JAKARTA – Pemerintah memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menetapkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa dapur MBG yang belum memiliki SLHS tidak dapat beroperasi setelah tenggat waktu yang telah ditetapkan. Menurutnya, sertifikasi tersebut merupakan standar minimum yang harus dipenuhi seluruh penyelenggara agar kualitas makanan tetap terjaga.

“Mulai 10 Agustus, dapur yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tidak bisa beroperasi. Ini bukan sekadar administrasi, tetapi untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat aman dan diproduksi sesuai standar,” ujar Sudaryono.

Ia menambahkan bahwa BGN telah memberikan waktu kepada seluruh pengelola SPPG untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan. Bagi dapur yang belum memenuhi ketentuan, pemerintah akan menghentikan operasionalnya, sementara penyaluran makanan kepada penerima manfaat dialihkan ke dapur lain yang telah memenuhi standar sehingga layanan tetap berjalan.

Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap kasus dugaan keracunan makanan MBG di Semarang dan Papua menemukan adanya bakteri Escherichia coli (E. coli). Temuan tersebut, menurutnya, menjadi pengingat penting bahwa penerapan higiene dan sanitasi dalam proses penyediaan makanan harus dilakukan secara disiplin.

“Hasil laboratorium menunjukkan adanya bakteri E. coli. Karena itu, aspek kebersihan, sanitasi, dan pengolahan makanan harus benar-benar diperhatikan agar kejadian serupa tidak terulang,” kata Budi.

Ia menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan akan terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dan dinas kesehatan untuk memperkuat pengawasan terhadap seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari pengolahan hingga distribusi kepada penerima manfaat.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai bahwa penerapan SLHS merupakan bagian dari penguatan tata kelola Program MBG yang harus dilaksanakan secara konsisten di seluruh daerah.

“Program sebesar MBG harus dibangun di atas standar yang sama. Keamanan pangan menjadi prioritas agar masyarakat menerima makanan yang tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dikonsumsi,” ujar Zulkifli.

Ia menambahkan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga akan terus diperkuat untuk mempercepat proses sertifikasi sekaligus memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan.

Oleh : Ricky Rinaldi )*

Atmosfer pembangunan nasional dan pemerataan akses pendidikan di Indonesia kini memasuki babak baru yang sangat optimistis. Peringatan dan ikhtiar memperkuat pendidikan nasional bukan sekadar rutinitas pemenuhan kewajiban konstitusional, melainkan pilar utama dalam membangun fondasi kedaulatan bangsa serta memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Di tengah berbagai tantangan percepatan ekonomi global dan domestik, langkah berani pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program Sekolah Rakyat menjadi penanda nyata keberpihakan negara terhadap mobilitas sosial masyarakat.

Wacana ini mengemuka seiring menguatnya komitmen nyata pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga prasejahtera mendapatkan akses pendidikan berkualitas tinggi secara gratis dan memadai. Dua figur utama yang memberikan pemikiran konstruktif dalam wacana publik ini adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, yang secara aktif mengawal implementasi serta perluasan akses program, serta Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji, yang memberikan apresiasi sekaligus masukan berharga terkait penguatan kualitas pembelajaran.

Kehadiran dua pandangan ini menunjukkan adanya sinergi yang harmonis antara eksekutif dan pakar pendidikan demi kemajuan masa depan anak bangsa. Perdebatan publik mengenai pembiayaan Sekolah Rakyat sejatinya menegaskan bahwa kebijakan strategis pemerintah berada di jalur yang tepat dalam mempercepat pemerataan pendidikan nasional.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan komitmen tinggi pemerintah dalam mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen kesejahteraan rakyat. Dalam pandangan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, alokasi anggaran untuk Sekolah Rakyat adalah investasi wujud nyata kehadiran negara untuk menghapus jurang ketimpangan sosial.

Pengalokasian APBN ini diproyeksikan sebagai instrumen redistribusi ekonomi yang objektif dan berbasis data, sehingga setiap rupiah uang rakyat benar-benar menyasar masyarakat di lapisan bawah. Langkah cepat pemerintah ini memberikan dampak pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan derajat sosial keluarga penerima manfaat.

Melalui kepemimpinan yang responsif, jajaran pemerintah berfokus pada pemenuhan sarana dan prasarana belajar yang modern, peningkatan kesejahteraan guru, hingga jaminan keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Kebijakan ini membuktikan bahwa pemerintah memiliki visi yang terukur dan berani dalam menjadikan APBN sebagai mesin penggerak utama mobilitas sosial vertikal secara masif.

Di sisi lain, Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji turut memberikan pandangan positif dan apresiatif terhadap terobosan pemerintah ini. Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji menilai bahwa komitmen anggaran yang dialokasikan pemerintah melalui APBN merupakan bentuk kepedulian nyata yang sangat patut didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat.

Guna melengkapi keberhasilan program pemerintah tersebut, Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji menekankan pentingnya pengawasan mutu pembelajaran secara konsisten agar standar kualitas Sekolah Rakyat terus meningkat. Menurut analisis Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji, sinergi kuat antara pembiayaan APBN yang solid dan pembenahan tata kelola sekolah akan menjadikan Sekolah Rakyat sebagai pencetak SDM unggul yang siap bersaing di tingkat global.

Ditinjau dari kacamata analitis, kebijakan positif pemerintah ini membuktikan bahwa formulasi pembangunan nasional saat ini sangat progresif dan berorientasi pada rakyat. Baik Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti maupun Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji, keduanya bertolak dari optimisme yang sama: meyakini bahwa di bawah kepemimpinan pemerintah yang kuat, pemanfaatan anggaran negara mampu membawa lompatan besar bagi masa depan pendidikan Indonesia.

Langkah proaktif Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam mengeksekusi program di lapangan mendapatkan dorongan kuat dari masukan akademis Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji. Kolaborasi dan dukungan saling menguatkan ini menciptakan ekosistem pendidikan yang semakin matang, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata.

Ketika komitmen pemerintah yang kuat berpadu dengan dukungan positif dari para pakar, yang tercipta adalah optimisme baru bagi masa depan generasi muda Indonesia. Dukungan APBN untuk Sekolah Rakyat adalah bukti nyata bahwa pemerintah hadir dan berpihak kepada rakyat kecil, menyediakan tangga mobilitas sosial agar setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk sukses.

Menjelang implementasi yang kian meluas, masyarakat sudah sepatutnya mengapresiasi dan mendukung penuh langkah strategis pemerintah ini. Sejarah mencatatkan bahwa kepemimpinan yang berani berinvestasi besar pada sumber daya manusia adalah kunci utama membawa Indonesia menjadi negara maju dan disegani di tingkat dunia.

Dalam mendukung keberlanjutan program pro-rakyat ini, seluruh elemen bangsa perlu menyatukan energi positif. Pertama, memberikan kepercayaan dan dukungan penuh terhadap jajaran pemerintah yang terus bekerja keras mengelola APBN secara transparan dan akuntabel.

Kedua, memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelancaran dan iklim belajar di lingkungan Sekolah Rakyat. Ketiga, menyatukan optimisme nasional bahwa program Sekolah Rakyat akan menjadi jembatan emas yang mengantarkan Indonesia menuju era keemasan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang jauh lebih merata.

Kebijakan pro-rakyat yang dihadirkan pemerintah melalui pembiayaan Sekolah Rakyat harus dimaknai sebagai bukti konkret bahwa negara tidak pernah tinggal diam dalam memperjuangkan hak-hak rakyatnya. Alokasi APBN ini adalah wujud nyata kasih sayang negara kepada anak-anak bangsa dari seluruh pelosok nusantara.

Menyongsong masa depan Indonesia yang lebih gemilang, mari kita dukung penuh langkah dan terobosan pemerintah dalam membangun sektor pendidikan. Apapun tantangannya, tujuannya adalah satu: mewujudkan Indonesia yang kuat, cerdas, sejahtera, dan berkeadilan sosial di bawah naungan Sang Saka Merah Putih.

)* Pengamat isu strategis

*) Oleh: M. Naufal Fahri

Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga terbentuk melalui keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Selama anak-anak dari keluarga miskin menghadapi hambatan memperoleh pendidikan yang layak, siklus kemiskinan akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, pembangunan manusia harus menjadi fondasi utama dalam strategi pembangunan nasional. Kehadiran Program Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa negara tidak sekadar memberikan bantuan sosial yang bersifat jangka pendek, melainkan membangun jalan keluar yang berkelanjutan melalui pendidikan.

Sekolah Rakyat menjadi salah satu kebijakan paling strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pembangunan dan pengoperasian sekolah berasrama tersebut mencerminkan perubahan pendekatan negara dari sekadar mengurangi dampak kemiskinan menjadi memutus akar penyebabnya. Pendidikan yang berkualitas membuka ruang mobilitas sosial, meningkatkan daya saing sumber daya manusia, serta memperluas peluang memperoleh pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, investasi pada pendidikan merupakan investasi yang memberikan manfaat lintas generasi.

Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari kelompok desil 1 dan desil 2 atau 20 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah. Menurut Dirgayuza, seluruh kebutuhan pendidikan, pengasuhan, tempat tinggal, hingga kebutuhan dasar peserta didik dipenuhi oleh negara agar mereka dapat belajar dalam lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menghilangkan hambatan ekonomi yang selama ini menjadi penyebab utama anak-anak putus sekolah atau tidak memperoleh pendidikan yang layak. Langkah tersebut sekaligus mempertegas bahwa negara hadir secara nyata untuk memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh warga negara.

Lebih jauh, Dirgayuza menilai Sekolah Rakyat merupakan implementasi konkret amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar serta memberdayakan masyarakat yang lemah sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pandangan tersebut menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar layanan publik, melainkan hak konstitusional yang harus dapat dinikmati seluruh anak Indonesia tanpa memandang kondisi ekonomi keluarganya. Keberhasilan menuju Indonesia sebagai negara maju tidak hanya ditentukan oleh tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan negara menghadirkan keadilan dalam akses pendidikan. Semakin banyak anak dari kelompok rentan memperoleh kesempatan belajar yang berkualitas, semakin besar peluang Indonesia membangun sumber daya manusia yang unggul.

Selain meningkatkan akses pendidikan, model sekolah berasrama juga memberikan ruang pembinaan karakter yang lebih komprehensif. Anak-anak tidak hanya memperoleh materi akademik, tetapi juga dibimbing untuk membangun disiplin, kemandirian, kepemimpinan, kemampuan beradaptasi, serta keterampilan hidup yang dibutuhkan pada masa depan. Pendekatan tersebut menjadi penting karena kemiskinan sering kali disertai berbagai keterbatasan sosial yang memengaruhi proses tumbuh kembang anak. Dengan lingkungan belajar yang kondusif, negara berupaya memastikan setiap peserta didik memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan potensinya secara optimal.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi paling strategis dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Menurut Mahyeldi, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi titik balik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan berkualitas secara gratis sekaligus membuka jalan menuju Indonesia Emas 2045. Ia juga menilai pendidikan merupakan pilar utama dalam membentuk karakter, kecerdasan, serta masa depan bangsa. Oleh sebab itu, kebijakan yang memperluas akses pendidikan akan memberikan dampak sosial yang jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang dirasakan oleh satu individu saja.

Pandangan tersebut memiliki dasar yang kuat karena pendidikan merupakan instrumen paling efektif untuk meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Ketika seorang anak memperoleh pendidikan yang baik, peluang memperoleh pekerjaan yang lebih produktif akan meningkat, sehingga kesejahteraan keluarganya pada masa depan juga mengalami perubahan. Dampak tersebut kemudian akan diwariskan kepada generasi berikutnya melalui peningkatan kualitas hidup, kesehatan, dan kesempatan pendidikan yang lebih baik. Dengan demikian, manfaat Sekolah Rakyat tidak berhenti pada lulusan angkatan pertama, tetapi berpotensi membentuk perubahan sosial yang berlangsung dalam jangka panjang.

Lebih dari itu, keberadaan Sekolah Rakyat mengirimkan pesan bahwa pembangunan nasional tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur fisik. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah kemampuan negara menghadirkan kesempatan yang setara bagi seluruh anak bangsa untuk meraih masa depan yang lebih baik. Ketika anak-anak dari keluarga miskin memperoleh pendidikan yang bermutu, Indonesia sedang membangun fondasi bagi lahirnya generasi yang lebih produktif, berdaya saing, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Inilah esensi pembangunan manusia yang sesungguhnya.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas yang berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata. Dukungan berbagai pemangku kepentingan akan menjadi faktor penting agar program ini terus berkembang, menjangkau lebih banyak anak dari keluarga rentan, serta melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Dengan investasi yang konsisten pada pendidikan, Indonesia sedang menyiapkan fondasi yang kokoh untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan mampu menyongsong Indonesia Emas 2045.

*) Analis Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pendidikan berkualitas yang inklusif, transparan, dan akuntabel.

Penguatan sistem pengelolaan dilakukan mulai dari perencanaan, pengelolaan sumber daya manusia, pengawasan penggunaan anggaran, hingga evaluasi pelaksanaan program.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan telah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas presiden agar dapat berjalan optimal.

“Salah satu tugas Kementerian Keuangan adalah memastikan ketersediaan anggaran agar program tersebut dapat berjalan optimal,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan program Sekolah Rakyat ditujukan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia. Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang.

Oleh karena itu, pembiayaannya melalui APBN menjadi upaya pemerintah untuk mencetak generasi unggul dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pentingnya proses pengadaan barang. Ia mengingatkan agar setiap pengadaan harus dilakukan dengan perencanaan yang presisi dengan harga yang tepat dan sesuai dengan kenyataan dilapangan.

“Jadi sekarang ini memang nggak bisa main-main, nggak bisa kita otak-atik gitu loh, udah nggak jamannya lagi. Itu yang saya pesankan betul ini kepada seluruh tim pengadaan di Kementerian Sosial,” tegasnya.

Saifullah Yusuf juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo terkait penggunaan anggaran negara untuk Sekolah Rakyat.

“Kita kawal sekarang ini pelaksanaannya, mulai dari pengadaan-pengadaan barang yang harus sesuai ketentuan, jangan ada yang menyimpang, karena ini memang dari awal pesan dan arahan dari Bapak Presiden, bahwa keseluruhan tata kelola dari penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini harus sesuai ketentuan dan tidak ada penyimpangan,” katanya.

Pemerintah memastikan setiap tahapan pelaksanaan dilakukan secara transparan dan profesional sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini. Dengan sistem pengelolaan yang semakin baik, Program Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi instrumen efektif dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, sekaligus memastikan anggaran negara benar-benar tepat manfaat, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang berkelanjutan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Jakarta – Pemerintah secara nyata membuktikan komitmennya dalam menekan ketimpangan sosial melalui optimalisasi APBN. Menjadikan alokasi pendidikan sebagai investasi strategis, pemerintah pusat menghadirkan terobosan pro-rakyat melalui Program Sekolah Rakyat yang kini memasuki tahun pertama. Kebijakan ini menegaskan kehadiran negara untuk memastikan bahwa pendidikan berkualitas adalah hak fundamental yang dijamin sepenuhnya bagi rakyat kecil, bukan lagi sebuah kemewahan.

Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, menegaskan bahwa kebijakan ini lahir dari visi besar Presiden untuk membangun fondasi bangsa yang kuat.

“Sekolah Rakyat adalah wujud nyata kehadiran negara dalam memutus rantai kemiskinan struktural yang selama ini membelenggu masyarakat bawah. Ini bukan sekadar program bantuan, melainkan investasi sumber daya manusia yang dananya dialokasikan langsung dari APBN untuk masa depan bangsa,” ujar Dirgayuza.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyoroti capaian program ini yang telah memberikan dampak sosial secara langsung dan terukur dalam satu tahun terakhir.

“Satu tahun berjalan, Sekolah Rakyat telah membuktikan diri sebagai jalur baru yang sangat efektif untuk memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan. Kami di Kementerian Sosial melihat langsung bagaimana beban pengeluaran keluarga prasejahtera berkurang drastis karena pendidikan anak-anak mereka sepenuhnya ditanggung oleh negara,” ungkap Mensos.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan program pro-rakyat ini.

“Pendidikan dan kesejahteraan sosial adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Melalui Sekolah Rakyat, intervensi pemerintah menjadi sangat holistik, menjangkau kesejahteraan keluarga sekaligus memastikan pemenuhan nutrisi ilmu pengetahuan bagi generasi penerus,” paparnya.

Di tengah tantangan ekonomi global pada pertengahan 2026, komitmen pemerintah menjaga ketahanan APBN di sektor pendidikan dasar patut diapresiasi tinggi. Program Sekolah Rakyat tidak hanya terbukti ampuh sebagai penyangga sekaligus stimulus ekonomi di akar rumput, melainkan juga menjadi bukti nyata kerja keras dan tepat sasaran kabinet saat ini. Melalui kebijakan yang inklusif ini, masyarakat dapat memupuk optimisme tinggi bahwa pemerintah sedang merajut jalan terang menuju Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera, tanpa meninggalkan satu pun warga negaranya.***

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum penting bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan, memperkokoh semangat kebangsaan, serta menjaga stabilitas nasional di tengah berbagai tantangan global dan dinamika kehidupan bermasyarakat. Dengan mengusung tema ”Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, peringatan kemerdekaan tahun ini tidak hanya menjadi ajang mengenang perjuangan para pendiri bangsa, tetapi juga menjadi pengingat bahwa cita-cita Indonesia maju hanya dapat diwujudkan melalui kerja sama, solidaritas, dan komitmen seluruh rakyat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tema tersebut mencerminkan arah pembangunan nasional yang menempatkan kedaulatan, pemerataan, dan kesejahteraan sebagai fondasi utama menuju Indonesia yang semakin kuat. Di tengah perkembangan dunia yang penuh ketidakpastian, semangat persatuan menjadi modal sosial yang sangat penting agar bangsa Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan tanpa kehilangan arah dan identitas kebangsaannya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon, Eli Haryati, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” memiliki makna yang sangat mendalam. Menurutnya, makna berdaulat tidak hanya berkaitan dengan kekuatan negara dalam menjaga wilayah dan kedaulatan politik, tetapi juga kemampuan bangsa menentukan masa depannya secara mandiri tanpa bergantung kepada pihak lain. Kemandirian tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun Indonesia yang mampu bersaing di tingkat global.

Lebih lanjut, Eli menjelaskan bahwa nilai keadilan harus diwujudkan melalui pemerataan pembangunan, kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat, serta penegakan hukum yang tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun wilayah. Sementara itu, kemakmuran merupakan tujuan akhir dari seluruh proses pembangunan nasional yang terus dilakukan pemerintah melalui berbagai program strategis di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketahanan pangan, hingga pembangunan infrastruktur.

Menurut Eli, pencapaian tujuan tersebut tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah semata. Seluruh komponen bangsa memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi nyata sesuai dengan kapasitas masing-masing. Semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia harus terus dipelihara sebagai kekuatan utama dalam membangun bangsa yang maju dan berdaya saing.

Ia juga mengingatkan bahwa semangat kemerdekaan tidak cukup diwujudkan melalui upacara, perlombaan, maupun kegiatan seremonial selama bulan Agustus. Nilai-nilai perjuangan para pahlawan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, bekerja keras, menjaga toleransi, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi menghadirkan tantangan baru yang tidak kalah penting. Arus informasi yang sangat cepat melalui media digital membawa manfaat besar, namun juga membuka ruang bagi penyebaran hoaks, disinformasi, fitnah, provokasi, dan narasi kebencian yang berpotensi memecah belah masyarakat. Polusi informasi tersebut dapat mengaburkan fakta, menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta mengganggu harmoni sosial apabila tidak disikapi secara bijaksana.

Ketua Umum DPC PERMAHI Jambi, Roland Pramudiansyah, S.H., berpandangan bahwa situasi tersebut harus dimaknai sebagai panggilan bersama untuk menjaga ketenangan dan memperkuat persatuan, terutama menjelang berbagai momentum penting nasional seperti peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan ruang publik yang sehat, damai, dan produktif.

Roland menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran historis sebagai *moral force* sekaligus *agent of change*. Kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian yang sah dalam kehidupan demokrasi, namun kritik tersebut harus dibangun berdasarkan data, kajian ilmiah, argumentasi yang rasional, serta etika kebangsaan. Demokrasi yang sehat tidak dibangun melalui penyebaran informasi palsu ataupun narasi provokatif yang sengaja dirancang untuk memecah persatuan bangsa.

Dalam konteks tersebut, literasi digital menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat modern. Kemampuan untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya, memahami konteks sebuah berita, serta mengedepankan sikap tabayun menjadi benteng penting dalam menghadapi berbagai bentuk manipulasi informasi. Masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum terverifikasi karena dampaknya dapat mengganggu stabilitas sosial maupun kehidupan demokrasi.

PERMAHI Jambi mengajak seluruh mahasiswa, organisasi kepemudaan, insan pers, akademisi, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat luas untuk bersama-sama menjadi pelopor literasi digital. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membangun ruang diskusi yang sehat, terbuka, dan berbasis fakta sehingga perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui dialog yang konstruktif, bukan melalui penyebaran kebencian maupun provokasi.

Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi pengingat bahwa tantangan bangsa pada masa kini tidak lagi hanya berupa ancaman fisik, tetapi juga ancaman terhadap persatuan melalui ruang digital. Oleh karena itu, menjaga persatuan harus dimulai dari kesadaran setiap warga negara untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, menghormati perbedaan pendapat, serta mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok. Dengan semangat “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, seluruh elemen bangsa diharapkan terus memperkuat solidaritas, menolak segala bentuk provokasi dan disinformasi, serta menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai momentum memperkokoh persatuan demi mewujudkan Indonesia yang semakin maju, damai, dan sejahtera.

*) Pemerhati sosial

Oleh Tania Andini )*

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan momentum bersejarah sekaligus pengingat bahwa kemerdekaan yang dinikmati bangsa Indonesia hari ini lahir dari perjuangan panjang yang menuntut persatuan, pengorbanan, serta semangat gotong royong seluruh anak bangsa. Oleh karena itu, menjelang perayaan hari kemerdekaan, menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan menjadi tanggung jawab bersama yang tidak dapat dibebankan hanya kepada aparat negara. Seluruh elemen masyarakat memiliki peran yang sama pentingnya dalam memastikan suasana tetap kondusif sehingga makna kemerdekaan dapat dirasakan secara utuh oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan terhadap keamanan nasional tidak lagi hanya berbentuk ancaman fisik, tetapi juga berkembang melalui ruang digital. Arus informasi yang begitu cepat membuat masyarakat sangat mudah menerima berbagai kabar yang belum tentu benar. Di saat menjelang momentum besar seperti Hari Kemerdekaan, penyebaran hoaks, provokasi, maupun disinformasi berpotensi meningkat karena adanya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi untuk menimbulkan keresahan. Kondisi semacam ini menjadi tantangan baru yang membutuhkan kewaspadaan seluruh masyarakat.

Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menjaga stabilitas nasional menjelang peringatan HUT ke-81 RI. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah dengan seluruh jajaran aparat keamanan dan intelijen terus diperkuat guna memastikan kondisi keamanan nasional tetap stabil dan terkendali. Stabilitas keamanan merupakan fondasi utama agar seluruh rangkaian kegiatan nasional maupun perayaan masyarakat di berbagai daerah dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh sukacita.

Komitmen pemerintah juga terlihat dari upaya memberantas penyebaran berita bohong yang sengaja dirancang untuk memicu ketakutan dan keresahan di tengah masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran informasi menyesatkan menjadi bagian penting dalam menjaga ruang publik tetap sehat. Sikap tegas tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berpendapat, melainkan melindungi masyarakat dari dampak buruk informasi palsu yang dapat memecah belah persatuan.

Keamanan nasional tidak akan terwujud tanpa adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan seluruh rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan berjalan dengan aman di seluruh Indonesia. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan sehingga masyarakat dapat merayakan hari bersejarah tersebut dengan rasa aman dan nyaman.

Semangat kebersamaan harus menjadi ruh dalam setiap perayaan 17 Agustus. Ketika seluruh masyarakat memiliki kesadaran bahwa peringatan kemerdekaan adalah pesta nasional yang mempersatukan, maka ruang bagi provokasi dan konflik akan semakin sempit. Persatuan tidak hanya diwujudkan melalui slogan, tetapi melalui sikap saling menghormati, menjaga ketertiban, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Peran masyarakat menjadi semakin penting karena ancaman terhadap keamanan sering kali bermula dari hal-hal yang tampak sederhana, seperti menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi pengguna media sosial yang bijaksana. Menahan diri sebelum menyebarkan informasi, memeriksa kebenaran berita, serta mengutamakan sumber resmi merupakan bentuk kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas nasional.

Pandangan serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni yang mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai narasi yang beredar di media sosial menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Menurutnya, informasi yang belum terverifikasi berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat sehingga penyebaran informasi yang akurat harus lebih diutamakan. Ia juga menekankan bahwa masyarakat membutuhkan rasa aman dalam menyambut hari kemerdekaan dan mengingatkan bahwa gangguan keamanan dalam skala besar akan berdampak pada seluruh elemen bangsa.

Semangat menjaga keamanan juga tidak boleh dimaknai hanya sebagai tugas aparat penegak hukum. Lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, organisasi kemasyarakatan, hingga komunitas digital memiliki peran strategis dalam membangun budaya damai. Dengan menciptakan suasana yang tertib selama berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan berlangsung akan menghasilkan dampak besar bagi ketahanan sosial bangsa.

Peringatan Hari Kemerdekaan seharusnya menjadi momentum memperkuat optimisme nasional. Indonesia telah membuktikan kemampuannya melewati berbagai tantangan, mulai dari krisis ekonomi, pandemi, hingga dinamika politik yang kompleks. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kemampuan bangsa untuk tetap bersatu ketika menghadapi ujian. Semangat itulah yang harus terus dipelihara agar Indonesia mampu menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks, termasuk ancaman keamanan nonkonvensional yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Makna kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga meneruskan perjuangan tersebut melalui tindakan nyata menjaga persatuan, keamanan, dan keharmonisan bangsa. Menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia, setiap warga negara memiliki kesempatan untuk menunjukkan kecintaannya kepada tanah air dengan tidak mudah terprovokasi, tidak menyebarkan hoaks, menghormati perbedaan, serta mendukung terciptanya suasana yang damai. Ketika seluruh elemen bangsa berjalan dalam semangat yang sama, peringatan Hari Kemerdekaan tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga menjadi simbol kokohnya persatuan nasional.

)* penulis merupakan pengamat keamanan siber

Jakarta – Pemerintah memastikan situasi keamanan nasional tetap aman, stabil, dan terkendali menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, menegaskan bahwa kondisi keamanan nasional berada dalam situasi yang kondusif. Seluruh perkembangan yang terjadi dinilai masih dapat dikendalikan melalui sinergi pemerintah, aparat keamanan, dan lembaga intelijen.

“Situasi di dalam negeri sangat, sangat mantap. Perkembangan yang terjadi masih dalam kendali kita semua, baik dalam kendali Panglima, Kapolri, maupun koordinasi intelijen melalui BIN,” ujar Djamari.

Selain memastikan stabilitas keamanan di dalam negeri, pemerintah terus memantau dinamika geopolitik global agar tidak berdampak terhadap kondisi ekonomi, sosial, maupun pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.

Pemerintah juga meluruskan berbagai informasi yang beredar di media sosial, termasuk isu pemasangan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan yang sempat dikaitkan dengan potensi kerusuhan.

Djamari menegaskan bahwa isu tersebut tidak memiliki hubungan dengan kondisi keamanan nasional. Masyarakat pun diminta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid telah mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi peningkatan penyebaran informasi bohong atau hoaks menjelang peringatan Hari Kemerdekaan.

Kementerian Komunikasi dan Digital mencermati adanya peningkatan produksi konten provokatif yang berisiko mengganggu situasi kondusif di tengah masyarakat sepanjang Agustus.

“Dalam kerangka edukasi publik, kami perlu mengingatkan masyarakat. Kita mencermati menjelang Hari Kemerdekaan bahwa banyak sekali konten hoaks yang diproduksi untuk melakukan provokasi terhadap kondisi yang baik saat ini,” ujar Meutya.

Ia menjelaskan, modus manipulasi informasi yang beredar cukup beragam, mulai dari rekayasa peristiwa, penggunaan rekaman lama, hingga penggabungan rekaman kejadian dari luar negeri yang seolah-olah terjadi di Indonesia.

Karena itu, pers diminta bergerak cepat menyajikan informasi faktual untuk mempersempit ruang penyebaran disinformasi di ruang digital.

“Teman-teman (awak media massa) harus melihat videonya, ada yang betul-betul hoaks atau kejadiannya tidak ada, ada hoaks gabungan memakai gambar lama, dan ada yang menggabungkan kejadian negara lain seolah di Indonesia. Kami ingin teman-teman media meliput dan memberitakan yang benar dengan cepat agar tidak memberi ruang disinformasi,” jelasnya.

Meutya juga meminta para pembuat konten provokatif menghentikan penyebaran berita palsu yang dapat memicu kecemasan masyarakat. Penyebaran hoaks dinilai tidak hanya mencederai nilai demokrasi, tetapi juga mengikis semangat gotong royong dalam menyambut hari kemerdekaan.

Jakarta – Pemerintah dan aparat keamanan memastikan situasi nasional menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia tetap aman dan kondusif. Berbagai narasi yang beredar di media sosial terkait potensi gangguan keamanan maupun kerusuhan dipastikan tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri telah bersinergi dengan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas keamanan selama rangkaian perayaan kemerdekaan berlangsung.

“Kita bersama seluruh kementerian dan lembaga, khususnya yang memiliki tugas untuk menjaga stabilitas keamanan, bekerja sama dengan pemerintah daerah semuanya di seluruh Indonesia,” ujar Jenderal Sigit.

Menurut Kapolri, koordinasi terus dilakukan untuk memastikan seluruh agenda peringatan kemerdekaan berjalan lancar dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Tentunya setiap saat selalu berkoordinasi untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian nanti masuk pada perayaan 17 yang sudah dimulai dari beberapa rangkaian yang dilaksanakan pemerintah, semuanya bisa berjalan dengan aman,” tuturnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat menyambut HUT RI sebagai momentum kebersamaan dan persatuan bangsa.

“Tentunya kita imbau, ini adalah perayaan kita, perayaan kemerdekaan yang ke-81, perayaan kita bersama. Mari kita sambut bersama-sama, kita rayakan bersama-sama dengan baik, dan kita jaga keutuhan bangsa ini,” imbaunya.

Selain memastikan keamanan perayaan kemerdekaan, Polri juga tengah mendalami penyebaran video hoaks bernarasi demonstrasi ricuh yang viral di media sosial. Kapolri menegaskan bahwa aparat akan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum terhadap pihak yang menyebarkan informasi tidak benar.

“Saat ini sedang dilaksanakan pendalaman oleh tim, nanti pada saatnya akan kita informasikan,” kata Jenderal Sigit.

Ia juga mengingatkan pentingnya penggunaan media sosial secara bertanggung jawab.

“Yang jelas tentunya terkait dengan kegiatan masyarakat di media sosial, harapan kita berikan informasi-informasi yang sesuai dengan fakta. Karena undang-undang mengaturnya,” ujarnya.

Sementara itu, Menko Polkam Djamari Chaniago mengajak masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh berbagai konten provokatif yang sengaja disebarkan menjelang peringatan kemerdekaan.

“Ketenangan semacam ini sangat dibutuhkan, apalagi menjelang kita pada perayaan Ulang Tahun kita yang ke-81 yang akan kita rayakan sebentar lagi,” ujar Djamari.

Ia menegaskan bahwa masyarakat seharusnya menyambut momentum kemerdekaan dengan suasana gembira dan optimistis.

“Bersama-sama kita justru harus dengan tenang, berbahagia, bergembira. Masyarakat kita tidak perlu dikotori dengan masalah-masalah yang berkaitan (hoaks/provokasi) seperti saya sebutkan tadi,” pungkasnya. (*)

Oleh : Abdul Razak)*

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia semestinya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, memperteguh semangat gotong royong, serta menumbuhkan optimisme dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. Namun, di tengah semarak menyambut 17 Agustus, ruang digital kembali dihadapkan pada maraknya penyebaran informasi palsu yang berpotensi memecah belah masyarakat. Fenomena tersebut menjadi pengingat bahwa kemerdekaan di era digital bukan hanya tentang kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga tanggung jawab bersama dalam menjaga kebenaran informasi.

Hoaks bukan sekadar informasi yang keliru. Dalam konteks kehidupan berbangsa, disinformasi dapat memicu keresahan, menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, hingga mengganggu stabilitas sosial. Oleh karena itu, menyambut HUT RI ke-81 hendaknya dilakukan dengan mengedepankan fakta, memperkuat literasi digital, serta membangun budaya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya kepada masyarakat luas.

Contoh nyata terlihat dari beredarnya informasi di media sosial yang menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberlakukan kembali tilang manual secara menyeluruh disertai kenaikan denda tilang hingga 150 persen. Informasi tersebut bahkan mencatut nama sejumlah tokoh nasional sehingga terkesan meyakinkan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol. Wibowo menegaskan bahwa informasi tersebut merupakan hoaks. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini kebijakan penegakan hukum lalu lintas tetap mengedepankan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), baik ETLE statis maupun ETLE mobile, sebagai instrumen utama penegakan hukum yang objektif, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, penindakan manual hanya dilakukan secara terbatas terhadap pelanggaran yang kasat mata dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan, seperti balap liar, melawan arus, penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis, maupun aksi berkendara secara ugal-ugalan. Wibowo juga mengingatkan masyarakat agar selalu mengacu pada informasi resmi yang disampaikan melalui kanal NTMC Korlantas sehingga tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang menyesatkan.

Ancaman hoaks juga terlihat dari pengungkapan kasus penyebaran informasi palsu mengenai ajakan demonstrasi menjelang HUT Kemerdekaan RI. Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya berhasil mengamankan seorang perempuan berinisial DM yang diduga mengunggah konten tanpa dasar fakta sehingga berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat.

Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya, Kombes Pol. R. Bagoes Wibisono menjelaskan bahwa pengungkapan perkara tersebut bermula dari patroli siber rutin yang dilanjutkan dengan analisis digital dan penelusuran jejak elektronik. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa konten yang disebarkan tidak memiliki dasar fakta dan berpotensi memengaruhi ketertiban masyarakat. Setelah dilakukan koordinasi dengan Polres Ciamis, penyidik berhasil mengamankan pelaku beserta sejumlah barang bukti digital yang kini digunakan dalam proses penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Senada dengan itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto mengimbau masyarakat agar semakin bijak dalam menggunakan media sosial. Ia menekankan pentingnya memastikan setiap informasi telah melalui proses verifikasi sebelum disebarluaskan serta mengajak masyarakat segera melaporkan dugaan hoaks kepada aparat kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti.

Di sisi lain, upaya menjaga ruang informasi yang sehat juga mendapat penegasan dari Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid. Ia memastikan pemerintah tidak pernah melarang media massa menjalankan fungsi jurnalistik sepanjang tetap berpedoman pada kaidah jurnalistik dan ketentuan Undang-Undang Pers. Menurutnya, media justru memiliki posisi yang sangat penting dalam mempercepat penyampaian informasi yang benar sehingga mampu mempersempit ruang penyebaran disinformasi di tengah masyarakat.

Meutya juga mengingatkan bahwa menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI, produksi konten hoaks cenderung meningkat dengan berbagai modus, mulai dari penggunaan gambar lama di luar konteks, peristiwa yang tidak pernah terjadi, hingga penggabungan kejadian dari negara lain yang seolah-olah berlangsung di Indonesia. Ia menilai penyebaran informasi palsu telah menimbulkan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat karena mampu memengaruhi cara masyarakat mengambil keputusan, menimbulkan rasa takut, bahkan mencederai semangat demokrasi dan nilai gotong royong yang menjadi identitas bangsa.

Peran media massa menjadi semakin strategis dalam situasi tersebut. Kehadiran media yang mengedepankan prinsip verifikasi, keberimbangan, dan akurasi merupakan benteng utama dalam menghadapi derasnya arus disinformasi di ruang digital. Semakin cepat informasi yang benar tersampaikan kepada publik, semakin kecil peluang hoaks berkembang dan memengaruhi opini masyarakat.

Momentum HUT RI ke-81 menjadi kesempatan bagi seluruh elemen bangsa untuk menunjukkan kedewasaan dalam bermedia digital. Kemerdekaan bukan hanya diwujudkan melalui upacara dan berbagai perayaan seremonial, melainkan juga melalui komitmen bersama menjaga ruang informasi yang sehat, bertanggung jawab, dan bebas dari manipulasi.

Pada akhirnya, semangat kemerdekaan akan semakin bermakna apabila seluruh masyarakat menjadikan fakta sebagai landasan dalam berpikir dan bertindak. Dengan menolak hoaks serta mengedepankan informasi yang benar, Indonesia tidak hanya merayakan 81 tahun kemerdekaan, tetapi juga memperkuat persatuan nasional dan membangun demokrasi yang sehat menuju masa depan yang lebih maju dan berkeadaban.

)* Analis Kebijakan