JAKARTA — Masyarakat di Papua diimbau tidak mudah terpengaruh oleh narasi digital yang beredar di media sosial, khususnya konten yang berkaitan dengan aktivitas kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Imbauan tersebut mengemuka setelah Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal Rusia berinisial AP, 39, yang terindikasi melakukan dokumentasi terhadap aksi KNPB di Wamena, Papua Pegunungan.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan, tindakan terhadap AP dilakukan karena aktivitas yang bersangkutan dinilai telah menyimpang dari maksud dan tujuan izin tinggal yang dimilikinya. AP diketahui masuk ke Indonesia menggunakan Visa Kunjungan untuk keperluan wisata.

“Indonesia terbuka untuk wisatawan mancanegara, tetapi ada aturan yang harus dihormati. Ketika seseorang masuk sebagai wisatawan, aktivitasnya tentu harus sesuai dengan izin yang diberikan,” ujar Hendarsam

Berdasarkan pemeriksaan keimigrasian, AP tercatat telah mengunjungi Papua sebanyak 10 kali dalam periode 2024 hingga 2026. Pada 15 Agustus 2026, ia diketahui berada di Wamena dan mengambil foto serta video aksi demonstrasi KNPB. Dokumentasi tersebut disebut akan digunakan sebagai materi konten untuk akun media sosial pribadinya di Instagram dan YouTube.

Aktivitas tersebut kemudian menjadi perhatian karena konten yang beredar berpotensi membentuk narasi mengenai adanya perhatian internasional terhadap aksi tersebut. Kondisi itu dinilai perlu disikapi secara bijak agar masyarakat tidak langsung mempercayai informasi digital tanpa memastikan sumber dan konteksnya.

Masyarakat juga diharapkan tidak ikut menyebarluaskan konten yang belum terverifikasi, terlebih apabila berpotensi menimbulkan keresahan atau memperkeruh situasi keamanan dan ketertiban di Papua. Literasi digital dinilai penting agar masyarakat mampu membedakan informasi faktual dengan narasi yang sengaja dikemas untuk membentuk persepsi tertentu.

Hendarsam menegaskan, pemerintah tetap menghormati keterbukaan Indonesia terhadap warga asing, namun setiap aktivitas harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan izin tinggal atau kegiatan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, Imigrasi akan bertindak,” tegasnya.

Deportasi AP sekaligus menjadi pengingat bahwa keberadaan warga asing di Indonesia memiliki koridor hukum yang harus dipatuhi. Di sisi lain, masyarakat diharapkan semakin kritis dalam menerima dan menyikapi berbagai narasi digital agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum teruji kebenarannya.

SENTANI — Tokoh adat Papua mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi maupun aktivitas Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Warga diminta tetap menjaga kedamaian serta tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun lingkungan.

Imbauan tersebut disampaikan sejumlah Ondofolo di Kabupaten Jayapura yang menekankan pentingnya masyarakat adat menjaga stabilitas dan ketenteraman wilayah. Para tokoh adat mengingatkan bahwa kedamaian di Tanah Papua merupakan kepentingan bersama sehingga masyarakat perlu menyikapi setiap ajakan dengan bijaksana dan tidak mudah terpengaruh.

Ondofolo Dasim Kleubeuw, Harly Ohei, meminta masyarakat Kabupaten Jayapura maupun Kota Jayapura tidak mengikuti kegiatan KNPB yang berpotensi berujung pada tindakan anarkis. Menurutnya, masyarakat perlu mempertimbangkan dampak setiap kegiatan terhadap keamanan dan kehidupan sosial di lingkungan masing-masing.

“Saya mengimbau kepada masyarakat umum yang ada di Kabupaten Jayapura maupun Kota Jayapura untuk tidak ikut dalam kegiatan aksi provokasi, jangan sampai ujung-ujungnya terjadi tindakan anarkis yang justru merugikan kita semua,” kata Harly.

Harly menegaskan, perdamaian di Tanah Papua harus dijaga seluruh elemen masyarakat. Ia mengajak warga tidak terpecah oleh kepentingan kelompok tertentu dan tetap mengedepankan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Tujuan kita satu, bagaimana membawa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan damai di Tanah Papua,” ujarnya.

Senada, Ondofolo Kampung Asei Besar, Marthen Ohee, menilai masyarakat adat tidak seharusnya terseret dalam agenda KNPB yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat Papua. Ia menegaskan bahwa sikap kelompok tersebut tidak dapat dianggap mewakili seluruh masyarakat adat.

“Walaupun mengatasnamakan masyarakat Orang Asli Papua, tapi dari adat kami mengatakan tidak, itu hanya keinginan sekelompok orang,” tegas Marthen.

Marthen juga meminta masyarakat lebih memprioritaskan keluarga dan aktivitas ekonomi. Menurutnya, warga sebaiknya tidak mengikuti kegiatan yang tidak memberikan manfaat dan justru berpotensi menimbulkan persoalan.

“Lebih baik urus diri, urus istri dan anak, serta mencari makan daripada mengikuti kegiatan yang tidak menguntungkan,” ucapnya.

Sementara itu, Ondofolo Kampung Adat Homfolo, Anderson Tokoro, mengingatkan masyarakat agar setiap penyampaian pendapat tetap menghormati hukum dan norma adat. Ia meminta seluruh warga bersama-sama menjaga ketertiban agar kehidupan sosial di wilayah adat Jayapura tetap aman dan damai.

Papua — Tokoh masyarakat adat Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, Karmin Yikwa, menilai aktivitas Komite Nasional Papua Barat (KNPB) kerap menimbulkan keresahan dan berpotensi memicu ketegangan di tengah masyarakat. Ia mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak mudah terpengaruh oleh ajakan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan keharmonisan sosial.

Menurut Karmin, masyarakat adat Papua memiliki kepentingan yang sama untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Kondisi keamanan yang stabil dinilai penting agar aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan di daerah.

“Aspirasi yang dibawa KNPB tidak mencerminkan keinginan seluruh masyarakat adat Papua, khususnya di wilayah Tolikara. Masyarakat adat lebih menginginkan situasi yang aman dan kondusif agar roda pembangunan dapat berjalan tanpa gangguan,” ungkap Karmin.

Karmin menegaskan, menjaga keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Menurut dia, berbagai bentuk provokasi dan ketegangan yang muncul di tengah masyarakat justru dapat menghambat proses pembangunan serta mengganggu tatanan kehidupan sosial yang selama ini terpelihara.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjunjung nilai-nilai kearifan lokal dan persaudaraan yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Papua. Sikap saling menghormati dan menjaga kedamaian dinilai menjadi modal penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kemajuan daerah.

“Stabilitas keamanan merupakan aset paling berharga untuk menjamin kesejahteraan masa depan anak cucu di Tolikara,” tegas Karmin.

Karmin secara khusus mengajak generasi muda Papua agar tidak mudah terpengaruh propaganda atau ajakan dari kelompok yang memiliki agenda tertentu. Ia mendorong kaum muda untuk menempuh jalur pendidikan dan dialog sebagai cara yang bermartabat dalam berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Menurutnya, masa depan Papua perlu dibangun melalui kerja sama dan kolaborasi yang sehat dengan berbagai pihak, bukan melalui tindakan yang berpotensi memicu konflik horizontal.

“Masyarakat adat menginginkan situasi yang aman, damai, serta kondusif agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat,” ujar Karmin.

JAYAPURA — Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua menyerukan masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi maupun ajakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di Kota Jayapura. Seruan tersebut disampaikan menyikapi rencana aksi demonstrasi yang akan berlangsung di sejumlah titik di Jayapura.

Ketua LMP Provinsi Papua, Yan Cristian Arebo, meminta masyarakat bersama seluruh pihak menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif. Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, tetapi pelaksanaannya harus dilakukan secara tertib dan tidak menimbulkan keresahan maupun kerugian bagi masyarakat luas.

“Kami meminta aparat keamanan untuk mengantisipasi setiap kemungkinan yang dapat mengganggu situasi keamanan dan ketertiban di Kota Jayapura,” kata Yan kepada wartawan di Kota Jayapura.

Ia menilai langkah antisipasi perlu dilakukan sejak awal untuk mencegah munculnya gesekan selama kegiatan berlangsung. Aparat keamanan juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya provokasi maupun penyusupan pihak-pihak yang dapat memperkeruh situasi.

Yan turut mengingatkan pengalaman kericuhan yang pernah terjadi di Kota Jayapura pada 2019. Menurut dia, pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting agar seluruh pihak lebih waspada terhadap berbagai potensi gangguan keamanan yang dapat muncul dalam rangkaian aksi massa.

“Kami berharap aparat dapat mengambil langkah tegas sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan pihak-pihak yang melakukan tindakan provokatif atau mengganggu keamanan,” ujarnya.

Masyarakat juga diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh informasi atau narasi yang beredar, termasuk narasi yang dapat mendorong tindakan provokatif. Sikap tenang dan kritis dalam menerima informasi dinilai penting agar situasi keamanan tidak terganggu oleh informasi yang belum terverifikasi.

Selain itu, seluruh elemen masyarakat di Jayapura diharapkan dapat menjaga ruang publik tetap aman serta menghormati hak setiap warga untuk menyampaikan pendapat sesuai ketentuan hukum. Penyampaian aspirasi secara damai dinilai penting agar kepentingan masyarakat tidak terdampak oleh tindakan yang berujung pada gangguan keamanan.

Pernyataan tersebut merupakan sikap LMP Provinsi Papua terkait rencana aksi. Adapun tudingan mengenai keterlibatan kelompok tertentu dalam kericuhan 2019 masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak yang disebut maupun aparat penegak hukum.

Jayapura – Generasi muda Papua diajak berperan aktif menjaga kedamaian dengan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi maupun narasi provokatif yang berpotensi memperkeruh situasi keamanan di Papua.

Koordinator Suara Anak Muda Peduli Papua, Isak Imbiri, mengatakan keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan setelah gangguan keamanan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, yang mengakibatkan korban dari kalangan masyarakat sipil.

“Saya turut berduka cita atas insiden yang terjadi di Wamena. Saya mengutuk keras kelompok-kelompok yang mengganggu keamanan di Tanah Papua sehingga mengakibatkan korban dari warga sipil,” kata Isak.

Menurut dia, masyarakat perlu memberi ruang lebih besar bagi informasi yang terverifikasi serta tidak ikut menyebarluaskan isu yang belum jelas sumber maupun kebenarannya. Langkah itu penting karena informasi provokatif dapat memperbesar ketegangan dan menciptakan keresahan di tengah masyarakat.

“Kami mengajak seluruh masyarakat bersama-sama dengan pihak keamanan menjaga situasi kamtibmas tetap aman. Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena dapat membuat situasi menjadi tidak kondusif,” katanya.

Seruan tersebut sejalan dengan imbauan sejumlah tokoh adat di Papua yang meminta masyarakat berhati-hati menghadapi ajakan maupun propaganda kelompok tertentu, termasuk terkait berbagai agenda KNPB.

Masyarakat dinilai memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi, tetapi penyampaiannya perlu mengedepankan cara damai, menghormati hukum, serta tidak mengganggu keselamatan masyarakat lainnya.

Isak juga menyatakan dukungan terhadap penegakan hukum yang dilakukan sesuai ketentuan terhadap kelompok bersenjata yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat.

“Kami selaku anak muda Papua selalu mendukung Satgas Damai Cartenz dalam upaya penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata,” ujarnya.

Menurutnya, generasi muda Papua memiliki peran strategis untuk mencegah ruang digital menjadi sarana penyebaran provokasi. Kebiasaan memeriksa sumber informasi, tidak tergesa-gesa membagikan konten, serta menjaga komunikasi antarmasyarakat dapat membantu mencegah konflik.

“Mari kita tetap tenang dan bersama-sama menjaga keamanan serta kedamaian di Tanah Papua. Tuhan melindungi kita semua,” pungkas Isak.

Jakarta – Penyebaran dokumentasi demonstrasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melalui media sosial menjadi perhatian di tengah upaya menjaga ruang informasi tetap kondusif dan tidak memicu persepsi yang keliru mengenai situasi keamanan di Papua.

Perhatian tersebut mengemuka setelah Direktorat Jenderal Imigrasi memeriksa warga negara Rusia berinisial AP yang diketahui merekam demonstrasi KNPB di Wamena pada 15 Agustus 2026 lalu.

Berdasarkan pemeriksaan Imigrasi, AP mengambil foto dan video demonstrasi tersebut dan menyebut dokumentasi akan digunakan sebagai materi untuk media sosial pribadinya, termasuk Instagram dan YouTube.

AP diketahui masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan wisata. Direktorat Jenderal Imigrasi kemudian memeriksa kesesuaian aktivitasnya selama berada di Indonesia dengan izin tinggal yang dimiliki.

“Indonesia terbuka untuk wisatawan mancanegara, tetapi ada aturan yang harus dihormati. Ketika seseorang masuk sebagai wisatawan, aktivitasnya tentu harus sesuai dengan izin yang diberikan,” kata Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko.

Pemeriksaan berkembang setelah petugas menemukan dokumen berkaitan dengan penawaran kontrak pembuatan foto dan video di perangkat elektronik AP. Imigrasi masih mendalami apakah aktivitas tersebut hanya untuk kepentingan pribadi atau berkaitan dengan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan izin kunjungannya.

Karena proses pemeriksaan masih berjalan, Imigrasi belum menyimpulkan bentuk tindakan keimigrasian yang akan dikenakan.

“Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan izin tinggal atau kegiatan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, Imigrasi akan bertindak,” ujar Hendarsam.

Kasus tersebut juga menunjukkan pentingnya masyarakat bersikap cermat terhadap konten digital mengenai Papua. Dokumentasi sebuah peristiwa dapat beredar tanpa konteks lengkap dan kemudian digunakan untuk membangun persepsi yang lebih luas.

Dalam bahan yang sama, sejumlah tokoh adat Papua sebelumnya juga meminta masyarakat memfilter informasi dan tidak terprovokasi oleh narasi yang dapat menimbulkan ketegangan.

Ruang digital diharapkan tidak menjadi tempat berkembangnya provokasi maupun informasi yang memperuncing perbedaan. Masyarakat dapat berkontribusi menjaga kedamaian dengan memeriksa sumber, memahami konteks, dan tidak memperluas informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan.

Jakarta – Sejumlah tokoh Papua menyerukan penolakan terhadap provokasi dan segala bentuk kekerasan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat sipil serta mengganggu kehidupan damai di Papua.

Tokoh Agama Nasrani Puncak Jaya, Papua Tengah, Kirenius Telenggen, menilai masyarakat semakin memahami bahwa kesejahteraan Papua membutuhkan pendidikan, pembangunan, dan situasi keamanan yang terjaga.

Ia juga menyoroti penyebaran propaganda dan narasi kebencian di media sosial yang berpotensi memengaruhi generasi muda. Dalam pernyataannya, Kirenius meminta pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap kelompok yang terbukti melakukan kekerasan sekaligus mencegah penyebaran hasutan di ruang publik.

“Masyarakat semakin pintar. Kesejahteraan diperoleh melalui pendidikan dan pembangunan, bukan aksi teror. Kami mengimbau saudara-saudara yang masih bergabung dengan OPM untuk segera kembali ke pangkuan NKRI dan bersama-sama membangun Papua,” imbaunya.

Kirenius juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mencermati serta menindak tegas aktivitas front politik OPM, seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB), yang menurutnya kerap menggelar aksi yang mengarah pada makar.

Ia menilai langkah tersebut perlu dibarengi dengan upaya membendung propaganda dan narasi kebencian di media sosial yang berpotensi memengaruhi serta menghasut generasi muda Papua.

Seruan menjaga keamanan juga disampaikan Sekretaris Umum Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua Barat Daya, Fatra Muhammad Soltif, setelah penembakan terhadap tiga aparatur sipil negara di Distrik Muliyama.

Fatra menilai kekerasan terhadap masyarakat maupun petugas pelayanan publik bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan adat Papua.

“Kami dari Lembaga Masyarakat Adat Papua Barat Daya dan seluruh komponen masyarakat adat, Suku Maya di Wilayah Doberai menuntut dengan tegas kepada aparat penegak hukum, untuk mengusut tuntas pelaku dan dalangnya,” tegas Fatra.

Ia juga meminta negara melindungi masyarakat sipil sekaligus memastikan Papua tetap menjadi ruang yang aman bagi masyarakat untuk hidup dan bekerja.

“Papua adalah tanah damai, tanah yang harus dibangun dengan kerja, bukan dengan kekerasan,” tegasnya.

Fatra turut mengajak tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat menjaga persatuan serta menolak provokasi yang berpotensi memecah belah. Upaya tersebut dinilai penting agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi konflik yang justru merugikan masyarakat Papua sendiri.

Jakarta – Situasi aman dan kondusif menjadi fondasi penting agar pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta aktivitas ekonomi masyarakat di Papua dapat terus berjalan tanpa gangguan.

Karena itu, masyarakat didorong tidak memberi ruang bagi provokasi, kekerasan, maupun informasi yang dapat menimbulkan keresahan dan memperbesar ketegangan di tengah masyarakat.

Tokoh masyarakat adat Tolikara Karmin Yikwa sebelumnya menegaskan bahwa keamanan merupakan kepentingan masyarakat Papua dalam jangka panjang.

“Stabilitas keamanan merupakan aset paling berharga untuk menjamin kesejahteraan masa depan anak cucu di Tolikara,” tegas Karmin.

Menurutnya, masyarakat adat lebih menginginkan kehidupan yang aman dan damai sehingga pembangunan dapat berjalan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Generasi muda juga diharapkan tidak mudah terpengaruh propaganda, melainkan menempatkan pendidikan dan dialog sebagai sarana membangun Papua.

Pandangan serupa muncul menyusul sejumlah gangguan keamanan terhadap masyarakat sipil dan aparatur pelayanan publik di Papua. Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menilai meningkatnya serangan terhadap masyarakat sipil membutuhkan penguatan deteksi dini dan perlindungan warga.

”Semakin banyak sasaran sipil, semakin kuat pula kebutuhan untuk meningkatkan deteksi dini dan perlindungan masyarakat. Jangan menunggu korban berikutnya baru bertindak. Ini saat yang bagus bagi pemerintah pusat, pemda, dan masyarakat bersama-sama untuk peningkatan keamanan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua tanpa kecuali,” ucapnya.

Penguatan keamanan dinilai perlu berjalan berdampingan dengan pembangunan dan pelayanan publik. Langkah tersebut tidak hanya menyangkut respons terhadap kekerasan, tetapi juga pencegahan munculnya ketegangan melalui komunikasi masyarakat, penyaringan informasi, serta penyelesaian perbedaan secara damai.

Ondofolo di Jayapura juga meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh agenda KNPB yang dinilai berpotensi mengganggu ketertiban dan kedamaian di Papua. Para pemimpin adat menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga, namun harus dilakukan secara tertib, menghormati hukum dan adat, serta tidak menimbulkan tindakan anarkis yang dapat merugikan masyarakat.

Selain itu, agar aspirasi yang disampaikan oleh kelompok tertentu tidak serta-merta dipersepsikan sebagai sikap seluruh masyarakat adat Papua. Hal itu penting agar tidak muncul anggapan bahwa setiap agenda maupun aksi KNPB mewakili kepentingan seluruh Orang Asli Papua (OAP).

Ondofolo Kampung Asei Besar, Marthen Ohee, menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki sikap dan pandangan sendiri terhadap berbagai agenda yang mengatasnamakan OAP.

“Walaupun mengatasnamakan masyarakat Orang Asli Papua, tapi dari adat kami mengatakan tidak, itu hanya keinginan sekelompok orang,” tegasnya.

Jayapura – Tokoh masyarakat adat Kabupaten Tolikara, Karmin Yikwa, mengajak masyarakat Papua menjaga stabilitas keamanan dan tidak mudah terpengaruh berbagai provokasi yang berpotensi mengganggu keharmonisan sosial. Situasi aman dan kondusif dinilai menjadi modal penting bagi masyarakat untuk menjalankan kehidupan sekaligus mendorong pembangunan daerah.

Karmin menyampaikan sikap tersebut dalam merespons berbagai aktivitas Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang menurutnya kerap menimbulkan keresahan dan berpotensi memicu ketegangan di tengah masyarakat.

“Aspirasi yang dibawa KNPB tidak mencerminkan keinginan seluruh masyarakat adat Papua, khususnya di wilayah Tolikara. Masyarakat adat lebih menginginkan situasi yang aman dan kondusif agar roda pembangunan dapat berjalan tanpa gangguan,” ungkapnya.

Menurut Karmin, masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga Papua dari tindakan maupun informasi yang dapat menimbulkan perpecahan. Ia mengingatkan bahwa konflik hanya akan menghambat aktivitas masyarakat serta memengaruhi proses pembangunan yang sedang berlangsung.

Nilai persaudaraan dan kearifan lokal, lanjut dia, perlu terus menjadi fondasi dalam menyelesaikan setiap perbedaan. Masyarakat juga diharapkan mengedepankan dialog serta menghindari tindakan yang dapat memicu konflik horizontal.

“Stabilitas keamanan merupakan aset paling berharga untuk menjamin kesejahteraan masa depan anak cucu di Tolikara,” tegas Karmin.

Perhatian khusus juga ditujukan kepada generasi muda Papua. Karmin mengajak anak muda tidak mudah mengikuti propaganda ataupun ajakan kelompok tertentu tanpa memahami tujuan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Ia mendorong generasi muda memanfaatkan pendidikan, dialog, dan kolaborasi sebagai jalan untuk meningkatkan kualitas hidup serta berkontribusi terhadap kemajuan Papua.

Menurutnya, masa depan Papua membutuhkan keterlibatan semua elemen masyarakat dalam membangun kehidupan yang damai dan inklusif. Perbedaan pandangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menciptakan ketegangan di tengah masyarakat.

“Masyarakat adat menginginkan situasi yang aman, damai, serta kondusif agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat,” ujar Karmin.

Dengan situasi keamanan yang terjaga, masyarakat Papua diharapkan dapat menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, sosial, dan pelayanan publik tanpa terganggu oleh ketegangan maupun konflik.

Sentani – Sejumlah tokoh adat atau Ondofolo di Kabupaten Jayapura mengajak masyarakat menjaga perdamaian dan tidak terprovokasi oleh agenda yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di Papua.

Para tokoh adat juga meminta masyarakat mempertimbangkan dampak setiap kegiatan yang berpotensi berujung pada tindakan anarkis. Keamanan dinilai sebagai kepentingan bersama yang harus dijaga agar aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan aman.

Ondofolo Dasim Kleubeuw, Harly Ohei, mengatakan keamanan masyarakat tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan kelompok tertentu.

“Saya mengimbau kepada masyarakat umum yang ada di Kabupaten Jayapura maupun Kota Jayapura untuk tidak ikut dalam kegiatan aksi demo KNPB, jangan sampai ujung-ujungnya terjadi tindakan anarkis yang justru merugikan kita semua,” katanya.

Menurut Harly, perdamaian menjadi kepentingan bersama seluruh masyarakat Papua di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Tujuan kita satu, bagaimana membawa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan damai di Tanah Papua,” ucapnya.

Ondofolo Kampung Asei Besar, Marthen Ohee, juga menegaskan aspirasi kelompok KNPB tidak dapat serta-merta dianggap mewakili seluruh masyarakat adat Papua.

“Walaupun mengatasnamakan masyarakat Orang Asli Papua (OAP), tapi dari adat kami mengatakan tidak, itu hanya keinginan sekelompok orang,” tegasnya.

Sementara itu, Ondofolo Kampung Adat Homfolo, Anderson Tokoro, mengingatkan kebebasan menyampaikan pendapat tetap harus menghormati hukum, masyarakat, serta norma adat yang berlaku.

“Kalau boleh berdemonstrasi, tetapi demonstrasi yang beretika dan punya adab, jangan ada sikap anarkis yang ditunjukkan di atas tanah ini,” ujarnya.

Ketua Peradilan Adat Dewan Adat Sentani, Yacob Fiobetauw, turut meminta masyarakat lebih berhati-hati menerima informasi dan tidak mudah mengikuti ajakan yang dapat memicu ketegangan.

“Saya mengimbau seluruh masyarakat agar tidak terjebak dan tidak terprovokasi dengan ajakan atau isu-isu yang merusak negara kita Republik Indonesia,” kata Yacob.

Para tokoh adat berharap masyarakat dari berbagai suku terus mengedepankan persaudaraan serta bersama-sama menjaga Papua tetap aman dan damai.

Kondisi yang kondusif dinilai penting agar kehidupan keluarga, aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan masyarakat, serta pembangunan di Papua dapat terus berjalan tanpa terganggu oleh provokasi maupun konflik.