Oleh: Atika Permata )*

Jelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perhatian terhadap penanganan hak asasi manusia (HAM) terus menguat. Sejumlah kebijakan dan langkah kelembagaan menunjukkan upaya pemerintah memperkuat perlindungan hak warga, menangani persoalan HAM yang masih berlangsung, sekaligus mendorong penyelesaian kasus masa lalu.

Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan bahwa dalam 21 bulan pemerintahan, pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan negara. Kebijakan tersebut dijalankan dengan orientasi pada kepentingan masyarakat luas. Pemerintah berupaya memastikan kekayaan alam dan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara lebih luas.

Dalam konteks HAM, orientasi terhadap kepentingan masyarakat juga terlihat dari penguatan kebijakan yang menempatkan perlindungan hak warga sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pemerintah tidak hanya menghadapi persoalan yang muncul saat ini, tetapi juga berupaya menangani berbagai persoalan yang memiliki dimensi HAM dan telah berlangsung dalam waktu panjang.

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa agenda HAM tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan Asta Cita. Pemerintah memandang program kementerian dan lembaga sebagai bagian dari upaya menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, serta memajukan HAM. Penegasan itu disampaikan Natalius saat membuka Forum Koordinasi Kebijakan HAM 2026 pada 17 September 2026. Forum tersebut melibatkan lebih dari 90 kementerian, lembaga, dan lembaga nasional HAM sebagai tindak lanjut dari masukan masyarakat sipil yang dihimpun melalui Forum Konsultasi HAM pada 27 Agustus 2026.

Forum Koordinasi Kebijakan HAM itu menjadi salah satu ruang untuk menyelaraskan rekomendasi masyarakat dengan mandat kementerian dan lembaga. Pemerintah juga mendorong agar masukan publik tidak berhenti pada proses konsultasi, melainkan diterjemahkan menjadi kebijakan dan langkah konkret. Maka dari itu, partisipasi masyarakat yang bermakna dalam penyusunan kebijakan HAM sangat dibutuhkan. Keterlibatan publik baru memiliki arti ketika masukan yang disampaikan benar-benar didengar, dipertimbangkan, serta memperoleh tanggapan dari pemerintah.

Penguatan kebijakan HAM juga diarahkan pada percepatan pembentukan regulasi. Kementerian HAM menilai sejumlah regulasi, termasuk revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Rencana Aksi Nasional HAM, dan regulasi mengenai bisnis dan HAM, memiliki urgensi untuk segera diproses.

Dimensi perlindungan hak juga mencakup kebebasan pers. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menyatakan bahwa kebebasan pers merupakan bagian dari HAM yang wajib dihormati, dilindungi, ditegakkan, dimajukan, dan dipenuhi oleh negara. Ruang bagi kebebasan pers merupakan bagian penting dalam pembangunan HAM dan demokrasi. Pemerintah dan masyarakat, memiliki peran bersama dalam menjaga ekosistem pers yang bebas dan independen sekaligus tetap berorientasi pada kepentingan publik.

Kementerian HAM juga mendorong peningkatan kualitas media di tengah perkembangan informasi yang semakin luas melalui berbagai platform. Keberadaan media arus utama dengan standar jurnalistik serta munculnya berbagai bentuk media baru menjadi bagian dari dinamika yang perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pers.

Pada saat yang sama, perlindungan terhadap masyarakat juga terlihat dalam respons pemerintah terhadap peristiwa yang menimbulkan korban. Dalam kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, Presiden Prabowo memerintahkan investigasi mendalam dan objektif sekaligus meminta agar hak keluarga korban dipenuhi dengan baik.

Sementara di Papua, pendekatan terhadap persoalan HAM juga diarahkan pada penanganan yang lebih menyeluruh. Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengatakan pemerintah tidak lagi menggunakan pendekatan keamanan sebagai pendekatan utama, melainkan mengedepankan pendekatan kesejahteraan.

Mugiyanto menjelaskan bahwa persoalan HAM di Papua memiliki dimensi yang kompleks karena mencakup kasus masa lalu maupun persoalan yang masih berlangsung. Karena itu, setiap persoalan perlu ditangani secara bertahap agar akar kekerasan dapat diurai dan kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Pemerintah juga menyebut kasus Wasior, Wamena, Abepura, dan Paniai telah dan sedang melalui mekanisme penyelesaian yang berlaku. Penanganannya mencakup penegakan hukum, pengungkapan kebenaran, pencegahan, serta pemulihan secara komprehensif bagi korban.

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, perkembangan tersebut menjadi bagian dari catatan mengenai arah kebijakan HAM nasional. Penguatan koordinasi antarlembaga, keterlibatan masyarakat, perlindungan korban, kebebasan pers, penanganan kekerasan, serta penyelidikan kasus masa lalu menjadi sejumlah aspek yang terus berjalan.

Rangkaian upaya yang telah dilakukan pemerintah tersebut sekaligus menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan persoalan HAM di Indonesia. Konsistensi pemerintah dalam memastikan setiap kebijakan berjalan secara terukur, transparan, dan berorientasi pada pemenuhan hak warga akan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan agenda HAM nasional.

Dengan demikian, pembahasan mengenai komitmen pemerintah terhadap HAM tidak hanya berkaitan dengan pernyataan kebijakan, tetapi juga dapat dilihat dari langkah kelembagaan dan proses penanganan yang sedang berlangsung. Perkembangan berikutnya akan ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan, penyelesaian setiap proses sesuai mekanisme hukum, serta pemenuhan hak masyarakat dan korban secara berkelanjutan.

*) Aktivis HAM

Oleh: Fauzan Ali )*

Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu.

Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian.

Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak.

Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya.

Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru.

Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.

Respons terhadap kekerasan yang terjadi juga memperlihatkan bahwa agenda HAM tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian kasus masa lalu. Perlindungan warga dalam situasi yang masih berlangsung menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memenuhi tanggung jawab terhadap hak masyarakat.

Persoalan pemulihan korban juga menjadi perhatian dalam penanganan kasus HAM di Papua. Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, menyampaikan bahwa pemerintah kini mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam menangani persoalan di wilayah tersebut.

Perubahan pendekatan diarahkan untuk menangani akar persoalan secara lebih menyeluruh. Pemerintah melihat kompleksitas persoalan HAM di Papua sebagai tantangan yang mencakup kasus masa lalu sekaligus kekerasan yang masih terjadi hingga saat ini. Pemerintah berupaya membedah persoalan satu per satu agar penyelesaian tidak hanya meredam konflik, tetapi juga mencegah kekerasan kembali terjadi. Empat kasus yang menjadi perhatian antara lain peristiwa Wasior, Wamena, Abepura, dan Paniai.

Pendekatan kesejahteraan yang dikedepankan pemerintah di Papua juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih luas. Penyelesaian persoalan HAM tidak hanya dipandang dari sisi penindakan, tetapi juga melalui upaya membangun kondisi yang dapat mencegah munculnya kekerasan baru.

Selain merespons kasus yang baru terjadi, perhatian pemerintah juga diarahkan pada dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi puluhan tahun lalu. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Proyustisia untuk menyelidiki Peristiwa 27 Juli 1996 atau Peristiwa Kuda Tuli.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menjelaskan pembentukan tim merupakan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran HAM berat dalam kerusuhan yang terjadi di Gedung Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, serta sejumlah wilayah di sekitarnya pada 27 Juli 1996.

Tim bekerja berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pembentukannya ditetapkan melalui Sidang Paripurna Komnas HAM pada 5-6 Mei 2026 dan kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 27 Tahun 2026.

Peristiwa Kuda Tuli memiliki latar belakang politik berupa dualisme kepemimpinan PDI. Kerusuhan yang terjadi dalam rangkaian peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah orang meninggal dunia dan mengalami luka-luka, sementara kerugian material juga muncul akibat pembakaran sejumlah toko.

Komnas HAM memberikan kewenangan kepada tim untuk melakukan berbagai tindakan penyelidikan. Kewenangan mencakup pemeriksaan, pemanggilan korban dan saksi, penerimaan laporan atau pengaduan, serta pengumpulan keterangan dan barang bukti.

Pembukaan kembali proses penyelidikan terhadap kasus masa lalu juga mendapat apresiasi karena menunjukkan bahwa persoalan HAM tidak semata-mata diukur dari seberapa lama sebuah peristiwa telah berlalu. Keberadaan mekanisme penyelidikan memberikan ruang bagi pengumpulan fakta dan keterangan untuk memperjelas rangkaian peristiwa serta dampaknya terhadap korban.

Rangkaian kebijakan yang telah dilakukan menjadi alasan munculnya apresiasi terhadap arah penanganan HAM yang mulai memberikan ruang lebih besar bagi pemulihan korban. Apresiasi tidak hanya berkaitan dengan respons terhadap peristiwa yang baru terjadi, tetapi juga terhadap keberlanjutan perhatian pada kasus-kasus lama yang masih membutuhkan penyelesaian.

Langkah pemerintah sekaligus menunjukkan bahwa penyelesaian kasus HAM memiliki dimensi yang berlapis. Penegakan hukum diperlukan untuk memastikan pertanggungjawaban, pengungkapan kebenaran membantu memperjelas peristiwa, sedangkan pemulihan memberikan perhatian terhadap dampak yang dialami korban.

*) Pengamat Isu HAM

Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pelatihan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri berkelanjutan. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi menghadapi transisi menuju ekonomi hijau sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat. Melalui penguatan balai pelatihan kerja, pemerintah menargetkan lahirnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan industri yang semakin mengedepankan aspek lingkungan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pelatihan bagi 270.000 orang dengan dukungan anggaran sebesar Rp1,7 triliun. Anggaran tersebut akan dioptimalkan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja sehingga mampu memenuhi kebutuhan dunia industri yang terus berkembang.

“Alhamdulillah dari pak presiden, kita mendapatkan dana untuk pelatihan 270.000 orang. Total anggarannya Rp 1,7 triliun, ini harus kita optimalkan,” kata Yassierli.

Menurutnya, perubahan menuju industri yang lebih ramah lingkungan tidak semata-mata menghadirkan tantangan bagi dunia ketenagakerjaan. Transformasi tersebut juga menciptakan ruang baru bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan ekonomi hijau.

“Transisi menuju kepada industri yang lebih green ini di satu sisi adalah tantangan, tetapi di sisi yang lain adalah peluang untuk penciptaan lapangan kerja yang baru,” ujarnya.

Untuk memastikan program pelatihan memberikan hasil optimal, Kementerian Ketenagakerjaan akan mendorong balai pelatihan melakukan pembaruan skema kompetensi. Penyesuaian tersebut diperlukan agar materi pelatihan tidak tertinggal dari perkembangan teknologi dan kebutuhan industri hijau. Selain itu, kapasitas instruktur akan diperkuat sehingga proses pembelajaran mampu menghasilkan tenaga kerja yang siap memasuki pasar kerja.

Penguatan kompetensi tenaga kerja juga dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan pemerintah bekerja sama dengan Kemenaker dalam menyiapkan tenaga kerja di bidang refrigerasi dan tata udara atau RAC.

Dalam kerja sama tersebut, Kemenaker menyediakan tempat pelatihan, sedangkan Kementerian LH menyiapkan peralatan yang diperlukan. Sinergi ini diarahkan untuk membangun kompetensi teknisi sekaligus mendorong penerapan praktik kerja yang lebih ramah lingkungan.

“Kalau ini berhasil, insyaallah dapat menghasilkan tenaga kerja hijau atau tenaga kerja yang diingatkan untuk mengurangi emisi, kerusakan lingkungan,” kata Jumhur.

Ia menjelaskan, peningkatan kompetensi teknisi RAC juga berkaitan dengan upaya perlindungan lapisan ozon. Menurutnya, kondisi lapisan ozon menunjukkan perkembangan positif seiring meningkatnya kepatuhan negara-negara terhadap Protokol Montreal dan Amendemen Kigali.

Karena itu, peningkatan keterampilan pekerja di sektor refrigerasi dan pendingin udara menjadi bagian penting dalam mendukung penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah berharap penguatan balai vokasi dan kolaborasi antarkementerian mampu mempercepat kesiapan tenaga kerja nasional menghadapi transformasi industri hijau, sekaligus memperluas kesempatan kerja yang produktif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

JAKARTA — Pemerintah memperluas penyiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang pekerjaan hijau melalui penguatan pelatihan vokasi di berbagai daerah.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengalokasikan Rp1,7 triliun untuk melatih 270.000 peserta pada 2026, dengan sebagian besar diarahkan menjadi tenaga kerja hijau atau green workers.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan kebutuhan terhadap tenaga kerja dengan kompetensi hijau terus meningkat seiring perubahan standar industri.

Perusahaan tidak hanya dituntut memperhatikan produktivitas, tetapi juga penggunaan energi, pengelolaan limbah, serta bahan baku yang memenuhi standar ramah lingkungan, terutama untuk kebutuhan ekspor.

“Merespons pergeseran masif ini, Kemnaker menegaskan komitmen untuk tidak membiarkan industri dan tenaga kerja domestik tertinggal,” kata Yassierli.

Penguatan kompetensi dilakukan dari hulu hingga hilir. Kemnaker memperbarui skema sertifikasi dan standar kompetensi kerja agar mengikuti perkembangan kebutuhan industri hijau.

Kesiapan instruktur dan fasilitas pelatihan juga diperkuat sehingga balai vokasi dapat menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Yassierli juga menginstruksikan Kepala Balai Pelatihan Vokasi dari Sabang sampai Merauke untuk memperbarui skema kompetensi di wilayah masing-masing.

Salah satu bidang yang menjadi perhatian adalah kompetensi teknisi refrigeration and air conditioning (RAC), mengingat kebutuhan tenaga teknisi pendingin tersebar di berbagai daerah.

“Momentum Hari Ozon Sedunia ini kita jadikan untuk mengakselerasi kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi transisi hijau. Salah satu yang menjadi lini depan adalah operator dan teknisi reparasi AC serta peralatan pendingin,” ujarnya.

Dalam penguatan ekosistem tersebut, Kemnaker menggandeng Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk memetakan dan memperluas kapasitas Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dapat menguji kompetensi tenaga kerja di sektor hijau.

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyerahkan bantuan alat peraga pelatihan refrigerasi kepada 14 BBPVP dan BPVP Kemnaker.

Peralatan tersebut digunakan untuk mendukung pelatihan teknisi dalam menangani peralatan pendingin dengan teknologi ramah ozon dan iklim.

Hingga saat ini, pengembangan kompetensi RAC telah mencakup pelatihan dan sertifikasi terhadap 340 instruktur, 24 asesor, serta 4.121 teknisi. Materi kompetensi tersebut meliputi instalasi, perawatan, perbaikan, pemulihan, daur ulang, pemurnian kembali, hingga pengelolaan limbah bahan pendingin.

*) Oleh : Dewi Astuti

Jakarta – Perubahan iklim dan tuntutan pembangunan berkelanjutan mendorong Indonesia membuka peluang baru di dunia ketenagakerjaan melalui pengembangan green jobs atau pekerjaan hijau. Konsep ini tidak sekadar menghadirkan pekerjaan yang berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan sekaligus berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam. Sektor energi terbarukan, pengelolaan limbah, pertanian berkelanjutan, kendaraan listrik, hingga restorasi lahan menjadi bagian dari bidang yang berpotensi menciptakan lapangan kerja baru. Kementerian PPN/Bappenas menempatkan pengembangan tenaga kerja hijau sebagai salah satu bagian penting dalam transformasi menuju ekonomi rendah karbon yang inklusif dan berkelanjutan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menegaskan bahwa perubahan menuju ekonomi hijau dapat menciptakan kesempatan kerja yang luas, seiring dengan peningkatan penggunaan energi bersih di Indonesia. Dalam Indonesia’s Green Jobs Conference 2026, Rachmat menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan peningkatan porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi primer dari 20 persen pada 2025 menjadi 70 persen pada 2045. Menurutnya, perubahan tersebut membuka ruang bagi terciptanya lapangan pekerjaan baru yang tidak hanya bermanfaat bagi Indonesia, tetapi juga memiliki arti penting dalam lingkup regional dan global. Pernyataan ini menunjukkan bahwa transisi energi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan pembangkit listrik, tetapi juga membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian teknis, manajerial, dan operasional yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan.

Peluang pekerjaan hijau juga terlihat dari proyeksi kebutuhan tenaga kerja yang disusun pemerintah. Berdasarkan Peta Jalan Pengembangan Tenaga Kerja Hijau Indonesia, jumlah pekerja hijau diproyeksikan mencapai lebih dari 5,3 juta orang pada 2029 dalam skenario pertumbuhan ekonomi tinggi. Selain itu, terdapat puluhan juta pekerjaan yang berpotensi ditransformasikan agar lebih sesuai dengan prinsip ekonomi rendah karbon. Angka tersebut memperlihatkan bahwa pekerjaan hijau tidak selalu berarti menciptakan profesi yang benar-benar baru. Pekerjaan yang sudah dikenal masyarakat, seperti petani, teknisi, pekerja manufaktur, dan pengelola usaha, juga dapat bertransformasi melalui penggunaan teknologi yang lebih efisien serta penerapan praktik kerja yang ramah lingkungan.

Peneliti dari Direktorat Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Mariska, dalam kajiannya mengenai optimalisasi peluang green jobs, menjelaskan bahwa pekerjaan hijau memiliki peran penting dalam mendukung pengurangan emisi, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan pencapaian target emisi nol bersih. Namun, pengembangan sektor ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan keterampilan tenaga kerja dan belum optimalnya koordinasi kebijakan antarpemangku kepentingan. Karena itu, peningkatan kompetensi menjadi salah satu kebutuhan utama agar masyarakat dapat mengikuti perubahan tuntutan dunia kerja. Pendidikan vokasi, pelatihan teknis, sertifikasi keahlian, dan pembelajaran berbasis teknologi dapat menjadi sarana untuk mempersiapkan tenaga kerja yang mampu menjawab kebutuhan industri hijau.

Pengembangan pekerja hijau juga memiliki keterkaitan erat dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan yang dirasakan masyarakat sehari-hari. Pengelolaan sampah, misalnya, dapat membuka peluang usaha melalui kegiatan pemilahan, pengolahan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali material yang sebelumnya dianggap tidak bernilai. Di sektor pertanian, penerapan metode budidaya hemat air, penggunaan pupuk secara efisien, dan pemanfaatan energi terbarukan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi tekanan terhadap lingkungan. Sementara itu, bidang kehutanan membutuhkan tenaga terampil untuk mendukung rehabilitasi lahan, perlindungan ekosistem, dan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menyebut transformasi ekonomi hijau sebagai peluang bagi generasi muda untuk mengembangkan karier sekaligus menjawab tantangan krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan.

Namun, transisi menuju pekerjaan hijau harus dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas dan perlindungan tenaga kerja. Pembukaan lapangan kerja baru harus diikuti dengan kepastian penghasilan, lingkungan kerja yang aman, kesempatan pengembangan karier, dan akses perlindungan sosial. Hal ini penting agar manfaat pertumbuhan ekonomi hijau tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang telah memiliki pendidikan tinggi atau keterampilan khusus. Pelaku usaha mikro, pekerja informal, perempuan, dan masyarakat di wilayah perdesaan juga perlu memperoleh akses terhadap pelatihan serta pendampingan yang memadai. Dengan demikian, transformasi ekonomi tidak sekadar menghasilkan kegiatan usaha yang lebih ramah lingkungan, tetapi juga mampu menghadirkan kesempatan ekonomi yang lebih merata bagi berbagai lapisan masyarakat.

Pekerjaan hijau menghadirkan perspektif baru bahwa pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan. Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan sektor-sektor produktif yang menciptakan pendapatan sekaligus mengurangi tekanan terhadap alam. Namun, peluang tersebut membutuhkan investasi berkelanjutan, pendidikan yang adaptif, serta keterlibatan masyarakat secara luas. Generasi muda dapat mengambil peran melalui penguasaan keterampilan teknologi, pengembangan kewirausahaan hijau, dan inovasi yang menjawab kebutuhan lingkungan di sekitarnya. Bagi pekerja yang telah berada di sektor konvensional, peningkatan kompetensi menjadi langkah penting untuk mengikuti perubahan kebutuhan industri. Dengan persiapan yang matang dan kolaborasi berbagai pihak, pekerja hijau dapat menjadi bagian dari jalan baru menuju lapangan kerja yang lebih inklusif, produktif, berkelanjutan, sekaligus mendukung agenda pembangunan Indonesia dalam jangka panjang.

*) Pengamat Kebijakan Publik

JAKARTA – Investasi menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional di tengah upaya pemerintah Presiden Prabowo Subianto memperluas lapangan kerja dan memperkuat kemandirian ekonomi. Pemerintah mencatat realisasi investasi mencapai Rp1.010,6 triliun pada semester I 2026 dan menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia. Capaian tersebut mencapai 49,5 persen dari target investasi nasional 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan besarnya investasi yang masuk menunjukkan perekonomian Indonesia tidak hanya bertumpu pada belanja pemerintah melalui berbagai program prioritas. Investasi swasta turut menjadi mesin pertumbuhan yang menghasilkan aktivitas ekonomi sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Ini investasi bukan dari program pemerintah, bukan MBG, bukan Koperasi Merah Putih, bukan,” tegas Prabowo.

Presiden menyebut realisasi investasi telah mencapai sekitar Rp1.010 triliun hingga 2026, setelah pada 2025 mencapai Rp1.931 triliun. Investasi tersebut turut membuka sekitar 2,7 juta lapangan kerja pada 2025 dan sekitar 1,4 juta lapangan kerja pada 2026.

Menurut Presiden, capaian investasi tersebut menjadi gambaran bahwa kebijakan pemerintah untuk menjaga iklim usaha dan menarik modal terus memberikan hasil. Investasi juga diarahkan agar memberikan manfaat langsung melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan kegiatan ekonomi di berbagai daerah.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menegaskan pemerintah tidak hanya mengejar besarnya nilai investasi, tetapi memastikan modal yang masuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

“Jika kita berbicara tentang peran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, maka kita berbicara tentang strategic planning, bagaimana cara eksekusi yang baik dan juga insentif,” ujar Todotua.
Pemerintah mengarahkan investasi ke sektor hilirisasi untuk memperkuat industri domestik dan membangun rantai pasok nasional. Pada semester I 2026, investasi sektor hilirisasi mencapai Rp300,1 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menekankan pentingnya kualitas pelayanan pemerintah untuk menjaga kepercayaan investor.

“Layanan investasi menjadi kunci untuk meningkatkan iklim investasi. Semua telah membantu kita dalam menjaga iklim investasi dan menarik investasi baik dalam maupun luar negeri yang ujungnya menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas,” ujar Rosan.

Rosan juga mengingatkan kebutuhan penciptaan lapangan kerja terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Karena itu, pemerintah memperkuat layanan investasi agar modal yang masuk dapat segera diwujudkan menjadi kegiatan ekonomi produktif.

Dengan capaian investasi yang terus tumbuh, kebijakan hilirisasi, serta pembenahan layanan perizinan, pemerintah menunjukkan arah pembangunan yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja. Langkah tersebut memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus membuka semakin banyak peluang bagi masyarakat untuk tumbuh bersama perekonomian Indonesia. (*)

JAKARTA – Arus investasi asing ke Indonesia kembali menunjukkan perkembangan positif di tengah ketidakpastian ekonomi global. Masuknya investasi strategis senilai US$270 juta atau sekitar Rp4,8 triliun dari perusahaan keuangan Jepang, SBI Holdings, ke Ajaib Group menjadi salah satu sinyal terbaru bahwa pasar Indonesia masih memiliki daya tarik bagi investor global.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan pentingnya menjaga iklim investasi yang aman, adil, dan bersahabat bagi investor asing maupun domestik. Menurutnya, investasi asing bukan sekadar aliran modal, tetapi juga bentuk kepercayaan terhadap prospek Indonesia.

“Intinya, itu yang ingin saya sampaikan, kita harus dukung investasi asing. Mari kita memberi manfaat bersama,” kata Prabowo.

Presiden juga menyebut kehadiran investasi asing sebagai bentuk kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Pandangan tersebut kembali mendapat relevansi setelah Ajaib Group memperoleh pendanaan jumbo dari SBI Holdings. Presiden Komisaris Ajaib Group Andi Gani Nena Wea menilai investasi tersebut menjadi bukti bahwa minat investor asing terhadap Indonesia masih kuat.

“Di tengah banyaknya pembicaraan mengenai investasi asing yang keluar dari Indonesia, masuknya investasi sebesar Rp4,8 triliun ke Ajaib Group justru menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan investor asing terhadap Indonesia masih sangat tinggi,” ujar Andi.

Investasi tersebut juga dinilai membuka peluang penguatan sektor teknologi dan sumber daya manusia. Co-Founder sekaligus CEO Ajaib Group Anderson Sumarli mengatakan pendanaan tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat bisnis dan talenta dalam negeri.

“Kami percaya kualitas talenta Indonesia setara dan dengan yang terbaik di dunia dan kami berharap kepercayaan sebesar ini membuka jalan bagi lebih banyak modal global masuk ke sektor teknologi Indonesia,” ujar Anderson.

Optimisme tersebut sejalan dengan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Realisasi investasi nasional pada Semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen secara tahunan dan menyerap 1.448.862 tenaga kerja. Investasi asing tercatat Rp507,6 triliun atau 50,2 persen dari total realisasi. Di saat persaingan memperoleh modal global semakin ketat, konsistensi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan kepastian berusaha menjadi faktor penting. Kondisi tersebut turut memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi strategis.

Pemerintah juga terus mengarahkan investasi pada hilirisasi, teknologi, dan sektor bernilai tambah agar modal yang masuk memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian. Dengan menjaga kepastian berusaha sekaligus memperkuat industri nasional, Indonesia memiliki ruang untuk mempertahankan daya tarik investasi dan mengubah kepercayaan global menjadi pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, serta peningkatan kapasitas nasional. (*)

Oleh : Jonathan Janoel*)

Peta investasi Indonesia memasuki fase penting. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa investasi dalam jumlah besar akan masuk dalam beberapa pekan mendatang menjadi sinyal bahwa Indonesia masih dipandang memiliki ruang pertumbuhan oleh pemodal. Pernyataan tersebut tidak berdiri sendiri. Realisasi investasi semester I 2026 telah mencapai Rp1.010,6 triliun atau 49,5 persen dari target nasional Rp2.041,3 triliun dan menyerap hampir 1,45 juta tenaga kerja.

Dalam keterangannya, Prabowo menyebut sejumlah indikator ekonomi menunjukkan kondisi Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian global. Presiden juga menilai gelombang investasi yang akan masuk perlu diarahkan untuk memperkuat perekonomian nasional. Pesan ini penting karena investasi bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah, melainkan sumber pembiayaan bagi ekspansi usaha, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas produksi, dan penguatan rantai industri di dalam negeri.

Arah tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong hilirisasi dan investasi bernilai tambah. Dalam forum Eastern Economic Forum di Vladivostok awal September, Prabowo menekankan bahwa pembangunan harus menghasilkan manfaat yang luas, sementara investasi diharapkan menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, serta penguasaan teknologi. Dengan demikian, arus modal yang masuk tidak berhenti pada pembangunan aset, tetapi diarahkan untuk memperbesar kapasitas ekonomi Indonesia.

Keyakinan tersebut memperoleh contoh konkret dari sektor teknologi finansial. Presiden Komisaris Ajaib Group, Andi Gani Nena Wea, menilai masuknya investasi sebesar US$270 juta atau sekitar Rp4,8 triliun dari SBI Holdings Jepang menunjukkan bahwa minat investor asing terhadap Indonesia masih tinggi. Investasi itu disebut sebagai salah satu pendanaan terbesar yang diterima perusahaan teknologi Indonesia dalam lima tahun terakhir.

Andi juga menjelaskan bahwa sebagian besar dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan bisnis di Indonesia. Aliran modal itu diarahkan antara lain untuk pengembangan sumber daya manusia, produk, dan edukasi finansial. Artinya, investasi asing dapat memberikan manfaat lebih luas ketika modal yang masuk ikut memperkuat kapasitas perusahaan dan talenta domestik.

Sinyal tersebut semakin menarik karena datang ketika pasar global masih menghadapi ketidakpastian. Investor tentu mempertimbangkan banyak faktor sebelum menempatkan dana, mulai dari prospek pertumbuhan, regulasi, stabilitas kebijakan, hingga kemampuan pasar menyerap produk. Masuknya investasi SBI Holdings menunjukkan bahwa terdapat pelaku global yang tetap melihat peluang bisnis di Indonesia.

Dari sisi industri, CEO Ajaib Group Anderson Sumarli menilai pendanaan tersebut dapat membuka ruang bagi pengembangan sumber daya manusia dan penciptaan pekerjaan berkualitas. Ia juga melihat peluang investasi pada sektor kecerdasan buatan, pusat data, dan blockchain. Menurut Anderson, kepercayaan investor global dapat menjadi pintu masuk bagi lebih banyak modal ke sektor teknologi Indonesia.

Pada saat yang sama, perkembangan pasar modal domestik menunjukkan bahwa sumber pertumbuhan tidak hanya berasal dari investor asing. Data KSEI yang dikutip dalam pemberitaan menunjukkan jumlah investor pasar modal telah mencapai 30,30 juta, dengan jumlah investor saham menembus lebih dari 10 juta. Sebagian besar merupakan investor ritel domestik. Perkembangan ini memperlihatkan semakin luasnya partisipasi masyarakat dalam perekonomian berbasis investasi.

Pemerintah juga terus memperkuat iklim investasi melalui percepatan perizinan dan kebijakan hilirisasi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi semester I tumbuh 7,2 persen secara tahunan. Komposisi PMA dan PMDN juga relatif berimbang, masing-masing sekitar Rp507,6 triliun dan Rp502,9 triliun. Capaian tersebut menunjukkan bahwa investasi menjadi aktivitas ekonomi yang melibatkan modal internasional sekaligus kekuatan pelaku usaha domestik.

Namun, besarnya investasi tetap perlu diikuti kualitas pelaksanaan. Pemerintah perlu memastikan proyek yang masuk memberikan nilai tambah, menyerap tenaga kerja Indonesia, memperkuat industri lokal, dan mendorong transfer teknologi. Kepastian regulasi serta pelayanan investasi yang cepat juga menjadi faktor penting agar komitmen investasi benar-benar berubah menjadi proyek yang terealisasi.

Kinerja tersebut juga perlu dilihat dalam konteks persaingan memperebutkan modal global. Indonesia harus terus menawarkan kepastian, efisiensi, dan nilai tambah agar investor memiliki alasan ekonomi yang kuat untuk memperluas kegiatan usahanya di tanah air.

Dalam konteks tersebut, pernyataan Prabowo mengenai masuknya investasi besar dapat dibaca bersama dengan perkembangan investasi yang sudah tercatat. Optimisme pemerintah memperoleh dukungan dari realisasi konkret, sementara investasi baru akan menjadi penting apabila mampu memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat.

Pada akhirnya, kepercayaan investor bukan sesuatu yang terbentuk hanya melalui pernyataan, melainkan melalui kombinasi prospek pasar, kebijakan, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan kepastian berusaha. Tantangan pemerintah adalah menjaga seluruh faktor tersebut agar momentum investasi tidak berhenti sebagai komitmen. Dengan arah hilirisasi, penguatan teknologi, dan penciptaan lapangan kerja yang terus didorong, pemerintahan Prabowo memiliki ruang untuk mengubah arus investasi menjadi kekuatan produktif bagi ekonomi nasional. Jika konsistensi kebijakan dan kualitas pelaksanaan terus dijaga, investasi dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus memperluas manfaat pertumbuhan bagi masyarakat Indonesia.

)* Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kebijakan Pemerintah

Oleh : Ben Rizkiansyah )*

Arus investasi yang terus mengalir ke Indonesia menjadi salah satu indikator penting dalam melihat prospek ekonomi nasional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, dinamika geopolitik, serta perubahan lanskap perdagangan internasional, realisasi investasi Indonesia tetap menunjukkan pertumbuhan. Perkembangan ini menjadi bagian penting dari agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan investasi dan hilirisasi sebagai instrumen untuk memperkuat perekonomian nasional.

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi investasi sepanjang semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun. Angka tersebut tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan telah mencapai 49,5 persen dari target investasi nasional 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.

Capaian tersebut juga berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Investasi yang terealisasi selama enam bulan pertama 2026 menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia. Dengan demikian, investasi tidak hanya tercermin dalam nilai modal yang masuk, tetapi juga mulai diterjemahkan menjadi aktivitas produksi dan kesempatan kerja di berbagai daerah.

Komposisi investasi juga memperlihatkan peran yang relatif berimbang antara modal asing dan domestik. Pada semester I 2026, Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp507,6 triliun, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp502,9 triliun. Kondisi ini menunjukkan pertumbuhan investasi nasional tidak semata-mata bergantung pada modal asing, tetapi juga ditopang aktivitas dunia usaha domestik.

Besarnya realisasi tersebut turut memperkuat keyakinan pemerintah bahwa momentum investasi masih dapat berlanjut. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia akan kembali memperoleh aliran investasi dalam jumlah besar dalam beberapa pekan mendatang. Optimisme tersebut didasarkan pada hasil pertemuannya dengan sejumlah pelaku usaha dan investor berskala global, serta berbagai indikator ekonomi yang menunjukkan bahwa fundamental perekonomian Indonesia tetap terjaga.

Menurut Prabowo, para pelaku usaha dunia yang ditemuinya turut melihat kondisi fundamental ekonomi Indonesia sebagai salah satu faktor penting dalam mempertimbangkan keputusan untuk menanamkan modal. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki daya tarik di mata investor global di tengah dinamika perekonomian internasional. Optimisme tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang tidak sekadar mengejar besarnya modal masuk, tetapi juga mendorong investasi menghasilkan nilai tambah melalui hilirisasi, penguatan industri, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Pemerintah juga terus meningkatkan target investasi. Sasaran realisasi investasi 2027 ditetapkan sebesar Rp2.322 triliun. Untuk mencapainya, pemerintah mendorong percepatan perizinan, penyelesaian hambatan investasi, serta penguatan kepastian berusaha. Langkah tersebut menjadi penting agar komitmen investasi dapat segera diwujudkan menjadi proyek produktif.

Investasi juga semakin berperan dalam struktur pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,29 persen. Aktivitas investasi menjadi salah satu komponen yang menopang pertumbuhan melalui pembentukan modal, pembangunan proyek, ekspansi industri, dan peningkatan kapasitas produksi. Optimisme terhadap iklim investasi nasional juga tidak terlepas dari perkembangan di tingkat daerah. Jakarta sebagai pusat perekonomian dan bisnis nasional menjadi salah satu wilayah penting dalam menarik modal serta mengembangkan kegiatan usaha.

Sementara itu, perkembangan investasi di Jakarta juga menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam memperkuat iklim usaha dan investasi, antara lain melalui peningkatan transparansi pelayanan, penyederhanaan proses perizinan, serta pemberian kepastian bagi para pelaku usaha.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai peningkatan tersebut menjadi salah satu cerminan tumbuhnya kepercayaan dunia usaha terhadap Jakarta sebagai lokasi untuk menanamkan modal sekaligus mengembangkan kegiatan bisnis. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan berbagai pembenahan agar Jakarta semakin terbuka, kompetitif, dan mampu merespons kebutuhan serta dinamika dunia usaha.

Perkembangan Jakarta memperlihatkan bahwa pembangunan iklim investasi membutuhkan dukungan pemerintah pusat dan daerah. Pelayanan publik yang transparan, perizinan sederhana, serta kepastian berusaha menjadi faktor penting agar investor tidak berhenti pada tahap komitmen, tetapi merealisasikan modalnya dalam kegiatan ekonomi.

Besarnya arus investasi dapat menjadi salah satu indikator daya tarik ekonomi Indonesia. Namun, nilai investasi yang besar perlu diikuti realisasi proyek, kepastian regulasi, kualitas infrastruktur, produktivitas tenaga kerja, dan tata kelola yang konsisten. Bagi pemerintahan Prabowo, tantangan berikutnya bukan hanya mempertahankan besarnya angka investasi, tetapi memastikan modal yang masuk memberikan manfaat ekonomi yang luas. Investasi diharapkan memperkuat industri nasional, meningkatkan ekspor, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan realisasi investasi yang telah menembus Rp1.000 triliun pada semester pertama 2026 dan optimisme terhadap masuknya investasi baru, momentum tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan ekonomi Indonesia. Jika diarahkan pada sektor-sektor produktif dan diikuti konsistensi kebijakan, investasi dapat menjadi penggerak industrialisasi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekonomi global, membuka lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri nasional, memperkuat ekspor, serta mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

)* Pemerhati Isu-Isu Sosial

PAPUA – Pemerintah terus memperkuat upaya menjaga keamanan Papua melalui peningkatan pengamanan masyarakat, penegakan hukum, serta koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen negara untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, bekerja, belajar, dan memperoleh pelayanan publik dalam suasana yang aman dan kondusif.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Muhammad Nas menegaskan komitmen TNI dalam menjalankan tugas pertahanan negara sekaligus menjaga keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Penguatan pengamanan masyarakat terus dilakukan bersamaan dengan upaya pengejaran terhadap pihak yang diduga terlibat dalam penembakan Aris Sanda, seorang sopir yang melayani rute Wamena-Mbua, Papua Pegunungan.

“TNI selalu komit melaksanakan tugas pertahanan negara, komit mengamankan setiap jengkal tanah kita,” ujar Nas.

Menurut Nas, aparat terus memperkuat pengamanan masyarakat serta melakukan pengejaran terhadap pelaku. Upaya tersebut menunjukkan konsistensi negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua.

Penguatan keamanan juga memiliki arti penting bagi keberlangsungan aktivitas masyarakat. Jalur transportasi menjadi bagian vital karena menghubungkan masyarakat antarkawasan sekaligus mendukung distribusi kebutuhan pokok, logistik, hasil pertanian, dan pelayanan dasar menuju wilayah pedalaman.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta turut mendorong penguatan langkah pencegahan melalui peningkatan deteksi dini, intelijen teritorial, dan perlindungan masyarakat pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan. Menurutnya, keamanan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan penanganan Papua.

“Keamanan dan kesejahteraan tidak bisa dipisahkan. Masyarakat Papua membutuhkan ruang hidup yang aman agar aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik dapat berjalan,” kata Sukamta.

Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendorong penyelesaian persoalan Papua melalui pendekatan holistik dengan melibatkan berbagai unsur nasional. Ia menilai dialog dan konsensus dapat menjadi bagian penting dalam membangun perdamaian berkelanjutan.

Penguatan keamanan dan pembangunan perlu berjalan secara beriringan. Kehadiran negara melalui aparat keamanan, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat menjadi fondasi penting untuk memperkuat kepercayaan dan menciptakan stabilitas.

Dengan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, upaya menciptakan Papua yang aman, damai, dan sejahtera dapat terus diperkuat secara berkelanjutan.