JAKARTA — Aparat keamanan terus melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang diduga terlibat dalam pembunuhan sopir travel Aris Sanda di kawasan Danau Habema, Papua Pegunungan. Upaya tersebut dilakukan setelah korban ditemukan meninggal dunia bersama kendaraan yang dalam kondisi terbakar.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas mengatakan pengamanan masyarakat di wilayah tersebut terus diperkuat, bersamaan dengan upaya mengejar pihak yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut. Menurut dia, langkah itu merupakan bagian dari komitmen TNI untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Kita terus melakukan penguatan pengamanan masyarakat, maupun pengejaran terhadap pelaku,” kata Muhammad Nas

Komando Operasi Habema sebelumnya menyebut kelompok bersenjata OPM Kodap III Ndugama sebagai pihak yang diduga melakukan kekerasan terhadap Aris Sanda. Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol Inf. Wirya Arthadiguna menjelaskan, peristiwa bermula ketika Aris membawa sejumlah penumpang dari Wamena menuju Mbua pada Selasa (15/9/2026).

Menurut Wirya, kendaraan yang dikemudikan Aris dihentikan kelompok bersenjata di tengah perjalanan. Para penumpang kemudian diperintahkan kembali menuju Wamena, sedangkan Aris ditahan dan dibawa ke arah Danau Habema. Pada Rabu (16/9/2026), personel Koops TNI Habema melakukan pencarian dan penyisiran hingga menemukan kendaraan korban dalam kondisi terbakar beserta jenazahnya. Penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan.

Wirya menegaskan, Koops TNI Habema akan terus melakukan penanganan terhadap kelompok bersenjata yang diduga terlibat, termasuk pengejaran dan dukungan terhadap proses penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut ditujukan untuk mencegah jatuhnya korban berikutnya sekaligus menjaga keamanan masyarakat.

Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa warga sipil harus mendapatkan perlindungan dan tidak boleh menjadi sasaran kekerasan dalam konflik bersenjata di Papua. Ia juga menolak tindakan pembunuhan maupun penyanderaan terhadap masyarakat sipil.

“TPN-OPM tidak boleh membunuh warga sipil, tidak boleh, tidak boleh,” kata Pigai. Ia menegaskan, apabila terdapat warga yang dianggap melakukan pelanggaran, proses hukum harus ditempuh tanpa menghilangkan nyawa manusia.

Pengejaran terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus Aris Sanda kini menjadi bagian dari upaya aparat memperkuat keamanan di wilayah Papua Pegunungan, dengan tetap menempatkan perlindungan masyarakat sipil dan penegakan hukum sebagai bagian penting dalam penanganan situasi keamanan. (*)

Oleh : Loa Murib )*

Tanah Papua seharusnya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan dengan aman, bekerja, bepergian, dan membangun masa depan. Karena itu, setiap tindakan kekerasan terhadap warga sipil tidak dapat dianggap sebagai persoalan biasa. Peristiwa yang menimpa sopir travel Aris Sanda di kawasan Danau Habema, Papua Pegunungan, kembali menunjukkan bahwa kekerasan bersenjata memiliki dampak langsung terhadap rasa aman masyarakat. Ketika seseorang yang sedang menjalankan pekerjaannya menjadi korban kekerasan, persoalannya bukan hanya menyangkut individu, tetapi juga menyentuh hak dasar masyarakat untuk hidup tanpa ancaman.

Berdasarkan keterangan Koops TNI Habema, Aris Sanda menjadi korban setelah kendaraan yang dikemudikannya dicegat kelompok bersenjata yang disebut sebagai OPM Kodap III Ndugama. Korban sebelumnya membawa sejumlah penumpang dari Wamena menuju Mbua pada 15 September 2026. Setelah kendaraan dihentikan dan para penumpang diminta kembali ke Wamena, Aris dibawa menuju arah Danau Habema. Dalam pencarian yang dilakukan personel keamanan pada hari berikutnya, ditemukan kendaraan dalam kondisi terbakar beserta jenazah korban. Penyebab pasti kematian masih dalam penyelidikan, sehingga proses penegakan hukum perlu terus dilakukan berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa TNI terus memperkuat pengamanan masyarakat sekaligus melakukan pengejaran terhadap pihak yang diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut. Ia juga menekankan komitmen TNI menjalankan tugas pertahanan negara dan mengamankan setiap jengkal wilayah Indonesia. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak boleh membiarkan masyarakat hidup dalam ancaman kelompok bersenjata. Pengamanan harus diarahkan untuk memastikan aktivitas masyarakat dapat berlangsung tanpa intimidasi dan kekerasan.

Pernyataan Muhammad Nas juga memperlihatkan pentingnya menjaga masyarakat Papua agar tidak terpecah akibat keberadaan kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan. Konflik bersenjata tidak boleh berkembang menjadi persoalan sosial yang membuat masyarakat saling mencurigai. Negara perlu memastikan bahwa penanganan kelompok bersenjata tetap terarah kepada pelaku kekerasan, sementara masyarakat sipil memperoleh perlindungan dan ruang kehidupan yang aman.

Dari perspektif hak asasi manusia, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memberikan penegasan yang tidak kalah penting. Pigai menyatakan bahwa warga sipil tidak boleh menjadi sasaran pembunuhan maupun penyanderaan dalam konflik bersenjata di Papua. Ia menekankan bahwa apabila terdapat warga yang dianggap melakukan pelanggaran, tindakan yang semestinya ditempuh adalah menangkapnya dalam keadaan hidup dan kemudian memprosesnya sesuai hukum. Pandangan tersebut menempatkan perlindungan terhadap nyawa manusia sebagai prinsip yang harus dijaga oleh seluruh pihak.

Penegasan Menteri HAM tersebut menjadi relevan dalam melihat kasus Aris Sanda. Apa pun latar belakang konflik yang terjadi di Papua, warga sipil tidak seharusnya menjadi korban. Masyarakat yang sedang bekerja, bepergian, mencari nafkah, maupun menjalankan aktivitas sehari-hari memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Kekerasan terhadap mereka hanya memperpanjang ketakutan dan mempersempit ruang kehidupan masyarakat.

Karena itu, langkah TNI memperkuat pengamanan dan mengejar pihak yang diduga terlibat harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya negara memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol Inf. Wirya Arthadiguna juga menyatakan bahwa Koops TNI Habema akan terus melakukan penanganan terhadap kelompok bersenjata yang terlibat, termasuk pengejaran dan dukungan terhadap proses penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut diarahkan untuk mencegah jatuhnya korban berikutnya dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Namun, ketegasan dalam menghadapi kelompok bersenjata harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia. Penegakan hukum yang terukur, berdasarkan bukti, dan dapat dipertanggungjawabkan justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat. Setiap pihak yang diduga melakukan tindak pidana harus diproses berdasarkan ketentuan hukum, sedangkan warga yang tidak terlibat dalam kekerasan harus mendapatkan perlindungan secara maksimal.

Pemerintah dan aparat keamanan memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat Papua tidak terus hidup dalam bayang-bayang ancaman. Pada saat yang sama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat dapat berperan memperkuat pesan perdamaian serta menolak tindakan kekerasan. Ruang publik harus diisi dengan narasi yang mendorong persatuan, perlindungan warga sipil, dan penyelesaian persoalan secara damai.

Pada akhirnya, pernyataan Muhammad Nas mengenai komitmen negara menjaga keamanan dan pernyataan Natalius Pigai mengenai larangan membunuh maupun menyandera warga sipil sama-sama menegaskan satu prinsip penting: keselamatan manusia harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok. Tanah Papua membutuhkan keamanan agar masyarakat dapat menjalani kehidupan secara bermartabat. Karena itu, negara perlu terus hadir melalui penegakan hukum yang tegas, terukur, dan menghormati hak asasi manusia, sekaligus memperkuat pembangunan dan membuka ruang penyelesaian damai. Dengan cara tersebut, masyarakat Papua dapat terbebas dari ketakutan dan memiliki ruang yang lebih luas untuk membangun masa depan di tanahnya sendiri.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Oleh: Markus Yikwa*)

Keamanan Papua merupakan bagian penting dari agenda pembangunan nasional karena rasa aman menjadi fondasi bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, menjalankan aktivitas ekonomi, serta memperoleh pelayanan publik secara optimal. Pemerintah bersama TNI dan Polri terus memperkuat kehadiran negara di berbagai wilayah Papua, termasuk melalui pengamanan masyarakat, penegakan hukum, pelayanan kemanusiaan, dan upaya membangun kondisi yang mendukung perdamaian jangka panjang. Dalam situasi geografis Papua yang memiliki tantangan tersendiri, konsistensi kehadiran negara menjadi faktor penting untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh perlindungan dan pelayanan.

Peristiwa yang menimpa Aris Sanda di jalur Wamena-Mbua, Papua Pegunungan, menjadi pengingat mengenai pentingnya penguatan sistem keamanan sekaligus perlindungan masyarakat. Aris merupakan seorang sopir yang menjalankan aktivitas transportasi masyarakat. Aparat keamanan telah melakukan pencarian, penyisiran, pengumpulan informasi, serta pengejaran terhadap pihak yang diduga terlibat. TNI-Polri juga memastikan proses penyelidikan dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti sebelum pihak yang terlibat diproses sesuai ketentuan hukum. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara tetap hadir untuk memberikan perlindungan sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan secara bertanggung jawab.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Muhammad Nas menegaskan komitmen TNI dalam menjalankan tugas pertahanan negara dan menjaga keamanan wilayah Indonesia. Komitmen tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional negara dalam memastikan masyarakat dapat menjalankan kehidupan sehari-hari secara aman. Penguatan pengamanan dan pengejaran terhadap pelaku juga memperlihatkan bahwa respons negara tidak berhenti pada penanganan sebuah kejadian, tetapi diarahkan untuk menjaga situasi keamanan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan.

Dalam perspektif pembangunan Papua, keamanan dan kesejahteraan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Masyarakat membutuhkan kondisi yang aman agar dapat mengembangkan usaha, mengakses pendidikan dan kesehatan, mengangkut hasil pertanian, serta menjalankan mobilitas antarwilayah. Karena itu, pengamanan jalur transportasi memiliki arti strategis. Jalur yang menghubungkan pusat-pusat permukiman dengan wilayah pedalaman bukan hanya berfungsi sebagai akses perjalanan, tetapi juga menjadi jalur distribusi kebutuhan pokok, logistik, dan pelayanan masyarakat.

Pemerintah juga memiliki ruang untuk terus meningkatkan pendekatan pencegahan. Penguatan deteksi dini, koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat keamanan, pemetaan wilayah rawan, serta komunikasi dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam membangun sistem keamanan yang semakin responsif. Pandangan mengenai pentingnya pencegahan juga disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta yang mendorong penguatan intelijen teritorial, deteksi dini, dan perlindungan masyarakat pada titik-titik rawan.

Upaya menjaga Papua juga tidak dapat dilepaskan dari pendekatan kemanusiaan. Dalam beberapa situasi ketika akses darat mengalami hambatan, aparat telah memberikan dukungan evakuasi kepada warga yang membutuhkan bantuan. Evakuasi melalui jalur udara terhadap keluarga korban Aris Sanda merupakan salah satu contoh bagaimana kehadiran negara tidak hanya diwujudkan melalui aspek keamanan, tetapi juga melalui bantuan kemanusiaan dan perlindungan masyarakat.

Pada saat yang sama, pemerintah melalui Kementerian Hak Asasi Manusia mendorong penyelesaian persoalan Papua secara lebih menyeluruh. Menteri HAM Natalius Pigai menekankan perlunya pendekatan holistik dan konsensus nasional untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan. Menurut Pigai, penyelesaian Papua membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, legislatif, yudikatif, TNI-Polri, tokoh masyarakat, hingga elemen masyarakat lainnya.

Pandangan tersebut memberikan ruang bagi penguatan kebijakan Papua melalui perpaduan antara keamanan, pembangunan, penghormatan terhadap hak masyarakat, dan dialog. Pemerintah tidak hanya dituntut memastikan keamanan, tetapi juga menghadirkan pembangunan yang dapat dirasakan langsung masyarakat Papua. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, konektivitas, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan masyarakat adat merupakan bagian penting dari upaya menciptakan kehidupan yang semakin sejahtera.

Sebagai masyarakat Papua, kita memiliki kepentingan yang sama terhadap terciptanya wilayah yang aman dan damai. Papua membutuhkan ruang yang memungkinkan anak-anak bersekolah tanpa rasa khawatir, masyarakat dapat bekerja dengan tenang, pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan ekonomi, serta masyarakat adat dapat mempertahankan dan mengembangkan kehidupan sosial dan budayanya. Stabilitas keamanan memberikan kesempatan bagi berbagai program pembangunan untuk menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Karena itu, penguatan keamanan Papua perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda besar menghadirkan negara secara utuh. Ketegasan terhadap tindakan kekerasan perlu berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat, penegakan hukum, pembangunan kesejahteraan, komunikasi sosial, dan dialog. Menteri HAM Natalius Pigai juga menegaskan pentingnya memastikan warga sipil tidak menjadi sasaran kekerasan dan seluruh pihak mematuhi prinsip hukum humaniter.

Papua membutuhkan keamanan yang memberikan kepastian, pembangunan yang menghadirkan kesempatan, serta kebijakan yang memperkuat persatuan dan kesejahteraan. Upaya pemerintah dalam memperkuat pengamanan, mengejar pelaku kekerasan, memberikan bantuan kemanusiaan, serta mendorong penyelesaian yang lebih menyeluruh merupakan bagian dari proses panjang menuju Papua yang semakin aman dan damai. Pada akhirnya, perdamaian bukan hanya tentang berakhirnya kekerasan, tetapi tentang terciptanya kondisi ketika masyarakat Papua dapat hidup, bekerja, belajar, dan membangun masa depan dengan rasa aman dan penuh harapan.

*Penulis merupakan Pemerhati Pembangunan dan Masyarakat Adat Papua

Jayapura – Pemuda Adat Tabi menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban di Tanah Papua sebagai bagian penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Dukungan tersebut menjadi wujud partisipasi pemuda dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Presidium Pemuda Adat Tabi (PPAT) Kota Jayapura, Frank Reynold Tjoe, mengatakan pihaknya memberikan apresiasi serta dukungan penuh kepada pemerintah, baik di tingkat kota, kabupaten, maupun provinsi yang menjalankan pembangunan di Tanah Papua.

“Secara pribadi dan organisasi, kami memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintah dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Tanah Papua. Keamanan dan ketertiban yang terjaga merupakan fondasi penting untuk menjalankan pembangunan,” kata Frank.

Menurutnya, kondisi yang aman dan tertib akan memberikan ruang bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan hingga pembangunan kemasyarakatan. Stabilitas juga dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat Papua untuk berkembang.

Frank menegaskan bahwa pemuda memiliki peran penting dalam mendukung program pembangunan pemerintah. Menurut dia, pemuda yang hidup dan tumbuh di Tanah Papua perlu mengambil bagian dalam menjaga keamanan serta memperkuat kehidupan sosial yang harmonis.

“Sebagai pemuda yang hidup dan mendiami Tanah Papua, kita memiliki kewajiban untuk mendukung program pemerintah, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kita,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dengan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, penyebaran hoaks dan isu yang tidak bertanggung jawab perlu diantisipasi bersama agar tidak mengganggu hubungan sosial yang telah terjalin dengan baik.

“Mari kita membuang pikiran-pikiran negatif dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang tidak bertanggung jawab. Kita harus bersama-sama menjaga kehidupan bermasyarakat yang sudah terjalin dengan baik,” katanya.

Frank mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandengan tangan dan hidup berdampingan dalam menjaga Papua tetap aman dan sejahtera. Semangat tersebut diharapkan dapat memperkuat dukungan masyarakat terhadap pembangunan sekaligus menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi Papua.

“Mari kita bergandengan tangan dan hidup berdampingan untuk mendukung program pemerintah agar kita tetap aman, sejahtera, serta dapat membangun masa depan yang baik bagi anak-anak kita,” pungkasnya.

JAYAPURA — Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Presidium Pemuda Adat Tabi (PPAT) Kota Jayapura, Frank Reynold Tjoe, menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap pemerintah di berbagai tingkatan dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban di Tanah Papua.

Menurutnya, kondisi yang aman merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Saya secara pribadi memberi dukungan secara penuh kepada pemerintah dalam hal menjaga kestabilitas dan keamanan di atas tanah ini,” ujar Frank Reynold Tjoe.

Ia menilai keamanan dan ketertiban yang terjaga akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan berbagai program pembangunan, mulai dari pendidikan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan hingga pembangunan di bidang kemasyarakatan.

“Kita tahu bersama bahwa dengan rasa aman dan ketertiban yang sudah terjalin di atas tanah ini merupakan fondasi yang sangat luas untuk menjalankan pembangunan di atas tanah ini,” katanya.

Frank menegaskan, pemuda memiliki peran penting dalam menjaga situasi kondusif karena merupakan bagian dari masyarakat yang hidup dan berkembang di Tanah Papua. Karena itu, ia mengajak generasi muda untuk turut mendukung program pemerintah, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

“Oleh sebab itu, kita sebagai pemuda, pemuda yang pemilik negeri ini dan pemuda yang mendiami negeri ini, kita punya kewajiban yang sangat penting untuk mendukung penuh program pemerintah ini dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kita di atas Tanah Papua,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, penyebaran hoaks dan isu provokatif berpotensi mengganggu kehidupan sosial yang selama ini telah terjalin di tengah masyarakat.

“Buang semua pikiran-pikiran negatif dan jangan mudah untuk terprovokasi dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Frank kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandengan tangan dan hidup berdampingan demi menciptakan Papua yang aman dan sejahtera.

“Mari kita semua bergandengan tangan, mari hidup berdampingan untuk mendukung penuh program pemerintah ini supaya kita tetap aman, sejahtera, dan apa pun yang kita pikirkan untuk masa depan kita, masa depan anak-anak kita, semua itu bisa terjalin dengan baik,” pungkasnya.

Jayapura – Stabilitas keamanan menjadi fondasi penting bagi percepatan pembangunan di Tanah Papua. Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Presidium Pemuda Adat Tabi (PPAT) Kota Jayapura Frank Reynold Tjoe menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan terhadap pemerintah di berbagai tingkatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Menurut Frank, situasi yang aman akan memberikan ruang bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjalankan agenda pembangunan secara lebih optimal. Karena itu, pemuda Papua dinilai memiliki tanggung jawab strategis untuk ikut menjaga kedamaian dan mencegah munculnya konflik di tengah masyarakat.

Frank menilai pembangunan tidak dapat berjalan maksimal tanpa stabilitas sosial yang terjaga. Pendidikan, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga berbagai program kemasyarakatan membutuhkan lingkungan yang aman agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.

“Saya secara pribadi memberi dukungan secara penuh kepada pemerintah dalam hal menjaga kestabilan dan keamanan di atas tanah ini,” kata Frank. Ia menegaskan dukungan tersebut mencakup pemerintah kota, kabupaten, provinsi, hingga seluruh pemerintahan yang menjalankan pembangunan di Tanah Papua.

Selanjutnya, Frank mengajak generasi muda untuk mengambil peran aktif dalam menjaga persatuan dan tidak mudah terpengaruh informasi yang dapat memicu perpecahan. Menurutnya, hoaks dan isu yang tidak bertanggung jawab berpotensi merusak kehidupan sosial yang selama ini telah terbangun sekaligus memicu konflik yang lebih luas.

“Buang semua pikiran-pikiran negatif dan jangan mudah untuk terprovokasi dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya. Ia menilai sikap kritis terhadap informasi perlu diiringi tanggung jawab untuk menjaga kedamaian dan persaudaraan di tengah masyarakat Papua.

Lebih jauh, Frank mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun Papua melalui semangat hidup berdampingan dan gotong royong. Ia menekankan bahwa perdamaian bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan masyarakat, khususnya pemuda sebagai generasi penerus.

“Mari kita semua bergandengan tangan, mari hidup berdampingan untuk mendukung penuh program pemerintah ini supaya kita tetap aman, sejahtera, dan apa pun yang kita pikirkan untuk masa depan kita, masa depan anak-anak kita, semua itu bisa terjalin dengan baik,” tuturnya.

Dari Kota Jayapura, Frank berharap semangat tersebut menjadi kekuatan bersama untuk mewujudkan Papua yang damai, sejahtera, dan terus maju dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Papua — Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Presidium Pemuda Adat Tabi (PPAT) Kota Jayapura, Frank Reynold Tjoe, mengajak seluruh elemen masyarakat di Tanah Papua menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian sebagai fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan.

Frank menyampaikan dukungan terhadap pemerintah di berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah Kota Jayapura, kabupaten, hingga Pemerintah Provinsi Papua, dalam menjaga stabilitas wilayah dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat.

“Saya secara pribadi memberi dukungan secara penuh kepada pemerintah dalam hal menjaga kestabilitas dan keamanan di atas tanah ini. Kita tahu bersama bahwa dengan rasa aman dan ketertiban yang sudah terjalin di atas tanah ini merupakan fondasi yang sangat luas untuk menjalankan pembangunan di atas tanah ini,” ujar Frank.

Menurutnya, situasi yang aman diperlukan agar berbagai program pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan, termasuk di bidang pendidikan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, dan kemasyarakatan.

Ia menilai pemuda memiliki peran penting dalam menjaga kondisi tersebut. Pemuda, kata Frank, perlu terlibat aktif mendukung program pemerintah sekaligus menjaga hubungan sosial yang telah terbangun di tengah masyarakat.

“Oleh sebab itu, kita sebagai pemuda, pemuda yang pemilik negeri ini dan pemuda yang mendiami negeri ini, entah itu dia datang dan tinggal bersama-sama dengan kami di sini, kita punya kewajiban yang sangat penting untuk mendukung penuh program pemerintah ini dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kita di atas Tanah Papua,” katanya.

Frank juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Menurut dia, penyebaran hoaks dan isu provokatif berpotensi mengganggu kerukunan serta memicu konflik di tengah masyarakat.

“Buang semua pikiran-pikiran negatif dan jangan mudah untuk terprovokasi dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Ia mengajak masyarakat membangun kehidupan yang saling menghormati dan bergandengan tangan demi masa depan Papua.

Menurutnya, kedamaian bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat secara bersama dan konsisten sehari-hari.

“Mari pada kesempatan ini saya mau mengajak kita semua bergandengan tangan, mari hidup berdampingan untuk mendukung penuh program pemerintah ini supaya kita tetap aman, sejahtera, dan apa pun yang kita pikirkan untuk masa depan kita, masa depan anak-anak kita, semua itu bisa terjalin dengan baik,” pungkas Frank.

Papua — Upaya menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian dinilai menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan di Tanah Papua. Kondisi yang aman dan kondusif memungkinkan pemerintah bersama masyarakat menjalankan berbagai program pembangunan di bidang pendidikan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Presidium Pemuda Adat Tabi (PPAT) Kota Jayapura, Frank Reynold Tjoe, menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan terhadap pemerintah di berbagai tingkatan dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Papua.

“Saya secara pribadi memberi dukungan secara penuh kepada pemerintah dalam hal menjaga kestabilitas dan keamanan di atas tanah ini,” ujar Frank.

Menurut Frank, keamanan dan ketertiban menjadi fondasi penting agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pemuda memiliki peran strategis dalam menciptakan suasana yang aman serta mendukung berbagai program pemerintah.

“Oleh sebab itu, kita sebagai pemuda, pemuda yang pemilik negeri ini dan pemuda yang mendiami negeri ini, entah itu dia datang dan tinggal bersama-sama dengan kami di sini, kita punya kewajiban yang sangat penting untuk mendukung penuh program pemerintah ini dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kita di atas Tanah Papua,” katanya.

Frank juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, penyebaran hoaks dan isu yang tidak bertanggung jawab dapat memicu perpecahan serta mengganggu kehidupan masyarakat yang telah terjalin dengan baik.

“Buang semua pikiran-pikiran negatif dan jangan mudah untuk terprovokasi dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, pemuda, tokoh masyarakat, dan seluruh warga menjadi bagian penting untuk menjaga situasi tetap kondusif sekaligus memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat secara merata setempat.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kehidupan yang harmonis melalui sikap saling menghormati dan hidup berdampingan. Menurut Frank, kedamaian merupakan tanggung jawab bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

“Mari pada kesempatan ini saya mau mengajak kita semua bergandengan tangan, mari hidup berdampingan untuk mendukung penuh program pemerintah ini supaya kita tetap aman, sejahtera, dan apa pun yang kita pikirkan untuk masa depan kita, masa depan anak-anak kita, semua itu bisa terjalin dengan baik,” pungkas Frank.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Papua memiliki potensi besar untuk terus berkembang melalui pembangunan yang berkelanjutan di berbagai bidang. Upaya mewujudkan Papua yang damai, aman, dan sejahtera membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, tokoh masyarakat, pemuda, serta berbagai kelompok sosial yang hidup dan berkembang di Tanah Papua.

Keamanan dan ketertiban menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan ruang pembangunan yang berkelanjutan. Kondisi sosial yang aman memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik, sementara pemerintah dapat melaksanakan berbagai program pembangunan secara lebih optimal, mulai dari pendidikan, infrastruktur, kesehatan, ekonomi kerakyatan hingga pemberdayaan masyarakat.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Presidium Pemuda Adat Tabi (PPAT) Kota Jayapura, Frank Reynold Tjoe, menyampaikan dukungan terhadap pemerintah dalam menjaga stabilitas dan keamanan di seluruh wilayah Papua. Menurutnya, keamanan dan ketertiban merupakan landasan penting agar pembangunan yang dirancang pemerintah dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Frank menilai pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta berbagai program sosial kemasyarakatan. Karena itu, menurut dia, kondisi yang aman perlu dijaga secara bersama-sama agar berbagai agenda pembangunan dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Dalam pandangannya, pemuda memiliki posisi strategis dalam menjaga suasana damai di Papua. Generasi muda tidak hanya menjadi bagian dari masyarakat yang menikmati hasil pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk ikut menciptakan lingkungan sosial yang kondusif.

Frank mengajak pemuda Papua dan seluruh masyarakat yang tinggal di Tanah Papua untuk mengambil peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Ia menilai dukungan masyarakat terhadap program pemerintah akan semakin kuat apabila disertai kesadaran untuk menjaga hubungan sosial dan menghindari tindakan yang dapat memicu konflik.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab. Perkembangan media sosial membuat informasi dapat tersebar dengan cepat, termasuk informasi yang belum terverifikasi. Dalam situasi seperti itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memilah informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang berpotensi memecah belah kehidupan sosial.

Frank mengingatkan bahwa isu yang tidak bertanggung jawab dapat memperburuk hubungan antarmasyarakat dan berpotensi memicu konflik. Karena itu, masyarakat perlu mengedepankan sikap kritis terhadap setiap informasi yang diterima, terutama informasi yang mengandung provokasi, kebencian, atau berpotensi memperuncing perbedaan.

Menjaga perdamaian juga membutuhkan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat. Perbedaan latar belakang tidak semestinya menjadi penghalang bagi masyarakat Papua untuk hidup berdampingan. Sebaliknya, keberagaman dapat menjadi kekuatan apabila dibangun melalui sikap saling menghormati, dialog, dan kerja sama.

Dalam konteks tersebut, semangat persatuan menjadi bagian penting dari upaya mendorong Papua yang damai dan maju dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan akan lebih mudah dilakukan ketika masyarakat memiliki ruang yang aman untuk bekerja, belajar, berusaha, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Frank juga mengajak masyarakat untuk menjaga nilai-nilai perdamaian yang telah menjadi bagian dari kehidupan sosial di Papua. Ia mengingatkan bahwa Papua dikenal sebagai Tanah Injil sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk memelihara kedamaian, kehidupan bersama, dan hubungan antarsesama.

Ajakan tersebut juga menekankan pentingnya membangun masa depan Papua secara bersama-sama. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sementara masyarakat memiliki peran untuk menjaga lingkungan sosial agar tetap kondusif. Kolaborasi keduanya menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Keamanan, dengan demikian, bukan hanya persoalan aparat atau pemerintah. Keamanan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi masyarakat. Pemuda, khususnya, dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta penyebaran informasi yang sehat dan bertanggung jawab.

Papua yang damai membutuhkan masyarakat yang mampu menahan diri dari provokasi dan mengutamakan penyelesaian persoalan melalui dialog. Papua yang maju juga membutuhkan masyarakat yang aktif memanfaatkan kesempatan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Pesan dari Kota Jayapura tersebut menjadi pengingat bahwa masa depan Papua tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial. Dengan hidup berdampingan, memperkuat persaudaraan, menjaga ketertiban, dan mendukung pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, cita-cita menghadirkan Papua yang aman, sejahtera, dan maju dapat terus diupayakan.

Dalam bingkai NKRI, perdamaian menjadi prasyarat penting bagi pembangunan. Ketika keamanan terjaga dan masyarakat dapat hidup berdampingan, ruang untuk membangun pendidikan, ekonomi, infrastruktur, serta kesejahteraan sosial akan semakin terbuka. Karena itu, menjaga Papua tetap damai bukan hanya kebutuhan saat ini, tetapi juga investasi sosial untuk masa depan generasi Papua.

Karena itu, penguatan persatuan perlu berjalan seiring dengan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ruang dialog, gotong royong, dan partisipasi publik perlu terus diperluas agar setiap warga dapat berkontribusi menjaga kedamaian sekaligus mendorong kemajuan Papua bagi generasi sekarang dan mendatang secara bersama dan berkelanjutan, damai.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusan pemerintah dalam memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penguatan regulasi dan penegakan hukum.

Pemerintah membuka kemungkinan memperberat sanksi bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan, termasuk dengan menggolongkannya sebagai “terorisme ekologi”.

Presiden Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara bersama Menteri Hukum mendalami ketentuan hukum yang dapat diperkuat melalui pembahasan bersama DPR.

“Saya katakan itu coba nanti Mensesneg dengan Menteri Hukum didalami supaya masalah sanksi-sanksi hukumnya, mungkin undang-undangnya kita minta ke DPR untuk diperberat bahwa ini kita golongkan terorisme ekologi. Ini sangat serius,” ujar Presiden.

Presiden juga menekankan bahwa pemerintah terus melakukan langkah mitigasi untuk mencegah meluasnya karhutla.

“Kita sudah bekerja maksimal untuk mitigasi masalah-masalah ini,” kata Prabowo.

Ia sekaligus meminta agar aturan daerah yang masih memberikan ruang terhadap praktik pembakaran lahan segera ditinjau dan dicabut.

“Segera Perda-nya dicabut. Menteri Dalam Negeri dipastikan dan kalau perlu saya katakan kita perberat Undang-Undang Nasional,” tegasnya.

Penguatan penegakan hukum tersebut berjalan beriringan dengan upaya pemerintah memperbaiki sistem deteksi dan penanganan karhutla.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono menekankan pentingnya penyatuan data antarlembaga agar penanganan di lapangan semakin akurat dan terkoordinasi.

“Kalau data sudah sinkron, tentunya kami akan lakukan verifikasi lapangan lebih lanjut dan menindaklanjuti,” jelas Diaz.

Diaz juga menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti setiap indikasi pelanggaran yang ditemukan pada area konsesi perusahaan.

“Kita mengawasi perusahaan-perusahaan ini dan sekarang sudah ada 50 yang disegel. Artinya di situ ada yang terbakar, kalau benar ada keterlibatan perusahaan maka akan diberi sanksi,” tegasnya.

Selain penindakan, pemerintah terus mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk pembangunan sarana pendukung pemadaman.

“Tadi kami mengimbau perlu adanya kolaborasi dengan pihak swasta untuk membangun sumur bor, ada beberapa perusahaan yang setuju jadi saya rasa ini langkah yang penting untuk pemadaman,” ujar Diaz.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla dilakukan melalui pendekatan terpadu, mulai dari pencegahan, sinkronisasi data, kesiapsiagaan, pemadaman, hingga penegakan hukum.

Pemerintah juga memastikan perlindungan masyarakat dan lingkungan menjadi bagian utama dalam membangun sistem pengendalian karhutla yang semakin kuat dan berkelanjutan.