JAKARTA – Pemerintah memperkuat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengkaji kemungkinan memperberat sanksi hukum bagi pelaku. Presiden Prabowo Subianto meminta ketentuan mengenai pembakaran hutan dan lahan diperkuat, termasuk wacana menggolongkan pelanggaran tersebut sebagai “terorisme ekologi”.

Presiden Prabowo menyampaikan arahan tersebut saat memimpin rapat terbatas terkait penanganan bencana. Presiden meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendalami ketentuan sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

“Saya katakan itu coba nanti Mensesneg dengan Menteri Hukum didalami supaya masalah sanksi-sanksi hukumnya, mungkin undang-undangnya kita minta ke DPR untuk diperberat bahwa ini kita golongkan terorisme ekologi. Ini sangat serius,” ujar Prabowo.

Presiden juga menegaskan tidak boleh ada lagi pembukaan lahan dengan cara membakar. Pemerintah akan siap membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar praktik pembakaran tidak menjadi pilihan.

Sementara itu, aturan daerah yang masih memberikan ruang terhadap pembakaran lahan juga akan segera dievaluasi.

Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Airlangga, Prof. Suparto Wijoyo mendukung rencana pemerintah memperberat sanksi pelaku pembakaran. Ia menilai bahwa karhutla menimbulkan dampak luas terhadap manusia, fasilitas publik, dan ekosistem sehingga bisa dikualifikasikan sebagai terorisme lingkungan.

“Dengan KUHP baru yang rumusannya ada di pasal 600 dan 601, bagi saya peristiwa ini harus dikualifikasi bagian dari kejahatan terorisme lingkungan. Iya ini ya terorisme lingkungan,” kata Suparto.

Di sisi penegakan hukum, Kementerian Kehutanan mencatat 31 perkara karhutla di 10 provinsi dengan areal terdampak 3.625 hektare.

Sekretaris Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan Lukita Awang Nistyantara mengatakan proses hukum terus berjalan.

“Dari 31 perkara tersebut, sebanyak 22 kasus masih dalam tahap penyelidikan, tujuh kasus dalam penyidikan, dan dua kasus telah diserahkan kepada jaksa,” jelasnya.

Penguatan regulasi, penegakan hukum, pencegahan, serta operasi pemadaman menjadi komitmen pemerintah, sehingga kebakaran hutan bisa segera diatasi, sekaligus dapat dicegah di waktu mendatang. Langkah terpadu tersebut menjadi bagian dari upaya melindungi masyarakat, lingkungan, dan sumber daya alam Indonesia secara berkelanjutan.

Oleh : Jonathan Janoel*)

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi persoalan serius di Indonesia, khususnya pada September 2026 ini. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan munculnya titik api dan luas wilayah yang terbakar, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, keselamatan transportasi, kerusakan ekosistem, hingga potensi gangguan terhadap negara-negara di kawasan. Dalam konteks tersebut, wacana untuk melihat karhutla sebagai bentuk “terorisme ekologi” mulai mendapatkan perhatian dalam diskusi hukum dan kebijakan.

Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan meminta agar ketentuan mengenai sanksi bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan didalami. Pemerintah juga membuka kemungkinan penguatan regulasi melalui perubahan undang-undang dengan melibatkan DPR. Prabowo menyampaikan bahwa pembakaran hutan dan lahan merupakan persoalan yang sangat serius sehingga diperlukan instrumen hukum yang lebih kuat. Pemerintah juga menegaskan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar tidak boleh terus menjadi pilihan, sementara kebutuhan masyarakat untuk membuka lahan dapat dibantu melalui cara yang tidak menimbulkan kebakaran.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya ditempatkan sebagai persoalan pemadaman ketika api sudah muncul. Aspek pencegahan, penegakan hukum, pengawasan terhadap korporasi, serta penguatan kemampuan mitigasi juga menjadi bagian penting. Pada saat yang sama, Presiden meminta agar dugaan pelanggaran oleh korporasi tidak berhenti pada sanksi administratif, tetapi tetap ditelusuri apabila terdapat unsur pidana.

Gagasan tersebut memiliki konteks yang lebih luas karena penanganan karhutla selama ini menghadapi persoalan berulang. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Lukita Awang Nistyantara menyampaikan 31 perkara karhutla yang ditangani di 10 provinsi dengan luas areal terdampak sekitar 3.625 hektare. Dari jumlah tersebut, 22 perkara masih berada pada tahap penyelidikan, tujuh perkara dalam penyidikan, dan dua perkara telah diserahkan kepada jaksa. Perkara yang ditangani juga mencakup perorangan, korporasi, yayasan, maupun kombinasi antara perorangan dan korporasi.

Penegakan hukum menjadi penting karena tanggung jawab pencegahan karhutla tidak hanya berada pada pemerintah. Pemegang izin usaha juga memiliki kewajiban melakukan perlindungan dan pencegahan kebakaran di wilayah kerjanya. Kewajiban tersebut antara lain mencakup patroli, deteksi dini titik panas, penyediaan sarana pemadaman, pembentukan regu pemadam, pelaporan, serta koordinasi dengan masyarakat dan pihak terkait. Ketika kewajiban tersebut tidak dijalankan, instrumen sanksi administratif dapat diterapkan dan dalam kondisi tertentu dapat berlanjut pada pembekuan hingga pencabutan izin.

Dari perspektif hukum lingkungan, Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Airlangga Prof. Suparto Wijoyo sebelumnya menyatakan bahwa karhutla yang menimbulkan dampak luas dapat dikualifikasikan sebagai “terorisme lingkungan”. Argumentasi tersebut didasarkan antara lain pada sifat korban yang massal, tidak hanya manusia tetapi juga satwa, tumbuhan, dan keanekaragaman hayati. Dampak asap juga dapat mengganggu fasilitas publik, transportasi, pelayanan kesehatan, mobilitas masyarakat, serta kegiatan ekonomi.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan istilah “terorisme ekologi” tidak semata-mata berkaitan dengan besarnya api yang muncul. Ukuran yang lebih luas adalah konsekuensi yang ditimbulkan ketika kebakaran dilakukan secara sengaja atau terjadi akibat kelalaian yang serius, kemudian menghasilkan kerusakan terhadap manusia, lingkungan, dan kepentingan publik dalam skala besar. Karena itu, pembahasan mengenai kategorisasi hukum perlu tetap disertai pembuktian unsur pidana dan kepastian mengenai penerapan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, pendekatan ekologis juga diperlukan agar penanganan tidak berhenti setelah api padam. Karhutla dapat meninggalkan kerusakan terhadap ekosistem, terutama pada kawasan gambut dan hutan yang membutuhkan waktu panjang untuk pulih. Pencegahan melalui pemantauan titik panas, patroli lapangan, pembasahan gambut, pengelolaan tata air, operasi modifikasi cuaca, serta kesiapan pemadaman udara dan darat menjadi bagian dari rangkaian mitigasi yang saling berkaitan.

Skala dampak tersebut terlihat dari kondisi kesehatan dan lingkungan yang ikut terdampak. Laporan terbaru menyebut lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan di tujuh provinsi terdampak. Asap juga menimbulkan dampak lintas batas, sehingga persoalan karhutla memiliki dimensi kesehatan publik dan hubungan regional. Kondisi cuaca kering yang dipengaruhi El Nino turut membuat periode rawan kebakaran berlangsung lebih panjang, sehingga kesiapan pemerintah dan masyarakat perlu dipertahankan hingga kondisi kembali normal.

Respons lapangan pun dilakukan melalui berbagai instrumen. Operasi pemadaman darat dilengkapi dengan water bombing dan operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengendalikan titik api. Penggunaan teknologi pemantauan satelit juga menjadi bagian penting karena informasi hotspot dapat digunakan untuk menentukan prioritas patroli dan mempercepat pengerahan sumber daya.

Dengan demikian, wacana “terorisme ekologi” dapat ditempatkan sebagai bagian dari pembahasan mengenai penguatan instrumen hukum menghadapi karhutla. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kejelasan aturan, kualitas pembuktian, konsistensi penegakan hukum, kemampuan pencegahan, serta pemulihan lingkungan. Penanganan karhutla pada akhirnya membutuhkan pendekatan terpadu yang menggabungkan hukum, teknologi, kesiapsiagaan bencana, pengawasan usaha, dan perlindungan masyarakat. Dengan kerangka tersebut, upaya menghadapi karhutla tidak hanya berorientasi pada memadamkan api, tetapi juga mencegah kejadian berulang dan mengurangi dampak jangka panjang terhadap manusia maupun lingkungan.

)* Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh : Jonathan Janoel *)

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menjadi contoh nyata bahwa persoalan lingkungan dapat berekspansi menjadi krisis multidimensi. Asap pekat yang ditimbulkan tidak hanya memicu masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga mengancam ekonomi, keselamatan publik, hingga memicu ketegangan regional akibat kabut asap lintas negara. Karena itu, gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji penggolongan pelaku karhutla sebagai “terorisme ekologi” patut dibaca sebagai bagian dari pembahasan penguatan instrumen hukum yang fundamental, bukan sekadar perubahan istilah. Pertanyaannya, bagaimana gagasan tersebut diterjemahkan menjadi aturan yang jelas, dapat dibuktikan secara yuridis, dan berfokus melindungi masyarakat luas.

Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum mendalami sanksi bagi pelaku pembakaran lahan. Arahan ini mencakup kemungkinan memperberat ancaman hukuman dalam undang-undang dengan melibatkan DPR. Presiden juga menyoroti perlunya meninjau ulang aturan daerah yang kerap memberikan kelonggaran terhadap praktik pembakaran lahan skala kecil. Presiden menegaskan bahwa pembukaan lahan tidak seharusnya lagi dilakukan dengan cara membakar yang berisiko tinggi. Sebagai solusi, pemerintah berkomitmen hadir membantu masyarakat kecil membuka lahan dengan cara yang aman dan berbasis teknologi pertanian, sehingga himpitan ekonomi tidak lagi menjadi pembenar bagi perusakan lingkungan.

Dalam perspektif hukum lingkungan, wacana ini mendapat resonansi positif. Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Airlangga, Prof. Suparto Wijoyo, menyatakan bahwa karhutla dengan dampak destruktif luas sangat layak dikualifikasikan sebagai terorisme lingkungan. Ia menilai karhutla yang terus berulang bukan semata karena kekurangan regulasi di atas kertas, melainkan bermuara pada persoalan konsistensi penegakan hukum di lapangan. Ia mengaitkan pandangan tersebut dengan ketentuan Pasal 600 dan 601 KUHP baru, serta tren global dalam perkembangan pengaturan tindak pidana kejahatan korporasi yang berdampak luas terhadap ekosistem.

Meski wacana “terorisme ekologi” memiliki dimensi hukum yang valid, penerapannya kelak tetap membutuhkan batasan unsur pidana yang ketat dan terukur. Tidak setiap insiden kebakaran otomatis dapat dilabeli terorisme. Penegak hukum tetap memikul beban untuk membuktikan perbuatan material, kesengajaan atau kelalaian fatal, hubungan sebab akibat yang jelas, serta skala dampak kerugian yang ditimbulkan. Kepastian ini sangat penting agar penegakan hukum berpotensi kuat dan tepat sasaran, sekaligus tidak menimbulkan ketidakjelasan yang berisiko mengkriminalisasi masyarakat adat yang tidak memiliki niat destruktif.

Pada sisi implementasi penegakan hukum, negara sesungguhnya tidak tinggal diam. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Lukita Awang Nistyantara, menyampaikan bahwa Kementerian Kehutanan saat ini menangani 31 perkara karhutla yang tersebar di 10 provinsi, dengan total areal terdampak mencapai 3.625 hektare. Sebanyak 22 perkara berada pada tahap penyelidikan intensif, tujuh perkara naik ke penyidikan, dan dua perkara telah diserahkan kepada pihak kejaksaan. Perkara-perkara tersebut membuktikan kejahatan ini lintas batas aktor; melibatkan perorangan, korporasi, entitas yayasan, maupun kombinasi sistematis di antara perorangan dan korporasi.

Penanganan kasus tersebut menunjukkan bahwa penguatan hukum tidak selalu harus menunggu lahirnya kategori kejahatan baru. Instrumen hukum yang tersedia saat ini telah digunakan secara proporsional. Kemenhut mengingatkan bahwa pemegang perizinan memiliki kewajiban melekat untuk melakukan pencegahan, seperti patroli rutin, deteksi dini titik api, menyediakan sarana pemadaman, hingga pemulihan lahan pasca-kebakaran. Pelanggaran terhadap kewajiban vital ini dapat berujung pada sanksi administratif berat, mulai dari pembekuan hingga pencabutan izin operasi sesuai aturan.

Dari sudut pandang sains, perspektif ekologis memperkuat alasan mengapa tindakan pencegahan harus senantiasa berjalan bersamaan dengan penindakan. Pakar Ekologi SITH ITB, Dr. Elham Sumarga, menjelaskan bahwa risiko karhutla diperbesar oleh kombinasi fenomena alam dan kerusakan buatan manusia: El Nino, kemarau panjang, suhu tinggi, dan kondisi lahan gambut yang terdegradasi. Gambut yang sengaja dikeringkan dapat berubah menjadi akumulasi bahan bakar dalam hamparan luas. Lebih berbahayanya, kebakaran lahan gambut sering berlangsung di bawah permukaan tanah sehingga amat sulit dideteksi dari udara dan dipadamkan.

Merespons kompleksitas tantangan tersebut, pergerakan pemerintah saat ini berjalan serentak pada beberapa jalur. Kementerian Kehutanan terus memperkuat operasi gabungan pemadaman darat dan udara, pengerahan helikopter water bombing, intensifikasi patroli udara, pembasahan lahan rawan, serta pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Berdasarkan sistem pemantauan SiPongi, intervensi ini membuahkan hasil nyata. Titik panas (hotspot) nasional dengan tingkat kepercayaan tinggi berhasil diturunkan dari 1.037 titik menjadi 479 titik. Penurunan ini adalah perkembangan positif, meski kesiapsiagaan di wilayah rentan harus tetap dijaga.

Mewacanakan karhutla sebagai “terorisme ekologi” merupakan lompatan paradigma yang tegas untuk memperkuat komitmen negara melindungi rakyat dan lingkungan. Karhutla tidak dapat lagi dipandang sebagai musibah biasa, terlebih saat dampaknya secara nyata mencabut hak warga atas udara bersih dan merusak roda ekonomi. Langkah komprehensif untuk memperkuat aturan, pemberian sanksi, dan peningkatan fasilitas pencegahan menunjukkan arah kebijakan yang berpusat pada keberlanjutan ekologi. Ke depan, konsistensi pelaksanaan di lapangan serta kejelasan koordinasi antarlembaga mutlak dijaga agar penindakan hukum, operasi pemadaman, dan fase pemulihan berjalan cepat dan terpadu.

)* Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kebijakan Pemerintah

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memperkuat kendali pemerintah atas tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis untuk memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional. Kebijakan tersebut diarahkan tidak sekadar meningkatkan ekspor, tetapi juga menjaga pasokan domestik, memperkuat devisa, mendorong hilirisasi, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis, pemerintah mengatur ekspor komoditas strategis dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, stabilitas ekonomi, serta kebutuhan dalam negeri. Tahap awal mencakup batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi atau ferro alloy.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat langsung bagi kepentingan rakyat. Pemerintah kemudian membangun sistem tata kelola ekspor yang lebih terintegrasi, termasuk melalui BUMN yang ditunjuk sebagai pelaksana ekspor komoditas strategis.

“Pemerintah memastikan devisa yang berasal dari aktivitas ekspor dapat memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian domestik dan memperkuat fondasi ekonomi nasional”, Tegas Presiden.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa pengaturan tersebut ditujukan untuk memastikan ekspor komoditas SDA strategis berlangsung tertib, transparan, dan akuntabel.

“Kemendag menerapkan berbagai instrumen pengaturan ekspor untuk memastikan pelaksanaan ekspor komoditas SDA strategis oleh BUMN Ekspor berjalan tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Budi.

Pemerintah juga memastikan kebijakan pengendalian ekspor tidak berarti menghentikan aktivitas perdagangan luar negeri. Justru, ekspor tetap diarahkan agar menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar melalui peningkatan nilai tambah dan hilirisasi.

Data BPS menunjukkan nilai ekspor Indonesia sepanjang Januari – Juli 2026 mencapai US$167,03 miliar, meningkat 4,43 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Juli 2026 saja, ekspor mencapai US$26,22 miliar atau tumbuh 6,05 persen secara tahunan. Neraca perdagangan Januari – Juli 2026 juga masih mencatat surplus US$3,70 miliar.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kemendag Tommy Andana menyampaikan bahwa tata kelola ekspor diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekspor dan kebutuhan dalam negeri. Kebijakan tersebut sekaligus mendukung hilirisasi, peningkatan nilai tambah, dan stabilitas ekonomi nasional.

Dengan penguatan kendali ekspor, pemerintah berupaya memastikan kekayaan alam Indonesia tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi saat dijual ke pasar global, tetapi juga memberikan dampak lebih luas bagi industri dalam negeri, penerimaan negara, investasi, serta kesejahteraan masyarakat.

Jakarta – Pemerintah membuka peluang memperluas pasar ekspor sekaligus menambah cakupan komoditas strategis yang dikelola dalam tata kelola perdagangan nasional. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat daya saing produk Indonesia, meningkatkan kepercayaan mitra dagang, serta mengoptimalkan kontribusi ekspor terhadap perekonomian nasional.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso mengatakan penerapan Manajemen Perdagangan Strategis atau Strategic Trade Management (STM) dapat menjadi instrumen untuk memperkuat sistem perdagangan sekaligus membuka akses pasar internasional yang lebih luas bagi pelaku usaha Indonesia, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“STM dapat mendukung program prioritas Kemendag, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan Dari Lokal untuk Global,” ujar Budi.

Menurut Budi, penerapan STM yang berbasis Resolusi Dewan Keamanan PBB 1540 dapat meningkatkan keyakinan mitra dagang terhadap produk nasional. Kerangka tersebut juga diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara keamanan perdagangan, daya saing dunia usaha, serta kemudahan akses terhadap pasar dan teknologi.

“Di pasar internasional, STM juga berpeluang meningkatkan kepercayaan mitra dagang dan membuka peluang bagi dunia usaha Indonesia, termasuk UMKM, untuk masuk pasar global,” kata Budi.

Sejalan dengan upaya memperluas akses ekspor, pemerintah juga membuka kemungkinan penambahan komoditas sumber daya alam strategis yang dikelola PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Saat ini, tata kelola ekspor strategis tahap awal mencakup batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2026.

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi mengatakan komoditas strategis dapat ditambah dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, stabilitas ekonomi, kebutuhan dalam negeri, dan pengolahan sumber daya alam.

“Jadi kira-kira batasan yang sudah ada di PP 24. Nah bagaimana ini menuangkannya? Memang PP 24 itu sudah menentukan tiga komoditas yang ada. Tetapi apakah di luar itu tiga komoditas ini bisa ditambahkan? bisa,” kata Elen.

Pemerintah juga menyiapkan integrasi sistem lintas kementerian dan lembaga untuk meningkatkan visibilitas aktivitas ekspor. Integrasi tersebut mencakup sistem perdagangan, kepabeanan, pertambangan, serta sistem terkait lainnya sehingga pengelolaan komoditas strategis dapat dilakukan secara lebih terukur.

Dengan kombinasi perluasan pasar ekspor, penguatan tata kelola, dan pengembangan cakupan komoditas strategis, pemerintah menempatkan perdagangan internasional sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat nilai ekonomi sumber daya nasional sekaligus meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global.

Oleh: Dwi Saputri)*

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil hutan, tambang, hingga komoditas pertanian yang bernilai tinggi di pasar internasional. Potensi besar ini bukan hanya menjadi penopang ekonomi, tetapi juga peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Namun, tingginya permintaan global terhadap komoditas strategis menuntut adanya tata kelola yang transparan dan berkelanjutan. Dengan penguatan sistem ekspor yang terarah, kekayaan alam tidak sekadar menjadi bahan mentah yang dijual keluar negeri, melainkan dapat diolah menjadi nilai tambah yang memperkuat fondasi perekonomian nasional sekaligus menjaga kepentingan generasi mendatang.

Besarnya penerimaan negara membuat Presiden Prabowo bertekad untuk memperluas skema pengawasan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero/DSI) dengan menambahkan lebih banyak jenis komoditas mulai 1 Januari 2027. Kebijakan tersebut bertujuan membenahi tata kelola perdagangan luar negeri sekaligus mencegah praktik manipulasi laporan ekspor yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Prabowo mengungkapkan, praktik under-invoicing dan transfer pricing yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade telah menyebabkan kebocoran pendapatan negara dalam jumlah besar. Dalam kurun 34 tahun, nilai kekayaan negara yang hilang akibat manipulasi laporan ekspor diperkirakan mencapai US$908 miliar atau sekitar Rp15.000 triliun.

Besarnya potensi kebocoran tersebut menunjukkan pentingnya penguatan pengawasan terhadap perdagangan komoditas strategis. Tata kelola ekspor tidak hanya berkaitan dengan administrasi perdagangan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memastikan kekayaan sumber daya alam memberikan penerimaan yang optimal bagi negara.

Sebelumnya, kebijakan ekspor satu pintu telah dibahas bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Dari pembahasan tersebut, pemerintah menyepakati penerapan sistem ekspor satu pintu berbasis DSI untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan transaksi ekspor. Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memantau seluruh alur transaksi ekspor secara lebih transparan dan berpotensi meningkatkan penerimaan negara sekurang-kurangnya 30 persen.

Kebijakan ekspor satu pintu juga telah memiliki pijakan hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Saat ini, terdapat tiga komoditas yang dikelola ekspornya oleh PT DSI, yakni batu bara, kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), serta ferro alloy atau feronikel. Penerapan secara bertahap memberikan ruang untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sebelum cakupannya diperluas ke komoditas strategis lainnya.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan skema ekspor sumber daya alam (SDA) satu pintu melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak otomatis diberlakukan terhadap seluruh komoditas strategis dan tidak dimaksudkan untuk menutup ruang bagi sektor swasta. Pelaku usaha swasta tetap dapat mengekspor komoditas di luar skema tersebut dengan memenuhi persyaratan perizinan, standar, dan ketentuan ekspor yang berlaku.

Budi menambahkan, penerapan ekspor satu pintu perlu mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari kebutuhan dalam negeri, stabilitas ekonomi, kontribusi terhadap devisa, nilai strategis komoditas, hilirisasi, struktur pasar, hingga penguasaan rantai pasok. Dengan pertimbangan tersebut, skema ekspor satu pintu tidak dapat diberlakukan secara otomatis terhadap seluruh komoditas yang nantinya dikategorikan sebagai komoditas strategis.

Pendekatan yang terukur penting agar penguatan pengawasan tidak menimbulkan hambatan baru bagi kegiatan perdagangan. Pemerintah perlu memastikan mekanisme yang diterapkan tetap memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus menjaga kepentingan nasional. Dengan demikian, upaya menutup celah kebocoran ekonomi dapat berjalan beriringan dengan keberlangsungan kegiatan ekspor dan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Selain memperkuat pengawasan, sistem ekspor satu pintu dapat menjadi momentum untuk membangun basis data perdagangan komoditas yang lebih akurat dan terintegrasi. Pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai volume, nilai, tujuan ekspor, hingga pergerakan harga komoditas strategis di pasar internasional. Data tersebut dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan perdagangan, menjaga ketersediaan pasokan dalam negeri, serta mengoptimalkan penerimaan negara.

Pengawasan transaksi yang lebih terintegrasi juga diharapkan dapat mempersempit ruang bagi praktik under-invoicing, manipulasi dokumen, maupun transaksi tidak wajar yang berpotensi mengurangi penerimaan negara. Pada saat yang sama, transparansi tata kelola perlu diimbangi dengan kepastian regulasi sehingga pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ekspor sesuai ketentuan tetap memiliki ruang untuk berkembang.

Ekspor satu pintu dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat tata kelola perdagangan komoditas strategis sekaligus menutup celah kebocoran ekonomi. Keberhasilan kebijakan tersebut akan bergantung pada konsistensi pengawasan, transparansi sistem, ketepatan dalam menentukan komoditas strategis, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaannya.

Langkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola ekspor patut diapresiasi sebagai upaya memastikan kekayaan sumber daya alam memberikan manfaat yang lebih optimal bagi negara dan masyarakat. Dengan pelaksanaan yang transparan, terukur, dan tetap memperhatikan iklim usaha, kebijakan ekspor satu pintu diharapkan mampu memperkuat penerimaan negara, mendukung hilirisasi, menjaga kepentingan nasional, serta mengurangi potensi kebocoran nilai ekonomi komoditas strategis demi memperkuat fondasi perekonomian nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi

Oleh: Ricky Rinaldi*)

Langkah berani pemerintah dalam menata dan mengendalikan ekspor komoditas strategis merupakan keputusan visioner yang sangat tepat demi menjaga kedaulatan serta ketahanan ekonomi Indonesia di masa depan. Di tengah fragmentasi geopolitik global dan dinamika rantai pasok dunia yang rapuh, membiarkan sumber daya alam mentah terus mengalir ke luar negeri tanpa nilai tambah domestik adalah kekeliruan masa lalu yang tidak boleh diulang. Kebijakan pengendalian ekspor bukan bentuk proteksionisme sempit, melainkan strategi kedaulatan industri guna memastikan kekayaan bumi Nusantara diprioritaskan bagi pasokan industri manufaktur dalam negeri, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta stabilitas ekonomi jangka panjang di berbagai daerah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah berkomitmen penuh mempertahankan dan memperluas pembatasan ekspor komoditas mineral mentah guna mempercepat integrasi hilirisasi nasional. Penegakan disiplin pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation, pengetatan kuota ekspor bijih tambang, serta pengawasan ketat terhadap operasional fasilitas pemurnian terus diperkuat. Kebijakan ini dirancang agar nilai tambah ekonomi dari pengolahan mineral kritis seperti nikel, bauksit, tembaga, dan timah sepenuhnya berputar di dalam negeri dan mendongkrak pendapatan nasional.

Bahlil menjelaskan bahwa pengendalian ekspor menjadi katalis utama bagi terbangunnya ekosistem industri bernilai tinggi, terutama rantai pasok industri kendaraan listrik, panel surya, dan energi bersih masa depan. Pemerintah tidak lagi memposisikan Indonesia sebagai penyedia bahan mentah berharga murah bagi negara maju, melainkan produsen produk manufaktur bernilai tinggi yang berdaya saing global. Keberanian menahan ekspor bahan mentah terbukti melipatgandakan penerimaan negara melalui pajak, royalti, serta devisa hasil ekspor barang jadi, sekaligus membuka ratusan ribu lapangan kerja baru bagi tenaga kerja lokal di berbagai sentra industri daerah.

Pengendalian ekspor komoditas strategis bukan sekadar kebijakan perdagangan biasa, melainkan ikhtiar kebangsaan demi menegakkan kemandirian ekonomi nasional. Pemerintah memberikan pesan yang sangat tegas kepada mitra dagang global bahwa Indonesia terbuka bagi investasi yang membawa alih teknologi dan kemitraan industri yang setara, namun menolak eksploitasi ekstraktif yang meninggalkan kerusakan lingkungan tanpa nilai tambah ekonomi lokal. Ketegasan ini mencerminkan komitmen konstitusional bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat luas.

Menurut Bahlil, keberhasilan hilirisasi di sektor mineral harus direplikasi ke sektor komoditas strategis lainnya, termasuk sektor perkebunan dan perikanan. Penguatan regulasi ekspor minyak kelapa sawit mentah dan produk turunan kelautan diarahkan untuk menjamin keterjangkauan pasokan pangan domestik terlebih dahulu sebelum melayani permintaan pasar internasional.

Strategi pengendalian perdagangan luar negeri ini berjalan selaras dengan agenda penguatan daya tarik investasi industri hilir. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan integrasi antara pembatasan ekspor bahan mentah dan penyediaan insentif penanaman modal berhasil menarik minat investor global untuk membangun pabrik pengolahan di tanah air. Menurutnya, kepastian pasokan bahan baku domestik yang aman dan terjamin menjadi magnet utama bagi para pelaku industri manufaktur global untuk menanamkan modal jangka panjang di Indonesia.

Rosan memaparkan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi bersama kementerian teknis terus menyelaraskan peta jalan hilirisasi pada puluhan komoditas unggulan nasional. Kolaborasi erat dilakukan untuk memfasilitasi perizinan, kesiapan kawasan industri terpadu, dan kepastian pasokan energi hijau bagi smelter serta pabrik pengolahan. Sinergi kebijakan ini membuktikan bahwa pengendalian ekspor dirancang secara matang, terukur, dan didukung oleh ekosistem industri hilir yang siap menyerap komoditas domestik secara optimal.

Keberhasilan penataan ekspor ini juga ditopang oleh percepatan integrasi rantai pasok logistik maritim antarwilayah pelabuhan industri di kawasan timur dan barat Indonesia. Fasilitas pergudangan modern dan pembukaan jalur pelayaran peti kemas langsung untuk ekspor produk manufaktur jadi berhasil memangkas biaya transportasi secara signifikan. Langkah efisiensi logistik ini memastikan produk hilirisasi kebanggaan nasional memiliki daya saing harga yang tangguh di pasar global tanpa harus bergantung pada pelabuhan transit perantara negara lain.

Ditinjau dari kacamata analitis makroekonomi, pengendalian ekspor komoditas primer menghindarkan Indonesia dari jebakan kutukan sumber daya alam yang kerap merugikan negara berkembang. Transformasi dari ekonomi berbasis komoditas mentah menjadi ekonomi manufaktur bernilai tambah tinggi memperkuat struktur neraca perdagangan secara berkelanjutan, menstabilkan nilai tukar rupiah, dan memperbesar kapasitas penerimaan fiskal untuk membiayai program pembangunan kesejahteraan sosial.

Penguatan daya tahan ekonomi ini turut melindungi industri dalam negeri dari gejolak fluktuasi harga komoditas dunia, sehingga manufaktur dapat merencanakan produksi dan penyerapan tenaga kerja secara jauh lebih stabil.

Di sisi lain, peran aktif pelaku industri swasta nasional, BUMN, dan asosiasi pengusaha menjadi pilar penopang yang sangat vital. Kalangan dunia usaha didorong untuk terus meningkatkan kapasitas riset dan inovasi teknologi pemrosesan agar produk olahan dalam negeri memenuhi standar kualitas global. Kemitraan strategis yang harmonis antara regulator, investor industri hilir, dan pelaku UMKM lokal di sekitar kawasan industri memastikan bahwa efek pengganda ekonomi hilirisasi benar-benar menetes ke lapisan masyarakat terbawah.

Dengan demikian, langkah tegas pemerintah dalam mengendalikan ekspor komoditas mentah merupakan bukti nyata kehadiran negara yang berpihak pada masa depan ekonomi bangsa. Penguatan hilirisasi terpadu, jaminan kepastian pasokan bahan baku domestik, penegakan regulasi perdagangan yang berwibawa, serta penciptaan lapangan kerja bernilai tambah tinggi adalah fondasi kokoh menuju cita-cita Indonesia Emas. Tujuannya adalah memastikan kekayaan sumber daya alam Nusantara menjadi motor kemakmuran hakiki bagi seluruh rakyat Indonesia di bawah naungan Sang Saka Merah Putih.

*)Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam mengawal penanganan korban dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satunya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pengawalan dilakukan dengan memastikan korban memperoleh pemeriksaan dan perawatan medis secara optimal, termasuk melalui rujukan ke fasilitas kesehatan dengan dukungan tenaga medis yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasien.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya telah meminta pelibatan dokter spesialis neurologi hingga psikiater anak untuk menangani siswi korban dugaan keracunan MBG yang dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta. Koordinasi juga dilakukan antara RSCM, RS Harapan Kita, dan RS Adam Malik, Medan untuk memastikan pemeriksaan korban berjalan secara komprehensif.

Menurut Budi, tim dari RS Adam Malik telah melakukan pemeriksaan dan tindakan terhadap korban. Penguatan penanganan kemudian dilakukan dengan membawa korban ke RSCM setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turun langsung menemui korban dan keluarga di Karo.

“Karena dilihat bahwa RSCM memiliki kemampuan dokter-dokternya yang jauh lebih lengkap dibandingkan Rumah Sakit Adam Malik,” lanjutnya.

Budi menegaskan, dirinya telah mengumpulkan tim medis RSCM sesuai arahan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Tim tersebut melibatkan dokter spesialis anak, ahli neurologi anak, serta ahli psikiatri anak untuk mendukung pemeriksaan secara menyeluruh.

“Nomor satu, kita ada dokter spesialis anak. Nomor dua, karena ini berkaitan dengan saraf, kita juga memanggil dokter yang profesor yang paling ahli mengenai neurologi anak, itu mengenai saraf anak,” tuturnya.

Pemerintah memastikan pelayanan kesehatan dan kebutuhan obat-obatan bagi korban terpenuhi. Pemerintah juga menyediakan pilihan rujukan ke Medan maupun Jakarta untuk memastikan pelayanan kebutuhan medis lanjutan.

Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Dr. Wahyu Ario Pratomo menilai langkah pemerintah tersebut mencerminkan perhatian dan tanggung jawab terhadap korban.

“Jadi, saya melihat langkah tersebut sebagai bentuk respons tanggung jawab pemerintah yang serius dan berpihak kepada korban,” kata Wahyu.

Penguatan layanan medis, koordinasi lintas fasilitas kesehatan, serta pemantauan langsung menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap korban mendapatkan penanganan yang cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan medis.

JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan penanganan dua siswi asal Kabupaten Karo, Sumatra Utara, yang diduga mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG), dilakukan dengan melibatkan tim ahli dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta.

Kedua siswi, Febiona Br Purba dan Agnesia Parulina Br Sitonga Febiola, kini menjalani perawatan di RSCM setelah sebelumnya mendapat penanganan medis di Sumatra Utara. Pemindahan pasien dilakukan menggunakan pesawat komersial dengan pendampingan orang tua dan tenaga medis.

Budi mengatakan pembentukan tim ahli dilakukan setelah pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah rumah sakit, termasuk RSCM dan RS Harapan Kita, untuk memastikan pasien memperoleh pemeriksaan dan penanganan yang lebih komprehensif.

“Saya sudah mengumpulkan tim RSCM karena sesuai dengan arahan dari Pak Wakil Presiden (Gibran Rakabuming),” kata Budi.

Tim tersebut melibatkan dokter spesialis anak, ahli neurologi anak, psikiater anak, serta dokter yang memiliki keahlian di bidang penyakit dalam. Menurut Budi, pemeriksaan neurologi diperlukan karena terdapat aspek yang berkaitan dengan sistem saraf. Sementara keterlibatan psikiater anak dilakukan agar kondisi pasien dapat diperiksa secara menyeluruh.

Budi mengatakan tim ahli RSCM saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap kedua pasien. Ia memperkirakan hasil pemeriksaan dapat diketahui dalam satu hingga dua hari ke depan.

“Mereka sudah bekerja, harusnya hasilnya sebentar lagi keluar. Kenapa saya tidak mau berspekulasi? Karena lebih baik ahli yang menjawab,” tegasnya.

Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution sebelumnya menyampaikan bahwa pemindahan kedua pasien merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan korban memperoleh pelayanan kesehatan secara optimal.

“Langkah ini dilakukan untuk memastikan pasien mendapat pemeriksaan, dan penanganan medis lebih lanjut secara optimal,” kata Bobby.

Di sisi lain, pemerintah menilai penanganan kasus dugaan keracunan MBG perlu diikuti evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk aspek keamanan pangan dan pengawasan, agar kejadian serupa dapat dicegah.

Pengamat komunikasi Universitas Indonesia Ari Junaedi mengatakan respons pemerintah terhadap korban perlu diteruskan dengan pembenahan tata kelola.

“Pemerintah menunjukkan bahwa negara terus hadir di saat rakyatnya tengah tertimpa musibah,” ujar Ari.

Menurut dia, perhatian terhadap korban harus berjalan beriringan dengan evaluasi sistem dan mekanisme penanganan sehingga respons terhadap persoalan MBG tidak berhenti pada penanganan kasus, tetapi menghasilkan perbaikan kebijakan yang terukur. (*/rls)

Oleh: Yandi Arya Adinegara)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan sosial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak. Karena itu, ketika muncul dugaan keracunan setelah konsumsi makanan MBG di sejumlah daerah, ukuran keberhasilan program tidak hanya dilihat dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari bagaimana keselamatan penerima manfaat dijaga ketika terjadi persoalan di lapangan.

Dalam konteks tersebut, respons pemerintah terhadap korban menjadi bagian penting yang patut diperhatikan. Penanganan medis yang cepat, kepastian pembiayaan, fasilitas rujukan, hingga evaluasi terhadap dapur penyedia makanan menunjukkan bahwa persoalan tidak berhenti pada penanganan gejala, tetapi juga diarahkan pada perbaikan tata kelola.

Di Kabupaten Pati, respons tersebut terlihat dari langkah Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Kabupaten Pati yang turun langsung menangani korban dugaan keracunan MBG. Wakil Kepala BGN Trenggono bersama Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra meninjau korban yang dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan setelah muncul keluhan kesehatan dari penerima manfaat.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pati mencatat 269 orang mengalami gejala setelah mengonsumsi makanan yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gembong 1. Sebagian korban menjalani rawat inap, sementara lainnya mendapatkan perawatan jalan.

Trenggono memastikan seluruh biaya penanganan medis korban ditanggung melalui kolaborasi BGN dan pemerintah daerah. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar korban dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terbebani persoalan pembiayaan. Dari perspektif sosial, kepastian semacam ini penting karena keluarga seharusnya dapat memusatkan perhatian pada pemulihan anak, bukan memikirkan kemampuan membayar biaya perawatan.

Respons pemerintah juga tidak berhenti pada korban. BGN menjatuhkan sanksi penghentian sementara terhadap SPPG Gembong 1 sambil melakukan evaluasi. Pengawasan terhadap dapur penyedia makanan pun akan diperketat melalui pemeriksaan virtual dan kunjungan langsung.

Langkah tersebut memperlihatkan bahwa keselamatan penerima manfaat membutuhkan sistem pengawasan yang berjalan dari hulu hingga hilir. Makanan yang sampai ke tangan anak bukan sekadar produk akhir, melainkan hasil dari rangkaian proses yang mencakup pemilihan bahan, penyimpanan, pengolahan, kebersihan dapur, distribusi, hingga waktu makanan dikonsumsi.

Persoalan serupa juga terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dalam penanganan korban dugaan keracunan MBG di daerah tersebut, pemerintah memberikan perhatian terhadap kebutuhan pemeriksaan lanjutan bagi korban yang kondisinya membutuhkan penanganan lebih komprehensif.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa seorang siswi korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta atas arahan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rujukan tersebut dilakukan karena RSCM memiliki dukungan dokter dengan keahlian yang lebih lengkap. Tim medis yang dilibatkan mencakup dokter spesialis anak, ahli neurologi anak, serta psikiater anak.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penanganan korban tidak selalu dapat diseragamkan. Ketika kondisi tertentu membutuhkan pemeriksaan lebih mendalam, rujukan ke fasilitas kesehatan dengan kemampuan spesialistik menjadi bagian dari mekanisme perlindungan terhadap pasien.

Di sisi lain, langkah tegas terhadap dapur yang diduga menjadi sumber persoalan juga mendapat perhatian dari parlemen. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengapresiasi keputusan BGN menghentikan sementara operasional dapur yang diduga berkaitan dengan kasus keracunan. Menurutnya, tindakan tersebut menunjukkan bahwa setiap kelalaian dalam pengelolaan makanan bagi penerima manfaat perlu mendapat respons yang tegas.

Yahya juga menilai pengawasan menjadi aspek yang masih perlu diperkuat dalam pelaksanaan MBG. Ia mendorong keterlibatan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Kesehatan, BPOM, pemerintah daerah, dinas kesehatan, sekolah hingga orang tua murid, sehingga pengawasan tidak hanya bertumpu pada satu institusi.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan kasus tidak semestinya berhenti pada pemberian sanksi. Yang lebih penting adalah memastikan adanya mekanisme pencegahan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi. Dengan cakupan MBG yang semakin luas, pengawasan berlapis menjadi kebutuhan agar standar keamanan pangan dapat diterapkan secara konsisten di setiap dapur.

Dalam perspektif sosial, pendekatan tersebut juga penting untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan program dan perlindungan penerima manfaat. Program yang menyasar anak-anak membutuhkan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi karena kelompok tersebut merupakan penerima manfaat yang harus memperoleh perlindungan maksimal.

Kasus dugaan keracunan tersebut menjadi ujian bagi tata kelola program sekaligus kesempatan untuk memperkuat pelaksanaannya. Respons cepat terhadap korban, jaminan pembiayaan, penyediaan layanan rujukan, serta evaluasi terhadap sumber persoalan merupakan rangkaian yang saling melengkapi.

Dalam perspektif sosial, kepercayaan publik terhadap program besar seperti MBG dibangun bukan karena tidak adanya persoalan, melainkan dari kemampuan menghadapi persoalan secara terbuka, cepat, dan bertanggung jawab. Ketika keselamatan anak ditempatkan sebagai prioritas, evaluasi dilakukan setelah kejadian, dan perbaikan sistem terus berjalan, maka program dapat berkembang dengan standar perlindungan yang semakin kuat.

)*Penulis Merupakan Pengamat Sosial