Jakarta – Pemerintah memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 terus berjalan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan dan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa perkembangan APBN hingga akhir Agustus 2026 menunjukkan kinerja yang relatif sesuai dengan arah yang telah direncanakan pemerintah.

“Perjalanan APBN-nya relatively on track,” ujar Suahasil.

Menurutnya, pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan pendapatan dan belanja negara agar pelaksanaan anggaran tetap sejalan dengan target yang telah ditetapkan.

Hingga akhir Agustus 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp2.055,6 triliun atau sekitar 65,2 persen dari target, sementara belanja negara telah mencapai Rp2.295,7 triliun atau sekitar 59,7 persen dari pagu anggaran.

Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN tercatat sekitar Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah terus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.

Suahasil menegaskan bahwa pemerintah tetap menjadikan ketentuan fiskal dalam peraturan perundang-undangan sebagai pedoman utama.

“Kami menggunakan 3 persen sebagai maksimum defisit APBN,” katanya.

Komitmen terhadap disiplin fiskal juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan APBN sebagai instrumen penting untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya,” ujar Presiden.

Presiden juga menekankan pentingnya memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Setiap rupiah harus memiliki tujuan,” tegas Presiden.

Prinsip tersebut menjadi landasan dalam mendorong belanja negara yang semakin efektif, efisien, produktif, dan tepat sasaran, terutama untuk mendukung program prioritas pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah juga terus memperkuat kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui pengawasan terhadap realisasi belanja, optimalisasi penerimaan negara, serta pengelolaan pembiayaan yang prudent.

Langkah tersebut diperlukan agar APBN tidak hanya mampu menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga tetap responsif terhadap dinamika ekonomi nasional maupun global.

Pemerintah berkomitmen menjaga keuangan negara dengan berpedoman pada Undang-Undang, sehingga APBN dapat terus menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh: Dwi Saputri)*

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tetap on track hingga Agustus 2026 menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga kredibilitas fiskal nasional. Hal ini tercermin dari keseimbangan primer yang tetap positif, defisit yang terkendali, serta kinerja pendapatan dan belanja negara yang tetap terjaga. Kondisi tersebut menunjukkan APBN tetap dikelola secara hati-hati di tengah meningkatnya kebutuhan belanja, sekaligus menjalankan perannya dalam mendukung perekonomian dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga akhir Agustus 2026 tetap kuat dan kredibel. Hal tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang tetap positif, defisit yang terkendali, serta realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang masih on track. Hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara tercatat Rp2.055,6 triliun atau sekitar 65 persen dari target. Sementara itu, belanja negara mencapai sekitar Rp2.295 triliun. Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Posisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah masih dapat dikelola dengan tetap menjaga kesehatan fiskal. Keseimbangan primer yang masih berada pada posisi positif juga memberikan gambaran bahwa pengelolaan APBN tetap berada dalam koridor yang terkendali. Hal ini menjadi sinyal positif terhadap kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kesinambungan fiskal.

Dari sisi penerimaan, kinerja APBN juga menunjukkan perkembangan positif. Penerimaan negara hingga akhir Agustus tumbuh 25,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan pajak tumbuh 24,1 persen, sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp210,2 triliun atau tumbuh 7,8 persen. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tumbuh 41,7 persen menjadi Rp435,1 triliun.

Pertumbuhan penerimaan menjadi faktor penting dalam menjaga ruang fiskal ketika belanja negara juga mengalami peningkatan. Hingga Agustus 2026, belanja negara tumbuh 17,1 persen. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp912,4 triliun atau tumbuh 33 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Percepatan belanja diperlukan agar APBN memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, peningkatan realisasi anggaran tetap perlu dibarengi dengan kualitas belanja yang baik, sehingga belanja negara tetap efisien, tepat sasaran, serta bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat.

Langkah pemerintah menjaga keseimbangan antara percepatan belanja dan disiplin fiskal layak mendapat apresiasi. Kebijakan belanja yang ekspansif tetap perlu diarahkan secara terukur agar mampu menggerakkan perekonomian tanpa mengabaikan kesehatan APBN.

APBN juga terus menjalankan fungsi perlindungan masyarakat melalui berbagai program, mulai dari subsidi dan kompensasi, Program Keluarga Harapan (PKH), perlindungan sosial, hingga dukungan terhadap daya beli. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin fiskal juga memastikan kemampuan negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat tetap terjaga.

Dalam menjaga keberlanjutan tersebut, kredibilitas APBN perlu terus dipertahankan melalui penguatan pendapatan negara, peningkatan efektivitas dan produktivitas belanja dengan tetap mengedepankan efisiensi, serta pengelolaan defisit secara sehat dan terkendali. Keseimbangan antara disiplin fiskal dan keberlanjutan program prioritas menjadi penting agar APBN tetap mampu menjalankan fungsi stabilisasi, distribusi, dan pembangunan.

Dari kalangan dunia usaha, Ketua Umum BPP HIPMI Ade Jona Prasetyo memandang positif upaya menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN yang berperan penting dalam mempertahankan kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Kinerja fiskal yang terjaga perlu terus dioptimalkan agar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan investasi, perkembangan dunia usaha, serta penciptaan lapangan kerja.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa kredibilitas fiskal juga memiliki arti penting bagi kepastian dunia usaha. APBN yang sehat dapat menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan pelaku ekonomi sekaligus menciptakan ruang bagi sektor riil untuk terus berkembang. Konsistensi pemerintah dalam menjaga kredibilitas fiskal patut diapresiasi karena stabilitas APBN menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap prospek perekonomian nasional.

Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz juga menilai kondisi fiskal masih relatif terjaga. Peningkatan belanja pemerintah tetap diimbangi dengan pertumbuhan penerimaan negara sehingga pelebaran defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terbatas. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa percepatan belanja pemerintah sejauh ini masih berjalan dalam ruang fiskal yang terkendali.

Kinerja tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga momentum perekonomian hingga akhir tahun. Tantangannya adalah memastikan pertumbuhan penerimaan tetap berlanjut, kualitas belanja semakin baik, dan setiap anggaran yang dikeluarkan mampu menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Defisit yang terkendali, penerimaan yang tumbuh, serta belanja yang terus bergerak menunjukkan APBN hingga Agustus 2026 masih berada pada jalur yang terjaga. Kondisi ini sekaligus mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kredibilitas fiskal di tengah kebutuhan pembangunan dan perlindungan masyarakat yang terus berjalan.

Ke depan, konsistensi tersebut perlu terus dipertahankan dengan menjaga kualitas penerimaan, memastikan belanja semakin produktif dan tepat sasaran, serta mengelola defisit secara prudent. Dengan pengelolaan fiskal yang disiplin dan tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat, APBN diharapkan terus menjadi instrumen yang kredibel untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan memastikan pembangunan memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi

*) Oleh: Nadia Anggraini Kusuma

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Agustus 2026 memberikan gambaran mengenai bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara ekspansi ekonomi dan disiplin fiskal. APBN tidak sekadar menjadi instrumen pembiayaan program pemerintah, tetapi juga berfungsi sebagai penyangga ketika perekonomian menghadapi tekanan eksternal. Karena itu, status APBN yang tetap on track menjadi indikator penting bahwa pemerintah mampu mengelola ruang fiskal secara terukur. Tantangannya bukan hanya memastikan belanja berjalan, melainkan menjaga agar setiap ekspansi fiskal tetap memiliki fondasi penerimaan dan pembiayaan yang kredibel.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Agustus 2026 tetap kuat dan kredibel. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang tetap positif, defisit yang terkendali, serta realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang berjalan sesuai rencana. Hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65 persen dari target, sedangkan belanja negara sekitar Rp2.295 triliun. Dengan realisasi tersebut, defisit APBN berada pada Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga posisi fiskal masih berada dalam koridor yang terukur.

Kinerja penerimaan juga memperkuat gambaran tersebut. Hingga akhir Agustus, penerimaan negara tumbuh 25,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan penerimaan pajak meningkat 24,1 persen. Kepabeanan dan cukai mencapai Rp210,2 triliun atau tumbuh 7,8 persen, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meningkat 41,7 persen menjadi Rp435,1 triliun. Pertumbuhan pada berbagai sumber penerimaan tersebut penting karena memberikan fondasi lebih kuat bagi pemerintah untuk menjalankan belanja negara tanpa mengabaikan keberlanjutan fiskal. Dengan demikian, penguatan penerimaan berjalan beriringan dengan penggunaan anggaran sebagai instrumen untuk menjaga aktivitas ekonomi dan pembiayaan pembangunan.

Perspektif serupa disampaikan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung yang menilai kondisi fiskal Indonesia masih berada pada jalur yang sesuai meskipun ketidakpastian global belum mereda. Juda menyebut pertumbuhan penerimaan negara sekitar 24 persen menjadi salah satu indikator bahwa kondisi fiskal tetap terjaga. “Alhamdulillah, kondisi fiskal kita saat ini on track. Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang sedang kita hadapi, penerimaan negara tumbuh stabil, sekitar 24 persen,” ujar Juda. Menurutnya, selain penerimaan yang tumbuh stabil, belanja negara tetap berperan sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi, sementara defisit fiskal dijaga dalam batas yang aman.

Di sinilah makna disiplin fiskal menjadi lebih substantif daripada sekadar menjaga angka defisit. Pemerintah perlu menggunakan APBN secara cukup responsif untuk menopang pertumbuhan, tetapi pada saat yang sama memastikan pelebaran defisit tetap terkendali. Juda menegaskan pemerintah tetap menjaga defisit fiskal di bawah tiga persen terhadap PDB sebagai bagian dari upaya mempertahankan kesehatan dan kredibilitas APBN. “Kita tetap konsisten di bawah 3 persen,” kata Juda. Komitmen tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan keberlanjutan fiskal sebagai bagian integral dari strategi ekonomi, bukan sasaran yang dikorbankan ketika kebutuhan belanja meningkat.

Keseimbangan antara penerimaan dan belanja juga memperlihatkan bahwa APBN sedang diarahkan untuk bekerja secara produktif. Belanja negara tidak semata-mata dipandang sebagai pengeluaran, tetapi sebagai instrumen yang dapat menjaga konsumsi, mendukung investasi, memperkuat pelayanan publik, dan menciptakan aktivitas ekonomi. Namun, efektivitas belanja tetap bergantung pada kualitas alokasi, ketepatan sasaran, serta kemampuan pemerintah mengendalikan risiko fiskal. Karena itu, pertumbuhan belanja harus dibaca bersamaan dengan pertumbuhan penerimaan dan posisi defisit. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang menentukan apakah APBN mampu menjalankan fungsi stabilisasi sekaligus mendorong pembangunan.

Kondisi tersebut menjadi semakin penting ketika ekonomi global bergerak dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian. Perubahan harga komoditas, dinamika geopolitik, kondisi pasar keuangan, serta perubahan arus modal dapat memengaruhi penerimaan maupun kebutuhan pembiayaan negara. Pemerintah karena itu membutuhkan ruang fiskal yang cukup untuk merespons tekanan tanpa kehilangan kredibilitas di hadapan pasar dan masyarakat. Pengelolaan APBN yang prudent menjadi mekanisme untuk menjaga ruang tersebut tetap tersedia ketika terjadi guncangan ekonomi. Dengan disiplin pada defisit dan optimalisasi penerimaan, pemerintah memiliki fondasi yang lebih kuat untuk mempertahankan stabilitas sekaligus melanjutkan agenda pembangunan.

Lebih jauh, pertumbuhan penerimaan negara menunjukkan pentingnya reformasi administrasi dan optimalisasi basis penerimaan dalam memperkuat kapasitas fiskal. Ketika penerimaan tumbuh lebih cepat, pemerintah memperoleh ruang yang lebih luas untuk membiayai prioritas tanpa sepenuhnya mengandalkan pembiayaan melalui utang. Pada saat yang sama, peningkatan penerimaan perlu berjalan seiring dengan kebijakan belanja yang efisien agar tambahan ruang fiskal menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata. Inilah sebabnya kredibilitas APBN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengumpulkan penerimaan, tetapi juga oleh kualitas penggunaan setiap rupiah anggaran. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan menjadi bagian penting untuk memastikan ekspansi fiskal tetap menghasilkan dampak yang optimal.

*) Analis Kebijakan Fiskal

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat penanganan dampak El Nino dan kekeringan dengan menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi sekaligus menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian.

Upaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan kesiapan pemerintah menghadapi El Nino dan kekeringan.

“Saya sudah cek semua persiapan kita cukup bagus. Kita siap hadapi El Nino,” kata Presiden Prabowo.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian PU melakukan penanganan kekeringan di Sulawesi Selatan melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang dan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sulawesi Selatan, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan, penanganan kekeringan dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak.

“Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Karena itu, penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi dan produktivitas pertanian tetap terjaga,” kata Dody.

Di Kota Makassar, Kementerian PU melalui BPBPK Sulawesi Selatan bersama BPBD Kota Makassar menyalurkan air bersih di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, dan Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo.

Sebanyak 10.000 liter air bersih disalurkan menggunakan satu unit Mobil Tangki Air (MTA) berkapasitas 5.000 liter. Air bersumber dari PDAM Kota Makassar dan disalurkan kepada 400 jiwa di Kelurahan Kapasa serta 230 kepala keluarga atau sekitar 815 jiwa di Kelurahan Rappokalling.

Dukungan juga diberikan untuk sektor pertanian. Di Kabupaten Jeneponto, BBWS Pompengan Jeneberang bersama Dinas PU Kabupaten Jeneponto mendistribusikan air menggunakan tiga unit pompa berkapasitas total 54 liter per detik untuk mengairi lahan sawah seluas 45 hektare.

Kementerian PU akan terus memantau kondisi kekeringan dan menyalurkan dukungan air sesuai kebutuhan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses air bersih serta mendukung keberlanjutan sektor pertanian. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga terus diperkuat agar penanganan di lapangan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari kesiapsiagaan pemerintah dalam menjaga ketersediaan air selama periode kekeringan. (*)

JAKARTA – Pemerintah memperkuat penanganan dampak El Nino dan musim kemarau yang menyebabkan keterbatasan sumber air di sejumlah wilayah. Upaya dilakukan melalui percepatan distribusi air bersih, pemantauan kondisi sumber air, serta koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kesiapan pemerintah menghadapi potensi dampak El Nino. “Saya sudah cek semua persiapan kita cukup bagus. Kita siap hadapi El Nino,” kata Prabowo.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) hingga 17 September 2026 telah menyalurkan sekitar 23,2 juta liter air bersih di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Jawa Tengah, distribusi mencapai sekitar 22,77 juta liter di 12 lokasi dan menjangkau sekitar 314 ribu jiwa. Kabupaten Cilacap menjadi salah satu wilayah dengan penanganan terbesar, dengan sekitar 7,4 juta liter air yang disalurkan sejak Juni untuk memenuhi kebutuhan sekitar 93 ribu jiwa.

Menteri PU , Dody Hanggodo mengatakan pemenuhan air menjadi perhatian pemerintah, terutama ketika debit sumber air mengalami penurunan. “Kekeringan bukan hanya persoalan berkurangnya air, tetapi menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari. Karena itu, Kementerian PU memastikan dukungan air bersih dapat segera diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Di Jawa Timur, hingga 16 September 2026 tercatat 56 kejadian kekeringan di wilayah permukiman. Penanganan menjangkau sekitar 58 ribu jiwa dengan dukungan 15 unit mobil tangki air. Distribusi antara lain dilakukan di Mojokerto dan Pamekasan.

Penanganan juga diperluas ke Sulawesi Barat. Satgas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Nino Kementerian PU telah menyalurkan lebih dari 500 ribu liter air bersih ke Pasangkayu, Mamuju Tengah, dan Mamuju sejak 8 Agustus 2026.

“Kalau untuk total air bersih yang disebarkan itu total lebih dari 500.000 liter dari tiga kabupaten ini,” kata Wakil Ketua Satgas, Faris Rizqi Imaduddin. Menurutnya, distribusi umumnya menggunakan dua unit tangki berkapasitas 4.000 liter setiap penyaluran.

Di Kabupaten Majene, BPBD turut mengintensifkan distribusi air bersih ke kawasan yang mengalami krisis air, termasuk Barane, Banggae Timur. Personel TRC BPBD Majene Wahyuddin mengatakan penyaluran telah dilakukan selama sekitar satu bulan. “Kami melakukan penyaluran air bersih sejak memasuki musim kemarau yang melanda di Kabupaten Majene, khususnya di lingkungan-lingkungan yang kekurangan air bersih,” ujarnya.

Selain distribusi, pemerintah terus mengidentifikasi kebutuhan di lapangan dan menyiapkan dukungan sumber air serta infrastruktur pendukung agar penanganan kekeringan dapat dilakukan secara terkoordinasi dan berkelanjutan.

(*/rls)

Oleh: Ricky Rinaldi*)

Ancaman anomali iklim global seperti fenomena El Nino yang memicu musim kemarau ekstrem dan kekeringan berkepanjangan merupakan tantangan nyata bagi stabilitas ketahanan pangan nasional. Dampak kekeringan tidak hanya menyusutkan debit air waduk dan mengeringkan lahan persawahan produktif, melainkan juga berpotensi memicu lonjakan harga komoditas pangan pokok yang membebani daya beli masyarakat. Menghadapi potensi krisis hidrometeorologi tersebut, percepatan koordinasi terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi benteng pertahanan paling krusial. Langkah antisipatif yang solid ini membuktikan komitmen negara dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan, melindungi kesejahteraan para petani, serta memastikan stabilitas ekonomi makro tetap terkendali dengan baik di seluruh wilayah tanah air.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah merancang peta jalan tanggap darurat kekeringan terstruktur yang dieksekusi secara serentak bersama seluruh kepala daerah di sentra-sentra produksi padi nasional. Optimalisasi program pompanisasi air sungai, pendalaman sumur bor dangkal dan dalam, serta rehabilitasi jaringan irigasi tersier terus digencarkan secara masif. Menurutnya, pemerintah pusat telah mengalokasikan bantuan ribuan unit mesin pompa air dan pipa distribusi ke daerah-daerah terdampak guna menyelamatkan ratusan ribu hektare pertanaman padi yang terancam puso akibat keterbatasan pasokan air baku pertanian.

Amran menjelaskan bahwa keberhasilan mitigasi kekeringan sangat bergantung pada kecepatan respons dinas pertanian daerah dalam memetakan areal sawah yang berada di dekat sumber air permukaan. Pemerintah daerah diminta aktif menggerakkan penyuluh pertanian lapangan dan kelompok tani untuk memaksimalkan jadwal tanam darurat serta memanfaatkan varietas benih padi yang toleran terhadap kekeringan. Melalui strategi pompanisasi yang terintegrasi, potensi penurunan produksi beras nasional dapat diminimalkan, sehingga lumbung-lumbung pangan daerah tetap mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat tanpa harus bergantung pada pasokan impor dari luar negeri.

Penguatan sinergi pusat dan daerah bukan sekadar pembagian bantuan peralatan fisik di atas kertas, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Pemerintah memberikan penegasan yang jelas kepada publik bahwa stabilitas pangan merupakan bagian integral dari kedaulatan nasional yang tidak boleh goyah oleh anomali iklim. Ketegasan pemerintah daerah dalam menjaga alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis dan memastikan kelancaran distribusi pupuk bersubsidi serta sarana produksi pertanian menjadi tolok ukur penting bagi kualitas pelayanan publik birokrasi di tingkat tapak.

Menurut Amran, kesiapsiagaan cadangan beras pemerintah di gudang-gudang Perum Bulog di seluruh pelosok daerah dipastikan berada dalam kondisi aman dan siap didistribusikan sewaktu-waktu. Penyaluran bantuan pangan beras dan operasi pasar murah secara berkala di pasar-pasar tradisional daerah terus dikoordinasikan secara intensif guna meredam spekulasi harga dan mencegah aksi penimbunan oleh pedagang perantara yang memanfaatkan situasi sulit.

Langkah mitigasi kekeringan ini semakin diperkokoh melalui orkestrasi kesiapsiagaan logistik dan modifikasi cuaca lintas instansi. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto mengatakan koordinasi operasional tanggap bencana kekeringan telah diaktifkan di seluruh provinsi yang menetapkan status siaga darurat. Menurutnya, sinergi antara BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta pemerintah daerah menjadi kunci dalam memprediksi puncak kekeringan secara presisi dan menentukan titik sasaran intervensi secara efektif.

Suharyanto memaparkan bahwa BNPB terus mendukung pemerintah daerah melalui pengerahan armada tangki air bersih untuk wilayah pemukiman yang mengalami krisis air minum, pendistribusian tandon penampungan darurat, hingga pelaksanaan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk mengisi volume waduk-waduk pengendali air utama. Satgas gabungan yang melibatkan unsur TNI, Polri, dan BPBD setempat diterjunkan ke desa-desa terisolasi guna memastikan tidak ada warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih layak konsumsi selama periode kemarau berlangsung.

Kecepatan respons penanggulangan kekeringan ini turut diperkuat melalui pemanfaatan sistem pemantauan neraca air wilayah berbasis kecerdasan buatan dan citra satelit cuaca. Sistem terpadu tersebut memungkinkan kementerian teknis dan dinas terkait di daerah mendeteksi tingkat defisit kelembapan tanah secara real time di setiap kecamatan, sehingga pengerahan armada truk tangki air bersih dan mobilisasi mesin pompa bergerak dapat langsung dikirimkan tepat sasaran ke titik-titik krisis sebelum tanaman pangan mengalami kerusakan permanen.

Ditinjau dari perspektif kebijakan publik, soliditas rantai koordinasi antara kementerian pusat dan pemerintah daerah membuktikan hadirnya tata kelola adaptasi perubahan iklim yang matang dan berdaya tahan tinggi. Penghapusan sekat sektoral dan kesiapan alokasi dana belanja tidak terduga pada APBD daerah mempercepat proses pencairan bantuan operasional darurat bagi para petani kecil. Kecepatan tindakan tanggap di tingkat kabupaten dan kota memastikan roda ekonomi pedesaan tetap berputar stabil di tengah tekanan iklim global.

Dengan demikian, langkah terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi El Nino dan kekeringan merupakan manifestasi nyata komitmen negara dalam menjaga kedaulatan pangan bangsa. Pengerahan program pompanisasi air, operasi modifikasi cuaca yang tepat sasaran, pengawalan cadangan beras nasional, serta kecepatan tanggap darurat di tingkat daerah adalah rangkaian ikhtiar terpadu yang saling mengokohkan. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia tetap menikmati kecukupan pangan, kesejahteraan petani terjaga, dan masa depan bangsa tetap terlindungi di bawah naungan Sang Saka Merah Putih.

*)Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis

*) Oleh: Galih Bagus Wiratama

El Nino dan kekeringan bukan lagi sekadar fenomena iklim yang dibaca melalui peta dan angka, melainkan ancaman nyata terhadap pangan, energi, air bersih, hingga pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pada 2026, BMKG memprediksi El Nino bertahan hingga awal 2027, sementara sebagian besar wilayah Indonesia menghadapi kemarau lebih kering dan lebih panjang dari normal. Kondisi tersebut menuntut pemerintah bergerak sebelum krisis air berubah menjadi gangguan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Karena itu, pendekatan yang dibutuhkan bukan sekadar respons darurat, melainkan mitigasi yang cepat, terukur, berbasis data, dan melibatkan lintas sektor secara konsisten.

Dalam kerangka itu, langkah BMKG memperkuat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menjadi instrumen penting untuk mengurangi risiko kekeringan dan karhutla. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa dukungan tersebut diarahkan pada dua kebutuhan strategis, yakni menjaga ketersediaan air melalui pengisian waduk dan membasahi kawasan rentan agar tidak mudah terbakar. Pada akhir Juli 2026, BMKG menyebut Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah sebagai wilayah prioritas risiko karhutla, sementara operasi juga terus disesuaikan dengan dinamika atmosfer dan kebutuhan daerah. Artinya, OMC ditempatkan sebagai bagian dari sistem mitigasi, bukan tindakan tunggal yang berdiri sendiri.

Lebih jauh, nilai strategis OMC terletak pada kemampuannya menghubungkan kebutuhan air dengan kepentingan multisektor. Pengisian waduk tidak hanya berkaitan dengan pertanian, tetapi juga menjamin pasokan air bersih dan menjaga kapasitas pembangkit listrik tenaga air. BMKG mencatat OMC sepanjang 2026 telah digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pembasahan gambut dan pengisian waduk, menunjukkan bahwa modifikasi cuaca dapat diarahkan sesuai kebutuhan mitigasi. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada ketersediaan awan, kondisi atmosfer, serta koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan operator sumber daya air.

Selanjutnya, kebijakan mitigasi perlu diterjemahkan ke tingkat daerah melalui pemetaan kebutuhan dan kerentanan yang lebih presisi. Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Yanyan Ruchyansyah menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan air permukaan berbagai sektor usaha, wilayah rawan kekeringan, serta optimalisasi seluruh sumber air yang tersedia. Langkah tersebut relevan bagi Lampung karena daerah ini memiliki posisi penting dalam produksi pangan nasional sekaligus pertumbuhan industri dan perkebunan. Dengan basis data tersebut, pemerintah daerah dapat menentukan prioritas distribusi air, mengantisipasi tekanan pada sektor produksi, dan mencegah persaingan penggunaan air ketika kemarau mencapai titik kritis.

Selain itu, ketahanan pangan harus dipandang sebagai persoalan tata kelola air. Ketika curah hujan menurun dan periode tanpa hujan memanjang, produktivitas pertanian tidak cukup dijaga hanya dengan perluasan lahan atau peningkatan input produksi. Pemerintah perlu memastikan jaringan irigasi berfungsi, waduk dikelola secara disiplin, sumber air alternatif dipetakan, dan kalender tanam disesuaikan dengan prakiraan musim. BMKG sendiri merekomendasikan penyesuaian jadwal tanam, pemilihan varietas yang lebih tahan kekeringan, serta perbaikan jaringan distribusi air sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi puncak kemarau 2026.

Di sisi lain, pencegahan karhutla harus bergerak dari pola pemadaman setelah api muncul menuju pengendalian risiko sebelum titik api berkembang. Pembasahan gambut, pemantauan hotspot, pengawasan wilayah rentan, dan respons cepat di lapangan harus berjalan sebagai satu rantai tindakan. Pendekatan tersebut menjadi penting karena kekeringan dapat menurunkan kelembapan lahan dan memperbesar peluang kebakaran, terutama di wilayah gambut Sumatera dan Kalimantan. Dalam konteks ini, koordinasi BMKG dengan BNPB, TNI, Polri, kementerian terkait, serta pemerintah daerah menunjukkan bahwa ancaman hidrometeorologi membutuhkan pembagian peran yang jelas dan keputusan yang tidak terlambat.

Lebih dari itu, keberhasilan mitigasi El Nino tidak seharusnya diukur hanya dari jumlah operasi atau banyaknya rapat koordinasi, tetapi dari indikator yang dirasakan masyarakat. Ketersediaan air baku, kesinambungan irigasi, terjaganya produksi pangan, berkurangnya luas lahan terbakar, serta tersedianya air bersih merupakan ukuran yang lebih substantif. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem peringatan dini agar informasi iklim diterjemahkan menjadi keputusan operasional di tingkat provinsi, kabupaten, desa, hingga pelaku usaha. Dengan demikian, informasi BMKG tidak berhenti sebagai peringatan, tetapi menjadi dasar penentuan tindakan dan alokasi sumber daya yang tepat.

Kebijakan pemerintah saat ini dapat memperkecil dampak kemarau panjang melalui kesiapsiagaan yang konsisten. Pengisian waduk, OMC, pemetaan kebutuhan air, penyesuaian pola tanam, pembasahan gambut, dan koordinasi lintas sektor harus ditempatkan dalam satu arsitektur mitigasi yang saling menguatkan. Langkah cepat penting untuk menghadapi ancaman yang bergerak cepat, sedangkan ukuran yang jelas diperlukan agar setiap intervensi dapat dievaluasi dan diperbaiki. Dengan tata kelola air yang semakin presisi dan kolaborasi yang semakin solid, Indonesia memiliki ruang lebih besar untuk menjaga pangan, energi, lingkungan, dan kebutuhan dasar masyarakat di tengah tekanan iklim yang kian kompleks.

*) Analis Manajemen Krisis dan Mitigasi Bencana

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tanpa membedakan latar belakang maupun status pelaku. Penindakan dilakukan berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku, baik terhadap individu maupun korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran.

Komitmen tersebut terlihat dari langkah pemerintah yang terus memperluas penanganan perkara karhutla. Hingga 16 September 2026, Polri telah menangani 219 perkara di 12 wilayah kepolisian dan menetapkan 162 orang sebagai tersangka. Selain itu, sebanyak 95 korporasi masih berada dalam proses penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan keterlibatan dalam perkara karhutla.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa kebijakan pemerintah diarahkan untuk memastikan hukum berlaku bagi semua pihak.

“Ini bagian dari perintah Bapak Presiden ya, penegakan hukum yang tidak pandang bulu, tidak hanya kepada yang kecil, tidak hanya tajam pada yang kecil, tapi juga tajam ke atas,” ujar Raja Antoni.

Langkah konkret juga ditunjukkan melalui pencabutan izin lima perusahaan yang berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Kelima perusahaan tersebut dikenai tindakan administratif terkait kewajiban dalam pengelolaan kawasan dan penanganan karhutla. Pemerintah memastikan tindakan terhadap badan usaha dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menginstruksikan agar dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla diusut secara menyeluruh. Presiden meminta proses penegakan hukum tidak berhenti pada pemadaman api, tetapi juga mengungkap pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan bukti pelanggaran.

Dari sisi kepolisian, proses hukum juga terus berjalan terhadap pelaku perorangan. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan setiap penetapan tersangka memiliki dasar hukum yang jelas. Polri menegaskan bahwa apabila ditemukan keterlibatan korporasi, proses tersebut akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Pemerhati hukum pidana Dr. Edi Saputra Hasibuan menilai penegakan hukum karhutla perlu dilakukan secara profesional dan tidak berhenti pada pelaku perorangan.

“Kita melihat Polri sangat tegas menindak pelaku karhutla. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan tidak boleh berhenti pada pelaku perorangan,” katanya.

Rangkaian penindakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menjalankan pendekatan menyeluruh, mulai dari pencegahan, pemadaman, penyelidikan, penyidikan hingga pemberian sanksi. Pemerintah memastikan tidak ada pihak yang memperoleh perlakuan khusus apabila terbukti melanggar hukum.

Dengan penegakan hukum yang berbasis bukti dan dilakukan secara konsisten, pemerintah berupaya memberikan efek jera sekaligus melindungi hutan, lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi. Penanganan karhutla pun terus diperkuat agar setiap pelanggaran dapat diproses secara transparan dan bertanggung jawab. (*)

Jakarta – Pemerintah mengambil langkah tegas terhadap perusahaan pemegang konsesi yang dinilai mengabaikan kewajiban dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mencabut izin usaha lima perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalimantan, dengan total area terbakar mencapai sekitar 1.169 hektare.

“Ini bagian dari perintah Bapak Presiden ya, penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Tidak hanya kepada yang kecil, tidak hanya tajam ke bawah tapi juga tajam ke atas,” kata Raja Juli.

Pencabutan tersebut dilakukan setelah pemerintah menilai perusahaan bersangkutan tidak menjalankan kewajiban menjaga kawasan konsesi. Kelima perusahaan memiliki total wilayah konsesi sekitar 92.464 hektare yang tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

“Mereka mempunyai kewajiban sebagai orang yang sudah perusahaan, entitas yang sudah diberikan konsesi, diberikan PBPH, mereka mempunyai kewajiban untuk menjaga dengan segala kewajiban-kewajiban yang melekat pada izin tersebut,” ujar Raja Juli.

Langkah administratif itu menjadi bagian dari penegakan hukum kehutanan sekaligus pengawasan terhadap pemegang izin. Pemerintah berharap keputusan tersebut menjadi peringatan bagi perusahaan lain agar menjalankan kewajiban pencegahan karhutla dan tidak membiarkan kebakaran berkembang di wilayah konsesi. Kementerian Kehutanan juga mencatat penindakan terhadap korporasi terus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Namun sekali lagi karena mereka mengabaikan, tidak peduli dengan hal itu, maka hal ini dilakukan,” tegasnya.

Penegakan tidak berhenti pada lima perusahaan tersebut. Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyebut pemerintah telah melakukan penyegelan sementara terhadap sekitar 50 perusahaan yang diduga berkaitan dengan karhutla, sembari menunggu hasil verifikasi lapangan.

“Ada urutannya. Pertama kita verifikasi lapangan, kalau ketahuan penyebabnya apa. Tapi kalau ada indikasi yang kuat terlibat, itu bisa dicabut,” ujar Jumhur.

Menurut Jumhur, perusahaan yang telah disegel sementara tidak diperbolehkan menjalankan aktivitas hingga proses pemeriksaan selesai. Jika verifikasi menemukan keterlibatan yang kuat, pemerintah membuka langkah lanjutan berupa pencabutan izin sebagai bagian dari penegakan ketentuan lingkungan dan kehutanan.

Ia menegaskan bahwa proses penindakan tetap mengedepankan pemeriksaan dan pembuktian di lapangan. Mekanisme tersebut menjadi dasar untuk menentukan langkah administratif berikutnya, sekaligus memastikan perusahaan pemegang izin bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan dan kewajiban perlindungan lingkungan yang melekat pada konsesinya.

“Kalau dalam verifikasi terbukti potensial sekali, bakal cabut,” pungkasnya. (*)

Oleh: Alexander Royce*)

Kebakaran hutan dan lahan kembali menguji kapasitas negara dalam mengendalikan risiko lingkungan pada musim kemarau 2026. Ketika api tidak hanya mengancam tutupan hutan, tetapi juga mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi dan mobilitas warga, penegakan hukum terhadap pemegang konsesi menjadi bagian penting dari respons pemerintah. Langkah terbaru Kementerian Kehutanan mencabut izin usaha lima perusahaan di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah pada 21 September 2026. Kebijakan itu hadir ketika BMKG masih memperingatkan bahwa sebaran asap dan karhutla menjadi perhatian, dengan kondisi atmosfer relatif kering di sebagian Sumatra dan Kalimantan.

Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas karhutla ditindak tegas. Arahan tersebut tidak berhenti pada pencabutan izin, tetapi juga meminta dugaan unsur pidana tetap diselidiki setelah proses verifikasi memastikan pihak yang bertanggung jawab. Presiden juga menekankan perlunya mengerahkan jajaran secara menyeluruh dan menjaga kesiapsiagaan karena periode rawan kebakaran masih berlangsung. Bagi tata kelola lingkungan, pesan ini menempatkan pencegahan, verifikasi dan penegakan hukum sebagai rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

Arahan tersebut kemudian diterjemahkan di tingkat sektoral. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa lima izin dicabut karena adanya pelanggaran kewajiban yang melekat pada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan. Lima perusahaan tersebut memiliki total konsesi 92.464 hektare dengan area terbakar yang dilaporkan mencapai 1.169,13 hektare. Menurut Raja Juli, pencabutan merupakan bagian dari penegakan hukum yang berlaku terhadap pelanggaran tanpa membedakan skala pelaku. Sebelumnya, Kementerian Kehutanan juga mencabut izin tiga perusahaan di Kalimantan Timur setelah area konsesinya terbakar, disertai kewajiban pemulihan ekosistem dan peluang proses pidana apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Di sinilah kebijakan pencabutan izin perlu dibaca lebih luas. Karhutla bukan persoalan pemadaman semata, melainkan juga soal kepatuhan terhadap kewajiban pengelolaan kawasan. Konsesi membawa tanggung jawab untuk menjaga areal dari risiko kebakaran, sehingga ketika terjadi pelanggaran, sanksi administratif dapat menjadi instrumen untuk memulihkan kepatuhan. Pada saat yang sama, efektivitas kebijakan tidak cukup diukur dari banyaknya izin yang dicabut. Transparansi dasar keputusan, pengawasan setelah pencabutan dan keberlanjutan pemulihan menjadi ukuran penting agar penegakan hukum memberi dampak jangka panjang.

Pandangan serupa, dengan tekanan pada fase setelah pencabutan, disampaikan Koordinator Pengkampanye WALHI Nasional Uli Arta Siagian. Ia meminta agar surat keputusan pencabutan dibuka kepada publik sehingga proses penegakan dapat diawasi. Uli juga menekankan bahwa perusahaan yang terkait harus tetap memikul tanggung jawab pemulihan ekosistem dan pemulihan hak masyarakat yang terdampak. Betahita mencatat empat dari lima perusahaan tersebut termasuk dalam 262 perusahaan yang sebelumnya dilaporkan WALHI kepada pemerintah.

Catatan ini penting karena pencabutan izin tidak otomatis menghapus kerusakan yang sudah terjadi, sementara lahan bekas konsesi tetap membutuhkan pengelolaan dan pengawasan. Pada titik ini, keterbukaan dokumen dan pelacakan kewajiban pemulihan dapat memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas setiap tahapan penanganan. Pemerintah juga perlu menjaga agar keputusan administratif diikuti langkah teknis di lapangan, termasuk pemetaan area terdampak, pengamanan kawasan serta pemantauan potensi api kembali. Dengan demikian, kepastian hukum tidak berhenti pada keputusan mencabut izin, melainkan berlanjut menjadi kepastian pemulihan.

Dimensi dampaknya juga tidak dapat diabaikan. Kementerian Kesehatan mencatat 174.694 kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla sejak 18 Agustus hingga 21 September 2026, termasuk 40.363 kasus pada balita. Angka tersebut memperlihatkan bahwa pengendalian api berkaitan langsung dengan perlindungan kelompok rentan.

Situasi lapangan memperlihatkan mengapa kesinambungan respons diperlukan. BMKG mencatat hingga 21 September konsentrasi hotspot berkepercayaan tinggi terbesar berada di Kalimantan Tengah dengan 5.283 titik, disusul Sumatera Selatan 1.485, Kalimantan Barat 1.357, Kalimantan Selatan 498 dan Kalimantan Timur 433 titik. Di Kalimantan Timur, BPBD mencatat 2.505 hektare lahan terbakar dalam 21 hari pertama September dari 608 kejadian. Data tersebut menunjukkan bahwa penindakan terhadap korporasi perlu berjalan bersama deteksi dini, pemadaman, pembasahan gambut, penegakan terhadap pelaku pembakaran dan pelibatan masyarakat.

Pemerintah daerah juga memperkuat respons di lapangan. Kalimantan Barat, misalnya, mengerahkan sekitar 15.000 personel gabungan dan melibatkan Masyarakat Peduli Api dalam pencegahan serta penanganan kebakaran. BMKG juga mencatat operasi modifikasi cuaca untuk pembasahan gambut dan penanganan karhutla di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Rangkaian ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kombinasi kewenangan administrasi, penegakan hukum, teknologi, kesiapsiagaan dan partisipasi publik.

Karena itu, pencabutan izin sebaiknya diposisikan sebagai satu mata rantai dari kebijakan yang lebih besar. Negara memang harus mampu memberikan konsekuensi ketika kewajiban pengelolaan hutan dilanggar, tetapi pada saat yang sama harus memastikan kawasan pascapencabutan tidak menjadi ruang baru bagi kebakaran, konflik atau kerusakan lanjutan. Dengan konsistensi antara penindakan, keterbukaan informasi dan pemulihan, penanganan karhutla dapat bergerak dari pola reaktif menuju tata kelola hutan yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.  

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial