnya generasi muda Aceh yang kreatif dan mampu bersaing di tingkat global. (*)

ACEH BESAR — Relaunching program Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat (AMANAH) berlangsung meriah dan penuh semangat kolaborasi di Gedung AMANAH, Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong. Momentum ini menandai penguatan peran AMANAH sebagai pusat pengembangan pemuda sekaligus motor hilirisasi komoditas lokal Aceh.

Rangkaian acara dimulai dengan registrasi peserta dan pembukaan opening art exhibition yang menampilkan karya kreatif anak muda Aceh. Suasana semakin khidmat saat pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, sebelum memasuki inti acara pengukuhan badan pengurus AMANAH.

Ketua Yayasan AMANAH Syaifullah Muhammad menegaskan bahwa relaunching ini menjadi titik awal penguatan visi besar dalam membangun generasi muda Aceh yang unggul.

“Visi utama kami adalah pengembangan generasi muda Aceh yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing global,” ujarnya.

Ia menjelaskan, AMANAH mengusung pendekatan berbasis inovasi, teknologi, dan penguatan ekonomi lokal sebagai strategi utama dalam pemberdayaan pemuda.
“Selama ini kita hanya berhenti di komoditas mentah. Padahal, sesuai visi hilirisasi pemerintah, kita harus menciptakan nilai tambah,” katanya.

Menurutnya, AMANAH telah mengembangkan teknologi pemurnian minyak nilam menggunakan metode molecular distillation and fractionation sehingga produk lokal dapat naik kelas ke industri kosmetik dan parfum.

“Dengan teknologi ini, minyak nilam bisa masuk ke grade kosmetik, skincare, hingga parfum. Ini penting karena selama ini bahan mentah dari Indonesia diekspor, lalu kita membeli kembali dalam bentuk produk jadi,” jelasnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong substitusi impor dan menciptakan ekosistem ekonomi baru berbasis hilirisasi di daerah.

“Jika ini berjalan, maka hilirisasi benar-benar terjadi di dalam negeri—dari bahan baku hingga produk akhir. Ini akan menjadi gerakan ekonomi yang sangat besar,” tegasnya.

Selain hilirisasi, AMANAH juga fokus pada peningkatan kapasitas pemuda melalui pelatihan, penguatan soft skill, serta pendampingan usaha berbasis teknologi.

“Kami ingin produk mereka tidak hanya bagus, tetapi juga siap masuk pasar dengan standar tinggi,” ujarnya.

Syaifullah menambahkan, AMANAH mengusung konsep social enterprise dengan pendekatan ganda, yakni penguatan SDM dan pengembangan ekonomi.

Ketua Yayasan AMANAH, Dr. Saifullah Muhammad dalam sambutannya menegaskan bahwa AMANAH hadir menjadi momentum strategis konsolidasi pengurus dan badan pekerja dalam memperkuat peran pemuda Aceh yang unggul, produktif, dan berdaya saing dan pentingnya optimalisasi aset bernilai besar agar tidak terbengkalai dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Peran pemangku kepentingan menjadi krusial sebagai problem solver yang mampu menyelesaikan persoalan secara cepat dan tepat,” ujar nya.

Ia juga menambahkan bahwa Program AMANAH diproyeksikan sebagai gelombang peluang yang harus dimanfaatkan secara maksimal oleh generasi muda.

“Produk yang dihasilkan harus memiliki kualitas unggul dan daya saing tinggi agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional”, tegasnya.

Aceh – Relaunching AMANAH Aceh berlangsung dengan semangat baru sebagai pusat pengembangan ekonomi kreatif dan kolaborasi lintas sektor, yang diharapkan menjadi bagian dari penguatan agenda Asta Cita serta hilirisasi industri kreatif di daerah.

Kegiatan ini dipandang sebagai momentum strategis untuk memperkuat peran pemuda Aceh agar lebih unggul, produktif, dan berdaya saing global.

Ketua Yayasan AMANAH, Dr. Saifullah Muhammad, menegaskan bahwa relaunching ini menjadi titik konsolidasi penting dalam memperkuat gerakan pemuda. Ia menyebutkan bahwa AMANAH harus menjadi ruang tumbuh yang mampu mengoptimalkan potensi besar Aceh.

“Launching AMANAH menjadi momentum strategis konsolidasi pengurus dan badan pekerja dalam memperkuat peran pemuda Aceh yang unggul, produktif, dan berdaya saing,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya menegaskan bahwa penguatan AMANAH merupakan implementasi dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait peningkatan kualitas tenaga kerja dan hilirisasi ekonomi kreatif. Ia menjelaskan bahwa industri kreatif merupakan sektor strategis dalam menciptakan lapangan kerja berbasis keterampilan yang harus terus ditingkatkan.

“Hilirisasi tidak hanya berlaku pada sektor tambang, tetapi juga industri kreatif, seperti fashion asing menjadi produk lokal, parfum asing menjadi produk lokal, film asing menjadi produksi lokal, hingga aplikasi asing menjadi karya lokal,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa AMANAH diharapkan menjadi pusat kurasi, inkubasi ide, serta penguatan komersialisasi kekayaan intelektual, akses pembiayaan, dan pemasaran produk kreatif. Kolaborasi multipihak, termasuk pemerintah, akademisi seperti Universitas Syiah Kuala, dunia usaha, lembaga keuangan, serta komunitas kreatif, dinilai menjadi kunci keberhasilan ekosistem ini.

Gubernur Aceh dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa relaunching AMANAH menjadi penanda penting dimulainya kembali fungsi gedung sebagai pusat kolaborasi lintas sektor. Ia menyebutkan bahwa AMANAH diharapkan menjadi wadah sinergi untuk mengembangkan potensi daerah secara berkelanjutan.

“Gedung AMANAH diharapkan menjadi wadah sinergi antara pemerintah, pelaku ekonomi kreatif, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya,” ucapnya.

Ia juga menekankan bahwa program ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata, terutama dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui pendekatan ekonomi kreatif yang lebih terarah.

Dengan semangat kolaborasi dan hilirisasi, AMANAH Aceh diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi kreatif daerah yang tidak hanya memperkuat daya saing pemuda, tetapi juga membuka peluang investasi, ekspor, serta penciptaan lapangan kerja baru di masa mendatang.