Oleh: Bara Winatha*)

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Indonesia memperkuat kemandirian energi melalui optimalisasi sumber daya domestik dan pengembangan energi berbasis bahan baku dalam negeri. Salah satu agenda yang mulai dipersiapkan adalah pengembangan bahan bakar bensin dengan campuran bioetanol 50 persen atau E50. Program tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM sekaligus mendorong terbentuknya ekosistem energi nasional yang lebih mandiri. Namun, keberhasilan E50 tidak hanya ditentukan oleh keputusan pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi akademisi, industri, dan pemerintah sejak tahap perencanaan hingga implementasi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pengembangan E50 merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat swasembada energi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di dalam negeri. Pemerintah melihat pengalaman penerapan B50 berbasis kelapa sawit sebagai salah satu pembelajaran penting untuk mengembangkan skema serupa pada bahan bakar berbasis bioetanol. Keberhasilan B50 dalam mengurangi kebutuhan impor solar menjadi salah satu pertimbangan untuk mempercepat penyusunan langkah menuju E50.

Bahlil menjelaskan bahwa pengembangan E50 membutuhkan strategi yang tidak berhenti pada pencampuran bahan bakar. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan bahan baku bioetanol, kapasitas pabrik pengolahan, kepastian investasi, kesiapan industri otomotif, hingga sistem distribusi yang mampu mendukung penerapannya. Karena itu, koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting agar kebijakan energi tersebut tidak berjalan secara parsial.

Kebutuhan kolaborasi semakin terlihat dari tantangan kapasitas produksi bioetanol nasional. Saat ini kapasitas terpasang pabrik bioetanol masih berada sekitar 70 ribu kiloliter per tahun. Jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan apabila campuran bioetanol dalam BBM ditingkatkan secara bertahap. Penerapan E10 saja membutuhkan volume bioetanol yang jauh lebih besar, sedangkan E20 dan terlebih E50 akan membutuhkan peningkatan kapasitas produksi secara signifikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat mengandalkan kapasitas industri yang tersedia saat ini. Perluasan pabrik, pembangunan fasilitas baru, pengembangan bahan baku, serta investasi teknologi harus dipersiapkan secara paralel. Akademisi dapat berperan melalui riset mengenai produktivitas bahan baku, teknologi pengolahan, efisiensi produksi, dan dampak penggunaan bioetanol terhadap mesin kendaraan. Sementara itu, industri memiliki peran dalam mengembangkan kapasitas produksi dan memastikan hasil pengolahan memenuhi standar yang dibutuhkan.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa Presiden menekankan pentingnya membangun kemandirian energi dari kekuatan dan sumber daya Indonesia sendiri. Arahan tersebut mencakup optimalisasi berbagai sumber daya domestik, antara lain kelapa sawit, jagung, singkong, tebu, batu bara, panas bumi, hingga energi matahari. Dalam konteks E50, ketersediaan komoditas seperti tebu dan singkong menjadi bagian penting karena dapat dikembangkan sebagai bahan baku bioetanol.

Teddy menyampaikan bahwa kemandirian energi tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan ekonomi dan kemampuan Indonesia menentukan arah pembangunan di tengah dinamika geopolitik global. Pemerintah karena itu menyiapkan peta jalan energi yang mencakup target tahunan, kebutuhan investasi, jadwal pelaksanaan, serta pembagian tugas antar instansi. Peta jalan tersebut diperlukan agar pengembangan E50 memiliki tahapan yang jelas dan dapat dipantau secara terukur.

Pengembangan E50 juga terus memperhatikan kepastian ekonomi bagi pelaku usaha. Anggota Dewan Energi Nasional Saleh Abdurrahman mengatakan bahwa percepatan program bioetanol membutuhkan strategi konkret lintas sektor agar target pengembangan dapat direalisasikan secara optimal dalam beberapa tahun mendatang. Menurutnya, kebutuhan bioetanol akan meningkat tajam seiring peningkatan kadar campuran, sehingga pembangunan pabrik dan penanaman tanaman bahan baku harus dilakukan secara paralel.

Dari sisi industri, kesiapan sektor otomotif juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan E50. Kendaraan yang beredar harus dipastikan kompatibel dengan bahan bakar berkadar bioetanol tinggi. Karena itu, pemerintah, produsen kendaraan, lembaga riset, dan akademisi perlu menyusun peta jalan otomotif secara terintegrasi. Kajian teknis diperlukan untuk memastikan penggunaan E50 tidak menimbulkan persoalan terhadap performa, ketahanan komponen, keselamatan, maupun standar emisi kendaraan.

Kolaborasi akademisi juga diperlukan untuk memperkuat basis kebijakan. Penelitian mengenai teknologi bioetanol, produktivitas tanaman, efisiensi pengolahan, penggunaan lahan, dampak lingkungan, hingga keekonomian produksi dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan. Dengan dukungan data dan riset, keputusan mengenai E50 dapat disusun berdasarkan kebutuhan nyata dan perkembangan teknologi, bukan hanya berdasarkan target kebijakan.

Kolaborasi tersebut juga penting untuk memastikan program E50 tidak hanya menjadi proyek energi, tetapi berkembang menjadi ekosistem ekonomi baru. Peningkatan permintaan bioetanol dapat membuka peluang bagi sektor pertanian, industri pengolahan, manufaktur, logistik, riset, hingga jasa pendukung. Pengembangan bahan baku dari komoditas domestik juga berpotensi memberikan nilai tambah lebih besar apabila dilakukan dengan memperhatikan produktivitas, keberlanjutan, dan kepastian pasar.

E50 menjadi agenda lintas sektor yang membutuhkan kesiapan secara menyeluruh. Pengalaman B50 menunjukkan bahwa kebijakan energi berbasis sumber daya domestik dapat menjadi instrumen untuk mengurangi ketergantungan impor. Keberhasilan program tersebut pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan Indonesia membangun kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri. Sinergi ini menjadi fondasi agar E50 tidak hanya menjadi target swasembada energi, tetapi dapat berkembang menjadi bagian dari transformasi energi nasional yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Jakarta- Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong penguatan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyiapkan sistem penilaian berbasis aplikasi bagi sekolah penerima layanan. Sistem tersebut dirancang agar kualitas makanan, ketepatan distribusi, serta pelayanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat dipantau secara langsung dan menjadi bahan evaluasi.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, aplikasi tersebut nantinya memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap dapur SPPG yang melayani sekolah masing-masing. Mekanismenya dibuat sederhana dengan memberikan rating berupa bintang sekaligus catatan mengenai kondisi pelayanan MBG di lapangan.

“Nantinya, kami itu akan memberikan semacam aplikasi kepada Bapak, Ibu Kepala Sekolah untuk kemudian semacam seperti di ojek online, yang kemudian Bapak, Ibu Guru itu bisa ngasih bintang, bisa ngasih catatan terhadap si dapur itu,” ujar Sudaryono.

Menurut Sudaryono, penilaian dapat mencakup berbagai aspek, termasuk kualitas dan variasi menu serta ketepatan waktu pengiriman makanan. Dengan demikian, masukan dari sekolah dapat menjadi informasi bagi BGN untuk mengetahui kondisi pelayanan MBG secara lebih terukur.

“Apakah menunya jelek, apakah suka terlambat, apakah kemudian lain sebagainya, itu bisa kemudian diberi bintang, kemudian dikasih catatan. Ini menjadi penting bagi kami untuk menilai tingkat kepuasan konsumen,” katanya.
Sudaryono juga menegaskan pentingnya pemeriksaan kondisi makanan sebelum dibagikan kepada peserta didik. Sekolah diminta memperhatikan kondisi kemasan, label informasi produk, serta batas waktu konsumsi. Apabila makanan yang diterima tidak memenuhi ketentuan, sekolah diminta tidak membagikannya kepada siswa.

“Saya minta satu: manakala makan itu diterima oleh sekolah tidak ada labelnya di setiap omprengnya, itu saya minta untuk tidak dibagikan. Ditolak,” tegas Sudaryono.

Rencana tersebut mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. Namun, ia menekankan bahwa sistem rating harus disertai mekanisme tindak lanjut agar penilaian yang diberikan sekolah maupun penerima manfaat tidak berhenti sebagai angka atau jumlah bintang.

“Kalau sistem penilaian rating diterapkan, tentu bagus. Tetapi tindak lanjutnya juga harus disiapkan secara matang, jangan sampai input dari masyarakat terbuang sia-sia,” kata Nihayatul.

BGN menargetkan aplikasi penilaian tersebut dapat segera digunakan sehingga pengawasan MBG memiliki saluran umpan balik yang lebih terstruktur. Dengan mekanisme itu, evaluasi terhadap SPPG diharapkan dapat dilakukan berdasarkan masukan langsung dari sekolah dan penerima manfaat. (*)

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, mengatakan BGN tengah menyiapkan aplikasi khusus yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap kualitas layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Melalui aplikasi tersebut, kepala sekolah nantinya dapat memberikan rating berupa bintang sekaligus catatan mengenai pelayanan dapur SPPG. Mekanisme ini dibuat menyerupai sistem penilaian pada aplikasi layanan pesan-antar makanan sehingga kondisi pelayanan dapat disampaikan secara langsung kepada BGN.

“Nantinya, kami itu akan memberikan semacam aplikasi kepada Bapak, Ibu Kepala Sekolah untuk kemudian semacam seperti di ojek online itu. Seperti di (sensor]) misalnya itu, yang kemudian Bapak, Ibu Guru itu bisa ngasih bintang, bisa ngasih catatan terhadap si dapur itu ya,” kata Sudaryono.

Penilaian tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengawasan kualitas layanan MBG. Kepala sekolah dapat melaporkan persoalan yang ditemukan selama makanan didistribusikan ke sekolah, mulai dari kualitas menu, keterlambatan pengiriman, hingga kendala pelayanan lainnya.

Catatan tersebut kemudian dapat menjadi bahan evaluasi BGN terhadap dapur SPPG yang melayani sekolah.

“Apakah menunya jelek, apakah suka terlambat, apakah kemudian lain sebagainya, itu bisa kemudian diberi bintang, kemudian dikasih catatan. Ini menjadi penting bagi kami untuk menilai tingkat kepuasan konsumenlah istilahnya begitu,” ucap Sudaryono.

Selain pengawasan melalui aplikasi, Sudaryono menekankan pentingnya peran guru dalam memastikan makanan yang diterima siswa memenuhi standar keamanan.

Guru tidak hanya diminta mencicipi makanan untuk mengetahui ada atau tidaknya racun, tetapi juga makan bersama siswa sekaligus melakukan pengecekan fisik terhadap makanan.

Pemeriksaan meliputi kondisi kemasan ompreng, keberadaan label informasi produk, serta kejelasan batas waktu konsumsi. Jika makanan tidak memenuhi persyaratan, sekolah diminta tidak membagikannya kepada siswa.

“Jadi, saya minta kepada Bapak, Ibu Kepala Sekolah semua untuk disampaikan ke semua guru bahwa saya minta satu. Manakala makan itu diterima oleh sekolah tidak ada labelnya di setiap omprengnya, itu saya minta untuk tidak dibagikan,” ujar Sudaryono.

BGN menargetkan aplikasi penilaian tersebut dapat mulai digunakan dalam waktu dekat. Proses pengembangan dan pemberian akses kepada seluruh kepala sekolah diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu hingga tiga minggu.

“Tentu saja kami perlu waktu mungkin 1, 2, 3 minggu ini untuk bisa semua kepala sekolah itu bisa mengakses itu. kemudian memberikan penilaian terhadap pelayanan MBG dari dapur yang melayani di sekolah bapak, ibu kepala sekolah semua,” kata Sudaryono.***

[w.R]

Oleh: Nadira Citra Maheswari)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus memasuki tahap penguatan tata kelola seiring dengan semakin luasnya cakupan penerima manfaat. Perluasan layanan tersebut diikuti pengawasan agar penyediaan makanan tidak hanya memenuhi aspek kuantitas, tetapi juga memperhatikan mutu, keamanan pangan, ketepatan waktu, serta kesesuaian dengan standar gizi. Salah satu langkah yang dikembangkan Badan Gizi Nasional (BGN) adalah sistem penilaian terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memantau kualitas layanan secara langsung.

Rencana BGN menerapkan sistem penilaian terhadap SPPG mendapat dukungan dari Komisi IX DPR RI. Sistem tersebut dinilai dapat menjadi instrumen untuk mengukur kualitas layanan MBG berdasarkan pengalaman sekolah dan siswa sebagai penerima manfaat. Dengan demikian, evaluasi program tidak hanya mengandalkan pemeriksaan internal, tetapi juga memperoleh masukan dari pihak yang berinteraksi langsung dengan layanan MBG.

BGN tengah menyiapkan aplikasi yang memungkinkan sekolah memberikan penilaian terhadap layanan MBG yang diselenggarakan SPPG. Melalui aplikasi tersebut, sekolah dapat memberikan rating sekaligus catatan mengenai kualitas layanan. Sistem ini dirancang untuk memperoleh umpan balik langsung mengenai pelaksanaan program di lapangan, termasuk kualitas menu dan ketepatan waktu distribusi makanan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh (Ninik), mengatakan sistem rating tidak cukup hanya menghasilkan angka atau jumlah bintang. Menurutnya, BGN perlu menyiapkan mekanisme tindak lanjut agar masukan dari masyarakat dan siswa dapat diverifikasi serta dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan kualitas layanan.

Ninik menekankan pentingnya memastikan setiap penilaian yang diterima memiliki mekanisme penanganan yang jelas, termasuk terhadap SPPG yang memperoleh penilaian rendah dari sekolah maupun siswa. Selain itu, ia mendorong BGN memperkuat pengawasan terhadap kondisi dapur SPPG. Fasilitas yang digunakan untuk memproduksi makanan bagi siswa harus memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.

Kepala BGN, Sudaryono mengatakan bahwa penilaian dapat mencakup sejumlah aspek, antara lain kualitas menu dan ketepatan waktu distribusi makanan. Sistem ini diharapkan menjadi salah satu sumber informasi bagi BGN dalam memantau pelaksanaan MBG sekaligus memastikan layanan berjalan sesuai standar. Rating dan catatan yang diberikan sekolah juga dapat menjadi bahan untuk mengidentifikasi SPPG yang memerlukan evaluasi dan tindak lanjut lebih lanjut.

Kehadiran sistem penilaian digital menunjukkan bahwa kualitas layanan menjadi bagian penting dalam pengelolaan MBG. Dalam penyelenggaraan program berskala nasional, banyaknya penerima manfaat dan titik pelayanan membutuhkan sistem yang mampu menghimpun informasi secara cepat. Data dari sekolah dan penerima manfaat dapat digunakan untuk melihat persoalan, mengidentifikasi layanan yang perlu diperbaiki, serta menentukan tindak lanjut berdasarkan kondisi masing-masing SPPG.

Sistem rating tersebut melengkapi instrumen evaluasi yang telah dikembangkan BGN. Sebelumnya, BGN meluncurkan aplikasi Reviu MBG yang memungkinkan penerima manfaat memberikan penilaian langsung terhadap makanan yang diterima. Penilaian mencakup ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa makanan, serta variasi menu. Informasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas layanan secara lebih cepat.

Pengawasan juga dilakukan terhadap standar higiene dan sanitasi SPPG. Pada 16 September 2026, BGN menghentikan sementara operasional 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari jumlah tersebut, 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran, 447 telah mendaftar tetapi belum memenuhi persyaratan dan kelayakan, sementara delapan lainnya belum terkonfirmasi status SLHS-nya.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemantauan kualitas tidak hanya dilakukan setelah makanan diterima siswa. Kondisi dapur, proses pengolahan, kebersihan, sanitasi, serta kepatuhan terhadap standar menjadi bagian dari pengawasan sejak tahap produksi. Sebelumnya, BGN juga menghentikan sementara operasional 1.999 dapur SPPG yang belum mendaftarkan SLHS sebagai bagian dari pengetatan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG.

Dengan adanya penilaian dari sekolah dan pengawasan terhadap dapur, evaluasi MBG dapat dilakukan melalui dua sisi yang saling melengkapi. Sekolah memberikan informasi mengenai layanan yang diterima di lapangan, sedangkan pemeriksaan SPPG memastikan proses produksi makanan memenuhi ketentuan. Keduanya dapat menjadi sumber informasi untuk menentukan bentuk perbaikan sesuai dengan persoalan yang ditemukan.

Mekanisme tindak lanjut menjadi penting karena sistem digital pada dasarnya merupakan bagian dari rangkaian pengawasan. Rating dan catatan dari sekolah akan memiliki manfaat lebih besar apabila dapat diverifikasi, dianalisis, dan diterjemahkan menjadi tindakan perbaikan. Dengan demikian, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengumpulan data, tetapi juga mendukung pengendalian mutu layanan.

Penguatan sistem penilaian juga sejalan dengan upaya BGN memperkuat tata kelola SPPG. Kepatuhan terhadap standar operasional, keamanan pangan, kebersihan fasilitas, serta pengawasan proses produksi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas MBG. Standardisasi diperlukan agar layanan di berbagai daerah memiliki acuan yang sama meskipun kondisi dan kapasitas masing-masing SPPG berbeda.

Pembenahan kualitas MBG bukan hanya mengenai peningkatan jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga memastikan makanan yang diterima memenuhi standar keamanan, gizi, kualitas, dan ketepatan layanan. Sistem penilaian menjadi salah satu instrumen untuk menghubungkan pengalaman penerima manfaat dengan proses evaluasi penyelenggara. Dengan tindak lanjut dan pengawasan yang konsisten, data dari lapangan dapat menjadi dasar bagi perbaikan layanan MBG secara berkelanjutan.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Oleh : Abdul Razak)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penguatan tata kelola melalui mekanisme evaluasi yang melibatkan sekolah sebagai penerima layanan secara langsung. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan aplikasi yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari kualitas menu hingga ketepatan distribusi. Mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen koreksi untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, aplikasi tersebut dirancang agar kepala sekolah dapat memberikan rating dan catatan terhadap dapur yang melayani sekolah masing-masing. Masukan dapat mencakup kondisi menu, keterlambatan pengiriman, serta persoalan lain yang ditemukan selama pelaksanaan MBG. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersumber dari pengalaman penerima layanan di tingkat sekolah.

Menurut Sudaryono, sistem tersebut masih dalam tahap pengembangan dan ditargetkan dapat diakses kepala sekolah dalam waktu sekitar satu hingga tiga minggu. Bagi BGN, umpan balik dari sekolah diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kepuasan terhadap layanan SPPG sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap penyedia makanan.

Dalam perspektif tata kelola, mekanisme penilaian semacam ini memiliki fungsi penting karena memperpendek jarak antara pelaksana program dan pengambil keputusan. Keluhan mengenai menu yang kurang bervariasi, kualitas makanan, keterlambatan distribusi, maupun persoalan pelayanan dapat dicatat secara lebih terstruktur. Data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menemukan pola persoalan, menentukan tindak lanjut, dan mengevaluasi kinerja SPPG berdasarkan kondisi aktual di lapangan.

Penguatan evaluasi juga berkaitan erat dengan aspek keamanan pangan. BGN telah menegaskan bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat penerima makanan, tetapi turut berperan sebagai lapisan pengawasan sebelum makanan dikonsumsi peserta didik. Guru didorong makan bersama siswa sekaligus melakukan pemeriksaan fisik terhadap makanan yang diterima, termasuk kondisi wadah, keberadaan label, dan kejelasan batas waktu konsumsi.

Sudaryono meminta sekolah menolak makanan yang tidak memenuhi ketentuan, terutama apabila setiap wadah tidak memiliki label waktu konsumsi yang jelas. Langkah tersebut menunjukkan bahwa mekanisme koreksi dalam MBG tidak hanya berlangsung setelah muncul masalah, tetapi juga diarahkan untuk mencegah risiko sebelum makanan dikonsumsi siswa. BGN sebelumnya juga menutup sementara 1.999 dapur SPPG yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang menunjukkan penekanan terhadap kepatuhan standar sanitasi.

Kebutuhan memperkuat pengawasan semakin relevan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG di Sumatera Utara. Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto menyoroti kejadian yang melibatkan ratusan siswa di Berastagi pada Agustus 2026 dan sejumlah kasus berikutnya di daerah lain. Ia mendorong penguatan peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), termasuk melalui Balai Besar POM di tingkat regional.

Sutarto menilai pengawasan perlu mencakup seluruh rantai pelaksanaan, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, distribusi hingga penyajian. Ia juga mendorong adanya investigasi insiden, transparansi hasil pengujian laboratorium, penelusuran rantai pasok, tindakan korektif, serta penindakan apabila ditemukan pelanggaran. Menurutnya, penguatan standar operasional prosedur menjadi penting untuk mencegah persoalan yang sama berulang. Perpres Nomor 115 Tahun 2025 memang mengatur tata kelola MBG sekaligus aspek pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.

Dari sisi penerimaan publik, MBG memiliki basis dukungan yang perlu diimbangi dengan kualitas implementasi. Survei Arus Survei Indonesia (ASI) yang dilakukan pada 23–29 Juli 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi mencatat MBG memperoleh penilaian 40,8 persen sebagai program prioritas yang paling tepat sasaran. Direktur Eksekutif ASI, Ali Rifan menyebut penerimaan tersebut berkaitan dengan manfaat program yang dinilai dapat dirasakan langsung oleh kelompok sasaran.

Namun, tingkat penerimaan publik tidak dengan sendirinya menjadi ukuran keberhasilan seluruh aspek pelaksanaan. Pakar Gizi Universitas Tadulako Prof. Nurudin Rahman menempatkan keamanan pangan sebagai salah satu tolok ukur penting. Ia menekankan perlunya menjaga kebersihan bahan makanan, kecukupan gizi, kualitas bahan baku, kebersihan dapur, serta kelayakan peralatan. Ia juga mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal untuk mendukung variasi menu sekaligus perekonomian masyarakat sekitar SPPG.

Dengan demikian, aplikasi penilaian sekolah dapat ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pengawasan yang lebih luas, bukan sebagai satu-satunya ukuran kinerja SPPG. Data penilaian perlu dihubungkan dengan hasil pemeriksaan keamanan pangan, kepatuhan terhadap SOP, ketepatan distribusi, kualitas gizi, serta tindak lanjut atas pengaduan.

Jika dikelola secara konsisten, masukan dari sekolah dapat mengubah keluhan menjadi data evaluasi dan data evaluasi menjadi tindakan korektif. Pada titik tersebut, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak makanan didistribusikan, tetapi juga oleh kemampuan penyelenggara memastikan makanan yang diterima tepat waktu, memenuhi standar gizi dan keamanan, serta terus mengalami perbaikan berdasarkan temuan di lapangan.

)* Analis Kebijakan

JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi bagian penting dalam penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Aturan tersebut diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi negara untuk menelusuri, merampas, dan mengembalikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam proses penegakan hukum.

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengatakan pengalaman penanganan sejumlah perkara menunjukkan perlunya kejelasan mengenai hubungan antara perbuatan melawan hukum, kerugian negara, dan aset yang menjadi objek perampasan.

Menurut dia, perbedaan nilai aset antara tahap awal penanganan perkara dengan nilai yang kemudian terbukti di persidangan perlu menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan RUU.

“Dalam beberapa perkara, angka yang disampaikan ketika penggeledahan atau perampasan sangat besar, tetapi ketika masuk ke persidangan dan diputus, nilainya tidak sebesar yang diumumkan di awal. Ini menjadi pelajaran penting yang harus direspons dalam RUU Perampasan Aset,” ujar Hinca.

Hinca menilai mekanisme perampasan juga perlu memiliki batasan yang jelas agar kewenangan aparat penegak hukum dapat dijalankan berdasarkan parameter yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga mendorong agar pengaturan perampasan aset memiliki keterkaitan yang jelas dengan aturan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih dalam penerapannya.

Mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana kemudian menekankan bahwa efektivitas aturan tidak dapat dipisahkan dari kualitas aparat penegak hukum.

Menurut dia, RUU Perampasan Aset perlu disusun secara terukur agar memperkuat penegakan hukum tanpa memperlebar ruang perbedaan interpretasi di antara aparat.

“Jadi saya ingin mengajak kita semua fokus pada bagaimana memperbaiki penegak hukum dan penegakan hukumnya,” kata Erry.

Erry pada prinsipnya mendukung konsep perampasan aset, tetapi mengingatkan agar aturan baru tidak disusun secara tergesa-gesa maupun terlalu luas.

Menurut dia, ketentuan dalam RUU perlu memperhatikan aturan yang telah berlaku sehingga mekanisme baru justru tidak menambah persoalan dalam praktik penegakan hukum.

Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI) Tahir Musa Luthfi Yazid menilai pemberantasan korupsi perlu diarahkan tidak hanya pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pengembalian hasil tindak pidana.

Menurut dia, pendekatan follow the money penting untuk memastikan aset hasil korupsi tidak tetap dinikmati setelah pelaku menjalani hukuman.

“Karena modus korupsi makin canggih, maka efek jera harus nyata. Jangan sampai seseorang dipidana, tetapi aset yang diperoleh dari hasil korupsi tetap aman dan kemudian dinikmati oleh keluarga, anak, dan kroninya,” ujar Luthfi. (*)

JAKARTA – Upaya memperkuat pemberantasan korupsi kembali menjadi perhatian seiring pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang terus bergulir di DPR RI. Regulasi ini diharapkan memperkuat mekanisme pemulihan aset hasil tindak pidana sekaligus memastikan kejahatan korupsi tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi pelakunya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan aset hasil tindak pidana korupsi menjadi bagian yang diatur dalam RUU tersebut.

“Pokoknya itu kalau tindak pidana koruptor, ya itu aset yang dirampas,” kata Dasco.

Ia menjelaskan draf RUU masih disesuaikan dengan ketentuan KUHP dan KUHAP yang baru disahkan.

Perampasan aset dinilai dapat menjadi instrumen penting untuk memulihkan kerugian negara. Namun, pembentukan aturan juga diarahkan agar memiliki kepastian hukum dan mekanisme pengawasan yang jelas sehingga kewenangan negara tidak digunakan secara berlebihan.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan proses pembahasan terus dilakukan dengan menyerap masukan publik.

“Kami mencoba untuk mengumpulkan apa yang menjadi kekhawatiran publik terhadap RUU ini. Maka dari itu, dalam prinsipnya, kami selalu hati-hati dan presisi agar undang-undang ini dapat menjadi pagar pelindung hak asasi manusia yang rigid agar tidak disalahgunakan,” ujar Habiburokhman.

Komisi III sebelumnya telah menggelar puluhan RDPU dan kunjungan kerja untuk menjaring aspirasi. DPR menargetkan RUU Perampasan Aset dapat diselesaikan paling lambat Desember 2026.

Dari masyarakat sipil, Kepala Divisi dan Investigasi ICW Wana Alamsyah mendorong penguatan substansi RUU, termasuk pengaturan mengenai peningkatan kekayaan yang tidak wajar.

“Hal yang penting untuk dimasukan ke dalam RUU Perampasan Aset adalah tentang peningkatan harta kekayaan tidak wajar yang dimiliki oleh pejabat publik,” ujar Wana.

Ia juga menilai LHKPN perlu dimanfaatkan lebih optimal untuk mendeteksi anomali kekayaan.

Sementara itu, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah memiliki target yang sama dengan DPR.

“Jadi baik pemerintah dan DPR targetnya sama, mau diselesaikan pada akhir tahun 2026 sekarang ini,” kata Yusril.

Ia menyebut Presiden Prabowo telah meminta kementerian terkait bekerja cepat dalam pembahasan RUU tersebut.

Dengan proses legislasi yang terus berjalan, RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari agenda penguatan penegakan hukum dan pemulihan aset negara. Pembahasan yang melibatkan pemerintah, DPR, akademisi, serta masyarakat diharapkan menghasilkan regulasi yang efektif memberantas korupsi sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. (*)

Oleh : Jonathan Janoel*)

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi perhatian setelah DPR dan pemerintah menyatakan target penyelesaiannya pada akhir 2026. RUU ini dinilai penting dalam memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana, terutama korupsi, karena penindakan tidak berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga diarahkan untuk memastikan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum dapat dikembalikan kepada negara.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa aset hasil tindak pidana korupsi tetap menjadi bagian penting dalam RUU Perampasan Aset. Menurutnya, draf yang sedang disempurnakan perlu disesuaikan dengan KUHP dan KUHAP yang baru sehingga memiliki keterkaitan yang jelas dengan sistem hukum pidana yang berlaku. Penegasan tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan RUU tetap diarahkan pada upaya memperkuat pemberantasan korupsi melalui instrumen pemulihan aset.

Perampasan aset memiliki arti strategis karena korupsi pada dasarnya bukan hanya menghasilkan kerugian keuangan negara, tetapi juga dapat menciptakan keuntungan ekonomi bagi pelaku. Ketika keuntungan tersebut masih dapat dinikmati setelah perkara selesai, tujuan pemberantasan korupsi menjadi lebih kompleks. Karena itu, keberadaan instrumen yang memungkinkan negara memulihkan aset hasil kejahatan menjadi salah satu bagian penting dalam penegakan hukum.

Pada saat yang sama, proses penyusunan RUU tidak dapat mengabaikan kepastian hukum. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menekankan pentingnya kehati-hatian agar kewenangan perampasan aset tidak menjadi alat kekuasaan. Ia juga menyoroti perlunya mempertimbangkan integritas aparat penegak hukum ketika Indonesia membandingkan mekanisme perampasan aset dengan negara lain. Sikap tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi perlu berjalan bersama perlindungan terhadap hak masyarakat.

Pembahasan publik menjadi bagian penting dari proses tersebut. Habiburokhman menyampaikan bahwa Komisi III telah melakukan rapat dengar pendapat umum dengan akademisi, mahasiswa, dan praktisi, serta melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah untuk menyerap aspirasi. Mekanisme tersebut dapat membantu memperkaya substansi RUU sekaligus menguji apakah rumusan yang disusun telah mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak warga.

Kebutuhan menjaga keseimbangan itu juga terlihat dari perhatian masyarakat sipil. Kepala Divisi dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah menyoroti perubahan sejumlah ketentuan dalam draf RUU, termasuk tidak lagi munculnya pengaturan mengenai peningkatan kekayaan yang tidak wajar. Menurut Wana, instrumen tersebut penting untuk membantu menelusuri kekayaan pejabat publik yang tidak sebanding dengan penghasilan dan tidak dapat dijelaskan asal-usulnya secara sah.

Masukan ICW memperlihatkan bahwa kualitas RUU akan sangat ditentukan oleh substansi pasal yang akhirnya disepakati. Instrumen perampasan aset perlu cukup kuat untuk mengejar hasil kejahatan, tetapi sekaligus memiliki batas kewenangan, prosedur pembuktian, dan mekanisme pengawasan yang jelas. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif tanpa membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang.

Dari sisi pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa pemerintah dan DPR memiliki target yang sama untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset pada akhir 2026. Yusril juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada para menteri yang bertanggung jawab agar pembahasan dapat dilakukan secara cepat setelah proses internal DPR selesai.

Target tersebut memberikan kepastian arah dalam pembahasan regulasi. Pemerintah menyatakan telah siap membahas RUU setelah DPR menyelesaikan penyusunan sebagai usul inisiatif. Di sisi lain, DPR terus melakukan penyempurnaan dan menyerap masukan publik. Pola kerja tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian regulasi membutuhkan koordinasi antara lembaga pembentuk undang-undang, pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, serta masyarakat sipil.

Perkembangan terbaru juga menunjukkan adanya dorongan agar aset yang berasal dari tindak pidana tetap dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Habiburokhman, misalnya, menyebut adanya gagasan agar aset hasil tindak pidana berupa sekolah, pesantren, atau rumah sakit tetap menjalankan fungsi sosialnya setelah diambil alih negara. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa perampasan aset tidak harus berarti hilangnya manfaat sosial suatu aset bagi masyarakat.

Pada akhirnya, RUU Perampasan Aset memiliki dua tujuan yang perlu berjalan beriringan: memperkuat kemampuan negara mengambil kembali hasil kejahatan dan memastikan setiap tindakan perampasan memiliki dasar hukum serta mekanisme pengawasan yang kuat. Jika substansi tersebut dirumuskan secara cermat, RUU ini dapat memperkuat efek jera karena korupsi tidak hanya berisiko berujung pada pidana, tetapi juga hilangnya keuntungan ekonomi dari tindak kejahatan.

Komitmen pemerintah untuk mempercepat pembahasan bersama DPR menjadi bagian penting dari agenda penguatan sistem hukum nasional. Penyelesaian RUU secara terukur, transparan, dan tetap membuka ruang partisipasi publik akan menjadi fondasi agar pemberantasan korupsi semakin efektif. Dengan kepastian hukum dan mekanisme perampasan aset yang akuntabel, negara memiliki instrumen yang lebih kuat untuk memulihkan kerugian sekaligus menjaga agar hasil kejahatan tidak terus dinikmati pelaku.

)* Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kebijakan Pemerintah

Oleh : Jonathan Janoel*)

Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga persoalan mengenai hak publik atas sumber daya negara. Ketika uang atau aset yang semestinya digunakan untuk pembangunan berpindah menjadi keuntungan pribadi melalui tindak pidana, kerugiannya tidak berhenti pada nilai material. Dampaknya dapat terasa pada kualitas layanan, pembangunan, dan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks itu, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi perhatian karena instrumen hukum tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan aset hasil kejahatan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa aset hasil tindak pidana korupsi tetap menjadi bagian yang diatur dalam RUU Perampasan Aset. Menurut Dasco, ketentuan dalam rancangan sebelumnya masih perlu disesuaikan dengan KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Penyesuaian tersebut penting agar aturan baru tidak berjalan sendiri, melainkan memiliki keterkaitan yang jelas dengan sistem hukum pidana yang berlaku.

Kepastian mengenai sasaran terhadap aset hasil korupsi memberikan gambaran bahwa pembahasan RUU tidak semata berorientasi pada penghukuman pelaku. Ada dimensi pemulihan yang sama pentingnya, yakni memastikan hasil tindak pidana tidak tetap berada dalam penguasaan pihak yang memperolehnya secara melawan hukum. Pendekatan tersebut menempatkan aset sebagai bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi.

Namun, efektivitas perampasan aset juga bergantung pada kualitas norma dan mekanisme pengawasan. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menekankan perlunya kehati-hatian agar kewenangan yang diberikan melalui undang-undang tidak membuka ruang penyalahgunaan. Ia mengingatkan bahwa pembentuk undang-undang perlu memperhitungkan integritas aparat yang nantinya menjalankan kewenangan tersebut, sekaligus memastikan adanya mekanisme pengawasan dan perlindungan yang memadai.

Pandangan tersebut menjadi penting karena kekuatan sebuah regulasi tidak hanya ditentukan oleh luasnya kewenangan, tetapi juga oleh batas, prosedur, dan kontrol terhadap kewenangan tersebut. Dalam pembahasan terbaru, Komisi III juga menyerap masukan akademisi, mahasiswa, praktisi, serta masyarakat melalui rapat dengar pendapat umum dan kunjungan ke sejumlah daerah. Proses itu menunjukkan bahwa percepatan pembahasan tetap perlu berjalan bersama partisipasi publik agar aturan yang dihasilkan memiliki kepastian hukum.

Dari perspektif masyarakat sipil, Kepala Divisi dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah menyoroti kebutuhan memperkuat substansi RUU. Ia mendorong agar ketentuan mengenai kekayaan yang tidak wajar, mekanisme perampasan tanpa pemidanaan, serta kelembagaan pengelola aset dirumuskan secara jelas. Menurut Wana, transparansi draf dan Daftar Inventarisasi Masalah juga diperlukan agar publik dapat menguji substansi rancangan secara terbuka.

Masukan tersebut dapat ditempatkan sebagai bagian dari proses penyempurnaan. Perampasan aset akan memiliki daya guna lebih kuat apabila objek yang dapat dirampas, standar pembuktian, prosedur penyitaan, mekanisme keberatan, hingga tata kelola aset hasil rampasan memiliki dasar yang terang. Dengan demikian, tujuan mengembalikan aset hasil kejahatan dapat berjalan beriringan dengan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak warga.

Perkembangan terbaru juga menunjukkan bahwa pembahasan mulai menyentuh persoalan pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat. Habiburokhman menyampaikan adanya usulan agar aset hasil tindak pidana yang telah menjadi sekolah, pesantren, atau rumah sakit tetap menjalankan fungsi sosialnya setelah berada dalam penguasaan negara. Gagasan tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan aset tidak harus berakhir pada pengosongan manfaat sosial, melainkan dapat diarahkan agar fasilitas yang dibutuhkan masyarakat tetap berfungsi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa pemerintah dan DPR memiliki target yang sama untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset pada akhir 2026. Yusril juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah meminta menteri teknis yang terlibat agar bekerja cepat dalam proses pembahasan. Target tersebut memberi batas waktu yang jelas sekaligus menempatkan penyelesaian regulasi sebagai pekerjaan legislasi yang perlu dikerjakan secara terukur.

Di sinilah ukuran keberhasilan kebijakan tidak hanya berada pada seberapa cepat undang-undang disahkan, tetapi juga pada seberapa jelas aturan itu dapat diterapkan. Publik membutuhkan kepastian bahwa aset yang benar-benar berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan, sementara aset yang sah tetap memperoleh perlindungan. Karena itu, harmonisasi dengan KUHP dan KUHAP, keterbukaan pembahasan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan. Jika seluruh unsur tersebut dirumuskan secara proporsional, RUU Perampasan Aset dapat menjadi instrumen pemulihan yang bekerja tidak hanya setelah kejahatan terjadi, tetapi juga mempersempit keuntungan ekonomi yang menjadi daya tarik tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, RUU Perampasan Aset berada pada titik penting antara kebutuhan memperkuat pemberantasan kejahatan dan kewajiban menjaga kepastian hukum. Korupsi memang merugikan negara, tetapi pemulihan tidak cukup berhenti pada vonis terhadap pelaku. Aset hasil kejahatan perlu ditelusuri, dirampas berdasarkan prosedur hukum, dikelola secara akuntabel, dan sejauh memungkinkan dikembalikan manfaatnya kepada masyarakat. Konsistensi pemerintah dan DPR dalam menyelesaikan pembahasan, disertai partisipasi publik dan pengawasan yang memadai, menjadi fondasi agar regulasi ini benar-benar mampu memperkuat pemulihan hak rakyat.

)* Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kebijakan Pemerintah

Oleh Arga Septian )*

Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sektor pangan menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian publik. Bukan semata karena pangan merupakan kebutuhan paling mendasar, tetapi juga karena dalam periode ini pemerintah menempatkan kemandirian pangan sebagai salah satu fondasi pembangunan nasional. Arah itu terlihat dari kebijakan pupuk bersubsidi, peningkatan produksi beras, penguatan cadangan pemerintah, penyerapan hasil panen, hingga upaya menghubungkan sektor pertanian dengan program pemenuhan gizi masyarakat.

Presiden Prabowo berkali-kali menekankan bahwa persoalan pangan tidak dapat ditunda. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan pentingnya kehadiran negara untuk merespons kebutuhan mendesak masyarakat, terutama dalam menjamin ketersediaan pangan dan memastikan petani memperoleh pupuk ketika dibutuhkan. Pandangan tersebut mencerminkan pentingnya kehadiran pemerintah dalam memastikan petani dapat berproduksi dan masyarakat memperoleh pangan yang cukup.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk pada 2025 mencapai sekitar 34,69 juta ton. Angka tersebut meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 30,62 juta ton. Luas panen padi juga meningkat menjadi sekitar 11,32 juta hektare.

Penguatan produksi tersebut berjalan beriringan dengan peningkatan cadangan. Perum Bulog mencatat Cadangan Beras Pemerintah sempat mencapai sekitar 4,2 juta ton pada Juni 2025, level tertinggi yang pernah dicapai. Pada 7 Januari 2026, Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan tercapainya swasembada pangan tahun 2025. Capaian ini menjadi modal penting untuk membangun sistem pangan yang lebih tahan terhadap gejolak harga, gangguan pasokan, kekeringan, El Nino, maupun ketidakpastian global.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah pupuk. Pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi 2025 sekitar 9,55 juta ton. Mekanisme penyalurannya juga disederhanakan agar petani dapat memperoleh pupuk lebih cepat dan tepat sasaran.

Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bali, Made Muliawan Arya atau De Gadjah, menilai peningkatan produksi dan kuatnya cadangan pangan memberi perlindungan lebih baik ketika terjadi gejolak harga atau gangguan pasokan. Namun, swasembada tidak boleh berhenti pada angka produksi nasional, melainkan harus diterjemahkan menjadi pendapatan yang layak bagi petani, harga yang wajar bagi konsumen, serta rantai distribusi yang efisien.

Kebijakan pangan juga perlu dibaca sebagai satu ekosistem. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan koperasi, produksi pertanian, peternakan, perikanan, dan penguatan cadangan pangan dapat saling terhubung. MBG, misalnya, tidak hanya dilihat dari makanan yang tersaji, tetapi juga dari rantai ekonomi yang terbentuk di belakangnya. Mulai dari petani dan peternak yang memproduksi bahan pangan, pelaku usaha yang memasok, hingga pihak yang mendistribusikan kebutuhan tersebut. Maka program pemenuhan gizi ini dapat sekaligus membuka pasar yang lebih pasti bagi produsen pangan.

Pandangan mengenai pentingnya keberlanjutan juga disampaikan Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution. Ia menilai berbagai program pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan arah dalam penguatan kemandirian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, capaian yang telah diraih perlu terus diikuti evaluasi, pembenahan, serta dukungan masyarakat agar program yang berorientasi pada kepentingan rakyat dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata.

Semua capaian tersebut tetap perlu dikawal secara kritis. Produksi yang meningkat harus disertai perlindungan harga di tingkat petani. Pupuk bersubsidi harus benar-benar tiba kepada penerima yang berhak. Cadangan beras harus dikelola tanpa menekan harga panen.

Di sinilah literasi publik menjadi penting. Dalam demokrasi, kritik, demonstrasi, dan penyampaian pendapat merupakan bagian dari hak warga negara. Namun masyarakat juga berhak memperoleh informasi yang lengkap sebelum menentukan sikap. Kritik yang berbasis data dapat menjadi alat koreksi yang sehat, sedangkan informasi menyesatkan atau provokasi yang mendorong kekerasan, perusakan fasilitas umum, maupun gangguan terhadap aktivitas masyarakat justru dapat menimbulkan kerugian sosial yang lebih luas.

Ketertiban umum dan kebebasan menyampaikan pendapat tidak seharusnya dipertentangkan. Aspirasi dapat disampaikan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab tanpa mengganggu distribusi pangan, aktivitas ekonomi, maupun pelayanan publik. Pada saat yang sama, pemerintah juga membuka ruang dialog dan menanggapi kritik secara substantif. Demokrasi yang sehat bukan demokrasi tanpa kritik, tetapi demokrasi yang mampu mengubah kritik menjadi perbaikan kebijakan.

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, momentum peningkatan produksi dan penguatan cadangan pangan patut dicatat sebagai perkembangan penting. Dengan pekerjaan besar berikutnya, yaitu menjaga keberlanjutan produksi, meningkatkan kesejahteraan petani, memperbaiki distribusi, memperluas akses pupuk, dan memastikan manfaat kebijakan benar-benar dirasakan dari desa hingga kota.

Swasembada bukan garis akhir. Ia merupakan fondasi menuju tujuan yang lebih besar, yakni petani yang sejahtera, konsumen yang memperoleh pangan dengan harga terjangkau, dan Indonesia yang semakin mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan kekuatan sendiri. Momentum itu perlu dijaga melalui kerja nyata, pengawasan publik, serta partisipasi masyarakat yang dewasa dan bertanggung jawab. Dukungan publik yang disertai sikap kritis dan bebas dari provokasi menjadi penting agar pelaksanaan kebijakan dapat terus berjalan tanpa gangguan yang berpotensi menghambat kinerja pemerintah.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan tani