*) Oleh : David Antoni

Pemerintah terus mengerahkan kekuatan lintas sektor untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemadam kebakaran, pemegang konsesi, hingga masyarakat. Langkah tersebut dilakukan karena kondisi cuaca kering masih meningkatkan risiko muncul dan meluasnya kebakaran di berbagai daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut September 2026 masih menjadi periode kritis karhutla karena pengaruh El Niño yang sangat kuat dan kondisi atmosfer yang relatif kering.

Kondisi tersebut membuat pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika api sudah membesar, tetapi juga memperkuat pencegahan, pemantauan titik panas, patroli, serta deteksi dini. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan penanganan karhutla dilakukan sejak sebelum kebakaran terjadi hingga tahap pemulihan setelah api berhasil dikendalikan. Menurut dia, personel tidak hanya disiapkan untuk memadamkan api, tetapi juga digerakkan pada fase pencegahan dan deteksi dini. Pendekatan tersebut penting karena api pada lahan gambut, misalnya, dapat menjalar ke lapisan bawah permukaan sehingga sulit terlihat dan membutuhkan waktu lebih lama untuk dipadamkan.

Operasi di lapangan juga dilakukan dengan menggabungkan pemadaman melalui jalur darat dan udara. Di Sumatera Selatan, pemerintah mengerahkan ribuan personel serta sejumlah helikopter untuk mempercepat penanganan titik api. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah melakukan pemantauan langsung untuk memastikan operasi berjalan sesuai kondisi lapangan. Selain pemadaman, petugas melakukan pembasahan dan pendinginan untuk mencegah bara api kembali menyala. Pola tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja berkelanjutan karena api yang terlihat padam belum tentu sepenuhnya berhenti, terutama pada wilayah dengan vegetasi kering dan lahan gambut.

Kepala BNPB, Suharyanto juga menegaskan bahwa koordinasi menjadi salah satu kunci dalam menghadapi karhutla. Setiap unsur memiliki peran yang saling melengkapi, mulai dari pemantauan dan informasi cuaca, pengerahan personel, pemadaman, pengawasan wilayah, hingga penegakan hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran. Pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) agar sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat digunakan dalam pengendalian kebakaran di wilayah konsesinya. Dengan pola tersebut, penanganan tidak hanya mengandalkan kemampuan pemerintah, tetapi menggabungkan seluruh sumber daya yang tersedia di daerah rawan kebakaran.

Dari sisi cuaca, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani menyampaikan bahwa kondisi September 2026 masih perlu diwaspadai karena cuaca kering, pengaruh El Niño, dan tingginya jumlah hotspot dapat meningkatkan risiko karhutla. Berdasarkan pemantauan BMKG pada 7–16 September 2026, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi banyak ditemukan di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Papua Selatan. Kondisi atmosfer yang kering dapat membuat kebakaran lebih mudah berkembang dan asap berpotensi menyebar lebih luas. Karena itu, informasi cuaca dan peringatan dini menjadi bagian penting untuk menentukan lokasi patroli, kesiapan personel, serta strategi pemadaman.

Ancaman karhutla juga terlihat dari laporan BNPB mengenai kejadian kebakaran di sejumlah daerah pada pertengahan September. Di Majene, Sulawesi Barat, petugas gabungan dari BPBD, dinas terkait, TNI, Polri dan masyarakat berhasil memadamkan kebakaran dalam waktu relatif singkat. Hal serupa dilakukan di Luwu, Sulawesi Selatan, sementara di Nabire, Papua Tengah, tim gabungan menghadapi kebakaran pada lahan gambut dengan luas terdampak mencapai 172 hektare. Perbedaan karakter wilayah tersebut menunjukkan bahwa strategi pemadaman tidak dapat disamakan. Kondisi medan, jenis lahan, angin, akses menuju lokasi, dan ketersediaan air menjadi faktor yang harus diperhitungkan oleh petugas.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago dalam peninjauan operasi karhutla di Sumatera Selatan menekankan pentingnya memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif di lapangan. Pemerintah juga terus mendorong pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Langkah tersebut diperlukan agar penanganan karhutla tidak berhenti pada memadamkan api, tetapi juga mengurangi kemungkinan kebakaran berulang. Pada saat yang sama, masyarakat memiliki peran penting dengan tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan titik api atau kepulan asap kepada petugas.

Selain memperkuat operasi pemadaman, pemerintah perlu memastikan dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat dan aktivitas warga ikut ditangani secara cepat. Asap kebakaran dapat menurunkan kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan, terutama bagi anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki aktivitas di luar ruangan. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan aparat di lapangan diperlukan untuk memantau kualitas udara, menyampaikan informasi kepada masyarakat, serta menyiapkan layanan kesehatan apabila terjadi peningkatan keluhan akibat paparan asap.

Mobilisasi seluruh kekuatan negara dalam menghadapi karhutla pada akhirnya perlu dipandang sebagai upaya bersama untuk melindungi masyarakat, lingkungan, dan aktivitas ekonomi. Kecepatan laporan dari masyarakat, ketepatan informasi hotspot, kesiapan personel, dukungan peralatan, pemadaman darat dan udara, serta koordinasi pemerintah pusat dan daerah harus berjalan dalam satu sistem yang terhubung. Selama kondisi kering masih berlangsung, kewaspadaan tidak dapat diturunkan meskipun sejumlah titik api telah berhasil dipadamkan. Pemerintah perlu mempertahankan patroli dan pemantauan secara konsisten agar setiap kemunculan api dapat ditangani sedini mungkin sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

)*Penulis Merupakan Pengamat Sosial

Oleh: Ricky Rinaldi*)

Kekayaan keanekaragaman hayati yang terbentang di seluruh pelosok Nusantara merupakan aset ekologis tak ternilai sekaligus benteng pertahanan iklim global yang wajib dijaga keberlangsungannya secara sungguh-sungguh. Namun, ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang kerap mengintai bentang alam hutan tropis bukan hanya memicu kerugian ekonomi dan pelepasan emisi karbon, melainkan menjadi ancaman paling mematikan bagi kelangsungan ruang hidup satwa liar yang dilindungi. Menyadari ancaman eksistensial tersebut, komitmen pemerintah dalam memperketat mitigasi karhutla di kawasan konservasi, taman nasional, dan suaka margasatwa menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga keutuhan habitat fauna endemik serta menyelamatkan warisan kekayaan alam hayati bagi generasi mendatang.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan kementeriannya memberikan perhatian khusus terhadap pengamanan kawasan konservasi dari bahaya kebakaran hutan dan perambahan liar yang merusak bentang alam. Penguatan sistem patroli terpadu berbasis data geospasial presisi, pembangunan sekat basah permanen, serta penyiagaan posko pemantau mandiri di zona inti taman nasional terus ditingkatkan secara berkala. Menurutnya, kawasan konservasi merupakan benteng terakhir plasma nutfah Indonesia yang tidak boleh terjamah oleh kobaran api sekecil apa pun, karena kerusakan habitat di wilayah ini akan memicu kepunahan spesies langka yang tidak dapat dipulihkan kembali.

Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa perlindungan kawasan konservasi menuntut pendekatan mitigasi berbasis ilmu pengetahuan hayati dan pemantauan satelit beresolusi tinggi secara berkelanjutan. Pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan balai taman nasional di berbagai wilayah guna mengidentifikasi kantong-kantong habitat satwa kunci seperti orangutan, harimau sumatra, gajah, dan badak. Jalur evakuasi satwa alami dan koridor ekologis antarhutan dipastikan tetap terlindungi dan bebas dari aktivitas pembukaan lahan, sehingga ketika terjadi ancaman titik panas di zona penyangga, populasi satwa liar memiliki ruang jelajah yang aman dan ketersediaan pakan alami yang mencukupi.

Pengawalan karhutla di kawasan suaka alam bukan sekadar tugas operasional pemadaman semata, melainkan amanah konstitusi dalam mempertahankan kedaulatan ekologis bangsa. Pemerintah memberikan pesan yang sangat tegas kepada seluruh pihak bahwa perambahan liar dan pembakaran kawasan lindung demi kepentingan ekonomi perorangan maupun korporasi merupakan kejahatan luar biasa terhadap lingkungan hidup. Penegakan hukum tanpa kompromi, mulai dari sanksi administratif, pencabutan izin berusaha di area penyangga, hingga proses pidana kehutanan, terus diterapkan guna memberikan efek jera yang nyata bagi para perusak habitat satwa langka.

Menurut Raja Juli Antoni, keberhasilan mitigasi karhutla di kawasan konservasi juga sangat bertumpu pada kemitraan harmonis dengan masyarakat hukum adat dan komunitas desa penyangga hutan. Pelibatan masyarakat lokal dalam program Masyarakat Peduli Api serta pemberian akses pemanfaatan hasil hutan bukan kayu secara berkelanjutan terbukti menumbuhkan rasa kepemilikan kolektif untuk bersama-sama menjaga kawasan hutan konservasi dari bahaya kebakaran lahan.

Kesiapsiagaan perlindungan satwa di kawasan rawan bencana ini disokong penuh oleh kesiapan operasional terpadu penanggulangan darurat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto mengatakan pengerahan armada penanganan udara melalui operasi helikopter patroli dan pemboman air diprioritaskan untuk mengamankan kawasan taman nasional yang berstatus siaga kritis. Menurutnya, respons pemadaman cepat dari udara menjadi faktor krusial untuk mencegah meluasnya kebakaran ke dalam tutupan hutan primer yang menjadi rumah bagi keanekaragaman fauna liar.

Suharyanto memaparkan bahwa BNPB terus memastikan ketersediaan logistik darurat, peralatan pompa pemadam tekanan tinggi khusus lahan gambut dalam, serta teknologi modifikasi cuaca guna menjaga kelembapan lantai hutan konservasi sebelum puncak musim kemarau berlangsung. Satgas gabungan yang melibatkan personel TNI, Polri, Manggala Agni, polisi kehutanan, dan sukarelawan masyarakat disiagakan dengan prosedur operasi standar yang mengedepankan perlindungan satwa liar yang terjebak di sekitar lokasi kebakaran, termasuk penyiagaan tim medis penanganan fauna darurat.

Kecepatan intervensi penyelamatan fauna di zona rawan juga diperkuat melalui pendirian posko rehabilitasi satwa sementara di dekat batas kawasan konservasi. Tenaga dokter hewan dan perawat satwa disiagakan lengkap dengan pasokan obat-obatan, kandang evakuasi khusus, tandu portabel, dan armada ambulans satwa guna merawat satwa liar yang mengalami luka bakar, dehidrasi parah, atau gangguan pernapasan akibat paparan asap pekat kebakaran, sehingga tingkat mortalitas satwa langka dapat ditekan serendah mungkin selama masa tanggap darurat berlangsung di lapangan.

Ditinjau dari kacamata analitis, keterpaduan langkah pencegahan di kawasan konservasi membuktikan kepemimpinan pemerintah yang visioner dan berorientasi pada keberlanjutan masa depan. Perlindungan hutan konservasi bukan hanya menjaga keutuhan rantai makanan ekosistem hayati, melainkan juga mempertahankan fungsi tutupan hutan sebagai penyerap karbon alami raksasa yang memperkuat posisi tawar diplomasi lingkungan Indonesia di tingkat global.

Dengan demikian, langkah komprehensif mengawal mitigasi karhutla di kawasan konservasi merupakan manifestasi nyata kepedulian negara dalam melindungi hak hidup satwa liar Nusantara. Penegakan hukum kehutanan yang tegas, penerapan sains dan teknologi penginderaan jauh, kesiapsiagaan armada gabungan, serta pelibatan masyarakat lokal adalah pilar terpadu yang saling mengokohkan. Tujuannya adalah memastikan bahwa hutan tropis Indonesia tetap lestari, satwa endemik terlindungi seutuhnya, dan keseimbangan alam senantiasa terjaga di bawah naungan Sang Saka Merah Putih.

*)Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat kualitas layanan investasi untuk menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif sekaligus mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat. Kepastian waktu, kejelasan prosedur, serta pelayanan perizinan yang mudah dan transparan menjadi perhatian penting dalam memberikan kepastian bagi investor untuk menjalankan kegiatan usaha.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan kualitas layanan investasi menjadi salah satu kunci dalam memperkuat iklim investasi nasional. Menurutnya, kepastian pelayanan diperlukan untuk mengurangi risiko ketidakpastian yang dapat memengaruhi keputusan dunia usaha.

“Layanan investasi menjadi salah satu kunci bagaimana kita bisa meningkatkan iklim investasi secara keseluruhan di Indonesia. Bapak-Ibu yang ada di ruang ini sudah sangat membantu kami dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan industri,” ujar Rosan

Rosan menjelaskan, ALI 2026 tidak sekadar menjadi agenda pemberian penghargaan, tetapi juga momentum untuk memperkuat tata kelola pelayanan investasi agar semakin terukur, terstruktur, dan memberikan kepastian. Evaluasi pelayanan tersebut diharapkan menjadi instrumen untuk mendorong perbaikan kualitas perizinan secara berkelanjutan, sehingga berbagai kebutuhan dunia usaha dapat dilayani secara lebih efektif.

Penguatan layanan investasi juga berkaitan erat dengan upaya menciptakan lapangan kerja. Pertumbuhan penduduk Indonesia sekitar dua juta orang setiap tahun membutuhkan dukungan pembukaan kesempatan kerja yang memadai. Investasi menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong aktivitas ekonomi, memperluas kegiatan usaha, serta menciptakan lapangan pekerjaan di berbagai daerah.

“Setiap tiga tahun kita melahirkan satu negara Singapura, sekitar 6 juta orang. Penciptaan lapangan pekerjaan menjadi PR kita bersama, dan investasi adalah salah satu program yang membuat penciptaan lapangan pekerjaan itu bisa tercipta dan berjalan dengan baik,” kata Rosan.

ALI 2026 mencakup penilaian terhadap 571 objek, terdiri atas 546 pemerintah daerah dan 25 kementerian/lembaga negara. Evaluasi meliputi kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, proses pelayanan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi. Rangkaian penilaian tersebut berlangsung sejak April 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2022.

Pemerintah pusat dan daerah terus didorong memperkuat sinergi dalam mengatasi berbagai hambatan pelaksanaan kegiatan usaha. Melalui layanan investasi yang mudah, cepat, transparan, dan berkualitas, pemerintah berharap kepastian berusaha semakin meningkat, realisasi investasi terus berkembang, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas dapat diperluas di berbagai daerah.

Dengan pelayanan yang semakin baik, investasi diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat. (*)
.

Jakarta – Pemerintahan saat ini terus membuktikan komitmen mengakselerasi ekonomi nasional melalui penguatan sinergi pusat dan daerah. Perbaikan ekosistem investasi terbukti sukses menjadi katalisator penciptaan lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat luas.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa kepastian hukum dan efisiensi birokrasi adalah fondasi utama untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja.

“Kepastian layanan investasi menjadi kunci utama kita untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Pemerintah terus berkomitmen memangkas birokrasi agar investor merasa aman menanamkan modalnya di Indonesia,” ujar Rosan.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kesiapan aparatur daerah. Dukungan responsif mutlak diperlukan agar agenda strategis hilirisasi tereksekusi sempurna di lapangan.

“Hilirisasi yang sedang kita pacu saat ini membutuhkan dukungan layanan daerah yang responsif. Jika pemerintah daerah sigap, maka penyerapan tenaga kerja lokal pasti akan melonjak drastis,” tambahnya.

Visi besar pemerintah pusat tersebut direspons secara agresif oleh wilayah Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat berbicara di stasiun televisi nasional menyebutkan komitmen mempermudah perizinan sukses membuahkan apresiasi tingkat nasional pada 2026 ini.

“Jawa Tengah baru saja menerima penghargaan Anugerah Layanan Investasi 2026. Ini adalah bukti nyata bahwa kami tegak lurus dengan arahan pusat untuk memanjakan investor lewat birokrasi yang transparan,” ucap Luthfi.

Ia meyakini bahwa penghargaan tersebut akan memicu hadirnya dampak ekonomi riil. Efek domino investasi ditargetkan mampu menekan angka pengangguran secara signifikan.

“Semakin mudah izin diberikan, semakin cepat pabrik dan usaha berdiri. Ujungnya, anak-anak muda di daerah tidak perlu merantau jauh karena lapangan kerja tersedia melimpah di kampung halaman sendiri,” jelasnya.

Di tingkat kota, terobosan birokrasi serupa juga dieksekusi dengan baik oleh Kota Tangerang. Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menjelaskan bahwa digitalisasi perizinan diterapkan konsisten demi memangkas hambatan prosedural masuknya modal.

“Layanan investasi di Kota Tangerang terus kami dorong agar makin mudah dan pasti. Kami menyadari bahwa investasi adalah urat nadi pembangunan kota dan penyedia lowongan kerja bagi warga,” kata Sachrudin.

Sebagai wujud integritas pelayanan publik, ia menambahkan bahwa sistem pengawasan ketat turut diterapkan guna memastikan pelayanan pemerintah benar-benar berpihak pada kemajuan dunia usaha.

“Kami siap mengawal setiap investasi yang masuk dari hulu hingga hilir, memastikan semua prosesnya cepat dan terbebas dari pungli,” tegasnya.*

Jakarta – Pemerintahan saat ini terus membuktikan komitmen mengakselerasi ekonomi nasional melalui penguatan sinergi pusat dan daerah. Perbaikan ekosistem investasi terbukti sukses menjadi katalisator penciptaan lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat luas.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa kepastian hukum dan efisiensi birokrasi adalah fondasi utama untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja.

“Kepastian layanan investasi menjadi kunci utama kita untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Pemerintah terus berkomitmen memangkas birokrasi agar investor merasa aman menanamkan modalnya di Indonesia,” ujar Rosan.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kesiapan aparatur daerah. Dukungan responsif mutlak diperlukan agar agenda strategis hilirisasi tereksekusi sempurna di lapangan.

“Hilirisasi yang sedang kita pacu saat ini membutuhkan dukungan layanan daerah yang responsif. Jika pemerintah daerah sigap, maka penyerapan tenaga kerja lokal pasti akan melonjak drastis,” tambahnya.

Visi besar pemerintah pusat tersebut direspons secara agresif oleh wilayah Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat berbicara di stasiun televisi nasional menyebutkan komitmen mempermudah perizinan sukses membuahkan apresiasi tingkat nasional pada 2026 ini.

“Jawa Tengah baru saja menerima penghargaan Anugerah Layanan Investasi 2026. Ini adalah bukti nyata bahwa kami tegak lurus dengan arahan pusat untuk memanjakan investor lewat birokrasi yang transparan,” ucap Luthfi.

Ia meyakini bahwa penghargaan tersebut akan memicu hadirnya dampak ekonomi riil. Efek domino investasi ditargetkan mampu menekan angka pengangguran secara signifikan.

“Semakin mudah izin diberikan, semakin cepat pabrik dan usaha berdiri. Ujungnya, anak-anak muda di daerah tidak perlu merantau jauh karena lapangan kerja tersedia melimpah di kampung halaman sendiri,” jelasnya.

Di tingkat kota, terobosan birokrasi serupa juga dieksekusi dengan baik oleh Kota Tangerang. Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menjelaskan bahwa digitalisasi perizinan diterapkan konsisten demi memangkas hambatan prosedural masuknya modal.

“Layanan investasi di Kota Tangerang terus kami dorong agar makin mudah dan pasti. Kami menyadari bahwa investasi adalah urat nadi pembangunan kota dan penyedia lowongan kerja bagi warga,” kata Sachrudin.

Sebagai wujud integritas pelayanan publik, ia menambahkan bahwa sistem pengawasan ketat turut diterapkan guna memastikan pelayanan pemerintah benar-benar berpihak pada kemajuan dunia usaha.

“Kami siap mengawal setiap investasi yang masuk dari hulu hingga hilir, memastikan semua prosesnya cepat dan terbebas dari pungli,” tegasnya.*

Oleh: Bagas Nurahman)*

Penguatan layanan investasi menjadi langkah strategis pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Pelayanan yang cepat, transparan, terukur, dan memberikan kepastian akan mendorong kepercayaan pelaku usaha untuk menanamkan modal dan mengembangkan kegiatan bisnis. Pertumbuhan investasi yang berkelanjutan dapat membuka ruang bagi berkembangnya industri, usaha, dan lapangan kerja baru di berbagai daerah.

Komitmen tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan kualitas pelayanan sebagai bagian penting dalam membangun ekosistem investasi yang kuat. Kemudahan proses perizinan, kejelasan regulasi, kepastian waktu, serta pelayanan yang semakin terintegrasi memberikan dukungan positif bagi dunia usaha. Kondisi ini juga memperkuat daya tarik Indonesia sebagai tempat yang potensial bagi pengembangan investasi domestik maupun asing.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan pentingnya kepastian dalam pelayanan investasi, baik dari sisi waktu maupun proses. Kepastian tersebut memberikan dasar yang kuat bagi investor dalam menyusun rencana bisnis secara terukur dan terstruktur. Semakin baik kepastian layanan yang diberikan pemerintah, semakin luas pula ruang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan investasi secara berkelanjutan.

Investasi memiliki peran strategis dalam memperluas kesempatan kerja. Setiap penanaman modal yang berkembang dapat mendorong peningkatan kegiatan produksi, pembangunan fasilitas usaha, penguatan rantai pasok, serta pertumbuhan berbagai sektor pendukung. Dampak tersebut dapat menciptakan kebutuhan tenaga kerja sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang produktif dan berkualitas.

Pertumbuhan penduduk Indonesia menjadi energi besar bagi perekonomian apabila diiringi dengan tersedianya kesempatan kerja yang memadai. Rosan menyampaikan bahwa pertambahan penduduk sekitar dua juta jiwa setiap tahun menjadi alasan penting untuk terus memperkuat penciptaan lapangan kerja. Dalam konteks tersebut, investasi menjadi salah satu motor penggerak yang dapat membantu memperluas penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan.

Upaya memperbaiki layanan investasi juga memperlihatkan sinergi pemerintah dalam membangun pelayanan publik yang semakin efektif. Penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kualitas aparatur, serta koordinasi antarlembaga menjadi bagian dari proses menuju pelayanan yang semakin mudah dan responsif. Langkah tersebut memberikan fondasi positif bagi terciptanya kegiatan usaha yang berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2026 menjadi momentum penting untuk mengapresiasi sekaligus memperkuat kinerja pelayanan investasi di Indonesia. Ajang tersebut merupakan puncak rangkaian Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) yang telah diselenggarakan sejak April 2026. Penilaian mencakup 571 objek di tingkat pusat maupun daerah, terdiri atas 546 pemerintah daerah dan 25 kementerian/lembaga negara.

Cakupan penilaian tersebut menunjukkan luasnya komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan investasi yang berkualitas. Pemerintah daerah memiliki peran penting karena banyak aktivitas investasi berlangsung dan berkembang di wilayah masing-masing. Dengan pelayanan yang semakin baik di tingkat daerah, potensi ekonomi lokal dapat semakin berkembang dan memberikan peluang terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengatakan capaian tersebut menjadi dorongan bagi Kementerian Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta memperkuat dukungan terhadap iklim investasi dan pelaksanaan berusaha di Indonesia.

Peningkatan layanan investasi dapat berjalan selaras dengan peningkatan kualitas tenaga kerja nasional. Investasi yang berkembang dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pengalaman, keterampilan, dan kesempatan kerja baru. Karena itu, hubungan antara investasi dan ketenagakerjaan perlu terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi berjalan bersama dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Integrasi layanan pemerintah menjadi langkah positif lainnya dalam memperkuat ekosistem investasi. Pemanfaatan sistem digital dan pertukaran data antarlembaga dapat membuat proses pelayanan semakin praktis, terhubung, dan mudah diakses. Transformasi tersebut memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin modern sesuai kebutuhan dunia usaha.

Penghargaan dan penilaian kinerja melalui ALI 2026 dapat menjadi momentum untuk menjaga semangat peningkatan pelayanan secara berkelanjutan. Setiap capaian dapat menjadi inspirasi bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk terus mengembangkan inovasi pelayanan. Semangat tersebut akan memperkuat budaya pelayanan publik yang berorientasi pada kemudahan berusaha dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Perbaikan layanan investasi memiliki tujuan penting bagi pembangunan nasional, yakni memperkuat pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja. Pemerintah melalui berbagai kebijakan pelayanan memberikan ruang yang semakin luas bagi dunia usaha untuk berkembang. Sementara itu, investasi yang tumbuh dapat menghadirkan kegiatan ekonomi baru dan meningkatkan kebutuhan terhadap tenaga kerja.

Mengawal perbaikan layanan investasi berarti memastikan momentum positif tersebut terus berkembang dan memberikan manfaat yang semakin luas. Pelayanan yang semakin cepat, pasti, terintegrasi, dan berkualitas dapat memperkuat kepercayaan investor sekaligus mendukung pertumbuhan usaha di berbagai wilayah. Dengan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan tenaga kerja, investasi dapat terus menjadi kekuatan penting dalam memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Investasi terus menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja di Indonesia. Pemerintah menempatkan peningkatan realisasi investasi sebagai bagian dari upaya memperkuat aktivitas ekonomi produktif, memperluas kapasitas industri, serta menciptakan lapangan kerja yang dapat menyerap pertumbuhan angkatan kerja nasional.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa investasi memiliki keterkaitan langsung dengan pembukaan lapangan kerja. Sepanjang 2025, realisasi investasi Indonesia mencapai Rp1.931 triliun dan disebut menghasilkan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja baru. Sementara hingga Juni 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp1.010 triliun dengan penciptaan sekitar 1,4 juta lapangan kerja baru.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas penanaman modal tidak hanya tercermin dalam nilai investasi yang masuk, tetapi juga berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja. Bagi pemerintah, investasi menjadi salah satu motor yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi melalui pembangunan usaha, ekspansi industri, penguatan rantai pasok, dan peningkatan kebutuhan terhadap tenaga kerja.

Presiden menegaskan bahwa investasi dan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya perlu memberikan manfaat kepada masyarakat. Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI pada Agustus 2026, Prabowo menyatakan bahwa pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir pembangunan, melainkan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Karena itu, tantangan berikutnya bukan semata-mata menjaga agar investasi terus tumbuh, tetapi memastikan investasi yang masuk dapat memberikan dampak ekonomi yang semakin luas. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kualitas lapangan kerja yang tercipta, termasuk kesiapan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan industri yang berkembang.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan investasi untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha. Menurutnya, kepastian dari sisi waktu pelayanan hingga kejelasan regulasi merupakan parameter penting yang diperhatikan investor ketika menentukan keputusan penanaman modal.

Perbaikan pelayanan investasi memiliki keterkaitan dengan iklim usaha secara lebih luas. Layanan yang jelas, terukur, dan memberikan kepastian dapat membantu pelaku usaha memperoleh informasi serta menjalankan proses investasi sesuai ketentuan. Dalam konteks tersebut, penyederhanaan proses dan peningkatan kualitas layanan menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan usaha yang mendukung kegiatan ekonomi produktif.

Pemerintah juga menghadapi tantangan demografis yang membuat kebutuhan terhadap lapangan kerja semakin besar. Rosan menyampaikan bahwa penduduk Indonesia bertambah sekitar dua juta jiwa setiap tahun. Kondisi tersebut membuat penciptaan kesempatan kerja menjadi kebutuhan yang harus direspons secara berkelanjutan. Rosan sebelumnya juga menekankan bahwa investasi strategis diperlukan untuk menjawab tantangan tersebut melalui pembukaan lapangan kerja baru.

Pertumbuhan jumlah penduduk berarti bertambahnya kebutuhan terhadap kesempatan kerja, terutama bagi generasi yang memasuki usia produktif. Oleh sebab itu, peningkatan investasi perlu berjalan beriringan dengan penguatan kualitas sumber daya manusia agar tenaga kerja yang tersedia memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha.

Keterkaitan antara investasi dan kesiapan tenaga kerja juga menjadi perhatian pemerintah. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada 2025 menyebut meningkatnya investasi, khususnya pada sektor hilirisasi, membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan tersertifikasi. Pemerintah juga menilai kesiapan tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang diperhatikan investor ketika membangun fasilitas produksi.

Dengan demikian, agenda investasi tidak berhenti pada peningkatan nilai penanaman modal. Pemerintah perlu memastikan ekosistem investasi mencakup pelayanan yang memberikan kepastian, regulasi yang jelas, kesiapan infrastruktur, serta sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Hingga semester pertama 2026, capaian Rp1.010 triliun investasi dan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja menjadi bagian dari perkembangan investasi nasional yang dicatat pemerintah. Angka tersebut sekaligus menunjukkan besarnya hubungan antara aktivitas investasi dan kesempatan kerja.

Selain memperluas kesempatan kerja, peningkatan investasi juga dapat memperkuat aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Kehadiran investasi mendorong tumbuhnya kegiatan usaha yang berkaitan dengan kebutuhan industri, mulai dari penyediaan bahan baku, jasa pendukung, distribusi, hingga berbagai layanan lainnya. Efek tersebut membuka peluang keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha lokal dalam rantai kegiatan ekonomi. Dengan pelayanan investasi yang semakin pasti, pemerintah dapat menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi penanam modal sekaligus memperkuat kepercayaan pelaku usaha. Langkah ini menjadi penting agar pertumbuhan investasi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi perekonomian nasional serta masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Ke depan, kualitas layanan investasi dan kepastian berusaha menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan penanaman modal. Di tengah pertumbuhan penduduk dan perubahan kebutuhan industri, investasi yang disertai penciptaan lapangan kerja berkualitas dapat menjadi salah satu unsur dalam memperkuat kapasitas ekonomi nasional serta memperluas peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang produktif.

*) Pemerhati ekonomi

Oleh: Bara Winatha*)

Indonesia tengah memasuki fase baru dalam pembangunan ketenagakerjaan seiring meningkatnya kebutuhan terhadap pekerja yang memiliki keterampilan ramah lingkungan. Perubahan menuju ekonomi hijau tidak hanya berkaitan dengan penggunaan energi bersih atau pengurangan emisi, tetapi juga menciptakan kebutuhan baru terhadap sumber daya manusia yang mampu mendukung proses produksi, teknologi, dan layanan yang lebih berkelanjutan. Karena itu, pengembangan pekerja hijau menjadi salah satu jalan baru untuk membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan bahwa perkembangan industri hijau telah mengubah kebutuhan dunia kerja sehingga kesiapan tenaga kerja harus dibangun sejak sekarang. Menurutnya, kesadaran korporasi terhadap keberlanjutan semakin mendorong kebutuhan terhadap tenaga kerja yang memahami aspek energi, pengelolaan limbah, penggunaan bahan baku ramah lingkungan, hingga standar produksi yang memenuhi tuntutan pasar global. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transisi hijau tidak semata menjadi agenda lingkungan, melainkan juga bagian dari strategi pengembangan lapangan kerja.

Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah berupaya memastikan perubahan tersebut tidak membuat industri maupun pekerja domestik tertinggal. Kemnaker melakukan intervensi dari sisi hulu hingga hilir melalui pembaruan standar kompetensi kerja, penguatan skema sertifikasi, peningkatan kesiapan instruktur, serta penyediaan fasilitas pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri hijau. Langkah tersebut penting karena kebutuhan tenaga kerja masa depan tidak cukup dijawab dengan jumlah pekerja yang besar, tetapi membutuhkan pekerja dengan keterampilan yang relevan.

Salah satu contoh konkret pengembangan pekerja hijau terlihat pada bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner. Kebutuhan terhadap teknisi yang kompeten semakin penting karena proses pemasangan, perawatan, dan perbaikan peralatan pendingin berkaitan dengan penggunaan refrigeran yang dapat berdampak terhadap lingkungan apabila tidak ditangani secara tepat. Keahlian teknisi karena itu memiliki hubungan langsung dengan upaya menjaga lingkungan sekaligus menciptakan peluang pekerjaan yang membutuhkan kompetensi khusus.

Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat mengatakan bahwa tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan untuk mendukung perlindungan lapisan ozon. Kompetensi teknisi tidak hanya diperlukan agar perangkat pendingin bekerja secara efisien dan hemat energi, tetapi juga agar proses pemasangan maupun perbaikan dilakukan dengan prosedur yang mencegah kebocoran gas refrigeran ke udara. Dengan demikian, peningkatan kompetensi pekerja dapat berjalan beriringan dengan agenda perlindungan lingkungan.

Jumhur menambahkan bahwa pengembangan tenaga kerja hijau harus didukung dengan peralatan dan teknologi yang memadai. Penggunaan teknologi pendingin yang tidak merusak lapisan ozon dan tidak memperbesar pemanasan global perlu menjadi bagian dari ekosistem pekerjaan hijau. Pemerintah juga mendorong masyarakat untuk menggunakan peralatan pendingin secara bijak, melakukan perawatan secara berkala, serta memilih teknisi yang tersertifikasi dan kompeten.

Pengembangan pekerja hijau juga membutuhkan dukungan anggaran dan infrastruktur pelatihan yang memadai. Kemnaker mengalokasikan anggaran Rp1,7 triliun untuk kegiatan pelatihan yang menyasar 270.000 peserta pada tahun ini. Sebagian besar dari jumlah tersebut diarahkan untuk mencetak tenaga kerja hijau atau green workers. Anggaran tersebut menjadi instrumen untuk memperluas akses pelatihan sekaligus memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan yang dapat digunakan dalam menghadapi perubahan kebutuhan industri.

Selain memperbarui standar kompetensi, Kemnaker menggandeng Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk memperluas kapasitas lembaga sertifikasi profesi yang dapat menguji keahlian sumber daya manusia di sektor industri hijau. Kepala balai pelatihan vokasi juga diarahkan melakukan pembaruan skema kompetensi sesuai kebutuhan daerah.

Pada tingkat kebijakan pembangunan nasional, pengembangan pekerja hijau ditempatkan sebagai bagian dari transformasi ekonomi yang lebih luas. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan bahwa arah transformasi hijau telah menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional. Peningkatan porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi primer dari 20 persen pada 2025 menjadi 70 persen pada 2045 diproyeksikan menciptakan kebutuhan tenaga kerja baru dalam skala besar.

Pambudy menegaskan bahwa perubahan tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan ekonomi hijau. Berdasarkan Peta Jalan Pengembangan Tenaga Kerja Hijau Indonesia, kebutuhan pekerja hijau diproyeksikan mencapai lebih dari 5,3 juta pekerjaan pada 2029. Selain menciptakan pekerjaan baru, lebih dari 72 juta pekerjaan yang telah ada juga berpotensi mengalami transformasi agar selaras dengan ekonomi rendah karbon.

Pambudy juga mendorong penguatan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, pekerja, komunitas, dan mitra pembangunan. Kolaborasi diperlukan untuk menyelaraskan pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan industri, mengembangkan green skills, memperkuat informasi pasar kerja, serta meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan. Kerja sama Indonesia dan Jerman melalui proyek Green Jobs for Social Inclusion and Sustainable Transformation menjadi salah satu contoh upaya memperkuat ekosistem tersebut melalui pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas teknis, dan pengembangan modul pelatihan.

Bagi masyarakat, perkembangan pekerja hijau memberikan pemahaman bahwa agenda lingkungan dapat berjalan beriringan dengan kepentingan ekonomi. Lapangan kerja yang muncul dari energi terbarukan, ekonomi sirkular, pengelolaan sampah, pertanian berkelanjutan, teknologi ramah lingkungan, hingga teknisi peralatan hemat energi menunjukkan semakin luasnya kebutuhan terhadap keterampilan hijau. Peluang tersebut sekaligus menuntut pekerja untuk terus meningkatkan kemampuan agar dapat mengikuti perubahan teknologi dan standar industri.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Jakarta – Jelang dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah terus memperkuat penghormatan, perlindungan, penegakan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) melalui berbagai kebijakan serta langkah konkret.

Menteri HAM, Natalius Pigai, menegaskan pembangunan nasional melalui Asta Cita tidak dapat dipisahkan dari agenda HAM. Menurutnya, pelaksanaan program kementerian dan lembaga juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi prinsip-prinsip HAM.

“Artinya, Asta Cita dan HAM bukan merupakan dua agenda yang terpisah. Pelaksanaan Asta Cita melalui kebijakan dan program K/L merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan HAM, bukan tambahan di luar pekerjaan K/L,” tegas Natalius.

Penguatan agenda tersebut juga dilakukan dengan membuka ruang partisipasi masyarakat. Forum yang digelar pemerintah menjadi tindak lanjut atas masukan masyarakat sipil yang dihimpun melalui Forum Konsultasi HAM pada 27 Agustus 2026.

Natalius menilai partisipasi publik tidak cukup hanya dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan. Masukan yang disampaikan juga perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah.

“Partisipasi masyarakat tidak selesai ketika masyarakat telah diberi kesempatan untuk berbicara. Partisipasi menjadi bermakna ketika masukan tersebut didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh tanggapan dari pemerintah,” lanjutnya.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong percepatan regulasi yang berkaitan dengan HAM. Natalius menilai komitmen Presiden perlu didukung kesiapan birokrasi agar kebijakan dapat diproses secara optimal.

“Komitmen dan arah kebijakan Presiden harus dikawal oleh kesiapan serta akselerasi mesin administrasi di jajaran birokrasi, agar setiap peraturan perundang-undangan dapat diproses secara optimal dan tidak berhenti di tengah jalan,” ucap Natalius.

Penguatan HAM juga mencakup kebebasan pers. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan pers memiliki posisi penting dalam menjaga kepentingan publik dan demokrasi.

“Kebebasan pers sejatinya adalah hak asasi, karena itu, kita bersama-sama, baik pemerintah maupun masyarakat, ikut terus mendorong ekosistem pers yang bebas, independen, dan tetap menjadi suara kepentingan publik; dan tentunya juga mendorong pemajuan hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia,” pungkas Thomas.

Jakarta – Jelang dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah terus memperkuat penanganan persoalan hak asasi manusia (HAM), baik dalam merespons kekerasan yang masih terjadi maupun mendorong penyelesaian kasus HAM masa lalu.

Komitmen tersebut salah satunya terlihat dalam respons Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) terhadap penembakan tiga warga sipil yang merupakan ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, meminta kasus tersebut diusut secara menyeluruh dan para pelaku diproses sesuai hukum.

“KemenHAM RI mengecam keras penembakan tiga warga sipil di Jayawijaya ini. Pembunuhan ini sangat keji terhadap warga sipil yang sedang mencari penghidupan. Kami meminta agar pelaku diusut tuntas dan dihukum tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Selain mendorong penegakan hukum, KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri guna mencegah munculnya korban baru. Perlindungan warga sipil dan penghormatan terhadap HAM menjadi bagian penting dalam penanganan berbagai persoalan di Papua.

Sejalan dengan upaya tersebut, Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, mengatakan pemerintah kini mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam menangani persoalan HAM di Papua.

“Pendekatan keamanan sudah tidak dipakai, sekarang pakainya pendekatan kesejahteraan,” kata Mugiyanto.

Menurutnya, persoalan HAM di Papua tidak hanya berkaitan dengan kejadian yang masih berlangsung, tetapi juga mencakup sejumlah kasus masa lalu yang membutuhkan penyelesaian secara bertahap dan menyeluruh.

Pemerintah berupaya menangani persoalan tersebut melalui penegakan hukum, pengungkapan kebenaran, pencegahan kekerasan berulang, serta pemulihan yang komprehensif bagi para korban.

“Persoalan-persoalan HAM Papua sangat banyak, baik yang sekarang maupun yang masa lalu. Karena kompleksnya persoalan, kita harus bedah satu per satu supaya kekerasan tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Mugiyanto menyebut kasus Wasior, Wamena, Abepura, dan Paniai telah dan sedang melalui mekanisme penyelesaian yang berlaku. Dalam proses tersebut, pemenuhan dan pemulihan hak korban tetap menjadi bagian penting yang mendapat perhatian pemerintah.

Pemerintah menempatkan penanganan persoalan HAM di Papua sebagai bagian dari upaya menjaga perlindungan warga dan mencegah terulangnya kekerasan. Langkah tersebut dijalankan melalui pendekatan yang disesuaikan dengan karakter persoalan di masing-masing kasus.