Oleh: Syifa Salsabila )*

Pemerintah terus memperkuat peran koperasi desa sebagai penggerak utama ekonomi lokal melalui penyesuaian skema pendanaan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Kebijakan terbaru ini menjadi bagian dari strategi besar untuk mempercepat pembangunan ekonomi berbasis desa sekaligus meningkatkan kemandirian masyarakat.

Langkah tersebut diwujudkan melalui penerbitan regulasi baru yang mengatur pembiayaan koperasi desa secara lebih komprehensif. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menetapkan kebijakan yang membuka ruang pemanfaatan dana transfer ke daerah untuk mendukung pembangunan koperasi. Kebijakan ini dinilai sebagai terobosan penting dalam memperkuat fondasi ekonomi desa.

Regulasi tersebut mengatur penyaluran Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, serta Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur koperasi. Skema ini tidak hanya berfokus pada operasional, tetapi juga mencakup pembangunan fisik seperti gerai, gudang, dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan pendekatan tersebut, koperasi desa diharapkan memiliki sarana yang memadai untuk menjalankan aktivitas ekonomi secara optimal.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto melalui instruksi percepatan pembangunan koperasi desa. Pemerintah menempatkan koperasi sebagai instrumen strategis dalam mengatasi berbagai persoalan struktural yang selama ini dihadapi masyarakat desa, terutama terkait akses permodalan dan distribusi hasil produksi.

Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi, Herbert Siagian, menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menjawab tantangan klasik di desa. Ia menilai koperasi desa dapat menjadi solusi atas panjangnya rantai distribusi dan dominasi tengkulak yang sering menekan harga di tingkat petani.

Dengan adanya dukungan pembiayaan yang lebih kuat, koperasi desa diharapkan mampu memotong jalur distribusi yang tidak efisien. Hal ini akan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat desa, sekaligus memperkuat posisi mereka dalam rantai ekonomi nasional.

Selain itu, pemerintah juga melibatkan badan usaha milik negara untuk mendukung pembangunan infrastruktur koperasi. Peran ini mencakup pembangunan fasilitas fisik hingga dukungan pembiayaan melalui perbankan. Kolaborasi ini menunjukkan adanya sinergi lintas sektor dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi desa.

Skema pembiayaan yang diterapkan juga dirancang agar tetap terjangkau bagi koperasi. Kredit pembangunan koperasi diberikan dengan bunga rendah dan tenor yang cukup panjang, sehingga memberikan ruang bagi koperasi untuk berkembang tanpa tekanan keuangan yang berlebihan. Mekanisme pembayaran yang terintegrasi dengan dana transfer daerah juga memperkuat keberlanjutan program.

Pemerintah memastikan bahwa seluruh proses penyaluran dana dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sistem berbasis elektronik digunakan untuk memantau setiap tahapan, mulai dari pengajuan hingga pencairan dana. Pendekatan ini menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran.

Di sisi lain, penguatan koperasi desa juga didukung melalui kolaborasi dengan koperasi yang telah mapan. Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, menekankan pentingnya peran koperasi eksisting sebagai pendamping bagi koperasi desa. Model kemitraan ini dinilai efektif dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen koperasi di tingkat desa.

Melalui pendekatan tersebut, koperasi yang sudah berkembang dapat berperan sebagai pembina yang memberikan pendampingan, edukasi, serta akses pembiayaan mikro. Dengan demikian, koperasi desa tidak hanya mendapatkan dukungan finansial, tetapi juga penguatan dari sisi sumber daya manusia dan tata kelola.

Pemerintah juga tengah mengkaji skema pembiayaan mikro dengan bunga rendah yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat desa. Dalam skema ini, dana dari lembaga pengelola akan disalurkan melalui koperasi eksisting sebelum diteruskan ke koperasi desa. Mekanisme ini dirancang agar bunga pembiayaan tetap terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat.

Upaya ini sekaligus menjadi solusi atas ketergantungan masyarakat desa terhadap pembiayaan non-formal yang sering kali memiliki bunga tinggi. Dengan hadirnya koperasi desa yang kuat, masyarakat memiliki alternatif pembiayaan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kebijakan penguatan koperasi desa juga memberikan dampak positif terhadap struktur ekonomi nasional. Dengan memperkuat ekonomi dari level akar rumput, pemerintah menciptakan fondasi yang lebih kokoh dalam menghadapi tantangan global. Kemandirian ekonomi desa menjadi kunci dalam menjaga stabilitas nasional secara keseluruhan.

Selain itu, pembangunan infrastruktur koperasi turut membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Kehadiran gudang dan gerai koperasi memungkinkan pengelolaan hasil produksi yang lebih efisien, sekaligus meningkatkan daya saing produk desa di pasar yang lebih luas.

Pemerintah menilai bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, perbankan, dan masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi terus diperkuat agar implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam mendorong pembangunan ekonomi desa melalui koperasi. Skema pendanaan yang diperkuat, dukungan infrastruktur, serta kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi utama dalam mewujudkan koperasi desa yang mandiri dan berdaya saing.

Pada akhirnya, penguatan koperasi desa bukan hanya sekadar program ekonomi, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan kesejahteraan yang merata. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan pelaksanaan yang konsisten, koperasi desa diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

*) Peneliti Ekonomi Desa dan Kelembagaan Koperasi

Jakarta, – Kebijakan hilirisasi mineral kian mengukuhkan posisinya sebagai strategi utama dalam mendorong kemandirian ekonomi nasional sekaligus membuka peluang besar bagi penciptaan lapangan kerja.

Direktur Utama PT MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, menegaskan bahwa hilirisasi mineral merupakan kunci strategis untuk membawa Indonesia masuk dalam rantai pasok global, khususnya pada industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang terus berkembang pesat. Menurutnya, selama ini Indonesia hanya dikenal sebagai eksportir bahan mentah, padahal potensi nilai tambah dari pengolahan dalam negeri sangat besar.

“Potensi tersebut membuka peluang besar bagi Indonesia untuk tidak lagi sekadar menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga pemain utama dalam rantai pasok global industri kendaraan listrik,” ujar Maroef.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa hilirisasi tidak hanya berdampak pada peningkatan nilai ekonomi, tetapi juga menciptakan efek berganda bagi perekonomian. Kebijakan ini mampu memperkuat daya saing industri nasional, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil (UMK) di sekitar kawasan industri.

“Mengelola sumber daya mineral tidak cukup hanya dari sisi produksi, tetapi harus terintegrasi hingga ke industri hilir agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” tegasnya.

Senada dengan itu, Anggota Komisi XII DPR RI, Nevi Zuairina, menilai bahwa hilirisasi merupakan langkah strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia. Ia menekankan bahwa dalam satu dekade terakhir, kebijakan hilirisasi telah terbukti memberikan dampak positif bagi transformasi ekonomi nasional.

“Dalam satu dekade terakhir, kita telah mendapatkan pelajaran berharga bahwa hilirisasi memiliki dampak positif. Kebijakan hilirisasi mesti diteruskan sehingga Indonesia terus melangkah menuju transformasi ekonomi yang signifikan,” ujarnya.

Nevi menjelaskan bahwa hilirisasi mineral sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mewajibkan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri sebelum diekspor. Kebijakan ini menjadi fondasi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global.

“Kita tidak bisa lagi hanya bergantung pada ekspor bahan mentah. Hilirisasi adalah jawaban untuk meningkatkan daya saing kita di pasar global,” tegasnya.

Dengan komitmen kuat dari pemerintah dan dukungan berbagai pemangku kepentingan, hilirisasi diyakini akan menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan ekonomi Indonesia yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat di seluruh pelosok negeri.

Jakarta – Menghadapi tantangan ekonomi global, pemerintah terus memperkuat struktur ekonomi nasional melalui hilirisasi. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri sekaligus mendorong pertumbuhan industri pengolahan yang mampu menyerap tenaga kerja.

Presiden RI Prabowo Subianto, menegaskan bahwa hilirisasi industri merupakan kunci utama dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas serta mempercepat transformasi ekonomi nasional.

“Hilirisasi bukan hanya soal ekonomi, tapi soal masa depan generasi muda kita. Ini akan membuka peluang kerja berkualitas di sektor industri dan teknologi,” ujar Prabowo.

Ia menambahkan, melalui kebijakan ini pemerintah berkomitmen mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi maupun barang jadi yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

”Kita tidak boleh ekspor bahan mentah lagi. Kita harus mengolah bahan mentah itu menjadi turunan-turunan produk industri yang bernilai tinggi. Kita harus melakukan ratusan pabrik. Itu yang kita sebut pohon industri. Kita sudah map out. We have a plan actually. Pohon industri untuk semua komoditas penting yang kita punya,” jelasnya.

Senada, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, Moch Arief Cahyono, menyebut hilirisasi sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekonomi nasional. Kebijakan ini juga dinilai mampu mendorong kemandirian energi dan meningkatkan kesejahteraan petani, terutama pada komoditas kelapa sawit (CPO).

“Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi pengekspor bahan mentah. Hilirisasi pada komoditas kelapa sawit mampu meningkatkan nilai tambah (value added) produk secara signifikan, berkisar antara 3 hingga lebih dari 30 kali lipat dibandingkan hanya mengekspor CPO mentah,” kata Arief.

Sementara itu, Direktur Utama PalmCo, Jatmiko K Santosa, mengatakan PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo tengah mempercepat pengembangan hilirisasi industri kelapa sawit nasional melalui pembangunan fasilitas pengolahan terpadu di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

“Program ini penting untuk meningkatkan nilai tambah dari produksi sawit. Hilirisasi bisa meningkatkan nilai hingga belasan kali lipat. Selain itu, proyek hilirisasi ini diperkirakan dapat menyerap hingga 2.900 tenaga kerja serta akan memberikan efek berganda terhadap sektor ekonomi lokal, termasuk logistik dan usaha kecil menengah.” ujar Jatmiko.

Secara keseluruhan, penguatan hilirisasi menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam membangun ketahanan ekonomi nasional yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Selain meningkatkan nilai tambah, kebijakan ini juga dapat memperluas penyerapan tenaga kerja sehingga diharapkan mampu menekan angka pengangguran. Dengan sinergi antara pemerintah dan pelaku industri, hilirisasi diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi yang tidak hanya kuat menghadapi tantangan global, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Oleh: Alexander Royce*)

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, arah pembangunan nasional yang bertumpu pada hilirisasi semakin menunjukkan relevansinya sebagai strategi besar untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kualitas pertumbuhan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tampak menempatkan hilirisasi bukan sekadar agenda industri, melainkan sebagai jalan transformasi ekonomi yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat: pekerjaan yang layak, berkelanjutan, dan bernilai tambah tinggi.

Dalam berbagai pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia tidak boleh lagi berhenti pada ekspor bahan mentah, karena praktik itu selama bertahun-tahun justru membuat nilai ekonomi terbesar dinikmati negara lain. Pemerintah kini mendorong pengolahan dari hulu ke hilir agar setiap komoditas mampu melahirkan rantai industri baru di dalam negeri, dari smelter, manufaktur, hingga sektor teknologi turunan.

Gagasan besar tersebut menjadi menarik karena tidak berhenti pada tataran visi. Tahun 2026, pemerintah telah memaparkan sedikitnya 18 proyek hilirisasi prioritas dengan nilai investasi mencapai Rp618 triliun yang diproyeksikan menciptakan sekitar 276 ribu lapangan kerja baru. Proyek-proyek itu mencakup sektor strategis seperti aluminium, stainless steel, hilirisasi sawit, rumput laut, kelapa, hingga energi berbasis bioavtur dan DME.

Ini menunjukkan bahwa hilirisasi kini berkembang menjadi ekosistem industri lintas sektor yang membuka peluang kerja bagi tenaga terampil, lulusan vokasi, insinyur, hingga pelaku UMKM lokal yang masuk ke rantai pasok industri. Dalam konteks ini, hilirisasi bukan hanya proyek ekonomi makro, tetapi mesin distribusi kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat luas.

Presiden Prabowo Subianto melihat bahwa inti dari transformasi ini adalah mengakhiri deindustrialisasi yang selama ini membuat Indonesia kaya bahan baku tetapi miskin nilai tambah. Karena itu, pernyataannya mengenai pentingnya mengolah bauksit menjadi alumina dan aluminium, atau kelapa menjadi produk turunan bernilai tinggi seperti virgin coconut oil, sesungguhnya merupakan gambaran konkret bagaimana satu komoditas dapat melahirkan ribuan pekerjaan baru. Ketika industri pengolahan tumbuh di dalam negeri, kebutuhan terhadap tenaga kerja manufaktur, logistik, riset, pemasaran, dan jasa pendukung ikut meningkat. Dampak bergandanya akan terasa hingga daerah-daerah penghasil bahan baku, yang selama ini hanya menikmati manfaat ekonomi terbatas dari aktivitas ekstraktif.

Pandangan ini diperkuat oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Nevi Zuairina, yang menilai hilirisasi mineral harus ditempatkan sebagai fondasi kemandirian ekonomi nasional. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pemain utama dalam rantai pasok global logam strategis, terutama jika proyek-proyek seperti smelter grade alumina dan industri turunan aluminium mampu berkembang secara terintegrasi. Dalam kerangka itu, hilirisasi tidak hanya meningkatkan ekspor produk bernilai tinggi, tetapi juga memperluas kesempatan kerja formal di kawasan industri baru, terutama di luar Pulau Jawa. Pendekatan ini penting karena membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah, sehingga pemerataan pembangunan berjalan seiring dengan penciptaan pekerjaan.

Menariknya, narasi hilirisasi juga mulai dipandang sebagai instrumen sosial yang memberi harapan baru bagi generasi muda. Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Sutan Adil Hendra, menilai langkah Presiden Prabowo dalam mempercepat proyek-proyek hilirisasi telah membawa optimisme baru bagi masyarakat, khususnya kelompok usia produktif yang membutuhkan akses kerja lebih luas. Ia melihat bahwa ketika pemerintah serius membangun industri pengolahan di berbagai daerah, maka efek langsungnya adalah terbukanya kesempatan kerja baru yang lebih dekat dengan masyarakat setempat. Anak-anak muda tidak lagi harus selalu bermigrasi ke kota besar untuk mencari pekerjaan, karena pusat industri mulai tumbuh di wilayah penghasil sumber daya. Perspektif ini membuat hilirisasi memiliki makna strategis bukan hanya bagi ekonomi nasional, tetapi juga bagi stabilitas sosial daerah.

Jika ditarik ke situasi terkini, kebijakan ini semakin relevan ketika dunia menghadapi tekanan geopolitik, gangguan rantai pasok, dan tren proteksionisme perdagangan. Negara yang mampu mengolah bahan bakunya sendiri akan memiliki daya tahan ekonomi lebih kuat sekaligus posisi tawar lebih tinggi dalam perdagangan global. Pemerintah tampaknya memahami momentum ini dengan mendorong percepatan groundbreaking proyek-proyek hilirisasi dan memperluas cakupannya ke sektor pertanian, energi, hingga maritim. Artinya, peluang kerja yang tercipta ke depan tidak hanya terkonsentrasi di pertambangan, tetapi juga menyebar ke sektor pangan, bioenergi, perikanan, dan industri hijau yang menjadi masa depan ekonomi dunia.

Hilirisasi merupakan bukti bahwa kebijakan ekonomi yang tepat dapat menghadirkan manfaat konkret bagi rakyat. Ketika pemerintah konsisten mengubah kekayaan alam menjadi nilai tambah industri, maka lapangan kerja akan tumbuh, daya beli masyarakat menguat, dan daerah-daerah penghasil sumber daya ikut menikmati hasil pembangunan secara lebih adil. Dengan arah kebijakan yang semakin terstruktur dan dukungan investasi yang besar, langkah pemerintahan saat ini patut diapresiasi sebagai fondasi penting menuju Indonesia yang lebih mandiri, industrial, dan sejahtera—sebuah optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi nasional benar-benar dapat diterjemahkan menjadi harapan kerja nyata bagi masyarakat.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh: Bima Cahya Saputra *)

Hilirisasi sumber daya alam telah menjadi poros penting dalam strategi pembangunan ekonomi Indonesia yang berorientasi pada nilai tambah. Selama bertahun-tahun, pola ekonomi berbasis ekspor bahan mentah menempatkan Indonesia dalam posisi rentan terhadap fluktuasi harga global dan ketergantungan pada industri luar negeri. Oleh karena itu, transformasi menuju hilirisasi bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan struktural untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Dalam konteks ini, hilirisasi menjadi jembatan yang menghubungkan kekayaan sumber daya dengan peningkatan kesejahteraan rakyat secara konkret. Dengan arah kebijakan yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari jebakan negara pengekspor bahan mentah menuju negara industri yang berdaya saing tinggi.

Lebih lanjut, sektor kelapa sawit menjadi contoh konkret bagaimana hilirisasi mampu menggerakkan roda ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan. Kementerian Pertanian melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Moch Arief Cahyono, menegaskan bahwa hilirisasi crude palm oil merupakan strategi kunci dalam memperkuat ekonomi nasional sekaligus mendorong kemandirian energi. Indonesia yang menguasai lebih dari 60 persen produksi global CPO memiliki posisi tawar strategis untuk mengendalikan rantai nilai industri sawit dunia. Dengan memperkuat sektor hilir, Indonesia tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi bertransformasi menjadi produsen produk turunan bernilai tinggi seperti biodiesel dan oleokimia.

Lebih lanjut, Moch Arief Cahyono juga menekankan bahwa kekuatan sumber daya sawit yang dimiliki Indonesia membuka peluang besar untuk menentukan arah pasar energi alternatif global yang lebih berkelanjutan. Tingginya kebutuhan dunia terhadap energi berbasis nabati menjadikan Indonesia sebagai aktor kunci dalam transisi energi global. Dalam kerangka tersebut, hilirisasi tidak hanya memperkuat struktur industri nasional, tetapi juga menciptakan efek ekonomi berantai yang luas. Lapangan kerja baru terbuka, investasi meningkat, serta aktivitas ekonomi daerah ikut terdorong secara signifikan. Dengan demikian, hilirisasi sawit tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan.

Di sisi lain, penguatan hilirisasi pada sektor energi, khususnya minyak dan gas, menjadi langkah strategis dalam memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Eko Wahyuanto, menilai bahwa penguasaan hilirisasi migas berbasis industri hijau merupakan visi pembangunan yang bertujuan memutus rantai eksploitasi bahan mentah domestik. Transformasi dari sektor hulu ke hilir akan mengubah wajah Indonesia dari negara konsumen menjadi negara produsen energi bernilai tambah. Dengan membangun industri yang memiliki kedalaman struktur dari hulu hingga hilir, Indonesia akan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih kuat. Hal ini menjadi krusial di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.

Selain itu, Dr. Eko Wahyuanto juga menegaskan bahwa kebijakan pemerintah dalam mendorong hilirisasi merupakan upaya sistematis untuk memastikan setiap sumber daya alam memberikan manfaat optimal bagi rakyat. Setiap tetes minyak dan setiap kaki kubik gas yang dihasilkan harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Dengan demikian, Indonesia tidak lagi kehilangan potensi ekonomi akibat ekspor bahan mentah. Kebijakan ini juga memperkuat basis industri nasional sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Dalam jangka panjang, langkah ini akan menciptakan struktur ekonomi yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengingatkan bahwa tanpa hilirisasi, Indonesia akan terus bergantung pada produk impor yang harganya fluktuatif dan rentan terhadap gejolak global. Negara-negara maju telah menjadikan hilirisasi sebagai instrumen utama dalam mengubah profil ekonomi menjadi berbasis nilai tambah. Oleh karena itu, langkah Indonesia untuk mempercepat hilirisasi merupakan keputusan strategis yang tidak dapat ditunda. Transformasi ini akan menciptakan efek domino ekonomi bagi pelaku usaha lokal, terutama di daerah-daerah penghasil sumber daya alam. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi juga menyebar secara merata.

Lebih jauh, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya pemanfaatan energi baru terbarukan yang bersumber dari kekayaan hayati lokal seperti kelapa sawit dan tebu. Dengan mengembangkan bioenergi, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga minyak mentah dunia. Strategi ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga mendukung agenda keberlanjutan lingkungan. Hilirisasi dalam konteks ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan upaya pelestarian sumber daya alam. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat menjadi pelopor dalam pengembangan energi hijau berbasis sumber daya lokal.

Keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada konsistensi kebijakan serta kesiapan ekosistem industri nasional. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi yang diterapkan mampu mendorong investasi sekaligus melindungi kepentingan masyarakat. Infrastruktur pendukung seperti energi, logistik, dan transportasi harus diperkuat agar rantai pasok industri berjalan efisien. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam mendukung transformasi industri. Tanpa tenaga kerja yang kompeten, potensi besar dari hilirisasi tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dari negara yang selama ini bergantung pada ekspor bahan mentah, Indonesia berpotensi menjadi kekuatan industri berbasis nilai tambah yang kompetitif di tingkat global. Kebijakan yang dijalankan pemerintah menunjukkan arah yang jelas dalam mewujudkan tujuan tersebut. Dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam secara optimal, Indonesia dapat memastikan bahwa setiap potensi yang dimiliki benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Hilirisasi bukan sekadar agenda ekonomi, melainkan fondasi bagi masa depan Indonesia yang lebih mandiri, adil, dan sejahtera.

*) Konsultan Peneliti Teknologi Pengolahan Migas

Jakarta-Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas akses pendidikan berkualitas melalui percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini menjadi bagian strategis dalam memastikan sistem pendidikan nasional tidak hanya merata, tetapi juga inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saat ini tengah mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 104 lokasi yang tersebar di 32 provinsi dan 102 kabupaten/kota. Program ini ditargetkan mampu menampung hingga 112.320 siswa dalam 3.744 rombongan belajar, sehingga diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan di berbagai daerah.

Menteri PU, Dody Hanggodo menegaskan bahwa percepatan pembangunan ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas,” kata Menteri Dody.

Progres pembangunan nasional telah mencapai 15,54 persen, didorong percepatan konstruksi, penyelesaian lahan, dan penguatan koordinasi pusat-daerah agar tetap sesuai target.

Sekolah Rakyat Tahap II dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu di lahan 5–10 hektare, dilengkapi fasilitas modern seperti kelas berbasis teknologi, laboratorium, perpustakaan, pusat digital, serta asrama guna mendukung pemerataan dan kualitas pendidikan.

Kementerian PU juga memastikan seluruh proyek memenuhi kriteria kesiapan. Persyaratan itu mencakup sertifikat lahan, surat bebas sengketa, dokumen PKKPR, dokumen lingkungan, analisis lalu lintas, dan Persetujuan Bangunan Gedung.

“Langkah ini dilakukan agar pembangunan berjalan aman, tertib, dan berkelanjutan,” kata Dody Hanggodo.

Selain itu, Kementerian PU juga terus mengatasi berbagai kendala teknis di lapangan, mulai dari akses konstruksi, mobilisasi material, hingga kesiapan infrastruktur pendukung. Upaya ini dilakukan agar seluruh proses pembangunan dapat berjalan efektif tanpa menghambat target penyelesaian.

Di sejumlah wilayah seperti Provinsi Jawa Tengah, progres pembangunan bahkan melampaui rata-rata nasional, mencerminkan kuatnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Ke depan, sinergi akan terus diperkuat agar Sekolah Rakyat Tahap II selesai tepat waktu dan segera dimanfaatkan, sehingga ekspansi pendidikan tidak hanya menekankan kuantitas, tetapi juga kualitas dan inklusivitas dalam mencetak generasi unggul.

Bandung – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum terus mengakselerasi pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan pendidikan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu proyek strategis tersebut tengah berlangsung di Kabupaten Bandung, yang menjadi bagian dari 101 titik pembangunan Sekolah Rakyat secara serentak di berbagai wilayah Indonesia. Percepatan ini dilakukan untuk memastikan fasilitas pendidikan dapat segera dimanfaatkan pada tahun ajaran baru, sekaligus menjawab kebutuhan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan.

Dalam kunjungan kerja spesifik bersama Komisi V DPR RI di Soreang, Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono menegaskan bahwa proyek ini tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga pada kualitas. Ia menyampaikan bahwa pembangunan yang dimulai sejak Desember 2025 ditargetkan selesai lebih cepat dari jadwal semula.

“Untuk mencapai target tersebut, diperlukan upaya percepatan melalui penambahan tenaga kerja maupun peralatan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kendala di lapangan seperti pembebasan lahan dan perizinan yang perlu mendapat dukungan bersama,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Bisma Staniarto menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat telah dirancang dengan standar tinggi yang mencakup aspek keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan. Ia mengungkapkan bahwa struktur bangunan menggunakan pondasi pancang hingga kedalaman 12 meter guna memastikan ketahanan terhadap kondisi lingkungan, termasuk potensi gempa bumi.

“Progres pembangunan saat ini mencapai 29%, sedikit di bawah rencana yaitu 30%. Namun kami optimis dapat mengejar ketertinggalan melalui percepatan pekerjaan agar target penyelesaian pada Juni 2026 tetap tercapai,” jelasnya.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari pemerintah daerah. Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dalam menyukseskan pembangunan Sekolah Rakyat.

Ia menyampaikan bahwa Pemkab Bandung telah menyiapkan lahan tambahan di kawasan Ciwidey untuk pengembangan ke depan.

“Kami siap berkolaborasi dan mendukung penuh agar program ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Robert Rouw menekankan pentingnya menjaga kualitas dalam setiap tahapan pembangunan. Ia mengingatkan bahwa percepatan proyek tidak boleh mengorbankan standar konstruksi.

“Percepatan pembangunan tidak boleh mengabaikan kualitas. Konstruksi harus benar-benar diperhatikan agar bangunan dapat bertahan dalam jangka panjang dan aman terhadap tantangan alam seperti gempa bumi,” tegasnya.

Oleh: Asep Faturahman)*

Program Sekolah Rakyat menjadi bagian penting dalam dinamika akselerasi sistem pendidikan bermutu di Indonesia. Program yang digagas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Kehadiran Sekolah Rakyat tidak hanya menjawab persoalan keterbatasan akses, tetapi juga mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di berbagai wilayah.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat di bidang pendidikan. Pembangunan Sekolah Rakyat yang telah dilaksanakan di Sekolah Rakyat Terpadu 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, terbukti memberikan dampak positif bagi masyarakat. Program ini dinilai mampu menjangkau kelompok yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan akibat keterbatasan ekonomi dan faktor sosial.

Keberadaan Sekolah Rakyat memperlihatkan perubahan signifikan dalam membuka peluang pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Banyak siswa yang sebelumnya tidak memiliki akses pendidikan kini dapat mengikuti kegiatan belajar secara layak. Kondisi ini menunjukkan bahwa program tersebut berperan penting dalam mengurangi kesenjangan pendidikan sekaligus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia secara bertahap.

Dari sisi fasilitas, Sekolah Rakyat menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sarana dan prasarana yang tersedia dinilai mampu mendukung proses pembelajaran secara optimal, meskipun di beberapa daerah masih memanfaatkan gedung milik Kementerian Sosial. Pemanfaatan fasilitas tersebut mencerminkan sinergi antarlembaga dalam mendukung percepatan program pendidikan berbasis kerakyatan.

Upaya peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan terus dilakukan sebagai bagian dari akselerasi sistem pendidikan bermutu. Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo mengatakan bahwa pembangunan sarana pendidikan menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan secara optimal agar mampu menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa.

Menurut Dodi Hanggodo, pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai menjadi faktor penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Dengan fasilitas yang layak, siswa dapat belajar dengan lebih fokus dan termotivasi. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh.

Selain sebagai tempat belajar, Sekolah Rakyat juga berkembang menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Berbagai kegiatan seperti pelatihan keterampilan, pengembangan potensi lokal, serta aktivitas komunitas turut dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sekitar. Pendekatan ini memperkuat peran pendidikan sebagai sarana transformasi sosial yang berdampak luas.

Dalam konteks akselerasi pendidikan, dukungan lintas sektor menjadi elemen kunci dalam menjaga keberlanjutan program. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat memungkinkan pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Sinergi ini juga mendorong terciptanya sistem pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Inovasi dalam pembelajaran turut menjadi bagian dari pengembangan Sekolah Rakyat. Pemanfaatan teknologi mulai diintegrasikan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Digitalisasi pendidikan memberikan kemudahan akses terhadap materi pembelajaran serta membuka peluang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan secara lebih luas.

Meski demikian, peningkatan kualitas Sekolah Rakyat tetap memerlukan perhatian terhadap standarisasi dan ketersediaan tenaga pendidik. Pemerintah terus berupaya memastikan bahwa setiap sekolah memiliki tenaga pengajar yang kompeten serta sistem pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional. Langkah ini penting untuk menjaga kualitas pendidikan yang berkelanjutan.

Dalam dinamika akselerasi pendidikan bermutu, Sekolah Rakyat berperan dalam membangun karakter dan nilai kebangsaan bagi para siswa. Pendidikan yang diberikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan sikap, kedisiplinan, serta semangat gotong royong. Hal ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas.

Selain itu, penguatan kurikulum berbasis kebutuhan masyarakat menjadi salah satu keunggulan Sekolah Rakyat. Materi pembelajaran disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan potensi lokal sehingga lebih relevan dan aplikatif. Pendekatan ini mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar sekaligus mendorong mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan daerahnya.

Sekolah Rakyat juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Keterlibatan orang tua dan komunitas menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan adanya dukungan tersebut, proses pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Pengembangan Sekolah Rakyat diharapkan semakin memperkuat sistem pendidikan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat serta implementasi yang konsisten, program ini berpotensi menjadi model pendidikan alternatif yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus mempercepat terwujudnya pemerataan pendidikan bermutu di Indonesia.

Sebagai bagian dari akselerasi tersebut, evaluasi dan penguatan tata kelola program terus menjadi perhatian utama. Pemerintah mendorong adanya sistem monitoring yang terintegrasi untuk memastikan setiap pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Langkah ini penting untuk menjaga kualitas sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pendidikan berbasis kerakyatan.

Di sisi lain, pengembangan kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah turut membuka peluang peningkatan kualitas pendidikan yang lebih luas. Kolaborasi ini memungkinkan adanya dukungan tambahan dalam bentuk sumber daya, pelatihan, maupun inovasi pembelajaran. Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga fondasi penting dalam membangun sistem pendidikan nasional yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bandung tinggal di Garut

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan terus menunjukkan arah yang semakin progresif melalui penguatan Program Sekolah Rakyat. Program ini hadir sebagai jawaban konkret atas berbagai tantangan yang selama ini menghambat akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan layanan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang, Sekolah Rakyat diyakini mampu menjadi fondasi kuat dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul yang berdaya saing global.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa pengawasan menjadi aspek krusial dalam memastikan keberhasilan program ini. Ia menilai bahwa seluruh tahapan pelaksanaan Sekolah Rakyat harus berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Pengawalan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada aspek anggaran, tetapi juga mencakup kesiapan administrasi hingga implementasi di lapangan.

Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan salah satu prioritas nasional dalam menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi jangka pendek, tetapi juga sebagai strategi besar dalam membangun kualitas SDM Indonesia. Dengan kata lain, investasi pada pendidikan melalui Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa.

Lebih lanjut, Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong penguatan sinergi lintas kementerian agar penyelenggaraan program ini dapat berjalan secara komprehensif. Ia menekankan pentingnya koordinasi yang solid mulai dari perumusan kurikulum, penguatan karakter siswa, hingga pengelolaan operasional di lapangan. Sinergi yang baik diyakini mampu mencegah tumpang tindih kewenangan sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang mungkin muncul.

Pendekatan kolaboratif ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi program formalitas, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan sistem pendidikan yang terintegrasi, program ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Di sisi lain, pemerintah juga terus memperkuat aspek infrastruktur sebagai bagian penting dari keberhasilan program ini. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum, percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II terus dilakukan sebagai langkah strategis dalam mendorong reformasi pendidikan nasional. Pembangunan ini tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas sarana dan prasarana yang mampu menunjang proses belajar mengajar secara optimal.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam membangun SDM unggul. Ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar percepatan pembangunan, tetapi juga memastikan setiap fasilitas yang dibangun memenuhi standar kualitas yang tinggi.

Keberadaan fasilitas pendidikan yang memadai menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman dan produktif. Sekolah Rakyat dirancang untuk menghadirkan lingkungan pendidikan yang modern, aman, dan mendukung perkembangan potensi siswa secara menyeluruh. Dengan demikian, siswa tidak hanya mendapatkan akses pendidikan, tetapi juga pengalaman belajar yang berkualitas.

Selain berdampak pada sektor pendidikan, program Sekolah Rakyat juga memberikan efek positif terhadap perekonomian masyarakat. Keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam penyediaan kebutuhan seperti seragam sekolah menjadi peluang ekonomi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa program ini memiliki dimensi pemberdayaan ekonomi yang sejalan dengan pembangunan sosial.

Tidak hanya itu, program ini juga membuka lapangan kerja melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kehadiran program MBG tidak hanya mendukung kesehatan dan konsentrasi belajar siswa, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan mendasar dalam dunia pendidikan, mulai dari keterbatasan akses, ketimpangan kualitas, hingga minimnya fasilitas pendidikan di berbagai daerah. Dengan pendekatan yang menyeluruh, program ini tidak hanya membangun fisik sekolah, tetapi juga memperkuat sistem pendidikan secara keseluruhan.

Optimisme terhadap keberhasilan Sekolah Rakyat semakin kuat dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat. Kolaborasi ini menjadi modal penting dalam memastikan bahwa program berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Setiap elemen memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan bersama, yaitu pemerataan pendidikan bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ke depan, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi simbol transformasi pendidikan nasional. Program ini bukan hanya tentang membangun sekolah, tetapi tentang membangun masa depan bangsa. Dengan pendidikan yang merata dan berkualitas, Indonesia memiliki peluang besar untuk melahirkan generasi yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global.

Lebih dari itu, Sekolah Rakyat juga menjadi cerminan komitmen negara dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pendidikan tidak lagi menjadi hak istimewa bagi segelintir pihak, melainkan menjadi hak dasar yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Inilah esensi dari pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Pada akhirnya, keberhasilan Program Sekolah Rakyat akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju negara maju. Dengan SDM yang unggul dan merata, bangsa ini akan memiliki kekuatan untuk bersaing di tingkat global sekaligus menjaga kedaulatan nasional. Sekolah Rakyat bukan sekadar program, melainkan gerakan besar untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dalam meraih masa depan yang lebih baik.

*) Pemerhati pendidikan

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat konsumsi domestik sebagai strategi utama menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak utama sektor pertanian dan peternakan nasional.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa MBG merupakan kebijakan strategis yang membawa dampak luas, tidak sekadar memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Program ini, menurutnya, telah menjadi bagian dari transformasi besar dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak di seluruh Indonesia.

“Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar kebijakan pemenuhan gizi, tetapi gerakan besar yang berdampak langsung terhadap peningkatan taraf hidup sekitar 160 juta petani dan peternak,” ujar Amran.

Dampak positif program ini tercermin dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), yang mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Februari 2026 mencapai angka 125,45. Angka ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah pencatatan resmi, sekaligus menunjukkan peningkatan kesejahteraan petani secara signifikan.

Secara bulanan, NTP Februari 2026 meningkat 1,50 persen dibandingkan Januari 2026. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 2,17 persen, yang jauh melampaui kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,65 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan petani tumbuh lebih cepat dibandingkan pengeluarannya.

Tren positif tersebut juga terlihat konsisten sejak Maret 2025 hingga Februari 2026. NTP yang sebelumnya berada di angka 123,72 pada Maret 2025, terus meningkat hingga mencapai 125,45 pada Februari 2026.

Lebih lanjut, Amran menjelaskan bahwa kekuatan utama MBG terletak pada keterlibatan langsung petani dan peternak sebagai pemasok bahan pangan. Sekitar 160 juta pelaku sektor ini menjadi tulang punggung dalam memenuhi kebutuhan dapur MBG di seluruh Indonesia.

“Dari sawah, kandang, hingga ke dapur MBG, semuanya terhubung dalam satu ekosistem yang kuat, adil, dan berpihak pada rakyat,” katanya.

Program ini juga mendorong permintaan terhadap komoditas strategis seperti beras, telur, daging ayam, dan sayuran. Hal ini diyakini mampu membuka peluang usaha baru, khususnya di pedesaan, sekaligus memperkuat peran UMKM.

Dengan sinergi antara pemerintah, petani, peternak, dan pelaku usaha, Program MBG diharapkan mampu menjadi fondasi kuat bagi ketahanan ekonomi nasional, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan.