Oleh : Rivka Mayangsari *)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Melalui program ini, jutaan anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan bergizi yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan, meningkatkan konsentrasi belajar, serta menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam menekan angka stunting dan masalah gizi di berbagai daerah. Seiring dengan semakin luasnya cakupan program, pemerintah terus melakukan evaluasi dan pembenahan agar pelaksanaannya semakin efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Langkah pembenahan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Pemerintah memahami bahwa program berskala nasional yang menjangkau puluhan juta penerima manfaat membutuhkan tata kelola yang kuat, sistem pengawasan yang ketat, serta mekanisme evaluasi yang berkesinambungan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa pemerintah mulai melakukan serangkaian pembenahan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai ujung tombak pelaksanaan Program MBG. Menurutnya, salah satu fokus utama pembenahan adalah perbaikan mekanisme pemberian insentif bagi SPPG agar lebih mendorong kualitas layanan dan akuntabilitas pelaksanaan program.

Qodari mengungkapkan bahwa ke depan besaran insentif yang diterima SPPG berpeluang ditentukan berdasarkan dua faktor utama, yakni jumlah penerima manfaat yang dilayani dan hasil penilaian kualitas masing-masing SPPG. Skema tersebut diharapkan mampu mendorong setiap unit pelaksana untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Selain memperbaiki mekanisme insentif, pemerintah juga mengambil langkah strategis dengan menghentikan sementara pembangunan SPPG baru. Kebijakan ini dilakukan untuk memberikan ruang bagi penguatan kualitas operasional unit-unit yang telah berjalan. Pemerintah menilai bahwa pada tahap saat ini, peningkatan kualitas layanan lebih penting dibandingkan sekadar menambah jumlah unit baru.

Upaya pembenahan yang dilakukan pemerintah juga mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Fraksi Gerindra, Marzuki, menilai Program MBG merupakan kebijakan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Menurutnya, manfaat program tersebut sudah dirasakan oleh banyak keluarga sehingga keberlanjutannya perlu terus dijaga.

Meski demikian, Marzuki menekankan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan program harus terus dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal. Ia menilai bahwa fokus evaluasi seharusnya diarahkan kepada pihak-pihak yang menjalankan program di lapangan, bukan kepada kebijakan MBG itu sendiri. Menurutnya, yayasan, mitra, maupun oknum pelaksana yang tidak menjalankan tugas sesuai aturan harus menjadi perhatian dalam proses pembenahan.

Pandangan tersebut sejalan dengan langkah pemerintah yang kini lebih mengedepankan penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas operasional. Dengan pengawasan yang lebih baik, potensi penyimpangan dapat diminimalkan sehingga program dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran.

Marzuki juga menegaskan bahwa MBG harus benar-benar difokuskan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama di wilayah yang masih menghadapi persoalan gizi, kemiskinan, dan stunting. Penyaluran yang tepat sasaran akan membuat manfaat program semakin terasa sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Menurutnya, kualitas pelaksanaan program di berbagai daerah memang masih beragam. Sejumlah mitra dan dapur penyedia makanan telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, bahkan mampu melampaui standar yang ditetapkan. Namun, masih terdapat beberapa pelaksana yang perlu meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan program agar manfaat yang diterima masyarakat dapat lebih optimal.

Karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam Program MBG diharapkan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Program ini tidak boleh dipandang semata-mata sebagai peluang ekonomi atau bisnis, tetapi harus dipahami sebagai bagian dari upaya bersama dalam membangun generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.

Sebagai wakil rakyat yang aktif turun ke lapangan, Marzuki mengaku menerima banyak aspirasi terkait pelaksanaan Program MBG. Dari berbagai masukan yang diterimanya, mayoritas masyarakat menginginkan agar program tersebut tetap dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat nyata bagi keluarga dan anak-anak. Masyarakat pada umumnya tidak menginginkan penghentian program, melainkan mengharapkan adanya perbaikan dalam pelaksanaannya agar kualitas layanan semakin baik.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa Program MBG telah memperoleh kepercayaan publik sebagai salah satu instrumen penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, pembenahan yang dilakukan pemerintah saat ini harus dipahami sebagai langkah korektif yang bertujuan memperkuat fondasi program agar semakin efisien, bersih, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat yang terus bertambah, tetapi juga dari kualitas tata kelola yang mampu menjamin setiap bantuan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan evaluasi yang konsisten, pengawasan yang lebih ketat, serta komitmen seluruh pihak untuk menjalankan program secara profesional, MBG berpotensi menjadi salah satu program sosial paling berpengaruh dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, unggul, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial